KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan untuk merenovasi 400.000 hunian warga pada 2026.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan dana Rp 10 triliun untuk melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah nasional ini.

"Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah," jelas Maruarar dikutip dari Antara, Kamis (23/4/2026).

Program BSPS bukan cuma sekedar merenovasi rumah.

Nantinya, program ini untuk mendorong menjalankan roda perekonomian di wilayah perbatasan yang akses ke sana sulit.

Program BSPS dijalankan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kementerian PKP menyusun program dengan benar-benar memperhatikan kebutuhan riil masyarakat di perbatasan supaya masyarakat di perbatasan bisa mendapatkan kehidupan lebih layak.

Saat program ini berjalan, maka kegiatan ekonomi di perbatasan ikut terdampak positif.

"Ada kegiatan ekonomi karena misalnya mereka akan pesan barang dari toko material, toko material akan hidup, semennya, pasirnya, truk-truk yang mengangkut ke tempat proyek juga akan hidup sopirnya, ibu-ibu yang jualan, warung juga akan jalan. Ekonomi itu kan bergerak secara utuh, tambah lapangan kerja," jelas Maruarar.

Senada dengan Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan jika program bedah rumah nasional

"Bedah rumah di perbatasan ini bisa juga men-trigger, men-encourage mendorong teman-teman dari kementerian lain juga untuk buat program di perbatasan. Entah di bidang pasar mungkin, atau bangun dermaga, kemudian sekolah, spesifik yang untuk di daerah perbatasan," jelas Tito.

NTT dapat alokasi 11.000 bedah rumah

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan alokasi sebanyak 11.000 bedah rumah.

Sasarannya ialah masyarakat dan ASN berpenghasilan rendah di NTT.

Setiap kabupaten/kota di NTT akan mendapatkan minimal 500 unit BSPS. Ada 22 kabupaten/kota maka alokasi bantuan memang sekiranya 11.000 unit.

"Ini bentuk keberpihakan pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah," jelas Maruarar dikutip dari Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Wakil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan jika pemerintah daerah siap mendukung program ini agar memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkannya.

"Pemerintah Provinsi NTT siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan Taspen untuk memastikan program perumahan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di daerah," katanya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "NTT Dapat Kuota Bantuan 11.000 Unit Bedah Rumah"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekitar 80 persen anggaran kementeriannya tahun ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).

Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah,” kata Ara dalam konferensi pers di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.

Menurut dia, program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Kalau kali Rp20 juta (per rumah) kan (totalnya) sekitar Rp8 triliun lebih,” ungkapnya.

Ara mengatakan dari total target tersebut, sebanyak 15.000 unit dialokasikan untuk kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.

“Nah ini bedah 15.000 rumah masuk di 400.000 itu,” ujar dia.

Ia menambahkan pelaksanaan program BSPS dilakukan melalui pemberian stimulan kepada masyarakat, dengan besaran bantuan rata-rata sekitar Rp20 juta per unit rumah.

Menurut dia, besaran bantuan dapat lebih tinggi untuk wilayah tertentu seperti Maluku Utara dan Papua karena faktor biaya konstruksi yang lebih mahal.

Selain meningkatkan kualitas hunian, Ara menilai program tersebut juga akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah.

“Penyerapan anggarannya kan juga ini akan membuat ekonomi bergerak,” ucap Ara.

Ia menjelaskan perputaran ekonomi akan terjadi melalui aktivitas pembangunan, mulai dari kebutuhan bahan material, jasa angkutan, hingga tenaga kerja lokal.

Program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan di berbagai wilayah, termasuk kawasan perbatasan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BANDUNG - bank bjb terus memperkuat dukungannya di sektor perumahan melalui parisipasi dalam sosialisasi peluncuran BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tahun 2026 di Jawa Barat, Kamis (13/4/2026) di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini juga menjadi bagian kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan bank bjb.

Forum Bisnis Perumahan ini diikuti berbagai instansi termasuk asosiasi pengembang, serta sebanyak 150 pelaku usaha yang terdiri dari developer, pengembang, toko bangunan dan pelaku UMKM. Forum ini dirancang sebagai wadah dialog, edukasi, dan kolaborasi antara lembaga keuangan, pengembang, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sektor perumahan yang sehat dan produktif.

Dalam rangkaian kegiatan, peserta mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi langsung di meja dealing, memperoleh informasi produk, serta mengakses layanan keuangan yang disediakan oleh bank bjb.

Kegiatan ini merupakan sinergi perbankan dan pemerintah dalam mendukung program perumahan, khususnya melalui Program BSPS guna meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Melalui kegiatan ini, bank bjb menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung program nasional di sektor perumahan, termasuk Program BSPS dari Kementerian PKP yang bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak, aman, dan sehat. Bantuan stimulan ini juga mendorong keswadayaan dan semangat gotong royong masyarakat, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan dari lingkungan sekitar.

bank bjb membuka booth layanan informasi, pengisian talkshow kegiatan KPP, serta pembentukan pipeline pembiayaan sebanyak 118 nasabah dengan total plafon Rp 52 miliar. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank bjb serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

Melalui forum ini, bank bjb tidak hanya memfasilitasi pembiayaan perumahan dan usaha, tetapi juga ikut serta mendukung program pemerintah dengan peluncuran BSPS tahun 2026 ini. Bank bjb optimistis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses perumahan, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyelenggaraan Kredit Program Perumahan (KPP) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan perumahan, tetapi juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada bank bjb atas komitmennya dalam mendukung acara peluncuran BSPS tahun 2026 serta pembiayaan perumahan melalui KPP.

Bank BJB menggelar Peluncuran BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Tahun 2026 di Jawa Barat (Jabar) dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), dan bank bjb pada Kamis (13/4), di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara perbankan dan pemerintah dalam mendukung program perumahan nasional, khususnya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), guna meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Forum melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan, perbankan, pemerintahan, serta asosiasi pengembang, guna membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, bank bjb menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung program nasional perumahan, termasuk Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian PKP. Program ini bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) magar aman, dan sehat.

Bantuan stimulan ini turut memicu keswadayaan dan gotong royong warga, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan setempat.

Forum Bisnis Perumahan turut dihadiri berbagai stakeholder pusat dan daerah, antara lain Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna beserta jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman.

Kemudian, Direktur Pengganti Direktur Utama Bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran bank bjb, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta berbagai instansi strategis lainnya yang memiliki peran dalam pembangunan perumahan nasional, asosiasi pengembang, serta sebanyak 150 pelaku usaha yang terdiri dari developer, pengembang, toko bangunan dan pelaku UMKM.

Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam peluncuran BSPS tahun 2026 menyampaikan penyelenggaraan KPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan perumahan, tetapi juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas.

Dalam kesempatan tersebut, Maruararjuga menyampaikan apresiasi kepada bank bjb atas komitmennya dalam mendukung acara peluncuran BSPS tahun 2026 serta pembiayaan perumahan melalui KPP.

Salah satu calon debitur, Alan yang merupakan pengusaha toko bahan bangunan di daerah Soreang, mengungkapkan rasa syukurnya.

"Alhamdulillah proses permohonan kredit ke bank bjb cepat serta komunikasi dalam kelengkapan berkas enak dan komunikatif," katanya.

Hal serupa disampaikan oleh calon debitur lainnya, Fitriah yang memiliki usaha sama di toko bahan bangunan.

"Alhamdulilllah saya diajak ke acara yang dihadiri oleh Bapak Menteri PKP dan Gubernur Jabar. Saya sedang proses pengajuan KPP Rp1 miliar yang sebelumnya orang tua saya merupakan nasabah bank bjb dengan usaha kontrakan yang dibiayai kredit dari bank bjb hingga saat ini sudah memiliki 14 kamar. Hatur nuhun bank bjb," tuturnya.

Pihak bank bjb menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan pemerintah melalui perluasan pembiayaan KPP, peningkatan layanan kepada masyarakat, serta kerja sama yang lebih erat dengan pengembang dan pemerintah daerah.

Forum ini dirancang sebagai wadah dialog, edukasi, dan kolaborasi antara lembaga keuangan, pengembang, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sektor perumahan yang sehat dan produktif. Dalam rangkaian kegiatan, peserta mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi langsung di meja dealing, memperoleh informasi produk, serta mengakses layanan keuangan yang disediakan oleh bank bjb.

Selain itu, bank bjb memberikan edukasi terkait pentingnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai instrumen utama dalam menilai kelayakan kredit dan menjaga kesehatan finansial masyarakat.

Materi mengenai SLIK disampaikan oleh perwakilan bank bjb, Taufik I Maulana, yang menjelaskan fungsi SLIK dalam membangun transparansi data, meminimalkan risiko kredit, serta memperluas peluang pembiayaan. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kolektibilitas kredit, memantau riwayat pembayaran, serta melakukan koreksi data apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam sistem informasi keuangan.

Selain itu, juga dipaparkan tentang program Pesat (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu), Pesat adalah program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terpadu yang dilakukan oleh bank bjb sebagai salah satu layanan perbankan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas usaha bagi seorang pengusaha, dimana program ini telah dimulai sejak tahun 2015.

Kontribusi bank bjb dalam kegiatan ini juga diwujudkan melalui pembukaan booth layanan informasi, pengisian talkshow kegiatan KPP, serta pembentukan pipeline pembiayaan sebanyak 118 nasabah dengan total plafon Rp52 miliar. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank bjb serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

Melalui forum ini, bank bjb tidak hanya memfasilitasi pembiayaan perumahan dan usaha, tetapi juga mewujudkan dukungan terhadap program pemerintah dengan peluncuran BSPS tahun 2026 ini. Bank bjb optimistis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses perumahan, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat, melalui call center bjb Call 14049, atau kunjungi website resmi bank bjb infobjb.id/KUR.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengungkapkan program bedah rumah atau Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menargetkan 400 ribu unit rumah pada tahun ini merupakan program penting yang dibutuhkan rakyat.

"Program bedah rumah atau BSPS itu program yang dibutuhkan, program yang ditunggu masyarakat. Karena kita tahu program tersebut program primer, yang pokok, soal kebutuhan rumah masyarakat, kebutuhan dari rumah rakyat yang memang itu menjadi tugas atau kewajiban negara agar masyarakat punya rumah layak huni, punya rumah yang representatif untuk ditinggali," ujar Ujang.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa, Ujang mengatakan program BSPS ini menjadi penting bagi masyarakat karena ini program yang merakyat.

"Oleh karena itu saya melihat program bedah rumah tersebut menjadi penting bagi masyarakat dan ini program yang bagus, program yang merakyat, program yang tentu menjadi penting dari negara, dari pemerintah, dari Presiden untuk masyarakat Indonesia. Apalagi jumlahnya cukup besar 400.000 rumah di tahun ini," katanya.

Ujang juga menyarankan agar program BSPS ini dilaksanakan berbasis data agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

"Ya tentu yang pertama dilakukan adalah data. Data-data penerima itu harus clear, harus jelas, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi semuanya berbasiskan dengan data penerima sesuai dengan yang berhak sehingga akan tepat sasaran," ujarnya.

Sebagai informasi, Pemerintah akan meningkatkan secara signifikan program bedah rumah rakyat pada 2026 dengan target renovasi mencapai 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan bahwa peningkatan program tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Selain peningkatan jumlah unit, kata Ara, cakupan program juga akan diperluas secara nasional.

Dia menyebutkan tahun lalu terdapat 220 kabupaten/kota yang belum menerima program bedah rumah. Pada tahun 2026, pemerintah memastikan seluruh kabupaten/kota akan mendapatkan program tersebut.

Menurut dia, program bedah rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi di daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia mempunyai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah warga kurang mampu agar layak huni.

Bedah rumah diprioritaskan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dan masuk desil 1-4.

"Oleh karena itu saya juga all out untuk mendukung beliau (Menteri PKP), ya. Dan bukan hanya itu, karena bagi saya ada sesuatu juga yang penting. Tugas saya, Mendagri, membina pemerintahan daerah, termasuk juga mendukung kepala daerah (menyukseskan program tiga juta rumah)," jelas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dikutip dari Kompas.com, Senin (30/3/2026).

Selain itu, program ini juga membuat perputaran uang di masyarakat yang memajukan perekonomian. Sehingga manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh penerima program.

"Usaha-usaha material kita akan hidup. Perbankan dapat klien baru, customer baru, ada uang berputar. UMKM bergerak semua, karena kegiatan perumahan," jelasnya.

Lantas, kriteria apa saja agar warga bisa menerima bantuan BSPS?

Kriteria penerima program bedah rumah

Dikutip dari akun resmi Instagram @bp3p_jawa3, berikut beberapa kriteria penerima program bedah rumah:

• Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga
• Diprioritaskan bagi keluarga yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
• Memiliki atau menguasai tanah secara sah
• Dibuktikan melalui sertifikat, girik, Petok D, Letter C, NIB, Akta Jual Beli/Hibah, izin tertulis menempati tanah ulayat/perorangan/lembaga, hingga HGB di atas HPL.
• Termasuk rumah tangga berpenghasilan rendah
• Yaitu desil 4 ke bawah dan/atau paling banyak sebesar UMP/UMK
• Belum pernah menerima bantuan perumahan
• Dalam kurun 10 tahun terakhir, kecuali bagi masyarakat yang terdampak bencana.
• Bersedia mengikuti mekanisme program
• Termasuk berswadaya, membentuk KPB (Kelompok Penerima Bantuan), dan mengikuti pembinaan selama proses pelaksanaan.

Informasi selengkapnya mengenai syarat penerima program bedah rumah bisa klik di sini.

Pastikan seluruh kriteria terpenuhi sebelum mengajukan bantuan BSPS agar proses berjalan lancar dan tepat sasaran.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Mulia Bantu Masyarakat Kurang Mampu"

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia mempunyai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

Program bedah rumah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah warga kurang mampu agar layak huni.

Bedah rumah diprioritaskan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dan masuk desil 1-4.

"Oleh karena itu saya juga all out untuk mendukung beliau (Menteri PKP), ya. Dan bukan hanya itu, karena bagi saya ada sesuatu juga yang penting. Tugas saya, Mendagri, membina pemerintahan daerah, termasuk juga mendukung kepala daerah (menyukseskan program tiga juta rumah)," jelas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dikutip dari Kompas.com, Senin (30/3/2026).

Selain itu, program ini juga membuat perputaran uang di masyarakat yang memajukan perekonomian. Sehingga manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh penerima program.

"Usaha-usaha material kita akan hidup. Perbankan dapat klien baru, customer baru, ada uang berputar. UMKM bergerak semua, karena kegiatan perumahan," jelasnya.

Lantas, kriteria apa saja agar warga bisa menerima bantuan BSPS?

Kriteria penerima BSPS

Dikutip dari akun resmi Instagram @bp3p_jawa3, berikut beberapa kriteria penerima program bedah rumah:

• Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga
• Diprioritaskan bagi keluarga yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
• Memiliki atau menguasai tanah secara sah
• Dibuktikan melalui sertifikat, girik, Petok D, Letter C, NIB, Akta Jual Beli/Hibah, izin tertulis menempati tanah ulayat/perorangan/lembaga, hingga HGB di atas HPL.
• Termasuk rumah tangga berpenghasilan rendah
• Yaitu desil 4 ke bawah dan/atau paling banyak sebesar UMP/UMK
• Belum pernah menerima bantuan perumahan
• Dalam kurun 10 tahun terakhir, kecuali bagi masyarakat yang terdampak bencana.
• Bersedia mengikuti mekanisme program
• Termasuk berswadaya, membentuk KPB (Kelompok Penerima Bantuan), dan mengikuti pembinaan selama proses pelaksanaan.

Informasi selengkapnya mengenai syarat penerima program bedah rumah bisa klik di sini.

Pastikan seluruh kriteria terpenuhi sebelum mengajukan bantuan BSPS agar proses berjalan lancar dan tepat sasaran.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Mulia Bantu Masyarakat Kurang Mampu"

Bank bjb menyepakati kerja sama dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II untuk menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Menara bank bjb, Jumat (27/3).

Melalui proses seleksi, tahun ini bank bjb kembali dipercaya sebagai bank penyalur dana BSPS. Kolaborasi ini juga menjadi bagian penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.

Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb, Nunung Suhartini menyampaikan, Program BSPS merupakan salah satu instrumen pemerintah yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya melalui pendekatan gotong royong.

"Program ini memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman," ucap Nunung.

Sebelumnya, bank bjb telah mengemban kepercayaan yang sama dalam menyalurkan dana BSPS untuk Tahun Anggaran 2017 hingga 2022. Dengan pengalaman tersebut, bank bjb memastikan komitmen bahwa untuk penyaluran dana dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

"Kami berharap pelaksanaan kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. bank bjb siap untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya di sektor perumahan," tutur Nunung.

Tahun ini, dana BSPS dialokasikan untuk 35 ribu unit rumah tidak layak huni di 27 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat (Jabar). Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, sehingga total nilai penyaluran dana mencapai sekitar Rp700 miliar.

Dengan urasi pelaksanaan program direncanakan mulai April hingga Agustus 2026. Untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas, implementasi program akan dilakukan melalui dua skema utama.

Skema pertama, adalah penarikan tunai yang digunakan untuk pembayaran upah tukang. Sementara, skema kedua dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan langsung ke toko material untuk pembelian bahan bangunan.

Adapun untuk mendukung proses penyaluran, bank bjb menghadirkan produk Tabungan bjb Tandamata Khusus sebagai rekening penerima bantuan. Produk ini menyediakan beragam kemudahan, termasuk bebas setoran awal, bebas biaya administrasi, tanpa saldo mengendap, serta tidak dikenakan pendapatan bunga.

Kemudahan tersebut sekaligus memberikan akses layanan keuangan yang lebih inklusif bagi penerima bantuan. Pelaksanaan program ini juga didukung oleh jaringan layanan bank bjb yang luas di seluruh wilayah Jabar.

Pada saat bersamaan, infrastruktur yang matang ini memastikan distribusi bantuan menjangkau masyarakat secara cepat dan merata. Selain penyaluran bantuan, kerja sama ini turut membuka potensi pengembangan ekosistem bisnis yang lebih luas.

Kolaborasi bank bjb tersebut menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat daerah. bank bjb menegaskan upaya memperluas sinergi guna menghadirkan solusi keuangan yang inovatif, sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui peran aktif dalam program BSPS, bank bjb mewujudkan komitmen mendukung pembangunan sektor properti, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk di sektor perumahan dan permukiman.

Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II dengan bank bjb terkait penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani oleh PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Nadya Rahmarani Akbar dan Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer bank bjb Maman Rukmana. Turut hadir menyaksikan Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Mochamad Mulya Permana, S.T., M.T., Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Praditya, S.Sos., S.T., PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Nadya Rahmarani Akbar, S.T.,

Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan pada Jumat, 27 Maret 2026 di Menara bank bjb Lantai 7, sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.

Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini menyampaikan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya melalui pendekatan gotong royong.

“Program ini memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman,” ucap Nunung.

bank bjb sebagai bank pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk turut mendukung program strategis pemerintah, khususnya di wilayah Jawa Barat. Setelah melalui proses seleksi, bank bjb kembali dipercaya sebagai bank penyalur dana BSPS Tahun Anggaran 2026.

Kepercayaan ini didukung oleh pengalaman bank bjb dalam menyalurkan dana BSPS pada periode Tahun Anggaran 2017 hingga 2022. Dengan pengalaman tersebut, bank bjb berkomitmen untuk memastikan penyaluran dana dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

“Kami berharap pelaksanaan kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. bank bjb siap untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya di sektor perumahan,” tegas Nunung.

Pada Tahun Anggaran 2026, dana BSPS dialokasikan untuk 35.000 unit rumah tidak layak huni di Jawa Barat. Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20.000.000, sehingga total nilai penyaluran dana mencapai sekitar Rp700 miliar.

Penyaluran dana ini akan dilaksanakan di 27 kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Durasi pelaksanaan program direncanakan berlangsung selama empat bulan, mulai April hingga Agustus 2026. Dalam implementasinya, penyaluran dana dilakukan melalui dua skema utama untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas.

Skema pertama adalah penarikan tunai yang digunakan untuk pembayaran upah tukang. Skema kedua dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan langsung ke toko material untuk pembelian bahan bangunan.

Untuk mendukung proses penyaluran, bank bjb menyediakan produk Tabungan bjb Tandamata Khusus sebagai rekening penerima bantuan. Produk ini memiliki berbagai kemudahan, antara lain bebas setoran awal, bebas biaya administrasi, tanpa saldo mengendap, serta tidak dikenakan pendapatan bunga.

Kemudahan tersebut memberikan akses layanan keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat penerima bantuan. Pelaksanaan program ini juga didukung oleh jaringan layanan bank bjb yang luas, khususnya di seluruh wilayah Jawa Barat.

Kesiapan infrastruktur ini memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan merata. Selain penyaluran bantuan, kerja sama ini juga membuka potensi pengembangan ekosistem bisnis yang lebih luas.

Kolaborasi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat daerah. bank bjb terus berupaya memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadirkan solusi keuangan yang inovatif. Langkah ini sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui peran aktif dalam program BSPS, bank bjb turut berkontribusi dalam mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat. Ke depan, bank bjb akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap properti yang layak.

Komitmen ini menjadi bagian dari kontribusi nyata bank bjb dalam mendukung pembangunan sektor properti sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - bank bjb terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk di sektor perumahan dan permukiman.

Langkah konkret diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II dengan bank bjb terkait penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2026. Perjanjian ini ditandatangani oleh PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Nadya Rahmarani Akbar dan Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer bank bjb Maman Rukmana.

Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan pada Jumat (27/3/2026) sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.

Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini menyampaikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya melalui pendekatan gotong royong.

“Program ini memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman,” ucap Nunung.

bank bjb sebagai bank pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk turut mendukung program strategis pemerintah, khususnya di wilayah Jawa Barat. Setelah melalui proses seleksi, bank bjb kembali dipercaya sebagai bank penyalur dana BSPS Tahun Anggaran 2026.

Kepercayaan ini didukung oleh pengalaman bank bjb dalam menyalurkan dana BSPS pada periode Tahun Anggaran 2017 hingga 2022. Dengan pengalaman tersebut, bank bjb berkomitmen untuk memastikan penyaluran dana dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

“Kami berharap pelaksanaan kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. bank bjb siap untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya di sektor perumahan,” kata Nunung.

Pada Tahun Anggaran 2026, dana BSPS dialokasikan untuk 35.000 unit rumah tidak layak huni di Jawa Barat. Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp 20.000.000, sehingga total nilai penyaluran dana mencapai sekitar Rp 700 miliar.

Penyaluran dana ini akan dilaksanakan di 27 kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Durasi pelaksanaan program direncanakan berlangsung selama empat bulan, mulai April hingga Agustus 2026. Dalam implementasinya, penyaluran dana dilakukan melalui dua skema utama untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas.

Skema pertama adalah penarikan tunai yang digunakan untuk pembayaran upah tukang. Skema kedua dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan langsung ke toko material untuk pembelian bahan bangunan.

Untuk mendukung proses penyaluran, bank bjb menyediakan produk Tabungan bjb Tandamata Khusus sebagai rekening penerima bantuan. Produk ini memiliki berbagai kemudahan, antara lain bebas setoran awal, bebas biaya administrasi, tanpa saldo mengendap, serta tidak dikenakan pendapatan bunga.

Kemudahan tersebut memberikan akses layanan keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat penerima bantuan. Pelaksanaan program ini juga didukung oleh jaringan layanan bank bjb yang luas, khususnya di seluruh wilayah Jawa Barat.

Kesiapan infrastruktur ini memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan merata. Selain penyaluran bantuan, kerja sama ini juga membuka potensi pengembangan ekosistem bisnis yang lebih luas.

Kolaborasi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat daerah. bank bjb terus berupaya memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadirkan solusi keuangan yang inovatif. Langkah ini sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui peran aktif dalam program BSPS, bank bjb turut berkontribusi dalam mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat. Ke depan, bank bjb akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap properti yang layak.

Turut hadir menyaksikan Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Mochamad Mulya Permana, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Praditya, PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Nadya Rahmarani Akbar.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana mengucurkan anggaran sebesar Rp22,6 miliar untuk mendukung peningkatan kualitas hunian serta penataan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Alokasi tersebut terdiri dari Rp11,5 miliar untuk penataan kawasan kumuh di 25 titik lokasi, kemudian Rp11,1 miliar untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 556 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Samosir.

Menurut Menteri yang akrab disapa Ara tersebut, dukungan anggaran diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas lingkungan permukiman sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Dukungan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mendorong tumbuhnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat semangat gotong royong, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Samosir,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).

Dia menegaskan, program penataan kawasan kumuh dan BSPS merupakan langkah strategis pemerintah dalam membantu masyarakat memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi lebih layak, sehat, dan aman untuk ditempati.

Selain itu, program tersebut juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(Dhera Arizona)

Langkah itu dilakukan untuk memastikan program BSPS benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan

Medan (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan sebanyak 19.668 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan alokasi BSPS untuk 2026 itu terdiri dari 8.825 unit wilayah perdesaan, 5.525 unit di kawasan pesisir, dan 5.285 unit di perkotaan.

"Setiap anggaran negara yang digunakan dalam program itu harus dimanfaatkan secara benar dan sesuai peruntukannya," ujar Menteri PKP Maruarar saat meninjau di Kabupaten Toba, Selasa.

Ara, sapannya, mengatakan di Toba terdapat 46 unit rumah yang diusulkan sebagai calon penerima BSPS. Jumlah tersebut tersebar di Kecamatan Balige sebanyak 20 unit, Kecamatan Porsea 14 unit, dan Kecamatan Bonatua Lunasi 12 unit.

Menurut dia, verifikasi langsung di lapangan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran yang mendapatkan penerima manfaat.

"Untuk itu masyarakat juga diimbau untuk aktif mengawasi serta segera melaporkan apabila ditemukan pungutan liar, dengan disertai bukti yang jelas seperti video dan foto serta laporkan segera ke kementerian PKP," ucapnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri PKP melihat langsung kondisi rumah warga yang diusulkan sebagai penerima bantuan, sekaligus berdialog dengan masyarakat.

"Langkah itu dilakukan untuk memastikan program BSPS benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.

Selain itu turut disosialisasikan mekanisme Pemilihan Terbuka Toko sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Kementerian PKP menyatakan pelaksanaan Program BSPS di Sumatera Utara direncanakan mulai berjalan pada minggu kedua April 2026.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar lebih layak huni, sehat, dan aman.

Secara nasional Program BSPS menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target mencapai 400.000 unit di seluruh Indonesia, sebagai langkah percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026