REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan baik dan tidak menjadikannya sebagai sarana memperkaya oknum.

Dalam Konsolidasi Nasional Program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo berkelakar agar mitra SPPG yang nakal kembali ke jalan yang benar dan mengakui jika memang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan MBG.

"Masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi," kata Presiden Prabowo.

Ia menyampaikan MBG memiliki peran penting dalam memastikan asupan gizi anak-anak Indonesia serta mencegah kekurangan gizi yang menjadi salah satu faktor penyebab stunting.

Pelaksanaan program tersebut dilakukan mengingat masih terdapat daerah dengan angka kekurangan gizi yang cukup tinggi. Presiden menyoroti masih ada daerah dengan lebih dari 20 persen, bahkan mendekati 30 persen, anak-anak mengalami kekurangan gizi.

Ia menyampaikan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG terus dilakukan pemerintah. Bahkan, personel Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat ditambah demi memastikan implementasi program prioritas tersebut berjalan dengan baik.

"Penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan, saya tidak mau Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri dan tidak ada pengecualian," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa MBG yang dijalankan BGN merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memastikan manfaatnya diterima masyarakat. "(Memberi) makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Tapi, kalau kalian tidak mau bekerja dengan baik, kalian harus minggir. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak mau, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan," kata Prabowo.

Tidak hanya itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan mitra SPPG yang telah menjalankan program MBG, termasuk yang bekerja di wilayah dengan tantangan geografis maupun daerah terpencil.

Bagi Prabowo, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga dedikasi dan integritas para pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh jajaran untuk terus bekerja dengan semangat pengabdian, menjaga kualitas pelayanan, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Konsolidasi nasional ini dihadiri sekitar 12.173 peserta dan 5.873 mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG di berbagai daerah di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pengawasan penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dugaan korupsi.

Menurut Purbaya, pengawasan penggunaan anggaran negara dilakukan oleh berbagai lembaga, mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Kejaksaan. Antarinstansi juga saling bertukar data untuk mendukung proses pengawasan.

“Kita cek itu harganya seperti apa. Salah satu laporan juga dari kita asalnya. Bukan dari kita saja. BPKP memeriksa, Kejaksaan memeriksa, semuanya mengecek. Jadi kita tukar-tukar data,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Saat dimintai tanggapan ihwal penetapan mantan Kepala BGN sebagai tersangka, Purbaya menegaskan pemerintah tak mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengatakan pergantian pimpinan BGN sebelumnya merupakan hasil evaluasi Presiden terhadap kinerja lembaga tersebut.

“Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau. Kita nggak ikut campur,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum tentu menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah diminta membenahi tata kelola dan manajemen program agar anggaran yang digunakan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ekonom Universitas Brawijaya, Noval Adib, menilai persoalan utama MBG bukan semata pada sosok pimpinan lembaga, melainkan pola pengelolaan program yang selama ini dinilai belum efisien. "Pencopotan Dadan Hindayana dan penggantian dengan Nanik Suryati Dayang tidak akan menyelesaikan masalah MBG jika pola manajemennya tetap sama," kata Noval kepada wartawan dalam pesan singkatnya, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, selama ini BGN belum menjalankan prinsip efisiensi biaya dan efektivitas anggaran secara optimal. Akibatnya, sebagian anggaran dinilai tidak langsung mendukung tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi masyarakat.

Noval mencontohkan sejumlah pengeluaran yang sempat menuai sorotan, mulai dari penggunaan jasa penyelenggara acara, pengadaan kendaraan operasional, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Ia juga menyinggung pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai terlalu besar.

Karena itu, Noval mendorong pimpinan baru BGN melakukan perombakan tata kelola secara menyeluruh. Menurut dia, setiap kegiatan yang tidak memberi nilai tambah bagi pelaksanaan program perlu dievaluasi agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih efisien.

"Anggaran MBG merupakan uang rakyat sehingga harus disalurkan secara efektif dan efisien," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN per 2 Juni 2026. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam.

Posisi Dadan selanjutnya diisi oleh Nanik Suryati Dayang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. BGN merupakan lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Program tersebut menyasar siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan insentif investasi hingga 35 persen untuk memperkuat industri pengolahan susu nasional. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung pemenuhan kebutuhan susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan industri pengolahan susu masih memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas produksi. Saat ini utilisasi industri pengolahan susu berada di kisaran 72 persen.

"Dalam pemenuhan susu MBG, kami menyadari ini masih ada ketertinggalan dalam suplainya," kata Merrijantij dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kapasitas unit filling untuk memenuhi volume susu yang dibutuhkan program MBG. Karena itu, Kemenperin menjalankan program restrukturisasi guna mendorong investasi baru maupun penambahan kapasitas produksi di industri pengolahan susu dan koperasi yang ingin memproduksi susu siap minum.

Melalui program tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh penggantian biaya investasi hingga 35 persen untuk produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Sementara itu, produk dalam negeri lainnya dapat memperoleh penggantian biaya investasi hingga 25 persen.

"Program restrukturisasi ini bisa diikuti dan reimburse sampai dengan 35 persen dari nilai investasi yang dikeluarkan untuk produk-produk yang ber-TKDN," ujar Merrijantij.

Kemenperin juga memperkuat digitalisasi rantai pasok susu segar nasional guna memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri. Saat ini sebanyak 96 tempat pengumpulan susu (TPS) dari sembilan koperasi telah masuk dalam program digitalisasi yang memungkinkan pemantauan pasokan secara real time.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui kebutuhan susu untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meningkat seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah. Kondisi tersebut membuat pasokan susu menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Gunalan mengatakan saat ini terdapat 29.670 SPPG atau dapur MBG yang telah beroperasi dengan lebih dari 63 juta penerima manfaat. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 10 Tahun 2026, setiap SPPG wajib menyediakan susu atau minuman susu dua kali dalam sepekan.

"Kebutuhan susu yang sangat besar ini kami juga agak kewalahan, rekan-rekan kami di lapangan, khususnya yang di dapur," kata Gunalan dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, ketika pasokan susu tidak tersedia di pasar, pengelola dapur MBG menggantinya dengan sumber protein lain. Ini agar kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terpenuhi.

Gunalan mengatakan pengembangan peternakan sapi perah perlu dipercepat untuk menjawab lonjakan permintaan susu dari program pemerintah tersebut. Menurut dia, peran masyarakat, UMKM, dan koperasi penting untuk memperkuat produksi susu nasional.

"Peternakan susu itu bisa dikembangkan lagi karena kebutuhannya sangat besar," ujarnya.

Ia menambahkan, BGN juga mendorong pembentukan budaya minum susu sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif agar anak-anak lebih tertarik mengonsumsi susu sebagai bagian dari pola makan sehat.

Menurut Gunalan, pendekatan yang digunakan antara lain melalui teknik nudging, yakni mendorong anak memilih makanan dan minuman sehat tanpa paksaan. Cara itu dilakukan dengan menghadirkan produk yang menarik, mudah dijangkau, dan selalu tersedia di lingkungan anak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memicu peningkatan minat masyarakat untuk beternak ayam dan sapi perah di berbagai daerah. Kenaikan permintaan susu, telur, dan daging mulai menggerakkan investasi baru di sektor peternakan nasional.

Sudaryono mengatakan pemerintah tengah membangun ekosistem peternakan di 20 titik untuk mendukung pengembangan usaha ayam pedaging maupun petelur. Ekosistem itu mencakup pabrik pakan, vaksin, hingga penyediaan bibit ayam atau day old chick (DOC) agar masyarakat lebih mudah masuk ke sektor peternakan.

“Ini men-trigger banyak pihak untuk kemudian pelihara sapi susu, kemudian sapi daging juga sama, termasuk ayam tadi juga sama,” kata Wamentan di Kompleks Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Sudaryono menjelaskan permintaan susu nasional meningkat setelah program MBG berjalan. Kondisi itu berbeda dibandingkan dengan beberapa waktu lalu ketika pasokan susu sempat berlebih hingga terbuang.

Menurut dia, potensi pasar dari program MBG membuat pelaku usaha mulai tertarik mendatangkan sapi dan memperbesar investasi peternakan di Indonesia. Pemerintah juga mendorong keterlibatan swasta untuk mempercepat target swasembada daging dan susu tanpa bergantung penuh pada APBN.

“Yang membuat mereka semangat itu kan ada jaminan offtake guarantee dari potensi market besar Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono.

Saat ini pemerintah fokus meningkatkan populasi sapi sebagai kunci menuju swasembada daging dan susu dalam empat tahun ke depan. Langkah itu ditempuh dengan mendorong masuknya sapi dari luar negeri, termasuk dari Brasil, yang dinilai memiliki kesamaan iklim tropis dengan Indonesia.

Sudaryono menyebut pemerintah menyiapkan alokasi impor sapi dari Brasil sebanyak 100 ribu ekor. Pemerintah berharap sapi dari negara tropis tersebut dapat tumbuh optimal di Indonesia dan mendukung kebutuhan susu serta daging nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 sekitar Rp 67 triliun. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 pada Selasa (19/5/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai tidak ada pemangkasan anggaran MBG pada tahun ini. Menurut dia, sejak awal kebutuhan anggaran untuk program MBG adalah sebesar Rp 268 triliun, bukan Rp 335 triliun.

"APBN BGN 2026 sebesar Rp 268 triliun. Rp 67 triliun adalah dana cadangan," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Rabu (20/5/2026).

Mengutip keterangan dalam situs BGN, dana Rp 335 triliun yang selama ini diketahui publik berasal dari Dana Standby BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), yang dikeluarkan dari kebijakan presiden untuk dana cadangan sebesar Rp67 triliun. Sebanyak 93 perssn dari total alokasi APBN sebesar Rp 268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam program MBG.

“Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp 268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp 335 triliun itu tidak benar," kata Dadan dalam keterangan tersebut.

Dadan menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Dari Rp 249 triliun sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku. Sementara itu, sebanyak 20 persen digunakan untuk operasional seperti listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap lebih banyak telur dari peternak untuk menahan anjloknya harga di tingkat peternak. Pemerintah menilai peningkatan konsumsi telur melalui MBG dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat kesejahteraan peternak unggas di daerah.

Amran mengatakan pemerintah telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar konsumsi telur dalam program MBG ditingkatkan. Langkah tersebut dilakukan setelah muncul laporan telur peternak belum terserap optimal di sejumlah daerah, terutama di Jawa Timur.

“Makanya aku minta Pak Dadan, tolong konsumsi itulah fungsinya MBG. Pak Dadan saya telepon, Prof Dadan tolong konsumsi telur dinaikkan dari satu hari per minggu katakanlah jadi dua hari,” kata Mentan di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Amran mengungkapkan BGN bahkan telah meminta konsumsi telur dalam MBG dinaikkan menjadi tiga hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengangkat permintaan telur di tengah tekanan harga yang dialami peternak rakyat.

Menurut dia, program MBG harus menjadi offtaker bagi hasil produksi petani dan peternak di berbagai daerah. Pemerintah ingin rantai distribusi pangan lebih pendek sehingga hasil produksi masyarakat dapat langsung terserap pasar.

“Tiga hari, sudah minta tiga hari,” ujar Amran.

Ia meminta jajarannya segera berkoordinasi dengan pelaksana MBG di daerah agar penyerapan telur peternak lebih optimal. Amran secara khusus menyinggung wilayah Nganjuk dan sejumlah daerah lain di Jawa Timur yang disebut masih menghadapi persoalan penyerapan hasil produksi telur.

Ia menilai kritik dari peternak terkait belum maksimalnya penyerapan telur perlu dijadikan bahan evaluasi pemerintah. Dia mengaku terbuka terhadap masukan yang bersifat konstruktif demi memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Tolong Pak deputi sampaikan di Nganjuk, pokoknya bukan Nganjuk aja, Jawa Timur,” tutur Amran.

Ia menjelaskan pemerintah tengah membangun ekosistem pangan yang terintegrasi melalui koperasi desa dan MBG. Koperasi disebut akan memotong rantai pasok dari delapan jalur distribusi menjadi tiga jalur sehingga harga di tingkat petani dan peternak lebih menguntungkan.

Menurut Amran, MBG nantinya berperan sebagai pasar penampung hasil produksi petani dan peternak nasional. Skema tersebut disiapkan untuk menopang produksi pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

“Koperasi men-supply ke MBG. MBG ini jangan dilihat berdiri sendiri, ini adalah offtaker 160 juta petani,” kata tokoh yang juga Kepala Badan Pangan Nasional ini.

Pemerintah menilai penguatan penyerapan hasil peternak melalui MBG menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Langkah itu juga diharapkan mampu melindungi peternak rakyat dari gejolak harga dan rantai distribusi yang terlalu panjang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas harga telur ayam ras di tingkat peternak. Pemerintah berupaya memperkuat penyerapan telur melalui program MBG agar harga telur kembali naik menuju harga acuan pemerintah (HAP).

Amran mengatakan pemerintah telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan konsumsi telur dalam program MBG. Konsumsi telur yang sebelumnya satu kali dalam sepekan ditargetkan meningkat menjadi dua kali guna memperbesar penyerapan produksi peternak rakyat.

“MBG itu adalah offtaker produksi petani. Ini menjadi offtaker-nya,” kata tokoh yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Amran menilai peningkatan konsumsi telur melalui MBG akan langsung berdampak terhadap stabilitas harga di tingkat peternak. Program tersebut juga disebut menjadi motor penggerak ekonomi desa karena melibatkan rantai pasok pangan lokal di berbagai daerah.

Menurut dia, tambahan konsumsi telur dalam MBG menjadi penting karena program tersebut saat ini menyasar sekitar 60 juta penerima manfaat. Pemerintah menilai peningkatan penyerapan akan membantu mengurangi tekanan pasokan di tingkat peternak.

“Kami sudah minta ke Pak Kepala BGN, konsumsi telur ditambah. Yang dulu satu kali satu minggu, menjadi dua kali,” ujar Amran.

Mentan menegaskan program MBG bukan sekadar program pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Ia menilai program tersebut perlu dijaga karena memiliki dampak langsung terhadap ekonomi desa dan keberlangsungan usaha peternak rakyat.

Sebelumnya, pemerintah bergerak cepat menjaga peternak ayam petelur rakyat di tengah fluktuasi harga telur di sejumlah sentra produksi nasional. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional, BGN, asosiasi peternak, Satgas Pangan, hingga pelaku usaha melakukan konsolidasi nasional untuk mengembalikan harga telur menuju level yang melindungi peternak sekaligus menjaga keterjangkauan pangan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan membawa doa khusus bagi perekonomian Indonesia saat menunaikan ibadah haji bulan ini. Ia berharap pertumbuhan ekonomi nasional terus menguat dan kesejahteraan masyarakat meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

“Doanya pertumbuhan ekonomi makin cepat. Doa supaya ekonomi bagus terus, makin kuat. Tiga tahun lagi kita kaya bareng-bareng,” ujar Purbaya dalam Bincang Bareng Media di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (6/5/2026) sore.

Purbaya mengatakan, rencananya akan berangkat ke Tanah Suci pada 21 Mei 2026, meski jadwal tersebut masih menunggu kepastian. Saat ini ia mulai mempersiapkan diri, termasuk mengikuti pembekalan terkait tata cara ibadah haji.

“Nanti malam mau latihan, katanya mau dituntun gimana cara melakukan haji yang baik,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I 2026, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen.

Purbaya menilai capaian tersebut menjadi sinyal ekonomi Indonesia mulai keluar dari tren pertumbuhan di kisaran lima persen. Pemerintah pun menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat terus dipacu mendekati enam persen hingga akhir tahun.

“Kalau saya bilang kita sudah keluar dari kutukan pertumbuhan lima persen. Sekarang 5,61 persen. Kita harapkan ke depan makin cepat,” katanya.

Ia juga meminta publik tetap optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional. Menurut dia, fundamental fiskal Indonesia masih cukup kuat dengan defisit APBN yang tetap dijaga di bawah tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Fiskal kita bagus, defisit terkendali. Dibanding banyak negara di Asia dan dunia, kita ini termasuk kuat,” ujar Purbaya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menyebut konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini. Daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga, didukung momentum libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idulfitri.

“Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 salah satunya ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga,” kata Amalia.

Konsumsi rumah tangga memberi andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni 2,94 persen. Selain itu, berbagai stimulus pemerintah seperti pemberian THR, diskon tiket transportasi, hingga stabilitas suku bunga turut menopang aktivitas belanja masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi penyerap hasil produksi sekitar 165 juta petani di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan, program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian penting dalam ekosistem pertanian nasional yang menghubungkan produksi petani dengan kebutuhan konsumsi masyarakat secara langsung.

"Itu MBG jangan dilihat berdiri sendiri. Ini kata kunci ya. MBG itu menjadi offtaker 165 juta petani. Saya ulangi, MBG berdiri itu menjadi offtaker petani, 165 juta petani Indonesia," kata Mentan usai diskusi bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, keberadaan MBG sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian pasar bagi petani sehingga hasil produksi dapat terserap optimal tanpa kekhawatiran kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga di tingkat produsen.

Selain meningkatkan serapan hasil pertanian, program itu juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi di desa karena aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terjadi secara terintegrasi dalam satu rantai.

Amran menyebut dampak positif tersebut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan yang mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan dari program pemerintah tersebut.

Ia menambahkan, manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga generasi muda yang memperoleh asupan gizi lebih baik sehingga diharapkan menjadi lebih sehat, cerdas, dan produktif pada masa depan.

Program MBG, lanjutnya, menyasar berbagai kelompok penerima manfaat mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

"Itu akan membuat anak-anak kita cerdas nanti ke depan, dia penuh dengan gizi. Kemudian berikutnya ekonomi berputar di desa. Pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat," ucap Amran.

Dia juga menegaskan, pelaksanaan program itu tidak memiliki kepentingan politik, melainkan murni bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih kuat.

"Anak SD, anak dalam kandungan, yang kita beri MBG. Pemilu 2029 enggak ada hubungannya. Benar enggak? Enggak bisa memilih kan di 2029? Artinya, ingin betul-betul untuk rakyat Indonesia mempersiapkan generasi muda yang lebih tangguh, lebih cerdas," kata Mentan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen tak lepas dari program pemerintah yang dieksekusi dengan cukup baik. Anin menyampaikan percepatan belanja pemerintah sejak Januari, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan masif hingga Rp 80 triliun, pembangunan 3 juta rumah yang cukup agresif, dan sejumlah program prioritas lainnya ikut mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi.

"Kami mengapresiasi kinerja pemerintah. Program pemerintah yang diterapkan sejak awal 2025 mulai menunjukkan hasil tahun ini,” ujar Anin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Anin mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen di tengah kondisi global yang memburuk merupakan capaian yang luar biasa dan perlu diapresiasi. Kadin, lanjut dia, akan terus bekerja sama dengan pemerintah, mendukung, dan berpartisipasi penuh terhadap semua program untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen adalah capaian tertinggi di antara negara anggota G20," lanjut Anin.

Pada periode yang sama, sambung Anin, ekonomi China tumbuh 5 persen, Singapura 4,6 persen, Korea Selatan 3,6 persen, Arab Saudi 2,8 persen, dan Amerika Serikat 2,8 persen. "Ini adalah prestasi membanggakan," kata Anin.

Anin mengatakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen menandakan perbaikan iklim investasi di Indonesia. Anin menilai perbaikan kinerja ekonomi nasional tidak hanya ditopang oleh belanja pemerintah dan konsumsi domestik, tetapi juga mulai ditandai terbukanya pasar ekspor baru serta meningkatnya aliran investasi, termasuk dari skala menengah yang mulai menyebar ke daerah.

"Upaya membuka pasar ekspor baru, meski masih pada tahap awal, sudah mulai memberikan dampak di tengah berbagai tantangan global," ujarnya.

Investasi Ikut Andil

Pada saat yang sama, Anin menilai, arus investasi yang masuk semakin beragam, tidak hanya didominasi proyek besar, tetapi juga investasi menengah yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Anin menambahkan, investasi yang berkembang saat ini tidak hanya berskala besar, tetapi juga mulai menyasar sektor dan wilayah yang lebih luas.

Menurut Anin, tantangan berikutnya adalah memastikan investasi tersebut terus mengalir ke daerah melalui penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Hanya dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat, melainkan menyebar secara lebih merata ke berbagai daerah.

“Ke depan tinggal bagaimana diskusi dengan pemerintah daerah agar investasi di daerah bisa ditingkatkan dan daerah ikut maju. Pertumbuhan ekonomi harus juga terjadi di daerah," ungkap Anin.