REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh hingga akhir Maret. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kendala bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada proses administrasi di tingkat kementerian dan lembaga (K/L).

Purbaya mengatakan, pencairan THR sangat bergantung pada pengajuan dari masing-masing instansi. Kementerian Keuangan, kata dia, hanya menyalurkan dana setelah berkas dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan.

“Di kementerian/lembaga yang mengajukan. Kalau kami, begitu masuk ya dibayar,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Ia mengakui, masih ada pengajuan yang belum tuntas secara administrasi. Hal ini membuat pencairan belum bisa diproses meski anggaran sudah tersedia.“Bisa ditanya ke yang mengajukan. Mungkin persyaratannya belum lengkap,” katanya.

Purbaya menegaskan, pemerintah telah menyiapkan seluruh anggaran THR. Dengan demikian, tidak ada kendala dari sisi dana. Pencairan dapat dilakukan segera jika pengajuan dari instansi telah memenuhi syarat.

“Uangnya sudah ada. Tinggal proses pengajuannya saja,” ujarnya.

Hingga 25 Maret 2026 pukul 15.00 WIB, realisasi pembayaran THR untuk aparatur pemerintah pusat mencapai Rp18,5 triliun kepada 2.500.524 pegawai dan personel. Rinciannya, PNS sebesar Rp10,33 triliun untuk 926.072 pegawai, PPPK Rp1,04 triliun untuk 429.771 pegawai, serta anggota Polri Rp3,42 triliun untuk 489.654 personel.

Selain itu, prajurit TNI telah menerima Rp3,37 triliun untuk 581.434 personel, dan pegawai non-PNS sebesar Rp344,8 miliar untuk 73.593 pegawai.

Secara administratif, sebanyak 8.891 satuan kerja telah membayarkan THR. Seluruh K/L atau 98 instansi juga sudah mengajukan pembayaran, meski belum semuanya tuntas dicairkan.

Di sisi lain, pembayaran THR bagi pensiunan hampir rampung. Realisasinya mencapai Rp12,15 triliun untuk 3.728.195 pensiunan atau setara 99,67 persen. Penyaluran dilakukan melalui PT Taspen sebesar Rp10,70 triliun dan PT Asabri Rp1,44 triliun.

Sementara itu, di pemerintah daerah, penyaluran THR juga menunjukkan progres. Hingga tanggal yang sama, realisasi mencapai Rp20,54 triliun untuk 4.333.310 pegawai. Sebanyak 523 pemerintah daerah dari total 546 pemda atau sekitar 95,79 persen telah menyalurkan THR.

Bagi sebagian ASN, keterlambatan ini terasa di tengah meningkatnya kebutuhan jelang Lebaran. Pemerintah pun didorong memastikan proses administrasi di tiap instansi lebih tertib agar hak pegawai dapat diterima tepat waktu.

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS belum cair 100 persen. Padahal, seluruh alokasi dana telah disiapkan dan siap dicairkan segera setelah pengajuan diterima.

Menurut Purbaya, mekanisme pencairan THR sangat bergantung pada keaktifan masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dalam mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kementerian Keuangan.

"Di kementerian/lembaga yang mengajukan. Kalau kita kan bayar, masuk, bayar, masuk, bayar," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Mengenai penyebab belum tuntasnya penyaluran di beberapa titik, Purbaya menduga adanya kendala administratif atau persyaratan yang belum terpenuhi di tingkat instansi pengaju.

Dia menekankan Kemenkeu harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pencairan anggaran negara.

Purbaya menyebutkan, setiap keterlambatan biasanya bersifat kasuistik dan tidak mencerminkan ketersediaan dana di kas negara secara keseluruhan.

"Bisa nanya yang ngajuinnya. Belum-belum clear kali ya pak persyaratannya apa. Saya enggak tahu ininya. Pasti kan case by case. Tapi itu kan uangnya sudah disediakan. Kan tinggal diajukan aja," kata dia.

Purbaya kembali mengingatkan kelancaran penyaluran THR sangat ditentukan oleh ketepatan data dan tata cara pengajuan dari satuan kerja di masing-masing instansi. Kemenkeu akan langsung memproses pembayaran begitu dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan valid.

"Mereka ngajukan, kita bayar. Kalau mereka ngajukan atau caranya jauh dari cukup, kan mesti hati-hati. Saya enggak tahu case ini apa. Itu pasti case by case. Tapi yang jelas uang di tempat kita sudah disiapkan," ujar Purbaya.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dikabarkan telah menerima sejumlah laporan terkait belum diterimanya hak THR oleh sebagian ASN dan pensiunan di beberapa daerah dan instansi pusat.

(Dhera Arizona)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) atau PNS belum sepenuhnya cair hingga saat ini.

Ia menyebut kendala pencairan THR PNS bukan dipicu masalah ketersediaan anggaran, melainkan dari proses pengajuan di masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

"(Kendalanya) di kementerian lembaga yang mengajukan. Kalau kita kan bayar. Masuk (pengajuan), bayar," ujar Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan mekanisme pencairan THR dilakukan berdasarkan pengajuan dari K/L. Artinya, Kementerian Keuangan hanya menyalurkan dana setelah dokumen pengajuan dinyatakan lengkap.

"Kan persyaratannya gitu. Mereka mengajukan, kita bayar," katanya.

Purbaya mengakui belum mengetahui secara rinci kendala yang dihadapi masing-masing instansi sehingga belum mengajukan dengan dokumen lengkap, tetapi ia menegaskan proses tersebut bersifat kasuistis.

"Bisa nanya yang ngajuinnya. Belum clear kali ya persyaratannya apa. Saya enggak tahu, pasti kan case by case," ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan anggaran THR PNS telah disiapkan sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, percepatan pencairan sangat bergantung pada kelengkapan administrasi di tingkat K/L.

"Yang jelas uang di tempat kita sudah disiapkan," kata Purbaya.

Pemerintah mengklaim telah mencairkan THR bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan, secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau pada pekan pertama Ramadan.

"Pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama (Ramadan)," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (3/3).

Adapun komponen THR 2026 yang dibayarkan penuh mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR tahun ini, meningkat sekitar 10 persen dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp49 triliun.

Dari total tersebut, Rp22,2 triliun dialokasikan untuk PNS pusat, prajurit TNI, dan anggota Polri yang berjumlah sekitar 2,4 juta orang. Kemudian Rp20,2 triliun untuk 4,3 juta PNS daerah, serta Rp12,7 triliun bagi 3,8 juta pensiunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5 persen pada kuartal I 2026 dapat tercapai berkat konsumsi masyarakat yang meningkat selama Ramadhan dan Lebaran.

“Kelihatannya target 5,5 persen bisa dicapai dari geliat selama Ramadhan kemarin,” ujar Airlangga usai Sholat Idul Fitri di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Ia juga menyoroti dinamika inflasi yang kemungkinan lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama tahun lalu.

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya lagi program diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang sempat menekan inflasi sepanjang Januari–Februari 2025.

Tanpa adanya potongan tersebut, lanjut dia, pengeluaran masyarakat untuk membayar listrik kembali ke level normal sehingga secara statistik inflasi tercatat lebih tinggi.

“Tahun kemarin sampai bulan Februari ada diskon tarif listrik. Jadi itu yang membuat inflasi tahun kemarin dari segi listriknya deflasi. Tahun ini karena tidak ada diskon tarif listrik, berarti angkanya akan lebih tinggi,” ujar dia.

Meski tekanan inflasi diperkirakan meningkat, pemerintah optimistis daya beli masyarakat dan peningkatan konsumsi selama Ramadhan serta Lebaran akan menjaga momentum pertumbuhan.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026 berada di kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen (year-on-year/yoy). Target ini didorong oleh percepatan belanja negara, stimulus fiskal, dan penguatan daya beli masyarakat, khususnya pada periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Guna menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi pada kuartal I 2026.

Salah satunya adalah insentif transportasi untuk mudik Lebaran berupa diskon tiket kereta api 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat 17–18 persen.

Estimasi anggaran untuk insentif transportasi mencapai Rp 911,16 miliar yang bersumber dari APBN dan non-APBN.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan senilai Rp 12 triliun kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk dua bulan, yakni Februari–Maret 2026, kepada 35,04 juta keluarga.

Pemerintah juga menggelontorkan Rp 55 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) bagi sekitar 10,5 juta aparatur negara yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI dan Polri, serta pensiunan.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Tunjangan hari raya (THR) yang dikenakan pajak karena tambahan penghasilan bagi karyawan sehingga masuk dalam objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemerintah menetapkan pengenaan pajak THR melalui mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja. Perhitungan pajak tersebut dilakukan menggunakan tarif efektif bulanan (TER) yang diatur dalam PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023.

“Itu proses perhitungan pajak yang cukup fair. Pemerintah untuk ASN ditanggung [pemerintah] sendiri sebagai bosnya. Jadi kalau swasta protes, [silakan] protes ke bosnya juga,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dikutip Kamis (12/3/2026).

Dia menambahkan bahwa aturan pajak THR diterapkan secara adil baik untuk pegawai swasta maupun aparatur sipil negara (ASN). Pajak THR ASN selama ini ditanggung oleh pemerintah karena mereka merupakan pegawai negara, sedangkan pada sektor swasta bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga menjelaskan bahwa perusahaan swasta sebenarnya memiliki opsi untuk menanggung pajak penghasilan karyawan mereka.

“Di sektor swasta juga ada fasilitas tunjangan pajak, pajak ditanggung pemberi kerja yang juga biayanya bisa dikurangkan sebagai deductible expenses,” ujar Bimo.

Kenapa THR Dikenakan Pajak?

THR dikenakan pajak karena dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomi bagi wajib pajak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan:

- THR merupakan tambahan penghasilan yang diterima pegawai.

- Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak dapat menjadi objek pajak.

- Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan dilakukan melalui PPh Pasal 21.

Ketentuan tersebut mengacu pada UU PPh No.7 Tahun 1983 dan UU HPP No.7 Tahun 2021.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penghasilan mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.

Cara Menghitung Pajak THR

Perhitungan pajak THR dilakukan menggunakan Tarif Efektif Bulanan (TER). Rumus sederhananya: THR Bruto × TER Bulanan. Tarif TER ditentukan berdasarkan kategori penghasilan dan dapat dilihat dalam aturan PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023.

Untuk mempermudah perhitungan, Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan kalkulator pajak yang dapat diakses melalui kalkulator.pajak.go.id.

Contoh Perhitungan Pajak THR

Pak Arief merupakan karyawan tetap PT ABM dengan penghasilan: Gaji bulanan Rp5.800.000, status K/0, dan bekerja selama satu tahun penuh.

Tambahan penghasilan yang diterima:

- THR 1 kali gaji pada Maret.

- Uang lembur pada Februari, Mei, dan November.

- Bonus 2 kali gaji pada Oktober.

- Premi JKK dan JKM Rp80.000 per bulan.

Pada bulan Maret, penghasilan bruto Pak Arief terdiri dari:

- Gaji: Rp5.800.000.

- THR: Rp5.800.000.

- Premi JKK dan JKM: Rp80.000.

Total penghasilan bruto menjadi Rp11.680.000. Jika tarif TER kategori A sebesar 4%, maka perhitungan pajaknya Rp11.680.000 × 4% = Rp467.200. Jumlah tersebut merupakan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Maret.

Perhitungan Pajak Tahunan

Dalam simulasi tersebut, total penghasilan Pak Arief selama setahun mencapai Rp93.960.000.

Perhitungan pajak tahunan dilakukan dengan tahapan berikut:

Pengurangan penghasilan bruto: Biaya jabatan (5%) Rp4.698.000 dan Iuran pensiun Rp2.400.000.

Penghasilan neto setahun menjadi Rp86.862.000. Setelah dikurangi PTKP K/0 sebesar Rp58.500.000, maka penghasilan kena pajak adalah Rp28.362.000. Dengan tarif pajak lapisan pertama 5%, maka PPh Pasal 21 setahun adalah Rp1.418.100.

Kelebihan Pemotongan Pajak

Dalam contoh tersebut, total pajak yang telah dipotong perusahaan sepanjang Januari hingga November mencapai Rp2.381.900. Sementara itu, pajak terutang sebenarnya hanya Rp1.418.100, sehingga terjadi kelebihan potongan pajak sebesar Rp963.800.

Dengan demikian PT ABM wajib mengembalikan kelebihan pemotongan pajak tersebut kepada Pak Arief.

Kelebihan ini terjadi karena sistem perhitungan pajak menggunakan tarif efektif bulanan yang kemudian disesuaikan kembali dalam perhitungan pajak tahunan.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan menyalurkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai ASN, PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada Kamis (11/3/2026).

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan keputusan pencairan dilakukan mengingat petunjuk dari pemerintah pusat soal pencairan uang THR sudah turun. Pihaknya menindaklanjuti hal tersebut dengan menyiapkan peraturan gubernur.

"Peraturan Gubernur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Ini sudah kita buatkan dan sekarang sedang dalam proses penandatanganan. Insyaallah malam ini tuntas, dan insyaallah besok mulai baik untuk PNS, PPPK paruh waktu cair,”katanya di Bandung, Rabu (11/3/2026).

Rencananya uang THR ini diberikan sekaligus dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan juga gaji ke-13 dengan nilai anggaran mencapai Rp433 miliar lebih.

"Untuk ASN, PPPK ada Rp433 miliar lebih yang di dalamnya ada gaji, TPP kemudian yang kedua untuk PPPK paruh waktu kita sudah siapkan Rp60,8 miliar. Ya, Kamis Insyaallah mulai pencairan," katanya.

Menurutnya, seluruh sumber pendanaan THR bagi ASN dan juga PPPK ini bersumber dari APBD Provinsi Jabar.

"Itu seluruhnya Rp433 miliar lebih dari APBD. Demikian juga yang Rp2,8 miliar untuk PPPK dari APBD. Mulai besok disalurkan. Malam ini Insyaallah tuntas," kata dia.

Herman meminta agar THR bisa digunakan ASN dengan bijak untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk memenuhi kebutuhan menjelang Idul Fitri.

"Tentu ini otoritas masing-masing ASN, ya, dan PPPK paruh waktu hanya saja kami menghimbau agar dimanfaatkan dengan bijak. Tentu untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak di hari raya Idul Fitri,” tuturnya.

Dia juga meminta agar pegawai yang menerima THR tidak menggunakan uang untuk hal yang berpotensi merugikan secara pribadi, sehingga harus benar-benar disalurkan ke hal positif lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan, secara prinsip tidak ada perbedaan perlakuan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu PNS, PPPK Penuh Waktu, dan PPPK Paruh Waktu.

"Tidak ada perbedaan. Bahkan Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan dana sebesar Rp60,8 miliar untuk THR PPPK Penuh Waktu," kata Dedi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan besaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Aturan itu ditandatangani sejak 3 Maret 2026 itu mengatur batas besaran pemberian tunjangan kepada ASN yang dibedakan tergantung tingkatan jabatannya.

"Bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," bunyi butir b bagian pertimbangan PP tersebut, dikutip Rabu (11/3/2026).

Adapun pada pasal 3, PP itu mengatur bahwa Aparatur Negara yang mendapatkan tunjangan dimaksud meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aparatur Negara juga termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPR, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pimpinan badan layanan umum (BLU) pusat dan daerah.

Kemudian, pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat dengan pimpinan tinggi kementerian/lembaga, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sementara itu, pasal 3 ayat (4) juga mengatur bahwa Pejabat Negara turut meliputi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan Menteri, kepala daerah serta pejabat negara lainnya.

Kemudian, pasal 14 mengatur bahwa THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Adapun pasal 15 mengatur gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat Juni 2026.

Besaran THR dan gaji ketiga belas:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

- Ketua/Kepala/Sebutan lain Rp31.474.800
- Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sebutan lain Rp29.665.400
- Sekretaris atau sebutan lain Rp28.104.300
- Anggota Rp28.104.300

2. Pegawai non-ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangannya disetarakan

- Eselon I Rp28.446.200
- Eselon II Rp19.514.200
- Eselon III Rp13.842.300
- Eselon IV Rp10.612.900

3. Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru

- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.285.200
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.639.300
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.907.700
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.347.300
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp5.488.500
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.966.100
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp6.591.000
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp7.160.500
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp7.764.100
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp8.357.500
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 tahun Rp9.050.500.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan bahwa realisasi penyaluran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) telah mencapai Rp 24,7 triliun hingga 10 Maret 2026.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jika penyaluran THR tersebut ditujukan kepada sekitar 6 juta penerima yang meliputi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri, baik yang bertugas di tingkat pusat maupun daerah.

"THR sudah disalurkan Rp 24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp 55 triliun per 10 Maret (2026),” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Suahasil pun meminta seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) mempercepat proses pembayaran THR kepada para pegawai. Dari penyaluran ini Suahasil mengharapkan dapat selesai sebelum perayaan Hari Raya Idulfitri.

Untuk pembayaran THR tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun. Dana tersebut dialokasikan bagi ASN pusat dan daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan.

Sebelumnya, Pemerintah memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri melalui PT Taspen dan PT Asabri.

Ketentuan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 yang menekankan pengetatan mekanisme pencairan dana negara agar penyaluran THR dan gaji tambahan bagi aparatur negara berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel.

Pencairan THR 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI, Polri, hingga para pensiunan sudah dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Aturan itu ditandatangani dan ditetapkan sejak 3 Maret 2026 dan mengatur batas besaran pemberian tunjangan kepada ASN yang dibedakan tergantung tingkatan jabatannya.

"Bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," bunyi butir b bagian pertimbangan PP tersebut, dikutip Rabu (11/3/2026).

Adapun pada pasal 3, PP itu mengatur bahwa Aparatur Negara yang mendapatkan tunjangan dimaksud meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aparatur Negara juga termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPR, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pimpinan badan layanan umum (BLU) pusat dan daerah.

Kemudian, pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat dengan pimpinan tinggi kementerian/lembaga, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sementara itu, pasal 3 ayat (4) juga mengatur bahwa Pejabat Negara turut meliputi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan Menteri, kepala daerah serta pejabat negara lainnya.

Kemudian, pasal 14 mengatur bahwa THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Adapun pasal 15 mengatur gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat Juni 2026.

Lampiran pada PP tersebut lalu memaparkan batas besaran THR dan gaji ketiga belas kepada para penerima manfaat, yaitu:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

- Ketua/Kepala/Sebutan lain Rp31.474.800
- Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sebutan lain Rp29.665.400
- Sekretaris atau sebutan lain Rp28.104.300
- Anggota Rp28.104.300

2. Pegawai non-ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangannya disetarakan

- Eselon I Rp28.446.200
- Eselon II Rp19.514.200
- Eselon III Rp13.842.300
- Eselon IV Rp10.612.900

3. Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru

- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.285.200
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.639.300
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.907.700
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.347.300
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp5.488.500
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.966.100
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp6.591.000
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp7.160.500
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp7.764.100
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp8.357.500
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 tahun Rp9.050.500.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga saat ini telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) untuk 2.093.225 pegawai di tingkat pusat dan daerah serta 3.618.884 pensiunan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis kementerian di Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa pada 10 Maret 2026 dana THR untuk ASN pusat sebanyak Rp11,16 triliun telah dibayarkan kepada 2.076.377 pegawai/personel.

Perincian alokasi dananya, Rp6,12 triliun untuk 825.928 ASN, Rp752,8 miliar untuk 295.054 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Rp1,84 triliun untuk 461.119 personel Polri, Rp2,23 triliun untuk 452.874 personel TNI, dan Rp153,42 miliar untuk 39.486 pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN).

Pembayaran THR untuk ASN pusat dilakukan melalui 8.279 satuan kerja kementerian/lembaga.

Sementara itu, sebanyak Rp127,6 miliar dana THR untuk ASN daerah per 9 Maret 2026 telah disalurkan kepada 16.848 pegawai oleh tiga dari 546 pemerintah daerah (0,54 persen).

Kementerian Keuangan juga telah menyalurkan dana THR sebanyak Rp11,54 triliun untuk 3.618.884 pensiunan (94,63 persen).

Dalam hal ini, PT Taspen menyalurkan dana THR sebanyak Rp10,1 triliun untuk 3.115.324 pensiunan (94,02 persen) dan PT Asabri menyalurkan dana Rp1,44 triliun untuk 503.560 pensiunan (99,13 persen).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa dana THR untuk ASN telah tersedia dan siap dicairkan, tetapi belum semuanya tersalurkan karena masih ada instansi yang mengajukan permohonan pencairan dana ke Kementerian Keuangan.

Pemerintah menyiapkan dana Rp55 triliun untuk memberikan THR kepada ASN pusat, ASN daerah, PPPK, TNI, Polri, dan pensiunan pada 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa alokasi dana pemerintah untuk THR tahun 2026 meningkat sekitar 10 persen dari Rp49 triliun pada tahun lalu.

Pemerintah mencairkan dana THR untuk pegawai secara bertahap mulai 26 Februari 2026 hingga maksimal H-7 sebelum Lebaran.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah telah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat hingga Rp11 triliun per 10 Maret 2026.

"Per 10 Maret udah Rp11 triliun," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Ia mengatakan dana tersebut sebenarnya sudah tersedia dan dapat dicairkan selama instansi terkait mengajukan permintaan pencairan ke Kementerian Keuangan.

"Udah (cair), mungkin ada yang belum ngajuin kali? Tapi kalau itu sudah semuanya sudah lengkap. Harusnya sudah tidak ada kendala. Kecuali orang yang bagian ASN itu belum minta ke kita. Kan mesti minta. Jadi bukan salahnya kita, uangnya udah ada," tambahnya.

Ia menjelaskan proses pencairan THR memang bergantung pada pengajuan dari masing-masing kementerian atau lembaga. Jika instansi belum mengajukan permintaan pencairan, maka dana THR belum dapat disalurkan meski anggarannya sudah tersedia.

"Bukan uangnya enggak ada ya. Kadang-kadang kantornya belum minta ke kita. Gitu aja. Kalau begitu minta, langsung dicairkan," ujarnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merealisasikan pembayaran THR bagi ASN pemerintah pusat secara bertahap.

Hingga 6 Maret 2026 pukul 16.30 WIB, realisasi THR tercatat mencapai sekitar Rp3 triliun yang telah dibayarkan kepada 631 ribu pegawai dari total sekitar 2,2 juta ASN pemerintah pusat.

Menurut Purbaya, selisih jumlah tersebut bukan berarti anggaran belum tersedia. Ia menegaskan sebagian instansi masih menyelesaikan proses administrasi pencairan sebelum dana ditransfer kepada pegawai.

Selain ASN aktif, pemerintah juga telah menyalurkan THR kepada para pensiunan. Hingga saat ini, pembayaran untuk kelompok tersebut mencapai sekitar Rp11,4 triliun kepada 3.568.570 penerima, atau sekitar 93,55 persen dari total penerima yang berhak.

Sementara itu, realisasi THR bagi ASN pemerintah daerah masih relatif terbatas. Hingga periode yang sama, baru tiga pemerintah daerah dari total 546 pemda yang melaporkan pembayaran THR kepada pegawainya.

Total dana THR yang telah dibayarkan oleh tiga pemerintah daerah tersebut tercatat mencapai sekitar Rp127,6 miliar kepada 16.848 pegawai daerah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga Selasa, telah mencapai Rp11 triliun.

Ia memastikan anggaran THR bagi ASN telah tersedia dan siap dicairkan. Namun, belum seluruh THR tersalurkan karena sebagian instansi belum mengajukan pencairan dana ke Kementerian Keuangan.

“Sudah (disiapkan). Ada yang belum ngajuin kali. Tapi kalau itu sudah semuanya sudah lengkap, harusnya sudah tidak ada kendala. Kecuali orang yang bagiannya ASN itu belum minta ke kita, kan mesti minta,” kata Purbaya usai menghadiri pelantikan pejabat eselon II Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan keterlambatan pencairan bukan disebabkan oleh persoalan ketersediaan dana pemerintah, melainkan bergantung pada pengajuan dari masing-masing instansi.

"Bukan uangnya (anggaran) enggak ada ya. Kadang-kadang kantornya belum minta ke kita," kata Menkeu.

Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR tahun 2026. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi ASN pusat, ASN daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI/Polri, serta pensiunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran THR tahun 2026 meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp49 triliun.

Pencairan THR dilakukan secara bertahap mulai 26 Februari 2026 hingga paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

Airlangga merinci, THR akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat serta TNI/Polri dengan total anggaran Rp22,2 triliun. Selanjutnya 4,3 juta ASN daerah akan menerima THR sebesar Rp20,2 triliun, sementara 3,8 juta pensiunan memperoleh alokasi anggaran Rp12,7 triliun.

Ia menambahkan komponen THR dibayarkan 100 persen, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Airlangga juga menegaskan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13, yang biasanya dibayarkan pada Juni.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026