JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri di sektor hulu migas.

Salah satunya pemanfaatan pompa industri lokal yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi.

SKK Migas bersama PT Sucofindo (Persero) pun melakukan kunjungan ke kantor pusat sekaligus pabrik PT Duraquipt Cemerlang di Depok, Jawa Barat, Kamis (30/4/2026).

DOK. PIS Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) meninjau proses upgrading dan docking FSO Pertamina Abherka pada Jumat (9/6/2023).

Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan industri domestik dalam menyuplai kebutuhan barang dan jasa sektor hulu migas nasional.

Duraquipt merupakan produsen pompa industri dalam negeri yang telah menyuplai kebutuhan sejumlah perusahaan migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Sekretaris SKK Migas Luky Agung Yusgiantoro mengatakan, dukungan terhadap industri dalam negeri merupakan bagian dari Pedoman Tata Kerja (PTK) SKK Migas.

Menurutnya, manufaktur dalam negeri memiliki kualitas yang bersaing dengan produk global.

"SKK Migas dan Sucofindo harus menyuarakan kepada publik bahwa manufaktur dalam negeri bisa bersaing dengan industri luar negeri, khususnya pompa industri," ujar Luky dalam kunjungannya, Kamis (30/4/2026).

Menurut dia, keberadaan manufaktur lokal seperti Duraquipt menunjukan industri nasional mampu menghasilkan produk yang kompetitif dan memenuhi standar internasional.

Duraquipt diketahui memproduksi pompa proses kimia sesuai standar ANSI/ASME B73.1, pompa sentrifugal API 610, pompa reciprocating API 674, hingga pompa pemadam kebakaran standar NFPA 20.

Luky menilai penguatan industri penunjang migas nasional tidak hanya bergantung pada aset dan teknologi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia (SDM).

“SKK Migas terus mendukung TKDN untuk kepentingan kegiatan hulu migas. Ini merupakan pesan yang harus terus disampaikan terus-menerus bahwa industri dalam negeri perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah sekaligus dukungan profesionalisme dari SDM perusahaan," paparnya.

Sementara itu, CEO Duraquipt Cemerlang Steven Sutanto mengatakan, pasar pompa industri dalam negeri akan terus tumbuh seiring potensi proyek baru sektor hulu migas.

Maka dari itu, perusahaan akan mengoptimalkan peluang yang ada dengan menjaga standar kualitas internasional seperti API 610, API 674 dan NFPA 20, serta menjaga tingkat kandungan lokal berkisar 40-50 persen.

Selain menyuplai kebutuhan sektor migas, perusahaan juga menyediakan layanan pemeliharaan dan perbaikan berbagai jenis pompa industri untuk sektor petrokimia, pupuk, pembangkit listrik, pertambangan, hingga industri kertas.

"Kami menjadi pelopor dalam konten lokal atau TKDN untuk pompa API, pompa ANSI/ASME, dan pompa pemadam kebakaran. Sertifikasi konten lokal atau TKDN kami dapat mencapai hingga 40-50 persen," kata Steven.

Vice President Strategic Business Unit Trade, Industry & Marine Sucofindo Aditya Rahman Aziz menambahkan, perusahaan mendukung penguatan penggunaan produk dalam negeri di sektor hulu migas.

Sucofindo akan terus menjalankan testing, inspection, and certification pada sektor migas.

"Kami berharap kolaborasi strategis dengan SKK Migas dan Duraquipt dapat terus berkembang untuk memperkuat kemandirian sektor hulu migas," pungkas Aditya.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mencatatkan peningkatan belanja suku cadang lokal mencapai Rp 809 miliar pada 2025.

Angka tersebut meningkat 2,79 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 787 miliar.

Belanja suku cadang lokal ini bahkan naik 164,3 persen dari baseline 2020 sebesar Rp 306 miliar.

Langkah ini menjadi strategi emiten berkode saham SMGR ini dalam memperkuat rantai pasok nasional dan efisiensi operasi di tengah tekanan industri bahan bangunan.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan bagian dari inisiatif strategis perusahaan untuk mendorong solusi dan inovasi berkelanjutan yang menjadi salah satu pilar dalam Sustainability Road Map SIG 2030.

“Untuk mendukung peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara berkelanjutan, SIG secara aktif melakukan pengembangan komponen suku cadang melalui kegiatan Research and Development (R&D) bersama mitra industri dan pelaku UKM, untuk terus meningkatkan kapasitas produksi, inovasi teknologi, serta daya saing produk dalam negeri,” tutur Vita dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Vita mengatakan, pihaknya menjalankan pengadaan berkelanjutan (sustainable procurement) yang diarahkan untuk memperkuat pemasok domestik sekaligus menjaga efisiensi dan daya saing.

Pendekatan ini menjadi bagian dari transformasi berbasis Environmental, Social, Governance (ESG) yang mendorong penciptaan nilai ekonomi berkelanjutan.

Semen Indonesia mengintegrasikan penggunaan produk dalam negeri mulai dari pengadaan bahan baku, suku cadang, hingga jasa penunjang industri.

Strategi ini mendukung penguatan fundamental bisnis melalui efisiensi biaya dan optimalisasi rantai pasok berbasis sumber daya lokal, sebagai respons terhadap dinamika industri yang semakin kompetitif.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan total realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) perusahaan pada 2025 yang mencapai Rp 21,79 triliun atau setara 93,47 persen dari total belanja barang dan jasa sebesar Rp 23,32 triliun.

Capaian ini merupakan wujud kontribusi Semen Indonesia terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang menantang.

Semen Indonesia juga memperkuat daya saing produk lokal melalui inovasi, termasuk pengembangan semen rendah karbon yang memanfaatkan bahan baku domestik dan mendukung efisiensi energi serta penurunan emisi.

Vita mengungkapkan, keberlanjutan dan efisiensi menjadi fondasi utama operasional perusahaan.

“Kami memastikan setiap proses bisnis tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi penguatan industri nasional dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Vita.

Dengan strategi tersebut, SMGR tidak hanya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, tetapi juga memperkuat ketahanan industri nasional di tengah tekanan pasar.

Ke depan, perusahaan akan terus memperluas kolaborasi dengan pelaku industri domestik guna membangun rantai pasok yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan LPG dalam negeri masih didominasi impor. Dari kebutuhan konsumsi 8,6 juta ton per tahun, yang bisa dipenuhi produksi dalam negeri hanya 1,6 juta-1,7 juta ton.

Alhasil, pemerintah terpaksa melakukan impor hingga 7 juta ton per tahun demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri, selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Menurutnya, impor yang besar ini sudah berlangsung lama, sejak pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG.

Sejak saat itu kebutuhan tabung gas melonjak tajam, sementara pasokan bahan baku domestik tidak tumbuh sebanding dengan konsumsi masyarakat. Bahlil mengatakan salah satu hambatan utama Indonesia sulit membangun industri LPG sendiri terletak pada keterbatasan bahan baku.

LPG diproduksi dari komponen propana dan butana atau yang dikenal sebagai C3 dan C4, sementara produksi kedua komponen tersebut di Indonesia masih relatif kecil.

"Untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya. Salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4, dan itu produksi kita tidak terlalu banyak," ujarnya.

Lalu, bisakah Indonesia mengurangi impor LPG?

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG ini tidak hanya dipicu oleh tingginya konsumsi, tetapi juga hambatan struktural di sektor industri.

"Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah bahwa Indonesia tidak mampu mengembangkan LPG domestik karena adanya mandatory internasional," ujarnya.

Menurut Yayan, standar internasional menjadi salah satu faktor utama yang membuat produksi LPG domestik sulit berkembang. Standar seperti JIS G3116 dan SNI 07-3018-2006 mensyaratkan spesifikasi teknis tinggi yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi industri dalam negeri.

"Standar metalurgi pada bagian silinder LPG-nya menggunakan high-grade hot-rolled steel dengan kelas SG255 atau SG295 yang tahan terhadap tekanan internal kurang lebih sekitar 18,6 kg/cm²," jelasnya.

Ia menambahkan kemampuan industri domestik dalam memenuhi standar tersebut masih terbatas hingga saat ini. Meski produksi dimungkinkan, kualitasnya belum memenuhi syarat.

"Walaupun bisa diproduksi dalam negeri tetapi kualitasnya masih rendah, sehingga tidak memenuhi kualitas itu," tegas Yayan.

Selain bahan baku, proses produksi tabung LPG juga memerlukan teknologi tinggi dengan standar tertentu. Hal ini terutama pada aspek pengelasan dan pelapisan yang membutuhkan presisi tinggi dalam proses manufaktur.

"Ada aspek teknis pengelasan pada muka silinder yang memenuhi syarat, seperti 930 derajat Celsius, yang mampu mengelas Automatic Zinc-Coating Metalization," ungkapnya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Yayan menilai perlu adanya reformasi kebijakan yang lebih adaptif. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi antara Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 agar industri lebih fleksibel dalam memenuhi komponen impor.

"Perlu adanya reformasi TKDN dan harmonisasi regulasi sehingga mampu mengelaborasi komposisi impor pada TKDN," katanya.

Selain itu, intervensi kelembagaan dinilai penting untuk mempercepat kesiapan industri nasional. Pemerintah dinilai perlu membentuk gugus tugas deregulasi yang fokus pada percepatan pemenuhan standar industri. Insentif fiskal juga dinilai menjadi kunci dalam mendorong inovasi dan pengembangan teknologi.

"Perlu adanya insentif teknologi dengan memberikan insentif seperti pajak jika mengembangkan Research and Development untuk LPG katakan 20 persen," jelasnya.

Dari sisi hulu, penguatan industri bahan baku juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor. Perusahaan baja nasional diharapkan mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan industri LPG.

"Ketahanan bahan baku, perusahaan domestik seperti PT Krakatau Steel seharusnya mampu menyediakan kualitas baja dengan standar SG295," kata Yayan.

Di sisi lain, diversifikasi energi menjadi opsi untuk menekan konsumsi LPG. Namun, alternatif yang tersedia masih memiliki berbagai tantangan dari sisi kesehatan maupun investasi.

"Ada, yaitu briket batubara untuk cooking stove, tapi kan itu tidak begitu sehat atau biomassa untuk cooking gas atau jaringan gas, tetapi ini investasinya jangka panjang," ujarnya.

Yayan juga menilai kebijakan subsidi LPG perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran. LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. Pembatasan tersebut penting agar subsidi tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Pengawasan distribusi juga perlu diperketat untuk mencegah penyalahgunaan.

"Yang LPG 3 kg itu dibatasi bagi orang miskin atau UMKM, sehingga orang kaya tidak bisa mengaksesnya," tegasnya.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini terletak pada validitas data penerima. Ia menilai perbaikan basis data menjadi kunci keberhasilan penyaluran subsidi. Selain itu, kebocoran dalam rantai distribusi masih menjadi PR. Kondisi ini diperparah oleh dominasi konsumsi LPG 3 kg di masyarakat.

"Memang di rantai pasok yang menyebabkan kebocoran, tapi dengan konsumsi LPG cooking gas sebesar 80-90 persen dikuasai LPG 3 kg, agak repot tanpa datanya benar-benar dibenahi," jelasnya.

Sebagai solusi jangka menengah, Yayan mendorong peralihan energi bagi kelompok masyarakat mampu. Langkah ini dapat membantu menekan impor LPG secara signifikan.

"Saya kira impor bisa ditahan 20-30 persen, apalagi jika desil 8-10 berpindah ke listrik," pungkasnya.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai dampak ekonomi dari impor LPG sangat signifikan karena langsung memengaruhi struktur belanja negara. Setidaknya ada tiga risiko yang menghantui.

Pertama, dampak langsung terhadap anggaran subsidi karena LPG 3 kg itu porsi terbesar dalam subsidi energi. Kedua, price sensitivity. Sebab, setiap harga minyak naik, subsidi langsung ikut membengkak.

Ketiga, faktor nilai tukar juga menjadi risiko besar karena LPG masih bergantung pada impor. Pelemahan rupiah akan langsung memperbesar beban anggaran negara melalui peningkatan biaya impor energi.

"Jadi LPG ini sangat sensitif terhadap faktor eksternal," kata Yusuf.

Menurutnya, risiko ini semakin meningkat pada 2026 karena ruang fiskal Indonesia sudah terbatas sejak awal tahun. Di sisi lain, kebutuhan belanja negara terus meningkat seiring dengan berbagai program pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa defisit anggaran sudah dirancang cukup besar, sementara beban belanja semakin berat. Kondisi ini membuat APBN lebih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama dari sektor energi.

"Defisit sudah dirancang cukup besar, sementara belanja juga makin berat, baik subsidi energi, program sosial, maupun bunga utang," kata Yusuf.

Dalam kondisi tersebut, guncangan kecil sekalipun dapat berdampak besar terhadap defisit anggaran. Kenaikan harga minyak atau pelemahan nilai tukar bisa langsung mendorong defisit melewati batas aman.

Yusuf menilai LPG menjadi semacam jalur cepat transmisi risiko global ke dalam APBN. Hal ini membuat stabilitas fiskal Indonesia sangat bergantung pada dinamika eksternal yang sulit dikendalikan.

"Yang sering luput, ini juga soal efisiensi kebijakan. Kita ekspor gas, tapi impor LPG. Secara ekonomi, ini value chain mismatch. Harusnya gas domestik bisa dipakai untuk menggantikan LPG, tapi infrastruktur dan kebijakan alokasinya belum ke sana," terangnya.

[Gambas:Photo CNN]

Untuk jangka pendek, Yusuf menilai perbaikan penyaluran subsidi menjadi langkah paling realistis. Hal ini penting karena besarnya subsidi saat ini juga dipicu oleh ketidaktepatan sasaran.

"Banyak yang tidak berhak justru ikut menikmati. Ini bisa langsung mengurangi beban tanpa harus menaikkan harga," imbuhnya.

Dalam jangka menengah, solusi utama terletak pada substitusi energi, khususnya melalui pengembangan jaringan gas (jargas). Langkah ini dinilai mampu mengurangi impor sekaligus menekan beban subsidi energi.

"Secara hitungan ekonomi, ini masuk akal karena bisa mengurangi impor dan subsidi sekaligus. Tapi bottleneck-nya bukan di teknis, melainkan koordinasi dan prioritas kebijakan," terangnya.

Sementara itu, solusi jangka panjang membutuhkan transformasi energi yang lebih menyeluruh. Pemerintah perlu mendorong penggunaan listrik, DME, serta optimalisasi gas domestik sebagai pengganti LPG.

"Di jangka panjang, baru bicara transformasi, listrik (kompor induksi), DME, dan realokasi gas domestik," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai telah terjadi perubahan preferensi konsumen ke kendaraan hemat energi. Perubahan ini turut mendorong pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) meningkat signifikan.

“Terjadi perubahan preferensi konsumen. Masyarakat mulai memilih kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Ini menjadi sinyal positif bagi transformasi industri otomotif nasional,” ungkap Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta dalam diskusi Lonjakan Harga Minyak Dunia, Momentum Genjot Adopsi EV di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data Kemenperin, saat ini terdapat 14 perusahaan perakitan mobil listrik dengan kapasitas produksi 409.860 unit per tahun. Kemudian ada 68 perusahaan sepeda motor listrik berkapasitas 2,51 juta unit per tahun, serta sembilan perusahaan bus listrik berkapasitas 4.100 unit per tahun. Total investasi sektor ini mencapai Rp25,67 triliun.

Sementara itu, populasi kendaraan listrik di Indonesia hingga Maret 2026 mencapai 358.205 unit, terdiri atas 236.451 unit sepeda motor listrik, 119.638 unit mobil penumpang listrik, 798 unit bus listrik, serta 537 kendaraan komersial listrik.

Pada 2025, pangsa pasar kendaraan roda empat berbasis listrik mencapai 21,71 persen terdiri dari BEV sebesar 12,93 persen, hybrid electric vehicle (HEV) 8,13 persen, dan PHEV 0,65 persen.

Sementara itu, porsi produksi kendaraan berbasis listrik mencapai 11,1 persen dari total produksi kendaraan roda empat nasional.

Setia menegaskan program optimalisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menjadi fokus utama agar investasi kendaraan listrik memberi nilai tambah maksimal di dalam negeri. Batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 40 persen hingga 2026, meningkat menjadi 60 persen pada 2027–2029, dan 80 persen mulai 2030.

“Kami ingin investasi kendaraan listrik tidak berhenti pada perakitan, tetapi terus berkembang menuju pendalaman struktur industri, termasuk baterai, komponen utama, dan rantai pasok nasional,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menilai, telah terjadi perubahan struktural di industri otomotif nasional. Dari awalnya dominasi satu jenis powertrain menjadi multi-powertrain.

“Buktinya, penjualan mobil bermesin konvensional terus menurun. Sebaliknya, mobil elektrifikasi meningkat,” kata dia.

Dari sisi pelaku industri, Head of PR and Government BYD Indonesia Luther T Panjaitan menegaskan komitmen pihaknya dalam membangun ekosistem EV di Tanah Air. Mulai dari penyediaan produk, hingga pengembangan jaringan dan fasilitas produksi.

Sejalan dengan itu, CEO Degree Synergy International Andrea Suhendra menyampaikan, pemerintah daerah disarankan mengenakan tarif pajak progresif EV demi menjaga momentum penjualan dalam skema pajak mobil listrik yang baru.

Konkretnya, EV dengan harga di atas Rp500 juta bisa dikenakan tarif tinggi, sedangkan di bawah Rp300 juta seharusnya dikenakan tarif rendah.

Pemerintah juga dinilai perlu memberikan ruang lebih besar bagi PHEV sebagai jembatan transisi dari kendaraan ICE ke EV. Ini karena menurut dia, mode listrik murni PHEV dapat digunakan di dalam kota, sementara mesin pembakaran internal tetap menopang perjalanan jarak jauh.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengapresiasi komitmen Apple dalam kesepakatan investasi tingkat komponen dalam negeri handphone, komputer genggam dan tablet (TKDN HKT) di Indonesia secara tunai senilai 160 juta dolar AS periode 2026-2028.

Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menyebut pihaknya mengetahui kabar produksi AirTag di Batam, Kepulauan Riau serta komponen AirPods Max di Bandung, Jawa Barat telah berjalan.

"Pabrik Apple di Batam ini menjadi fasilitas pertama di Indonesia yang memproduksi AirTag, yakni perangkat pelacak canggih yang terhubung dengan jaringan Find My milik Apple dan kami mendapat kabar produknya sudah mulai ekspor ke Amerika Serikat," ujarnya.

Selain itu, Chusnunia menyampaikan kesepakatan investasi bersama Apple menjanjikan untuk membangun pusat pelatihan baru di Indonesia dengan mendirikan Apple Developer Institute.

"Apple sendiri telah mengumumkan pembukaan lima Apple Developer Institute di Indonesia, di Surabaya, Batam, Tangerang dan dua fasilitas Apple Developer Institute di Jakarta," ucapnya.

Ia menjelaskan berdasarkan Permen Perindustrian 29/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet, ada tiga skema yang dapat digunakan untuk menghitung nilai TKDN.

"Bisa skema manufaktur, yakni perusahaan harus memproduksi barang di dalam negeri, Bisa skema aplikasi, perusahaan harus membangun aplikasi yang digunakan untuk produk tersebut di dalam negeri dan bisa juga skema pengembangan inovasi, perusahaan mendorong inovasi dilakukan dari dalam negeri," jelasnya.

Apple, katanya, memilih skema pengembangan inovasi untuk memenuhi syarat TKDN HKT di Indonesia. Apple tak diwajibkan membangun pabrik iPhone atau komponen penting iPhone lainnya di Indonesia.

Chusnunia juga mengatakan pabrik perakitan perangkat AirTag di Kawasan Industri Tunas Industrial Prima (TIP) di Batam menjadi tonggak baru investasi Apple di Indonesia, yang berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

Jomplang

Nilai investasi yang digelontorkan Apple, lanjut dia, belum merata di Asia Tenggara. Apple menginvestasikan lebih dari Rp256 triliun di Vietnam untuk pembukaan pabrik serta produksi besar-besaran untuk produk Macbook, iPad, Apple Watch dan AirPods.

“Investasi yang dilakukan Apple di Indonesia dan Vietnam terbilang masih cukup jomplang. Bila kita bandingkan dengan Vietnam, investasi Apple mencapai lebih dari Rp256 triliun dan memiliki pabrik untuk produk-produk seperti Macbook, iPad, Apple Watch, AirPods dan menyerap 200.000 lapangan kerja. Sementara di Indonesia Apple berfokus pada pengembangan talenta melalui Apple Academy dan komitmen investasi sekitar Rp15,9 triliun untuk manufaktur lokal (AirTag/AirPods)," ucapnya.

Chusnunia mengharapkan ke depannya, Apple akan memperluas investasinya di Indonesia sebagai komitmen berkelanjutan dalam investasi TKDN tersebut.

"Kehadiran Apple di Indonesia bukan hanya simbol investasi besar, melainkan bagian dari strategi dalam memperkuat daya saing industri teknologi serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat guna menekan angka pengangguran,kita berharap juga perusahaan-perusahaan besar lainnya akan menanamkan investasinya di Indonesia," kata Chusnunia.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Vice President Corporate Secretary Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter Karina Amanda mengungkap kajian penambahan 30 rangkaian kereta (trainset) KRL Jabodetabek sudah mendekati tahap final.

Ia mengatakan pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tengah memproses realisasi rencana tersebut.

"Kajiannya terus dilakukan dan ini sudah mendekati tahap final. Dari sisi KAI, KCI, maupun pemerintah, dalam proses persiapan untuk merealisasikan terkait dengan kebutuhan tambahan kapasitas angkut tersebut," kata Karina di kantor KAI Commuter, Jakarta Pusat, Senin (20/4).

Karina menjelaskan rangkaian baru nantinya akan dioperasikan di lintasan yang mampu melayani KRL 12 gerbong. Penentuan jalur masih menunggu kesiapan infrastruktur dan prasarana.

Ia mengatakan saat ini fokus KAI Commuter adalah menyelesaikan pengadaan 16 trainset produksi PT INKA. Delapan trainset sudah diterima KAI Commuter.

Dari delapan, enam trainset telah beroperasi. Satu trainset lainnya berada di Depo Depok untuk proses uji sertifikasi, sedangkan trainset kedelapan masih dalam pengiriman dari Banyuwangi.

[Gambas:Youtube]

"16 (trainset) kan posisi sekarang sudah beroperasi 6 trainset (sudah dioperasikan). 10 trainset ditargetkan beroperasi seluruhnya di 2026 ini secara bertahap," ujar Karina.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin telah menargetkan pengadaan 30 trainset KRL Jabodetabek tersebut rampung pada tahun ini.

Bobby juga memastikan akan mengutamakan kereta produksi dalam negeri dalam pengadaan 30 rangkaian KRL Jabodetabek tersebut.

"Tentunya kan waktu itu kita janji. TKDN-nya dioptimalkan. Jadi kita mengutamakan industri dalam negeri," ujar Bobby saat ditemui di Stasiun KRL Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).

Penambahan 30 rangkaian KRL Jabodetabek ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan dana senilai Rp5 triliun kepada PT KAI untuk menambah rangkaian gerbong kereta api KRL Commuter Line Jabodetabek.

Prabowo menyampaikan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin melaporkan KAI butuh anggaran Rp4,8 triliun untuk menambah rangkaian gerbong KRL. Namun, Prabowo akan mengalokasikan anggaran sampai Rp5 triliun agar penambahan itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas.

"Beliau ajukan totalnya Rp4,8 triliun. Ya, saya setujui, bahkan akan saya alokasikan tidak Rp4,8 triliun, tapi Rp5 triliun. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu," kata Prabowo dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru dan peninjauan layanan KRL Commuter Line, Jakarta, Selasa (4/11) tahun lalu.

Ia berpendapat sebagian besar rakyat merasakan manfaat kereta api. Oleh karena itu, Prabowo berniat memperluas cakupan layanan KAI melalui penambahan gerbong kereta.

Selain itu, Prabowo menargetkan kepada KAI agar 30 rangkaian kereta baru itu tersedia dalam waktu setahun ke depan.

"Satu tahun ini harus. Ini rakyat yang saksi ya. Jadi, nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Saya juga tadi coba, bersih, nyaman, (ada) AC," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri baja memerlukan insentif di luar perpajakan guna bertahan di tengah kondisi ketidakpastian. Insentif salah satunya diminta untuk menurunkan biaya produksi.

The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) menyampaikan bahwa berbagai insentif masih tetap diperlukan dari pemerintah. Tidak hanya berupa insentif pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax allowance, tapi juga fasilitas masterlist bahan baku yang lebih langsung mendukung investasi serta kelancaran produksi.

"Mengingat utilisasi industri baja nasional masih sekitar 52% dan masih terdapat tekanan dari impor, maka insentif yang dibutuhkan harus diarahkan untuk menurunkan biaya produksi, memperkuat pasar domestik, dan mendorong investasi hulu-hilir," ujar Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara kepada Bisnis melalui kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu (19/4/2026).

Menurut Harry, terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang diperlukan oleh pengusaha baja dalam negeri di luar perpajakan atau non-fiskal. Contohnya, kepastian dan perluasan (harga gas bumi tertentu (HGBT).

Untuk diketahui, HGBT memberikan harga gas khusus yang diberikan Kementerian ESDM kepada sektor industri manufaktur tertentu guna meningkatkan daya saing. Salah satu tujuannya secara langsung tidak lain untuk menurunkan biaya produksi.

Harry juga menyingung perlunya penguatan trade remedies serta pengendalian impor, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, pemenuhan bahan baku, serta efektivitas tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dia meminta agar pemerintah mengoptimalkan kebijakan-kebijakan non-fiskal tersebut.

"Kami berharap optimalisasi kebijakan non fiskal yang sudah ada seperti yang disebutkan di atas, dapat di impelentasikan dengan baik, sehingga kami dapat meningkatkan kontribusi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%," ujarnya.

Adapun khusus insentif perpajakan, pemerintah menyebut pada 2025 telah menggelontorkan estimasi Rp530,3 triliun untuk insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPN) Rp343,3 triliun dan pajak penghasilan (PPh) Rp130,3 triliun.

Berdasarkan sektornya, insentif perpajakan paling banyak tahun lalu dinikmati oleh di antaranya manufaktur Rp137,2 triliun, pertanian Rp60,5 triliun, perdagangan Rp55,3 triliun dan konstruksi Rp22,1 triliun.

Kemudian, penerima manfaatnya meliputi terbesar yakni rumah tangga Rp292,7 triliun, UMKM Rp96,4 triliun, iklim investasi Rp84,3 triliun, dan dunia bisnis Rp56,9 triliun.

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan komprehensif soal viralnya video sepeda motor berlogo BGN di media sosial.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan meski pengadaan motor listrik masuk ke dalam perencanaan anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan berlangsung pada 2026. Hal tersebut karena proses akhir anggaran yang telah melalui mekanisme resmi pemerintah.

"Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60 persen unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100 persen unit," jelas Dadan dalam keterangan resmi tertulis di Jakarta, Selasa (7/4).

Dadan menambahkan penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026.

"Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2," ujarnya.

Lebih lanjut, BGN menekankan seluruh unit motor yang diproduksi merupakan hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Adapun produksi dilakukan di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat.

"Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan," tambah Dadan.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari anggaran 2025 yang ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan.

Ia menambahkan motor listrik tersebut belum didistribusikan dan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Dadan juga membantah kabar yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit. Ia menegaskan realisasi pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dari total 25 ribu unit yang direncanakan.

"Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025," pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik di kawasan Timur Tengah dinilai dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produk elektronik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, gangguan rantai pasok global dapat menjadi momentum untuk mendorong substitusi impor. Namun, ia mengingatkan bahwa karakter industri elektronik yang sangat bergantung pada komponen impor, membuat proses substitusi tidak bisa dilakukan secara instan.

“Yang lebih realistis dalam jangka pendek adalah peningkatan peran domestik pada beberapa tahapan produksi, bukan penggantian penuh terhadap produk impor,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/3/2026).

Menurutnya, penguatan TKDN perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi industrialisasi yang lebih mendalam, bukan sekadar kewajiban administratif. Upaya tersebut harus diiringi dengan pengembangan industri komponen, transfer teknologi, serta penguatan ekosistem pemasok domestik.

“Jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat, TKDN bisa menjadi instrumen untuk mempercepat pendalaman industri, tetapi jika dipaksakan tanpa kesiapan, justru berisiko menaikkan biaya produksi dan menekan daya saing,” jelasnya.

Yusuf menerangkan, kenaikan biaya logistik global memang secara teori membuat produk lokal lebih kompetitif dibandingkan produk impor. Ketika ongkos pengiriman meningkat, harga barang impor ikut terdorong naik, sehingga produk lokal menjadi lebih menarik secara relatif.

Akan tetapi, dalam praktiknya, efek ini tidak sepenuhnya sederhana. Produsen dalam negeri juga masih bergantung pada impor komponen, sehingga berisiko ikut terkena dampak kenaikan biaya logistik.Artinya, keunggulan kompetitif yang muncul sangat bergantung pada seberapa dalam rantai pasok sudah terlokalisasi.

“Semakin tinggi kandungan lokal, semakin besar peluang menikmati keuntungan dari perubahan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusuf melihat konflik geopolitik juga membuka peluang relokasi produksi global ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Akan tetapi, peluang tersebut sangat bergantung pada kesiapan domestik dan daya saing dibandingkan negara lain seperti Vietnam, India, dan Thailand yang lebih dahulu memiliki ekosistem manufaktur matang.

Dalam jangka pendek, ia memperkirakan respons industri lebih banyak datang dari pelaku usaha yang telah beroperasi di dalam negeri melalui peningkatan kapasitas produksi. Sementara itu, investasi baru berskala besar menurutnya cenderung tertahan akibat ketidakpastian global.

Di tengah dinamika tersebut, Yusuf berpendapat bahwa peran pemerintah dinilai menjadi kunci dalam mendorong penguatan TKDN. Selain memberikan insentif fiskal, pemerintah juga perlu memastikan pengembangan sumber daya manusia, integrasi kawasan industri, serta sinkronisasi kebijakan perdagangan dan industri.

“Pemerintah juga perlu menciptakan kepastian permintaan, misalnya melalui pengadaan barang dengan TKDN tinggi, sehingga pelaku industri memiliki dasar kuat untuk berekspansi,” tutur Yusuf.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna mendorong daya saing industri nasional.

Belum lama ini, Kemenperin melakukan reformasi kebijakan TKDN melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan serta Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

Sebagai langkah penguatan implementasi, Kemenperin juga membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TKDN di lingkungan balai Kemenperin. Kehadiran LSP ini bertujuan menjamin kompetensi, profesionalisme, dan kredibilitas para verifikator TKDN, sekaligus memastikan proses penilaian TKDN dilakukan secara objektif, terstandar, dan akuntabel.

Selain itu, pembentukan LSP TKDN juga menjadi bagian dari komitmen Kemenperin dalam mengembangkan sumber daya manusia industri yang unggul dan berdaya saing melalui sistem sertifikasi berbasis kompetensi.

Pembentukan LSP TKDN tersebut ditandai dengan penyerahan lisensi dari Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi kepada balai Kemenperin pada acara Business Matching Produk Dalam Negeri di Kemenperin, Jakarta. Lisensi tersebut tercatat dengan Nomor BNSP-LSP-2709-ID yang berlaku hingga 14 November 2030.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan, LSP TKDN menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola sertifikasi TKDN di Indonesia. Melalui penerapan standar kompetensi yang jelas serta keterlibatan asesor tersertifikasi, diharapkan proses verifikasi TKDN dapat berlangsung lebih konsisten dan meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha.

“LSP TKDN hadir sebagai instrumen penting dalam perbaikan tata kelola sertifikasi TKDN. Penerapan standardisasi skema kompetensi dan keterlibatan asesor tersertifikasi diharapkan mampu menjamin konsistensi proses verifikasi sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem sertifikasi TKDN,” papar Emmy, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Sabtu (4/4).

Saat ini, LSP BSPJI Jakarta telah memiliki sejumlah skema sertifikasi profesi, antara lain Verifikator TKDN, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC). Program sertifikasi tersebut diperkuat oleh 18 asesor kompeten yang telah mendapatkan pengakuan lisensi dari BNSP sejak 14 November 2025.

Kepala BSPJI Jakarta Fathullah menyampaikan bahwa pembentukan LSP merupakan langkah strategis dalam memastikan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses verifikasi TKDN. Selain itu, keberadaan skema QA dan QC juga menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu agar layanan verifikasi TKDN dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Melalui skema sertifikasi ini, industri akan memperoleh kepastian layanan verifikasi TKDN yang profesional dan terpercaya. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri nasional yang lebih transparan dan berstandar,” ujar Fathullah.

Ke depan, BSPJI Jakarta akan terus memperluas cakupan layanan sertifikasi profesi untuk mendukung penguatan industri nasional yang berkelanjutan. Kehadiran LSP diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam memastikan kompetensi verifikator TKDN sekaligus mendukung sistem penjaminan mutu industri yang lebih terstruktur dan konsisten sehingga memberikan manfaat langsung bagi pelaku industri di dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia dinilai perlu terus diperkuat agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih optimal. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah rendahnya tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang dinilai masih menjadi tantangan dalam membangun industri kendaraan listrik nasional.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan dominasi produk impor dalam pasar kendaraan listrik berpotensi membuat Indonesia hanya menjadi pasar bagi produsen global.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik nasional belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Ia menilai upaya hilirisasi mineral yang selama ini dijalankan pemerintah perlu terus diperkuat agar mampu membangun ekosistem industri kendaraan listrik secara menyeluruh di dalam negeri.

“Selama ini hilirisasi yang dilakukan sebenarnya lebih tepat disebut smelterisasi. Produk turunan pertama dan kedua masih diekspor, sehingga belum mendorong terbentuknya ekosistem industri kendaraan listrik di dalam negeri,” ujar Fahmy, Ahad (30/3).

Fahmy menjelaskan hilirisasi mineral seharusnya tidak berhenti pada proses pengolahan awal, tetapi dilanjutkan hingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang dapat digunakan dalam industri kendaraan listrik.

Dengan hilirisasi yang terintegrasi, Indonesia tidak hanya memperoleh nilai tambah dari pengolahan mineral, tetapi juga mampu membangun rantai industri dari sektor hulu hingga produksi kendaraan listrik.

Namun, menurut dia, kebijakan impor kendaraan listrik secara utuh (completely built up/CBU) dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan upaya tersebut.

Ia menilai sebagian besar kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia masih berasal dari impor tanpa kandungan lokal yang memadai. Kondisi ini membuat Indonesia berpotensi hanya menjadi pasar bagi produsen dari negara lain seperti China, Korea Selatan, dan Jepang.

“Kebijakan waktu itu disyaratkan harus pabriknya ada di Indonesia, kemudian harus ada konten lokal yang bertahap dari 40 sampai 80 persen itu. Nah, kemudian kebijakan itu diubah sehingga tidak mendukung untuk membentuk ekosistem industrialisasi,” kata Fahmy.

Ia menambahkan rendahnya TKDN menyebabkan dampak ekonomi dari industri kendaraan listrik belum optimal, baik terhadap industri pendukung, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri.

“TKDN sangat penting. Jadi mestinya kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga ikut memproduksi secara mandiri,” tegasnya.

Menurut Fahmy, penguatan TKDN dapat dilakukan melalui kerja sama dengan investor asing yang disertai dengan proses alih teknologi.

Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat membangun kapasitas industri kendaraan listrik secara bertahap hingga mampu memproduksi komponen dan kendaraan listrik secara mandiri.

“Barangkali dalam lima tahun pertama kita bekerja sama dengan perusahaan dari China, Korea, dan Jepang untuk melakukan alih teknologi. Kemudian lima sampai sepuluh tahun berikutnya Indonesia bisa menghasilkan sendiri beberapa komponen dan juga mobil listrik,” ujarnya.

PADA 19 Februari 2026, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani kerangka Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) yang memuat ketentuan pembebasan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi produk Amerika Serikat.

Ketentuan ini segera memicu perhatian di dalam negeri karena berpotensi membuka ruang yang lebih luas bagi produk impor dalam proyek dan kegiatan ekonomi yang selama ini dilindungi melalui kebijakan TKDN.

Namun, perkembangan ini sekaligus memperlihatkan paradoks dalam kebijakan industri Amerika Serikat sendiri.

Negara yang sering tampil sebagai pendukung pasar bebas global justru memiliki salah satu rezim local content paling luas dan paling protektif di dunia.

Melalui berbagai aturan “Buy American” dan “Buy America”, pemerintah Amerika secara sistematis mewajibkan penggunaan produk domestik dalam pengadaan pemerintah dan proyek infrastruktur yang didanai negara.

Inilah wajah ganda kebijakan industri Washington: sangat vokal mendorong penghapusan persyaratan kandungan lokal di negara mitra, tapi secara konsisten mempertahankan berbagai lapis regulasi yang melindungi industri domestiknya sendiri.

Arsitektur Kebijakan Local Content di Amerika Serikat

Kebijakan kandungan lokal di Amerika Serikat memiliki sejarah panjang yang berakar pada upaya pemerintah federal untuk melindungi industri domestik dan memastikan bahwa belanja negara memberikan manfaat ekonomi bagi perekonomian nasional.

Landasan awalnya muncul pada masa Great Depression, ketika Kongres mengesahkan Buy American Act pada 1933.

Undang-undang ini mewajibkan lembaga pemerintah federal untuk memprioritaskan produk yang diproduksi di Amerika Serikat dalam pengadaan barang yang digunakan di dalam negeri.

Seiring perkembangan ekonomi dan meningkatnya kompleksitas pengeluaran pemerintah, aturan tersebut berkembang menjadi arsitektur kebijakan yang luas dan berlapis.

Local content tidak lagi diatur hanya melalui satu undang-undang, tetapi melalui berbagai rezim hukum yang berbeda tergantung pada jenis pengeluaran negara, sektor ekonomi, serta lembaga pemerintah yang terlibat.

Beberapa rezim berlaku untuk pengadaan langsung pemerintah federal, sementara yang lain berlaku untuk proyek yang dibiayai melalui hibah federal kepada pemerintah negara bagian atau lokal.

Dalam sektor tertentu seperti transportasi, energi, atau pertahanan, bahkan terdapat aturan yang lebih spesifik lagi mengenai penggunaan produk domestik.

Pada tingkat paling umum, "Buy American Act" mengatur pengadaan barang dan material konstruksi oleh lembaga pemerintah federal.

Dalam kerangka ini, barang manufaktur yang dibeli pemerintah harus diproduksi di Amerika Serikat dan memenuhi ambang tertentu untuk kandungan komponen domestik.

Selain itu, sistem evaluasi tender memberikan preferensi harga bagi produk domestik, sehingga penawaran produk lokal dapat tetap menang meskipun harganya lebih tinggi dibanding produk impor.

Di luar pengadaan langsung pemerintah federal, kebijakan kandungan lokal juga diterapkan pada proyek yang didanai melalui bantuan keuangan federal.

Aturan payung yang penting dalam konteks ini adalah "Build America, Buy America Act" (BABA) yang disahkan pada 2021, sebagai bagian dari Infrastructure Investment and Jobs Act.

BABA memperluas penerapan preferensi produk domestik ke berbagai proyek infrastruktur yang dibiayai melalui bantuan federal, mulai dari jalan, jembatan, dan rel kereta api hingga jaringan broadband, energi, dan fasilitas publik lainnya.

Ketentuan ini berlaku tidak hanya pada kontrak utama, tetapi juga pada subkontrak dan pengadaan yang terkait dengan proyek tersebut.

Dalam sektor transportasi, aturan kandungan lokal berkembang menjadi rezim yang lebih spesifik lagi.

Proyek jalan raya yang dibiayai melalui program Federal-aid highway tunduk pada ketentuan Buy America yang mewajibkan besi dan baja yang digunakan dalam proyek tersebut diproduksi di Amerika Serikat.

Sementara itu, proyek transportasi publik yang didanai oleh Federal Transit Administration juga tunduk pada aturan Buy America yang mewajibkan iron, steel, dan berbagai produk manufaktur yang digunakan dalam proyek diproduksi di dalam negeri.

Dalam sektor perkeretaapian dan penerbangan, ketentuan serupa juga berlaku untuk proyek yang dibiayai melalui hibah federal.

Selain sektor infrastruktur dan transportasi, kebijakan kandungan lokal juga memainkan peran penting dalam sektor pertahanan.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat menerapkan berbagai pembatasan pengadaan untuk memastikan bahwa komponen dan material strategis diproduksi di dalam negeri.

Beberapa aturan, seperti Berry Amendment dan Specialty Metals Restriction, bahkan menetapkan persyaratan yang sangat ketat terkait asal produksi material tertentu yang digunakan dalam sistem persenjataan, pesawat militer, kapal perang, dan berbagai peralatan pertahanan lainnya.

Kebijakan kandungan lokal di Amerika Serikat juga dilengkapi dengan mekanisme pengecualian (waiver) yang memungkinkan pemerintah memberikan dispensasi dalam kondisi tertentu.

Pengecualian tersebut biasanya diberikan jika produk domestik tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang memadai, jika penggunaannya akan meningkatkan biaya proyek secara tidak wajar, atau jika penerapan aturan tersebut dianggap tidak sejalan dengan kepentingan publik.

Dalam banyak program federal modern, proses pemberian waiver dilakukan secara terbuka dan didokumentasikan secara publik.

Dengan demikian, kebijakan local content di Amerika Serikat memiliki sejarah panjang yang berkembang selama hampir satu abad dan menunjukkan betapa pentingnya instrumen ini dalam strategi perlindungan industri nasional.

Sejak disahkannya "Buy American Act" pada 1933, kebijakan ini terus berkembang melalui berbagai undang-undang, regulasi sektoral, serta ketentuan pengadaan pemerintah yang lebih spesifik.

Hasilnya adalah suatu sistem yang tidak berdiri pada satu aturan tunggal, melainkan terdiri dari berbagai rezim hukum berbeda, masing-masing dengan cakupan sektor, standar kandungan domestik, serta mekanisme implementasi yang dirancang sesuai kebutuhan program dan lembaga yang menerapkannya.

Pengecualian "Local Content"

Perdebatan mengenai penghapusan TKDN dalam kerangka perjanjian perdagangan AS–Indonesia memunculkan diskusi mengenai apakah terdapat mekanisme pengecualian dalam ketentuan local content yang seharusnya juga dipertimbangkan dalam desain kebijakan.

Meskipun kebijakan local content di Amerika Serikat dikenal sangat ketat, berbagai rezim Buy American dan Buy America juga menyediakan mekanisme pengecualian (waiver) yang memungkinkan penggunaan produk impor dalam kondisi tertentu.

Mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan perlindungan industri domestik, melainkan untuk memastikan bahwa proyek publik tetap dapat berjalan ketika pasokan domestik tidak tersedia atau tidak layak secara ekonomi.

Yang membedakan sistem Amerika adalah bahwa proses pemberian waiver dilakukan melalui prosedur yang relatif transparan dan sering kali melibatkan publikasi resmi serta kesempatan bagi pelaku industri domestik untuk memberikan tanggapan.

Secara umum, terdapat tiga dasar utama yang digunakan pemerintah federal untuk memberikan waiver dalam rezim local content.

Pertama adalah non-availability waiver, yaitu ketika produk atau material yang dipersyaratkan tidak diproduksi di Amerika Serikat dalam jumlah yang cukup atau tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan.

Kedua adalah unreasonable cost waiver, yaitu ketika penggunaan produk domestik akan menyebabkan kenaikan biaya proyek secara tidak wajar dibandingkan dengan alternatif impor.

Ketiga adalah public interest waiver, yaitu ketika penerapan ketentuan local content dinilai bertentangan dengan kepentingan publik lebih luas, misalnya untuk mempercepat proyek infrastruktur strategis atau menjaga keberlanjutan layanan publik.

Dalam banyak program Buy America, terutama di sektor infrastruktur transportasi dan proyek yang didanai pemerintah federal, permohonan waiver biasanya harus dipublikasikan terlebih dahulu sebelum keputusan final diambil.

Misalnya, dalam program Federal Highway Administration (FHWA) Buy America, permintaan waiver sering diumumkan melalui Federal Register atau situs resmi lembaga terkait.

Publikasi ini membuka ruang bagi produsen domestik untuk menyampaikan tanggapan apabila mereka sebenarnya mampu menyediakan produk yang diminta.

Jika setelah proses tersebut tidak ditemukan pemasok domestik yang memenuhi kebutuhan proyek, pemerintah dapat mengeluarkan keputusan waiver secara resmi.

Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara dua tujuan kebijakan yang sering kali perlu dikelola secara bersamaan.

Di satu sisi, pemerintah tetap mempertahankan prioritas bagi industri domestik melalui kewajiban local content yang ketat.

Di sisi lain, mekanisme waiver memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menghambat pembangunan proyek publik ketika pasokan domestik memang tidak tersedia atau tidak kompetitif.

Melalui kombinasi antara aturan yang kuat dan mekanisme pengecualian yang transparan, sistem local content Amerika Serikat berkembang sebagai instrumen kebijakan industri yang fleksibel, tapi tetap menjaga perlindungan terhadap industri nasional.

Menata Kebijakan TKDN

Pembahasan mengenai praktik kebijakan local content di Amerika Serikat memberikan perspektif penting dalam melihat kembali posisi kebijakan TKDN di Indonesia.

Negara tersebut menerapkan berbagai rezim kandungan lokal yang luas dan berlapis, mencakup pengadaan pemerintah federal, proyek infrastruktur yang didanai negara, sektor transportasi, hingga industri pertahanan.

Dalam berbagai program tersebut, penggunaan produk domestik menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa belanja publik memberikan dampak langsung terhadap penguatan kapasitas industri nasional.

Pada saat yang sama, sistem tersebut juga menyediakan fleksibilitas melalui mekanisme waiver yang transparan.

Pengecualian hanya diberikan setelah dilakukan verifikasi bahwa industri domestik tidak mampu memasok produk yang dibutuhkan, baik karena keterbatasan kapasitas produksi, spesifikasi teknis, maupun pertimbangan biaya yang sangat tidak wajar.

Dengan demikian, mekanisme tersebut berfungsi sebagai alat untuk menguji kemampuan industri domestik, bukan sebagai cara untuk mengesampingkan prioritas penggunaan produk dalam negeri.

Dalam konteks tersebut, kebijakan kandungan lokal pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan banyak negara untuk memastikan bahwa belanja publik dan investasi pembangunan memberikan dampak langsung terhadap penguatan industri nasional.

Tantangan ke depan adalah bagaimana menata implementasinya agar lebih efektif, transparan, serta mampu mendorong peningkatan kapasitas industri domestik di tengah dinamika perdagangan global.