Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana meneken aturan baru terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang dapat dicicil dengan jangka waktu atau tenor hingga 40 tahun.

Gagasan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di acara May Day pada 1 Mei 2026. Aturan ini bergulir sebagai instrumen strategis guna meningkatkan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak.

Dalam perkembangan terbarunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait masih secara intensif menggodok aturan tersebut.

Dia menjelaskan Kementerian PKP masih membahas kelayakan aturan tersebut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengembang, hingga industri perbankan selaku pengguyur pembiayaan.

"Kami berencana [bahas] minggu depan, tadi saya berbicara dengan Menteri Keuangan, kami akan rapat dengan Menteri Keuangan, dengan Ibu Kiki juga dari OJK, dan juga Pak Yassierli Menteri Ketenagakerjaan, untuk bicara soal terutama untuk membuat regulasi soal tenor menjadi 40 tahun. Karena itulah niat baik dari Presiden Prabowo, sehingga nanti bisa cicilannya jauh lebih rendah," ungkap Maruarar saat ditemui di Kantor BRI Jakarta, dikutip Rabu (27/5/2026).

Saat dimintai konfirmasi mengenai kapan beleid tersebut akan terbit, dia enggan memerinci. Hanya saja, Maruarar memberi sinyal bahwa aturan tersebut akan rampung dalam waktu dekat.

"Kami tengah godok regulasinya, secepatnya [rampung]. Kami kan harus mementingkan kebaikan rakyat ya. Tentu, tetapi tata kelolaannya itu kami minta gambaran dahulu dari komisioner Tapera," jelasnya.

Sebagai gambaran, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi FLPP untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Namun, lewat perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

“Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Ara.

Lebih lanjut, dia menggarisbawahi bahwa penerapan jangka waktu kredit sepanjang empat dekade ini sama sekali tidak bersifat mengikat melainkan bersifat opsional.

Opsi ini memberikan keleluasaan penuh bagi masyarakat untuk menyesuaikan portofolio angsuran dengan profil pendapatan masing-masing.

Sosok yang akrab disapa Ara itu optimistis implementasi kebijakan tersebut tidak sekadar meningkatkan daya serap pasar hunian, tetapi turut menggerakkan rantai pasok sektor perumahan nasional sebagai pilar pertumbuhan ekonomi.

“Kementerian PKP menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menghadirkan kebijakan perumahan yang berpihak kepada rakyat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

Tanggapan Perbankan hingga Pengembang

Menanggapi wacana ekspansi jangka waktu kredit tersebut, kalangan perbankan menilai kebijakan ini perlu disikapi dengan manajemen risiko yang adaptif.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Hery Gunardi menjelaskan bahwa opsi tenor panjang ini bertindak sebagai alternatif pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Hery lantas berpandangan bahwa aturan tersebut tidak meningkatkan risiko pembiayaan.

"Enggak [meningkatkan risiko pembiayaan]. Jadi mungkin pemerintah akan memberikan tenor yang lebih panjang, tetapi kan tidak mainly semua pakai 40 tahun ya. Ada yang sesuai kebutuhan lah. Jadi nanti ada 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun,” ujarnya.

Hery melanjutkan banyak nasabah KPR dalam praktiknya justru melunasi kewajiban mereka jauh lebih cepat dari batas waktu perjanjian awal.

“Dan kadang-kadang kalau saya melihat ya pengalaman selama ini kalau KPR di bank itu walaupun kami kasih 25 tahun, 20 tahun, rata-rata bahkan ada 10 tahun sudah lunas," tambah Hery.

Sementara itu, pelaku usaha memandang kehadiran gagasan perpanjangan tenor hingga 40 tahun sebagai langkah progresif yang memecah kebuntuan regulasi pembiayaan.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Maria Nelly Suryani menilai opsi tersebut bakal membuka jalan baru bagi penyerapan hunian di kalangan MBR yang sebelumnya sulit mengakses pembiayaan perbankan.

Maria mengatakan perpanjangan batas waktu hingga 40 tahun diproyeksikan mampu mendongkrak keterjangkauan finansial bagi kelompok masyarakat yang berada pada dua desil kesejahteraan terbawah.

"Jadi jika 40 tahun perluasan itu limit KPR itu benar dijalankan, maka limit dari angsuran per bulan itu akan bisa dijangkau oleh masyarakat dengan penghasilan Rp2,3 juta hingga Rp2,5 juta. Begitu masa tenor diperpanjang menjadi 40 maka angsurannya turun kepada Rp773.000 sekian. Sehingga bank selalu mensyaratkan [cicilan maksimal] sepertiga [dari pendapatan] maka ini bisa di jangkau," Maria memerinci.

Kebijakan ini dinilai krusial mengingat saat ini pemerintah juga memperbanyak kuota rumah subsidi yang ditetapkan hingga 350.000 unit. Dengan kebijakan tersebut, kuota suplai diharapkan dapat lebih besar diserap masyarakat.

"Mengingat sekarang kami kelebihan stok kuota FLPP [mencapai 350.000 unit]. Nah ini akan menjadi satu daya serap tambahan setelah pemerintah menetapkan masa tenor 40 tahun ini," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingginya kebutuhan hunian membuat banyak masyarakat mulai berburu rumah melalui pameran properti dan pembiayaan. Namun, di tengah harga properti yang terus naik, masyarakat diingatkan agar tidak memaksakan cicilan rumah di luar kemampuan finansial.

Pesan itu disampaikan Senior Manager Retail Payment & Card BRI Cipto Haryabi dalam BRI Consumer Expo 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

“Yang paling penting setelah ambil KPR kualitas hidup jangan sampai turun,” kata Cipto.

Menurut dia, calon pembeli rumah perlu menghitung pendapatan bulanan, pengeluaran rutin, hingga dana darurat sebelum mengambil kredit pemilikan rumah (KPR). Ia mengatakan banyak masyarakat masih terjebak pada keinginan dibanding kebutuhan saat memilih rumah. Karena itu, masyarakat diminta realistis menentukan besaran cicilan agar kondisi keuangan keluarga tetap sehat.

“Kalau menurut kita keinginannya terlalu besar, nanti kita arahkan ke pilihan yang lebih aman,” ujarnya.

Selain kemampuan finansial, masyarakat juga diminta memperhatikan rekam jejak pengembang sebelum membeli rumah, terutama proyek yang masih dalam tahap pembangunan.

“Yang perlu diperhatikan adalahtrack recorddaridevelopertersebut,” kata Cipto.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan BRI Consumer Expo digelar untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses pembiayaan rumah, kendaraan, hingga kebutuhan perjalanan dalam satu lokasi.

“Acara ini dirancang agar masyarakat dapat mengakses solusi pembiayaan untuk hunian, kendaraan, hingga kebutuhan perjalanan secara lebih mudah dan praktis,” ujar Aris.

Dalam pameran tersebut, BRI menawarkan promo KPR dengan bunga mulai 1,75 persenfixedsatu tahun dan kredit kendaraan bermotor (KKB) mulai 1,59 persen untuk tenor satu tahun.

BRI Consumer Expo 2026 berlangsung sejak Jumat (22/5/2026) hingga Ahad (24/5/2026) di Hall A dan B JICC Senayan, Jakarta. Pameran itu menghadirkan 58 pengembang properti, 43 merek kendaraan,travel fair, hinggamerchantkebutuhan rumah tangga dan kuliner.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Banyak anak muda menunda membeli rumah karena merasa belum mapan atau takut cicilan memberatkan. Padahal, keberanian memulai dinilai menjadi langkah penting agar bisa memiliki aset sejak usia produktif.

Hal itu disampaikan pasangan artis Putri Titian dan Junior Liem dalam talkshow BRI Consumer Expo 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (22/5/2026) malam. Putri mengaku dirinya dan Junior juga sempat ragu saat hendak membeli properti pertama setelah menikah. Saat itu, kemampuan finansial mereka masih terbatas sehingga belum bisa membeli rumah besar.

“Kalau dipikir terus enggak akan mulai-mulai. Akhirnya waktu itu kami berani ambil dulu properti pertama,” ungkap Putri.

Properti pertama yang mereka beli berupa apartemen studio. Namun, seiring waktu, aset tersebut berkembang dan menjadi pijakan untuk memiliki rumah yang lebih besar.

Menurut Putri, membeli properti sejak muda memberi banyak keuntungan. Selain menjadi tempat tinggal, rumah juga bisa menjadi investasi dan sumber pendapatan di masa depan.

“Rumah itu bertumbuh. Dulu cukup untuk berdua, lama-lama kebutuhan bertambah dan akhirnya bisa punya rumah yang lebih besar,” ujarnya.

Junior menambahkan, rumah pertama tidak harus langsung mewah atau sempurna. Yang terpenting adalah menyesuaikan dengan kemampuan finansial agar kondisi keuangan tetap sehat.

“Kadang orang takut mulai karena belum pernah. Padahal rumah pertama itu enggak harus langsung yang wah,” ujar Junior.

Ia pun mengingatkan pasangan muda agar tidak memaksakan membeli rumah di luar kemampuan karena bisa mengganggu arus kas keluarga.

“Jangan jor-joran. Nanti cash flow bisa bermasalah,” katanya.

Senior Manager Retail Payment & Card BRI Cipto Haryabi mengatakan banyak calon pembeli rumah masih terjebak pada keinginan, bukan kebutuhan. Karena itu, pihak bank juga berperan membantu nasabah memilih rumah yang sesuai kemampuan.

“Yang penting setelah ambil KPR kualitas hidup jangan sampai turun,” ujar Cipto.

Menurut dia, calon pembeli perlu memperhitungkan cicilan, dana darurat, hingga pengeluaran rutin sebelum mengambil kredit rumah.

Dalam BRI Consumer Expo 2026, BRI menawarkan promo kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bunga mulai 1,75 persen fixed satu tahun. Pameran itu berlangsung pada 22–24 Mei 2026 di Hall A dan B JICC Senayan, Jakarta. Selain properti, expo juga menghadirkan promo kendaraan, travel fair, hingga berbagai talkshow dan hiburan musik untuk pengunjung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,25 persen kembali memengaruhi perhitungan masyarakat dalam mengambil kredit pemilikan rumah (KPR).

Ketika suku bunga BI naik, cicilan rumah berpotensi ikut meningkat, terutama untuk kredit dengan bunga mengambang atau floating rate.

Di tengah kondisi tersebut, pertanyaan yang banyak muncul adalah: berapa persen dari gaji yang idealnya dialokasikan untuk cicilan KPR?

Dok. Shutterstock Ilustrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dikutip dari Investopedia, sejumlah lembaga keuangan global menggunakan ukuran debt-to-income ratio (DTI) atau rasio utang terhadap pendapatan untuk menghitung kemampuan seseorang membayar cicilan rumah.

Rasio ini menjadi salah satu acuan penting bank dalam menentukan kelayakan kredit.

Dalam praktiknya, aturan yang paling sering digunakan adalah “28/36 rule”. Aturan ini menyebutkan maksimal 28 persen dari pendapatan kotor bulanan dialokasikan untuk biaya perumahan, termasuk cicilan KPR, pajak properti, dan asuransi rumah.

Sementara total seluruh utang bulanan, termasuk KPR, sebaiknya tidak melebihi 36 persen dari pendapatan bulanan.

Dengan kata lain, jika seseorang memiliki penghasilan Rp 10 juta per bulan, maka idealnya cicilan rumah berada di kisaran Rp 2,8 juta per bulan.

Adapun total cicilan lain seperti kartu kredit, kredit kendaraan, maupun pinjaman pribadi sebaiknya tidak melampaui Rp 3,6 juta per bulan.

Investopedia menyebutkan, banyak pemberi pinjaman menggunakan rasio tersebut sebagai acuan dalam proses persetujuan KPR karena dianggap dapat menggambarkan kemampuan debitur menjaga kesehatan keuangan dalam jangka panjang.

SHUTTERSTOCK/STASIQUE Ilustrasi perjanjian kredit, kredit pemilikan rumah (KPR).

Front-end dan back-end ratio jadi acuan bank

Aturan 28/36 juga berkaitan dengan front-end debt-to-income ratio atau mortgage-to-income ratio, yakni persentase pendapatan bulanan yang digunakan khusus untuk biaya perumahan.

Banyak lembaga keuangan lebih menyukai rasio maksimal 28 persen untuk cicilan kredit rumah.

Sementara back-end ratio menghitung total seluruh kewajiban utang dibandingkan pendapatan bulanan. Komponen ini mencakup cicilan rumah, kendaraan, kartu kredit, hingga pinjaman lain.

Kenaikan BI Rate menjadi 5,25 persen membuat hitungan tersebut semakin penting. Suku bunga acuan yang lebih tinggi biasanya diikuti peningkatan bunga pinjaman perbankan, termasuk KPR.

Akibatnya, beban cicilan bulanan bisa menjadi lebih mahal dibandingkan saat bunga rendah.

Dalam skema KPR, kenaikan bunga akan memengaruhi kemampuan membeli rumah atau affordability masyarakat. Semakin tinggi bunga, semakin besar porsi pendapatan yang harus dialokasikan untuk membayar cicilan.

Cicilan terlalu besar dinilai berisiko

NerdWallet menjelaskan, rasio DTI sebesar 36 persen atau lebih rendah umumnya dianggap sebagai indikator seseorang masih dapat membayar utang sambil menjalani kebutuhan hidup secara nyaman.

Namun ketika rasio melampaui 43 persen, kondisi tersebut mulai dianggap berisiko oleh pemberi pinjaman.

Artinya, meski bank mungkin masih memberikan kredit, ruang keuangan rumah tangga menjadi semakin sempit ketika porsi cicilan terlalu besar.

UNSPLASH/TIERRA MALLORCA Ilustrasi KPR

Dalam simulasi sederhana, seseorang dengan gaji Rp 15 juta per bulan idealnya memiliki cicilan rumah maksimal sekitar Rp 4,2 juta per bulan berdasarkan aturan 28 persen.

Jika orang tersebut juga memiliki cicilan kendaraan Rp 1,5 juta dan kartu kredit Rp 1 juta, maka total kewajiban utangnya menjadi Rp 6,7 juta atau sekitar 44,6 persen dari penghasilan.

Rasio tersebut sudah melampaui ambang yang lazim digunakan banyak lembaga keuangan.

Biaya kepemilikan rumah tidak hanya ditentukan oleh harga properti, tetapi juga oleh kombinasi pendapatan, utang lain, uang muka, tenor kredit, pajak, hingga biaya tambahan seperti asuransi dan iuran pengelolaan lingkungan.

Karena itu, kenaikan bunga acuan sering kali memaksa calon pembeli rumah melakukan penyesuaian, baik dengan memilih rumah lebih murah, memperbesar uang muka, maupun memperpanjang tenor pinjaman agar cicilan tetap sesuai kemampuan.

Bunga tinggi mempersempit ruang keuangan rumah tangga

Cicilan rumah sebaiknya tidak mengorbankan kebutuhan keuangan lain. Selain membayar rumah, masyarakat tetap perlu menyiapkan dana darurat, tabungan pensiun, serta biaya hidup sehari-hari.

Tekanan terhadap kemampuan membeli rumah juga semakin terasa karena biaya kepemilikan rumah tidak berhenti pada cicilan pokok dan bunga.

Ada komponen lain seperti biaya administrasi, asuransi, pajak, hingga perawatan rumah yang harus diperhitungkan.

The Wall Street Journal menyebutkan, banyak bank pemberi pinjaman memang menggunakan batas maksimum DTI hingga 50 persen. Namun rasio yang lebih rendah dinilai jauh lebih sehat bagi kondisi keuangan rumah tangga.

SHUTTERSTOCK/PIC SNIPE Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), pembiayaan perumahan.

Kenaikan BI Rate pengaruhi permintaan KPR

Di Indonesia, kenaikan suku bunga acuan BI juga berpengaruh terhadap permintaan KPR.

Perubahan suku bunga kredit dapat memengaruhi minat masyarakat mengambil pembiayaan rumah.

Suku bunga pinjaman memiliki dampak signifikan terhadap permintaan kredit pemilikan rumah. Di samping itu, perubahan kebijakan loan to value (LTV) ikut memengaruhi permintaan pembiayaan properti.

Kebijakan LTV sendiri berkaitan dengan besaran uang muka yang harus dibayar calon pembeli rumah. Pada periode tertentu, BI pernah melonggarkan rasio LTV untuk mendorong kepemilikan rumah dan pertumbuhan sektor properti.

Namun di tengah tren suku bunga yang lebih tinggi, tantangan utama masyarakat tetap berada pada kemampuan menjaga rasio cicilan terhadap pendapatan.

Debt-to-income ratio menjadi salah satu indikator paling penting dalam proses pengajuan kredit karena mencerminkan keseimbangan antara penghasilan dan kewajiban utang seseorang.

Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar risiko gagal bayar menurut perspektif pemberi pinjaman.

Karena itu, banyak perencana keuangan dan lembaga pembiayaan tetap mendorong agar cicilan rumah dijaga di kisaran 28 persen dari pendapatan bulanan, terutama ketika suku bunga sedang tinggi.

Dalam kondisi BI Rate naik menjadi 5,25 persen, perhitungan kemampuan membayar KPR menjadi semakin ketat. Kenaikan bunga dapat membuat cicilan membesar, sementara ruang pengeluaran rumah tangga tetap terbatas.

Bagi calon pembeli rumah, ukuran seperti 28/36 rule menjadi acuan awal untuk menghitung apakah cicilan masih aman terhadap pendapatan bulanan, atau justru berisiko mengganggu kondisi keuangan jangka panjang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen belum berdampak langsung terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, kenaikan BI Rate tersebut sudah diperkirakan sebelumnya sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar global.

“Kita sudah duga sih pasti naik karena memang jaga stabilisasi moneter, jaga stabilisasi nilai tukar. Saya rasa sih wajar lah ya, bukan sesuatu yang aneh,” ujar Nixon usai penandatanganan nota kesepahaman BTN dengan KAI di Menara 1 BTN, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Nixon mengatakan, BTN sejak awal memproyeksikan kenaikan BI Rate mencapai 50 basis poin. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga kestabilan rupiah.

“Saya malah dari awal berani bilang, saya malah memprediksi naik 50 bps. Ternyata keluarannya 50 bps. Karena memang untuk bisa mengendalikan nilai tukar salah satu caranya itu," kata Nixon.

Meski demikian, Nixon menegaskan BTN belum melakukan penyesuaian terhadap suku bunga kredit maupun penyaluran pembiayaan sebagai dampak kenaikan suku bunga acuan tersebut.

“Dampaknya ke kredit kita belum pikirin. Belum ada adjustment dulu. Gak usah khawatir,” ujar Nixon.

Menurut dia, penyesuaian suku bunga simpanan seperti deposito juga tidak berlangsung secara langsung karena mengikuti jatuh tempo dana nasabah. BTN saat ini masih mengkaji dampak kebijakan suku bunga terhadap biaya dana perseroan.

“Kedua dampaknya ke deposito juga kita lagi review. Dan biasanya gak langsung juga sesuai jatuh temponya deposito. Kira-kira transisinya biasanya sih tiga bulanan,” kata Nixon.

Ia menambahkan, mayoritas produk KPR BTN bersifat kontraktual dengan bunga tetap dalam periode tertentu, sehingga perubahan BI Rate tidak otomatis memengaruhi cicilan debitur.

“Ke kredit juga belum tentu direct. Karena kalau di BTN casenya kebanyakan KPR itu lebih fix dan BTN itu kontraktual,” ujar Nixon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingginya harga hunian di pusat Jakarta membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan menengah. Untuk memperluas akses hunian di kawasan strategis, pemerintah dan perbankan mulai menawarkan skema rumah susun subsidi dengan tenor panjang dan bunga tetap.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyediakan pembiayaan rumah susun subsidi di kawasan Stasiun Manggarai melalui program KPR Rusun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hunian tersebut menyasar pekerja yang beraktivitas di kawasan pusat bisnis Jakarta.

Deputy Subsidized Mortgage Division BTN Umi Hardinajati mengatakan, lokasi rusun yang berada dekat pusat perkantoran menjadi nilai tambah bagi masyarakat pekerja di Jakarta.

“Kita punya kantor pusat di Kuningan. Jadi kalau teman-teman BTN nanti punya rumah rusun di Manggarai, pastinya akan dekat ke kantor,” kata Umi saat penandatanganan nota kesepahaman BTN dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov DKI Jakarta, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, pemerintah telah mengubah skema harga jual rumah susun subsidi sehingga masyarakat dapat membeli hunian dengan bunga kredit yang lebih terjangkau. BTN juga disebut menjadi bank penyalur terbesar program FLPP pemerintah.

Umi menjelaskan, syarat penerima FLPP antara lain belum pernah memiliki rumah pribadi, belum pernah menerima subsidi perumahan, memiliki masa kerja minimal dua tahun, dan berusia minimal 21 tahun.

Pemerintah juga memperluas batas maksimal penghasilan penerima FLPP di wilayah Jabodetabek. Jika sebelumnya maksimal Rp8 juta per bulan, kini naik menjadi Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta bagi pasangan menikah.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah memberikan subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4 juta dan menetapkan uang muka rumah hanya satu persen dari harga jual unit.

BTN menyebut harga unit rumah susun Manggarai berkisar Rp500 juta hingga Rp630 juta. Untuk unit seharga Rp500 juta, uang muka yang dibutuhkan sekitar Rp5 juta dengan cicilan sekitar Rp2,9 juta per bulan selama 30 tahun.

“Suku bunga enam persen fix selama 30 tahun. Mau nanti naik gaji tiap tahun, angsurannya tetap segitu,” ujar Umi.

Selain FLPP, BTN juga menyediakan pembiayaan melalui Kredit Program Perumahan (KPP) bagi masyarakat dengan penghasilan di atas Rp14 juta atau pelaku usaha. Program itu memiliki tenor maksimal 20 tahun dengan bunga enam persen pada lima tahun pertama dan 9,9 persen untuk tahun berikutnya.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kerap dipandang sebagai komitmen jangka panjang yang berjalan tetap hingga lunas. Padahal, kondisi finansial seseorang dapat berubah seiring waktu, mulai dari peningkatan pendapatan, kebutuhan keluarga yang bertambah, hingga perubahan situasi ekonomi.

Maka dari itu, evaluasi terhadap KPR yang sedang berjalan menjadi langkah yang relevan dilakukan. Nasabah dapat mempertimbangkan kembali apakah skema cicilan saat ini masih sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan jangka panjang.

Salah satu opsi yang kini semakin banyak dipertimbangkan adalah take over KPR. Skema ini memungkinkan nasabah memindahkan fasilitas kredit dari bank sebelumnya ke bank lain yang menawarkan program lebih kompetitif dan fleksibel.

Dalam perencanaan keuangan, besaran cicilan ideal umumnya berada di kisaran 30 persen dari penghasilan bulanan. Ketika porsinya terlalu besar, ruang untuk kebutuhan lain seperti tabungan, investasi, hingga dana darurat bisa ikut tertekan.

Melalui evaluasi KPR, nasabah dapat menata kembali arus kas agar lebih sehat dan terencana. Langkah ini juga membuka peluang memperoleh tenor yang lebih panjang atau cicilan yang lebih ringan sesuai kemampuan finansial saat ini.

BRI menghadirkan solusi melalui program BRI KPR Take Over yang dirancang untuk membantu nasabah mengoptimalkan cicilan rumah. Program ini menawarkan suku bunga kompetitif dengan berbagai pilihan skema yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

"Banyak nasabah tidak menyadari bahwa KPR yang sedang berjalan bisa dioptimalkan kembali. Melalui BRI KPR Take Over, nasabah dapat menyesuaikan cicilan dengan kondisi finansial saat ini agar lebih efisien dan terencana," bunyi keterangan tertulis, Kamis (7/5).

Di samping menawarkan bunga kompetitif, BRI KPR Take Over juga memberikan fleksibilitas tenor hingga 25 tahun. Dengan tenor yang lebih panjang, nasabah memiliki ruang lebih luas untuk mengatur pengeluaran bulanan tanpa mengganggu kebutuhan finansial lainnya.

BRI juga menyediakan opsi tambahan dana atau top up yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan lain tanpa harus mengajukan pinjaman baru. Fasilitas ini dapat menjadi alternatif bagi nasabah yang membutuhkan tambahan pembiayaan secara lebih praktis.

Keuntungan lain yang ditawarkan adalah bebas biaya provisi dan administrasi. Skema tersebut membuat proses pengalihan KPR menjadi lebih ringan sejak tahap awal pengajuan.

"Take over KPR bukan sekadar memindahkan pinjaman ke bank lain, tetapi juga bagian dari strategi mengelola keuangan jangka panjang," tegas keterangan tersebut.

Langkah evaluasi KPR dinilai semakin relevan, terutama bagi profesional, pasangan muda, maupun keluarga mapan yang ingin menjaga stabilitas keuangan di tengah kebutuhan yang terus berkembang. Dengan skema yang lebih sesuai, nasabah dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, investasi, maupun dana darurat.

Mengelola KPR tidak hanya berkaitan dengan membayar cicilan tepat waktu, tetapi juga memastikan skema pembiayaan tetap sejalan dengan kondisi finansial terkini. Karena itu, evaluasi KPR dapat menjadi bagian dari perencanaan keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

BRI KPR Take Over menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan bagi nasabah yang ingin memperoleh cicilan lebih efisien sekaligus menjaga fleksibilitas keuangan jangka panjang. Program ini berlangsung hingga 30 Juni 2026, informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan berikut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah segera mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal lima persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

"Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Orang kecil, pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun," ujar Prabowo.

Terkait kesejahteraan buruh, Prabowo mencanangkan program kepemilikan hunian guna mengurangi beban biaya kontrak rumah. Pemerintah berupaya agar biaya kontrak rumah yang dikeluarkan tiap bulan oleh buruh, bisa menjadi cicilan kepemilikan rumah dengan program perumahan yang akan dilakukan pemerintah.

Presiden turut memberikan perhatian pada tenor yang memudahkan bagi para buruh untuk mencicil KPR, agar lebih fleksibel dan jangka panjang.

"Tadi saya mengatakan penghasilan kalian 30 persen untuk kontrak, nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30 persen untuk kontrak, kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri," kata Presiden menjelaskan.

Ia menekankan bahwa durasi cicilan bisa disesuaikan mulai dari 20 tahun hingga 40 tahun agar tidak memberatkan kantong para pekerja. Presiden meyakini skema ini aman karena buruh, petani, dan nelayan adalah kelompok masyarakat yang menetap dan produktif di wilayahnya.

Presiden Prabowo menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional yang disambut oleh sejumlah tokoh buruh yang hadir, di antaranya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Bisnis.com, PADANG — Pukul 07.00 WIB, matahari baru naik menerangi bumi, Nia sudah berdiri di depan rumah impiannya di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat. Berpakaian muslimah, dia berjalan menuju pangkalan ojek, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus di jalur utama. Empat puluh menit perjalanan setiap pagi bukan lagi beban. Sebab kini, dia pulang ke rumah miliknya sendiri.

Nia kini berusia 29 tahun, bekerja di sebuah salon di Kota Padang. Gajinya rata-rata Rp1.800.000 per bulan. Tidak besar, bahkan mungkin tergolong pas-pasan di era sekarang. Namun pada Mei 2025, dia membuat keputusan besar, mengambil rumah KPR bersubsidi dekat dari Bandara Internasional Minangkabau.

Keputusan itu lahir dari kelelahan. Bertahun-tahun dia membayar kontrakan Rp12 juta per tahun. “Kalau dihitung, hampir Rp1 juta per bulan. Habis begitu saja,” ujarnya pelan, Selasa (3/3/2026).

Saat mengetahui ada KPR bersubsidi dengan cicilan Rp1 juta per bulan, pikirannya sederhana, daripada membayar sewa, lebih baik membayar sesuatu yang kelak menjadi miliknya selamanya.

Rumah itu tidak besar. Minimalis, bersih, dengan dinding yang masih beraroma cat baru. Namun bagi Nia, itulah simbol kemandirian. Halaman kecilnya dia rawat sendiri. Pot-pot tanaman mulai berjajar di teras. Di ruang tamu, perabot tertata sederhana. Tenang. Hangat.

Di rumah itu, dia tinggal bersama tantenya, Nani. Perempuan yang belum menikah itu menjadi sandaran sekaligus teman berbagi mimpi. “Rumah ini punya Nia. Saya cuma menemani supaya dia tidak sendirian,” kata Nani sambil tersenyum.

Dia berjualan produk secara online untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Kesepakatannya jelas, Nia fokus membayar cicilan KPR, sementara urusan dapur dan kebutuhan rumah tangga ditanggung dari hasil jualan secara online tersebut.

Gotong royong dalam lingkup kecil keluarga itu menjadi fondasi keberanian Nia. Dari gajinya, sekitar 70% habis untuk cicilan. Sisanya nyaris tak banyak. Tapi semangatnya justru terasa berlipat. Baginya, rumah adalah masa depan.

Keberanian Nia mengambil KPR bukan perkara sederhana, karena ini adalah pengalaman kredit pertamanya, dan langsung untuk rumah. Dia sempat mendengar cerita bahwa pengajuan KPR rumit, banyak syarat, hingga soal pengecekan riwayat kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang kerap menjadi momok.

Namun proses yang dia jalani bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terasa berbeda. Persyaratan dilengkapi, catatan kreditnya bersih, dan pengajuan berjalan lancar. “Saya bersyukur tidak dipersulit,” katanya.

Kemudahan itu tak berhenti di proses akad. Untuk membayar cicilan, Nia tidak perlu datang ke kantor cabang. Cukup membuka aplikasi Bale by BTN di ponselnya, angsuran bisa dibayar kapan saja dan di mana saja. Bahkan, transaksi belanja pun kini dia lakukan melalui aplikasi yang sama. Digitalisasi membuatnya lebih praktis, tanpa mengurangi rasa aman.

Hampir satu tahun tinggal di rumah itu, Nia mengaku lebih tenang. Dia memang masih harus berjuang, dan dia sadar, dengan penghasilan saat ini, ruang geraknya terbatas. Karena itu, dia bercita-cita mencari pekerjaan yang lebih baik agar pendapatannya meningkat. “Biar nanti bisa menabung juga,” sebutnya.

Kisah Nia adalah satu dari jutaan cerita akses kepemilikan rumah di Indonesia. Sejak meluncurkan KPR pada 1976 hingga Desember 2025, BTN mencatat total penyaluran kredit perumahan mencapai 5,97 juta unit dengan nilai kumulatif Rp555,11 triliun. Angka yang bukan sekadar statistik, melainkan deretan keluarga yang akhirnya memiliki hunian layak.

Pada Januari 2026 saja, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP mencapai 6.749 unit. Sepanjang 2025, jumlahnya menembus 192.208 unit. Capaian tersebut menegaskan peran strategis BTN dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan nasional, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan keterangan Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu pada pemberitaan Bisniscom sebelumnya bahwa pembiayaan perumahan memiliki efek berganda terhadap industri konstruksi, bahan bangunan, hingga penyerapan tenaga kerja.

"Ke depan, fokus pembiayaan tetap diarahkan pada segmen masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan komitmen memperluas akses hunian terjangkau,"ujarnya.

Namun dibalik angka triliunan rupiah itu, ada cerita seperti Nia. Tentang seorang perempuan muda yang setiap pagi menempuh perjalanan 40 menit demi mempertahankan mimpinya. Tentang tante yang rela berbagi tanggung jawab agar keponakannya memiliki masa depan lebih pasti.

Rumah itu mungkin sederhana. Tapi di dalamnya tersimpan keberanian, kerja keras, dan keyakinan bahwa masa depan bisa diperjuangkan, bahkan dengan gaji Rp1,8 juta per bulan, dan setiap kali Nia menutup pintu rumahnya di malam hari, dia tahu satu hal, lelahnya hari ini tidak lagi sia-sia. Sebab dia tidak sekadar membayar cicilan, tapi dia sedang mencicil masa depan yang nan indah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendukung skema perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun.

Langkah itu dinilai dapat memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus meringankan beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Purbaya mengatakan perpanjangan masa jatuh tempo (maturity) dan tenor pinjaman menjadi salah satu opsi agar cicilan rumah lebih terjangkau.

"Salah satunya adalah memperpanjang masa maturity dan tenor dari pinjaman. Jadi kita usulkan kalau bisa 30 tahun saja, biar lebih panjang yang bisa dijadikan lebih murah," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Kamis (26/2).

Menurutnya, skema cicilan perumahan perlu dibuat lebih menarik agar masyarakat terdorong memanfaatkan pembiayaan melalui BP Tapera. Dengan tenor hingga 30 tahun, cicilan bulanan diharapkan turun signifikan sehingga daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi meningkat.

Ia menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung penguatan peran BP Tapera agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Masyarakat diharapkan melihat keuntungan menabung di BP Tapera lebih besar dibandingkan skema tabungan perumahan lainnya.

"Kementerian Keuangan mendukung BP Tapera supaya lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam pengertian, masyarakat harusnya ingin menabung di BP Tapera karena keuntungan atau manfaat yang dirasakan akan jauh lebih besar daripada kalau mereka nabung di tempat lain untuk perumahan," ujarnya.

Selain meringankan cicilan, kebijakan tenor panjang ini juga diharapkan memicu persaingan di industri perbankan. Purbaya menilai bank swasta maupun bank lainnya dapat terdorong menawarkan tenor serupa sehingga sektor perumahan tumbuh lebih cepat.

Pertumbuhan sektor perumahan tersebut pada akhirnya diharapkan berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen.

"Dan itu harusnya juga akan men-trigger perbankan swasta atau perbankan yang lainnya untuk menawarkan service yang sama sehingga sekali perumahan bisa tumbuh lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, supaya target kita yang ke arah 8 persen semakin kelihatan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan agar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dapat merealisasikan target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi pada tahun ini.

Purbaya menjelaskan, upaya optimalisasi penyaluran diperlukan usai capaian realisasi rumah subsidi yang disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun lalu tercatat masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah.

“Tahun lalu kan walaupun tinggi tapi masih di bawah target 350.000 [unit rumah subsidi]. Tahun ini 350.000 lagi targetnya. Saya minta tadi ke BP Tapera untuk membuat strategi sehingga betul-betul bisa tercapai target itu,” tegas Purbaya dalam rapat Komite Tapera di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Pada saat yang sama, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki huniannya layak, Purbaya menyinggung agar BP Tapera menggodok gagasan perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi.

Adapun, skema tersebut bertujuan untuk memperlebar rentang cicilan sehingga beban bulanan yang ditanggung masyarakat menjadi jauh lebih murah.

“Jadi kita langsungkan kalau bisa 30 tahun saja biar mencicilnya lebih murah. Dan itu harusnya juga akan men-trigger perbankan swasta menawarkan servis yang sama sehingga target kita yang ke arah 8% semakin kelihatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kemenkeu mencatat realisasi penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp29,2 triliun sepanjang 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa realisasi tersebut hanya mencapai 82,9% dari total pagu yang disediakan sepanjang 2025 sebesar Rp34,64 triliun.

"Ini kontribusi APBN terhadap perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sini bisa kita lihat realisasi program KPR FLPP sebesar Rp29,20 triliun,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Secara kuantitas, total unit yang tersalurkan sepanjang 2025 hanya sebesar 278.868 unit dari total kuota yang disediakan sebesar 350.000 unit.

Bisnis.com, JAKARTA— BIG Group Indonesia menargetkan pengembangan 400 unit rumah di proyek Green Cibarusah Residences, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

CEO BIG Group Indonesia Hengky Japri menyampaikan berdiri di atas lahan 7,1 Hektare (Ha), Green Cibarusah Residences dirancang dengan total pengembangan sekitar 400 unit, yang dibangun secara bertahap.

“Sejak diluncurkan pada 2025, sekitar 40% unit telah terserap pasar,” tuturnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/2/2026).

Sebagai anggota Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), perusahaan turut mendukung Program 3 Juta Rumah serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.

Proyek ini menawarkan dua tipe rumah, yakni Bougenville tipe 30/60 (subsidi) seharga Rp185 juta dan Amaryllis tipe 36/72 (komersial) dengan kisaran Rp300 jutaan.

Pengembang juga memberikan diskon Rp10 juta untuk rumah subsidi sehingga harga menjadi Rp175 juta, dengan skema cicilan sekitar Rp900 ribuan per bulan flat hingga lunas bagi karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam pembiayaan, proyek ini menggandeng sejumlah perbankan nasional, antara lain Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan CIMB Niaga.

Pembangunan proyek berjalan bertahap dengan target serah terima menyesuaikan progres masing-masing unit. Selain menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karyawan industri, dan keluarga muda, proyek ini juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Hengky optimistis prospek pasar properti di Bekasi, khususnya Cibarusah, akan terus menguat seiring pengembangan infrastruktur dan ekspansi industri.
“Perusahaan membuka peluang kembali menggelar akad massal dalam waktu dekat menyusul tingginya permintaan pasar,” imbuhnya.

Proyek ini berlokasi sekitar 6 kilometer dari Exit Tol Japek II Selatan. Jaraknya hanya sekitar 5 menit menuju Pasar Cibarusah, Rumah Sakit Harapan Mulia, Rumah Sakit Medirossa Cibarusah, RSUD Cileungsi, serta berbagai sarana pendidikan.

Posisinya semakin strategis karena berada di koridor pengembangan menuju Cikarang Selatan dan berdekatan dengan kawasan industri besar seperti MM2100 dan GIIC.

Menurut Hengky, pertumbuhan infrastruktur dan ekspansi industri menjadi faktor utama yang mendorong potensi investasi di kawasan tersebut.