Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mempercepat pembangunan Jalan Layang Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur melalui bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi percepatan ini agar mudah-mudahan dalam enam bulan ke depan Flyover Bulak Kapal sudah selesai sehingga perjalanan kereta api lebih lancar dan aman, warga juga lebih tenang,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono di Bekasi, Selasa.

Ia menjelaskan proyek infrastruktur pengurai kemacetan ini sudah berlangsung sejak tahun 2025 dengan skema pembebasan sejumlah bidang tanah oleh pemerintah daerah setempat serta pembangunan melalui alokasi anggaran bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemkot Bekasi sejauh ini telah menggelontorkan anggaran senilai Rp106 miliar untuk pembebasan lahan. Sementara biaya pembangunan mencapai Rp250 miliar dialokasikan provinsi pada tahun ini sebesar Rp20 miliar atau masih terdapat kekurangan hingga Rp230 miliar.

"Sisa anggaran tersebut akan dibantu oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah Bapak Presiden tadi datang ke RSUD melihat dan berstatement, 'Oke nanti dari bantuan Bapak Presiden untuk percepatan," katanya.

Tri menyebut perlintasan sebidang di wilayah Ampera maupun Bulak Kapal akan ditutup saat fase pembangunan nanti. "Jadi cukup satu flyover," ucap dia.

Jalan Layang Bulak Kapal dibangun membentang dengan panjang trase 768 meter serta posisi melintang di atas rel kereta api maupun perempatan Bulak Kapal dan dirancang untuk mengurai kemacetan di koridor Jalan Ir. H. Juanda Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Desa kini berada di posisi yang lebih kompleks, di satu sisi diharapkan menjadi motor pertumbuhan baru, sementara di sisi lain diminta menopang beban ekonomi nasional dari bawah

Jakarta (ANTARA) - Dalam banyak negara berkembang, transformasi ekonomi sering dimulai dari kota, lalu perlahan merembes ke pinggiran. Indonesia mulai menunjukkan pola yang sedikit berbeda.

Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian energi hingga ketegangan rantai pasok, desa justru ditempatkan lebih awal dalam arsitektur ketahanan ekonomi nasional.

Perubahan ini tidak terjadi karena satu kebijakan tunggal, melainkan akumulasi dari pergeseran cara pandang bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat pusat-pusat industri tumbuh, tetapi juga oleh seberapa stabil basis ekonomi di tingkat paling bawah.

Dalam kerangka itu, desa tidak lagi berada di posisi pasif. Ia mulai diperlakukan sebagai ruang produksi yang memiliki fungsi strategis, bukan hanya untuk pemerataan, tetapi untuk stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan.

Namun di balik narasi besar tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih fundamental: apakah desa benar-benar sedang diberdayakan sebagai mesin ekonomi baru, atau justru sedang dimasukkan ke dalam beban ekspektasi kebijakan yang semakin besar?

Pertanyaan ini penting karena menentukan bagaimana arah transformasi desa dibaca, bukan hanya sebagai program pembangunan, tetapi sebagai bagian dari desain ekonomi nasional yang lebih luas.

Logika produksi desa

Selama periode panjang, pembangunan desa di Indonesia bergerak dalam logika yang relatif sederhana, yaitu redistribusi. Infrastruktur diperbaiki, akses diperluas, layanan dasar diperkuat. Desa berada dalam posisi menerima manfaat dari pertumbuhan yang terutama terjadi di kota dan pusat industri.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, logika itu mulai berubah arah. Desa tidak lagi hanya dituntut untuk berkembang secara administratif atau infrastruktur, tetapi juga untuk menghasilkan nilai ekonomi.

Melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal, termasuk Dana Desa, desa didorong masuk ke dalam ruang produksi seperti sektor pangan, ekonomi lokal, hingga penguatan kelembagaan usaha.

Perubahan ini pada dasarnya menandai pergeseran penting. Desa tidak lagi diposisikan sebagai ruang konsumsi pembangunan, tetapi sebagai unit produksi ekonomi yang diharapkan mampu menopang sebagian kebutuhan nasional, terutama pada sektor pangan.

Dalam konteks ketidakpastian global dan tekanan rantai pasok, arah ini dapat dipahami sebagai strategi rasional untuk memperkuat ketahanan dari dalam.

Namun di sisi lain, perubahan ini juga menggeser sebagian beban stabilitas ekonomi ke tingkat lokal. Desa kini tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga bagian dari sistem penyangga ekonomi nasional. Ia diminta tidak hanya tumbuh, tetapi juga menyerap tekanan, baik dari fluktuasi harga, distribusi logistik, maupun dinamika pasar domestik.

Di titik ini, muncul ketegangan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Tidak semua desa memiliki kapasitas yang sama untuk bertransformasi dari wilayah administratif menjadi entitas ekonomi produktif. Ketimpangan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas kelembagaan membuat proses ini berjalan tidak seragam.

Sebagian desa mampu beradaptasi lebih cepat, memanfaatkan akses jalan, konektivitas pasar, dan dukungan kebijakan untuk memperluas aktivitas ekonomi. Namun sebagian lainnya masih berada dalam fase transisi yang lebih lambat, di mana program pembangunan belum sepenuhnya menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.

Perbedaan ini menciptakan dinamika baru dalam peta ekonomi desa, yang tidak lagi homogen, tetapi semakin berlapis.

Digitalisasi dan kelembagaan desa

Jika pergeseran ke arah produksi menjadi fondasi baru, maka digitalisasi hadir sebagai alat percepatan yang diharapkan mampu memperkuat perubahan tersebut. Desa digital diposisikan sebagai ruang baru di mana efisiensi, transparansi, dan perluasan pasar dapat terjadi secara bersamaan.

Secara teori, digitalisasi menjanjikan pemangkasan jarak antara desa dan pasar. Produk lokal tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada rantai distribusi tradisional. Layanan publik menjadi lebih cepat, dan informasi bergerak lebih terbuka. Dalam banyak hal, digitalisasi membuka peluang bagi desa untuk terhubung langsung dengan sistem ekonomi yang lebih luas.

Namun dalam praktiknya, digitalisasi tidak bekerja sebagai penyama peluang secara otomatis. Ia justru memperlihatkan perbedaan kesiapan yang lebih tajam antarwilayah.

Desa yang memiliki infrastruktur dan literasi digital yang lebih baik bergerak lebih cepat, sementara desa lain masih berada pada tahap awal adaptasi. Hasilnya bukan pemerataan, melainkan fragmentasi kecepatan transformasi.

Di dalam lanskap ini, kelembagaan ekonomi desa seperti badan usaha milik desa (BUMDes) ditempatkan sebagai penghubung utama antara potensi lokal dan pasar yang lebih luas. Secara desain, lembaga ini diharapkan menjadi simpul ekonomi yang mengonsolidasikan produksi desa dan menghubungkannya dengan sistem ekonomi yang lebih besar.

Namun di lapangan, kapasitas kelembagaan tidak tumbuh secepat desain kebijakan. Ia membutuhkan tata kelola yang kuat, kemampuan manajerial, serta ekosistem pasar yang mendukung. Tanpa itu, kelembagaan desa berisiko berhenti pada bentuk formal, dengan struktur yang ada tetapi fungsi ekonominya masih terbatas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama ekonomi desa bukan sekadar pada ketersediaan program atau besaran anggaran, tetapi pada kualitas ekosistem yang menopang implementasi program tersebut. Tanpa penguatan yang menyeluruh, digitalisasi dan kelembagaan hanya akan menjadi instrumen yang tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong transformasi ekonomi.

Pada akhirnya, transformasi ekonomi desa di Indonesia tidak lagi bisa dipahami sebagai agenda pemerataan dalam pengertian klasik. Ia telah bergerak menjadi bagian dari strategi stabilitas ekonomi yang lebih luas, di mana desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penyerap risiko sistem.

Desa kini berada di posisi yang lebih kompleks, di satu sisi diharapkan menjadi motor pertumbuhan baru, sementara di sisi lain diminta menopang beban ekonomi nasional dari bawah. Namun semakin besar peran yang dibebankan, semakin penting untuk menguji kembali apakah kapasitas yang tersedia cukup untuk menopang ekspektasi tersebut.

Tanpa penguatan institusional yang sepadan, transformasi ini berisiko menciptakan kesenjangan baru antara desa yang mampu masuk ke ekonomi modern dan desa yang tertinggal dalam proses transisi yang sama. Dalam jangka panjang, kesenjangan ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi yang justru ingin diperkuat melalui pembangunan desa.

Pada titik ini, pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah desa harus menjadi bagian dari ekonomi nasional, karena itu sudah menjadi kenyataan.

Pertanyaannya adalah apakah arsitektur kebijakan yang dibangun hari ini cukup realistis untuk menjadikan desa benar-benar sebagai motor transformasi, bukan sekadar penyangga pasif dari sistem yang terus mencari keseimbangannya sendiri.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN ditargetkan akan selesai pada tahun 2027 mendatang.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penandatanganan desain ini menjadi salah satu langkah dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia.

“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian Kawasan Legislatif dan Yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028,” ujar Basuki dalam keterangannya, dikutip Senin (27/4/2026).

Diketahui, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo terkait penyempurnaan desain.

Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.

Basuki pun menyampaikan bahwa desain kawasan ini mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat. “Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Kawasan Legislatif IKN menyampaikan pandangannya terhadap desain kawasan yang telah disetujui Presiden. Ia menilai konsep yang diusung tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara.

“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Muzani juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan IKN dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, transformasi dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik yang dapat saat ini telah dapat dirasakan langsung.

“Disini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tambahnya.

Jadi saya sudah cek benar-benar ke Kementerian ATR/BPN, karena otoritas di negara kita yang legalitas itu kan ada di ATR/BPN. Dan sudah dinyatakan itu clear and clean, adalah tanah negara,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan, rencana pembangunan 1.000 unit rumah susun (rusun) di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) kawasan Tanah Abang tetap berlanjut meski menghadapi dinamika hukum.

"Jadi saya sudah cek benar-benar ke Kementerian ATR/BPN, karena otoritas di negara kita yang legalitas itu kan ada di ATR/BPN. Dan sudah dinyatakan itu clear and clean, adalah tanah negara," kata Menteri PKP ditemui saat meninjau progres renovasi rumah dan revitalisasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat.

Ia menegaskan, proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap perumahan.

Adapun pembangunan rusun tersebut direncanakan berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia yang diyakini sebagai aset negara berdasarkan hasil pengecekan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan dasar tersebut, pemerintah optimistis proyek dapat berjalan sesuai rencana karena legalitas lahan dinilai telah memenuhi ketentuan dan tidak bermasalah secara administratif.

Program pembangunan itu akan dilakukan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Astra International Tbk sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

"Jadi saya rasa kita sangat yakin itu adalah aset negara. Dan tentunya kita gunakan untuk kepentingan negara seperti arahan Presiden Prabowo bagaimana tanah, air itu digunakan untuk kepentingan rakyat kita. Nah, di situ rencananya akan dibangun 1.000 unit rusun CSR dari Astra," ujar Menteri Ara.

Menurutnya, sinergi tersebut menjadi contoh nyata bagaimana aset negara dapat dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan masyarakat luas.

Ia menambahkan pemanfaatan lahan negara harus diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema pemanfaatan rusun, termasuk penentuan kelompok masyarakat yang akan menjadi prioritas penerima manfaat dari pembangunan tersebut.

Kelompok sasaran tidak hanya mencakup masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga masyarakat berpenghasilan menengah yang membutuhkan akses hunian di kawasan strategis perkotaan.

"Apakah MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Dan juga di Jakarta ini dan kota besar (lainnya) cukup banyak masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). Jadi kita siapkan nanti aturannya," jelasnya.

Dengan kapasitas sekitar 1.000 unit, proyek tersebut diperkirakan mampu menampung hingga 4 ribu warga dan membantu mengurangi backlog perumahan di Jakarta.

"Kalau 1.000 unit rumah susun, kalau dua kamar (per unit), ya kurang lebih ada 4.000 orang yang bisa tertampung di situ. Apakah itu tidak bagus? Kalau benar dan bagus tolong didukung. Kalau tidak ya kritik saja saya," kata Menteri Ara.

Dia menilai, langkah tersebut sebagai solusi konkret dalam menjawab kebutuhan hunian di ibu kota sekaligus mendorong pemanfaatan aset negara secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Diketahui, lahan di Tanah Abang yang direncanakan untuk pembangunan 1.000 unit rumah susun saat ini tengah menghadapi polemik sengketa hukum.

Lahan tersebut digugat oleh ahli waris bernama Sulaeman Effendi, dengan dukungan Rosaria de Marshall atau Hercules bersama Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pihak tergugat meliputi PT KAI serta Kementerian ATR/BPN.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Saya hadir untuk memastikan ada kesamaan visi dan pandangan, kesamaan yang nantinya menjadikan Indonesia merdeka, adil dan makmur,

Bengkulu (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pembangunan nasional harus merata dan berbasis pada potensi unggulan setiap daerah.

"Saya hadir untuk memastikan ada kesamaan visi dan pandangan, kesamaan yang nantinya menjadikan Indonesia merdeka, adil dan makmur," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Bengkulu, Jumat.

Menurut dia, Bengkulu memiliki komoditas potensial yakni kopi yang bisa menjadi unggulan daerah. Tidak hanya kopi saja, tetapi juga ada sumber daya alam lain seperti kelautan dan mineral yang dapat dikembangkan melalui hilirisasi.

Dia menjelaskan bahwa penguatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif sangat penting agar Indonesia mampu bersaing di tingkat global.

"Dan kalau kita bisa melakukan hilirisasi yang punya basis keunggulan komparatif yang kuat dan nanti bisa dibawa menjadi keunggulan kompetitif yang kuat melalui peran perguruan tinggi maka kita akan unggul," kata dia.

Menteri Rachmat Pambudy juga menekankan peran perguruan tinggi sebagai pusat lahirnya sumber daya manusia unggul yang akan mendukung pembangunan daerah.

Dia optimistis dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, daerah, dan perguruan tinggi, dapat berkembang dan berkontribusi dalam kemajuan Indonesia di kancah dunia.

Selain itu, dia menekankan pembangunan tidak hanya berpusat di Pemerintah Pusat, tetapi harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua.

"Pembangunan itu bukan hanya di pusat, di kantor presiden, pembangunan itu harus dari Aceh sampai Papua. Saya pun mencoba hadir di daerah-daerah yang membutuhkan, sangat membutuhkan. Hadir supaya ada kesamaan visi, pandangan," ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

bank bjbmenegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pembangunan daerah di Provinsi Banten melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 21 April 2026, bertempat di Kota Tangerang Selatan. Langkah ini merupakan bagian dari peran aktif bank bjbsebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo dan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Maria Teresa Suhardja. Turut hadir Plt. Direktur Utama bank bjbAyi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, jajaran Pejabat Eksekutif bank bjb, serta Komisaris Perwakilan Bank Banten yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti. Hadir pula Direktur Utama dan Direktur Bisnis Bank Banten, Muhammad Busthami dan Slamet Riyadi. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Direktur bank bjbmenyampaikan bahwa potensi ekonomi Banten yang terus berkembang membutuhkan dukungan ekosistem keuangan yang solid dan terintegrasi. Oleh karena itu, bank bjbmembuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, serta lembaga keuangan daerah.

“Sinergi menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. bank bjbsiap berperan aktif sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah di Banten dalam menghadirkan solusi keuangan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai sesama BPD, bank bjbjuga memandang pentingnya memperkuat kolaborasi antarlembaga perbankan daerah dalam kerangka saling melengkapi. Hal ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, tata kelola yang baik, serta menghormati struktur dan kemitraan strategis yang telah berjalan di masing-masing institusi.

Kolaborasi yang dibangun diarahkan pada penguatan sektor-sektor prioritas, seperti pembiayaan UMKM, pengembangan infrastruktur daerah, digitalisasi layanan keuangan, serta peningkatan inklusi keuangan masyarakat. bank bjbjuga terus mendorong inovasi layanan berbasis digital guna mendukung efisiensi dan kemudahan akses bagi nasabah di wilayah Banten.

Selain itu, bank bjbturut berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, penyaluran kredit produktif, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, bank bjboptimistis dapat berkontribusi lebih luas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Banten yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai bank bjb, dapat diperoleh melalui Kantor Cabang bank bjbterdekat maupun call center bjbCall 14049 atau dapat mengakses website resmi www.bankbjb.co.idserta mengikuti kanal resmi bank bjbguna memperoleh pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya

bank bjbberizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjbmerupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

JAKARTA, iNews.id - bank bjb menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pembangunan daerah di Provinsi Banten melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 21 April 2026, bertempat di Kota Tangerang Selatan.

Langkah ini merupakan bagian dari peran aktif bank bjb sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo dan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Maria Teresa Suhardja. Turut hadir Plt. Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, jajaran Pejabat Eksekutif bank bjb, serta Komisaris Perwakilan Bank Banten yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti.

Hadir pula Direktur Utama dan Direktur Bisnis Bank Banten, Muhammad Busthami dan Slamet Riyadi. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Direktur bank bjb menyampaikan bahwa potensi ekonomi Banten yang terus berkembang membutuhkan dukungan ekosistem keuangan yang solid dan terintegrasi. Oleh karena itu, bank bjb membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, serta lembaga keuangan daerah.

“Sinergi menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. bank bjb siap berperan aktif sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah di Banten dalam menghadirkan solusi keuangan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai sesama BPD, bank bjb juga memandang pentingnya memperkuat kolaborasi antarlembaga perbankan daerah dalam kerangka saling melengkapi. Hal ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, tata kelola yang baik, serta menghormati struktur dan kemitraan strategis yang telah berjalan di masing-masing institusi.

Kolaborasi yang dibangun diarahkan pada penguatan sektor-sektor prioritas, seperti pembiayaan UMKM, pengembangan infrastruktur daerah, digitalisasi layanan keuangan, serta peningkatan inklusi keuangan masyarakat. bank bjb juga terus mendorong inovasi layanan berbasis digital guna mendukung efisiensi dan kemudahan akses bagi nasabah di wilayah Banten.

Selain itu, bank bjb turut berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, penyaluran kredit produktif, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, bank bjb optimistis dapat berkontribusi lebih luas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Banten yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai bank bjb, dapat diperoleh melalui Kantor Cabang bank bjb terdekat maupun call center bjb Call 14049 atau dapat mengakses website resmi www.bankbjb.co.id serta mengikuti kanal resmi bank bjb guna memperoleh pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Editor: Rizqa Leony Putri

KUDUS - Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) sebagai bagian dari upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kudus terus digalakkan. Kali ini menyasar 128 rumah direnovasi dan dibangun ulang dengan total biaya mencapai Rp8,9 miliar.

Program RSLH tahap 1 pada 2026 ini, menjangkau empat kecamatan di Kabupaten Kudus, meliputi Bae (24 rumah), Dawe (25 rumah), Jati (23 rumah), dan Kaliwungu (56 rumah). Masing-masing rumah direnovasi atau dibangun ulang dengan anggaran sekitar Rp70 juta per unit.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Pendopo Kabupaten Kudus pada Kamis, 23 April 2026. Acara seremoni penyerahan dari PT Djarum dan Polytron ini dihadiri Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto, Finance Director PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) Guido One Tuwan, jajaran pemerintah kabupaten bersama dinas terkait, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perwakilan kecamatan dan desa setempat.

Kartijo, salah satu penerima bantuan RSLH, warga Desa Margorejo, Kecamatan Dawe terharu saat menerima rumah miliknya telah direnovasi. Dia mengatakan kondisi rumah sebelumnya kerap membuat keluarganya merasa tidak nyaman, terutama saat musim hujan.

“Kalau hujan deras, air sering masuk karena atap bocor di beberapa bagian. Kami hanya bisa menampung air seadanya dan berharap tidak semakin parah. Sekarang rumah kami sudah jauh lebih baik, lebih aman dan nyaman untuk ditempati. Saya sangat berterima kasih kepada PT Djarum dan Polytron atas bantuan ini. Semoga program seperti ini terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat yang terbantu,” kata Kartijo yang berprofesi sebagai terapis.

Lihat video: Prabowo Percepat Pembangunan Huntara & Huntap: Korban Bencana Sumatra Harus Punya Hunian Layak



Sementara, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengapresiasi program RSLH yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dia menegaskan bahwa program RSLH merupakan bentuk sinergi yang efektif antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih berada dalam kondisi rentan. Selain meningkatkan derajat masyarakat, program ini langsung menyentuh masyarakat. Secara tidak langsung, juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Harapannya, kolaborasi ini dapat terus diperkuat agar dampaknya semakin luas,” tutur Sam’ani.

General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto mengatakan penyerahan RSLH kepada 128 warga Kudus merupakan wujud kontribusi berkelanjutan perusahaan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, juga kesejahteraan masyarakat.

Dia menegaskan momentum 75 tahun perjalanan perusahaannya menjadi refleksi sekaligus penguat komitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat, dengan menghadirkan program-program sosial yang berdampak nyata, termasuk penyediaan hunian layak serta mendorong pembangunan Kota Kudus menjadi lebih maju dan berkelanjutan.

“Melalui program ini, kami berharap dapat menghadirkan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga dibangun dengan standar aman, nyaman, dan sehat. Desain hunian disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga, serta dilengkapi dengan pengaturan sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi yang baik,” ujar Budiharto.

Keberhasilan program RSLH juga tidak terlepas dari peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan hunian yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus mendukung kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Program RSLH menerapkan intervensi menyeluruh sehingga penerima manfaat tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses pembangunan, sekaligus melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari penguatan nilai gotong royong.

Di sisi lain, Finance Director PT Hartono Istana Teknologi Guido One Tuwan mengatakan keikutsertaan pihaknya dalam program ini sejalan dengan nilai inti dan tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dari perjalanan bisnis.

“Kami ingin keberadaan kami benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui program RSLH 2026, kami berharap rumah yang lebih layak dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta menjadi titik awal bagi kehidupan yang lebih baik bagi para penerima,” ucap Guido.

Saat ini pekerjaan di berbagai lokasi terus berlangsung secara paralel, mencakup penyelesaian struktur, arsitektur, utilitas, serta penataan kawasan pendukung

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan progres pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.

"Sejauh ini progres pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Saat ini pekerjaan di berbagai lokasi terus berlangsung secara paralel, mencakup penyelesaian struktur, arsitektur, utilitas, serta penataan kawasan pendukung," ujar Diana kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan Kementerian PU secara konsisten melakukan pengawasan dan koordinasi intensif bersama seluruh pihak terkait agar pelaksanaan di lapangan tetap on schedule, dengan tetap mengedepankan aspek kualitas, keselamatan konstruksi dan akuntabilitas pekerjaan.

Sebagai program prioritas nasional, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat.

"Karena itu, kami memastikan setiap tahapan dilaksanakan secara cermat agar hasil pembangunan nantinya benar-benar siap dimanfaatkan sesuai target yang telah ditetapkan," kata Diana.

Kementerian PU optimistis, dengan sinergi seluruh pihak, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta generasi penerus bangsa.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak dan berkualitas serta mempersiapkan peserta didik yang memiliki daya saing sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya, tanpa terkendala oleh latar belakang ekonomi atau sosial mereka.

Sekolah Rakyat akan mengintegrasikan tiga aspek utama yaitu pendidikan formal, keterampilan hidup dan pemberdayaan ekonomi melalui kurikulum vokasional.

Keberadaan asrama diharapkan dapat menjadi lingkungan yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan pembentukan karakter dan kepribadian luhur, sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan gratis tetapi juga terpenuhi kebutuhan gizi dan kesehatannya.

Sekolah Rakyat mempunyai visi mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui Pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan, dengan misi memberikan pendidikan berkualitas untuk siap menempuh pendidikan lanjutan.

Kemudian menanamkan pola pikir pantang menyerah dan gigih dalam meraih masa depan, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air, dan menguatkan rasa percaya diri, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah (pemda) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Hal itu agar pembangunan daerah lebih efisien dan terarah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Anggaran 2027.

Yusharto menerangkan, forum tersebut merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah, karena menjadi wadah untuk melakukan penajaman, penyelarasan, serta klarifikasi terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan ditetapkan dalam RKPD hingga penyusunan APBD 2027.

Yusharto menekankan, penyusunan dokumen perencanaan daerah harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, integrasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Sangat krusial bagi kita untuk memastikan keselarasan murni antara Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, Asta Cita harus benar-benar menjiwai visi DIY ke depannya,"ungkap Yusharto, Kamis (24/3/2026).

Lebih lanjut, Yusharto menyampaikan, terdapat dua prinsip utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2027, yakni sinkronisasi dan konsistensi. Sinkronisasi mengharuskan perencanaan daerah sejalan dengan arah kebijakan nasional, sementara konsistensi menuntut agar setiap program yang direncanakan memiliki keterkaitan langsung dengan penganggaran.

Kemendagri juga menekankan pentingnya keterkaitan antar dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga RKPD. Setiap target dan sasaran pembangunan harus saling terhubung dan konsisten untuk memastikan capaian pembangunan yang optimal.

Dalam konteks nasional, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri, harus dapat diterjemahkan secara konkret dalam tema RKPD DIY Tahun 2027, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, berbagai isu strategis daerah seperti penguatan ekonomi, transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga ketahanan lingkungan harus dirumuskan secara terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Upaya tersebut mencakup penguatan sektor unggulan seperti pariwisata dan UMKM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Yusharto juga mengingatkan, seluruh kebijakan daerah harus berada dalam satu garis lurus dengan kebijakan nasional, termasuk pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Pemerintah daerah diminta memastikan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan telah selaras dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target nasional.

“Penetapan program, kegiatan, hingga sub kegiatan di daerah wajib berstatus inline atau selaras dengan kebijakan mandatori dari pusat. Adapun hasil kesepakatan dalam Rakortekrenbang, program strategis nasional, hingga direktif pemerintah tidak boleh hanya menjadi dokumen, melainkan harus dieksekusi secara nyata oleh daerah," terannya.

Selain itu, pelaksanaan Musrenbang RKPD diharapkan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat rentan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, dan tepat sasaran.

Terakhir, dirinya juga mendorong Pemerintah Provinsi DIY untuk memanfaatkan forum Musrenbang RKPD ini secara optimal guna menghasilkan perencanaan yang berkualitas, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

"Terakhir, pastikan seluruh substansi RKPD tahun 2027 selaras dengan RPJMD 2022-2027 serta dinamis terhadap kebijakan nasional demi menjamin sinkronisasi dan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah," pungkasnya.

MANGGARAI BARAT - Pembangunan Masjid Nurlaila Naga di Dusun Naga, Desa Matawae, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mulai dilaksanakan oleh BSI Maslahat bersama Masjid Nusantara. Pembangunan masjid ini sebagai upaya memperkuat akidah dan kehidupan spiritual masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas ibadah.

Selain sebagai pusat ibadah warga, masjid ini juga memiliki potensi peran lebih luas di masa mendatang. Hal itu mengingat lokasinya yang berada di jalur alternatif menuju Labuan Bajo dan wisata Danau Sanonggoang.

“Potensi lokasinya sangat baik. Ke depan, jalur ini bisa menjadi akses yang lebih ramai. Kami berharap masyarakat dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid agar para musafir atau wisatawan yang singgah merasa nyaman,” ujar Manager Waqaf Group BSI Maslahat dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Selain nilai strategis, pembangunan masjid ini juga menjawab kebutuhan mendesak warga akan tempat ibadah yang layak. Sebelumnya, masjid yang digunakan masyarakat sempat mengalami kerusakan hingga atapnya runtuh.

Tokoh masyarakat setempat, Abdul Jeman, mengungkapkan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi kendala utama warga dalam memperbaiki masjid secara mandiri.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Sudah lama kami memimpikan masjid yang layak. Dulu atap masjid kami sempat runtuh, tapi alhamdulillah tidak terjadi saat waktu shalat,” katanya.

Perwakilan Masjid Nusantara, Iman Handiman, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.

“Harapannya, masjid ini bisa menjadi pusat pembinaan umat, memperkuat akidah, serta menjadi ruang yang nyaman bagi masyarakat dalam beribadah,” ujar Iman.

Ia menambahkan, keberadaan masjid di lokasi strategis ini diharapkan tidak hanya memperkuat nilai-nilai keislaman masyarakat, tetapi juga memberi manfaat lebih luas bagi lingkungan sekitar.

Rangkaian kegiatan pembangunan ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama yang berlangsung khidmat. Rombongan yang menempuh perjalanan sekitar empat jam menuju lokasi disambut hangat oleh masyarakat dengan prosesi adat berupa penyematan peci dan selendang, serta tarian tradisional dari anak-anak Dusun Naga.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama dan sholat Dzuhur berjamaah sebagai penanda dimulainya pembangunan Masjid Nurlaila.

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menindaklanjuti kesepakatan antara Komisi V DPR RI dengan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata Bali.

“Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Perhubungan serta dengan dukungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memastikan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diusulkan Pemprov Bali sesuai Keputusan Rapat Kerja Komisi V DPR RI,” ucap Koster.

Koster dalam keterangan pers Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di Denpasar, Rabu, menyampaikan pertemuan dengan tiga kementerian itu untuk menyelaraskan aksi nyata dari keputusan atau kesepakatan bersama DPR RI pada 8 April 2026.

Saat itu, semua pihak telah menandatangani kesepakatan untuk menindaklanjuti percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata Bali.

Dari pertemuan ini, Gubernur Koster mendapat kepastian bahwa percepatan pembangunan infrastruktur sendiri akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026, diawali dengan studi dan perencanaan serta dilanjutkan pembangunan fisik.

"Menteri PU menegaskan tahun 2026-2027 mulai dibangun jalan underpass Jimbaran Badung, lalu gedung parkir Pura Ulun Danu Batur, jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan, jalan shorcut titik 11 dan 12 Singaraja-Mengwitani, dan lanjutan pembangunan Embung Unda Klungkung," ujarnya.

Untuk pembangunan infrastruktur jalan underpass Jimbaran Badung sendiri dilakukan guna mengurangi kemacetan wilayah Badung Selatan.

Kemudian, pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur yang bertujuan mengurangi kemacetan jalur Singaraja-Batur-Besakih dan jalur Gianyar-Klungkung-Batur.

Terkait ketersediaan jaringan air bersih dan keberadaan subak, Kementerian PU akan membangun jaringan air minum dan irigasi dari Bendungan Telagawaja untuk masyarakat di kecamatan Kubu, Karangasem.

Selanjutnya saat menyambangi Kementerian Perhubungan, Pemprov Bali juga mendapat kepastian tahun 2026-2027 mulai dibangun transportasi taksi laut yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Nusa Dua-Canggu Badung.

Kemudian pemerintah pusat akan membantu mengembangkan pelabuhan Celukan Bawang menjadi pelabuhan logistik, penumpang, dan pariwisata di Buleleng.

“Kemenhub juga akan melakukan pengembangan Pelabuhan Padangbai menjadi pelabuhan logistik, penumpang, dan pariwisata, kemudian akan membangun pelabuhan logistik di wilayah Amed Karangasem, dan pembangunan pelabuhan Gunaksa Klungkung,” kata Koster.

Dalam pertemuan itu, Kemenhub menyetujui usulan Pemprov Bali untuk memisahkan transportasi logistik dan kendaraan penumpang.

Transporasi kendaraan logistik dari Ketapang nantinya akan langsung ke Pelabuhan Celukan Bawang, pelabuhan Amed, atau Gunaksa sesuai tujuan.

Sementara itu, Jalur Gilimanuk-Mengwi hanya diprioritaskan untuk kendaraan penumpang guna mengurangi jumlah kendaraan dan akhirnya bisa mengurangi kemacetan juga risiko terhadap kenyamanan dan keamanan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026