JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatatkan performa keuangan yang impresif pada pembukaan tahun 2026. Bank bersandi saham BMRI ini berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp15,4 triliun sepanjang kuartal I 2026, atau mengalami pertumbuhan sebesar 16,6% secara tahunan (year on year/yoy).

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan menjelaskan, bahwa pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan bisnis yang sehat di berbagai lini, termasuk penghimpunan dana dan penyaluran kredit . "Laba konsolidasi yang mencapai Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6 persen secara tahunan atau year on year," ungkap Riduan dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/4/2026).

Hingga akhir Maret 2026, Bank Mandiri telah menyalurkan total kredit sebesar Rp1.530 triliun. Meski melakukan ekspansi, perseroan tetap mampu menjaga kualitas aset dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank only yang berada di level 0,98%.

Bank Mandiri Kantongi Laba Bersih Rp4,65 Triliun per Januari 2026, Naik 16,18%



Di sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh signifikan sebesar 21,1% menjadi Rp1.675 triliun. Kondisi fundamental perseroan juga terlihat kokoh dengan return on equity (ROE) di level 22,1% dan tingkat permodalan (CAR) yang solid di angka 19,7%.

Selain mencetak laba, Bank Mandiri mempertegas perannya sebagai mitra pemerintah dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Sepanjang kuartal I 2026, perseroan telah merealisasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp11 triliun kepada 87 ribu pelaku UMKM.

Dalam mendukung sektor perumahan, Bank Mandiri juga ikut serta dalam program pembangunan 3 juta rumah dengan menyalurkan pembiayaan untuk 2.300 hunian sepanjang tahun berjalan. Selain itu, digitalisasi layanan perseroan juga mencatat progres positif, di mana sebanyak 6.000 SPPG telah memanfaatkan layanan virtual account Bank Mandiri.

Naik 13,4%, Bank Mandiri Gelontorkan Kredit Rp1.895 Triliun di 2025



"Kinerja Bank Mandiri bukan hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis semata tetapi merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang melibatkan berbagai unsur perekonomian nasional sejalan dengan komitmen kami untuk terus menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Riduan.

Usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan sinyal dukungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa pihaknya kini tengah mengajukan usulan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia) untuk mengambil alih pengelolaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

PNM merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang kini menjadi anggota Danantara Indonesia.

“Saya sedang propose (mengajukan) ke Danantara, (agar) PNM kasih ke kami (Kementerian Keuangan). PNM Madani itu kasih ke kami, nanti kami akan jadikan PNM itu penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat),” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin.

Ia menyatakan, pihaknya berencana untuk menjadikan PNM sebagai anak usaha di salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Ia mengungkapkan, rencana akuisisi PNM tersebut diajukan sebagai salah satu solusi untuk memperlancar penyaluran KUR.

Ia menyatakan, banyak laporan dari para pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan layanan kredit murah tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya kebutuhan biaya yang cukup tinggi dalam penyaluran KUR melalui perbankan.

"Kalau KUR yang (disalurkan) lewat bank-bank itu kan kami bayar bunga tuh sampai 18 persen. Uangnya hilang (terpakai untuk membayar bunga), setiap tahun sekitar Rp40 triliun,” ujar Purbaya.

Jika KUR disalurkan melalui PNM sebagai anak usaha dari salah satu SMV Kementerian Keuangan, dana senilai Rp40 triliun tersebut dapat dijadikan modal untuk mentransformasikan BUMN tersebut menjadi bank UMKM.

Purbaya berharap dapat menjadikan PNM sebagai bank besar bermodalkan Rp200 triliun dalam kurun waktu 5 tahun.

“Jadi, anggaran (yang dikeluarkan oleh) kami nggak bertambah (tetap Rp40 triliun setiap tahunnya), tapi dia (PNM) meminjamkan (anggaran tersebut) sebagai dana bergulir, dengan bunga murah. Jadi, Rp40 triliunnya nggak hilang,” jelasnya.

Selain bank khusus, Purbaya menyatakan pihaknya juga akan membangun ekosistem pengembangan UMKM terintegrasi yang dilengkapi dengan tim penasihat, tim pemasaran, fasilitas pelatihan, hingga lembaga penjamin kredit.

Ia menuturkan, usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan sinyal dukungan.

Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mematangkan rencana tersebut dan berdiskusi dengan Danantara untuk mencari jalan terbaik.

“Kalau didukung oleh Komisi XI, kami akan eksekusi (rencana pengambilalihan PNM) itu. Kami sudah lapor ke Pak Presiden, dia bilang, kalau bagus jalankan saja. Tapi, kami masih berunding dengan Danantara. Mohon dukungannya (dari Komisi XI DPR RI),” kata Purbaya.

Namun, lanjut dia, jika Danantara menyanggupi untuk membangun sendiri ekosistem pengembangan UMKM terintegrasi seperti rancangan di atas, maka Kementerian Keuangan tidak akan mengambil alih PNM.

“Nanti kami coba follow up (tindak lanjuti) seperti itu. Kalau bisa jalan (direalisasikan oleh Danantara sendiri), silakan jalan. Tapi kalau nggak, kami ambil alih (PNM). Kalau jadi diambil alih, kami nanti lapor ke sini (Komisi XI), boleh apa nggak,” imbuh Purbaya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Februari 2026 sebesar 9,37% secara tahunan (year on year/yoy), sedikit melambat dibandingkan Januari 2026 yang mencapai 9,96% (yoy). Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, meski mengalami perlambatan, OJK menegaskan bahwa kinerja intermediasi perbankan masih berada dalam tren positif dengan risiko yang tetap terjaga.

Ia mengatakan total penyaluran kredit perbankan telah mencapai Rp8.559 triliun. Dari sisi penggunaan, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 20,72% (yoy), menunjukkan masih kuatnya ekspansi sektor produktif. Sementara itu berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh paling tinggi sebesar 14,74% (yoy).

"Kinerja intermediasi perbankan masih tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga pada Februari 2026. Kredit tumbuh sebesar 9,37 persen secara year on year menjadi sebesar Rp8.559 triliun, meningkat dibandingkan dengan posisi Januari 2026 yang tumbuh 9,96 persen," ujarnya dalam RDKB OJK secara virtual, Senin (6/4/2026).

Kredit Tahun Depan Diprediksi Tumbuh 9-11%, Perbanas: Artinya Bank Punya Uang



Adapun dari sisi kepemilikan bank, kredit yang disalurkan bank BUMN menjadi yang paling dominan dengan pertumbuhan mencapai 12,78% (yoy).

Di sisi lain, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tetap tumbuh solid sebesar 13,18% (yoy) menjadi Rp10.102 triliun, meskipun sedikit melambat dibandingkan Januari yang tumbuh 13,48% (yoy). Pertumbuhan DPK ditopang oleh giro, deposito, dan tabungan.

Likuiditas perbankan pun masih sangat memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 121,29%, sementara alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,4%, jauh di atas ambang batas masing-masing.

Permintaan Kredit Pelaku Usaha Masih Lemas, BI: Dana Belum Cair Rp2.374,8 Triliun



Selain itu, Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 195,64%, mencerminkan kemampuan perbankan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL gross) sebesar 2,17%, serta NPL net di level 0,83%.

Dari sisi profitabilitas, industri perbankan membukukan Return on Assets (ROA) sebesar 2,37%, sementara permodalan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 25,83%.

Dian menambahkan, ketahanan perbankan yang solid ini menjadi penopang penting di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut juga tercermin dari hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan (SBPO) OJK Triwulan I 2026 yang menunjukkan indeks tetap berada di zona optimistis.

“OJK melihat kinerja perbankan tetap solid dengan risiko yang terjaga,” pungkas Dian.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 9,37 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8.559 triliun pada Februari 2026.

“Pada Februari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,37 persen (yoy),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 20,72 persen (yoy).

Sementara berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh paling tinggi, yaitu sebesar 14,74 persen (yoy).

Dari segi kepemilikan, kredit bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tumbuh tertinggi yakni sebesar 12,78 persen (yoy).

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,18 persen (yoy) menjadi Rp10.102 triliun. Giro, deposito, dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 18,56 persen, 13 persen, dan 8,12 persen (yoy).

OJK menyebut likuiditas industri perbankan tetap memadai yang tecermin pada rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 121,29 persen dan 27,4 persen. Keduanya masih berada di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Ketahanan likuiditas turut didukung oleh liquidity coverage ratio (LCR) yang berada pada level 195,64 persen.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17 persen serta NPL net sebesar 0,83 persen.

Loan at risk (LaR) tercatat sebesar 9,24 persen. Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,37 persen.

Ketahanan perbankan juga tetap kuat, tercermin dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 25,83 persen.

Berdasarkan Survei Perbankan OJK (SBPO) triwulan I-2026, kinerja perbankan pun tercatat tetap solid dengan risiko yang terjaga. Indeks keyakinan perbankan juga masih berada di zona optimistis.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Secara prospek, pertumbuhan kredit masih berpeluang berada dalam kisaran target Bank Indonesia di level 8-12 persen

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyatakan kredit perbankan berpotensi untuk tumbuh sesuai dengan target Bank Indonesia (BI), meskipun cenderung berkisar di batas bawah.

“Secara prospek, pertumbuhan kredit masih berpeluang berada dalam kisaran target Bank Indonesia di level 8-12 persen, tetapi dengan kecenderungan berada di batas bawah,” kata M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan momentum musiman selama Ramadan dan Lebaran, akselerasi belanja pemerintah, serta dukungan kebijakan likuiditas makroprudensial diharapkan dapat memberi dorongan jangka pendek bagi pertumbuhan kredit.

Namun, tanpa pemulihan yang lebih kuat di sektor riil, khususnya melalui investasi, dorongan terhadap pertumbuhan kredit akan terbatas.

“Artinya, target mungkin tercapai secara agregat, tetapi belum mencerminkan penguatan intermediasi yang berkualitas,” ujarnya.

Rizal menuturkan tantangan utama bagi sektor perbankan saat ini adalah adanya kesenjangan antara likuiditas yang cukup longgar dengan permintaan kredit yang masih lemah, di tengah peningkatan risiko kredit dan tekanan terhadap margin.

Selain itu, ia menyoroti penyaluran kredit yang masih terkonsentrasi pada sektor tertentu, sehingga belum menciptakan basis pertumbuhan yang luas.

Menurut data Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Jumat (27/3), penyaluran kredit pada Februari 2026 tumbuh 8,9 persen year-on-year (yoy), lebih rendah dibandingkan pada Januari 2026 yang sebesar 10,2 persen yoy.

Rizal mengatakan perlambatan pertumbuhan kredit tersebut mencerminkan lemahnya transmisi antara likuiditas dan permintaan riil.

Ia menjelaskan, dari sisi permintaan, para pelaku usaha masih cenderung wait and see di tengah ketidakpastian global dan tingginya cost of capital (biaya modal), sehingga ekspansi investasi dan kebutuhan modal kerja tertahan.

Ia menyatakan, rumah tangga juga belum cukup kuat menopang permintaan kredit, tercermin dari kecenderungan konsumsi yang lebih hati-hati.

Sementara dari sisi supply, perbankan memperketat seleksi penyaluran karena meningkatnya risiko, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap tekanan perekonomian global, sehingga meskipun likuiditas relatif cukup, keinginan untuk melakukan ekspansi kredit belum sepenuhnya pulih.

Ia pun menekankan pentingnya untuk memastikan likuiditas yang ada benar-benar berdampak ke sektor riil dan mendorong aktivitas ekonomi, bukan hanya tertahan di instrumen keuangan.

“Dengan demikian, perbankan perlu memperkuat kualitas intermediasi dengan memperluas pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang lebih resilient (tangguh), meningkatkan efisiensi agar pricing kredit lebih kompetitif, dan menjaga kualitas aset,” ucap Rizal.

Senada dengan M Rizal Taufikurahman, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyatakan kepada ANTARA bahwa penyaluran kredit ke depannya masih terbatas karena ketidakpastian global dan domestik yang masih tinggi.

Selain itu, perlambatan penyaluran kredit tersebut juga disebabkan karena sejumlah periode libur panjang pada triwulan I tahun ini.

“Di Februari mulai memasuki periode banyak libur sehingga hari kerja juga mulai berkurang. Kemudian, di Februari keluar warning (peringatan) MSCI serta berbagai lembaga rating (pemeringkat) yang membuat ketidakpastian meningkat,” imbuh Teuku Riefky.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan kapasitas penyaluran kredit masih longgar untuk bisa dioptimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan kredit pada Desember 2025 yang tumbuh sebesar 9,69 persen (yoy) turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,11 persen (yoy) sepanjang 2025.

Melihat kinerja itu, BI melihat peluang ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi masih sangat terbuka. Terlebih, ketersediaan likuiditas perbankan masih cukup memadai.

“Pada Januari 2026, fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) perbankan tercatat sebesar Rp2.506,47 triliun atau 22,65 persen dari plafon kredit yang tersedia dapat terus dioptimalkan sebagai pendorong pertumbuhan lebih tinggi,” jelas Destry.

Oleh sebab itu, BI mengimbau perbankan untuk terus menyesuaikan special rate guna mendorong penurunan suku bunga kredit yang lebih cepat, sehingga intermediasi berjalan semakin kuat.

“Ke depan, intermediasi pada 2026 diprakirakan tetap solid dalam kisaran 8–12 persen (yoy), sejalan dengan pertumbuhan kredit Januari 2026 yang mencapai 9,96 persen (yoy),” tambah Destry.

Dia pun menekankan pentingnya sinergi antarotoritas dalam memperkuat kontribusi sistem keuangan nasional terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi BI, bank sentral telah memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (forward looking) guna memastikan kecukupan likuiditas dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas Pemerintah.

Hingga minggu pertama Februari 2026, perbankan telah memperoleh insentif sebesar Rp427,5 triliun.

Destry juga menekankan perlunya sinergi antarlembaga dalam mendorong pertumbuhan kredit dan mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan.

Bauran kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk penguatan KLM berorientasi ke depan, diarahkan untuk menyediakan kecukupan likuiditas serta mengakselerasi penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas/

“Sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam kerangka KSSK menjadi kunci untuk membangun optimisme dan keyakinan bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan penyaluran kredit bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah di wilayah Banyumas Raya, Jawa Tengah, hingga akhir Desember 2025, didominasi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Kantor OJK Purwokerto Haramain Billady di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Selasa, mengatakan berdasarkan sebaran portofolio, porsi kredit atau pembiayaan BPR/BPRS kepada UMKM di wilayah Banyumas Raya yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara mencapai 60 persen dari total penyaluran kredit.

"Penyaluran kredit BPR/S masih didominasi kredit produktif, khususnya kredit modal kerja dengan pangsa mencapai 54 persen. Dari sisi segmen, UMKM mendominasi dengan pangsa 60 persen," katanya.

Ia mengatakan kredit tersebut tersebar di sejumlah sektor, dengan porsi terbesar pada kategori bukan lapangan usaha, perdagangan besar dan eceran, serta sektor konstruksi.

Secara umum, kata dia, kondisi sektor jasa keuangan di wilayah Banyumas Raya tetap terjaga stabil di tengah dinamika perekonomian global.

Hingga Desember 2025, lanjut dia, kinerja perbankan secara agregat menunjukkan pertumbuhan positif pada sisi aset dan dana pihak ketiga (DPK).

"OJK mencatat aset dan DPK perbankan di wilayah tersebut tumbuh masing-masing 3,67 persen dan 4,31 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, kredit tercatat relatif stabil dengan kontraksi tipis sebesar 0,04 persen (yoy)," katanya.

Ia mengatakan khusus BPR/BPRS, DPK tumbuh 0,47 persen (yoy), namun aset dan kredit masing-masing mengalami kontraksi 1,95 persen dan 2,73 persen (yoy).

Menurut dia, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) BPR/BPRS tercatat 21,97 persen, dipengaruhi normalisasi kredit restrukturisasi COVID-19.

Selain sektor perbankan, kata dia, perkembangan pasar modal di wilayah Banyumas Raya juga menunjukkan peningkatan.

"Jumlah investor saham dan reksa dana hingga Desember 2025 masing-masing tumbuh 38,20 persen dan 35,87 persen (yoy), dengan kenaikan nilai transaksi mencapai Rp2,073 triliun atau naik 98,38 persen dibandingkan periode sebelumnya," katanya.

Di sektor industri keuangan nonbank (IKNB), kata dia, lembaga keuangan mikro (LKM) mencatatkan pertumbuhan aset 5,72 persen, DPK 10,41 persen, dan kredit 18,34 persen (yoy).

Menurut dia, total pembiayaan perusahaan pembiayaan mencapai Rp4,138 triliun, dengan porsi terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi serta perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 21 persen.

"Kami akan terus memperkuat pengawasan dan sinergi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendorong pembiayaan produktif bagi UMKM di Banyumas Raya," kata Haramain.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Target debitur baru KUR 2026 di NTT sekitar 3.450 orang, khusus KUR penempatan PMI menargetkan sedikitnya 1.000 debitur

Kupang, NTT (ANTARA) - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur merencanakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 dengan kuota mencapai Rp350 miliar yang difokuskan untuk mendukung pelaku UMKM serta skema khusus bagi pekerja migran.

“Penyaluran KUR Bank NTT memang beberapa waktu lalu sempat dihentikan karena adanya kredit bermasalah yang cukup besar. Namun, pada 2026 kami sudah mendapatkan kuota KUR sebesar Rp350 miliar, di mana Rp50 miliar dialokasikan untuk pekerja migran,” kata Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus di Kupang, Sabtu.

Ia menjelaskan KUR 2026 tersebut disiapkan dengan perincian Rp100 miliar untuk KUR mikro, Rp200 miliar untuk KUR kecil dan Rp50 miliar untuk KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Target debitur baru KUR 2026 di NTT sekitar 3.450 orang, khusus KUR penempatan PMI menargetkan sedikitnya 1.000 debitur,” ujarnya.

Menurut dia, program tersebut menjadi kesempatan yang baik mengingat jumlah pekerja migran asal NTT cukup banyak.

Melalui KUR PMI, calon pekerja migran dapat memperoleh pembiayaan dengan bunga rendah, yakni sekitar 6 persen, dengan plafon hingga Rp100 juta.

“Pembiayaan ini diperlukan karena dalam persiapan menjadi pekerja migran, mereka harus mengikuti pelatihan, membayar biaya visa, tiket pesawat, serta biaya hidup sementara di negara tujuan,” katanya.

Ia menegaskan KUR bukan barang gratis, melainkan pinjaman yang harus dibayar kembali karena pada dasarnya merupakan dukungan akses permodalan berbunga rendah.

“Kalau saya istilahkan, KUR itu ibarat doping bagi pengusaha yang masih lemah supaya dibantu terlebih dahulu, dengan harapan suatu saat mereka meningkat menjadi pengusaha yang sudah kuat dan tidak memakai KUR lagi,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah memiliki anggaran terbatas, sehingga UMKM yang sudah kuat diharapkan tidak lagi memanfaatkan KUR, agar pembiayaan tersebut dapat diberikan kepada pelaku usaha lain yang masih membutuhkan.

“Tujuan akhir KUR adalah mempersiapkan UMKM agar mampu bersaing di pasar kredit komersial,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berkomitmen mendorong debitur melakukan graduasi mandiri melalui pembatasan akses KUR bagi sektor perdagangan non-ekspor setelah empat kali pinjaman serta peningkatan efisiensi usaha melalui skema bunga yang kompetitif dan terukur.

Selain itu, Bank NTT juga memberikan insentif kepada pelaku UMKM agar bertransformasi menjadi debitur graduasi yang mandiri.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat penyaluran kredit sebesar Rp1.895 triliun hingga 31 Desember 2025, meningkat 13,4% secara tahunan (year on year/YoY). Kinerja tersebut sejalan dengan pertumbuhan aset dan laba perseroan yang tetap terjaga sepanjang tahun lalu.

"Pengelolaan kualitas aset, likuiditas, dan profitabilitas Bank Mandiri kami jaga secara disiplin dan terukur sebagai fondasi utama pertumbuhan jangka panjang," ujar Direktur Utama Bank Mandiri Riduan dalam paparan publik di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, total aset Bank Mandiri meningkat 16,6% YoY menjadi Rp2.829,9 triliun, sementara laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik mencapai Rp56,3 triliun pada 2025. Perseroan menilai pertumbuhan kredit ditopang kinerja merata di seluruh segmen bisnis seiring upaya mendukung perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja.

Pada segmen UMKM, kredit tumbuh 4,88% YoY sepanjang 2025, di tengah perlambatan pertumbuhan kredit UMKM industri. Bank Mandiri menyebut pencapaian tersebut menegaskan perannya dalam mendukung sekitar 1,3 juta pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

“Kami terus mendorong pembiayaan yang selektif dan terukur di seluruh segmen, dengan fokus pada sektor produktif yang mendorong ekonomi kerakyatan dan perluasan lapangan kerja. Pendekatan ini memungkinkan Bank Mandiri menjaga momentum pertumbuhan kredit sekaligus memastikan kualitas aset tetap terjaga,” ujar Riduan.

Pertumbuhan kredit juga didukung peningkatan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp2.105,8 triliun atau tumbuh 23,9% YoY. Struktur pendanaan terjaga dengan dana murah (CASA) naik 12,6% YoY menjadi Rp1.431,4 triliun, sehingga likuiditas dinilai memadai untuk mendukung ekspansi bisnis berkelanjutan.

Di sisi digital, aplikasi Livin’ by Mandiri telah digunakan oleh 37,2 juta pengguna hingga akhir 2025 atau tumbuh 27% secara tahunan, dengan akuisisi sekitar 25 ribu pengguna per hari. Pada segmen wholesale, platform Kopra by Mandiri memperkuat layanan terintegrasi bagi nasabah korporasi dan institusi.

Penguatan profitabilitas juga ditopang diversifikasi pendapatan. Sepanjang 2025, pendapatan non-bunga meningkat 14,5% YoY menjadi Rp48,5 triliun, sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp41 triliun kepada 360 ribu pelaku UMKM. Bank Mandiri juga menyalurkan pembiayaan kepada 147 mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda pembangunan sosial dan ketahanan pangan.

Pertumbuhan kredit terutama didorong oleh penyaluran kredit ke ekosistem BUMN dan pemerintah yang tumbuh sehat sekitar 40 persen

Jakarta (ANTARA) - Direktur Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Mochamad Rizaldi menyampaikan bahwa perseroan mencatatkan total kredit secara konsolidasi sebesar Rp1.895 triliun hingga Desember 2025, atau tumbuh 13,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Ia menuturkan angka tersebut termasuk kredit bank only yang mencapai Rp1.497 triliun, meningkat 14,2 persen secara tahunan, di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan yang berada pada kisaran 9,69 persen yoy.

“Pertumbuhan kredit yang kuat tersebut terutama didorong oleh penyaluran kredit ke ekosistem BUMN dan pemerintah yang tumbuh dengan sehat sekitar 40 persen yoy,” ucap Mochamad Rizaldi di Jakarta, Kamis.

Ia menyatakan ekspansi kredit tersebut diimbangi dengan prinsip kehati-hatian yang ketat, terlihat dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang terjaga rendah di level 0,96 persen.

Kualitas aset juga membaik, tercermin dari rasio Loan at Risk (LAR) yang turun sebesar 0,76 persen yoy menjadi 6,05 persen.

Selain itu, disiplin manajemen risiko perseroan turut menjaga biaya kredit atau Cost of Credit (CoC) bank only berada di level optimal sebesar 0,34 persen pada 2025.

Bank Mandiri juga menyiapkan pencadangan yang kuat dengan NPL coverage ratio di level 253 persen untuk mengantisipasi potensi risiko.

Rizaldi menyampaikan pertumbuhan kredit tersebar dengan baik dan tidak hanya terkonsentrasi pada satu daerah tertentu, bahkan mengakomodasi para pelaku UMKM hingga ke pulau terluar Indonesia.

“Di saat pertumbuhan kredit (pelaku usaha) UMKM, mikro dan individu cenderung tertekan di berbagai daerah, Bank Mandiri secara konsisten mendorong pertumbuhan yang positif,” ujarnya.

Ia mengatakan penyaluran kredit yang merata tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi kerakyatan di seluruh daerah serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pihaknya pun berkomitmen untuk terus mendampingi para pelaku usaha di Indonesia, terutama UMKM, melalui pembiayaan, pendampingan, serta penguatan akses ekosistem agar dapat tumbuh berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Terkait proyeksi pertumbuhan kinerja perseroan sepanjang 2026, Rizaldi menyatakan perseroan menargetkan pertumbuhan kredit tetap berada di atas rata-rata industri dan sejalan dengan proyeksi regulator.

Ia menuturkan strategi penyaluran kredit akan difokuskan pada penguatan pembiayaan usaha produktif, khususnya UMKM, dan sektor bernilai tambah seperti industri pengolahan manufaktur, infrastruktur, energi, serta perdagangan dan jasa.

“Baik segmen wholesale maupun retail akan menjadi pendorong pertumbuhan melalui pengelolaan portfolio mix (campuran portofolio) untuk perluasan ekosistem secara optimal,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program pembiayaan tersebut menjadi solusi permodalan bagi petani dalam menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.

Manfaat KUR BRI dirasakan langsung oleh Syiro Judin Abbas, Ketua Kelompok Tani Maju Rorotan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Syiro telah menekuni usaha pertanian padi sawah sejak lama dan saat ini mengelola lahan seluas kurang lebih 2,5 hektare. Setelah menempuh pendidikan di Jawa Timur, ia kembali ke Jakarta untuk melanjutkan usaha pertanian sekaligus beternak kambing.

Pada tahap awal pengembangan usaha, keterbatasan permodalan menjadi tantangan utama. Kondisi tersebut membuat petani kerap bergantung pada tengkulak atau bakul setempat, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah, termasuk dalam penentuan harga gabah.

Perubahan mulai dirasakan setelah Syiro memperoleh informasi mengenai program KUR dari penyuluh pertanian setempat. Sejak memanfaatkan KUR BRI, usaha pertaniannya dapat berkembang secara bertahap dan berkelanjutan. Selama lebih dari tiga tahun, KUR dimanfaatkan secara rutin pada setiap musim tanam.

Seiring meningkatnya kapasitas usaha, plafon pembiayaan yang diterima pun terus berkembang, mulai dari Rp8 juta hingga mencapai Rp20 juta. Pembiayaan tersebut dimanfaatkan sepenuhnya sebagai modal usaha pertanian, mulai dari pengolahan lahan, pengadaan benih dan pupuk, hingga perawatan tanaman.

Keberadaan KUR menjadi sangat krusial, terutama ketika petani menghadapi risiko serangan hama dan penyakit tanaman di tengah keterbatasan kondisi keuangan. Dengan dukungan permodalan yang memadai, kebutuhan produksi dapat tetap terpenuhi sehingga hasil panen dapat terjaga secara optimal.

Dari hasil pertanian tersebut, Syiro mampu menghidupi keluarganya yang terdiri dari seorang istri dan tiga anak, termasuk mendukung pendidikan salah satu anaknya yang saat ini tengah menempuh pendidikan di pesantren. Hal ini mencerminkan peran KUR BRI yang tidak hanya menjaga keberlanjutan usaha, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga petani.

Di sisi lain, keberadaan KUR dinilai memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian petani, seiring dengan dukungan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga hasil panen, termasuk melalui penyerapan gabah oleh Bulog. Ke depan, peningkatan produktivitas pertanian menjadi kunci agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa KUR merupakan instrumen strategis BRI dalam mendukung sektor usaha mikro dan sektor produktif, termasuk pertanian.

“Melalui KUR, BRI berupaya menghadirkan pembiayaan yang mudah diakses, tepat sasaran, serta berkelanjutan. BRI tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas usaha agar pelaku UMKM, termasuk petani, dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Hery Gunardi.

Hery menambahkan bahwa BRI terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kelompok tani, hingga penyuluh pertanian, guna memastikan penyaluran KUR memberikan dampak ekonomi yang nyata.

Secara kinerja, sepanjang tahun 2025 BRI mencatat penyaluran KUR sebesar Rp178,08 triliun kepada sekitar 3,8 juta debitur di seluruh Indonesia. Lebih dari 60% penyaluran KUR tersebut dialokasikan ke sektor produksi, dengan porsi sektor produksi mencapai 64,49% dari total penyaluran.

Sektor pertanian menjadi kontributor utama penyaluran KUR BRI dengan nilai pembiayaan mencapai Rp80,09 triliun atau setara 44,97% dari total KUR BRI sepanjang 2025. Capaian tersebut merefleksikan komitmen BRI dalam memperkuat sektor riil sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan.

Hingga akhir Desember 2025, sekitar 18 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara kumulatif, sejak 2015 hingga akhir 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.435 triliun kepada sekitar 46,4 juta penerima.

Melalui penyaluran KUR yang dilakukan secara prudent, transparan, dan akuntabel, BRI optimistis dapat terus berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kupang, NTT (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp2,75 triliun untuk 64.853 debitur hingga akhir Desember 2025.

“Sampai dengan 30 Desember 2025, penyaluran KUR di NTT sebesar Rp2,75 triliun atau 94,5 persen dari target 2025,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, Jumat.

Ia menjelaskan target penyaluran KUR NTT pada 2025 sebesar Rp2,91 triliun untuk 27.828 debitur. Realisasinya telah mencapai 132,24 persen dari target jumlah debitur atau meningkat lebih dari dua kali lipat.

Untuk KUR Mikro (basis konvensional), lanjut dia, target sebesar Rp2,17 triliun bagi 22.620 debitur telah terealisasi Rp2,04 triliun (94 persen) kepada 61.176 debitur. Adapun target penyaluran KUR dengan skema syariah sebesar Rp62,22 miliar untuk 3.080 debitur.

“BRI menjadi bank penyalur terbesar dengan nilai Rp2,25 triliun untuk 59.366 debitur,” ujarnya.

Ia menyebut penyaluran berdasarkan sektor masih didominasi perdagangan besar dan eceran sebesar 52,58 persen. Karena itu, untuk selanjutnya diperlukan upaya bersama agar penyaluran lebih merata pada sektor lain, terutama bidang perikanan yang baru mencapai 2,54 persen.

Secara wilayah, Kota Kupang menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar senilai Rp296,24 miliar untuk 3.770 debitur, disusul Kabupaten Sikka sebesar Rp195,97 miliar untuk 5.127 debitur, sedangkan penyaluran terendah berada di Kabupaten Malaka Rp16,10 miliar (105 debitur) dan Kabupaten Sabu Raijua Rp5,07 miliar (134 debitur).

Sementara itu, total penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) per 30 Desember 2025 tercatat sebesar Rp354,68 miliar atau tumbuh 12 persen (yoy) untuk 59.187 debitur atau naik 1,68 persen (yoy).

“PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi penyalur terbesar dengan nilai Rp338,69 miliar untuk 67.397 debitur yang didominasi skema kelompok,” kata adi.

Menurut wilayah, penyaluran terbesar UMi berada di Kabupaten Manggarai dengan total Rp36,60 miliar untuk 6.915 debitur.

“Sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi penyaluran dengan porsi 97,64 persen dari total penyaluran,” katanya.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2026