Bisnis.com, JAKARTA — Industri semen nasional tengah dihadapi terbatasnya pasokan batu bara yang mulai mengganggu operasional pabrikan. Jika kondisi ini berlarut, risiko penghentian produksi akan semakin meluas.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (ASPERSSI) Lilik Unggul Raharjo mengatakan, alasan menipisnya pasokan karena Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pengusaha yang biasa memasok batu bara ke industri semen, baru sebagian diterbitkan atau disetujui pemerintah.

Tak ayal atas kondisi ini, asosiasi mencatat sudah ada beberapa pabrik semen yang stop operasi seperti PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Cilacap dan SBI Tuban. Potensi ini bisa meluas ke PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban, Pabrik SBI Tuban, Pabrik Conch Kalimantan Selatan, hingga Pabrik Conch Sulawesi Utara.

“Ada laporan beberapa pabrik mati di SBI Cilacap, dan juga Tuban, dan potensi kalau tidak ada supply lagi, RKAB belum dibuat, itu potensi beberapa pabrik akan mati. Tapi alhamdulillah kalau memang RKAB sudah dikeluarkan sebagian,” ujar Lilik ketika Halal Bi Halal ASPERSSI di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dari data ASPERSSI, stok batu bara per 25 Maret 2026, rata-rata hanya cukup sampai minggu ke-3 April.

Lilik menjelaskan, keterbatasan pasokan tersebut telah berdampak langsung pada operasional pabrik. Sejumlah fasilitas produksi bahkan dilaporkan berhenti beroperasi, antara lain di wilayah Cilacap dan Tumpang.

“Ada laporan beberapa pabrik mati. Kalau tidak ada supply lagi dan RKAB belum dibuat, potensi beberapa pabrik akan mati,” kata Lilik.

Kondisi ini diperberat dengan diterbitkannya Naskah Dinas terbaru yang menyebut penunjukan tambang untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam regulasi tersebut, kata Lilik, presiden memerintahkan agar batu bara diprioritaskan ke perusahaan yang memang hajat hidup orang banyak, serta perusahaan BUMN.

Asosiasi pun telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah, termasuk kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Pengawas ASPERSSI Christian Kartawijaya menambahkan, industri masih menantikan kejelasan kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara untuk semen. Pelaku usaha berharap kebijakan tersebut dapat menjamin ketersediaan volume pasokan dengan skema yang adil bagi seluruh pelaku industri, baik BUMN maupun swasta.

“Kami maunya kalau dilakukan kebijakan (DMO), kami harapkan mendapat kesempatan yang sama, agar kompetisinya fair,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) menyatakan sikap terbuka dan kehati-hatian dalam menyikapi wacana penerapan Bea Keluar terhadap komoditas ekspor batu bara yang tengah dikaji pemerintah.

Perseroan memandang kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi fiskal nasional untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendorong nilai tambah sumber daya alam.

Corporate Secretary Division Head PTBA, Eko Prayitno, mengatakan perseroan memahami bahwa setiap kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah, termasuk potensi Bea Keluar batu bara, merupakan langkah holistik dalam menjaga keseimbangan penerimaan negara dan keberlanjutan industri.

Menurut Eko, dampak penerapan Bea Keluar terhadap industri batu bara akan sangat ditentukan oleh sejumlah faktor teknis, mulai dari besaran tarif yang dikenakan, mekanisme penghitungan, hingga ambang batas harga batu bara yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.

"Jika bea keluar batu bara diterapkan, dampaknya pada industri, produksi, dan operasional akan bergantung pada besaran tarif, mekanisme penghitungan, dan ambang batas harga yang ditetapkan," ujarnya, dikutip Selasa (6/1/2026).

Dia menegaskan PTBA akan terus memantau secara aktif perkembangan kebijakan ini dan melakukan pengelolaan risiko secara terukur agar tidak mengganggu kinerja operasional maupun keuangan perseroan.

Lebih lanjut, PTBA juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi optimal kepada negara, baik melalui setoran penerimaan negara maupun peran strategisnya dalam menjaga pasokan energi nasional.

Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno tak memungkiri kebijakan tersebut bisa saja berlaku tahun ini. Namun, dia mengatakan bahwa bea keluar akan berlaku saat harga batu bara sedang tinggi saja. Sementara itu, tatkala harga rendah, bea keluar tidak diberlakukan

Tri menyebut, saat ini pihaknya telah melakukan perhitungan terkait level harga batu bara yang layak dikenakan bea keluar. Kendati demikian, dia belum bisa menyebut angka itu kepada publik saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan mengenai alasan mendesak di balik rencana pemerintah mengenakan bea keluar batu bara. Dia mengungkap fakta ironis bahwa penerimaan negara dari sektor tersebut saat ini secara neto justru negatif.

Purbaya menjelaskan bahwa meskipun perusahaan batu bara menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh), royalti, dan pungutan lainnya, jumlah uang negara yang keluar untuk membayar klaim pengembalian kelebihan pajak (restitusi) ternyata jauh lebih besar.

Akibatnya, neraca fiskal negara dari sektor emas hitam ini justru tekor. Pemerintah malah seolah-olah memberikan subsidi kepada korporasi yang menikmati keuntungan besar dari bumi Indonesia itu.

"Kalau saya lihat nett-nya, dia [perusahaan] bayar pajak, bayar PPh, royalti segala macam, tetapi ditarik lagi, direstitusi. Saya dapatnya negatif. Jadi saya memberi subsidi perusahaan batu bara yang sudah pada kaya itu. Menurut Anda wajar tidak?" ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menilai kondisi ini mencederai amanat UUD 1945 Pasal 33, yang menegaskan bahwa kekayaan alam seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dia bahkan berseloroh, jika hitung-hitungannya merugikan negara maka secara logika fiskal lebih baik tambang ditutup agar neraca menjadi nol, ketimbang negara harus menanggung beban restitusi.

"Dia ambil tanah, diambil bumi, saya bayar [restitusi] juga. Kalau begitu lebih baik saya tutup semuanya, batu bara selesai. Saya pasti nol dari sisi fiskal. Tapi kan tidak begitu kebijakannya, kita cari yang optimal untuk semuanya," tegasnya.

Bendahara negara itu menuding perubahan regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pemicu ketimpangan ini. Aturan tersebut dinilai membuka celah bagi pelaku usaha untuk mengajukan klaim restitusi secara berlebihan.

"Dia sudah untung banyak, dia memberikan net pajak negatif. Saya cuma mau balikan ke normal saja. Itu gara-gara UU Cipta Kerja kan? Ada perubahan tiba-tiba di sana sehingga mereka bisa klaim restitusi berlebihan," jelas Purbaya.

Dia memastikan kebijakan bea keluar ini bukan ditujukan untuk mematikan industri batu bara, melainkan untuk menyeimbangkan hak negara dan pelaku usaha. Lagipula, klaimnya, pajak yang dipungut akan dikembalikan ke masyarakat.

Kisi-kisi Tarif Bea Keluar Batu Bara

Purbaya mengungkapkan bahwa dalam pembahasan di tingkat teknis, usulan tarif bea keluar untuk komoditas batu bara yang mengemuka berada pada kisaran 5% hingga 11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar.

"Itu levelnya masih di pembahasan. Kalau enggak salah diusulkan tergantung harga batu baranya, ada 5%, ada 8%, ada 11%," ungkapnya.

Purbaya merincikan bahwa tarif terendah 5% akan dikenakan jika harga batu bara berada di bawah level tertentu, naik menjadi 8% di level menengah, dan mencapai 11% jika harga melonjak di atas level tertinggi yang ditetapkan.

Kendati demikian, bendahara negara itu menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum final. Pasalnya, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum kebijakan ini masih dalam proses penyusunan dan masih menuai keberatan dari sejumlah pelaku usaha.

"Jadi, saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya karena sebagian juga masih ada yang protes. Kita mungkin akan rataskan [rapat terbatas] ke depan," jelasnya.

Ketika disinggung mengenai potensi keterlambatan implementasi kebijakan yang seharusnya efektif per 1 Januari 2026, Purbaya tidak menampik kemungkinan regulasi tersebut terbit melewati pergantian tahun. Hanya saja, dia memberikan sinyal bahwa kebijakan fiskal ini tetap dapat diberlakukan terhitung sejak awal tahun.

"[Aturan] kan bisa berlaku surut juga," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Indo Tambangraya MegahTbk. (ITMG) dinilai masih menghadapi tekanan struktural meski menawarkan imbal hasil dividen dua digit.

Sejumlah analis menilai daya tarik dividen tersebut belum cukup untuk menahan sentimen negatif, seiring pelemahan fundamental dan keterbatasan katalis pertumbuhan dalam jangka pendek.