Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyambut baik rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyalurkan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) secara bertahap mulai Juli 2026.

Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat ruang fiskal daerah sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Kepala Bapenda Jawa Barat Asep Supriatna mengatakan kepastian penyaluran DBH menjadi angin segar bagi perencanaan anggaran di daerah. Menurutnya, tambahan dana tersebut akan membantu pemerintah daerah menjaga keberlanjutan program prioritas.

Di sisi lain, Asep mengaku memahami kondisi fiskal pemerintah pusat yang tengah menghadapi tekanan akibat tingginya beban subsidi energi serta fluktuasi harga minyak mentah dunia.

"Kami di daerah memahami betul situasi makroekonomi nasional saat ini. Langkah efisiensi belanja yang diambil pemerintah pusat tentu didasarkan pada skala prioritas yang mendesak, terutama untuk menopang kebutuhan subsidi energi masyarakat luas," ujarnya di Bandung, Senin (29/6/2026).

Bapenda Jabar menyambut positif komitmen Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang tengah menyiapkan skema pembayaran bertahap DBH yang masih menjadi hak daerah, termasuk untuk 2 tahun sebelumnya.

"Kami akan memastikan koordinasi dengan Kemenkeu terus ditingkatkan. Mudah-mudahan semua lancar, karena ini bisa memperkuat ruang fiskal daerah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah akan mulai menyalurkan tambahan DBH tahun berjalan secara bertahap mulai Juli 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pekan lalu. "2023 itu nanti dicicil, yang 2026 akan ditambah mulai Juli," ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, kebijakan penyesuaian DBH maupun pagu Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun sebelumnya tidak terlepas dari langkah efisiensi belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Hingga Mei 2026, belanja negara untuk subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp203,7 triliun. Tekanan terhadap APBN juga dipengaruhi rata-rata harga minyak mentah dunia secara year-to-date yang sempat menyentuh US$100 per barel.

Meski demikian, menurut Purbaya, ruang fiskal pemerintah berpotensi membaik apabila harga minyak dunia turun ke kisaran US$75-80 per barel.

"Jadi Pak Dirjen Perimbangan Keuangan sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Misalkan APBN agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa anggaran. Nanti sisanya mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden. Jadi ada ruang untuk itu," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembayaran bertahap untuk DBH yang masih menjadi hak pemerintah daerah selama 2 tahun terakhir.

"Nanti mungkin ada sedikit cicilan DBH untuk dua tahun ke belakang," kata Askolani.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan besaran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 belum ditetapkan secara final.

Menurutnya, angka resmi TKD masih menunggu proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan pemerintah kepada DPR.

Misbakhun mengatakan, berbagai angka yang muncul di ruang publik sebaiknya dibaca sebagai bagian dari dinamika pembahasan kebijakan fiskal, bukan sebagai keputusan akhir. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tetap mengikuti proses APBN secara proporsional.

"Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah. Karena itu, Komisi XI akan mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (26/6).

Misbakhun menjelaskan bahwa dari pembahasan awal antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan DPR, pemerintah membuka ruang agar TKD Tahun Anggaran 2027 dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, ia menegaskan besaran akhirnya tetap harus menunggu keputusan resmi dalam siklus pembahasan RAPBN.

Misbakhun kemudian mencontohkan, pada APBN 2026 alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun setelah adanya tambahan Rp43 triliun dari rancangan awal.

Menurut Misbakhun, pengalaman pembahasan APBN 2026 menunjukkan bahwa aspirasi daerah tetap menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam menentukan desain kebijakan fiskal.

"Pemerintah memahami aspirasi daerah. Kami di DPR juga terus meminta agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tetap memperoleh ruang fiskal yang memadai, terutama untuk pelayanan dasar, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal," ujarnya.

Dalam konteks yang lebih luas, Misbakhun menilai keberpihakan APBN kepada daerah tidak semata-mata ditentukan oleh satu pos anggaran.

Dalam volume APBN yang terus berkembang, kata Misbakhun, pembangunan dapat dijalankan melalui TKD maupun belanja pemerintah pusat, sepanjang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.

"Yang paling penting adalah rakyat di daerah tetap memperoleh manfaat pembangunan. Instrumennya bisa dibahas, tetapi hasil akhirnya harus nyata, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Misbakhun

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi XI DPR tengah mengupayakan kebijakan terkait transfer ke daerah (TKD) agar pembangunan di daerah tetap berjalan dan hak-hak daerah tidak berkurang.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, TKD merupakan elemen penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Misbakhun saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR dengan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun saat konferensi pers setelah rapat internal di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Agenda RDPU tersebut membahas konsultasi strategis dalam rangka penyelarasan regulasi fiskal, optimalisasi dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan dan migas, perkebunan, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah.

Dalam pertemuan itu, Misbakhun menjelaskan Komisi XI DPR bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah masih membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait TKD serta instrumen fiskal lainnya.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

“Sekarang masih di dalam proses pagu indikatif dan kemudian kami akan mengatur strategi. Nanti akan ada policy-policy (kebijakan, red) baru,” ujar Misbakhun.

DPR dan pemerintah masih susun formulasi

Misbakhun menegaskan, kewenangan pengusulan kebijakan berada di tangan presiden sebagai pihak yang memegang mandat untuk menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, DPR berperan memberikan penguatan dan persetujuan terhadap proses penyusunan anggaran tersebut.

shutterstock Ilustrasi anggaran.

“Kami di DPR ini adalah lembaga yang memberikan penguatan dan persetujuan terhadap proses anggaran tersebut,” kata dia.

Belakangan, sejumlah daerah menyampaikan keluhan terkait berkurangnya alokasi TKD. Menurut Misbakhun, kondisi tersebut menimbulkan persoalan fiskal yang dirasakan hampir seluruh daerah di Indonesia.

Ia mengakui adanya perubahan strategi fiskal yang dilakukan pemerintah. Namun, perubahan tersebut, menurut dia, tidak berarti mengurangi hak daerah dalam memperoleh manfaat pembangunan.

Perubahan instrumen fiskal

Misbakhun menjelaskan, perubahan strategi fiskal lebih terkait pada instrumen pelaksanaan anggaran, apakah pembangunan dilakukan melalui belanja pemerintah pusat atau melalui belanja pemerintah daerah.

“Hak-hak daerah itu tidak berkurang. Haknya rakyat untuk menikmati pembangunan juga tidak berkurang. Cuma instrumennya menggunakan instrumen belanja pemerintah pusat atau menggunakan belanja pemerintah daerah,” tutur Misbakhun.

Menurut dia, yang berubah adalah mekanisme penyaluran dan pelaksanaan program pembangunan, bukan hak masyarakat maupun daerah untuk memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut.

Dia juga menegaskan, TKD tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional.

Selama ini, komponen transfer ke daerah terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta berbagai skema pendanaan lainnya.

Alokasi TKD 2026 lebih rendah

Dalam APBN 2026, alokasi anggaran transfer ke daerah ditetapkan sebesar Rp 693 triliun.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi TKD dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 876,9 triliun.

KOMPAS.com/Tria Sutrisna Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (10/3/2026).

Meski demikian, untuk APBN 2027 pemerintah telah mengusulkan peningkatan anggaran TKD dibandingkan tahun ini.

Usulan alokasi transfer ke daerah pada APBN 2027 berada pada kisaran Rp 710 triliun hingga Rp 810 triliun.

Pembahasan mengenai besaran dan formulasi anggaran tersebut masih berlangsung antara pemerintah dan DPR dalam proses penyusunan anggaran tahun depan.

DPR hati-hati sampaikan opsi kebijakan

Misbakhun mengatakan DPR harus berhati-hati dalam menyampaikan berbagai opsi kebijakan yang saat ini masih berada pada tahap formulasi.

Menurut dia, kehati-hatian diperlukan agar berbagai usulan yang sedang dibahas tidak dipersepsikan sebagai janji politik sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan resmi.

Ia menegaskan, berbagai pembahasan yang sedang dilakukan bertujuan untuk memastikan daerah tetap memperoleh hak-haknya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

“Kami harus berhati-hati menyampaikan ini supaya tidak menjadi janji politik sementara pemerintahnya belum memutuskan. Inilah yang sedang kami formulasikan semua, bagaimana daerah ini tetap mendapatkan hak-haknya,” tutur dia.

Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai...

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyatakan rasio dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 ditetapkan berkisar antara 2,5-2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai, operasional pemda (pemerintah daerah), dan pelayanan dasar publik,” kata Askolani dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan anggaran tersebut juga akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong sinergi fiskal yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung daya saing daerah untuk pembangunan yang lebih berkualitas.

Anggaran TKD disalurkan dalam sejumlah bentuk, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Askolani menyampaikan, pemerintah pusat akan menyelaraskan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan kebijakan belanja negara untuk mendukung operasional pemerintah daerah.

Pihaknya pun berencana memperkuat kualitas data serta formula perhitungan DBH menggunakan sistem teknologi informasi yang memadai.

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan khusus untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan dasar publik, serta pembangunan di berbagai daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).

Hal tersebut mencakup penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah, rehabilitasi sekolah dan prasarana pendidikan lainnya, penyediaan fasilitas dan alat-alat kesehatan, hingga pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai oleh pemerintah.

“Ini komitmen kami supaya daerah-daerah yang terluar itu betul-betul mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari lintas KL nyata untuk penguatan pembangunan di wilayahnya masing-masing,” ujar Askolani.

Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), ia menyatakan pemerintah mengutamakan anggaran tersebut untuk merealisasikan berbagai program prioritas nasional, peningkatan layanan publik, dan afirmasi daerah.

Sementara Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sejalan dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua. Selain dana otsus, tambahan dana infrastruktur juga disiapkan bagi daerah otonom baru (DOB) di Papua.

Pemerintah juga tengah menyusun regulasi tata kelola untuk mendukung keberlanjutan penyaluran dana otsus Aceh yang akan berakhir pada 2027.

“Kemudian, untuk kebijakan dana keistimewaan, khususnya untuk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), kami akan pertajam fokus penggunaannya untuk penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta mengatasi kesenjangan antarwilayah,” ucap Askolani.

Terakhir, mengenai Dana Desa, ia menuturkan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur pedesaan.

Selain itu, dana tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai dengan prioritas pemerintah pusat.

“Harapan kami (peran KDMP) akan lebih nyata, lebih implementatif, dan betul-betul bisa memperkuat ekonomi sampai dengan yang di desa,” imbuh Askolani.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dalam pagu Transfer ke Daerah (TKD) 2026 bukan kebijakan yang dirumuskannya. Dia mengaku hanya mewarisi keputusan yang diambil pendahulunya, Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan Purbaya saat merespons keluhan Wakil Ketua Komite IV DPD Sinta Rosma Yenti dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebagai informasi, DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu dalam APBN dan dibagikan kepada daerah penghasil maupun daerah nonpenghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Dalam pagu TKD 2026, alokasi DBH tercatat sebesar Rp58,5 triliun untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Nilai tersebut turun hampir 70% dibandingkan dengan pagu DBH dalam APBN 2025 yang mencapai Rp192,2 triliun.

"Bukan saya yang motong itu. Bu Sri Mulyani duluan, saya pewaris aja. Jadi jangan salahin saya dong. Bahkan, saya bertanya waktu jadi Menkeu, emang boleh DBH dipotong? Itu kan ada undang-undangnya," kata Purbaya.

Selain pemangkasan DBH, sejumlah anggota DPD juga menyoroti belum tuntasnya pembayaran kurang bayar DBH oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Menanggapi hal itu, Purbaya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 mengatur penyelesaian kurang bayar DBH dilakukan sesuai kemampuan keuangan negara. Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) di tengah meningkatnya kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi.

Meski demikian, dia menyatakan pemerintah berencana mulai mencicil pembayaran kurang bayar DBH pada Juli 2026. Menurutnya, ruang fiskal APBN masih memungkinkan apabila harga minyak dunia tidak menembus US$100 per barel hingga akhir tahun.

"Saya merasa tetap berdosa ke daerah. Jadi pak Dirjen [Perimbangan Keuangan] sudah menghitung, pembayaran secara bertahap. Jadi misalnya APBN agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa. Mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Sinta Rosma Yenti menyoroti pemangkasan DBH yang berdampak signifikan terhadap daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Kalimantan Timur yang menjadi daerah pemilihannya.

"Sampai hari ini TKD Kaltim masih di angka Rp2,9 triliun dari Rp10 triliun. Apakah UU HKPD tidak cukup kuat sehingga Menkeu mengambil Dana Bagi Hasil kami sebanyak 70%?," ujar Sinta.

Keluhan serupa disampaikan Anggota Komite IV DPD Siti Aseanti. Dia menyebut pemerintah pusat baru melunasi sekitar 47% dari kurang bayar DBH periode 2023–2025.

"Besar harapannya untuk pemerintah pusat menyelesaikan Dana Bagi Hasil ini karena merupakan salah satu upaya yakni mengatasi APBD yang menurun, sehingga berdampak pada defisit fiskal daerah. Tentunya dengan pemerintah pusat yang masih berutang, program perencanaan pembangunan infrastruktur, pendidikan atau kesehatan terancam tidak dapat berjalan dengan baik," tutur senator asal Kalimantan Tengah tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penguatan ekonomi daerah menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.

Untuk mencapai target tersebut, Purbaya menyebut bakal mengoptimalkan seluruh sumber pertumbuhan, termasuk investasi daerah, penguatan sektor riil, dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.

“Kita pastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta. Dengan cara itu, pertumbuhan ekonomi tahun depan diharapkan dapat mendekati 6 persen atau bahkan lebih,” kata Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin.

Salah satu bentuk penguatan ekonomi daerah adalah peluang tambahan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2027, yang diperkirakan bakal meningkat hingga Rp90 triliun.

Selain itu, pemerintah juga terus menyempurnakan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk digitalisasi TKD, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) regional.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Purbaya menyebut kapasitas fiskal daerah yang makin kuat dapat mendorong pembangunan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pada akhirnya, ia mengatakan penguatan ekonomi daerah tidak hanya menjadi instrumen pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.

“Pemerintah berkomitmen menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan bijak, tetapi pada saat yang sama memastikan daerah memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Dengan daerah yang semakin kuat, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat lebih cepat," ujar dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap bijak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah anggaran dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp90 triliun pada tahun anggaran 2027.

Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah saat ini menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun dan masih berpotensi meningkat.

Peningkatan itu, kata dia, menyesuaikan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tetap menjaga disiplin fiskal.

“Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap bijak,” kata Purbaya.

Dia menjelaskan strategi penguatan fiskal daerah difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Salah satu instrumen yang didorong pemerintah adalah pemanfaatan pembiayaan pembangunan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.

Melalui skema tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah untuk membangun infrastruktur strategis seperti sekolah, rumah sakit, sistem penyediaan air minum, maupun jalan daerah.

“Daerah masih tetap bisa membangun walaupun ada keterbatasan anggaran. Tersedia sumber pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah dan tenor yang panjang sehingga pembangunan daerah tetap berjalan,” ujarnya menambahkan.

Selain memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah juga terus menyempurnakan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk digitalisasi TKD, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) regional.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumatra Utara (Sumut) melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) regional Sumut per 30 April 2026 mencapai Rp14,87 triliun. Angka itu naik dari periode per 31 Maret 2026 yang tercatat sebesar Rp13,56 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara Rudy Rahmaddi menjelaskan defisit tersebut diperoleh dari selisih antara pendapatan dan hibah dengan belanja negara.

Rudy menyebut pendapatan dan hibah per 30 April 2026 di Sumut terealisasi sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 26,62% dari target Rp41,65 triliun pada tahun 2026. Sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp25,96 triliun atau sekitar 40,98% dari pagu.

“Sehingga APBN regional Sumut per 30 April mengalami defisit sebesar Rp14,87 triliun,” ujar Rudy dikutip Senin (22/6/2026).

Rudy menjelaskan belanja negara didistribusikan untuk percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, antara lain untuk belanja pegawai, belanja modal, hingga belanja bantuan sosial yang masuk kategori belanja pemerintah pusat, serta untuk transfer ke daerah (TKD).

Sebanyak 27,40% dari pagu atau sekitar Rp6,11 triliun belanja negara periode April 2026 dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat di Sumut. Adapun rinciannya, sebesar Rp4,23 triliun untuk belanja pegawai, sebesar Rp1,42 triliun untuk belanja barang, belanja bansos Rp2,48 miliar, dan belanja modal Rp462,35 miliar.

Sementara TKD di Sumut per 30 April telah mencapai 48,35% dari pagu, atau sekitar Rp19,85 triliun, dengan rincian Rp13,75 triliun untuk dana alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAKNF) sebesar Rp3,47 triliun, dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,27 triliun, dan dana desa sebesar Rp358,7 miliar.

“Penyaluran DBH, DAU, dan DAK Nonfisik mengalami peningkatan realisasi secara tahunan dari Rp23,86 triliun pada periode yang sama di tahun 2025 menjadi Rp19,85 triliun pada 2026. Ini dikarenakan peningkatan kinerja daerah dalam menyampaikan syarat salur,” jelas Rudy.

Adapun dari sisi pendapatan, per 30 April 2026 penerimaan pajak di Sumut mencapai Rp8,8 triliun dari target Rp36,05 triliun (24,53%), atau tumbuh 44,02% (year-on-year/ YoY). Mayoritas jenis pajak dominan tercatat mengalami pertumbuhan positif, antara lain PPh 21 yang terealisasi Rp1,3 triliun; PPh Badan terealisasi Rp2,3 triliun; serta PPN Impor yang terealisasi Rp1,3 triliun.

Jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi yakni PPh 21 dengan pertumbuhan mencapai 63,6% (YoY). Sedangkan pendapatan dari kepabeanan dan cukai terkoreksi 5% (YoY) pada periode April atau sekitar Rp1,21 triliun akibat penurunan bea keluar (-14% YoY) dan cukai (-0,3% YoY).

Lalu, pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi Rp1,03 triliun atau telah mencapai 40,60% dari target Rp2,54 triliun.

“Secara umum kinerja APBN Sumut sampai dengan April 2026 terbilang optimal. Pendapatan dan belanja negara tetap tumbuh untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional,” tandasnya.(240)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengestimasikan peningkatan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp40 triliun sampai dengan Rp90 triliun sebagaimana yang ditargetkan pada 2027.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (22/6/2026). Untuk diketahui, rentang anggaran TKD pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 yakni 2,55% sampai 2,79% terhadap PDB.

"TKD kira-kira untuk sekarang atau sementara ada peningkatan sekitar Rp40 triliun untuk daerah tapi range bisa naik sampa Rp90 triliun, tergantung diskusi RAPBN nanti. Jadi ruang itu terbuka," jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Meski demikian, Purbaya menyebut pihaknya akan memastikan disiplin fiskal dengan memastikan defisit tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB. Sebab, dia menyebut lembaga-lembaga internasional turut mengawasi arah kebijakan pemerintah salah satunya pengelolaan APBN.

"Kami lihat keadaan anggaran seperti apa. Jangan sampai kami lewat 3%, karena kami diawasi lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kami bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau enggak," tuturnya.

Di sisi lain, kebijakan TKD tahun depan akan didorong untuk optimalisasi pendapatan daerah, belanja yang berkualitas, serta mendorong pembiayaan yang kreatif sekaligus inovatif.

Untuk diketahui, secara total belanja negara pada KEM PPKF 2027 ditargetkan pada rentang 13,62% sampai 14,8% terhadap PDB. Belanja pemerintah pusat mendominasi yakni 11,07% sampai 12,01% terhadap PDB.

Adapun pendapatan negara ditargetkan 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB. Target ini disepakati naik oleh Panja KEM PPKF 2027 dari sebelumnya yang diusulkan 11,82% sampai 12,40% terhadap PDB.

Dengan demikian, defisit ditargetkan hanya 1,80% sampai 2,40% terhadap PDB.

IDXChannel – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka peluang bagi kenaikan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dengan proyeksi peningkatan hingga Rp90 triliun pada tahun depan. Kepastian ini akan digodok lebih lanjut dalam rangkaian penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode berikutnya.

Sinyal penambahan dana segar untuk daerah tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di tengah pelaksanaan rapat kerja bersama jajaran anggota DPD RI di Gedung DPR RI, Jakarta.

"Tahun depan TKD kira kira sementara ada peningkatan Rp40 triliun tapi range bisa naik Rp90 triliun tergantung diskusi di APBN. Jadi ruang itu terbuka," kata Purbaya, Senin (22/6/2026).

Meskipun menyodorkan kelonggaran pagu anggaran bagi daerah, Purbaya memberikan catatan bahwa keputusan final kenaikan tersebut sepenuhnya bertumpu pada hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN 2027 bersama pihak legislatif (DPR RI).

Purbaya turut menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap memegang kendali disiplin fiskal secara ketat, dengan menjaga batas aman defisit anggaran berada di bawah level 3 persen.

Sebagai gambaran kondisi kas saat ini, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyerapan dana TKD sepanjang tahun berjalan telah menyentuh angka Rp306,1 triliun per 31 Mei.

Realisasi tersebut setara dengan 44,2 persen dari total pagu APBN tahun ini yang dipatok sebesar Rp693 triliun.

Poin capaian ini sebelumnya juga sempat dibedahkan oleh Menkeu saat memimpin evaluasi kinerja keuangan negara awal bulan lalu.

"TKD yang kami salurkan Rp306,1 triliun atau 37,1 persen dari pagu di APBN," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Untuk diketahui, pagu anggaran TKD yang dialokasikan pemerintah pada 2026 ini sebenarnya mencatatkan tren penurunan jika disandingkan dengan total pagu TKD pada APBN 2025 lalu yang sempat melambung di angka Rp919,9 triliun.

Untuk menyiasati penyusutan pagu anggaran tahun ini sekaligus menjaga agar program kerja lokal tidak mandek, Kementerian Keuangan mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih adaptif memanfaatkan instrumen pembiayaan alternatif non-APBN.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani menyodorkan solusi berupa pemanfaatan fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Lembaga keuangan di bawah Kemenkeu ini siap menyalurkan pembiayaan dengan tarif bunga yang sangat kompetitif dan bersahabat bagi kas daerah.

“Salah satu adalah melakukan pinjaman dukungan dari SMI dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Banyak proyek yang bisa dilakukan Pemda. Mulai dari bangun sekolah, bangun rumah sakit, PDAM, bangun jalan, yang tentunya ini kita juga dukung ke depan. Bisa sampai lima tahun,” kata Askolani.

Langkah ini didukung Purbaya sebagai jalan keluar yang aman bagi Pemda untuk mempercepat pemerataan pembangunan fasilitas publik tanpa harus tersandera oleh keterbatasan kapasitas fiskal internal.

“Jadi ada sumber pembiayaan dari SMI untuk daerah yang bisa dimanfaatkan dengan bunga yang relatif rendah, maturitasnya lima tahun atau lebih. Jadi daerah masih tetap bisa membangun walaupun misalnya ada kekurangan sedikit di anggaran daerah,” kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kredibilitas fiskal Indonesia menjadi perhatian berbagai lembaga internasional.

Sekalipun pemerintah tidak sembarangan memperlebar defisit anggaran meskipun terdapat kebutuhan untuk meningkatkan Transfer ke Daerah (TKD).

Menurutnya, kondisi fiskal terus menjadi perhatian lembaga internasional yang menilai kemampuan pemerintah dalam menjaga disiplin anggaran dan menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati.

Dokumentasi Kemenkeu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

“Karena kita diawasi oleh lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau tidak,” ujar Purbaya saat rapat kerja (raker) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Jika Indonesia dinilai tidak lagi menerapkan pengelolaan fiskal yang prudent, kepercayaan pasar dan lembaga internasional dapat menurun sehingga berpotensi mempengaruhi persepsi investor terhadap perekonomian nasional.

Karena itu, pemerintah memilih memperkuat fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan, perbaikan kualitas belanja, serta pengembangan sumber pembiayaan yang lebih kreatif dan inovatif, tanpa mengorbankan kesehatan APBN.

“Begitu tidak prudent, mereka akan menghukum kita. Jadi saya hati-hati sekali di situ. Oleh karena itu, penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” paparnya.

Salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah adalah pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Fasilitas tersebut menawarkan bunga yang relatif rendah dengan tenor hingga lima tahun sehingga dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan daerah.

Dokumentasi Kemenkeu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Lan Fo?an, di Beijing pada Rabu (17/6/2026).

Pemerintah berharap pinjaman ini dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah memperkuat kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) melalui berbagai reformasi tata kelola, standardisasi proses bisnis transfer ke daerah, penguatan fiskal daerah, serta sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Selain itu, pemerintah memperkuat sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi serta mengembangkan manajemen risiko fiskal daerah untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Purbaya juga memaparkan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini masih berada dalam jalur yang sehat.

Defisit APBN 2026 diperkirakan berada di level sekitar 2,68 persen terhadap PDB, sementara realisasi 2025 tercatat sekitar 2,81 persen.

“Kalau kita lihat isu 2026, yang merah itu defisit kita hanya 2,81 persen, jadi cukup rendah dibawah 3 persen, 2026 mungkin masih 2,68 persen sekarang, tapi akan lebih sedikit, yang jelas di bawah 3 persen, 2027 itu antara 1,8-2,4 persen,” tukas dia.

Dalam arsitektur kebijakan fiskal 2027, pemerintah merancang kebijakan yang tetap ekspansif namun terukur, dengan target defisit pada kisaran 1,8-2,4 persen terhadap PDB.

Untuk mendukung target itu, pendapatan negara diproyeksikan berada pada kisaran 11,8 sampai 12,4 persen terhadap PDB, sedangkan belanja negara direncanakan sebesar 13,62 hingga 14,8 persen.

SHUTTERSTOCK/DAVID CARILLET Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5 persen, inflasi yang tetap terkendali, serta nilai tukar rupiah pada kisaran Rp 16.000 hingga Rp 17.500 per dollar AS.

Purbaya optimistis target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan seluruh sumber pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dukungan sektor perbankan terhadap pembiayaan dunia usaha.

“Di mana kan pasti ada yang bertanya, gimana bisa tumbuh 5,8 persen sampai 6,5 persen? Kita akan aktifkan semua musim pertumbuhan ekonomi, pusat daerah, termasuk sektor riil. Kita pastikan perbankan cukup likuiditas untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta. Sehingga tahun depan, saya targetkan sih mendekati 6 atau lebih, jadi itu akan menjadi landasan yang lebih kuat untuk kita tumbuh lebih cepat sesuai dengan janji Bapak Presiden,” lanjut Menkeu.

Lebih jauh, pemerintah pusat menyiapkan tambahan anggaran untuk daerah hingga Rp 90 triliun pada 2027.

Kenaikan TKD ini diharapkan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah (pemda), sekaligus mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dalam pembahasan awal pemerintah telah menyiapkan ruang tambahan sekitar Rp 40 triliun untuk daerah.

Namun, nilainya masih berpotensi meningkat hingga Rp 90 triliun bergantung pada hasil pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

“Tadi yang minta berita yang lebih cerah untuk daerah tahun depan, TKD. Jadi kira-kira untuk sekarang, sementara ada peningkatan sekitar Rp 40 triliun untuk daerah, tapi range-nya bisa naik sampai Rp 90 triliun tergantung nanti diskusi di APBN-nya seperti apa,” ungkap Purbaya.

Alokasi TKD pada tahun depan dipastikan meningkat.

Meski demikian, pemerintah pusat tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan menjaga disiplin anggaran.

“Jadi ruang itu terbuka, naik, pasti naik. Cuman kan maunya naiknya besar. Tapi kita tetap lihat keadaan anggaran kita karena satu acuannya adalah jangan sampai kita lewat (defisit) 3 persen,” tukas dia.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat diklaim memberikan dampak positif bagi pemerintah Sumatra Selatan (Sumsel) untuk lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Selatan Rahmadi Murwanto mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat justru memunculkan dorongan positif bagi daerah.

Menurutnya, di tengah keluhan kepala daerah terkait kondisi fiskal, pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat merangsang daerah untuk menggerakkan sumber-sumber penerimaan lain secara lebih maksimal.

"Tapi ini (efisiensi anggaran) memunculkan satu hal positif yang selama ini susah direalisasikan, yaitu PAD [pendapatan asli daerah] yang meningkat," kata Rahmadi dalam forum Policy to Stability di Palembang, dikutip Jumat (19/6/2026).

Dia menilai, pengurangan Transfer Ke Daerah dalam jumlah signifikan membuat para kepala daerah berupaya lebih keras memaksimalkan PAD agar kondisi fiskal tetap terjaga.

Salah satu yang masih dapat dioptimalkan di Sumsel, kata Rahmadi, berasal dari pajak kendaraan bermotor yang realisasinya belum sebanding dengan potensi yang tersedia.

"Karena kepala daerah fokus bagaimana memaksimalkan PAD. Ini perlu didukung karena menurut kami masih banyak pendapatan daerah yang belum tergali dengan baik bahkan tidak optimal," katanya.

Selain itu, daerah juga dapat meningkatkan penerimaan dari pajak alat berat yang selama ini belum tergarap maksimal. Menurutnya, salah satu kendala adalah banyak pengguna alat berat di Sumsel yang belum beroperasi dalam badan usaha formal sehingga belum dapat dikenakan pajak.

"Mereka misalnya tambang yang belum dilegalkan dan sebagainya. Jadi akan sangat bagus kalau kita mau mendorong terjadinya legalitas bisnis mereka, karena mereka juga bermanfaat bagi ekonomi. Dan karena legal kita bisa mengenakan pajak atas alat-alat berat tadi," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang disajikan Kantor Wilayah DJPb Sumsel, PAD Sumsel pada triwulan I/2026 terealisasi Rp1,41 triliun atau 12,80% dari pagu yang sebesar Rp11 triliun.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 lalu yang mencapai Rp553 miliar, pendapatan asli daerah Sumsel mampu tumbuh positif hingga 154,85%.

Namun, jika dilihat lebih jauh, penyokong utama pendapatan daerah Sumsel masih berasal dari transfer yang realisasinya mencapai Rp3,99 triliun atau 15,29% dari pagu yang Rp26,1 triliun.

"Tapi dapat terlihat ada perbaikan tingkat kemandirian fiskal yang terlihat dari kontribusi PAD yang meningkat menjadi 26,08% pada 2026 dibandingkan 13,78% pada 2025, meskipun transfer pemerintah pusat masih menjadi tulang punggung pendapatan," pungkasnya.