JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) , Perry Warjiyo memberikan peringatan keras mengenai kondisi ekonomi global yang tengah menghadapi ketidakpastian tinggi serta ancaman perlambatan. Perry menegaskan bahwa situasi dunia saat ini sedang dalam kondisi yang tidak ideal.

Menurut Perry, kombinasi dari kebijakan tarif perdagangan, memburuknya situasi geopolitik, serta dampak berkepanjangan dari konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang memicu ketidakstabilan ini.

"Dampak konflik Timur Tengah sungguh dicermati dan waspadai tidak hanya minyak tinggi dan tingginya suku bunga AS dan aliran modal keluar dan tekanan ekonomi kita (RI)," papar Perry dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Menyikapi tekanan eksternal tersebut, Bank Indonesia mengidentifikasi tiga tantangan besar yang harus segera dihadapi oleh pemerintah dan pelaku industri di tanah air. Pertama, Resiliensi Sektor Usaha merupakan upaya membangkitkan kembali pelaku usaha serta memastikan pembiayaan pada proyek-proyek prioritas untuk menjaga stabilitas.

Jurus BI Hadapi Pelemahan Rupiah yang Sudah Tembus Rp17 Ribu per Dolar AS



Kedua, Daya Beli dan Investasi untuk memperkuat tingkat konsumsi masyarakat domestik sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi. Terakhir, Implementasi Kebijakan untuk memastikan setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat dieksekusi secara cepat dan akurat di lapangan.

Sebagai langkah konkret untuk memitigasi risiko global, Bank Indonesia meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI). Program ini merupakan bentuk sinergi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), badan pengelola investasi Danantara, serta para pelaku usaha dan investor.

Fokus utama PINISI adalah memperkuat basis ekonomi domestik melalui percepatan arus pembiayaan dan realisasi proyek strategis nasional.BI

"PINISI kita manfaatkan kita lakukan dan akan lakukan apakah program yang sudah disiapkan pemerintah. Termasuk ekosistem Danantara bisa berkembang untuk ekonomi tinggi. Bersama kita cari solusi terbaik. PINISI kita harapkan dapat melakukan interaksi baik dalam kesepakatan, pembiayaan, dan realisasi proyek," jelas Perry.

Melalui program ini, BI berharap terjalin interaksi yang lebih efektif antara penyedia modal dan sektor riil, sehingga target pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, meskipun dinamika global terus memberikan tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal keluar dari Indonesia.

IDXChannel– Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memberikan peringatan keras mengenai kondisi ekonomi global yang tengah menghadapi ketidakpastian tinggi serta ancaman perlambatan.

Perry menegaskan bahwa situasi dunia saat ini sedang dalam kondisi yang tidak ideal. Menurut Perry, kombinasi dari kebijakan tarif perdagangan, memburuknya situasi geopolitik, serta dampak berkepanjangan dari konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang memicu ketidakstabilan ini.

"Dampak konflik Timur Tengah sungguh dicermati dan waspadai tidak hanya minyak tinggi dan tingginya suku bunga AS dan aliran modal keluar dan tekanan ekonomi kita (RI)," kata Perry dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Menyikapi tekanan eksternal tersebut, Bank Indonesia mengidentifikasi tiga tantangan besar yang harus segera dihadapi oleh pemerintah dan pelaku industri di Tanah Air.

Pertama, Resiliensi Sektor Usaha merupakan upaya membangkitkan kembali pelaku usaha serta memastikan pembiayaan pada proyek-proyek prioritas untuk menjaga stabilitas.

Kedua, Daya Beli dan Investasi untuk memperkuat tingkat konsumsi masyarakat domestik sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi.

Terakhir, Implementasi Kebijakan untuk memastikan setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat dieksekusi secara cepat dan akurat di lapangan.

Sebagai langkah konkret untuk memitigasi risiko global, Bank Indonesia meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI). Program ini merupakan bentuk sinergi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), badan pengelola investasi Danantara, serta para pelaku usaha dan investor.

Fokus utama PINISI adalah memperkuat basis ekonomi domestik melalui percepatan arus pembiayaan dan realisasi proyek strategis nasional.

"PINISI kita manfaatkan kita lakukan dan akan lakukan apakah program yang sudah disiapkan pemerintah. Termasuk ekosistem Danantara bisa berkembang untuk ekonomi tinggi. Bersama kita cari solusi terbaik. PINISI kita harapkan dapat melakukan interaksi baik dalam kesepakatan, pembiayaan, dan realisasi proyek," ujar Perry.

Melalui program ini, BI berharap terjalin interaksi yang lebih efektif antara penyedia modal dan sektor riil, sehingga target pertumbuhan ekonomi tetap terjaga meskipun dinamika global terus memberikan tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal keluar dari Indonesia.

(kunthi fahmar sandy)

Ketidakpastian ekonomi global dan domestik belakangan membuat banyak orang memilih bersikap hati-hati.

Sebagian bahkan mulai menarik diri dari investasi dan beralih menyimpan uang tunai.

Tapi, benarkah langkah itu yang paling tepat? Berikut penjelasan dari perencana keuangan yang bisa dipertimbangkan.

Perencana keuangan Andi Nugroho menyebutkan dalam kondisi tidak menentu, likuiditas jadi hal utama.

"Cash is the king, alias alangkah lebih amannya bila kita memegang uang kita dalam bentuk cash," ujar Andi.

Namun, menyimpan seluruh dana dalam bentuk tunai juga bukan solusi jangka panjang karena nilainya bisa tergerus inflasi.

Menurut Andi, di tengah gejolak pasar justru bisa membuka peluang baru. Artinya, investasi tetap bisa dilakukan, tapi harus lebih hati-hati dalam memilih instrumen.

"Akan selalu ada kesempatan di setiap kekacauan," ujar Andi.

Andi menyebutkan, apabila ingin tetap melakukan investasi, maka perlu memahami profil risiko masing-masing. Pasalnya, setiap orang punya toleransi risiko berbeda.

Dari sini, investor bisa menentukan apakah cocok bermain aman atau tetap agresif.

"Yang penting banget itu tahu dulu profil risiko kita," ujar Andy.

Andi mengatakan di masa seperti ini, strategi perlu disesuaikan. Investor agresif pun disarankan mulai menambah porsi instrumen rendah risiko.

Sementara investor konservatif bisa fokus ke deposito, logam mulia, atau Surat Utang Negara.

"Perlu mengalokasikan juga di instrumen yang lebih rendah risikonya," jelas Andi.

Sementara, Perencana Keuangan Advisors Alliance Group Indonesia Dandy mengatakan perlu memastikan dana darurat aman sebelum berinvestasi di tengah kondisi saat ini.

Pasalnya, dana darurat kerap kali dianggap sepele, padahal sangat krusial. Sebab, dana darurat akan jadi penyelamat saat kondisi mendadak tanpa harus mencairkan investasi.

"Minimal sekitar 2-3 bulan pengeluaran," kata Dandy.

Sejalan dengan Andi, Dandy mengatakan di tengah kondisi market yang lagi turun sekarang, justru memberikan banyak peluang.

Namun memang tetap perlu strategi agar tidak salah timing.

"Ibaratnya lagi diskon," ujar Dandy.

Meski banyak peluang hadir, Dandy menekankan di tengah ketidakpastian waktu terbaik masuk pasar untuk menanamkan investasi sulit ditebak, sehingga strategi menjadi kunci utama.

"Tapi masuknya jangan langsung besar di awal (lump sum), lebih baik dicicil pakai metode dollar cost averaging biar risikonya lebih terjaga, karena kita juga nggak tahu kapan titik terendahnya," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com,JAKARTA — Pertumbuhan kredit perbankan pada awal 2026 menunjukkan perbaikan, tetapi belum sepenuhnya diikuti peningkatan aktivitas sektor riil. Di balik ekspansi pembiayaan yang relatif solid, masih terdapat dana kredit dalam jumlah besar yang belum dicairkan atauundisbursed loan.

Fenomena ini mencerminkan kehati-hatian dunia usaha di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda.

Data Bank Indonesia mencatat nilaiundisbursed loanperbankan mencapai Rp2.536,40 triliun atau setara 22,86% dari total plafon kredit. Pada saat yang sama, pertumbuhan kredit per Februari 2026 tercatat sekitar 9% secara tahunan, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 7%.

Secara nominal, kinerja kredit terlihat membaik. Namun, besarnya porsi kredit yang belum dicairkan menunjukkan bahwa sebagian pembiayaan masih berada pada tahap komitmen dan belum sepenuhnya digunakan untuk kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, angka pertumbuhan kredit belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan aktivitas produksi, investasi, atau ekspansi usaha di lapangan.

Data yang dihimpun dari laporan keuangan menunjukkan tren peningkatan undisbursed loan di sejumlah bank besar. Bank Central Asia mencatat undisbursed loan sebesar Rp470,38 triliun per Februari 2026, meningkat 9,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp427,68 triliun.

Kenaikan yang lebih tinggi terjadi pada Bank Mandiri yang mencatat undisbursed loan Rp303,66 triliun per Februari 2026, naik 17,84% secara tahunan dari Rp257,70 triliun. Sementara itu, Bank Negara Indonesia mencatat lonjakan paling signifikan, yakni sebesar 51,50% menjadi Rp87,30 triliun dari Rp57,62 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Bank CIMB Niaga mencatat undisbursed loan sebesar Rp116,17 triliun per Februari 2026, relatif stabil dibandingkan Rp109,80 triliun pada tahun sebelumnya. Adapun Bank Mega mencatat undisbursed loan sebesar Rp32,33 triliun per Februari 2026, meskipun data pembanding tahun sebelumnya tidak tersedia.

Fenomena serupa juga tercermin di sejumlah bank besar yang mencatat peningkatan nilaiundisbursed loansecara tahunan. Kenaikan tersebut memperlihatkan adanya jeda antara persetujuan kredit dan realisasi penarikan dana oleh debitur. Dalam praktiknya, fasilitas kredit yang telah disetujui tetap tercatat sebagai pipeline penyaluran, meskipun dana belum benar-benar digunakan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai kondisi tersebut mencerminkan ketidaksinkronan antara ekspansi kredit dan aktivitas sektor riil.

"Bank sudah menyetujui kredit, tetapi dunia usaha belum menariknya secara optimal. Faktor utamanya adalah ketidakpastian, baik global maupun domestik, yang membuat pelaku usaha menahan ekspansi," ujarnya kepadaBisnis, Rabu (1/4/2026).

Menurut dia, volatilitas nilai tukar, fluktuasi harga energi, hingga prospek permintaan yang belum solid menjadi faktor utama yang menahan realisasi kredit. Selain itu, karakteristik proyek investasi yang bersifat jangka menengah hingga panjang juga membuat pencairan kredit berlangsung bertahap dan sangat bergantung pada progres proyek.

Perlambatan pertumbuhan kredit dari sekitar 10,2% menjadi sekitar 8,9% secara tahunan turut memperkuat indikasi bahwa fungsi intermediasi perbankan belum sepenuhnya efektif. Kredit yang telah disetujui belum segera dikonversi menjadi aktivitas ekonomi, sehingga stokundisbursed loanterus meningkat.

Ke depan, porsi kredit yang belum dicairkan diperkirakan masih berpotensi bertahan tinggi dalam jangka pendek apabila ketidakpastian belum mereda. Dunia usaha cenderung tetap berada dalam posisi menunggu perkembangan kondisi ekonomi sebelum merealisasikan investasi.

Namun demikian, kondisi ini juga menyimpan potensi akselerasi. Ketika stabilitas makroekonomi mulai membaik, terutama dari sisi nilai tukar, suku bunga, dan permintaan domestik, pipeline kredit yang besar dapat dengan cepat dikonversi menjadi realisasi investasi.

"Pipeline kredit sebenarnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana kondisi ekonomi mendukung agar kredit tersebut benar-benar ditarik dan menjadi aktivitas ekonomi," ujarnya.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, melihat fenomena tingginyaundisbursed loanjuga dipengaruhi dinamika likuiditas di perbankan.

"Permintaan kredit dari sektor riil masih terbatas, sementara masyarakat dan korporasi cenderung menahan ekspansi. Ini yang membuat undisbursed loan tetap tinggi," kata Huda.

Ia menambahkan, pelemahan indikator aktivitas seperti Purchasing Managers’ Index (PMI) yang turun mendekati ambang ekspansif menjadi sinyal bahwa dunia usaha masih berhati-hati. Dalam kondisi tersebut, kredit yang telah disetujui tidak langsung ditarik, melainkan menunggu kepastian permintaan.

Di sisi perbankan, kondisi ini direspons dengan pendekatan yang lebih berhati-hati. Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA Hera F. Haryn menyatakan bahwa pertumbuhan kredit tetap dijaga sejalan dengan kondisi ekonomi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“BCA terus menjaga penyaluran kredit yang berkualitas dan mengelola pembiayaan yang belum ditarik secara pruden,” ujarnya kepada Bisnis.

Per Februari 2026, kredit BCA secara bank only tercatat mencapai Rp953 triliun dengan pertumbuhan yang tetap terjaga. Likuiditas yang memadai dinilai menjadi penopang bagi bank dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan kualitas aset.

Sementara itu, dari sisi praktik di lapangan, Direktur Wholesale Banking Madi Darmadi Lazuardi menjelaskan bahwa tingginya undisbursed loan juga tidak terlepas dari karakteristik pembiayaan proyek dan skema kredit.

“Banyak kredit diberikan untuk proyek yang masih berjalan, sehingga pencairannya bertahap sesuai progres. Selain itu, dalam pembiayaan sindikasi, limit yang disetujui tidak langsung seluruhnya dicairkan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut justru mencerminkan adanya potensi pertumbuhan kredit ke depan, mengingat fasilitas yang telah disiapkan dapat segera ditarik seiring berjalannya proyek.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingginya posisi undisbursed loan di industri perbankan mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan fasilitas kredit oleh debitur, meski di sisi lain penyaluran kredit masih mencatatkan pertumbuhan.

Bank Indonesia mencatat undisbursed loan perbankan masih mencapai Rp2.536,40 triliun atau setara 22,86% dari total plafon kredit. Menurut data perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) yang mencatat undisbursed loan sebesar Rp116,17 triliun per Februari 2026.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan tingginya kredit yang belum ditarik tersebut tidak lepas dari dinamika global dan kondisi ekonomi yang masih diliputi ketidakpastian.

Dalam situasi ini, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi dan memilih untuk tidak segera memanfaatkan fasilitas pinjaman yang telah disetujui.

“Dalam kondisi global dan ekonomi saat ini, banyak pengusaha memilih untuk tidak berutang dulu,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, CIMB Niaga tetap mencatat pertumbuhan kredit yang positif, meskipun diperkirakan tidak akan terlalu agresif ke depan.

Lani menyebut, pertumbuhan kredit pada tahun ini cenderung moderat seiring dengan sikap dunia usaha yang masih berhati-hati dalam mengambil keputusan pembiayaan.

Di tengah kondisi tersebut, perseroan memilih untuk tidak mendorong utilisasi kredit secara berlebihan. Strategi ini ditempuh guna menjaga kualitas aset tetap terjaga, terutama di tengah risiko ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian global maupun domestik.

“Kami perkirakan pertumbuhan kredit akan sangat mild atau rendah. Kami fokus untuk menjaga kualitas aset yang baik, terutama dalam kondisi yang masih banyak ketidakpastian seperti saat ini. Jadi kami tidak memaksakan utilisasi yang berisiko,” jelasnya.

Pendekatan tersebut mencerminkan kehati-hatian perbankan dalam menyeimbangkan antara pertumbuhan dan risiko. Dengan tetap menjaga kualitas kredit, bank berharap dapat mempertahankan kinerja yang berkelanjutan sekaligus mengantisipasi potensi tekanan dari sisi pembiayaan di tengah perlambatan aktivitas ekonomi.

JAKARTA - Sinyal merah mulai menyala di sektor manufaktur Indonesia, ketika Indeks PMI (Purchasing Manager's Index) Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global tercatat turun ke level 50,1 pada Maret 2026 dari 53,8 pada Februari. Hal itu menandakan kondisi operasional yang nyaris stagnan, hingga memicu kekhawatiran besar mengenai ketahanan industri nasional di tengah badai ketidakpastian global yang kian memanas.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengungkapkan, bahwa industri dalam negeri kini sedang terjepit oleh dua tekanan besar sekaligus, yakni anjloknya permintaan ekspor (demand shock) dan meroketnya biaya produksi (cost pressure).

Menurut Saleh Husin, penurunan PMI kali ini bukan tanpa alasan. Pelemahan pesanan ekspor baru menjadi pemicu utama, yang diperparah oleh gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah.

Industri Manufaktur RI Kena Pukulan Ganda, Terhimpit Krisis Gas hingga Konflik Timur Tengah



“Kombinasi demand shock dan cost pressure ini membuat laju ekspansi industri melambat signifikan, mendekati batas stagnasi di level 50,” ujar Saleh dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Kenaikan harga energi global yang telah menembus angka kritis tidak hanya membebani operasional pabrik, tetapi juga memaksa pelaku industri melakukan efisiensi ketat guna menjaga margin keuntungan yang kian menipis.

"Penurunan PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2026 terutama dipicu oleh pelemahan permintaan, khususnya penurunan pesanan ekspor baru, di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Selain itu, tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok turut menekan aktivitas industri," ungkapnya.

Buka IIMS 2026, Menperin Pamer Kinerja Sektor Manufaktur Nasional



Meskipun kondisi sedang sulit, Kadin memproyeksikan PMI Manufaktur Indonesia masih mampu bertahan di zona ekspansi, namun dalam posisi yang sangat rentan. Nasib industri Indonesia sepanjang kuartal kedua 2026 akan sangat bergantung pada tiga faktor kunci, pemulihan permintaan global, stabilitas harga energi, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga daya saing industri.

"Ke depan, kami cenderung melihat PMI masih berpotensi bertahan di zona ekspansi tipis, namun sangat rentan terhadap tekanan eksternal. Pelemahan pesanan ekspor tentu akan berdampak langsung pada sektor padat karya melalui penurunan utilisasi kapasitas, tekanan margin, dan potensi penyesuaian tenaga kerja," bebernya.

Pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) kembali terancam akibat konflik di Timur Tengah. Perang yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran dinilai berpotensi menggagalkan pemulihan pasar kerja dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelumnya, pasar tenaga kerja Negeri Paman Sam tersebut sempat menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Namun, setelah empat pekan sejak serangan diluncurkan, dampak ekonomi mulai terasa.

Jalur pelayaran penting AS kini terpantau mengalami gangguan, harga minyak melonjak, rantai pasokan terhambat, serta harga bensin meningkat. Kondisi ini memicu kekhawatiran inflasi dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang pada akhirnya menekan pasar tenaga kerja.

"Jika Selat Hormuz tetap ditutup dan harga minyak bertahan di atas US$100 hingga April, maka ini akan menjadi game-changer. Itu berarti kita menghadapi ekonomi yang sangat berbeda, dan PHK bisa kembali terjadi," ujar Kepala Ekonom, Heather Long melansir CNN, Minggu (29/3).

Dalam kondisi saat ini, pasar tenaga kerja AS masih berada dalam pola "low-hire, low-fire" atau perekrutan dan PHK yang sama-sama rendah, dan diperkirakan akan bertahan untuk sementara waktu.

Kepala Ekonom EY-Parthenon Gregory Daco menyebut ketidakpastian menjadi faktor utama yang menahan aktivitas perekrutan. "Ketidakpastian menunda, bukan membatalkan rencana perekrutan," ujarnya kepada CNN.

Daco memperkirakan ekspansi ekonomi tanpa penciptaan lapangan kerja signifikan (jobless expansion) dengan penambahan sekitar 20 ribu pekerjaan per bulan pada paruh pertama tahun ini. Sementara itu, tingkat pengangguran diproyeksikan naik dari 4,4 persen menjadi sekitar 4,7 persen pada akhir tahun.

"Dengan peluang resesi sekitar 40 persen, risikonya adalah jeda perekrutan yang berkepanjangan pada akhirnya berubah menjadi pelemahan yang lebih nyata. Untuk saat ini masih pendinginan, belum retak. Namun jika ketidakpastian kembali meningkat, retakan itu bisa muncul pada akhir musim semi," tulis Daco.

Kondisi pasar tenaga kerja AS sendiri sebenarnya sudah melemah sejak tahun lalu. Pada 2025, perekonomian hanya menambah sekitar 116 ribu lapangan kerja, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata 121 ribu pekerjaan per bulan pada 2024.

Sebelumnya, ada optimisme bahwa kondisi akan membaik tahun ini, didorong oleh proyeksi inflasi yang melandai, pemangkasan suku bunga, serta kebijakan pajak baru yang diharapkan mendorong konsumsi dan investasi. Namun, konflik terbaru justru memperbesar ketidakpastian tersebut.

"Kami belum melihat data yang menunjukkan pasar tenaga kerja membaik drastis atau justru memburuk drastis di AS. Saat ini terlihat cukup stabil, tetapi stagnan," ujar Direktur Riset Ekonomi Indeed Hiring Lab Laura Ullrich.

Di sisi lain, konsumen AS sebagai penggerak utama ekonomi mulai tertekan oleh kenaikan harga energi. Harga minyak naik sekitar US$30 per barel sejak perang dimulai, sementara harga bensin rata-rata melonjak menjadi US$3,98 per galon.

Kenaikan biaya energi tersebut diperkirakan dapat memangkas pendapatan rumah tangga tahunan lebih dari US$1.350. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bahkan memproyeksikan inflasi AS dapat naik menjadi 4,2 persen tahun ini, dari 2,4 persen pada Februari.

Meski demikian, konsumsi masih bertahan untuk sementara waktu. Data menunjukkan sebagian masyarakat mempercepat pembelian untuk mengantisipasi kenaikan harga lebih lanjut.

"Orang-orang memperkirakan harga tiket pesawat akan naik dan rencana liburan musim panas menjadi lebih mahal, sehingga mereka mencoba memesan sekarang," kata Long.

Ia menambahkan, daya tahan konsumsi juga didukung oleh pengembalian pajak yang rata-rata meningkat sekitar 10 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, kondisi ini dinilai tidak bisa bertahan lama.

"Untuk saat ini, konsumen masih bertahan," ujar Long.

Sejumlah data penting pasar tenaga kerja AS, termasuk tingkat perekrutan sektor swasta, angka PHK, dan laporan bulanan tenaga kerja, dijadwalkan rilis pekan ini dan akan menjadi indikator arah ekonomi selanjutnya.

Eskalasi perang di Timur Tengah semakin memanas. Serangkaian serangan rudal, drone, serta operasi militer saling balas antara pihak Iran dan Israel-AS. Memasuki pekan kedua hingga ketiga konflik, pemerintah Israel menyatakan bahwa perang melawan Iran kini telah memasuki “fase krusial” atau decisive phase.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada 14 Maret 2026, otoritas Israel menegaskan operasi militer tidak akan dihentikan dan akan terus dilanjutkan sampai tujuan strategis tercapai, termasuk melemahkan kemampuan militer dan infrastruktur Iran.

Sejumlah pejabat militer Israel juga menyebut konflik ini bisa berlangsung lebih lama dari perkiraan, karena operasi terhadap fasilitas militer Iran, termasuk jaringan rudal dan infrastruktur pertahanan, masih terus berlangsung.

Di tengah situasi tersebut, dunia internasional kini menyoroti potensi meluasnya konflik di Timur Tengah, mengingat serangan dan ancaman balasan terus terjadi di berbagai wilayah strategis kawasan.

Iran mengancam akan “membakar” kapal-kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak tersibuk di dunia. Pemblokiran selat ini berpotensi melambungkan harga barang dan jasa di seluruh dunia karena kenaikan harga minyak berdampak pada ekonomi global.

Cina, India, dan Jepang yang merupakan importir utama minyak mentah yang melalui jalur tersebut akan sangat terdampak dengan penutupan selat ini. Selama ini, sekitar 20% dari pasokan minyak dan gas global melewati jalur pelayaran sempit di Teluk Persia tersebut, sekitar 20 juta barel per hari.

Siapa sebenarnya yang menutup Selat Hormuz? Semua orang berpikir Iran dapat menutup Selat Hormuz. Faktanya Iran tidak menutup sepenuhnya. Iran dilaporkan memperbolehkan kapal minyak mentah dalam jumlah besar ke Cina melalui Selat Hormuz.

Langkah berisiko tinggi ini tetap dilakukan di tengah berkecamuknya perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran yang telah melumpuhkan pasokan energi di jalur peluncuran global tersebut Selain Cina, India juga disebut sebagai negara yang kini bebas melewati Selat Hormuz.

Lebih dari itu, secara efektif perusahaan asuransi global yang berpusat di London yang melakukannya. Setiap hari, sekitar 107 kapal kargo melewatinya. Jalur vital energi bagi perekonomian global. Sedangkan pekan lalu hanya 19 kapal yang melintas. Penurunan lalu lintas sebesar 81%. Tidak ada rudal. Hanya satu keputusan perusahaan asuransi menarik pertanggungan. Sekitar 90% kapal di dunia diasuransikan oleh 12 klub asuransi maritim. Klub-klub ini bergantung pada pasar reasuransi — sebagian besar berbasis di London. Ketika risiko perang meningkat reasuransi dapat menarik pertanggungan.

Dan ketika itu terjadi tidak ada asuransi , kapal tidak dapat berlayar, perdagangan berhenti. Sebuah kapal tanker senilai US$150 juta tidak akan bergerak tanpa asuransi.

Mengutip romeroinsurance.com, Lloyds of London, pasar asuransi dan reasuransi terkemuka dunia mengasuransikan 40% kargo maritim dunia. Jika sebuah kapal tenggelam, pelabuhan ditutup, atau kanal diblokir, maka London akan membayar klaimnya

Hampir semua ekspor minyak Iran melewati Hormuz. Jika pengiriman terhenti, Iran tidak dapat mengekspor. Pendapatan perangnya hilang. Ironisnya, senjata minyak justru merugikan Iran sendiri terlebih dahulu.

Cina adalah negara yang paling rentan di dunia terhadap gangguan Hormuz. Sebanyak 40% impor minyak mentah Cina melewati selat tersebut, 90% ekspor minyak Iran menuju Cina. Pengiriman LNG Qatar ke Cina harus melewati Hormuz.

Jadi, jika rute ini tertutup , keamanan energi Cina goyah. Itulah mengapa Beijing dengan cepat mendesak de-eskalasi. Ekspor minyak seluruh negara di sekitar Teluk seperti Arab Saudi , UEA , Qatar, Kuwait dan Irak bergantung pada Selat Hormuz. Tidak ada jalur alternatif.

Selama berabad-abad, London telah mendominasi asuransi maritim dari pasar Lloyd hingga reasuransi global. Artinya ketika London memutuskan risikonya terlalu tinggi, pengiriman global terhenti. Geopolitik dunia tidak hanya dikendalikan oleh para pemimpin dunia dan perlombaan senjata pemusnah massal

Namun penjaga gerbang sebenarnya adalah aktuaris yang menjalankan model risiko di London. Mereka tidak menembakkan senjata. Mereka menghitung probabilitas. Dunia tidak lagi hanya dikendalikan oleh pemerintah melainkan oleh sistem asuransi, energi dan keuangan .

Perkembangan Terakhir

Meskipun tindakan perang biasanya dikecualikan dari sebagian besar polis asuransi, konflik semacam ini tetap dapat berdampak signifikan secara tidak langsung pada perusahaan asuransi dan pemegang polis di seluruh dunia.

Gangguan pada transportasi internasional, perdagangan, dan pasokan energi dapat meningkatkan risiko di berbagai sektor, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan penjaminan, kapasitas pasar, dan pada akhirnya penetapan harga asuransi.

Asuransi marine cargo dan penerbangan menjadi paling terdampak dengan premi melonjak hingga 10 kali lipat.

Beberapa perusahaan asuransi maritim telah mencabut perlindungan risiko perang atas kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz . Di antaranya Gard, Skuld , NorthStandard, London P&I Club, American Club, Steamship Mutual Underwriting Association dan The Swedish Club.

Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 5 Maret 2026, setelah pengumuman resmi dirilis pada 1 Maret 2026. Pencabutan perlindungan risiko perang ini disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk Persia dan serangan terhadap kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz.

Di dalam negeri, asuransi Jasindo (Persero) telah menyiapkan mekanisme manajemen risiko yang memadai untuk mengantisipasi potensi peningkatan klaim asuransi perjalanan imbas konflik yang terjadi di Timur Tengah. Hingga kini pihaknya terus melakukan pemantauan secara insentif terhadap perkembangan situasi global, termasuk dinamika konflik di Timur Tengah. Perusahaan secara prinsip telah menyiapkan mekanisme manajemen risiko yang memadai guna mengantisipasi potensi peningkatan klaim, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik

Pasar reasuransi global mengeras (hardening). Untuk risiko di atas kapasitasnya, reasuradur lokal bergantung pada retrosesi dari raksasa global seperti Lloyd’s, Swiss Re, dan Munich Re dan lain-lain. Pasar reasuransi global yang tadinya melunak 5%-15% di awal 2026 kini berbalik arah. Beberapa reasuransi besar sudah memasukkan klausul eskalasi yang memungkinkan mereka membatalkan coverage jika konflik memburuk

Jika konflik berlanjut, kurs rupiah menurut sejumlah analis bisa tembus Rp22.000. Ini pukulan ganda bagi perusahaan asuransi: untuk biaya reasuransi dan retrosesi yang dibayar dalam dolar AS, sehingga setiap pelemahan rupiah langsung menaikkan pengeluaran.

Di sisi lain, inflasi impor menaikkan nilai klaim --- perbaikan kendaraan, peralatan medis, suku cadang mesin, semuanya jadi lebih mahal kalau diimpor dengan rupiah yang lebih lemah. Bank Indonesia menghadapi dilema pelik: menaikkan suku bunga untuk mempertahankan rupiah, atau menurunkan untuk mendukung ekonomi yang sudah tertekan.

Untuk menahan pelemahan tersebut, Bank Indonesia dan pemerintah melakukan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari intervensi di pasar valuta asing hingga optimalisasi devisa hasil ekspor.

Berbagai kondisi di atas menunjukkan bahwa asuransi dan reasuransi menjadi elemen krusial dalam stabilitas perdagangan di wilayah konflik, dengan peran negara yang semakin intensif untuk menjamin kelangsungan arus energi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Usai menjalani masa pelonggaran moneter untuk dorong pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu, kini tampaknya Bank Indonesia (BI) akan memasuki stabilitas moneter.

Dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Maret pada Selasa (17/3/2026), untuk pertama kali setelah sekian lama, BI secara eksplisit menyatakan menutup ruang penurunan suku bunga dalam waktu dekat.

"Kenapa kami dalam pernyataan ini tidak lagi menyampaikan kemungkinan penurunan suku bunga? Ini karena memang kemungkinan kami akan tetap mempertahankan BI Rate selama ini untuk memperkuat intervensi dan juga kecukupan cadangan devisa," tegas Gubernur BI Perry Warjiyo.

Dia mengungkapkan kekhawatiran peningkatan ketidakpastian ekonomi global imbas eskalasi konflik di Timur Tengah pasca serangan Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu.

Perry mengungkapkan bahwa bank sentral telah melakukan kalkulasi mendalam selama dua hari terakhir terkait durasi, intensitas, serta dampak rambatan dari perang di Timur Tengah terhadap berbagai indikator ekonomi makro Indonesia.

Hasilnya, BI menakar bahwa ketegangan geopolitik ini akan memicu lonjakan harga minyak dunia yang bermuara pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan lonjakan inflasi global.

Dia menjelaskan bahwa transmisi dampak perang tersebut telah memukul pasar keuangan global dan menjalar ke pasar domestik. Perry mencontohkan derasnya arus modal asing keluar (capital outflow) dari negara-negara berkembang (emerging market), termasuk Indonesia.

Kondisi tersebut diperparah oleh penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan lonjakan imbal hasil (yield) US Treasury, yang secara langsung menekan nilai tukar rupiah dan mengerek yield surat berharga negara (SBN).

Lebih lanjut, Perry memastikan bahwa bank sentral telah menyiapkan matriks ketahanan berdasarkan tiga skenario pergerakan harga minyak global: asumsi harga minyak dunia yang tidak terlalu tinggi, moderat, dan lonjakan drastis akibat eskalasi perang yang meluas.

Berdasarkan risiko dari skenario-skenario tersebut, dia menyatakan strategi BI saat ini adalah mempertahankan BI Rate di level 4,75% dalam RDG edisi Maret 2026 guna memperkuat amunisi intervensi pasar dan menjaga ketahanan cadangan devisa.

"Kami akan terus mengkalibrasi optimalitas antara kebijakan intervensi untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, kecukupan cadangan devisa, dan juga respon dengan mengenai suku bunga. Tentu saja kalibrasi optimalitas antara ketiganya ini akan tergantung pada seberapa jauh eskalasi perang Timur Tengah akan berlanjut," jelas Perry.

Sebagai perbandingan, dalam setiap pengumuman RDG bulanan tahun lalu, otoritas moneter selalu menyatakan buka peluang penurunan BI Rate lanjutan. Bahkan, bank sentral tercatat telah memangkas BI Rate sebanyak 125 basis poin, dari 6,00% menjadi 4,75%—pemangkasan terbanyak sejak era kahar pandemi Covid-19 pada 2020.

Memasuki Era 'Defensive Stability'

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menjlai stance kebijakan BI yang fokus menjaga stabilitas sangat beralasan untuk memitigasi risiko ketidakpastian global saat ini.

Menurutnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, tren kenaikan harga minyak dunia, serta langkah bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve yang juga masih menahan suku bunga di kisaran 3,50%–3,75% membuat ruang penurunan BI Rate menjadi sangat terbatas.

"Di tengah tekanan rupiah, kenaikan harga minyak, dan The Fed yang masih menahan suku bunga, ruang penurunan BI Rate memang terbatas. BI mempertahankan suku bunga di 4,75% dengan fokus stabilisasi," jelas Rizal kepada Bisnis, dikutip Minggu (22/3/2026).

Rizal meyakini selama tekanan eksternal dari geopolitik, tingginya harga energi, serta dominasi dolar AS masih membayangi, BI diproyeksikan akan terus memprioritaskan stabilitas nilai tukar dan menjaga arus modal, terlebih posisi rupiah saat ini masih berada di dekati angka psikologis Rp17.000 per dolar AS.

Dia menjelaskan penahanan suku bunga acuan membuat biaya dana (cost of fund) tetap relatif tinggi. Akibatnya, laju pemulihan sektor riil diproyeksikan berjalan lebih lambat terutama sektor berbasis kredit.

"Di saat yang sama, tekanan kurs dan energi meningkatkan biaya produksi, menekan margin usaha," ujarnya.

Di sektor keuangan, yield alias imbal hasil deposito akan tetap menarik. Kendati demikian, sejalan dengan itu, risiko kualitas kredit akan meningkat sehingga pembiayaan berpotensi makin sulit.

Meski demikian, pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini meyakini bahwa era pelonggaran suku bunga bukan berarti berakhir sepenuhnya, melainkan sekadar tertunda dan menjadi lebih selektif.

"Dengan demikian, BI berada dalam mode defensive stability, bukan pelonggaran. Penurunan suku bunga masih mungkin, tetapi bergantung pada meredanya tekanan eksternal, stabilnya harga energi, dan penguatan rupiah," simpul Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve menyebut ketidakpastian prospek ekonomi negara tersebut tetap tinggi akibat dampak perang yang turut melibatkan Israel dan Iran.

Atas kondisi tersebut, otoritas moneter AS itu memutuskan untuk menahan suku bunga acuan alias Fed Fund Rate (FFR) pada kisaran 3,5% sampai dengan 3,75% pada Maret 2026.

Berdasarkan risalah Federal Open Market Committe pada situs resmi Federal Reserve, Rabu (18/3/2026) waktu setempat, bank sentral AS menyatakan bakal mencermati data yang masuk, prospek yang berkembang serta keseimbangan risiko.

"Dalam mendukung tujuannya, Komite memutuskan untuk mempertahankan target kisaran suku bunga pada 3,5% sampai dengan 3,75%," demikian dikutip dari situs resmi Federal Reserve, Kamis (19/3/2026).

Bank Sentral AS, yang dipimpin Jerome Powell, menyatakan tetap berkomitmen untuk mendukung penyerapan tenaga kerja secara maksimal dan mengembalikan tingkat inflasi sesuai target 2%.

Namun, otoritas tidak menampik dampak perang yang diawali oleh serangan AS-Israel ke Iran itu memicu ketidakpastian terhadap perekonomian negara Paman Sam.

"Ketidakpastian terhadap prospek ekonomi tetap tinggi. Implikasi perkembangan di Timur Tengah terhadap perekonomian AS masih belum pasti. Komite memperhatikan risiko yang dihadapi kedua belah pihak terkait mandat ganda yang diembannya," terang Federal Reserve.

Ke depan, The Fed menyatakan bakal terus memonitor perkembangan prospek ekonomi. Otoritas moneter tersebut akan bersiap untuk menyesuaikan kebijakannya apabila dianggap perlu saat muncul berbagai risiko yang bisa menggagalkan tujuan-tujuan lembaga itu.

Berbagai perkembangan data yang bakal diawasi meliputi kondisi ketenagakerjaan, tekanan maupun ekspektasi inflasi, serta perkembangan keuangan maupun internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga energi dunia. Bagi Indonesia, dampaknya memang tidak langsung, tetapi dapat dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang dan biaya hidup.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hubungan dagang Indonesia dengan kawasan Timur Tengah relatif kecil. Ekspor ke wilayah tersebut hanya sekitar 4,2 persen dari total ekspor nasional, sedangkan impor sekitar 3,9 persen dan didominasi energi.

Namun, bukan berarti Indonesia bebas dari dampak. Tekanan justru datang dari jalur tidak langsung, terutama kenaikan harga minyak dunia dan biaya logistik.

Head of Indonesia Eximbank Institute Rini Satriani mengatakan, situasi di Timur Tengah terus dipantau, terutama terkait jalur distribusi energi global. “Kami mencermati kondisi di Selat Hormuz karena jalur ini sangat penting bagi perdagangan minyak dunia,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).

Selat Hormuz dilalui sebagian besar distribusi minyak global. Jika jalur ini terganggu, harga energi dapat langsung naik. Dampaknya kemudian menjalar ke berbagai sektor.

Meski Indonesia tidak langsung bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah, sekitar 75 persen pasokan minyak berasal dari Singapura dan Malaysia. Kedua negara tersebut juga mengimpor minyak dari kawasan konflik sehingga kenaikan harga tetap dirasakan di dalam negeri.

Kenaikan harga energi ini berpotensi memicu kenaikan biaya produksi. Industri yang bergantung pada bahan baku impor, seperti manufaktur dan petrokimia, menjadi yang paling terdampak.

Bagi masyarakat, kondisi ini dapat terlihat dari naiknya harga barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, tekanan juga bisa datang dari melemahnya nilai tukar rupiah yang membuat barang impor semakin mahal.

Di sisi lain, negara mitra dagang utama Indonesia seperti China, Jepang, dan India juga dapat terdampak kenaikan harga energi. Jika aktivitas industri di negara tersebut melambat, permintaan terhadap produk ekspor Indonesia ikut menurun.

Jika konflik berlangsung lama, harga minyak dunia diperkirakan berada di kisaran 85 hingga 120 dolar AS per barel sepanjang 2026. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan awal tahun.

Meski demikian, ada sisi positif bagi beberapa komoditas. Harga batu bara dan minyak kelapa sawit berpotensi ikut naik sehingga dapat membantu menjaga kinerja ekspor Indonesia.

“Komoditas energi dan agro masih bisa menopang ekspor, tetapi risiko dari sektor industri tetap perlu diwaspadai,” kata Rini.

Di tengah kondisi ini, masyarakat diingatkan bahwa dampak konflik global tidak selalu terlihat langsung, tetapi perlahan terasa melalui kenaikan harga dan tekanan ekonomi sehari-hari.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis Economic Experts Survey Semester I 2026, yang memandang kondisi ekonomi Tanah Air belum memiliki peningkatan.

Survei tersebut merupakan putaran ketiga yang diikuti oleh 85 ahli ekonomi setelah survei sebelumnya pada Maret dan Oktober 2025. Dalam ketiga putaran tersebut, para ahli ekonomi menilai belum ada peningkatan terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Dalam survei tersebut, sebanyak 42 persen responden memperkirakan pertumbuhan ekonomi tidak akan berubah dalam tiga bulan ke depan.

"Tingkat keyakinan para ahli berada di 7,47, menunjukkan ketidakpastian masih cukup tinggi. Rata-rata respons tercatat -0,11, sedikit membaik dari survei sebelumnya -0,13," tulis LPEM dalam survei tersebut.

Meski begitu, perubahan rata-rata respons masih sangat kecil sehingga prospek pertumbuhan ekonomi masih terlihat lesu.

Kemudian, sebanyak 67 persen responden menilai saat ini inflasi lebih tinggi dibandingkan tiga bulan lalu.

"Rata-rata penilaian mencapai +0,71, meningkat dari hasil survei sebelumnya +0,47. Kondisi ini perlu diwaspadai, karena kenaikan harga barangan dan jasa dapat menggerus daya beli masyarakat," terangnya.

Lebih lanjut, sebanyak 75 persen responden memperkirakan dalam tiga bulan ke depan tekanan inflasi akan meningkat.

"Rata-rata penilaian mencapai +0,91 dengan tingkat keyakinan 7,60, menunjukkan kekhawatiran yang menguat," jelas LPEM FEB UI.

Adapun sebagian ahli mengaitkan prospek ini dengan ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasokan global dan pasar energi sehingga mendorong kenaikan harga domestik.

Sementara itu, dari sisi lingkungan bisnis, sebanyak 45 persen menilai saat ini bisnis memburuk dibandingkan tiga bulan lalu.

"Rata-rata penilaian tercatat -0,67, lebih rendah dari survei sebelumnya -0,45, menandakan perbaikan yang sempat muncul tidak bertahan lama," ungkapnya.

Kemudian, sebanyak 47 persen memperkirakan dalam tiga bulan ke depan kondisi lingkungan bisnis akan tetap dan tidak berubah. Bahkan, 46 persen ahli justru memperkirakan kondisi akan memburuk.

"Rata-rata respons tercatat -0,49, lebih tinggi dari survei sebelumnya -0,28. Hal ini menunjukkan kekhawatiran para ahli terus menumpuk," pungkasnya.