Bisnis.com, JAKARTA – Hingga akhir bulan Maret 2026, pemerintah belum menentukan penerapan tarif bea keluar terhadap komoditas batu bara. Proses pembahasan masih berlangsung. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum sepakat mengenai waktu pengenaannya.

Isu tentang pengenaan bea keluar batu bara pertama kali dilontarkan oleh Menkeu Purbaya yang merespons tingginya angka pengembalian atau restitusi pajak. Lonjakan restitusi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang menetapkan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP).

Purbaya menargetkan setoran bea keluar batu bara bisa menambal lubang penerimaan akibat restitusi pajak.

Sekadar catatan, Purbaya menargetkan pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara akan mulai berlaku pada 1 April 2026, demi mengerek penerimaan negara di tengah ancaman pelebaran defisit akibat kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberi lampu hijau terkait formulasi usulan tarif bea keluar batu bara. Keputusan final pun dijadwalkan akan digodok dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam waktu dekat.

"Harusnya kalau besok jadi, ya 1 April [2026 penerapannya]. Kalau besok jadi. [Namun] belum tahu, kan, kan masih mau saya rapatin dulu," ungkap Purbaya belum lama ini.

Meski demikian, bendahara negara itu masih enggan membocorkan rentang tarif pasti dari bea keluar tersebut, termasuk kebenaran isu yang menyebutkan tarif akan berkisar di level 5%—10%. Dia hanya menegaskan bahwa domain keputusan tarif berada di tangan presiden, sementara Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lain bertugas merumuskan detail regulasinya.

Lebih lanjut, Purbaya menyadari bahwa kebijakan ini akan memantik penolakan keras dari perusahaan batu bara. Kendati demikian, pemerintah melihat adanya momentum untuk mengamankan penerimaan negara dari windfall profit komoditas saat harga batu bara yang belakangan naik bahkan melewati US$135 per ton.

"Di level teknis mesti diskusikan, apakah industri bisa menerima, bukan maunya dia ya [tapi] profitability-nya terganggu sejauh mana, itu yang dihitung, bukan maunya pimpinan perusahaan batu bara. Kalau mereka pasti enggak mau, maunya," ungkap Purbaya.

Sebagai implikasi dari kebijakan bea keluar ini, Purbaya mengisyaratkan akan ada penyesuaian pada rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang. Pengeksekusian detailnya akan bergantung pada asesmen dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Apalagi, belakangan harga minyak dunia yang juga melonjak akan turut mengerek anggaran subsidi BBM dan energi dalam negeri, yang pada akhir berpotensi melebarkan defisit APBN. Oleh sebab itu, untuk menambal pelebaran defisit, otoritas fiskal coba ingin menambah sumber penerimaan baru dari bea keluar batu bara yang harganya belakangan juga naik.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menepis kekhawatiran terkait potensi pelebaran defisit di atas ambang batas 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dia menggarisbawahi bahwa defisit dua bulan pertama 2026 adalah kondisi yang sengaja dirancang untuk mengakomodasi penarikan belanja negara ke depan (front-loading) agar distribusi anggaran lebih merata sepanjang tahun.

"Kalau [bea keluar] itu boleh, nanti kan pendapatan naik, hitungan defisitnya beda lagi. Jadi orang-orang di luar yang bilang 'gimana Purbaya bilang ekonomi bagus, padahal anggaran defisit', kan memang didesain defisit anggaran, kenapa bingung?" katanya.

ESDM Masih Hati-hati

Bahlil sebelumnya mengemukakan bahwa pembahasan belum tuntas. Dia menekankan pemerintah sangat berhati-hati dalam merancang dan menerapkan kebijakan tersebut.

"Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa untuk lebih berhati-hati. Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga kami harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Bahlil, pembahasan di level teknis termasuk terkait dengan rentang asumsi penerimaan dari tarif ekspor batu bara masih berlangsung di antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Bagi Bahlil, kementeriannya masih ingin memastikan agar pemerintah tidak salah membuat kebijakan. Sebab, mayoritas batu bara yang diekspor Indonesia atau sebesar 60% sampai 70% itu berkalori rendah sehingga tidak berharga tinggi.

Sementara itu, lanjutnya, porsi ekspor batu bara dari Indonesia yang berkalori tinggi hanya sekitar 10%.

"Jadi jangan sampai kami salah membuat kebijakan. Tetapi, saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Potensi Rp19,3 Triliun

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bea keluar batu bara memang bisa mendongkrak penerimaan negara di tengah ancaman pelebaran defisit APBN 2026 akibat kenaikan harga minyak dunia yang kerek anggaran subsidi energi dalam negeri.

Fajry mengkalkulasi, potensi penerimaan dari kebijakan windfall tax ini sangat bergantung pada beberapa variabel, yaitu harga batu bara global, kuantitas ekspor, asumsi nilai tukar, serta waktu implementasi.

Jika beleid ini resmi diimplementasikan pada April 2026 dengan asumsi nilai tukar rupiah berada di level Rp16.900 per dolar AS dan terjadi lonjakan harga batu bara sebesar 23,81% secara tahunan maka potensi kas yang bisa diraup negara terbilang cukup besar.

"Pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp19,3 triliun jika dikenakan tarif bea keluar sebesar 5%," ungkap Fajry kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Dia mengakui bahwa Rp19,3 triliun tidak terlalu besar apabila dengan total target pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Hanya saja, tambahan dana itu akan sangat krusial untuk mengamankan target penerimaan bea keluar tahun ini mencapai Rp42,56 triliun atau melonjak tajam 75,7% dibandingkan dengan realisasi 2025.

"Tambahan penerimaan dari bea keluar batu bara itu akan membantu pemerintah mencapai target penerimaan bea keluar tersebut," urainya.

Lebih lanjut, Fajry membedah alasan di balik pemilihan instrumen bea keluar ketimbang menggunakan skema pajak langsung seperti dinamisasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang biasanya dipakai untuk menangkap windfall profit alias keuntungan tak terduga seperti kenaikan harga batu bara belakangan ini.

Dia meyakini langkah tersebut diambil untuk merespons temuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait anomali laporan keuangan perusahaan tambang. Belakangan, otoritas pajak memang mensinyalir banyak perusahaan batu bara yang melaporkan kerugian, tetapi operasionalnya tetap berjalan normal.

"Ini indikasi dari adanya penghindaran pajak. Sedangkan pungutan tidak langsung, seperti bea keluar, dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Tak peduli perusahaan untung atau rugi, selama dia melakukan ekspor, maka harus menyetorkan bea keluar. Dia bisa menjadi tools anti-avoidance," tegas Fajry.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berbeda pandangan mengenai waktu penerapan pengenaan bea keluar bagi komoditas batu bara.

Purbaya dalam banyak kesempatan menyatakan bahwa bea keluar batu bara bakal berlaku April 2026. Sedangkan Bahlil justru mengatakan sebaliknya, tidak diterapkan dalam waktu dekat.

Bahlil sebelumnya mengemukakan bahwa pembahasan belum tuntas. Dia menekankan pemerintah sangat berhati-hati dalam merancang dan menerapkan kebijakan tersebut.

"Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa untuk lebih berhati-hati. Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga kami harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Bahlil, pembahasan di level teknis termasuk terkait dengan rentang asumsi penerimaan dari tarif ekspor batu bara masih berlangsung di antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Bagi Bahlil, kementeriannya masih ingin memastikan agar pemerintah tidak salah membuat kebijakan. Sebab, mayoritas batu bara yang diekspor Indonesia atau sebesar 60% sampai 70% itu berkalori rendah sehingga tidak berharga tinggi.

Sementara itu, lanjutnya, porsi ekspor batu bara dari Indonesia yang berkalori tinggi hanya sekitar 10%.

"Jadi jangan sampai kami salah membuat kebijakan. Tetapi, saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Purbaya Sebut 1 April Berlaku

Di sisi lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersikeras memungut bea keluar atas ekspor komoditas batu bara. Langkah tersebut dinilai tak terlepas dari banyaknya temuan penghindaran pajak oleh perusahaan tambang batu bara.

Purbaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberi lampu hijau terkait formulasi usulan tarif bea keluar batu bara. Keputusan final pun dijadwalkan akan digodok dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam waktu dekat.

"Harusnya kalau besok jadi, ya 1 April [penerapannya]. Kalau besok jadi. [Namun] belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Meski demikian, bendahara negara itu masih enggan membocorkan rentang tarif pasti dari bea keluar tersebut, termasuk kebenaran isu yang menyebutkan tarif akan berkisar di level 5%—10%.

Dia hanya menegaskan bahwa domain keputusan tarif berada di tangan presiden, sementara Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lain bertugas merumuskan detail regulasinya.

Efek Penghindaran Pajak?

Adapun Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengakui bahwa bea keluar batu bara memang bisa mendongkrak pendapatan negara. Terlebih, kini harga batu bara memang sedang merangkak naik.

Hanya saja, otoritas biasanya menggunakan skema pajak langsung seperti dinamisasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk menangkap windfall profit alias keuntungan tak terduga seperti yang dialami perusahaan pertambangan batu bara belakangan.

Menariknya, jelas Fajry, kini Kementerian Keuangan malah ingin menangkap potensi penerimaan dari windfall profit perusahaan batu bara itu lewat skema bea keluar.

Dia menduga langkah tersebut diambil untuk merespons temuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait anomali laporan keuangan perusahaan tambang. Belakangan, otoritas pajak memang mensinyalir banyak perusahaan batu bara yang melaporkan kerugian, tetapi operasionalnya tetap berjalan normal.

"Ini indikasi dari adanya penghindaran pajak. Sedangkan pungutan tidak langsung, seperti bea keluar, dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Tak peduli perusahaan untung atau rugi, selama dia melakukan ekspor, maka harus menyetorkan bea keluar. Dia bisa menjadi tools anti-avoidance," jelas Fajry kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, dia mengkalkulasi bahwa potensi penerimaan dari kebijakan tersebut sangat bergantung pada beberapa variabel, yaitu harga batu bara global, kuantitas ekspor, asumsi nilai tukar, serta waktu implementasi.

Jika beleid ini resmi diimplementasikan pada April 2026 dengan asumsi nilai tukar rupiah berada di level Rp16.900 per dolar AS dan terjadi lonjakan harga batu bara sebesar 23,81% secara tahunan maka potensi kas yang bisa diraup negara terbilang cukup besar.

"Pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp19,3 triliun jika dikenakan tarif bea keluar sebesar 5%," ungkap Fajry.

Dia mengakui bahwa Rp19,3 triliun tidak terlalu besar apabila dengan total target pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Hanya saja, tambahan dana itu akan sangat krusial untuk mengamankan target penerimaan bea keluar tahun ini mencapai Rp42,56 triliun atau melonjak tajam 75,7% dibandingkan dengan realisasi 2025.

"Tambahan penerimaan dari bea keluar batu bara itu akan membantu pemerintah mencapai target penerimaan bea keluar tersebut," urainya.

IDXChannel - Pemerintah bersiap menerapkan kebijakan baru terkait pungutan ekspor komoditas tambang. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau terkait besaran tarif Bea Keluar (BK) khusus untuk komoditas batu bara dan nikel.

Keputusan teknis mengenai kebijakan ini dijadwalkan akan dimatangkan dalam rapat lintas kementerian pada Kamis (26/3/2026). Jika pembahasan berjalan lancar, aturan ini ditargetkan mulai berlaku efektif pada awal bulan depan.

"Angka sudah diputuskan oleh Presiden, tetapi kan rapatnya bisa diskusikan dahulu, baru kita bisa keluarkan seperti apa nanti. (Batu bara) jelas akan dikenakan biaya keluar sesuai dengan arahan Presiden. Bukan saya yang memutuskan loh," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Meskipun angka pastinya belum dirilis secara resmi, Purbaya sebelumnya sempat mengusulkan skema tarif berjenjang untuk batu bara, yakni mulai dari 5 persen, 8 persen, hingga 11 persen, yang akan disesuaikan dengan fluktuasi harga pasar global.

“Harusnya kalau besok jadi, ya 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu, kan masih dirapatkan dulu level tax-nya seperti apa. Yang pasti kan masih angka besar,” tuturnya.

Pemerintah juga membuka kemungkinan untuk mempercepat implementasi kebijakan ini jika tren penguatan harga komoditas fosil tersebut terus berlanjut guna mengoptimalkan pendapatan negara.

“Kita lihat seperti apa kondisi industrinya, tetapi kalau kepepet bisa (lebih cepat). Artinya, kalau ini harganya tinggi terus, kita bisa share (segera menerapkan BK) untuk menaikkan income kita,” kata Purbaya.

Langkah pemerintah ini diambil di tengah performa harga batu bara yang sedang berada di titik tertingginya dalam 1,5 tahun terakhir. Meski sempat terkoreksi 4,1 persen pada Senin (23/3/2026) ke level USD140,5 per ton, harga komoditas ini telah meroket sekitar 20,09 persen dalam satu bulan terakhir.

Purbaya mengakui adanya potensi keberatan dari para pelaku industri, namun dia menekankan bahwa margin keuntungan pengusaha saat ini masih sangat memadai untuk berbagi dengan negara.

"Mereka (pengusaha batu bara) pasti enggak setuju, tetapi kan harga batu bara tinggi sekali sekarang USD135/ton lebih," ucapnya.

Agar kebijakan ini tidak mematikan industri, Kementerian Keuangan akan bersinergi dengan Kementerian ESDM untuk menghitung besaran tarif yang adil. Selain itu, Kementerian ESDM juga berencana melakukan penyesuaian target produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Hingga saat ini, fokus utama pemerintah baru tertuju pada dua komoditas strategis tersebut.

“Yang kita omongin ke Pak Presiden baru batu bara sama nikel, (komoditas) yang lain belum kita omongin. Jadi saya enggak tahu dapat persetujuan apa enggak. Kalau dua itu, sepertinya dapat, tinggal teknisnya berapa level yang pas,” kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana memungut bea keluar atas ekspor komoditas batu bara. Dari sisi fiskal, tambahan penerimaan negara atas penerapan bea keluar batu bara diperkirakan senilai Rp19,3 triliun.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bea keluar batu bara memang bisa mendongkrak penerimaan negara di tengah ancaman pelebaran defisit APBN 2026 akibat kenaikan harga minyak dunia yang kerek anggaran subsidi energi dalam negeri.

Fajry mengkalkulasi, potensi penerimaan dari kebijakan windfall tax ini sangat bergantung pada beberapa variabel, yaitu harga batu bara global, kuantitas ekspor, asumsi nilai tukar, serta waktu implementasi.

Jika beleid ini resmi diimplementasikan pada April 2026 dengan asumsi nilai tukar rupiah berada di level Rp16.900 per dolar AS dan terjadi lonjakan harga batu bara sebesar 23,81% secara tahunan maka potensi kas yang bisa diraup negara terbilang cukup besar.

"Pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp19,3 triliun jika dikenakan tarif bea keluar sebesar 5%," ungkap Fajry kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Dia mengakui bahwa Rp19,3 triliun tidak terlalu besar apabila dengan total target pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Hanya saja, tambahan dana itu akan sangat krusial untuk mengamankan target penerimaan bea keluar tahun ini mencapai Rp42,56 triliun atau melonjak tajam 75,7% dibandingkan dengan realisasi 2025.

"Tambahan penerimaan dari bea keluar batu bara itu akan membantu pemerintah mencapai target penerimaan bea keluar tersebut," urainya.

Lebih lanjut, Fajry membedah alasan di balik pemilihan instrumen bea keluar ketimbang menggunakan skema pajak langsung seperti dinamisasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang biasanya dipakai untuk menangkap windfall profit alias keuntungan tak terduga seperti kenaikan harga batu bara belakangan ini.

Dia meyakini langkah tersebut diambil untuk merespons temuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait anomali laporan keuangan perusahaan tambang. Belakangan, otoritas pajak memang mensinyalir banyak perusahaan batu bara yang melaporkan kerugian, tetapi operasionalnya tetap berjalan normal.

"Ini indikasi dari adanya penghindaran pajak. Sedangkan pungutan tidak langsung, seperti bea keluar, dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Tak peduli perusahaan untung atau rugi, selama dia melakukan ekspor, maka harus menyetorkan bea keluar. Dia bisa menjadi tools anti-avoidance," tegas Fajry.

Target Penerapan Bea Keluar Batu Bara 1 April 2026

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara akan mulai berlaku pada 1 April 2026, demi mengerek penerimaan negara di tengah ancaman pelebaran defisit akibat kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberi lampu hijau terkait formulasi usulan tarif bea keluar batu bara. Keputusan final pun dijadwalkan akan digodok dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam waktu dekat.

"Harusnya kalau besok jadi, ya 1 April [2026 penerapannya]. Kalau besok jadi. [Namun] belum tahu, kan, kan masih mau saya rapatin dulu," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Meski demikian, bendahara negara itu masih enggan membocorkan rentang tarif pasti dari bea keluar tersebut, termasuk kebenaran isu yang menyebutkan tarif akan berkisar di level 5%—10%. Dia hanya menegaskan bahwa domain keputusan tarif berada di tangan presiden, sementara Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lain bertugas merumuskan detail regulasinya.

Lebih lanjut, Purbaya menyadari bahwa kebijakan ini akan memantik penolakan keras dari perusahaan batu bara. Kendati demikian, pemerintah melihat adanya momentum untuk mengamankan penerimaan negara dari windfall profit komoditas saat harga batu bara yang belakangan naik bahkan melewati US$135 per ton.

"Di level teknis mesti diskusikan, apakah industri bisa menerima, bukan maunya dia ya [tapi] profitability-nya terganggu sejauh mana, itu yang dihitung, bukan maunya pimpinan perusahaan batu bara. Kalau mereka pasti enggak mau, maunya," ungkap Purbaya.

Sebagai implikasi dari kebijakan bea keluar ini, Purbaya mengisyaratkan akan ada penyesuaian pada rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang. Pengeksekusian detailnya akan bergantung pada asesmen dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Apalagi, belakangan harga minyak dunia yang juga melonjak akan turut mengerek anggaran subsidi BBM dan energi dalam negeri, yang pada akhir berpotensi melebarkan defisit APBN. Oleh sebab itu, untuk menambal pelebaran defisit, otoritas fiskal coba ingin menambah sumber penerimaan baru dari bea keluar batu bara yang harganya belakangan juga naik.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menepis kekhawatiran terkait potensi pelebaran defisit di atas ambang batas 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dia menggarisbawahi bahwa defisit dua bulan pertama 2026 adalah kondisi yang sengaja dirancang untuk mengakomodasi penarikan belanja negara ke depan (front-loading) agar distribusi anggaran lebih merata sepanjang tahun.

"Kalau [bea keluar] itu boleh, nanti kan pendapatan naik, hitungan defisitnya beda lagi. Jadi orang-orang di luar yang bilang 'gimana Purbaya bilang ekonomi bagus, padahal anggaran defisit', kan memang didesain defisit anggaran, kenapa bingung?" katanya.

Adapun, APBN membukukan defisit sebesar Rp135,7 triliun per akhir Februari 2026 atau setara dengan 0,53% dari PDB. Angka itu naik 342,4% dibandingkan defisit APBN Februari 2025 (Rp135,7 triliun).

Sementara itu, pemerintah mendesain defisit APBN 2026 setahun penuh sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan di balik tertundanya pengenaan bea keluar untuk ekspor komoditas batu bara.

Purbaya mengatakan bahwa ada sejumlah pihak yang menolak rencana tersebut. Padahal, Purbaya sudah mengungkapkan rencana penerapan bea keluar batu bara sejak akhir tahun lalu dan berkukuh akan berlaku sejak awal tahun ini.

"Masih ada yang protes, gitu aja," ungkap Purbaya ketika ditanya awak media terkait kejelasan aturan bea emas hitam tersebut di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Sebelumnya, bendahara negara menjelaskan bahwa meskipun perusahaan batu bara menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh), royalti, dan pungutan lainnya, jumlah uang negara yang keluar untuk membayar klaim pengembalian kelebihan pajak (restitusi) ternyata jauh lebih besar.

Pemerintah, sambungnya, malah seolah-olah memberikan subsidi kepada korporasi yang menikmati keuntungan besar dari bumi Indonesia itu.

"Kalau saya lihat nett-nya, dia [perusahaan] bayar pajak, bayar PPh, royalti segala macam, tetapi ditarik lagi, direstitusi. Saya dapatnya negatif. Jadi saya memberi subsidi perusahaan batu bara yang sudah pada kaya itu. Menurut Anda wajar tidak?" ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta beberapa waktu lalu (31/12/2025).

Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya penerapan bea keluar batu bara. Purbaya mengungkapkan bahwa dalam pembahasan di tingkat teknis, usulan tarif bea keluar untuk komoditas batu bara yang mengemuka berada pada kisaran 5% hingga 11%.

Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar. Dia merinci tarif terendah 5% akan dikenakan jika harga batu bara berada di bawah level tertentu, naik menjadi 8% di level menengah, dan mencapai 11% apabila harga melonjak di atas level tertinggi yang ditetapkan.

Kendati demikian, bendahara negara itu menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum final. Pasalnya, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum kebijakan ini masih dalam proses penyusunan dan masih menuai keberatan dari sejumlah pelaku usaha.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah masih melakukan pembahasan di tengah potensi kenaikan harga batu bara itu.

"Ini masih sedang kami finalkan, beberapa pembahasan masih terus berlanjut. Nanti akan kami umumkan untuk persisnya seperti apa, tetapi ini kami harapkan juga akan berkontribusi bagi penerimaan negara khususnya ketika harganya juga sedang meningkat," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu, harga batu bara terpantau tumbuh 4,1% (yoy) dan 28% secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd). Otoritas fiskal menilai adanya potensi harga batu bara ikut tersengat harga minyak dunia.

"Jadi memang ada concern dari pemerintah dan juga urgency untuk kami bisa melihat bagaimana selalu juga bisa memanfaatkan ya, kalau dari sisi kenaikan harga tentunya penerimaan negara juga harus ikut naik," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) telah mengumpulkan bea keluar ekspor emas senilai Rp695 juta pada Januari 2026. Taget penerimaan bea keluar berada di kisaran Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun tahun ini.

"Adapun penerimaan bea keluar dari komoditas emas hingga Januari 2026 tercatat sebesar Rp695 juta," terang Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC Kemenkeu Budi Prasetyo kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas berlaku mulai 23 Desember 2025, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Berdasarkan lampiran PMK tersebut, tarif bea keluar dibedakan berdasarkan tingkat pengolahan produk. Untuk produk dore (bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan lainnya), pemerintah mematok tarif sebesar 12,5% untuk layer harga pertama (US$2.800—US$3.200), dan naik menjadi 15% apabila harga emas menembus US$3.200 per troy ounce (layer kedua).

Sementara itu, untuk produk yang lebih hilir seperti minted bars (emas batangan tercetak) dan emas dalam bentuk bongkah/ingot/cast bars (tidak termasuk dore), tarif yang dikenakan lebih rendah yaitu 7,5% pada layer harga pertama, dan naik 10% pada layer harga kedua.

Sejatinya pemerintah juga berencana mulai mengenakan bea keluar untuk batu bara. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pernah menyebut setidaknya setoran dari tarif ekspor batu bara senilai Rp20 triliun per tahun.

Masalahnya, sampai dengan saat ini regulasi untuk mulai memungut bea keluar batu bara belum juga rampung oleh lintas kementerian/lembaga. "Sementara terkait bea keluar batu bara pemerintah masih terus berkoordinasi terkait aspek regulasinya," terang Budi.

Adapun sampai dengan Januari 2026, APBN membukukan penerimaan pajak senilai Rp22,6 triliun atau 6,7% terhadap target tahun ini yaitu Rp336 triliun.

Pada awal tahun, seluruh pos penerimaan kepabeanan cukai terkontraksi. Cukai hanya terkumpul Rp17,5 triliun atau turun 12,4% (yoy) dari tahun lalu, akibat penurunan produksi akhir 2025. Sementara itu, bea keluar terkontraksi paling dalam yakni 41,6% (yoy) atau Rp1,4 triliun. Bea masuk terkumpul Rp3,7 triliun atau turun (4,4%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menata ulang kebijakan fiskal sektor batu bara seiring dengan upaya menghidupkan kembali proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi liquefied petroleum gas (LPG) impor.

Salah satu instrumen yang disiapkan adalah pengenaan tarif bea keluar ekspor batu bara dengan skema berjenjang mengikuti pergerakan harga komoditas global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa skema bea keluar tersebut tengah dibahas di tingkat teknis dan akan menjadi bagian dari kebijakan fiskal pada tahun ini. Tarif yang diusulkan berada pada kisaran 5% hingga 11%, tergantung level harga batu bara di pasar internasional.

“Itu levelnya masih di pembahasan. Kalau enggak salah diusulkan tergantung harga batu baranya, ada 5%, ada 8%, ada 11%,” ujar Purbaya, Rabu (31/12/2025).

Purbaya menjelaskan, tarif terendah akan dikenakan ketika harga batu bara berada di level bawah, lalu meningkat pada level harga menengah, dan mencapai tarif tertinggi saat harga melonjak tinggi.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa besaran final belum ditetapkan lantaran Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum kebijakan tersebut masih dalam proses penyusunan dan masih menyerap masukan dari para pemangku kepentingan.

Menurutnya, kebijakan bea keluar tidak dimaksudkan untuk menekan industri, melainkan menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara, stabilitas sektor hulu, dan dukungan terhadap agenda hilirisasi. Pemerintah menargetkan penerimaan dari bea keluar ekspor batu bara dapat mencapai Rp20 triliun pada 2026.

Di sisi lain, Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin terus memberikan subsidi tidak langsung kepada eksportir batu bara ketika harga komoditas berada pada level tinggi. Oleh karena itu, pengenaan bea keluar dinilai relevan sebagai instrumen redistribusi fiskal untuk menopang agenda strategis nasional, termasuk pengembangan energi alternatif berbasis sumber daya domestik.

Hilirisasi DME Didorong, Groundbreaking Awal 2026

Kebijakan fiskal tersebut berjalan beriringan dengan langkah pemerintah mengakselerasi proyek gasifikasi batu bara menjadi DME yang sempat mandek pada periode pemerintahan sebelumnya. Rezim Presiden Prabowo Subianto menempatkan proyek DME sebagai bagian dari strategi besar hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional.

Dalam perkembangan terbaru, Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dan PT Pertamina (Persero) menandatangani kerja sama strategis percepatan hilirisasi batu bara menjadi produk energi alternatif, meliputi DME, synthetic natural gas (SNG), dan metanol, pada Jumat (9/1/2026). Melalui kerja sama tersebut, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) ditetapkan sebagai pemasok batu bara, sementara Pertamina berperan sebagai offtaker.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan rantai nilai mineral, batu bara, dan energi di dalam negeri. Hilirisasi dinilai mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

“MIND ID bersama Pertamina akan mengawasi setiap tahap kerja sama ini agar benar-benar dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Maroef melalui keterangan resmi.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menambahkan bahwa sinergi dengan MIND ID menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kedaulatan energi. Menurutnya, Pertamina siap mengoptimalkan infrastruktur dan jaringan distribusi energi nasional guna mendukung realisasi proyek DME.

“Ini langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memastikan energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Simon.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan konsumsi LPG nasional pada 2026 akan mencapai sekitar 10 juta metrik ton, sementara produksi domestik baru berkisar 1,3 juta hingga 1,4 juta metrik ton. Kesenjangan tersebut selama ini ditutup melalui impor dan berkontribusi besar terhadap tekanan subsidi energi.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria mengungkapkan bahwa proyek gasifikasi batu bara menjadi DME akan memasuki tahap konstruksi dalam waktu dekat. Groundbreaking proyek tersebut ditargetkan dilakukan pada akhir Januari atau awal Februari 2026 oleh PTBA.

Menurut Dony, proyek DME merupakan keniscayaan untuk menekan impor LPG sekaligus mengurangi beban subsidi. Selain menahan arus keluar devisa, proyek ini diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian domestik melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Tantangan Keekonomian dan Respons Industri

Meski didorong secara kebijakan, sejumlah pengamat menilai tantangan utama proyek DME masih terletak pada aspek keekonomian. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai biaya investasi dan produksi DME masih relatif tinggi dibandingkan LPG impor yang disubsidi pemerintah.

"Biaya investasi dan produksi DME masih sangat tinggi, sedangkan harga jual DME cukup mahal jadi nggak ekonomis. Apalagi, jika harus bersaing langsung dengan LPG impor yang selama ini disubsidi negara maka DME tidak lebih efisien," jelas Bisman kepada Bisnis, Sabtu (10/1/2026).

Menurutnya, tanpa skema insentif fiskal, jaminan harga beli, serta kepastian regulasi jangka panjang, proyek DME dinilai sulit menarik secara komersial. Dia juga menilai peran Pertamina sebagai offtaker dinilai krusial untuk mengurangi risiko pasar, namun belum cukup jika tidak diikuti dukungan kebijakan yang konsisten.

Di sisi lain, Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) mengingatkan agar kebijakan bea keluar tetap mempertimbangkan sensitivitas harga dan keberlangsungan industri. Permintaan ekspor batu bara global pada 2026 diperkirakan masih moderat, seiring tren transisi energi dan perlambatan ekonomi global.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menilai skema bea keluar perlu dirumuskan secara berimbang agar mampu mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menekan kinerja pelaku usaha secara berlebihan. Menurutnya, dialog dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar kebijakan fiskal tersebut tetap kondusif bagi industri dalam negeri.

"Sehingga akan tercipta optimalisasi baik dari sisi penerimaan negara ataupun kondusivitas industri dalam negeri," ucap Gita kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

Menurutnya, skema pengenaan bea keluar yang tepat pada akhirnya mampu mendorong laju ekonomi secara nasional.

"Oleh karena itu, tarif bea keluar perlu mendengar dari semua stakeholder agar tercipta tarif bea keluar yang berkeadilan," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambal kebocoran penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar batu bara belum dapat dieksekusi karena masih menunggu aturan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto memastikan bahwa hingga saat ini pungutan anyar terhadap komoditas emas hitam tersebut belum berlaku.

Menurutnya, otoritas kepabeanan selaku eksekutor fiskal di perbatasan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan klasifikasi teknis komoditas yang akan dikenakan bea keluar. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian ESDM.

"Belum, belum [berlaku]. Kita masih nunggu dari ESDM," kata Nirwala saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa peran Bea Cukai terbatas pada pengamanan lalu lintas barang dan pemungutan sesuai tarif yang ditetapkan. Terkait basis penerapan tarif, seperti pengelompokan jenis kalori atau spesifikasi batu bara yang terkena pungutan, memerlukan landasan regulasi dari sektor terkait.

"Yang tahu teknis kan kementerian teknis. Kayak tadi, mau bea masuk atau keluar, kita secara teknis hanya jaga di border [perbatasan], tapi untuk pengelompokannya bagaimana, itu ranah kementerian teknis," tambahnya.

Urgensi Fiskal vs Hambatan Teknis

Keterlambatan terbitnya aturan teknis dari ESDM ini berisiko memperlebar potensi kehilangan penerimaan negara. Pasalnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menyatakan terkait kontribusi sektor batu bara yang dinilai minim, bahkan minus.

Purbaya menjelaskan bahwa meskipun perusahaan batu bara menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh), royalti, dan pungutan lainnya, jumlah uang negara yang keluar untuk membayar klaim pengembalian kelebihan pajak (restitusi) ternyata jauh lebih besar.

Pemerintah, sambungnya, malah seolah-olah memberikan subsidi kepada korporasi yang menikmati keuntungan besar dari bumi Indonesia itu.

"Kalau saya lihat nett-nya, dia [perusahaan] bayar pajak, bayar PPh, royalti segala macam, tetapi ditarik lagi, direstitusi. Saya dapatnya negatif. Jadi saya memberi subsidi perusahaan batu bara yang sudah pada kaya itu. Menurut Anda wajar tidak?" ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta beberapa waktu lalu (31/12/2025).

Purbaya mengungkapkan bahwa dalam pembahasan di tingkat teknis, usulan tarif bea keluar untuk komoditas batu bara yang mengemuka berada pada kisaran 5% hingga 11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar.

Dia merincikan tarif terendah 5% akan dikenakan jika harga batu bara berada di bawah level tertentu, naik menjadi 8% di level menengah, dan mencapai 11% apabila harga melonjak di atas level tertinggi yang ditetapkan.

Kendati demikian, bendahara negara itu menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum final. Pasalnya, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum kebijakan ini masih dalam proses penyusunan dan masih menuai keberatan dari sejumlah pelaku usaha.

Ketika disinggung mengenai potensi keterlambatan implementasi kebijakan yang seharusnya efektif per 1 Januari 2026, Purbaya tidak menampik kemungkinan regulasi tersebut terbit melewati pergantian tahun. Hanya saja, dia memberikan sinyal bahwa kebijakan fiskal ini tetap dapat diberlakukan terhitung sejak awal tahun.

"[Aturan] kan bisa berlaku surut juga," tukasnya.

ESDM Masih Menghitung

Sementara dua pekan lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku masih melakukan perhitungan terkait bea keluar untuk batu bara. Dia mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji pada level harga berapa bea keluar batu bara dikenakan sebesar 5% maupun 11%.

"Kementerian ESDM sedang menghitung range. Misalnya, harga US$100–US$150 [per ton] dikenakan berapa, di atas US$150 dikenakan berapa," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/11/2025).

Menurut Bahlil, perhitungan itu juga bakal dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Dia juga menegaskan, pengenaan bea keluar bakal dilakukan secara adil baik untuk pengusaha maupun negara.

"Ini akan dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jangan sampai pajaknya terlalu berat sehingga pengusaha tidak bisa bekerja. Tapi kalau pengusaha untung, wajib bayar pajak. Harus fair," jelas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) menyatakan sikap terbuka dan kehati-hatian dalam menyikapi wacana penerapan Bea Keluar terhadap komoditas ekspor batu bara yang tengah dikaji pemerintah.

Perseroan memandang kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi fiskal nasional untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendorong nilai tambah sumber daya alam.

Corporate Secretary Division Head PTBA, Eko Prayitno, mengatakan perseroan memahami bahwa setiap kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah, termasuk potensi Bea Keluar batu bara, merupakan langkah holistik dalam menjaga keseimbangan penerimaan negara dan keberlanjutan industri.

Menurut Eko, dampak penerapan Bea Keluar terhadap industri batu bara akan sangat ditentukan oleh sejumlah faktor teknis, mulai dari besaran tarif yang dikenakan, mekanisme penghitungan, hingga ambang batas harga batu bara yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.

"Jika bea keluar batu bara diterapkan, dampaknya pada industri, produksi, dan operasional akan bergantung pada besaran tarif, mekanisme penghitungan, dan ambang batas harga yang ditetapkan," ujarnya, dikutip Selasa (6/1/2026).

Dia menegaskan PTBA akan terus memantau secara aktif perkembangan kebijakan ini dan melakukan pengelolaan risiko secara terukur agar tidak mengganggu kinerja operasional maupun keuangan perseroan.

Lebih lanjut, PTBA juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi optimal kepada negara, baik melalui setoran penerimaan negara maupun peran strategisnya dalam menjaga pasokan energi nasional.

Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno tak memungkiri kebijakan tersebut bisa saja berlaku tahun ini. Namun, dia mengatakan bahwa bea keluar akan berlaku saat harga batu bara sedang tinggi saja. Sementara itu, tatkala harga rendah, bea keluar tidak diberlakukan

Tri menyebut, saat ini pihaknya telah melakukan perhitungan terkait level harga batu bara yang layak dikenakan bea keluar. Kendati demikian, dia belum bisa menyebut angka itu kepada publik saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan mengenai alasan mendesak di balik rencana pemerintah mengenakan bea keluar batu bara. Dia mengungkap fakta ironis bahwa penerimaan negara dari sektor tersebut saat ini secara neto justru negatif.

Purbaya menjelaskan bahwa meskipun perusahaan batu bara menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh), royalti, dan pungutan lainnya, jumlah uang negara yang keluar untuk membayar klaim pengembalian kelebihan pajak (restitusi) ternyata jauh lebih besar.

Akibatnya, neraca fiskal negara dari sektor emas hitam ini justru tekor. Pemerintah malah seolah-olah memberikan subsidi kepada korporasi yang menikmati keuntungan besar dari bumi Indonesia itu.

"Kalau saya lihat nett-nya, dia [perusahaan] bayar pajak, bayar PPh, royalti segala macam, tetapi ditarik lagi, direstitusi. Saya dapatnya negatif. Jadi saya memberi subsidi perusahaan batu bara yang sudah pada kaya itu. Menurut Anda wajar tidak?" ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menilai kondisi ini mencederai amanat UUD 1945 Pasal 33, yang menegaskan bahwa kekayaan alam seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dia bahkan berseloroh, jika hitung-hitungannya merugikan negara maka secara logika fiskal lebih baik tambang ditutup agar neraca menjadi nol, ketimbang negara harus menanggung beban restitusi.

"Dia ambil tanah, diambil bumi, saya bayar [restitusi] juga. Kalau begitu lebih baik saya tutup semuanya, batu bara selesai. Saya pasti nol dari sisi fiskal. Tapi kan tidak begitu kebijakannya, kita cari yang optimal untuk semuanya," tegasnya.

Bendahara negara itu menuding perubahan regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pemicu ketimpangan ini. Aturan tersebut dinilai membuka celah bagi pelaku usaha untuk mengajukan klaim restitusi secara berlebihan.

"Dia sudah untung banyak, dia memberikan net pajak negatif. Saya cuma mau balikan ke normal saja. Itu gara-gara UU Cipta Kerja kan? Ada perubahan tiba-tiba di sana sehingga mereka bisa klaim restitusi berlebihan," jelas Purbaya.

Dia memastikan kebijakan bea keluar ini bukan ditujukan untuk mematikan industri batu bara, melainkan untuk menyeimbangkan hak negara dan pelaku usaha. Lagipula, klaimnya, pajak yang dipungut akan dikembalikan ke masyarakat.

Kisi-kisi Tarif Bea Keluar Batu Bara

Purbaya mengungkapkan bahwa dalam pembahasan di tingkat teknis, usulan tarif bea keluar untuk komoditas batu bara yang mengemuka berada pada kisaran 5% hingga 11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar.

"Itu levelnya masih di pembahasan. Kalau enggak salah diusulkan tergantung harga batu baranya, ada 5%, ada 8%, ada 11%," ungkapnya.

Purbaya merincikan bahwa tarif terendah 5% akan dikenakan jika harga batu bara berada di bawah level tertentu, naik menjadi 8% di level menengah, dan mencapai 11% jika harga melonjak di atas level tertinggi yang ditetapkan.

Kendati demikian, bendahara negara itu menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum final. Pasalnya, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum kebijakan ini masih dalam proses penyusunan dan masih menuai keberatan dari sejumlah pelaku usaha.

"Jadi, saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya karena sebagian juga masih ada yang protes. Kita mungkin akan rataskan [rapat terbatas] ke depan," jelasnya.

Ketika disinggung mengenai potensi keterlambatan implementasi kebijakan yang seharusnya efektif per 1 Januari 2026, Purbaya tidak menampik kemungkinan regulasi tersebut terbit melewati pergantian tahun. Hanya saja, dia memberikan sinyal bahwa kebijakan fiskal ini tetap dapat diberlakukan terhitung sejak awal tahun.

"[Aturan] kan bisa berlaku surut juga," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengenaan bea keluar batu bara untuk berlaku mulai 1 Januari 2026.

Dengan demikian, pemerintah mengupayakan agar pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara sekaligus emas mulai berlaku awal tahun depan.

"Kami sedang siapkan. Sesuai dengan DPR juga kan kemarin arahannya demikian," terang Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Namun demikian, Febrio masih belum membeberkan berapa besaran tarif yang akan berlaku untuk bea keluar emas hitam itu.

Hal ini berbeda dengan bea keluar komoditas emas yang sudah ditetapkan besaran tarifnya sebesar 7,5% sampai dengan 15% untuk dors, granules, casted bars dan minted bars.

Aturan terkait dengan kisaran tarif ekspor empat jenis produk emas itu sudah tertuang di PMK No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025.

Saat dimintai konfirmasi, Febrio menyebut pihaknya mengupayakan agar PMK untuk bea keluar batu bara diterbitkan sebelum akhir tahun ini. "Sedang kami siapkan [PMK]. Nanti kami umumkan ya. Iya [sebelum akhir tahun]," terang Febrio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya menargetkan tarif bea keluar batu bara mulai Januari tahun depan yakni sekitar 1% sampai dengan 5% dari nilai yang diekspor.

Khusus batu bara, pemerintah menargetkan setoran penerimaan senilai Rp20 triliun.

Sementara untuk emas, pemerintah mematok tarif bea keluar 7,5% sampai dengan 15% untuk produk dore, granules, casted bars dan minted bars. Target penerimaan dari bea keluar emas yakni Rp3 triliun.

Purbaya menyampaikan bahwa pengenaan bea keluar untuk batu bara ditujukan agar tidak memberikan subsidi kepada industri batu bara. Sebagaimana diketahui, batu bara selama ini seakan 'disubsidi' oleh pemerintah karena mayoritas produknya diekspor dan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Jadi kami balik ke status yang awal tadi. Jangan sampai kami memang subsidi industri batu bara," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bea keluar untuk ekspor batu bara akan berlaku bersamaan dengan bea keluar emas yakni pada 1 Januari 2026.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyiapkan agar ekspor batu bara dan emas mulai dikenai tarif atau bea keluar dengan target keseluruhan penerimaan untuk APBN senilai Rp23 triliun.

"Saya target sama [dengan bea keluar emas] 1 Januari," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Purbaya juga menyebut pihaknya menargetkan tarif bea keluar batu bara mulai Januari tahun depan yakni sekitar 1% sampai dengan 5% dari nilai yang diekspor. Khusus batu bara, pemerintah menargetkan setoran penerimaan senilai Rp20 triliun.

Sementara untuk emas, pemerintah mematok tarif bea keluar 7,5% sampai dengan 15% untuk produk dore, granules, casted bars dan minted bars. Target penerimaan dari bea keluar emas yakni Rp3 triliun.

Purbaya menyampaikan bahwa pengenaan bea keluar untuk batu bara ditujukan agar tidak memberikan subsidi kepada industri batu bara. Sebagaimana diketahui, batu bara selama ini seakan 'disubsidi' oleh pemerintah karena mayoritas produknya diekspor dan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Jadi kami balik ke status yang awal tadi. Jangan sampai kami memang subsidi industri batu bara," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa kisaran tarif terendah dan tertinggi bea keluar emas yang ditetapkan itu tergantung dari harga masing-masing produk dore, granules, cast bars maupun minted bars saat itu.

Apabila harga sedang di bawah dari US$3.200 per troy ounce, maka dikenai tarif terendah. Namun, apabila harga menyentuh lebih dari US$3.200 per troy ounce maka dikenai tarif tertinggi.

Skema pengenaan tarif bea masuk juga tidak hanya berdasarkan harga berlaku. Produk yang masih dalam bahan mentah akan semakin mahal bea keluarnya.

Febrio mengungkap skema pengenaan tarif itu sejalan dengan upaya hilirisasi sehingga eksportasi produk yang sudah diolah atau setengah jadi atau jadi akan mendapatkan insentif.

"Yang granul juga ada tarifnya lebih tinggi dibandingkan kalau semakin hilir. Ketika dia sudah dalam bentuk ingot dan juga cast bars itu tarifnya lebih rendah, apalagi kalau sudah dibuat dalam bentuk minted bars," papar Febrio di DPR November 2025 lalu.