Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat selama periode Januari- Maret 2026 realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) ke Ranah Minang senilai Rp7,45 triliun atau sudah terealisasi 37,93% dari pagu 2026 sebesar Rp19,63 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Mohammad Dody Fachrudin mengatakan realisasi penyaluran TKD hingga kuartal I/2026 ini menunjukan kinerja yang bagus, karena mengalami peningkatan sebesar 35,85% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

“Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen dana alokasi umum (DAU) yang sebesar Rp5,53 triliun atau 74,24% dari total TKD,” katanya dikutip dari data resmi DJPb, Jumat (8/5/2026).

Dia menjelaskan untuk realisasi DAU ini sebesar 38,52% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp14,35 Triliun.

DAU ini dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten dan kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya untuk dana bagi hasil (DBH) yang telah disalurkan sampai dengan 31 Maret 2026 mencapai Rp369,26 miliar atau sebesar 50,95% dari pagu 2026 sebesar Rp724,81 miliar.

“Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 382,18% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu,” jelasnya.

Menurut Dody DBH tersebut digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Begitupun untuk DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,41 triliun atau sebesar 34,25% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 Triliun yang didominasi oleh pembayaran tunjangan profesi guru.

“TPG ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan,” ujarnya.

Dody bilang TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Lalu untuk dana desa telah disalurkan sebesar Rp138,98 miliar atau sudah terealisasi sebesar 39,9% dari pagu 2026 sebesar Rp348,30 miliar.

Dikatakannya penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, seperti yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Selain itu, penyaluran DAK Fisik, dan dana insentif fiskal (DIF) di Sumbar masih belum terealisasi pada tahun 2026.

“Kami melihat kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran kedua jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif dan pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami defisit sebesar Rp9,41 triliun per Maret 2026.

Pendapatan negara baru terealisasi Rp3,35 triliun atau 18,20% dari target, sedangkan belanja negara telah mencapai Rp12,76 triliun atau 24,72% dari pagu.

"Belanja negara di Sulsel hingga Maret 2026 meningkat 9,92% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dimanfaatkan untuk menjaga daya tahan ekonomi dan memastikan keberlanjutan pelayanan publik," ungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Hari Utomo di Makassar, Kamis (7/5/2026).

Dia menjelaskan, belanja negara dari belanja pemerintah pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp4,71 triliun atau 18,96% dari pagu yang sebesar Rp24,85 triliun.

Komponen BPP yang mengalami lonjakan besar adalah belanja modal sebesar Rp356,94 miliar per Maret 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp71,78 miliar. Kemudian belanja barang juga ada kenaikan dari Rp933,29 miliar menjadi Rp1,16 triliun tahun ini.

Selanjutnya dari belanja Transfer Ke Daerah (TKD) di Sulsel tercatat sebesar Rp8,05 triliun atau terealisasi 30,07% dari pagu Rp26,77 triliun, didominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,81 triliun.

Sementara itu dari sisi penerimaan negara, pajak masih menjadi sumber pendapatan utama di Sulsel. Realisasinya per Maret 2026 sebesar Rp2,34 triliun, tapi baru mencapai 16,31% dari target Rp14,37 triliun.

Penerimaan pajak paling besar berasal dari pajak pertambahan nilai dan PPnBM sebesar Rp1,27 triliun. Lalu pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp1,21 triliun dan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp18,43 miliar.

Penerimaan negara lainnya yaitu kepabeanan dan cukai terealisasi Rp52,43 miliar atau 14,04% dari target Rp373,43 miliar. Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp956,83 miliar atau 26,03% dari target Rp3,68 triliun.

"Hingga akhir Maret 2026, APBN di Sulsel berhasil menunjukkan peran sebagai instrumen utama dalam meredam dampak ketidakpastian global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," tutur Hari Utomo.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan telah menyalurkan 29,5 persen pagu transfer ke daerah (TKD) senilai Rp204,8 triliun per 31 Maret 2026.

Adapun pagu TKD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun.

“Stabilitas daerah juga kami lihat. Jadi, kami hati-hati sekali memonitor kondisi ekonomi kita, termasuk kondisi pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Penyaluran TKD pada Maret terutama didorong oleh dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) non fisik, dan otonomi khusus (otsus).

Selain itu, juga termasuk realisasi penyaluran dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatera.

Penyaluran Tahap I terealisasi sebesar 40 persen atau Rp4,39 triliun tanpa syarat salur pada Februari, kemudian Tahap II sebesar 30 persen atau Rp3,10 triliun tanpa syarat salur pada Maret, dan Tahap III sebesar 30 persen mulai disalurkan pada April 2026.

Relaksasi penyaluran TKD dan tambahan alokasi mendorong realisasi TKD wilayah terdampak bencana di Sumatera mencapai Rp33,93 triliun.

Sementara tambahan alokasi TKD 2026 untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah sebesar Rp10,65 triliun.

Adapun sebagian TKD masih menunggu pemenuhan persyaratan penyaluran dari pemerintah daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani menjelaskan realisasi TKD lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 23,8 persen dari pagu, atau sebesar Rp207,1 triliun dari pagu Rp869,2 triliun.

Penyaluran itu utamanya diarahkan untuk memenuhi belanja pokok pemda sesuai rencana di APBN, seperti belanja pegawai, belanja operasional, dan layanan publik khususnya pendidikan dan kesehatan.

“Ini yang kami kombinasikan dengan belanja pusat untuk membangun daerah melalui program prioritas nasional yang diarahkan Bapak Presiden. Jadi, kombinasi itu yang kami lakukan antara TKD dengan belanja pusat,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ada instruksi dari Bapak Presiden untuk melihat kondisi daerah seperti apa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan progres realisasi dan tambahan alokasi transfer ke daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana Sumatera terus berjalan dan dimonitor sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Tahap I sebesar 40 persen disalurkan Februari (senilai) Rp4,39 triliun tanpa syarat salur. Tahap II sebesar 30 persen disalurkan pada Maret sebesar 3,10 triliun tanpa syarat salur. Dan Tahap III (30 persen) disalurkan April 2026 tanpa syarat salur juga,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa relaksasi penyaluran TKD dan tambahan alokasi mendorong realisasi TKD wilayah terdampak bencana di Sumatera mencapai Rp33,93 triliun.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan tambahan alokasi TKD 2026 untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah sebesar Rp10,65 triliun.

Adapun secara umum, penyaluran TKD per 31 Maret 2026 mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peningkatan ini, kata Menkeu, sejalan dengan percepatan belanja negara secara persentase.

“Ada instruksi dari Bapak Presiden untuk melihat kondisi daerah seperti apa. Jadi jangan sampai saya kecolongan,” kata Menkeu Purbaya.

Selain itu, Bendahara Negara pun turut memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara bulanan terkait kebutuhan di daerah, tak terkecuali daerah terdampak bencana di Sumatera.

“Kita monitor on monthly basis, kalau ada yang kurang sekali kita akan turun tangan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden,” kata Purbaya.

“Semuanya kita monitor, bukan cuma ekonomi saja, tapi juga daerah kita lihat. Kita hati-hati sekali memonitor kondisi ekonomi kita, termasuk pemda-pemda di seluruh Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG —Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatra Selatan (Sumsel) hingga 31 Maret 2026 masih menopang stabilitas ekonomi daerah, meski tertekan pelemahan ekspor dan perlambatan transfer ke daerah.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan aktivitas ekonomi pada awal tahun mulai menguat, terutama didorong oleh konsumsi masyarakat dan investasi.

"APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah ketidakpastian global dan tekanan inflasi. Konsumsi dan investasi mulai bergerak positif, meskipun terdapat beberapa tekanan dari sisi fiskal," kata Rahmadi Murwanto dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Pendapatan negara di Sumsel terealisasi Rp3,19 triliun atau 15,10% dari target. Kontributor utamanya adalah penerimaan pajak sebesar Rp2,42 triliun (14,28%), yang ditopang peningkatan setoran PPN dan PPh 21 seiring membaiknya aktivitas sektor unggulan seperti kelapa sawit dan karet.

Di sisi lain, kinerja kepabeanan dan cukai mengalami tekanan. Realisasinya sebesar Rp61,49 miliar atau 3,53% dari target, terkontraksi 67,27% secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya harga patokan ekspor serta volume ekspor komoditas," imbuhnya.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp713,77 miliar atau 28,88% dari target, terutama ditopang layanan Badan Layanan Umum (BLU) di sektor kesehatan dan pendidikan.

Dari sisi belanja, realisasi APBN mencapai Rp9,51 triliun atau 24,92% dari pagu. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp2,91 triliun (19,29%) dan tumbuh positif, didorong peningkatan belanja pegawai serta belanja modal.

Sebaliknya, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,59 triliun (28,62%) mengalami kontraksi seiring penurunan alokasi nasional.

"Meski demikian, dana tersebut tetap menjadi penopang utama pembiayaan layanan publik, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik," ujar dia.

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Sumsel mencatat surplus USD947,11 juta, namun terkontraksi 47,28% (yoy) sejalan dengan penurunan ekspor menjadi USD1,25 miliar atau turun 38,89% (yoy).

Adapun ekspor masih didominasi batu bara, karet, dan pulp. Sementara itu, impor meningkat 20,01% (yoy) menjadi USD307,31 juta, didominasi mesin, pupuk, serta peralatan industri seperti turbin dan generator—mengindikasikan meningkatnya aktivitas produksi dan investasi.

DJPb Sumsel menekankan ke depan sinergi pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan.

"Khususnya menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi terutama pangan, serta mendorong akselerasi belanja agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — APBN 2026 sampai dengan kuartal I/2026 membukukan defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Selisih ini utamanya akibat belanja negara yang semakin terakselerasi.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026). Dia memastikan pihaknya terus memonitor perkembangan pengelolaan APBN.

"Jadi ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit, kalau saya belanjakan lebih merata sepanjang tahun kan harusnya di triwulan pertama sekarang lebih besar triwulan pertama tahun lalu defisitnya," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Berdasarkan data APBN sampai dengan 31 Maret 2026, defisit fiskal Rp240,1 triliun itu tumbuh 140,5% (YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp99,8 triliun (0,41% terhadap PDB).

Pertumbuhan yang tinggi ini sejalan dengan akselerasi belanja negara yang dibukukan sebesar Rp815 triliun. Nilai ini tumbuh 31,4% (yoy) dari periode sampai 31 Maret 2025 yakni Rp620,3 triliun.

Purbaya menyebut bahwa realisasi belanja negara setiap kuartal I selama ini sekitar 17% terhadap target belanja APBN. Namun, pada kuartal I/2026, dia mencatat realisasi belanja sudah mencapai 21,2% terhadap APBN Rp3.842,7 triliun.

"Orang bertanya kenapa sekarang lebih cepat? Karena kami maunya begitu, kami ingin sekali belanjanya bisa dibelanjakan hampir merata sepanjang tahun sehingga dampak ekonominya lebih signifikan dirasakan sepanjang tahun," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Belanja ini meliputi belanja pemerintah pusat Rp610,3 triliun, yang mencakup kementerian/lembaga Rp281,2 triliun dan non-kementerian/lembaga Rp329,1 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) sudah dibelanjakan Rp204,8 triliun.

Di sisi lain, penerimaan negara terealisasi Rp574,9 triliun. Pertumbuhannya mencapai 10,5% (yoy) dari periode tahun lalu yakni Rp520,4 triliun. Penerimaan ini meliputi pajak Rp394,8 triliun, kepabenan dan cukai Rp67,9 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp112,1 triliun.

Khusus penerimaan pajak, pertumbuhannya melandai dari dua bulan pertama 2026 yang tumbuh masing-masing di atas 30% (yoy). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai masih terkontraksi sebesar 12,6% (YoY).

"Penerimaan pajak neto tumbuh 20,7% dan secara bruto Rp9,9%. Hal ini menunjukkan kualitas penerimaan pajak konsisten membaik dan basis pajak yang lebih solid," pungkas Purbaya.

Adapun APBN 2026 ditargetkan dengan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Defisit ini berdasarkan target belanja Rp3.842,7 triliun dan penerimaan negara Rp3.153,6 triliun.

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp5,27 triliun atau sudah terealisasi 26,86% dari pagu 2026 sebesar Rp19,63 triliun hingga Februari 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Mohammad Dody Fachrudin mengatakan penyaluran TKD tersebut mengalami peningkatan sebesar 40,62% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

“Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp3,82 triliun atau 72,4% dari total TKD,” katanya dikutip dari data DJPb, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) telah direalisasikan sebesar 26,6% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp14,35 Triliun. DAU dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kemudian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah disalurkan sampai dengan 28 Februari 2026 mencapai Rp239,6 miliar atau sebesar 33,06% dari pagu 2026 sebesar Rp724,81 miliar dan realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 318,58% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

“DBH ini digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah,” jelasnya.

Dody juga menjelaskan untuk DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,16 triliun atau sebesar 28,17% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru.

“TPG ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi,” sebutnya.

Selain itu dana desa telah disalurkan sebesar Rp56,6 miliar atau sudah terealisasi sebesar 16,25% dari pagu 2026 sebesar Rp348,30 miliar. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dikatakannya sampai dengan posisi 28 Februari 2026, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) di Sumbar masih belum terealisasi pada tahun 2026.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran kedua jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif dan pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kinerja belanja negara di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) sepanjang 2025 mengalami perlambatan. Realisasi belanja dalam APBN tercatat Rp48,2 triliun atau 95,3% dari target, namun turun 8,85% secara tahunan (year on year/YoY).

Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan perlambatan tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat pada awal 2025.

Menurutnya, belanja negara di Sumsel terbagi dalam dua komponen utama, yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).

Pada belanja pemerintah pusat, realisasinya tercatat sebesar Rp14,4 triliun atau mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 26,97% (YoY).

“Kontraksi belanja pemerintah pusat dipengaruhi kebijakan efisiensi di awal tahun yang menahan realisasi belanja barang dan belanja modal. Selain itu, pada 2025 juga tidak ada agenda penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada seperti pada 2024,” ujarnya, dikutip pada Senin (16/3/2026).

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah (TKD) di Sumsel sepanjang 2025 mencapai Rp33,7 triliun atau 96,53% dari pagu yang ditetapkan.

Meski belum mencapai 100% dari pagu, realisasi tersebut masih menunjukkan kinerja positif karena meningkat 2,02% dibandingkan tahun sebelumnya.

Rahmadi menjelaskan, perubahan prioritas belanja pemerintah juga turut memengaruhi laju realisasi anggaran di daerah.

“Perubahan prioritas membuat realisasi belanja pemerintah pusat di satuan kerja sempat melambat. Namun, pemerintah pusat tetap menyalurkan TKD yang cukup besar ke Sumsel sehingga kinerja belanja secara keseluruhan masih mencatatkan kenaikan tipis,” katanya.

Dia menambahkan, percepatan realisasi sejumlah program prioritas pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah dalam mendorong belanja daerah.

Padahal, refocusing anggaran telah dilakukan agar pembiayaan program prioritas dapat segera direalisasikan.

“Program MBG [Makan Bergizi Gratis] belum berjalan luas, sementara KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) juga masih dalam tahap pembentukan. Di satu sisi anggaran dihemat untuk mendukung program prioritas, tetapi implementasinya masih berjalan lambat,” pungkasnya.

Secara rinci, berikut alokasi belanja negara di Sumsel sepanjang 2025:

Belanja Pemerintah Pusat

• Belanja pegawai: Rp6,59 triliun (97,80%)
• Belanja barang: Rp6,21 triliun (88,95%)
• Belanja modal: Rp1,65 triliun (86,93%)
• Belanja bantuan sosial: Rp27,9 miliar (100%)
  

Transfer ke Daerah (TKD)

• Dana bagi hasil: Rp12,2 triliun (94,93%)
• Dana alokasi umum: Rp13,8 triliun (98,02%)
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp413 miliar (97,51%)
• DAK Non Fisik: Rp4,95 triliun (98,95%)
• Dana desa: Rp2,27 triliun (91,26%)
• Insentif fiskal: Rp85,6 miliar (100%)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan telah menggelontorkan dana transfer ke daerah (TKD) dengan nominal lebih besar dari 2025.

Hingga Februari 2026, Kementerian Keuangan mencatat lemahnya realisasi belanja pemerintah daerah, yakni Rp 68 triliun, merosot 18% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Pemerintah menyiapkan pagu Rp 147,7 triliun untuk TKD 2026.

Purbaya mengatakan pemerintah daerah (Pemda) memiliki TKD dua kali lipat lebih besar dari 2025. Ia menyebut seharusnya belanja daerah di Februari 2026 tidak melambat.

“Uangnya makin banyak. Harusnya enggak, transfer kita ke daerah dua kali lipat dibanding tahun lalu ke daerah,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Turun

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah daerah hingga Februari 2026 yakni Rp 68 triliun, turun 18% periode yang sama di 2025.

“Angka sementara, realisasinya Rp68 triliun, dan ini turun 18% dibandingkan bulan yang sama di tahun 2025,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani dalam konferensi pers APBN KiTA, di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).

Sementara itu, ketika ditanyai mengenai hal itu, Purbaya mengayatakan akan melakukan pengecekan kembali.

“Saya akan cek lagi. Tapi uangnya di mereka ada,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar konsultasi publik untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas PMK Nomor 102 Tahun 2025.

Aturan ini mengatur tentang kebijakan transfer ke daerah dan pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah tahun anggaran 2025 dan 2026 untuk percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat.

Dilansir dari laman resmi Kemenkeu, alasan pemerintah merevisi aturan yang sejatinya baru terbit pada akhir tahun lalu itu karena terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam proses transfer dana tersebut.

“Sebagai upaya mendukung akuntabilitas pengelolaan dana penanganan pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat, saat ini sedang disusun konsep RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 102 Tahun 2025,” demikian bunyi pengumuman yang dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (12/3/2026).

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam RPMK Perubahan mencakup empat poin utama. Pertama, pengaturan baru terkait mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah terdampak bencana.

Kedua, kemudahan penggunaan DBH dan DAU yang ditentukan penggunaannya. Ketiga, penyampaian laporan atas pelaksanaan penggunaan DBH dan DAU dalam rangka penanganan pascabencana.

Keempat, tambahan alokasi TKD bagi daerah yang terdampak bencana. Kelima, pengaturan baru terkait pemantauan dan evaluasi dengan berkoordinasi bersama kementerian atau lembaga terkait.

“Konsultasi Publik atas RPMK ini berlangsung selama 5 (lima) hari sejak dipublikasikan atau tanggal 12 sampai dengan 16 Maret 2026.”

Tambahan Anggaran

Sebelumnya, Kemenkeu telah menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatra yakni Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara senilai total Rp4,39 triliun.

Tambahan anggaran yang disalurkan ke total 67 daerah terdampak bencana itu merupakan pengembalian alokasi pagu TKD APBN 2026 sehingga menjadi sama dengan 2025. Sebagaimana diketahui, pagu TKD 2026 turun menjadi Rp693 triliun dari yang sebelumnya dianggarkan pada 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.59/2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

"Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung Pemda dalam pemulihan pascabencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro melalui siaran pers, Senin (9/3/2026).

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan besaran alokasi tambahan TKD kepada 67 daerah terdampak bencana Sumatra itu sebesar Rp10,65 triliun.

Pemberiannya dilakukan dalam tiga tahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi pada APBN 2026 terhadap alokasi di 2025 setelah Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi. Penyaluran dana tambahan TKD ini melalui tambahan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana otonomi khusus (Otsus). Tambahan senilai Rp4,39 triliun atau 40% disalurkan pada akhir Februari 2026 itu merupakan gelombang pertama.

Kemudian, gelombang kedua sebesar 30% pada Maret 2026 dan 30% pada April 2026.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuntaskan penyaluran tambahan dana Transfer Ke Daerah (TKD) Tahap I sebesar 40 persen dari total alokasi Rp10,65 triliun untuk tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana pada akhir tahun 2025.

“Total tambahannya adalah Rp10,65 triliun. Ini total tambahannya secara tata kelola kami salurkan dalam tiga tahap. Tahap I (senilai) 40 persen (dari total dana tambahan) itu sudah ditalurkan Rp4,39 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara di Jakarta, Rabu (11/3).

Ia mengatakan tambahan alokasi TKD Tahap II dijadwalkan untuk disalurkan pada Maret 2026, sedangkan penyaluran Tahap III akan dilakukan pada April mendatang, masing-masing sebesar 30 persen.

Terkait penyaluran TKD secara keseluruhan, yang terdiri dari total alokasi awal beserta dana tambahan tersebut, ia mengatakan bahwa 24 Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Aceh telah menerima Rp7,17 triliun, atau 25,1 persen dari total Rp28,59 triliun.

Sedangkan penyaluran untuk 34 Pemda di Sumatera Utara telah mencapai 26,2 persen, atau Rp10,74 triliun dari total alokasi Rp41,05 triliun, dan 20 Pemda di Sumatera Barat sudah mendapatkan Rp5,27 triliun, atau 26,9 persen dari alokasi Rp19,63 triliun.

Dengan demikian, realisasi penyaluran TKD hingga 28 Februari bagi tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera telah mencapai Rp23,18 triliun, atau 28 persen dari total alokasi, yang mana lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Sementara itu, Suahasil mengatakan total penyaluran TKD untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia hingga akhir Februari 2026 telah mencapai Rp147,7 triliun, atau 21,3 persen dari pagu pada APBN 2026 sebesar Rp693 triliun. Realisasi tersebut meningkat 8,1 persen yoy.

“(Realisasi TKD) ini sebagian besar digunakan untuk mendukung pembayaran gaji ASN daerah dan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” katanya.

Ia mengatakan manfaat TKD tersebut dirasakan oleh 42,3 juta siswa melalui BOS, 5,8 juta siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD, 992 ribu siswa melalui program kesetaraan, serta 616 ribu guru melalui tunjangan kerja.

“Ini semuanya adalah untuk layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,” kata Suahasil Nazara.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum akan merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meski kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian. Kementerian Keuangan menilai posisi fiskal saat ini masih cukup kuat untuk menahan berbagai tekanan.

Hingga kini, kata Purbaya, pemerintah belum melihat kebutuhan mendesak untuk mengubah postur APBN. Kondisi penerimaan negara dinilai masih cukup baik untuk menopang belanja pemerintah. “Sebelumnya banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN-nya? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan APBN Tahun 2026 memang dirancang dengan skema defisit agar pemerintah memiliki ruang untuk mendorong kegiatan ekonomi. Tahun ini, lanjut Purbaya, pemerintah sengaja mempercepat belanja sejak awal tahun agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha lebih terasa.

“Memang APBN didesain untuk defisit. Sekarang kami mendorong belanja lebih merata sepanjang tahun supaya dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa,” ujarnya.

Menurut Purbaya, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila tekanan ekonomi global semakin besar. Jika kondisi tersebut terjadi, penyesuaian kebijakan fiskal termasuk APBN bisa saja dilakukan.

“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, tentu kita akan mengatur APBN. Tapi saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang kuat,” kata dia.

Ia juga meminta masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah. Pengelolaan APBN, kata dia, tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Namun, pemerintah juga terus memantau sektor energi, khususnya produksi minyak dan gas bumi. Optimalisasi lifting migas diharapkan dapat menopang penerimaan negara sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dalam beberapa tahun ke depan.

Purbaya berharap APBN tetap dapat menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.