Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap alasan 39 pemerintah daerah (pemda) tak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurutnya, puluhan pemda tak mampu membayar gaji PPPK lantaran porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Karena itu, Tito menilai 39 pemda tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Tito menyebutkan beberapa daerah yang memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,65 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi 53,1 persendari APBD.

"Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60 persen.Nah, ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kemendagri mencatat sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen, dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Kewajiban belanja pegawai maksimal 30 persen ini rencananya akan diimplementasikan secara penuh mulai 5 Januari 2027.

Selain itu, sebelum aturan diimplementasikan, Tito mengungkap telah mengeluarkan surat edaran agar para pemerintah daerah membedah lagi anggarannya.

Apabila ada kegiatan yang tak memberikan dampak langsung kepada masyarakat agar ditunda saja, misalnya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

"Hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan. Nah, ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu. Karena kalau nyerah pasti dipelototi dan kemudian, ya tadi ada hal-hal yang keluar-keluarnya tidak perlu itu tolong koreksi juga," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal meneliti secara rinci kondisi keuangan pemerintah daerah yang mengaku tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Tito, Kemendagri menerima banyak laporan dari daerah yang menyampaikan keterbatasan anggaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran PPPK.

Namun, pemerintah pusat tidak serta-merta menerima klaim tersebut tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap struktur anggaran masing-masing daerah.

"Kami banyak terima keluhan seperti itu, menyampaikan bahwa tidak mampu bayar PPPK dari keuangan yang ada. Namun, kita membuat pendampingan, pendampingan kita tidak terima begitu saja informasinya. Kita melihat detail postur anggarannya," kata Tito dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagian besar daerah yang mengaku kesulitan ternyata masih memiliki ruang fiskal untuk membayar PPPK. Persoalannya, masih terdapat sejumlah pos belanja yang dinilai tidak efisien.

"Kita melihat detail postur anggarannya dan selagi melihat postur anggarnya, ternyata banyak daerah yang mampu," imbuhnya.

Tito menjelaskan tim Kemendagri menemukan sejumlah pengeluaran yang dapat ditekan agar anggaran daerah lebih optimal. Beberapa di antaranya berasal dari belanja operasional dan kegiatan yang tidak mendukung pelayanan publik secara langsung, misalnya perjalanan dinas dan seremonial.

"Dalam pendampingan, ternyata mempunyai banyak anggaran-anggaran yang terjadi tidak efisien dan kemudian belanja untuk operasional pegawainya. Jadi hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan," ujarnya.

Untuk itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran dan memangkas belanja yang tidak mendesak sebelum menyatakan tidak mampu membayar PPPK.

Tito mengingatkan pihaknya telah menerbitkan surat edaran sejak Desember 2025 yang memuat berbagai langkah efisiensi anggaran daerah. Dalam surat tersebut, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran, termasuk membatasi perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang tidak diperlukan.

"Saya sudah mengeluarkan surat edaran pada Desember 2025 tentang hal-hal yang perlu dipelototi. Mulai dari soal perjalanan dinas, kemudian kegiatan seremoni yang tidak perlu," jelasnya.

Meski demikian, Tito menilai tidak semua kepala daerah memahami secara menyeluruh arahan tersebut. Menurutnya, ada daerah yang mengambil kesimpulan mengenai kondisi keuangan hanya berdasarkan laporan dari bawah tanpa melakukan pengecekan langsung.

"Kadang-kadang ada pimpinan daerah hanya mendengar beberapa laporan tanpa memimpin langsung dan kemudian langsung ambil kesimpulan sendiri berdasarkan masukan dari bawah yang belum tentu itu benar," katanya.

Saat ini Kemendagri terus melakukan pendampingan secara rutin kepada daerah-daerah yang dinilai berpotensi mengalami kesulitan fiskal. Pendampingan dilakukan setiap pekan untuk memastikan pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban pembayaran PPPK sekaligus menjaga kesehatan anggaran daerah.

"Tapi kami melakukan pendampingan tiap minggu semua daerah yang kami anggap itu akan sulit, artinya perlu dibantu," ujarnya.

Berdasarkan laporan yang diterima, Tito mengungkapkan 39 pemda tak mampu untuk membayar gaji PPPK. Hal ini lantaran porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Menurut Tito, puluhan daerah tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 39 pemerintah daerah (pemda) tak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini lantaran porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Menurut Tito, puluhan daerah tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Tito menyebutkan beberapa daerah yang memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,65 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi 53,1 persen dari APBD.

"Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60 persen.Nah, ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kemendagri mencatat sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Kewajiban belanja pegawai maksimal 30 persen ini rencananya akan diimplementasikan secara penuh mulai 5 Januari 2027.

Selain itu, sebelum aturan diimplementasikan, Tito mengungkap telah mengeluarkan surat edaran agar para pemerintah daerah membedah lagi anggarannya.

Apabila ada kegiatan yang tak memberikan dampak langsung kepada masyarakat agar ditunda saja, misalnya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

"Hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan. Nah, ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu. Karena kalau nyerah pasti dipelototi dan kemudian, ya tadi ada hal-hal yang keluar-keluarnya tidak perlu itu tolong koreksi juga," pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp9,53 triliun, atau sudah terealisasi 48,54% dari pagu sebesar Rp19,63 triliun hingga April 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Muhammad Dody Fachrudin mengatakan penyaluran TKD ini mengalami peningkatan sebesar 40,18% secara yoy bila dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"Realisasi belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp7,18 triliun atau 75,38% dari total TKD," katanya dikutip dari data resmi DJPb, Selasa (2/6/2026).

Dia menjelaskan untuk DAU telah direalisasikan sebesar 50,06% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp14,35 triliun dan dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kemudian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah disalurkan sampai dengan 30 April 2026 mencapai Rp507,97 miliar atau sebesar 70,08% dari pagu 2026 sebesar Rp724,81 miliar, meningkat sebesar 248,77% (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"DBH ini digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah," jelasnya.

Selain itu, DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,66 triliun atau sebesar 40,32% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).

"TPG bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan," sebutnya.

Dody berharap TPG dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi. Begitupun dana desa telah disalurkan sebesar Rp178,70 miliar atau sudah terealisasi sebesar 51,31% dari pagu 2026 sebesar Rp348,30 miliar.

Menurutnya penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Dia mengatakan bahwa sampai dengan posisi 30 April 2026, penyaluran DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal (DIF) di Sumbar belum terealisasi pada tahun 2026.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran kedua jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif," tutupnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkap ada 138 pemerintah daerah (pemda) yang terdampak pelayanannya karena kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ia mengatakan Kemendagri telah memetakan daerah-daerah yang standar pelayanan minimalnya terganggu setelah penyesuaian TKD dilakukan.

"Kita data ada 138 daerah yang standar pelayanan minimalnya terdampak karena TKD disesuaikan," kata Bima dalam acara dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia mengatakan Kemendagri kini memasukkan 138 daerah tersebut ke dalam program coaching clinic sesuai tingkat daruratnya.

"Itu kita masukin coaching clinic, jadi kita lihat yang mana yang darurat dulu," ujarnya.

Selain melakukan pendampingan, Kemendagri juga membantu kepala daerah agar bisa mengakses kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan program prioritas di wilayah masing-masing. Menurut Bima, respons kepala daerah menghadapi penyesuaian TKD pun beragam.

"Banyak kepala daerah berkeluh, tapi enggak sedikit kepala daerah yang memilih untuk berpeluh, kerja keras," ujarnya.

Ia menyebut sejumlah kepala daerah justru mampu mengkapitalisasi program strategis nasional untuk menyiasati ini. Bima mengatakan daerah yang berhasil biasanya mampu membangun ekosistem pembiayaan alternatif di luar TKD dari pemerintah pusat.

"Kepala daerah yang terampil membangun ekosistem, maka angka-angkanya akan baik," ujar Bima.

Menurut dia, sejumlah skema pembiayaan alternatif kini mulai banyak dimanfaatkan pemerintah daerah, mulai dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) hingga pinjaman daerah.

Ia mencontohkan sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai menunjukkan hasil positif lewat skema tersebut.

Selain itu, beberapa daerah di Sumatra juga mencatat kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) setelah membenahi pengelolaan aset dan pajak daerah.

"Sekarang kami lagi memantau beberapa dari Sumatra itu PAD-nya naik karena melakukan hal-hal yang sebetulnya dasar (seperti) aset ditata lagi, pajak dibenahi lagi," ujarnya.

Bima menegaskan pengurangan TKD bukan berarti program pembangunan daerah otomatis berhenti.

"Jadi enggak bisa kita lihat transfernya dari pusat dikurangin selesai. Ada cara lain supaya program itu bisa langsung sampai," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan menyalurkan anggaran transfer ke daerah (TKD) senilai Rp256,8 triliun per 30 April 2026 atau setara 37,1 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp693 triliun.

Realisasi itu terkontraksi sebesar 1 persen bila dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp259,4 triliun.

“TKD yang kami salurkan Rp256,8 triliun atau 37,1 persen dari pagu di APBN,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa.

Penyaluran TKD pada April utamanya didorong oleh dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) nonfisik, dan otonomi khusus (otsus).

Kinerja TKD per April juga termasuk relaksasi penyaluran dan tambahan alokasi dengan total Rp10,65 triliun bagi daerah terdampak bencana di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tambahan alokasi tersebut telah disalurkan dengan penyaluran terakhir dilakukan pada April.

Rinciannya, penyaluran Tahap I terealisasi sebesar 40 persen atau Rp4,4 triliun tanpa syarat salur pada Februari; Tahap II sebesar 30 persen atau Rp3,1 triliun tanpa syarat salur pada Maret; dan Tahap III sebesar 30 persen atau Rp3,1 triliun tanpa syarat salur pada April.

Relaksasi penyaluran TKD dan tambahan alokasi mendorong realisasi TKD wilayah terdampak bencana di Sumatera mencapai Rp42,96 triliun atau 48 persen dari pagu. Kemenkeu menyebut realisasi ini lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Adapun sebagian TKD masih menunggu pemenuhan persyaratan penyaluran dari pemerintah daerah.

Untuk tambahan otsus Aceh, Kemenkeu mencatat dana yang telah tersalurkan yaitu Tahap I sebesar Rp30,39 miliar (40 persen). Sementara penyaluran dua tahap berikutnya yang masing-masing sebesar Rp22,79 miliar akan dilakukan pada Mei untuk Tahap II dan Juni untuk Tahap III.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 51,1 persen senilai Rp826 triliun. Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen atau senilai Rp400,5 triliun, sedangkan belanja non-K/L tumbuh 45,2 triliun atau Rp425,5 triliun.

Dengan demikian, belanja negara terealisasi Rp1.082,8 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen, setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) secara resmi menyampaikan pengunduran diri Gilarsi Wahju Setijono dari jabatannya sebagai direktur utama perseroan

Pengunduran diri tersebut berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan tata kelola perseroan dan peraturan yang berlaku melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang sedianya akan digelar pada Selasa (19/5).

“Kami menghormati keputusan Bapak Gilarsi Wahju Setijono dan menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan bagi perkembangan Perseroan," kata Komisaris Utama VKTR Anindya N. Bakrie dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Anindya mengatakan, Dewan Komisaris memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan dengan baik dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Perseroan menegaskan proses ini merupakan bagian dari dinamika kepemimpinan korporasi yang dijalankan secara terukur dan profesional, dengan tetap menjaga kesinambungan arah strategis perusahaan, serta komitmen terhadap seluruh pemangku kepentingan.

VKTR mengapresiasi atas kontribusi, dedikasi, dan kepemimpinan Gilarsi Wahju Setijono selama menjabat sebagai Direktur Utama.

Di bawah kepemimpinannya, perseroan disebut berhasil memperkuat fondasi bisnis, memperluas kolaborasi strategis, mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Salah satu pencapaian penting dalam periode tersebut adalah peresmian fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik di Magelang, Jawa Tengah, yang menjadi bagian dari komitmen VKTR dalam mendukung transformasi mobilitas hijau sekaligus penguatan industri dalam negeri.

“Yang terpenting, arah strategis VKTR tetap kuat dan berkesinambungan. Perseroan akan terus fokus pada penguatan fundamental bisnis, penciptaan nilai jangka panjang, serta komitmen kepada seluruh pemangku kepentingan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, perseroan menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini takkan mempengaruhi operasional bisnis maupun fokus strategis VKTR dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik nasional dan memperkuat rantai pasok industri mobilitas hijau di Indonesia.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap percepatan transisi energi dan pengurangan emisi karbon, lanjut dia, VKTR akan terus menjalankan agenda strategis dalam mendorong pengembangan green mobility, termasuk elektrifikasi transportasi publik dan komersial.

Kemudian penguatan kemitraan strategis, serta pengembangan solusi mobilitas rendah emisi yang relevan dengan kebutuhan pasar nasional.

VKTR juga dinyatakan tetap konsisten mendukung penguatan industri lokal dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) melalui pengembangan ekosistem manufaktur, kolaborasi dengan industri karoseri nasional, serta penguatan rantai nilai kendaraan listrik di Indonesia.

Perseroan meyakini pengembangan industri kendaraan listrik nasional harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas industri domestik guna menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

“Perseroan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait proses transisi kepemimpinan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp5,43 triliun atau 29,89% dari pagu Rp18,17 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi 64,67% dari total realisasi.

Dia menambahkan, penyaluran terbesar berasal dari DAU yang mencapai Rp3,51 triliun atau 32,46% dari pagu komponen.

"Dominasi DAU ini sejalan dengan komposisi alokasi TKD tahun 2026, di mana DAU menjadi komponen terbesar dan disalurkan secara rutin melalui skema block grant untuk mendukung belanja pegawai serta operasional layanan publik di daerah," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Catur mengungkapkan, Kota Banjarbaru memuncaki daftar dengan realisasi 31,89%, sementara Kabupaten Balangan berada di posisi terendah dengan capaian 27,93%.

Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp898,57 miliar atau 21,98%, dengan kontribusi utama bersumber dari sektor minerba.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih mencatatkan angka nol atau belum ada penyaluran hingga penutupan kuartal pertama.

Sebaliknya, DAK Non Fisik telah mencapai Rp862 miliar atau 32,24%, terutama dialokasikan untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan tunjangan guru ASN daerah.

Kendati demikian, persoalan paling mendesak justru terletak pada Dana Desa. Dari pagu yang telah disesuaikan menjadi Rp531,65 miliar, baru Rp158,54 miliar atau 29,82% yang tersalurkan.

Lebih mengkhawatirkan, sebanyak 636 dari 1.871 desa di 10 kabupaten belum menerima penyaluran tahap pertama.

"Masih terdapat 636 desa yang belum menerima penyaluran dan ini menjadi fokus percepatan pada periode berikutnya agar manfaat Dana Desa dapat segera dirasakan masyarakat," tegas Catur.

Dia menuturkan penyesuaian kebijakan dan dinamika penyaluran pada awal tahun merupakan bagian dari upaya penguatan kualitas belanja daerah agar lebih terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk menjaga kesiapan dokumen dan kelengkapan persyaratan penyaluran, sehingga realisasi TKD pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan akuntabel," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam bakal memotong anggaran kementerian hingga transfer ke daerah (TKD) bagi pemerintah daerah (pemda) yang dinilai menghambat investasi.

Hal itu disampaikan Purbaya usai memperkenalkan program debottlenecking melalui Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE).

Menurutnya, satgas tersebut dibentuk untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan investasi yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha, termasuk investor asing.

"Kita punya debottlenecking task force yang bisa memecahkan problem mereka dengan cepat dan murah, karena enggak dibayar saya," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5).

Purbaya mengakui investor asing masih meragukan efektivitas satgas tersebut. Namun, ia memastikan tim lintas kementerian itu memiliki kekuatan untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi.

Ia mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki instrumen anggaran yang dapat digunakan untuk mendorong kementerian lain agar mendukung iklim investasi.

"Kan ada kementerian-kementerian yang lain kadang-kadang lambat. Ya saya bisa kasih anggaran, atau saya kurangi anggarannya kalau tetap ngotot," ujarnya.

Tak hanya kementerian, ancaman serupa juga ditujukan kepada pemerintah daerah yang dinilai tidak mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Sang Bendahara Negara menegaskan pemerintah pusat memiliki kewenangan mengendalikan TKD sehingga dapat memberi sanksi fiskal kepada daerah yang menghambat investasi.

"Daerah juga harus mengikuti kebijakan yang pro investasi, pro pertumbuhan di daerahnya sendiri. Kalau enggak ya kita warning lewat, bisa Mensesneg, bisa Mendagri, dan lain-lain. Tapi kalau masih ngotot juga bisa kita potong juga TKD-nya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya mengatakan satgas debottlenecking juga dibentuk untuk mempermudah investor asing menyampaikan pengaduan terkait hambatan investasi di Indonesia.

Ia menyebut selama ini banyak investor asing mengeluhkan proses perizinan yang berbelit karena harus berurusan dengan banyak kementerian dan pemerintah daerah.

Utang pemerintah nyaris tembus Rp10 ribu triliun hingga akhir Maret 2026. Angka ini naik drastis dari posisi akhir Desember yang tercatat Rp9.637,9 triliun.

Dalam laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), tercatat utang pemerintah pusat sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski rasio utang cukup tinggi, tapi Kementerian Keuangan memastikan mengelola utang dengan penuh kehati-hatian.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR, yang dikutip pada Sabtu (9/5).

Utang pemerintah didominasi oleh utang publik. Rinciannya, terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

"Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22 persen," tulis DJPPR.

Selain itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret sudah mencapai Rp240 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.

Defisit ini terjadi karena pendapatan negara terealisasi Rp574,9 triliun atau lebih rendah dibandingkan belanja negara yang mencapai Rp815 triliun. Kemudian, keseimbangan primer tercatat negatif Rp95,8 triliun.

Secara rinci, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun.

Sementara itu, anggaran belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp204,8 triliun.

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat selama periode Januari- Maret 2026 realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) ke Ranah Minang senilai Rp7,45 triliun atau sudah terealisasi 37,93% dari pagu 2026 sebesar Rp19,63 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Mohammad Dody Fachrudin mengatakan realisasi penyaluran TKD hingga kuartal I/2026 ini menunjukan kinerja yang bagus, karena mengalami peningkatan sebesar 35,85% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

“Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen dana alokasi umum (DAU) yang sebesar Rp5,53 triliun atau 74,24% dari total TKD,” katanya dikutip dari data resmi DJPb, Jumat (8/5/2026).

Dia menjelaskan untuk realisasi DAU ini sebesar 38,52% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp14,35 Triliun.

DAU ini dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten dan kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya untuk dana bagi hasil (DBH) yang telah disalurkan sampai dengan 31 Maret 2026 mencapai Rp369,26 miliar atau sebesar 50,95% dari pagu 2026 sebesar Rp724,81 miliar.

“Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 382,18% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu,” jelasnya.

Menurut Dody DBH tersebut digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Begitupun untuk DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,41 triliun atau sebesar 34,25% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 Triliun yang didominasi oleh pembayaran tunjangan profesi guru.

“TPG ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan,” ujarnya.

Dody bilang TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Lalu untuk dana desa telah disalurkan sebesar Rp138,98 miliar atau sudah terealisasi sebesar 39,9% dari pagu 2026 sebesar Rp348,30 miliar.

Dikatakannya penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, seperti yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Selain itu, penyaluran DAK Fisik, dan dana insentif fiskal (DIF) di Sumbar masih belum terealisasi pada tahun 2026.

“Kami melihat kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran kedua jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif dan pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan telah menyalurkan 29,5 persen pagu transfer ke daerah (TKD) senilai Rp204,8 triliun per 31 Maret 2026.

Adapun pagu TKD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun.

“Stabilitas daerah juga kami lihat. Jadi, kami hati-hati sekali memonitor kondisi ekonomi kita, termasuk kondisi pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Penyaluran TKD pada Maret terutama didorong oleh dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) non fisik, dan otonomi khusus (otsus).

Selain itu, juga termasuk realisasi penyaluran dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatera.

Penyaluran Tahap I terealisasi sebesar 40 persen atau Rp4,39 triliun tanpa syarat salur pada Februari, kemudian Tahap II sebesar 30 persen atau Rp3,10 triliun tanpa syarat salur pada Maret, dan Tahap III sebesar 30 persen mulai disalurkan pada April 2026.

Relaksasi penyaluran TKD dan tambahan alokasi mendorong realisasi TKD wilayah terdampak bencana di Sumatera mencapai Rp33,93 triliun.

Sementara tambahan alokasi TKD 2026 untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah sebesar Rp10,65 triliun.

Adapun sebagian TKD masih menunggu pemenuhan persyaratan penyaluran dari pemerintah daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani menjelaskan realisasi TKD lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 23,8 persen dari pagu, atau sebesar Rp207,1 triliun dari pagu Rp869,2 triliun.

Penyaluran itu utamanya diarahkan untuk memenuhi belanja pokok pemda sesuai rencana di APBN, seperti belanja pegawai, belanja operasional, dan layanan publik khususnya pendidikan dan kesehatan.

“Ini yang kami kombinasikan dengan belanja pusat untuk membangun daerah melalui program prioritas nasional yang diarahkan Bapak Presiden. Jadi, kombinasi itu yang kami lakukan antara TKD dengan belanja pusat,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026