Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka suara mengenai alasan di balik pencegahan keberangkatan drummer Dewa 19, Tyo Nugros, ke luar negeri yang membuatnya gagal tampil dalam konser di Malaysia pekan lalu.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu menjelaskan pencegahan tersebut berkaitan dengan proses penyelesaian piutang negara yang telah berlangsung cukup lama dan melibatkan badan usaha yang terafiliasi dengan Tyo.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJKN Kemenkeu Adi Wibowo mengatakan tindakan pencegahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi tindakan tersebut merupakan bagian dari proses pengurusan piutang negara yang sudah berlangsung cukup lama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Adi, Kamis (11/6).

Ia menjelaskan, perkara yang tengah ditangani bukan secara langsung terkait aktivitas pribadi Tyo, melainkan proses penyelesaian piutang negara yang berhubungan dengan suatu badan usaha tertentu yang memiliki keterkaitan dengan musisi tersebut.

"Jadi yang sedang ditangani adalah proses penyelesaian piutang negara yang terkait dengan suatu badan usaha tertentu dan ini telah berlangsung dalam cukup lama," ujarnya.

Namun, DJKN tidak mengungkap rincian badan usaha maupun nilai piutang negara yang masih harus diselesaikan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan pencegahan keberangkatan Tyo dilakukan atas permintaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan permintaan tersebut diajukan karena yang bersangkutan masih memiliki kewajiban kepada negara yang belum diselesaikan.

"Pencegahan keberangkatan dilakukan atas permintaan KPKNL Jakarta I dengan alasan ada kewajiban dari yang bersangkutan kepada negara yang cukup besar dan belum diselesaikan, serta yang bersangkutan tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikannya," kata Hendarsam, Rabu (10/6).

Menurut Hendarsam, status cegah terhadap Tyo terdeteksi saat petugas memindai paspornya di bandara. Nama Tyo tercatat dalam daftar cegah-tangkal yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Akibat pencegahan tersebut, Tyo batal tampil dalam konser Dewa 19 bertajuk "Cintaku Tertinggal di Malaysia" pada Jumat (5/6). Posisi Tyo kemudian digantikan drummer lain agar konser tetap berjalan.

Dalam video yang diputar penyelenggara konser dan beredar di media sosial, Tyo mengaku tidak mengetahui persoalan yang menjadi dasar pencegahan keberangkatannya.

"Pada saat berada di proses imigrasi, saya tidak diperkenankan berangkat karena mendapat pencekalan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jakarta 1) atas permasalahan yang tidak saya ketahui sama sekali," ujar Tyo.

Imigrasi menyebut paspor Tyo saat ini masih berada di pihak Imigrasi dan akan dikembalikan setelah persoalan dengan KPKNL Jakarta I diselesaikan. Pihak Imigrasi juga menyarankan Tyo untuk segera berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta I guna menuntaskan permasalahan tersebut.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap ada perusahaan terafiliasi eks drummer Dewa 19 Tyo Nugros yang mempunyai utang ke negara.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJKN Kemenkeu Adi Wibowo menjelaskan permasalahan piutang negara telah berlangsung lama dan masih harus diselesaikan.

Permasalahan utang perusahaan ke negara inilah yang membuat DJKN Kemenkeu mengajukan pencekalan terhadap Tyo Nugros untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan diajukan Direktorat Jenderal Imigrasi atas permohonan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

"Jadi yang sedang ditangani adalah proses penyelesaian piutang negara yang terkait dengan suatu badan usaha tertentu dan ini telah berlangsung dalam cukup lama," kata Adi kepada detikcom, Kamis (11/6).

Adi menjelaskan permasalahan piutang negara dengan perusahaan itu sudah berlangsung cukup lama. Tindakan pencekalan terhadap Tyo Nugros pun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi tindakan tersebut merupakan bagian dari proses pengurusan piutang negara yang sudah berlangsung cukup lama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Adi.

Namun, ia tak merinci apa masalah piutang negara yang menyeret Tyo Nugros tersebut.

Drummer ternama, Tyo Nugros, batal tampil bersama band Dewa 19 di Malaysia karena terkendala keimigrasian di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jumat (5/6) lalu.

Konser Dewa bertajuk 'Cintaku Tertinggal di Malaysia' tetap berjalan, dan posisi Tyo digantikan dengan drummer lain.

Direktorat Jenderal Imigrasi menjelaskan pencegahan keberangkatan Tyo itu dilakukan atas permintaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1.

"Pencegahan keberangkatan dilakukan atas permintaan KPKNL Jakarta I dengan alasan ada kewajiban dari yang bersangkutan kepada negara yang cukup besar dan belum diselesaikan, serta yang bersangkutan tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikannya," kata Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, Rabu (10/6).

Ia menjelaskan pencegahan itu dilakukan ketika petugas Imigrasi yang memindai paspor Tyo menemukan status cegah-tangkal yang aktif dalam sistem pemeriksaan.

"Nama Tyo masuk dalam daftar cegah-tangkal yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)," ujarnya.

Ia mengatakan selain dicegah keberangkatan, paspor Tyo saat ini berada di pihak Imigrasi, sebelum urusannya selesai dengan KPKNL Jakarta 1.

"Saat ini paspor yang bersangkutan diserahterimakan ke Imigrasi sampai perkara yang bersangkutan dengan KPKNL Jakarta I Jakarta rampung. Kami menyarankan yang bersangkutan untuk segera melapor ke Kantor KPKNL Jakarta I," katanya.

Sementara itu, dalam video yang ditampilkan penyelenggara konser di Malaysia, dan menyebar di media sosial, Tyo mengaku tidak mengetahui masalah apa yang mendasari dirinya ditolak meninggalkan Indonesia.

"Pada saat berada di proses imigrasi, saya tidak diperkenankan berangkat karena mendapat pencekalan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jakarta 1) atas permasalahan yang tidak saya ketahui sama sekali," kata Tyo dalam video tersebut.

"Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih semua pihak yang terlibat di acara ini," imbuh Tyo.

[Gambas:Youtube]

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan mencekal drummer Tyo Nugros bepergian ke luar negeri.

Pencekalan dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi atas permohonan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJKN Kemenkeu Adi Wibowo mengatakan pencekalan terhadap Tyo Nugros berkaitan dengan proses pengurusan piutang negara yang sudah berlangsung cukup lama. Tindakan pencekalan pun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi tindakan tersebut merupakan bagian dari proses pengurusan piutang negara yang sudah berlangsung cukup lama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Adi kepada detikcom, Kamis (11/6).

Adi menjelaskan ada piutang negara dengan suatu badan usaha tertentu yang terafiliasi dengan Tyo Nugros, yang masih harus diselesaikan. Namun, ia tak merinci apa masalah piutang negara yang menyeret Tyo tersebut.

"Jadi yang sedang ditangani adalah proses penyelesaian piutang negara yang terkait dengan suatu badan usaha tertentu dan ini telah berlangsung dalam cukup lama," imbuhnya.

Drummer ternama, Tyo Nugros, batal tampil bersama band Dewa 19 di Malaysia karena terkendala keimigrasian di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jumat (5/6) lalu.

Konser Dewa bertajuk 'Cintaku Tertinggal di Malaysia' tetap berjalan, dan posisi Tyo digantikan dengan drummer lain.

Direktorat Jenderal Imigrasi menjelaskan pencegahan keberangkatan Tyo itu dilakukan atas permintaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1.

"Pencegahan keberangkatan dilakukan atas permintaan KPKNL Jakarta I dengan alasan ada kewajiban dari yang bersangkutan kepada negara yang cukup besar dan belum diselesaikan, serta yang bersangkutan tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikannya," kata Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, Rabu (10/6).

Ia menjelaskan pencegahan itu dilakukan ketika petugas Imigrasi yang memindai paspor Tyo menemukan status cegah-tangkal yang aktif dalam sistem pemeriksaan.

"Nama Tyo masuk dalam daftar cegah-tangkal yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)," ujarnya.

Ia mengatakan selain dicegah keberangkatan, paspor Tyo saat ini berada di pihak Imigrasi, sebelum urusannya selesai dengan KPKNL Jakarta 1.

"Saat ini paspor yang bersangkutan diserahterimakan ke Imigrasi sampai perkara yang bersangkutan dengan KPKNL Jakarta I Jakarta rampung. Kami menyarankan yang bersangkutan untuk segera melapor ke Kantor KPKNL Jakarta I," katanya.

Sementara itu, dalam video yang ditampilkan penyelenggara konser di Malaysia, dan menyebar di media sosial, Tyo mengaku tidak mengetahui masalah apa yang mendasari dirinya ditolak meninggalkan Indonesia.

"Pada saat berada di proses imigrasi, saya tidak diperkenankan berangkat karena mendapat pencekalan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jakarta 1) atas permasalahan yang tidak saya ketahui sama sekali," kata Tyo dalam video tersebut.

"Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih semua pihak yang terlibat di acara ini," imbuh Tyo.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berangsur meninggalkan level Rp 18.000 per dolar AS. Penguatan Mata Uang Garuda terjadi seiring kebijakan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate yang dilakukan Bank Indonesia (BI) secara mendadak pada Selasa (9/6/2026).

Mengutip Bloomberg, rupiah menguat 114 poin atau 0,63 persen ke level Rp 17.944 per dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu (10/6/2026).

"(Faktor internal) pelaku pasar menyambut baik kenaikan suku bunga Bank Indonesia sebesar 25 bps menjadi 5,5 persen pada Selasa, yang bertujuan menstabilkan rupiah setelah berulang kali mencapai rekor terendah. Kenaikan suku bunga acuan juga membantu pemerintah dalam lelang obligasi bertenor 10 tahun, dengan imbal hasil obligasi 7,4 persen sehingga investor asing maupun domestik diharapkan kembali menyerbu lelang Surat Utang Negara (SUN)," kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Kebijakan tersebut dinilai mampu memulihkan kepercayaan pasar secara bertahap. Termasuk pula keputusan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang tidak mengambil margin keuntungan saat bertindak sebagai eksportir tunggal sejumlah komoditas strategis.

"Kepercayaan semakin diperkuat oleh janji dana kekayaan negara Danantara untuk tidak mengambil margin keuntungan pada ekspor komoditas strategis dan untuk menghormati kontrak yang ada di bawah kerangka sentralisasi baru," terangnya.

Kehadiran PT DSI sebagai pintu tunggal ekspor komoditas strategis dirancang untuk memperkuat tata kelola, menjamin kepastian hukum, dan mengoptimalkan penerimaan negara tanpa mengganggu kelangsungan bisnis eksportir. Langkah tersebut diharapkan mampu meredam volatilitas ekonomi dengan mengedepankan transparansi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan menghimpun dana Rp36 triliun melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) yang bakal digelar Selasa (9/6).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang bakal dilakukan terhadap 9 seri SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan seri Fixed Rate (FR) yang mencerminkan tenor menengah—panjang.

Ketiga seri SPN yang bakal ditawarkan DJPPR memiliki tenggat jatuh tempo berkisar pada 1—12 bulan. Terpendek, SPN01260711 menawarkan imbal hasil diskonto dan jatuh tempo pada 11 Juli 2026. Sementara tenor terpanjang, digenggam oleh SPN12270610 yang jatuh tempo pada 10 Juni 2027.

Sementara pada seri FR, tenor terpanjang digenggam oleh FR0105 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2064 atau dengan maturity date selama 38 tahun. FR0105 menawarkan imbal hasil senilai 6,87%.

Tenor terpendek pada seri FR digenggam oleh FR0109 yang bakal jatuh tempo pada 15 April 2031 atau sekitar 5 tahun. Produk ini sekaligus memiliki kupon 5,87% dan menjadi yang terkecil di antara seri FR.

Kupon tertinggi dari seri FR digenggam oleh FR0106 dan FR0107 yang keduanya memiliki imbal hasil sebesar 7,12%. Meskipun begitu, kedua produk ini memiliki tenggat jatuh tempo masing-masing pada 15 Agustus 2040 dan 15 Agustus 2045.

Sementara itu, dua seri FR lainnya merupakan FR0108 dengan jatuh tempo pada 15 April 2036 dan imbal hasil senilai 6,50%; dan FR0102 dengan tenggat jatuh tempo pada 15 Juli 2054 dengan imbal hasil setara 6,87%.

”Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026. Target indikatif Rp36 triliun dengan target maksimal 150% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (8/6/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SUN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif nantinya akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual kesembilan seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) menyarankan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja guna menjaga tingkat utang negara tetap berhati-hati (prudent), yaitu dengan memperketat penargetan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi energi.

Berdasarkan laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, lembaga yang bermarkas di Paris, Prancis itu menyoroti program andalan pemerintah, yakni MBG (free meals programme). OECD mengakui bahwa program inisiatif sosial seperti makan gratis ini dapat membantu mengurangi gizi buruk pada anak serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Namun, pengendalian biaya yang lebih ketat serta penargetan yang lebih baik akan membantu menahan laju biaya fiskal," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Selain evaluasi program MBG, OECD juga meminta pemerintah untuk membenahi skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran bagi kelompok rumah tangga yang benar-benar rentan.

Menurut laporan tersebut, pemberian bantuan sosial atau transfer langsung yang ditargetkan khusus kepada rumah tangga berpendapatan rendah, serta mereka yang bergantung pada energi untuk bekerja, harus lebih diutamakan. Langkah ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penerapan kontrol harga secara merata (broad-based price controls), yang dianggap memakan biaya besar dan memiliki penargetan sasaran yang buruk.

Pelabaran Defisit hingga Pelemahan Pertumbuhan

Langkah efisiensi ini menjadi krusial di tengah proyeksi OECD yang memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan akan melebar hingga menyentuh batas aturan fiskal, yaitu 3,0% berdasarkan produk domestik bruto (PDB).

Estimasi defisit ini lebih tinggi dibandingkan dengan target awal pemerintah. Dalam asumsi APBN 2026, defisit dipatok turun ke level 2,7% dari PDB.

Angka proyeksi defisit 3,0% pada 2026 ini juga tercatat meningkat dibandingkan dengan realisasi defisit pada 2025 yang berada di level 2,9% dari PDB. Pelebaran defisit ini tak lain dipicu oleh tekanan harga komoditas global.

"Harga minyak yang lebih tinggi diperkirakan akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 0,6% dari PDB melalui peningkatan belanja subsidi BBM, apabila penahanan harga BBM [bersubsidi] dipertahankan," jelas OECD.

Lebih lanjut, OECD mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah memberi sinyal kuat untuk mempertahankan defisit tetap berada di bawah pagu aman 3% dari PDB. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah diyakini harus mengambil langkah kompensasi atau bauran kebijakan sebesar 0,3% dari PDB.

Langkah tersebut termasuk pemangkasan pengeluaran di sektor lain serta potensi pengenaan pajak durian runtuh (windfall taxes) kepada eksportir komoditas unggulan Tanah Air.

Secara keseluruhan, OECD juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada 2026, sebelum kembali pulih ke level 5,0% pada 2027.

Pelemahan laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya energi dan tingginya ketidakpastian kebijakan yang diperkirakan akan membebani konsumsi maupun investasi, di tengah proyeksi pelemahan pasar tenaga kerja.

Ekspor neto juga diproyeksikan tidak akan memberikan kontribusi bersih terhadap pertumbuhan karena melambatnya permintaan global untuk beberapa komoditas ekspor utama Indonesia.

Sementara itu, laju inflasi diproyeksikan akan merangkak naik ke posisi 3,4% pada 2026. Kenaikan ini dipicu oleh transmisi bertahap dari tingginya harga energi global ke harga-harga domestik, meskipun pemerintah saat ini masih membekukan harga bahan bakar bersubsidi.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatatkan penawaran masuk dalam lelang Surat Utang Negara mencapai Rp57,30 triliun pada Selasa (26/5/2026).

Melansir laman resminya, lelang dilaksanakan terhadap 9 seri SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 seri lainnya merupakan Fixed Rate (FR).

Dari seri bertenor pendek, yang ditawarkan dalam SPN, produk SPN12270517 mencatatkan penawaran tertinggi senilai Rp4,66 triliun. Sementara dari seri FR yang cenderung memiliki tenor menengah—panjang, penawaran terbesar dicatatkan oleh FR0109 dengan nilai mencapai Rp20,19 triliun.

Sementara nilai penawaran termungil dicatatkan oleh SPN12260702 senilai Rp1,30 triliun dan FR0105 senilai Rp4,17 triliun.

”Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 26 Mei 2026 melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp57,30 triliun,” kata pengumuman DJPPR dikutip Kamis (28/5/2026).

Sementara itu, DJPPR hanya memenangkan total Rp36,85 triliun dari total penawaran masuk.

Dari seri bertenor pendek, SPN12270517 sekaligus mencatatkan nilai dimenangkan terbesar, mencapai Rp3,70 triliun dengan bid-to-cover-ratio mencapai 1,26 kali. FR0109 juga mencatatkan nilai dimenangkan terbesar senilai Rp14,45 triliun dengan bid-to-cover-ratio mencapai 1,4 kali.

SPN12270517 sekaligus menjadi produk dengan tenor terpanjang dalam serinya, dengan tenggat jatuh tempo pada 17 Mei 2027 dan tingkat yield rata-rata tertimbang sebesar 6,50%.

Sementara FR0109 memiliki tenor selama 5 tahun yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2031. Produk ini memiliki imbal hasil sebesar 5,87%.

Dari seri FR, produk dengan imbal hasil tertinggi justru digenggam oleh FR0106 dan FR0107 yang memiliki imbal hasil masing-masing 7,12%. Kedua produk ini memiliki jatuh tempo masing-masing pada 15 Agustus 2040 dan 2045.

Nilai dimenangkan FR0106 hanya sebesar Rp5 triliun dengan bid-to-cover-ratio sebesar 1,23 kali. Sementara FR0107 mencatatkan nilai dimenangkan Rp3,50 triliun dan bid-to-cover-ratio sebesar 1,70 kali.

Produk dengan tenor terpanjang pada lelang ini digenggam oleh FR0105 yang menawarkan imbal hasil sebesar 6,87% dan memiliki jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Hanya saja, total nilai dimenangkan dari produk ini hanya Rp2 triliun dengan bid-to-cover-ratio sebesar 2,09 kali.

”Total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp36,85 triliun,” tutup pengumuman tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Tekanan terhadap pasar Surat Utang Negara (SUN) makin terasa di tengah gejolak geopolitik dan keraguan investor ihwal kredibilitas fiskal RI. Lelang SUN sepanjang 2026 menunjukkan terdapat kecenderungan penurunan minat investor terhadap pasar surat utang RI.

Melansir data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, lelang SBSN atau Sukuk pada Selasa (19/5) mencatatkan nilai penawaran terendah sepanjang tahun ini. DJPPR hanya mampu membukukan total penawaran senilai Rp18,79 triliun.

Dalam lelang tersebut, DJPPR menawarkan total 8 seri Sukuk dengan 3 Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan 5 lainnya Project Based Sukuk (PBS) yang menawarkan tenor lebih panjang.

Penawaran tertinggi terhadap SPNS jatuh kepada seri SPNS03022027 dengan nilai mencapai Rp4,49 triliun. Seri ini memiliki tenggat jatuh tempo pada 3 Februari 2027 dan mencatatkan nilai bid-to-cover-ratio sebesar 1,84 kali.

Sementara pada seri PBS, penawaran terbesar jatuh kepada PBS038 dengan nilai mencapai Rp4,69 triliun atau mencerminkan bid-to-cover-ratio sebesar 1,06 kali. Produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 6,87% dan tenggat jatuh tempo pada 15 Desember 2049.

“Total penawaran yang masuk sebesar Rp18,79 triliun. Total nominal yang dimenangkan dari kedelapan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp12 triliun,” tulis DJPPR dalam pengumuman resminya.

Sementara itu, produk dengan nominal dimenangkan tertinggi juga digenggam oleh PBS038 dengan total mencapai Rp4,45 triliun. Dari seri tenor pendek, SPNS03022027 mencatatkan nominal dimenangkan senilai Rp2,45 triliun dan menjadi yang tertinggi.

Beberapa produk lain, seperti SPNS13072026 mencatatkan nominal dimenangkan senilai Rp500 miliar, SPNS23112026 senilai Rp1,50 triliun, PBS030 senilai Rp1,25 triliun, PBS040 senilai Rp500 miliar, PBSG002 senilai Rp750 miliar, dan PBS034 dengan nominal dimenangkan senilai Rp600 miliar.

Nilai bid-to-cover-ratio pada produk SPNS juga berkisar pada level 1,06—1,86 kali. Sementara pada seri PBS, nilai bid-to-cover-ratio sebesar 1,06—2,93 kali.

Menengok data historis, realisasi penawaran masuk dalam lelang kali ini menjadi yang terkecil sepanjang tahun berjalan 2026 (year-to-date / YtD).

Pada lelang Sukuk perdana 2026 misalnya, Kemenkeu mampu mencatatkan total penawaran masuk mencapai Rp55,26 triliun. Angka bid-to-cover-ratio yang mencerminkan total penawaran dibandingkan total dimenangkan, berkisar pada level 3,36—10,40 kali untuk seri SPNS dan 2,08—9,76 kali untuk seri PBS.

Artinya, jumlah penawaran pada seri SPNS mencapai lebih dari 10 kali dari total dimenangkan. Begitu juga pada seri PBS dengan nilai penawaran lebih besar 9 kali dibandingkan yang dimenangkan oleh pemerintah.

Lesunya penawaran pada lelang SUN sejalan dengan kinerja imbal hasil acuan SBN RI yang kini telah bertengger pada level 6,85%. Telah meningkat signifikan dibandingkan 6,11% pada awal tahun, yang mencerminkan telah jatuhnya harga SUN RI di pasar sekunder.

Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) Salvian Fernando, menilai pemerintah perlu tetap fleksibel dalam menerbitkan SUN di tengah kondisi pasar yang tengah volatil.

Menurutnya, memperbesar porsi tenor pendek dan menengah dapat menjadi strategi yang cukup rasional dalam jangka pendek untuk mengurangi tekanan melemahnya yield.

”Namun, tentunya pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan struktur maturity utang agar risiko refinancing di masa depan tidak meningkat terlalu besar akibat dominasi tenor pendek,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (24/5/2026).

Sumber: DJPPR, diolah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemerintah akan menerbitkan surat utang negara berdenominasi valuta asing alias global bond senilai ekuivalen US$3,4 miliar, yang diyakini akan mengerek apresiasi nilai tukar rupiah.

Purbaya menjelaskan bahwa instrumen surat utang tersebut diterbitkan dalam dua denominasi mata uang utama, yaitu dolar Amerika Serikat (AS) dan euro. Dia mengklaim minat investor asing terhadap instrumen utang Indonesia diklaim masih sangat membeludak.

"Saya minggu ini jual obligasi asing, global bond ya, sebagian dolar [AS], sebagian euro, dan ternyata minat mereka masih amat tinggi," ungkap Purbaya dalam Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5/2026).

Bendahara negara merincikan bahwa dari total ekuivalen US$3,4 miliar yang diserap pemerintah, sebanyak US$2 miliar diterbitkan dalam denominasi dolar AS. Sementara itu, sisanya diterbitkan dalam denominasi euro dengan nilai mencapai €1,25 miliar.

Menurutnya, aliran dana asing (capital inflow) hasil dari penerbitan utang valas itu akan mulai masuk di sistem keuangan domestik. Dengan demikian, settlement dari miliaran dolar tersebut secara otomatis akan mempertebal pasokan dolar AS di pasar valuta asing dalam negeri.

Purbaya pun meyakini rupiah akan menguat usai terus mengalami depresiasi beberapa waktu terakhir. Adapun berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.717 per dolar AS pada perdagangan Jumat (22/5/2026).

"Kalau itu masuk ke sini, minggu depan, itu kan tambahan suplai dolar ke ekonomi kita. Jadi, saya tekankan lagi, rupiah akan menguat," ucapnya.

Aturan Baru DHE SDA

Apalagi, dia mengingatkan mulai bulan depan sudah mulai uji coba implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Purbaya menilai beleid yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan langkah berani dan amat baik guna mengamankan pasokan valuta asing (valas) di dalam negeri.

Melalui PP No. 21/2026, kewajiban penempatan DHE SDA kini diharuskan hanya pada bank pelat merah alias Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)—kecuali negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral.

Skema retensinya pun diperketat, yakni minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi 100% selama 12 bulan penuh bagi industri nonmigas. Pada saat yang sama, batas konversi DHE valas ke rupiah dipangkas menjadi maksimal 50%.

Purbaya menegaskan, sentralisasi devisa ke bank negara akan membuat sistem pengawasan jauh lebih mudah. Pemerintah bahkan menyiapkan sanksi tegas bagi manajemen perbankan yang tidak patuh.

Dengan berlakunya aturan baru DHE, Purbaya menjanjikan akan ada suplai dolar AS yang signifikan masuk ke sistem ekonomi domestik pada bulan Juni mendatang. Dia pun meyakini nilai tukar rupiah akan terapresiasi.

"Kalau saya bilang ke para pemain valas, cepat-cepat jual [dolar AS] lah. Kita akan dorong rupiah ke arah Rp15.000," ungkapnya sambil tersenyum.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kepercayaan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia tetap berada di level tertinggi meski pasar keuangan dunia tengah dihantam volatilitas tajam.

Indikator paling valid dari tingginya kepercayaan tersebut tecermin dari instrumen surat utang negara berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond Indonesia yang laku keras dan berulang kali panen respons positif di pasar global.

Menurut Purbaya, ketertarikan para pemodal kakap dunia untuk memburu surat utang Indonesia menjadi bukti pengakuan internasional terhadap kredibilitas arah kebijakan fiskal serta prospek cerah ekonomi domestik di masa depan.

“Global bond kita tetap diminati karena investor melihat fondasi ekonomi Indonesia kuat dan kredibel,” ujar Purbaya di Jogja Financial Festival (JFF) 2026, Jumat (22/5/2026).

Purbaya menuturkan, daya tarik instrumen keuangan Indonesia di mata global disokong kuat oleh realisasi data makroekonomi yang solid.

Pada kuartal I-2026, laju pertumbuhan ekonomi nasional dilaporkan sukses melesat di angka 5,61 persen. Pertumbuhan ini ditopang secara seimbang oleh konsumsi rumah tangga, derasnya arus investasi, serta akselerasi belanja pemerintah.

Pencapaian pertumbuhan yang tinggi ini, kata Purbaya, bukan merupakan sebuah kebetulan melainkan hasil dari bauran strategi pengelolaan keuangan negara yang matang dan terukur.

“Itu bukan over optimistis, itu calculated move. Kita hitung langkah-langkah kita seperti apa, kita lihat dampaknya, kira-kira memang akan ke sana,” ujar Purbaya.

“Sekarang mesin ekonomi kita sudah mulai bergerak dua-duanya, mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini akan kita jalankan terus ke depan,” kata dia.

Ketangguhan fiskal yang memikat para investor global bond tersebut juga dibuktikan dengan pos defisit APBN yang berhasil dikelola secara prudent. Hingga akhir April 2026, posisi defisit anggaran negara tetap terjaga ketat pada level rendah, yakni hanya 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit tidak bertambah, tetapi pertumbuhan ekonomi kita lebih cepat dari desain. Jadi kita bisa manage anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta lebih hidup lagi,” ujar Purbaya.

Guna memastikan dana yang dihimpun dari surat utang mengalir optimal ke sektor produktif, pemerintah berkomitmen memperkuat iklim usaha lewat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah konkret diwujudkan melalui pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang didelegasikan untuk memotong birokrasi dan menyelesaikan hambatan investasi di lapangan secara berkala.

“Semua pelaku bisnis boleh melaporkan kendalanya ke satgas, dan setiap minggu kita adakan sidang untuk membereskannya,” kata Purbaya.

(Dhera Arizona)

Angka-angka awal tahun ini seharusnya menjadi peringatan dini, bukan sekadar laporan rutin. Defisit APBN Indonesia per Maret 2026 telah mencapai setara 0,93% dari PDB akibat lonjakan belanja sebesar 31,4% menjadi Rp815 triliun hanya dalam tiga bulan pertama. Pemerintah menyatakan kondisi ini masih terkendali dan sesuai jalur menuju target defisit 2,68% sepanjang tahun. Namun angka-angka di balik pernyataan itu dapat lebih mengkhawatirkan.

Dengan target defisit fiskal 2026 sebesar 2,68% dari PDB, defisit kuartal pertama ini sudah menyerap hampir 35% dari “jatah” tahunan. Padahal tahun baru berjalan tiga bulan. Bila laju belanja tidak mengalami pengereman secara berarti di kuartal-kuartal berikutnya, ruang untuk menjaga defisit di bawah batas 3% akan semakin sempit. Ini bukanlah soal pesimisme, tetapi aritmatika fiskal semata.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi keseimbangan primer. Defisit keseimbangan primer yakni ukuran kemampuan pendapatan negara menutup belanja di luar pembayaran bunga utang, telah mencapai Rp95,8 triliun, melampaui target tahunan sebesar Rp89,7 triliun hanya dalam tiga bulan. Artinya, bahkan sebelum menghitung bunga utang, negara sudah berjalan dengan pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan belanjaannya. Konsekuensinya langsung yakni kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang baru meningkat, dan ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberlanjutan fiskal.

Di sinilah perdebatan soal program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi relevan secara fiskal, bukan hanya politis. Langkah pemerintah mengurangi frekuensi pembagian MBG dalam sepekan adalah keputusan yang tepat arah, namun tentu tidaklah cukup. Ini pun dengan syarat tidak digantikan oleh pengeluaran lain yang tetap membebani anggaran negeri. Dengan demikian, efisiensi semu, di mana penghematan di satu pos langsung terserap di pos lain, tidak akan memberi ruang fiskal yang dibutuhkan. Disiplin fiskal haruslah bersifat menyeluruh, bukan tambal sulam yang justru kemudian malah memperbesar beban.

Tekanan juga tidak hanya datang dari dalam negeri. Di sisi eksternal, Bank Indonesia memproyeksikan defisit transaksi berjalan 2026 berada di kisaran 0,5% hingga 1,3% dari PDB. Rentang proyeksi yang cukup lebar ini mencerminkan ketidakpastian yang nyata, yakni banyak faktor penentu berada di luar kendali Jakarta. Pelemahan ekspor akibat perlambatan ekonomi global, penguatan impor yang didorong program-program domestik, serta berlanjutnya ketegangan geopolitik, termasuk dinamika pasokan energi terkait konflik di Timur Tengah, semuanya dapat mempersempit surplus neraca perdagangan dan memperlebar defisit transaksi berjalan.

Penting untuk dicatat bahwa program-program belanja yang bersifat padat impor, termasuk komponen-komponen dalam rantai pasok MBG, secara langsung berkontribusi pada tekanan neraca berjalan. Pemerintah perlu secara jujur mengukur seberapa besar kandungan impor dari setiap program prioritas, dan bila perlu mengkalibrasi ulang. Ini bukan seruan untuk membatalkan program sosial, melainkan untuk merancangnya dengan kesadaran fiskal penuh.

Nilai tukar rupiah menjadi titik temu dari semua tekanan ini. Kemampuan mempertahankan stabilitas rupiah akan sangat bergantung pada besaran cadangan devisa. Awal 2026, Executive Board Badan Moneter Internasional (IMF) menilai defisit transaksi berjalan Indonesia masih “well contained” dengan cadangan devisa yang memadai. Penilaian ini seakan memberikan ruang napas, namun jelas ini bukan jaminan ketika tren yang muncul justru mengkhawatirkan.

Bahaya sesungguhnya bukan terletak pada defisit fiskal atau defisit transaksi berjalan secara terpisah, melainkan pada kemungkinan keduanya melebar bersamaan. Skenario ini yang lazim disebut twin deficit yang dapat menguras ruang fiskal, memacu inflasi, mengusir investasi, sampai akhirnya melemahkan fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Bila pelebaran defisit itu terjadi bersamaan dengan arus modal keluar (capital outflow) yang masif, tekanan terhadap rupiah akan berlipat ganda. Defisit transaksi berjalan berarti negara membutuhkan valuta asing untuk menambal kekurangan. Tetapi capital outflow justru menarik valuta asing keluar, meninggalkan tempatnya semula. Akibatnya, tekanan terhadap nilai tukar mata uang domestik menjadi sangat berat.

Dalam kondisi demikian, otoritas moneter akan menghadapi pilihan-pilihan yang tidak nyaman. Cadangan devisa harus dikorbankan untuk mempertahankan nilai tukar, atau membiarkan rupiah melemah dengan risiko inflasi impor yang bisa menggerus daya beli masyarakat. Opsi lain adalah koordinasi fiskal-moneter yang lebih ketat, dan jelas prosesnya harus bebas dari perilaku subordinatif, di mana satu lembaga tunduk pada tekanan politik jangka pendek yang mengorbankan kesehatan fiskal.

Kabar yang sedikit melegakan adalah bahwa skenario twin deficit yang tidak terkendali bukanlah takdir. Ini adalah risiko yang harusnya bisa dikelola, tentu dengan syarat dikelola dengan serius. Kuncinya terletak pada dua hal yang saling menopang.

Pertama adalah disiplin fiskal yang konsisten sepanjang tahun, dan kedua adalah manajemen neraca eksternal yang proaktif. Pelebaran defisit di kedua sisi hampir pasti akan terjadi. Artinya, tantangannya adalah memastikan pelebaran itu berlangsung dalam batas yang aman dan terkendali, tidak diperberat oleh kejutan eksternal yang bersifat struktural.

Dengan kata lain, posisi yang harus diambil adalah mewaspadai potensi twin deficit, bukan justru secara naif mengabaikannya. Apalagi lembaga pemeringkat Fitch Solutions sempat mengingatkan bahwa melemahnya ekspor, rupiah yang terus terdepresiasi, serta meroketnya harga minyak dapat mendorong Indonesia masuk ke defisit perdagangan. Bila ini terjadi, kendati relatif kecil kemungkinannya, yang dihadapi bukan lagi twin deficit tetapi sudah menjadi triple deficit.

Bila mau jujur, secara ekonomi, penyebab semua defisit tersebut adalah defisit efisiensi atau daya saing. Ini dilihat dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tak kunjung diobati secara serius. Makin tinggi angka ICOR, berarti makin boros investasi dan tidak memberikan hasil yang memadai. ICOR Indonesia termasuk tertinggi di ASEAN.

Indonesia pernah melewati periode tekanan yang berat, yaitu krisis 1997/1998 dan episode taper tantrum 2013. Tapi untuk melewatinya membutuhkan satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Persisnya, harus ada kemauan untuk mendahulukan kehati-hatian jangka panjang di atas populisme jangka pendek. Kini, pertanyaan sesungguhnya adalah bukan soal apakah pemerintah tahu apa yang harus dilakukan, melainkan apakah ada kemauan politik yang kuat untuk melakukannya ketika ongkos politisnya begitu mahal.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp30,3 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 12 Mei 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp51,39 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,45 triliun dari penawaran masuk Rp4,89 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,83981 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Serapan berikutnya berasal dari seri FR0107 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,4 triliun dari penawaran masuk Rp5,18 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,82996 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Kemudian, pemerintah meraup dana sebesar Rp4,3 triliun dari seri FR0102 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp4,72 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,91932 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Seri FR0108 (pembukaan kembali) diserap sebesar Rp4,2 triliun dari penawaran masuk Rp7,48 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,72993 persen dan jatuh tempo 15 April 2036.

Untuk seri SPN01260617 (penerbitan baru), pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp3,85 triliun dari penawaran masuk Rp4,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,25000 persen dengan jatuh tempo 17 Juni 2026.

Seri FR0109 (pembukaan kembali) diraup sebesar Rp3,35 triliun dari penawaran masuk Rp14,98 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,67889 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Dari seri FR0105 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana sebesar Rp3,1 triliun dari penawaran masuk Rp4,05 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,92980 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Selanjutnya, seri SPN12260813 (pembukaan kembali) hampir terserap penuh sebesar Rp1,65 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,90000 persen dengan jatuh tempo 13 Agustus 2026.

Terakhir, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1 triliun dari seri SPN12270517 (penerbitan baru) yang mencatatkan penawaran masuk Rp4,26 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,15000 persen dengan jatuh tempo 17 Mei 2027.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026