Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas kontribusi Perseroan dalam mempercepat realisasi program perumahan rakyat. Dalam kunjungannya ke Kantor Pusat BRI, Rabu (4/2/2026), Maruarar menegaskan bahwa peran BRI sangat strategis, khususnya dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah pemerintah.

Ia mencatat kontribusi BRI dalam pembiayaan rumah subsidi naik signifikan hingga 100%. Pada tahun 2024, BRI membiayai sekitar 16 ribu unit rumah subsidi, sementara pada 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 32 ribu unit, yang merupakan salah satu kenaikan tertinggi di antara bank penyalur.

“Saya datang kesini, bertemu dengan Direktur Utama BRI Pak Hery Gunardi untuk mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Betul, saya terima kasih sekali. Artinya, ada 32 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), baik petani, nelayan, buruh, asisten rumah tangga, sopir, pengemudi ojek, dan profesi lainnya yang kini dapat memiliki rumah berkat dukungan dan kerja keras BRI,” ujar Maruarar.

Sejalan dengan itu, Maruarar Sirait turut menekankan bahwa pembangunan dan penyaluran kredit rumah subsidi tidak hanya berdampak pada penerima manfaat secara langsung, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja serta perputaran ekonomi masyarakat. Dampak tersebut dirasakan mulai dari pekerja bangunan yang terlibat dalam pembangunan rumah subsidi, pelaku usaha toko material sebagai pemasok bahan bangunan, hingga para sopir angkutan yang mendistribusikan material ke lokasi pembangunan.

Selain memberikan multiplier effect bagi perekonomian, Maruarar juga menekankan pentingnya memastikan manfaat program perumahan berlanjut hingga peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini, ia menyoroti peran ekosistem BRI Group melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Menurutnya, Program PNM Mekaar sebagai pembiayaan ultra mikro dinilai efektif membantu ibu rumah tangga dalam mengembangkan usaha, seperti kuliner hingga kerajinan tangan. Dukungan BRI terhadap program ini menjadi bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat kecil, sekaligus membangun ekosistem berkelanjutan antara penyediaan hunian layak dan penguatan ekonomi keluarga guna mendorong peningkatan kesejahteraan. Tercatat, hingga saat ini, lebih dari 2,8 juta nasabah PNM Mekaar telah naik kelas dan memperoleh akses layanan keuangan melalui Pegadaian dan BRI, sehingga dapat mengembangkan usaha secara lebih luas.

“Negara hadir melalui BRI. Jadi, negara tidak membiarkan rakyatnya, tetapi negara hadir untuk membantu dan menyelamatkan, termasuk agar masyarakat terbebas dari praktik rentenir melalui akses pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau,” pungkas Maruarar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Hery Gunardi pun menyambut baik apresiasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sekaligus menegaskan bahwa sebagai bank rakyat di Indonesia, BRI secara konsisten menjalankan mandat bisnis yang berpihak pada segmen masyarakat kecil.

“BRI saat ini memiliki lebih dari 7.500 unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kemampuan distribusi yang luas tersebut, kami dengan senang hati mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Kekuatan jaringan ini menjadikan BRI memiliki kesiapan ekosistem yang kuat untuk mendukung dan mempercepat implementasi program-program strategis pemerintah, termasuk di sektor perumahan,” ucap Hery.

Sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses hunian, diketahui sepanjang 2025 BRI telah merealisasikan penyaluran KPR Subsidi sebesar Rp16,16 triliun kepada lebih dari 118 ribu debitur di seluruh Indonesia. Dari total tersebut, sekitar 97% disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang berkontribusi langsung dalam mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi MBR.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan langkah besar untuk menggerakkan ekonomi nasional melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun. Program ini diharapkan menjadi mesin penggerak baru yang tidak hanya mendukung sektor properti, tapi juga menumbuhkan efek berganda ke berbagai lini usaha rakyat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan, sektor perumahan memiliki daya dorong ekonomi yang sangat besar karena melibatkan banyak pihak mulai dari pekerja, kontraktor, hingga pelaku UMKM. Apalagi kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 350.000 unit tahun ini.

"Ide untuk buat KUR perumahan yaitu untuk menggerakkan, karena perumahan ini kan sangat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Satu rumah subsidi itu yang kerja 5 orang. Berarti kalau 350.000 itu kali aja 5. Mungkin ada juga yang bisa beberapa orang mengerjakan sama-sama ya," kata Maruarar dalam Property Point CNBC Indonesia, dikutip Jumat (7/11/2025).

Dampak ekonomi dari satu proyek perumahan tidak berhenti di pekerja lapangan saja. Rantai ekonomi yang terbentuk dari pembangunan rumah meluas hingga ke industri bahan bangunan dan sektor konsumsi di sekitar proyek.

"Belum lagi industrinya, belum lagi toko bangunannya ada, kemana-mana kan bolak-balik truk yang bawa ada kneknya. Di dalam toko bangunan, toko material, pasti ada barang-barang dari hasil industri, ada semen, ada pasir, ada paku, ada cat, ada lampu. Itu berapa banyak yang kerja," ujarnya.

Tak hanya itu, aktivitas ekonomi kecil di sekitar proyek juga ikut menggeliat.

"Belum lagi warung, nggak ada proyek perumahan ya nggak ada warungnya, ibu-ibu jualan di situ, makan, beli berasnya, beli ayamnya, beli telurnya. Ini ekosistem yang sangat luar biasa. Makanya harapannya menggerakkan ekonomi," lanjutnya.

Foto: Rumah subsidi di Bogor yang diresmikan Presiden Prabowo. (CNBC Indonesia/Robertu Andrianto) Rumah subsidi di Bogor yang diresmikan Presiden Prabowo. (CNBC Indonesia/Robertu Andrianto)

Karena potensi pengganda ekonomi yang begitu besar, pemerintah menilai program KUR Perumahan ini sangat tepat untuk diluncurkan.

"Itu dari perumahan itu sangat tepat. Kita bikin KUR perumahan, dan jumlahnya juga luar biasa besar, Rp130 triliun. Kita makanya sosialisasi masif, dibantu perbankan semua pegerak kampus, yang udah kalau nggak salah ITB, UI, Unpar, Trisakti. Bank juga udah banyak banget, Mandiri, beberapa lagi, BTN, BRI, BNI, Nobu, Bank Jabar juga," jelasnya.

Program ini tidak hanya menyasar pengembang besar, tapi juga memberi ruang bagi UMKM yang bergerak di sektor perumahan, mulai dari kontraktor kecil hingga pelaku usaha bahan bangunan.

"Bagi UMKM itu apakah kontraktor, developer, atau kebangunan. Tapi yang UMKM itu disubsidi bunganya. Kan biasanya minjem duit ke bank, misalnya 10 persen, 11 persen, ini disubsidi 5 persen. Kan luar biasa," ujarnya.

Program ini juga dirancang agar mendorong pertumbuhan dari dua sisi: penawaran (supply) dan permintaan (demand).

"Kemudian dari sektor sisi, itu tadi supply-nya, dari segi demand-nya, misalnya ibu-ibu yang berusaha di rumahnya, merenovasinya rumahnya, itu dikasih UMKM bisa sampai Rp500.000.000, dan bunganya 6 persen. Jadi dari segi demand dan supply, dua-duanya jalan. Dan ini terobosan, nggak pernah ada," tegas Maruarar.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), banyak peserta mempertanyakan nasib dana yang sudah mereka setor. Namun, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan, hak peserta tetap akan dijamin dan dana yang telah disimpan akan dikembalikan sesuai ketentuan saat kepesertaan berakhir.

"Kalau eksistensi kelembagaan kan tidak berubah ya, artinya layanan eksistensi tetap harus berjalan. Apa yang menjadi hak peserta yang dulu udah nabung kemudian harus kita kembalikan, kita kembangkan dananya. Kita kembalikan pada saat berakhir kepesertaan ketika pensiun. Itu tetap kita lakukan, layanan itu tetap kita lakukan," kata Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers BP Tapera di Menara Mandiri, Selasa (4/11/2025).

Meski demikian, BP Tapera masih tetap menjalankan tugas-tugas utama yang sudah diamanatkan, termasuk dalam hal penyaluran pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi.

"Penyaluran FLPP sebagai mandat, sebagai operator investasi pemerintah itu tetap kita lakukan. Yang tidak boleh, yang belum masih di-hold adalah terkait dengan pengerahan dana berbasis simpanan. Nah itu yang harus di-clear-kan dulu dengan konsepsi penataannya nanti," jelasnya.

Langkah ke depan akan sangat bergantung pada hasil penataan ulang regulasi Tapera setelah putusan MK tersebut. Pemerintah dan parlemen masih perlu menyusun kembali dasar hukum baru agar program ini bisa berjalan sesuai konstitusi.

"Kalau penataan undang-undangnya udah selesai, udah disahkan lagi oleh parlemen, apakah ini inisiatif pemerintah tentunya, tentu baru bisa kita jalankan model bisnis yang baru secara konstitusional," ujar Heru.

Ia menambahkan, BP Tapera diberi waktu dua tahun untuk melakukan penyesuaian dan penataan ulang sistem berdasarkan aturan baru yang akan dibentuk.

"Kita diberi waktu 2 tahun, ya untuk melakukan penataan ulang konstruksi dari Undang-Undang Tapera-nya sendiri," tutur Heru.

Dengan begitu, peserta Tapera yang sudah menyetor iuran tak perlu khawatir. Layanan kelembagaan tetap berjalan, dan hak mereka atas dana simpanan akan dikembalikan ketika masa kepesertaan berakhir, sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 menyatakan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). MK menyatakan UU Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang sebagaimana amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

"3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) dinyatakan tetap berlaku dan harus dilakukan penataan ulang dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan pada Senin (29/9/2025), seperti dikutip dari situs resmi MK, Selasa (4/11/2025).

Dengan putusan ini, kepesertaan Tapera tidak lagi wajib. Keputusan ini diambil karena MK menilai UU Tapera memaksakan pungutan dan meniadakan kehendak bebas yang merupakan hakikat dari menabung, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera yang diwajibkan bagi pekerja. MK memberikan waktu 2 tahun bagi pembentuk undang-undang untuk menata ulang UU Tapera.

Foto: Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Menara Mandiri II, Selasa (4/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Menara Mandiri II, Selasa (4/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]