Jakarta (ANTARA) - PT Freeport Indonesia (PTFI) berkontribusi kepada negara melalui dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 11,04 miliar dolar AS atau sekitar Rp187 triliun (kurs Rp17.000 per dolar AS).

Berdasarkan keterangan PTFI yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan bahwa kontribusi tersebut didominasi dividen sebesar 8,96 miliar dolar AS, sementara PNBP mencapai 2,08 miliar dolar AS.

Secara historis, kontribusi PTFI terus berada pada level yang tinggi mengikuti siklus harga komoditas global. Pada 2021, PTFI membagikan dividen sebesar 234 juta dolar AS dengan PNBP sekitar 1,5 miliar dolar AS.

Kinerja melonjak pada 2022 dengan dividen mencapai 3,075 miliar dolar AS, sementara PNBP sebesar 145 juta dolar AS.

Kontribusi kemudian mengalami penyesuaian pada 2023 dengan dividen 708 juta dolar AS dan PNBP 140 juta dolar AS. Pada 2024, kinerja kembali menguat dengan dividen 2,95 miliar dolar AS dan PNBP 183,8 juta dolar AS.

Sementara pada 2025, dividen tercatat sekitar 2,0 miliar dolar AS dengan PNBP 112,4 juta dolar AS.

Ekonom dari INDEF Rizal Taufikurahman menilai kontribusi PTFI mencerminkan peran strategis sektor tambang di bawah kelolaan negara dalam menopang penerimaan Indonesia, terutama saat harga komoditas berada pada level tinggi.

“Kontribusi PTFI besar dan menjadi salah satu penopang penting penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika terjadi boom harga komoditas. Ini menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan,” ujarnya.

Kendati demikian, ia melihat ke depan terdapat ruang penguatan dari sisi kebijakan fiskal agar manfaat tersebut bisa lebih stabil dan berkelanjutan.

Optimalisasi tidak hanya terkait besaran kontribusi, tetapi juga bagaimana struktur penerimaan dapat semakin diperkuat melalui kebijakan hilirisasi pertambangan yang digencarkan oleh pemerintah melalui MIND ID.

“Ke depan, pemerintah dapat mendorong skema yang lebih adaptif seperti mekanisme berbasis windfall saat harga tinggi, memperkuat hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, serta meningkatkan transparansi pengelolaan penerimaan. Dengan begitu, kontribusi besar dari pelaku usaha seperti PTFI bisa semakin berdampak bagi transformasi ekonomi nasional,” katanya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Karena program ini adalah program untuk pembiayaan lebih dari 10 tahun, jadi kita ingin perlindungan pada para peserta,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait tengah menjajaki skema asuransi untuk program 3 juta rumah guna melindungi debitur dan aset properti dari berbagai risiko jangka panjang.

“Masalah teknis sedang kita bicarakan apakah premi itu ditanggung oleh pemerintah, memberikan subsidi. Atau itu blended di dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menjawab pertanyaan wartawan usai acara PPDP Regulatory Dissemination Day di Jakarta, Senin.

Ogi memandang bahwa program 3 juta rumah merupakan pembiayaan jangka panjang bahkan lebih dari 15-20 tahun sehingga perlu mitigasi berbagai risiko, mulai dari kematian debitur hingga kerusakan properti akibat gempa bumi, kebakaran, dan banjir melalui skema asuransi.

Menurutnya, pembelian pertanggungan risiko tidak seharusnya dipandang sebagai beban biaya, melainkan sebagai perlindungan terhadap risiko jangka panjang dalam pembiayaan perumahan.

“Karena program ini adalah program untuk pembiayaan lebih dari 10 tahun, jadi kita ingin perlindungan pada para peserta,” katanya.

Selain itu, OJK juga mendorong keterlibatan industri asuransi dalam program kesehatan untuk menekan porsi pembayaran langsung masyarakat (out of pocket) yang masih tinggi.

Ia menyebut porsi out of pocket mencapai 28,8 persen dari total belanja kesehatan nasional atau sekitar Rp175 triliun, yang diharapkan dapat ditekan melalui peningkatan partisipasi asuransi, baik BPJS maupun komersial.

OJK bersama kementerian/lembaga terkait berupaya mengalihkan porsi tersebut ke asuransi komersial yang saat ini baru sekitar 5 persen dari total belanja kesehatan nasional.

“Kita bersama-sama dengan kementerian/lembaga berupaya menurunkan (porsi out of pocket) dan mereka (masyarakat) bisa ikut serta dari program asuransi komersial. Tentunya ini mereka melihat apa untung ruginya, bagaimana prosesnya lebih efisien, lebih baik, dan sebagainya,” kata Ogi.

Ia menilai, kontribusi aset asuransi dan dana pensiun terhadap PDB masih relatif terbatas sehingga terdapat kesenjangan yang perlu dikejar untuk memperkuat peran sektor tersebut dalam perekonomian.

Oleh karena itu, OJK mendorong sektor PPDP menjadi motor penguatan pembiayaan domestik sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Per akhir Februari 2026, total aset sektor PPDP mencapai Rp2.992 triliun atau tumbuh 9,94 persen secara tahunan (yoy), dengan nilai investasi sebesar Rp2.313 triliun yang meningkat 7,94 persen secara tahunan.

Kontribusi terbesar berasal dari dana pensiun sebesar Rp1.700 triliun dan asuransi Rp1.219 triliun, dengan jumlah akun mencapai lebih dari 463 juta yang mencerminkan luasnya jangkauan sektor ini.

Menurut Ogi, kondisi tersebut menunjukkan fundamental industri yang masih kuat, didukung penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan oleh OJK.

Namun demikian, ia menekankan perlunya upaya yang lebih terarah agar pertumbuhan sektor PPDP dapat lebih optimal dan mampu menjawab kebutuhan pembiayaan jangka panjang.

Ia menambahkan bahwa tantangan utama sektor PPDP adalah memastikan pertumbuhan industri mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan berada pada kisaran 5-8 persen dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk itu, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang telah digelar beberapa waktu lalu, sektor asuransi ditargetkan tumbuh 5-7 persen pada 2026, sementara aset dana pensiun diharapkan meningkat 10-12 persen pada tahun ini.

Namun, untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029, Ogi mengatakan bahwa pertumbuhan yang dibutuhkan lebih tinggi, yakni sekitar 7-9 persen untuk asuransi dan hingga 20-23 persen per tahun untuk dana pensiun.

“Strategi untuk mencapai pertumbuhan itu tentunya harus dilakukan secara bersama-sama, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi terhadap program-program yang sudah ada,” kata Ogi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan urgensi pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) untuk melindungi kontribusi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 368,3 miliar dolar AS.

"Ini hasil penelitian kami bersama dengan teman-teman, yang sudah kami lakukan. Banyak sekali di Pantura Jawa ini yang perlu dilindungi. Bukan hanya penduduk yang ada sekitar 17 sampai 20 juta jiwa harus dilindungi, tapi aset-aset nasional yang ada di Pantura Jawa ini lebih kurang sekitar 368,3 miliar dolar AS," ujar Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf dalam media briefing di Jakarta, Senin.

Didit menyampaikan bahwa urgensi pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa ini salah satunya yang dilakukan adalah Giant Sea Wall. Selain mengalami penurunan permukaan air tanah, wilayah Pantura Jawa juga mengalami banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut sehingga dapat mengancam terhadap aset-aset nasional yang berada di wilayah tersebut.

"Dengan kondisi seperti ini, maka akan terjadi kerugian. Contoh misalkan instansi pemerintah, pabrik, kawasan ekonomi khusus (KEK), jalur kereta api, rumah sakit, kantor-kantor swasta ataupun pabrik-pabrik yang sudah berdiri mulai zaman Belanda," katanya.

Selain itu, kota-kota strategis di wilayah Pantura Jawa seperti Semarang juga mengalami penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan mengalami banjir rob.

"Ini hasil penelitian. Dengan kondisi seperti ini, maka kami terus terang melihat dibutuhkan proteksi, dibutuhkan perlindungan ke depan dalam waktu singkat," kata Didit.

Sebagai informasi, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan, Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang akan dibangun diharapkan bertahan 100-200 tahun dalam rangka melindungi pantai utara (Pantura) Jawa.

Rencana pembangunan Giant Sea Wall oleh pemerintah dalam rangka melindungi wilayah Pantura Jawa.

Dia juga menambahkan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan Giant Sea Wall maka BOPPJ tidak bisa bekerja sendirian, namun dibutuhkan kolaborasi antarkementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan, proyek Giant Sea Wall tidak hanya melindungi Pantai Utara Jawa dari banjir dan abrasi, tapi juga melindungi pusat-pusat perekonomian Indonesia.

Ia menuturkan, pihaknya mencatat 56 persen dari total PDB Indonesia berasal dari Pulau Jawa, dan 70 persen dari jumlah tersebut berasal dari Pantai Utara Jawa.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan untuk menjaga peran industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi, diperlukan sejumlah langkah strategis mulai dari penerapan Enterprise Resources Planning (ERP) hingga penguatan SDM.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Jumat menjelaskan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama.

Pertama, investasi pada smart technology, termasuk menjaga kapasitas mesin agar tetap dapat digunakan secara produktif, dengan serta mengimplementasikan ERP.

Menurutnya, ERP yang merupakan integrasi sistem untuk proses bisnis ini dinilai penting untuk memastikan proses produksi berjalan efisien dan berkelanjutan

Kedua, menjaga efisiensi operasional melalui penerapan value stream mapping, ketersediaan bahan baku, serta pengurangan waktu perubahan proses produksi (reduce change overtime). Upaya tersebut kata dia,dinilai mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional.

Ketiga, penguatan manajemen sumber daya manusia melalui program upskilling dan pelatihan, pemberian insentif berbasis kinerja, serta penerapan sistem manajemen modern.

Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi faktor kunci agar industri mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar.

Selanjutnya, keempat, penerapan strategi market positioning yang tepat, seperti diversifikasi pasar, inovasi produk, dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Strategi ini dinilai berguna untuk memperluas pangsa pasar sekaligus menjaga daya saing industri nasional.

Kelima, pengelolaan manajemen rantai pasok yang baik guna memastikan kelancaran distribusi bahan baku maupun produk jadi, sehingga proses produksi dan pemasaran dapat berjalan optimal.

Dengan langkah-langkah tersebut, Esther menilai industri pengolahan dapat terus menjaga konsistensi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa industri pengolahan berhasil mendominasi ekonomi Indonesia sepanjang 2025.

Penegasan ini merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan sektor tersebut menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan porsi 19,07 persen. ‎

Menperin dalam pernyataan dikutip di Jakarta, Jumat menyampaikan kontribusi industri pengolahan terus menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir.‎

Pada 2023 sebesar 18,67 persen, naik menjadi 18,98 persen pada 2024, dan kembali meningkat pada 2025 menjadi 19,07 persen. ‎

Dari sisi pertumbuhan, kata dia kinerja sektor ini juga menguat signifikan. Setelah tumbuh 4,64 persen pada 2023 dan 4,43 persen pada 2024, sektor ini mencatatkan pertumbuhan 5,30 persen di tahun ini dengan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjadi yang terbesar dibanding sektor lain, yakni 1,07 persen dari 5,11 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memulai penelitian untuk melihat seberapa besar kontribusi sampah dari sektor pariwisata.

“Ada banyak sektor yang menyumbang sampah, ada pemukiman, industri, perkantoran, nah pariwisata kami masih kosong datanya, kami mau melihat dari sektor pariwisata yang ada di Indonesia itu berapa banyak,” kata Peneliti BRIN Professor Reza Cordova.

Profesor Reza di Denpasar, Kamis, mengambil Bali, Jogja, Lombok, dan Labuan Bajo sebagai latar penelitian melihat kawasan ini merupakan daerah pariwisata terutama Bali sebagai penyumbang devisa tinggi dari sektor tersebut.

Ketika penelitian ini rampung dan laporannya naik, BRIN menargetkan membuat sebuah ringkasan kebijakan yang bisa dijalankan untuk menyelesaikan persoalan sampah dari sektor pariwisata yang selama ini kerap diduga sebagai penyumbang sampah yang besar.

“Kami mau melihat bagaimana sebenarnya bebannya, pengelolaannya, kami akan melihat juga ada contoh baik atau tidak yang bisa dikelola secara umum di Indonesia, kalau sudah bisa dapatkan kami bisa memberikan saran kepada pemerintah untuk pengelolaan sampah terutama sampah plastik dari sektor pariwisata,” ujarnya.

Pada tahap awal, BRIN akan mengumpulkan data pada sampel-sampel di empat daerah sasaran baik di akomodasi maupun objek wisata.

Secara kasat mata, Prof Reza melihat memang masih banyak pelaku usaha yang tidak mengelola sampahnya dengan baik seperti akomodasi non-bintang, namun data pasti yang sedang dikejar.

Apalagi diketahui masih banyak akomodasi yang berdiri ilegal, yang kemungkinan sama sekali tidak mengelola sampah hanya membebani ke pemerintah daerah.

Berangkat dari data tersebut, BRIN dapat melihat solusi-solusi penanganan sampah dari sektor pariwisata, seperti menentukan sampah jenis apa yang bisa dikerjakan para pelaku usaha dan bagaimana pendekatannya.

“Berdasarkan data yang dihimpun di awal, wilayah wisata ini sudah ada pengelolaannya tetapi menyerahkan ke pemda atau ke pihak ketiga, seharusnya kan kalau berdasarkan target ada pemilahan dari sumber dulu,” kata Prof Reza.

“Kalau dari sumber sudah terkelola, maka seharusnya yang masuk ke TPA lebih kecil, jadi kami akan mencoba melihat titik mana yang krusial, yang kosong, yang kemudian bisa kita berikan saran untuk pengelolaannya supaya lebih baik,” sambungnya.

BRIN menargetkan kajian ini segera rampung, jika memungkinkan puluhan titik di empat kawasan berhasil diteliti hingga September.

Sementara untuk pelaku usaha pariwisata, BRIN tetap mendorong sejak dini mengelola sampahnya terutama pada jenis sampah sisa makanan dan sampah plastik.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

kontribusi Program MBG tercermin baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi lapangan usaha

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025.

BPS melaporkan secara kumulatif ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen (ctc).

Dalam pencatatan tersebut, seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam negeri, termasuk yang dipicu oleh pelaksanaan program MBG turut diperhitungkan.

"Dalam mencatat pertumbuhan ekonomi tentunya seluruh aktivitas yang ada dalam perekonomian Indonesia dicatat oleh BPS, termasuk aktivitas ekonomi yang tercipta akibat program makan bergizi gratis (MBG)," kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Amalia menjelaskan kontribusi Program MBG tercermin baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi lapangan usaha.

Program tersebut mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi sekaligus pergerakan sektor-sektor usaha yang terlibat dalam rantai penyediaannya.

"Dari sisi lapangan usaha, Program MBG memberikan nilai tambah di beberapa sektor antara lain untuk penyediaan makan dan minuman, dan ini terangkum dalam data pertumbuhan ekonomi kami," tambah Amalia.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 2,62 persen dan tumbuh sebesar 4,98 persen.

Selanjutnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berkontribusi 1,58 persen dengan pertumbuhan 5,09 persen.

Komponen net ekspor juga memberikan andil sebesar 0,74 persen, dengan pertumbuhan signifikan mencapai 7,03 persen. Kinerja ini didorong oleh peningkatan nilai ekspor barang nonmigas serta ekspor jasa.

Sementara dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi 1,07 persen dan tumbuh 5,30 persen.

Disusul dengan sektor perdagangan yang tercatat pertumbuhan 5,49 persen dengan kontribusi 0,72 persen, sedangkan sektor pertanian tumbuh 5,33 persen dan berkontribusi 0,60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun BPS mencatat nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan (ADHK) sepanjang 2025 mencapai Rp13.580,5 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp23.821,1 triliun.

Sementara itu, pada triwulan IV 2025, nilai PDB ADHK mencapai Rp3.474 triliun dan PDB ADHB sebesar Rp6.147,2 triliun. Pada periode tersebut, ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen secara tahunan (yoy) dan 0,86 persen secara kuartalan (qtq).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah mencetak rekor tertinggi (all time high/ATH) sepanjang berdirinya industri tersebut di Indonesia menembus Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025.

Jumlah tersebut tumbuh sebesar 11,34 persen year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp923,43 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa capaian positif ini menunjukkan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah berada di jalur yang tepat.

Kinerja perbankan syariah yang positif juga tercermin dari sisi penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Per Oktober 2025, penyaluran pembiayaan tercatat mencapai Rp685,55 triliun atau tumbuh 7,78 persen yoy, sementara DPK yang dihimpun mencapai Rp820,79 triliun atau tumbuh 14,26 persen yoy.

Masing-masing pencapaian tersebut, catat OJK, juga merupakan nominal tertinggi selama bank syariah beroperasi di Indonesia.

Sejalan dengan ekspektasi membaiknya perekonomian nasional pada akhir 2025, hal ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kinerja perbankan syariah hingga akhir tahun ini.

Dian menyampaikan bahwa OJK terus memastikan implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 untuk mendukung industri perbankan syariah yang terakselerasi dan tumbuh secara berkelanjutan.

Menurut Dian, kebijakan penguatan struktur industri melalui spin-off dan konsolidasi akan terus didorong sebagai katalis untuk melahirkan bank syariah dengan economic of scale yang lebih memadai.

Penguatan ini dinilai penting karena mayoritas bank umum syariah (BUS) masih berada pada kategori KBMI 1 dengan modal inti berada di kisaran hingga Rp6 triliun.

Dengan skala ekonomi yang lebih besar, maka bank syariah dapat memperluas pembiayaan, mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif, meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat infrastruktur teknologi informasi (TI), serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Skala ekonomi yang memadai juga akan membuat industri perbankan syariah semakin kontributif terhadap perekonomian nasional.

OJK juga mendorong bank syariah agar semakin agile (lincah) di tengah persaingan bisnis industri perbankan yang semakin ketat melalui pemanfaatan keunikan produk syariah, sinergi dengan bank induk, maupun optimalisasi keuangan sosial syariah.

Ketiga inisiatif tersebut diharapkan mampu memperkuat karakteristik perbankan syariah yang berorientasi pada pembangunan sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusivitas perbankan syariah untuk seluruh lapisan masyarakat.

OJK pun menyatakan, pihaknya akan terus mengawal pengembangan perbankan syariah nasional ke depan untuk memastikan industri tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan sehat sebagai langkah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mewujudkan kontribusi positif yang bermanfaat luas tentunya bagi masyarakat di sekitarnya,

Padalarang, Jawa Barat (ANTARA) - Head of Internal Communications
PT Astra International Tbk Regina Panontongan mengungkapkan, program unggulan Astra mewujudkan kontribusi positif kepada masyarakat.

"Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mewujudkan kontribusi positif yang bermanfaat luas tentunya bagi masyarakat di sekitarnya," ujar Regina Panontongan dalam Workshop Lingkungan Astra di Cidadap, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat.

Menurut dia, pelaksanaan Workshop Lingkungan Astra kali ini dikembangkan dengan memperkuat sinergi berbasis komunitas

"Pada pelaksanaan tahun ini, Workshop Lingkungan Astra dikembangkan dengan memperkuat sinergi berbasis komunitas. Jadi antara penerima apresiasi SATU Indonesia Awards dengan juga program kontribusi sosial berkelanjutan Astra lainnya seperti Kampung Berseri Astra," katanya.

Astra sendiri menjalankan kontribusi sosial sejak lama dengan empat pilar kontribusi sosial Astra yakni bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kewirausahaan.

"Dari keempat pilar tersebut tentunya implementasinya banyak teman-teman.
Dan ini semuanya diimplementasikan melalui berbagai program unggulan Astra contohnya adalah SATU Indonesia Awards, kemudian Desa Sejahtera Astra, dan juga Kampung Berseri Astra," kata Regina Panontongan.

Dalam pembinaan berkelanjutan tersebut, lanjutnya, tokoh-tokoh yang berperan dalam program unggulan Astra semuanya sekarang sudah tergabung dalam sebuah komunitas, yaitu adalah komunitas Astra.

Dalam kesempatan sama, Kepala Desa Padalarang Karom mengaku, program unggulan Astra, seperti Kampung Berseri Astra, membantu dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Alhamdulillah saya merasa terbantu.
Jadi bahkan kami selaku warga masyarakat banyak meniru, banyak mencontoh ke Kampung Berseri Astra yang ada. Karena biar bagaimanapun Kampung Berseri Astra ini ilmunya sudah banyak dimanfaatkan oleh warga masyarakat," kata Karom.

Sementara itu, penggerak Kampung Berseri Astra Cidadap yakni Deden Syarif Hidayat mengatakan Kampung Berseri Astra memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar.

"Ekonominya tadi bisa memberdayakan masyarakat sekitar, menghasilkan pendapatan termasuk keterlibatan masyarakat secara tidak langsung seperti ada yang buka warung-warung, ada yang buka homestay, dan sebagainya," kata Deden.

Sedangkan penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards bidang Lingkungan 2021 Vania Febrianty mengatakan bahwa program unggulan Astra memiliki misi untuk membuat suatu perubahan.

"Menurut aku kalau untuk satu Indonesia awards sendiri, jadi ternyata kan kita tuh bukan hanya sekadar menanam, kita punya misi untuk membuat satu perubahan dalam satu sistem pangan yang ingin lebih berkeadilan, lebih sehat, mensejahterakan banyak orang," kata Vania.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) memperkirakan laba bersih perusahaan pada tahun ini bakal mencapai US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 54 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 49,54 triliun.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan bahwa pendapatan perusahaan pada 2025 diproyeksikan tembus US$ 68 miliar atau sekitar Rp 1.127 triliun. Sekalipun kondisi makro ekonomi global tengah menghadapi tekanan dan tantangan.

"Di tahun 2025, Pertamina diproyeksikan akan membukukan pendapatan sebesar US$ 68 miliar atau setara dengan 1.127 triliun rupiah dengan capaian laba bersih 3,3 miliar dolar atau setara dengan 54 triliun rupiah," kata Simon dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025).

Sementara itu, dari sisi kontribusi Pertamina terhadap penerimaan negara, hingga September 2025 tercatat mencapai Rp 262 triliun. Hal tersebut mencakup penerimaan pajak, non-pajak, dan dividen.

Simon menyebut jumlah ini menempatkan posisi Pertamina sebagai BUMN dengan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara.

"Sampai dengan bulan September 2025 mencapai Rp 262 triliun menjadikan Pertamina sebagai agen pembangunan utama melalui penerimaan pajak, non-pajak, dan dividen terbesar di antara seluruh BUMN Indonesia," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) memproyeksikan pendapatan sepanjang 2025 akan mencapai US$ 68 miliar atau sekitar Rp 1.127 triliun. Adapun, besaran pendapatan tersebut bakal berdampak pada laba bersih perusahaan hingga US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 54 triliun.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan meski kondisi makro ekonomi global tengah menghadapi tekanan dan tantangan, pihaknya tetap mampu menjaga stabilitas kinerja operasional maupun kinerja keuangan.

"Pertamina tetap mampu untuk mempertahankan stabilitas kinerja melalui efisiensi, respon cepat dan continuous improvement di seluruh lini operasi, sehingga stabilitas kinerja keuangan dan operasional tetap dalam trend positif," kata Simon dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025).

Menurut dia, hal tersebut lantas berdampak pada kinerja keuangan perusahaan pada tahun ini, dimana pada tahun ini pendapatan perusahaan diproyeksikan mencapai US$ 68 miliar dengan laba bersih US$ 3,3 miliar.

"Di tahun 2025, Pertamina diproyeksikan akan membukukan pendapatan sebesar US$ 68 miliar atau setara dengan 1.127 triliun rupiah dengan capaian laba bersih 3,3 miliar dolar atau setara dengan 54 triliun rupiah," kata Simon.

Sementara itu, kontribusi Pertamina terhadap penerimaan negara hingga September 2025 juga tercatat sangat besar, mencapai Rp 262 triliun. Hal tersebut mencakup penerimaan pajak, non-pajak, dan dividen.

Simon menyebut jumlah tersebut menempatkan posisi Pertamina sebagai BUMN dengan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara.

"Sampai dengan bulan September 2025 mencapai Rp 262 triliun menjadikan Pertamina sebagai agen pembangunan utama melalui penerimaan pajak, non-pajak, dan dividen terbesar di antara seluruh BUMN Indonesia," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri kecil dan menengah (IKM) masih menjadi tulang punggung struktur industri nasional, meski kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) belum sebanding dengan jumlah unit usahanya. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), jumlah unit usaha industri kecil dan menengah mencapai 4,43 juta atau sekitar 99,79% dari total industri nasional yang berjumlah 4,45 juta unit.

Sebaliknya, industri besar hanya mencatat 9.528 unit usaha atau 0,21% dari total, menunjukkan dominasi besar sektor IKM dalam jumlah entitas bisnis di Tanah Air. Namun, dominasi jumlah tersebut belum sepenuhnya tercermin pada kontribusi ekonomi makro.

"Jadi kontribusi industri pengolahan triwulan III 2025 sebesar 19,15%. Di sana kontribusi industri kecil dan menengah sekitar 3,56%," kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Kemenperin mencatat kontribusi nilai output industri kecil dan menengah terhadap industri nonmigas hanya sebesar 21,01%, jauh tertinggal dibanding industri besar yang menyumbang 78,99%. Dari total kontribusi tersebut, industri mikro kecil berkontribusi 13,13%, sedangkan industri menengah berkontribusi 7,88%.

Meski begitu, sektor IKM menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di sektor industri. Dari total 19,55 juta pekerja industri nasional, sebanyak 12,81 juta orang atau 65,52% bekerja di sektor IKM. Sementara industri besar hanya menampung 6,74 juta pekerja atau sekitar 34,48%. Dari total tenaga kerja IKM, industri kecil mendominasi dengan 11,8 juta pekerja, sedangkan industri menengah mempekerjakan sekitar 1 juta orang.

Adapun menurut klasifikasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, industri kecil memiliki modal usaha hingga Rp5 miliar dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp15 miliar. Sementara industri menengah memiliki modal Rp5-10 miliar dengan penjualan tahunan Rp15-50 miliar.

"Untuk tenaga kerja umumnya untuk industri kecil jumlah tenaga kerjanya di bawah 20 orang, sedangkan industri menengah di bawah 99 orang," sebut Reni.

Jakarta, CNBC Indonesia - Belakangan viral di media sosial seorang petugas Google Maps yang sedang jalan berkeliling. Dalam video yang beredar, pria di dalam video berjalan kaki untuk mengumpulkan gambar dari jalan ke jalan.

Keberadaan petugas Google Maps keliling ini sontak menjadi sorotan. Banyak dari masyarakat yang penasaran bagaimana cara mendaftarnya, bahkan juga penasaran soal gajinya. Ada yang menyebut bahwa petugas itu digaji sebesar Rp 3 juta.

Lantas, pekerjaan apa ini? Bagaimana cara mendaftarnya? Berapa bayaran yang didapatkan?

Gambar dan informasi di Google Maps terdiri dari dua kategori, yaitu yang diambil oleh Google dan sumbangan dari kontributor.

Google mengambil gambar untuk Street View menggunakan kamera canggih 360 derajat yang bisa terpasang di mobil, sepeda motor, hingga yang berbentuk tas gemblok. Pengambilan gambar tersebut dilakukan oleh pekerja Google atau oleh kontributor baik perorangan maupun organisasi.

Pengguna Google bisa mencari tahu jadwal aktivitas kamera Google di tiap provinsi di Indonesia langsung di website resmi Google.

Di sisi lain, Google juga menerima sumbangan gambar dan informasi dari kontributor yang disebut sebagai Local Guides.

Program ini memungkinkan pengguna memberikan kontribusi berupa ulasan, foto, hingga verifikasi informasi tempat, dan mendapatkan poin yang dapat meningkatkan level keanggotaan mereka.

Melansir dari Google Maps Help, mereka dapat menambahkan beragam konten ke Google Maps, seperti ulasan tempat dan pengalaman saat berkunjung, foto dan video lokasi, menjawab pertanyaan terkait sebuah tempat, melengkapi informasi yang masih kurang, misalnya jam operasional atau nomor telepon, memverifikasi perubahan data, termasuk penutupan atau pergeseran alamat bisnis.

Untuk berkontribusi, pengguna dapat membuka aplikasi Google Maps di perangkat ponsel, lalu ikuti cara di bawah ini:

• Buka laman local guides Google Maps
• Kemudian klik 'mulai' atau 'get started'
• Pilih nama kota domisili
• Lalu, centang dua kolom persetujuan di bawah kolom 'kota domisili'
• Klik 'menjadi pemandu lokal' atau 'become local guides'
• Lalu Anda bisa mulai unggah.

Selain kontribusi ulasan dan foto, Google juga menyediakan opsi untuk membuat dan mengunggah konten 360 derajat ke Street View. Pengguna dapat memotret jalan raya, gang kecil, objek wisata, hingga area bisnis menggunakan kamera yang kompatibel. Pengambilan gambar dapat dilakukan saat berkendara dengan dudukan kamera, atau menggunakan tripod untuk pemotretan dalam ruangan. Konten ini dapat diunggah melalui Street View Studio.

Dengan program ini, Google berupaya terus memperkaya data peta secara kolaboratif, dengan mengandalkan kontribusi dari pengguna di berbagai wilayah.

Kamera 360 derajat

Video 360 derajat yang direkam saat mengemudi, berkendara, atau berjalan kaki di luar ruangan dapat secara otomatis dikonversi menjadi Street View setelah berhasil dipublikasikan.

Google menyarakankan agar kontributor dapat menggunakan kamera 360 derajat khusus. Kamera ini dirancang untuk mengambil gambar dalam satu klik dan menggabungkannya dengan presisi tinggi. Beberapa kamera yang kompatibel dengan Street View meliputi Insta360 Pro 2, GoPro Max, Insta360 Titan, Labpano Pilot Era, Insta360 ONE X2, Ricoh Theta X, dan Insta360 ONE RS 1-Inch 360.

Cara mengunggah video 360 ke laman Street View Video Google sebagai berikut:

• Anda bisa siapkan perangkat kamera yang mendukung video 360 derajat
• Gunakan penyangga kamera di kendaraan atau helm saat memetakan jalan
• Buat video 360 derajat saat dalam perjalanan tanpa harus berhenti mengemudi, atau saat berjalan kaki
• Simpan video menjadi file .mp4 dan/atau .mov
• Simpan metadata dan data GPS dalam format .gpx
• Unggah video ke laman Street View Studio dengan lewat laman Street View Studio Klik 'upload'

Setiap kontribusi yang berhasil dipublikasikan akan menghasilkan poin. Poin ini menentukan level pengguna dalam program Local Guide, mulai dari Level 1 hingga Level 10.

Pada Level 4 (250 poin), pengguna akan mendapatkan lencana pertama yang membuat kontribusinya lebih terlihat oleh publik.

Google menyebut poin dapat memakan waktu hingga 24 jam untuk diperbarui. Poin tidak kedaluwarsa, tetapi dapat berkurang jika konten dihapus karena melanggar kebijakan.

Berikut adalah tingkatan level Local Guides:

• Tingkat 1: 0 poin
• Tingkat 2: 15 poin
• Tingkat 3: 75 poin
• Tingkat 4: 250 poin
• Tingkat 5: 500 poin
• Tingkat 6: 1.500 poin
• Tingkat 7: 5.000 poin
• Tingkat 8: 15.000 poin
• Tingkat 9: 50.000 poin
• Tingkat 10: 100.000 poin