Bisnis.com, CIREBON — Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital di wilayah Ciayumajakuning terus menguat.

Hal itu tercermin dari lonjakan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang mencapai Rp3,58 triliun sepanjang Januari-Februari 2026 dengan volume transaksi sebanyak 41,88 juta kali.

Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon menunjukkan, penggunaan QRIS semakin meluas di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha.

Tidak hanya digunakan untuk transaksi bernilai kecil, QRIS kini mulai dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan transaksi dengan nominal yang lebih besar.

Kepala Perwakilan BI Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan tren tersebut menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital yang dinilai praktis, aman, dan efisien.

"Tren ini menunjukkan penggunaan QRIS semakin luas dan mulai menjadi pilihan utama dalam bertransaksi, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha," ujar Rengganis saat pertemuan dengan Perwakilan Bisnis Indonesia Jawa Barat di Kantor Perwakilan BI Cirebon, Kota Cirebon, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, pertumbuhan transaksi digital yang konsisten mencerminkan perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan pembayaran.

Digitalisasi transaksi kini tidak lagi menjadi kebutuhan kelompok tertentu, melainkan telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.

Peningkatan penggunaan QRIS tidak hanya terlihat dari sisi jumlah transaksi, tetapi juga dari nilai transaksi yang terus meningkat setiap bulan.

Transaksi Digital Bertumbuh

Berdasarkan catatan BI Cirebon, nominal transaksi yang sebelumnya berada di kisaran Rp515 miliar per bulan terus mengalami kenaikan.

Pada Januari 2026, nilai transaksi QRIS mencapai Rp1,77 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp1,80 triliun pada Februari 2026.

Kenaikan tersebut menunjukkan masyarakat semakin percaya menggunakan pembayaran digital untuk berbagai kebutuhan konsumsi, mulai dari transaksi harian hingga pembayaran dengan nominal yang lebih besar.

Rengganis menilai perkembangan itu menjadi sinyal positif bagi penguatan ekosistem ekonomi digital di wilayah Ciayumajakuning yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

"Ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. QRIS kini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan harian, tetapi juga untuk transaksi yang lebih luas," katanya.

Secara wilayah, Kota Cirebon masih menjadi kontributor terbesar penggunaan QRIS di kawasan Ciayumajakuning. Pangsa transaksi dari daerah tersebut mencapai 54,14% dari total volume transaksi.

Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Indramayu dengan kontribusi 18,52%, disusul Kabupaten Majalengka 9,79%, Kabupaten Kuningan 9,44%, dan Kabupaten Cirebon sebesar 7,11%.

Menurut BI, dominasi Kota Cirebon tidak terlepas dari perannya sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Ciayumajakuning.

Tingginya aktivitas ekonomi, jumlah pelaku usaha, serta dukungan infrastruktur digital yang relatif lebih siap menjadi faktor pendorong tingginya penggunaan QRIS.

Selain itu, tingkat literasi keuangan masyarakat yang terus meningkat turut mempercepat adopsi pembayaran digital di wilayah tersebut.

"Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, Kota Cirebon memiliki ekosistem digital yang lebih matang. Hal ini mempercepat penetrasi QRIS dibandingkan daerah lainnya," ujar Rengganis.

Bank Indonesia menilai meningkatnya penggunaan QRIS juga berkontribusi terhadap perluasan inklusi keuangan di daerah.

Melalui sistem pembayaran digital, masyarakat dan pelaku usaha memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan formal.

Karena itu, BI bersama pemerintah daerah terus mendorong perluasan penggunaan QRIS, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Berbagai upaya dilakukan melalui edukasi, peningkatan literasi keuangan digital, serta perluasan akseptasi merchant QRIS di seluruh wilayah Ciayumajakuning.

Ke depan, BI Cirebon juga akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat digitalisasi ekonomi daerah, termasuk mendorong integrasi QRIS pada berbagai layanan publik dan sektor perdagangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perluasan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di China dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem transaksi lintas negara yang aman, cepat, dan transparan. QRIS sendiri merupakan standar kode QR nasional Indonesia yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui berbagai aplikasi uang elektronik.

Direktur Technology Product and Operation sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Finance Risk and Management Finnet Indonesia (Finpay), Apep Noormansyah, mengatakan integrasi sistem pembayaran ini memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi di berbagai merchant di China menggunakan aplikasi pembayaran domestik yang telah terhubung dengan layanan QRIS.

“Kehadiran QRIS di China sekaligus menunjukkan kesiapan infrastruktur digital nasional dalam mendukung konektivitas sistem pembayaran regional yang semakin terintegrasi di era ekonomi digital global,” ujar Apep dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Implementasi QRIS antarnegara untuk Republik Rakyat China (RRC) diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) di sela peresmian Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).

Melalui keterhubungan QRIS dan QR China, masyarakat kini dapat melakukan transaksi secara lebih mudah hanya dengan menggunakan telepon genggam untuk memindai kode QR. Kolaborasi sistem pembayaran kedua negara ini juga didorong tingginya nilai perdagangan Indonesia dan China yang mencapai 18 miliar dolar AS atau setara dengan Rp293 triliun.

Apep menilai langkah tersebut membuka kemudahan bagi masyarakat Indonesia di China, baik wisatawan maupun pelaku bisnis, untuk melakukan transaksi secara instan tanpa perlu menukarkan uang tunai atau menggunakan metode pembayaran konvensional yang lebih rumit.

Sementara itu, secara terpisah, Head of Office & Asset Management PT Finnet Indonesia, Andi Syahputra, menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada sektor Pendidikan Berkualitas (Quality Education), melalui pemanfaatan teknologi guna mendukung akses belajar, pembinaan, dan pengembangan keterampilan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan berupa 20 unit laptop dan enam unit televisi kepada dua yayasan sosial, yakni Yayasan Rumah Piatu Muslimin dan Yayasan Rumah Kebaikan Abadi.

Melalui program tersebut, Finnet menyalurkan perangkat yang masih dalam kondisi layak pakai sebagai bentuk reuse sekaligus tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Andi, perangkat tersebut sebelumnya merupakan fasilitas kerja perusahaan yang sudah tidak lagi digunakan untuk operasional, namun masih memiliki nilai guna dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembinaan di lingkungan yayasan.

“Melalui program ini, kami juga ingin mendorong terciptanya nilai keberlanjutan dan kepedulian sosial melalui pemanfaatan fasilitas yang masih layak guna,” ujarnya.

Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi di luar negeri, sekaligus membuka peluang bagi merchant menerima transaksi dari turis mancanegara..,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memfasilitasi nasabah asal Indonesia untuk bertransaksi di China menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Cross Border atau QRIS lintas negara melalui aplikasi myBCA dan BCA mobile.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyatakan, fitur tersebut merupakan wujud dukungan pihaknya terhadap berbagai inovasi sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, termasuk QRIS Cross Border.

“Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi di luar negeri, sekaligus membuka peluang bagi merchant menerima transaksi dari turis mancanegara serta memperkuat konektivitas ekonomi dan pariwisata antara Indonesia dan China,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, hingga kuartal I 2026, total frekuensi transaksi QRIS lintas batas yang diproses pihaknya meningkat 355 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), sedangkan nilai transaksi tercatat meningkat 318 persen yoy.

Implementasi QRIS Cross Border Indonesia–China merupakan inovasi strategis yang diinisiasi Bank Indonesia untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran regional, sekaligus memperluas penggunaan transaksi berbasis mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT).

Melalui skema tersebut, masyarakat dapat bertransaksi di luar negeri tanpa perlu menukarkan uang tunai. Langkah tersebut juga mampu meminimalkan risiko volatilitas nilai tukar serta mendorong arus perdagangan dan investasi lebih efisien antarnegara.

Saat ini, layanan QRIS lintas negara tersebut sudah dapat digunakan masyarakat Indonesia untuk bertransaksi di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, serta China.

Para turis dari enam negara tersebut juga dapat menggunakan sistem pembayaran melalui QR Code di Indonesia, dengan cara memindai kode QR dari mesin EDC BCA.

“Melalui dukungan terhadap implementasi QRIS Cross Border, BCA berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi pembayaran digital yang relevan dengan kebutuhan nasabah dan mendukung penguatan ekosistem transaksi digital lintas negara,” kata Hendra Lembong.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Peluncuran QRIS di China diyakini mampu mempermudah transaksi dan mendorong efisiensi pembiayaan negara. Kendati begitu, manfaatnya baru akan optimal jika sejumlah risiko dapat dikelola dengan baik.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyampaikan, implementasi QRIS antarnegara Indonesia–China sangat strategis lantaran menunjukkan bahwa standar pembayaran Indonesia kini mulai jadi jaringan pembayaran global.

“Ini menunjukkan bahwa standar pembayaran nasional Indonesia tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi mulai menjadi bagian dari jaringan pembayaran global,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (3/5/2026).

Josua menambahkan, langkah ini memperkuat kedaulatan sistem pembayaran. Pasalnya, transaksi warga Indonesia di China maupun sebaliknya dapat dilakukan melalui kanal yang terhubung dengan standar Indonesia dan diawasi otoritas masing-masing.

Sistem ini juga diarahkan untuk memakai mata uang lokal sehingga ketergantungan pada dolar AS, kartu asing, penukaran uang tunai, dan biaya konversi dapat berkurang.

Selain itu, lanjut dia, Bank Indonesia (BI) telah menegaskan bahwa kerja sama dengan bank sentral China, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan industri kedua negara ditujukan untuk membuat pembayaran lebih lancar, efisien, dan inklusif, sekaligus mendukung perdagangan, pariwisata, dan investasi kedua negara.

Hal ini sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang menempatkan perluasan QRIS antarnegara sebagai bagian dari agenda menjaga kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital lintas negara.

Namun, Josua menyebut bahwa manfaat tersebut hanya akan optimal jika BI dan industri mampu mengelola risikonya secara ketat. Dia menuturkan, risiko utama berasal dari perbedaan aturan antarnegara, model bisnis penyedia jasa pembayaran, standar teknis kode QR, struktur biaya, pertukaran data, keamanan transaksi, pelindungan konsumen, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Mengingat China memiliki ekosistem pembayaran digital yang sangat besar, Josua menilai bahwa Indonesia juga perlu memastikan hubungan kerja sama tetap seimbang, tidak menimbulkan ketergantungan baru, dan tidak mengurangi kendali Indonesia atas data, standar, pengawasan, serta penyelesaian transaksi.

Menurutnya, industri perlu memperkuat keamanan siber, kesiapan sistem, mekanisme pengaduan, pemantauan transaksi mencurigakan, dan kejelasan kurs yang digunakan agar masyarakat merasa aman.

“Jadi, QRIS Indonesia-China bukan hanya inovasi pembayaran, tetapi juga ujian tata kelola. Semakin besar keterhubungan lintas negara, semakin penting disiplin pengawasan, keamanan, dan perlindungan kepentingan nasional,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia mengumumkan tengah memperkuat infrastruktur sistem pembayaran digital melalui pengembangan layanan baru Bank Indonesia Fast Payment alias new BI-Fast. Secara pararel, BI juga memperluas konektivitas pembayaran lintas negara.

Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI menyebut kinerja transaksi pada sistem BI-Fast menunjukkan pertumbuhan signifikan pada awal tahun ini. Pada triwulan I 2026, volume transaksi BI-Fast mencapai 1,4 miliar transaksi atau meningkat sekitar 31% secara year on year. Sementara rata-rata transaksi harian meningkat menjadi 15,6 juta transaksi dari 14,8 juta transaksi pada triwulan sebelumnya.

Dari sisi nilai, nominal transaksi BI-Fast tercatat mencapai Rp3.519 triliun atau tumbuh 28,35% secara year on year. Untuk meningkatkan layanan transaksi nasabah ritel yang dikenai biaya Rp2.500 itu, Bank Indonesia menyatakan pengembangan new BI-Fast. Penyempurnaan ini merupakan bagian dari implementasi roadmap Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

Sistem baru ini dirancang dengan standar teknis, bisnis, dan tata kelola yang lebih terintegrasi guna memastikan interoperabilitas serta efisiensi jangka panjang.

Selain itu, platform baru tersebut juga dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan volume transaksi di masa depan serta memperkuat manajemen risiko.

"New BI-Fast ini memang dirancang untuk mampu mengantisipasi lonjakan transaksi di masa depan dan juga manajemen risiko yang semakin resilient terutama untuk mencegah risiko fraud maupun cyber," katanya dikutip Kamis (23/4/2026).

Dorong Pembayaran Lintas Negara

Disebutkan juga, pengembangan new BI-Fast juga dilengkapi fitur pembayaran lintas negara atau cross-border retail payment melalui skema Project Nexus, yang memungkinkan transaksi instan antarnegara anggota.

Negara yang tergabung dalam skema ini antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan India, sementara Uni Eropa saat ini berstatus sebagai pengamat.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga mempercepat implementasi pembayaran lintas negara berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Terbaru yakni dengan Cina. Implementasi ini melanjutkan peluncuran kerja sama serupa dengan Korea Selatan pada 1 April 2026.

Uji coba kerja sama pembayaran Indonesia–Cina menunjukkan respons pasar yang kuat. Dalam tahap sandboxing, volume transaksi tercatat mencapai 1,64 juta transaksi dengan nilai nominal sekitar Rp556 miliar.

Saat ini, uji coba tersebut melibatkan 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Dari pihak Tiongkok, terdapat 19 penyelenggara yang berpartisipasi.

Bank Indonesia menilai kesiapan implementasi kerja sama tersebut telah terpenuhi, baik dari sisi teknis maupun bisnis. "Jadi pada dasarnya baik dari aspek teknis maupun aspek bisnis ini (QRIS Indonesia -Cina) sudah siap untuk diimplementasikan. Jadi nanti istilahnya tanggal 30 kita akan gunting pita," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengungkapkan bahwa sebentar lagi wisatawan asal Jepang dapat bertransaksi di Indonesia (inbound) menggunakan kode QR (QR code) sebagai bagian dari kerja sama QRIS antarkedua negara.

Ia menyatakan, pihaknya telah mendapatkan izin dari otoritas keuangan Jepang, Financial Services Agency (FSA) of Japan, untuk mengimplementasikan praktik Indonesia inbound tersebut.

“Sebentar lagi akan ada Indonesia inbound di mana izinnya sudah diberikan oleh FSA dari Jepang,” kata Filianingsih Hendarta saat memberikan sambutan secara daring dalam “Peluncuran Industry Consultative Paper: Pendekatan Kerangka Klasifikasi sebagai Fondasi Pengaturan Aset Keuangan Digital di Indonesia” di Jakarta, Rabu.

Indonesia dan Jepang resmi memulai kerja sama QRIS cross border sejak 17 Agustus 2025 berkat kolaborasi antara BI dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan para anggotanya, Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) of Japan, Payment Japan Association (PJA), Netstars, serta berbagai lembaga lainnya.

Selain wisatawan Jepang, Filianingsih menuturkan bahwa sistem pembayaran menggunakan QR code tersebut juga akan segera dikembangkan bagi turis asal Korea Selatan.

Indonesia dan Korea Selatan meresmikan kerja sama QRIS lintas negara pada 1 April lalu yang merupakan hasil sinergi antara BI, Bank of Korea, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Korea Financial Telecommunications & Clearings Institute (KFTC), serta sejumlah lembaga keuangan lainnya.

Sementara itu, praktik Indonesia outbound, atau wisatawan Indonesia dapat berbelanja di luar negeri menggunakan QRIS, sudah lebih dahulu berjalan di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Saat ini BI juga tengah berupaya untuk memperluas penggunaan QRIS ke sejumlah negara Asia lainnya, salah satunya China.

Penggunaan QRIS cross border pun semakin memperkuat ekspansi layanan keuangan digital tersebut yang kini tercatat sudah memiliki 60,77 juta pengguna per Februari 2026.

“Ekspansi QRIS hingga Februari 2026 telah menjangkau lebih dari 60 juta pengguna, 43 juta merchant, dan 3,72 miliar (volume) transaksi,” imbuh Filianingsih.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Honest Financial Technologies (Honest Card) meluncurkan fitur pembayaran QRIS MPM (Merchant Presented Mode) dalam penggunaan kartu kredit untuk transaksi sehari-hari.

Director of Operations Honest Panji Puntadewa menegaskan peluncuran itu adalah misi Honest Card untuk menghadirkan akses kredit yang lebih mudah dijangkau, lebih transparan, dan relevan bagi sektor-sektor masyarakat yang saat ini masih mengalami kesulitan.

“Nah, dan saya rasa juga kita semua aware bahwa saat ini QRIS adalah salah satu metode pembayaran yang sudah sangat luas dipakai di Indonesia,” katanya dalam Media Gathering Launching Honest QRIS di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Panji turut menekankan bahwa inovasi QRIS ini tidak dimaksudkan untuk mengubah cara masyarakat bertransaksi, karena QRIS sudah awam dan sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan Honest meluncurkan fitur QRIS ini, berarti ada pilihan, tambahan pilihan bagi masyarakat saat bertransaksi menggunakan QRIS. Salah satu misi Honest lain adalah bagaimana bisa mendukung pembentukan pola untuk kredit yang sehat, yang bertanggung jawab, yang aman,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Co-Founder Honest dan President Commissioner Will Ongkowidjaja berharap dengan Honest QRIS MPM, pengguna tetap scan QRIS yang sama, tetapi sumber dananya berasal dari limit kartu kredit, bukan saldo tabungan.

Will melanjutkan, dengan memanfaatkan jangkauan luas lebih dari 43,06 juta merchant QRIS di seluruh Indonesia, limit kartu kredit Honest kini dapat digunakan di lebih banyak titik transaksi. Mulai dari pusat perbelanjaan hingga pelaku UMKM di berbagai pelosok negeri.

“Selain memperluas penerimaan, Honest QRIS MPM juga memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan pengguna. Seluruh transaksi QRIS tercatat dalam satu tagihan bulanan yang transparan,” katanya.

Dengan demikian, imbuhnya, fitur anyar ini dapat memudahkan pengguna memantau dan mengelola pengeluaran harian tanpa harus tersebar di berbagai rekening atau e-wallet.

“Melalui Honest QRIS MPM, kami ingin membantu pengguna mengelola pengeluaran sehari-hari dengan lebih terstruktur dan terkontrol,” jelas Will.

Bisnis.com, DENPASAR – Masyarakat Bali diminta waspada terhadap aksi penipuan digital yang meminta data pribadi dengan modus promosi QRIS.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan dalam festival Imlek di Kota Denpasar, jika ada promosi digital menggunakan QRIS, dan setelah di-scan ternyata muncul permintaan isi data NIK, OTP, PIN atau data kartu.

“QRIS tidak pernah meminta data pribadi yang sensitif. Kalau diminta, stop dulu,” jelas Erwin dikutip dari keterangan pers, Rabu (25/2/2026).

Menurut Erwin, semakin banyak promosi melalui platform digital, masyarakat harus semakin berhati-hati dan memilah transaksi keuangan.

Dalam momentum Imlek, Erwin juga menjelaskan digitalisasi juga diperluas kepada pelaku UMKM yang berada di lokasi festival melalui pendampingan dan edukasi penggunaan QRIS, dengan memberikan pengalaman langsung cara pembayaran yang praktis, cepat, dan aman.

Masyarakat dan pelaku usaha UMKM diajak untuk merasakan langsung kemudahan transaksi non-tunai, sekaligus memahami manfaat efisiensi biaya dan transparansi dalam pembayaran modern sehari-hari.

Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat adopsi QRIS di ruang publik sekaligus mendorong kebiasaan transaksi yang aman dan bertanggung jawab.

"Kolaborasi ini menjadi bukti nyata harmonisasi antara digitalisasi dan pelestarian budaya dalam perayaan hari besar keagamaan dan keberagaman umat di Bali," kata Erwin.

Selain itu, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mempersiapkan readiness merchant kuliner menuju QRIS Jelajah Indonesia 2026.

Ke depan, model kolaborasi berbasis budaya dan komunitas ini diharapkan dapat diperluas untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat serta memperkuat ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Bali.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono memaparkan sejumlah capaian diplomasi ekonomi Indonesia, mulai dari perluasan sistem pembayaran digital lintas negara hingga dukungan terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu disampaikan dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar pada Rabu (14/1/2026).

Sugiono menyampaikan bahwa untuk mengurangi kerentanan ekonomi yang bersifat sistemik, Indonesia terus memperkuat inklusi keuangan melalui mekanisme inovatif seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Melalui upaya diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri, sistem pembayaran tersebut telah memfasilitasi transaksi lintas batas di sejumlah negara, antara lain Thailand, Malaysia, China, dan Jepang.

“Berkat upaya diplomasi kita, QRIS telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara, seperti Thailand, Malaysia, China, dan Jepang. Dan kementerian luar negeri berkomitmen penuh untuk terus mendukung agenda-agenda ini,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri berkomitmen penuh mendukung agenda penguatan ekonomi nasional tersebut. Sepanjang 2025, Indonesia telah menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penyelesaian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa serta Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Mauritius.

Sugiono menambahkan bahwa Indonesia juga memastikan implementasi peningkatan kerja sama perdagangan melalui ASEAN–China Free Trade Agreement (ACFTA) 3.0 dan Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Di saat yang sama, pemerintah mendorong pembukaan peluang kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru, khususnya di kawasan Afrika, seperti Rwanda.

Menurutnya, diversifikasi mitra dagang tersebut dilakukan dengan kesadaran untuk mengurangi risiko atau derisking dari gejolak serta perlambatan ekonomi yang tengah dihadapi mitra-mitra tradisional. Langkah serupa juga tercermin dari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS.

Di samping itu, diplomasi ekonomi diarahkan untuk mendukung pengembangan industri nasional berkelas dunia melalui peningkatan investasi yang ditopang oleh kemudahan berusaha (ease of doing business).

Di luar aspek ekonomi, Sugiono menekankan bahwa diplomasi Indonesia juga dijalankan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. Dalam konteks tersebut, diplomasi turut menopang pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Dia menjelaskan bahwa Indonesia telah menggalang kerja sama dengan School Meals Coalition, berbagai badan internasional, serta negara-negara mitra. Keberhasilan Indonesia dalam menyediakan makanan bagi lebih dari 55 juta anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui disebut mulai menjadi referensi di tingkat global.

“Guna menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis. Indonesia telah menggalang kerjasama dengan School Meals Coalition, badan-badan dunia terkait, serta negara-negara mitra,” ucapnya.

Sugiono menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan mencerminkan kesadaran politik bahwa pembangunan manusia merupakan tumpuan utama kekuatan nasional Indonesia.

“Dan lebih dari sekadar kebijakan sosial, program makan bergizi gratis adalah kesadaran politik bahwa pembangunan manusia menjadi tumpuan kekuatan nasional Indonesia,” pungkas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Masifnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi sehari-hari memunculkan salah kaprah di tengah masyarakat.

Secara prinsip, QRIS hanyalah cara bayar, bukan mata uang. Hal ini telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi yang mengatur transaksi keuangan di Indonesia.

Kewajiban menggunakan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 23 ayat (1) menegaskan:

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah,” dikutip pada Senin (22/12/2025).

Dalam undang-undang tersebut, rupiah didefinisikan sebagai rupiah kertas dan rupiah logam yang diedarkan oleh otoritas moneter.

Seiring perkembangan teknologi, sistem pembayaran juga berkembang ke arah digital. Bank Indonesia kemudian mengatur uang elektronik melalui Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/2018, yang mendefinisikan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran berbasis nilai uang yang disimpan secara elektronik, baik pada server maupun cip.

Sebagai bagian dari kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway), Bank Indonesia menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk Pembayaran.

Melalui QRIS, sumber dana pembayaran dapat berasal dari:

• simpanan rekening,

• kartu debit,

• kartu kredit, atau

• uang elektronik berbasis server.

Dengan adanya QRIS, masyarakat memiliki dua pilihan saat bertransaksi: tunai atau nontunai. Namun, keduanya setara selama menggunakan rupiah.

Yang perlu digarisbawahi, tidak ada dasar hukum bagi pelaku usaha untuk menolak pembayaran tunai. Penolakan rupiah secara tunai hanya dibenarkan apabila terdapat keraguan atas keaslian uang.

UU Mata Uang memberikan sanksi tegas bagi pihak yang menolak pembayaran rupiah tanpa alasan yang sah. Pasal 33 ayat (2) menyebutkan:

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/ atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.”

Dengan demikian, menolak pembayaran rupiah termasuk uang tunai merupakan perbuatan melawan hukum. (Angela Keraf)

Bisnis.com,MALANG — Volume transaksi QRIS di Malang Raya, yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kab. Malang, pada Oktober 2025 berjumlah 17,25 juta didominasi merchant usaha mikro

Deputi Kepaa Perwakilan Bank Indonesia Malang Dedy Prasetyo mengatakan usaha mikro mendominasi merchant QRIS di Malang Raya dengan jumlah mencapai 3,3 juta (67%).

“Transaksi QRIS meningkat 92,2% (yoy) di semua segmen, didominasi merchant usaha mikro,” ucapnya .pada Talk Show “Peran Media dalam Mendongkrak UMKM Naik Kelas” pada Pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke-59 PWI Jatim di Malang, Jumat (28/11/2025).

Sementara itu, untuk mengenalkan fitur terbaru QRIS tersebut kepada warga Malang Raya.MALANG—Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang menyelenggarakan kegiatan QRIS Tap Festival (QTF) 2025 pada 28 – 30 November 2025, bertempat di area wisataKayutangan Heritage-Kota Malang, dan moda transportasi Bis Trans Jatim koridor Malang Raya

Deputi Kepala Perwakilan BI Malang, Dedy Prasetyo,mengatakan QTF 2025 merupakan kampanye QRISyang bertujuan mengenalkan fitur terbaru QRIS, yaitu QRIS Tap kepada masyarakat Malang Raya.

“Inovasi terbaru dalam sistem pembayaran Indonesia tersebut yang menggabungkan standar QRIS dengan teknologi NFC [Near Field Communication],” katanya.

Tujuan utamanya, kata dia, yakni menghadirkan metode pembayaran contactless yang lebih cepat, efisien, interoperabel, dan sesuai preferensi masyarakat.

Menurutnya, QRIS TAP adalah bentuk evolusi QRIS yang memungkinkan pembayaran cukup dengan tap ponsel (NFC) tanpa perlu scan QR.

Terdapat 2 (dua) kegiatan pada rangkaian QTF 2025, yaituKegiatan yangbersinergi dan kolaborasi bersama PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., PT Bank Negara Indonesia, Tbk., dan PT Bank Mandiri, Tbk. akan diselenggarakan pada28 November 2025 pukul 14.00-20.00 WIB sampai dengan tanggal 29 & 30 November 2025 pukul 10.00-20.00 WIB bertempat di Kawasan Wisata Kayutangan Heritage Kota Malang.

Kegiatan tersebut, kata Dedy, merupakan kegiatan QRIS Tap Experience di loket tiket masuk dan UMKM yang bersedia bersinergi. Dengan tap QRIS senilai Rp1 bisa mendapatkan tiket masuk, dan mendapatkan voucher potongan harga senilai Rp25.000- serta kupon undian berhadiah.

Sedangkan Tap QRIS n Go : Bis Trans Jatim, kata dia, bersinergi dengan Dinas Perhubungan Provinsi jawa Timur serta PT BPD Jatim Tbk., dan PT Bank Central Asia, Tbk. dalam bentuk QRIS Tap Experience pada moda transportasi Bis Trans Jatim koridor Malang Raya pada 28 – 30 November 2025 dengan waktu sesuai jam operasional bis Trans Jatim.

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan QRIS Tap Experience di bis Trans Jatim koridor Malang Raya. Melalui tap QRIS senilai Rp1,- bisa menikmati layanan bis Trans Jatim ke wilayah Malang Raya.

“QTF 2025 akan ditutup dengan acara pengundian doorprize dan edukasi kebijakan sistem pembayaran nontunai Bank Indonesia kepada warga Kayutangan dan sekitarnya,” ucapnya.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi memamerkan sejumlah warisan pemerintahannya berupa pembangunan infrastruktur saat pidato di Bloomberg New Economy Forum 2025 di Singapura.

Jokowi berkata saat pertama kali menjadi presiden, ia mencari cara membangun ekonomi yang kuat untuk 280 juta penduduk Indonesia.

"Kami tahu tidak ada jalan pintas. Itulah sebabnya kami fokus pada hal-hal mendasar, membangun jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan jaringan digital karena tanpa infrastruktur yang kuat, ekonomi tidak akan bisa tumbuh," kata Jokowi pada Bloomberg New Economy Forum 2025 di Singapura, Jumat (21/11).

Indonesia, kata Jokowi, juga telah membangun infrastruktur digital, mulai dari membangun pusat data, meluncurkan satelit baru, memperluas jaringan digital, hingga meningkatkan konektivitas di seluruh negeri.

Di bawah pemerintahannya, Indonesia memperkenalkan regulasi yang mendorong bisnis lokal dan startup untuk berkembang.

"Hari ini, kami memiliki alasan kuat mengapa pembangunan infrastruktur dan regulasi sangat penting sebelum melangkah menuju intelligence economy," ucapnya.

Menurutnya, perekonomian Indonesia disokong dukungan pemerintah terhadap infrastruktur digital. Ia berkata sejumlah perusahaan, seperti Tokopedia, Gojek, dan Halodoc menjadi buktinya.

Jokowi juga membanggakan sistem pembayaran asli Indonesia, yaitu QRIS.

"QRIS Indonesia membuat pembayaran digital menjadi mudah dan universal. Hari ini, seorang pedagang kaki lima di desa kecil menggunakan sistem pembayaran yang sama dengan yang digunakan perusahaan besar di Jakarta," ucap Jokowi.