JAKARTA - Kenaikan biaya kemasan plastik menjadi salah satu faktor utama penyebab kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, kenaikan harga minyak goreng domestik sulit dihindari karena terjadi lonjakan harga kemasan plastik.

Ia menjelaskan, lonjakan harga kemasan plastik berasal dari hulu akibat tekanan dari ketidakstabilan geopolitik serta gangguan pada rantai distribusi. Diyakini juga olehnya bahwa lonjakan harga kemasan plastik akan mendorong pelaku industri nasional untuk mencari alternatif kemasan yang lebih efisien sebagai solusi jangka panjang.

"Hal ini juga memicu penggunaan kemasan yang lebih efisien karena naiknya biaya plastik," katanya di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Kenaikan Harga Minyak Goreng Terjadi di 207 Kabupaten, Kota! Begini Respons Bapanas



Ia mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah penanganan yang tepat mengingat kenaikan harga minyak goreng berpotensi untuk memicu inflasi, meningkatkan biaya hidup rumah tangga, serta membebani UMKM kuliner akibat kenaikan biaya produksi.

Esther menambahkan, bahwa secara makro, kenaikan harga minyak goreng bisa mendorong inflasi, menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, serta menahan laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

"Beban pengeluaran harian masyarakat berpotensi akan meningkat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda," tegasnya.

Mentan Amran Ancam Bakal Tindak Produsen Minyak Goreng yang Naikkan Harga



Senada dengan hal tersebut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, bahwa kenaikan harga minyak goreng domestik perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Ia meminta pemerintah untuk mengawasi dengan ketat rantai pasok minyak goreng.

Mohammad Faisal menjelaskan bahwa selain karena lonjakan biaya kemasan plastik dari sektor hulu, kenaikan harga minyak goreng juga disebabkan oleh persoalan pada jalur distribusi.

"Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat rantai pasok minyak goreng ini. Jalur distribusi rantai pasok minyak goreng ini kan tidak dalam kendali pemerintah, tetapi dikendalikan oleh pelaku swasta yang menguasai bisnis ini dari hulu sampai ke hilir," paparnya.

Di tengah kenaikan harga minyak goreng, Faisal mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi meskipun terjadi lonjakan harga minyak global akibat konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga BBM subsidi tersebut memberikan dampak positif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi pangan. "Jadi paling tidak itu mempertahankan income masyarakat agar tidak tergerus lebih dalam ketika harga pangan mengalami peningkatan," tuturnya.

Ia mengakui, bahwa pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan terutama dengan adanya penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada terganggunya pasokan bahan baku dan kenaikan harga berbagai komoditas.

"Sehingga dalam kondisi seperti saat ini makanya saya termasuk orang yang menyetujui harga BBM subsidi itu tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA - Lonjakan harga kemasan plastik telah memicu kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, kenaikan harga minyak goreng domestik berawal dari konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang memicu kenaikan harga energi fosil dunia hampir dua kali lipat.

Penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah mengakibatkan pasokan bahan baku terganggu dan menyebabkan kenaikan harga produk turunan energi fosil seperti plastik. Lonjakan harga kemasan plastik tersebut yang mendorong kenaikan harga minyak goreng domestik.

"Harga energi fosil dunia meningkat dari sekitar USD60 per barel sebelum perang menjadi lebih dari USD110 per barel. Akibatnya, semua produk turunan dari energi fosil seperti plastik mengalami kenaikan," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Kenaikan harga minyak goreng domestik akibat lonjakan harga kemasan plastik tentu sangat berdampak terhadap masyarakat. Selain sebagai produsen terbesar, Indonesia juga tercatat sebagai konsumen minyak goreng sawit terbesar di dunia. Minyak goreng sawit dikonsumsi oleh sekitar 280 juta penduduk Indonesia.

Tungkot menjelaskan ada tiga jenis minyak goreng sawit yang dikonsumsi oleh masyarakat di dalam negeri yakni minyak goreng sawit (MGS) kemasan premium dengan berbagai merek, MGS MinyaKita dengan segmen masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM, serta MGS curah untuk industri pangan.

Dari ketiga jenis minyak goreng sawit tersebut, pemerintah bisa mengendalikan harga dan ketersediaan MGS MinyaKita. Adapun harga dan ketersediaan MGS premium dan curah dikendalikan oleh pasar.

Selama periode Januari 2026-minggu ke-3 April 2026, harga MGS premium naik dari Rp21.166 per liter menjadi Rp21.793 per liter. Kemudian harga MGS curah naik dari Rp17.790 per liter menjadi Rp19.486 per liter.

"Hal yang menarik, harga MGS Minyakita pada periode yang sama justru turun dari Rp16.865 menjadi Rp15.949 per liter mendekati HET Rp15.700 per liter," ucapnya.

Penurunan harga MGS MinyaKita merupakan bukti kebijakan DMO yang dilakukan oleh pemerintah semakin efektif dalam menjaga pasokan MGS untuk memenuhi HET.

"Namun apakah harga MGS MinyaKita dapat dipertahankan ke depan dengan kenaikan harga kemasan plastik? Ini tergantung pemerintah apakah akan akomodatif dengan perubahan harga kemasan dalam HET," tuturnya.

Penulis buku Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia ini menambahkan pemerintah masih memiliki instrumen kebijakan bea keluar (duty) dan pungutan ekspor (levy) untuk melindungi konsumen MGS premium dan industri pangan.

"Jika berbagai kebijakan tersebut benar-benar berjalan efektif maka secara teoritis cukup melindungi konsumen MGS setidaknya dalam jangka pendek," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menilai diperlukan adanya sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mencari solusi terbaik dari kenaikan harga kemasan plastik imbas perang Iran dan Amerika Serikat-Israel.

“Secara keseluruhan tentunya dibutuhkan sinergitas lintas kementerian, baik itu kami di Kemendag maupun kementerian lainnya untuk mencarikan solusi terbaiknya,” kata Wamendag Roro di Jakarta, Rabu.

Wamendag menilai, salah satu faktor kenaikan harga tersebut adalah bahan baku utama biji plastik berupa nafta banyak dipasok dari kawasan Timur Tengah.

Namun, kondisi global membuat pengapalan menjadi lebih panjang dan kompetisi antarnegara untuk memperoleh bahan tersebut semakin ketat.

“Salah satu hal yang membuat plastik itu menjadi lebih mahal itu dikarenakan ada bahan yang terkandung di dalamnya, misalnya nafta, ya, yang dibutuhkan,” kata Roro.

Ia memastikan pemerintah juga terus mencari berbagai alternatif negara pemasok bahan baku plastik guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri di tengah tekanan rantai pasok global.

“Kita berupaya untuk sourcing dari beberapa wilayah. Pak Menteri (Perdagangan, Budi Santoso) sudah memberikan statement (terkait) dari wilayah mana saja untuk kemudian bahan baku nafta bisa terpenuhi sehingga plastik harganya semakin stabil. Jadi mudah-mudahan itu berdampak secara positif,” ujarnya.

Selain itu, Wamendag mendorong adanya alternatif lainnya untuk menjadi subtitusi dari kemasan plastik.

Tak hanya plastik, Roro mengakui gejolak geopolitik dunia juga turut memengaruhi harga komoditas lainnya termasuk energi, yang berdampak pada berbagai sektor perekonomian di tengah masyarakat.

Namun, ia mengatakan pemerintah terus berupaya agar dampak dari tantangan ini tidak terlalu signifikan melalui berbagai kebijakan dan solusi yang terus dipertimbangkan.

“Saya yakin kalau untuk komoditas lainnya, kementerian teknis terkait sudah menyikapi kondisi geopolitik saat ini juga dengan sangat amat baik. Kita tahu bahwa untuk menyikapi hal ini, BBM subsidi juga tidak terganggu, gitu, ya,” kata Wamendag Roro.

“Jadi mudah-mudahan kami juga bisa menghadirkan solusi-solusi yang terbaik untuk negara, khususnya dengan kondisi geopolitik seperti ini tentunya tidak mudah. Mudah-mudahan ini bisa menghadirkan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran memastikan ketersediaan pangan di wilayahnya dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

"Kami telah berkoordinasi dengan Bulog dan melihat langsung ketersediaan pangan untuk Kalimantan Tengah dalam kondisi aman," katanya di Palangka Raya, Kalteng, Selasa.

Gubernur menyebut langkah ini di antaranya untuk menyikapi kenaikan sebagian bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut adalah Pertamax Turbo dari Rp13.350 menjadi Rp19.850 per liter, Pertamina Dex dari Rp14.800 menjadi Rp24.450 per liter, dan Dexlite dari Rp14.500 menjadi Rp24.150 per liter.

"Implikasi dari itu (kenaikan harga BBM), biasanya terjadi kenaikan harga pangan. Makanya, kami ke sini salah satunya berkoordinasi bersama Bulog. Kami ingin memastikan stok pangan itu ada dulu, beras, minyak goreng dan lainnya," jelasnya.

Kemudian, untuk pengendalian harga pangan, pihaknya bersiap menyelenggarakan intervensi pasar melalui berbagai program dan kegiatan, seperti pasar penyeimbang ataupun gerakan pasar murah.

"Supaya harga pangan terkendali, kami mengadakan pasar penyeimbang yang dalam waktu dekat ini kami susun. Supaya harga pangan ini tetap stabil," ucapnya.

Lebih lanjut Agustiar menyampaikan juga ada program bantuan presiden maupun program dari pemerintah provinsi yakni Kartu Huma Betang Sejahtera yang turut membantu memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat.

Pemimpin Wilayah Bulog Kalteng Erwin Budiana menegaskan untuk ketersediaan pangan provinsi setempat dalam kondisi sangat aman.

"Beras kami memiliki 18 ribu ton lebih, sampai akhir tahun sangat aman. Kemudian minyak goreng masih ada satu juta liter," ucapnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti adanya fluktuasi harga minyak goreng yang masih cukup tinggi. Hingga minggu ketiga April, kenaikan harga minyak goreng tercatat terjadi di 207 kabupaten/kota, meningkat dari 177 kabupaten/kota pada minggu sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menyampaikan bahwa penting bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk menaruh perhatian lebih intensif. Menurutnya hal tersebut sebagai langkah intervensi Pemerintah guna meredam fluktuasi minyak goreng.

"Minyak goreng ini sebagai catatannya, ini peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten kota. Sengaja kami memberikan tanda seru karena pada minggu kedua itu hanya 177 kabupaten kota. Sekarang menjadi 207 kabupaten kota. Jadi peningkatannya cukup banyak sekali," ungkap Ateng dalam keterangan resminya, Selasa (21/4/2026).

Mentan Amran Ancam Bakal Tindak Produsen Minyak Goreng yang Naikkan Harga



Menanggapi hal tersebut, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) , I Gusti Ketut Astawa mengatakan, bahwa Pemerintah terus mendorong optimalisasi skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak goreng rakyat, Minyakita.

Ia menyebutkan tren harga Minyakita mulai menunjukkan penurunan, meskipun masih terdapat tantangan dalam distribusi. Bapanas Ancam Pemain di Balik Kelangkaan Minyak Goreng

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per 17 April, harga rata-rata Minyakita secara nasional berada di Rp15.982 per liter, sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Meski begitu, sebanyak 28 provinsi telah mencatat harga sesuai HET.

Ia pun mengusulkan agar BUMN pangan mendapatkan alokasi DMO hingga 60% guna memperkuat pengawasan dan memperlancar distribusi ke pasar rakyat. Saat ini realisasi DMO melalui BUMN baru mencapai sekitar 50,07 persen atau 228,2 ribu ton.

"Kalau nanti usulan kita bahwa Bulog maupun ID FOOD memperoleh 60 persen DMO, itu akan lebih mudah kita melakukan pemantauan. Jadi agar jejaringnya tidak kepanjangan. Biasanya yang menyebabkan harga terlalu tinggi, dari produsen kemudian D1, D2. Harusnya kan langsung ke pengecer," kata Ketut.

Ketut menilai, rantai distribusi yang panjang menjadi salah satu penyebab tingginya harga di tingkat konsumen. Ia menyoroti praktik marketing lepas yang menambah jalur distribusi sehingga harga menjadi lebih mahal.

Menurutnya, penting bagi Pemerintah mengandalkan BUMN pangan agar dapat langsung menyalurkan Minyakita ke pasar rakyat. Realisasi distribusi Minyakita ke pasar-pasar memang harus ditingkatkan dikarenakan realisasi distribusi ke kanal pengecer lainnya yang bukan pasar rakyat masih lebih tinggi.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang untuk melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi tahap 2, setelah kenaikan Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Bahlil menjelaskan harga BBM subsidi tidak diatur atau dijaga oleh Pemerintah di tengah volatilitas harga minyak dunia. Sehingga ketika harga minyak dunia naik, maka besar kemungkinan harga BBM nonsubsidi berpotensi mengalami kenaikan, dalam hal ini Pertamax .

"Saya katakan bahwa kalau untuk BBM nonsubsidi itu ada penyesuaian harga, tahap pertama sekarang. Tahap berikutnya kita lihat nanti (harga minyak dunia), kalau harganya turun, ya tidak naik. Tetapi kalau harga naik, mungkin akan ada penyesuaian," ujarnya saat ditemui usai konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (20/4/2026).

Pada kesempatan itu Bahlil juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak serta merta beralih menggunakan BBM subsidi ketika BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. Sebab BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak, kalau model kayak saya, Dirjen, karena harga BBM Ron 98 naik, tiba-tiba ke subsidi, itu kita mengambil hak saudara kita yang berhak menerima," lanjutnya.

Ia memastikan bahwa penyesuaian harga BBM akan terus dilakukan baik ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, maupun ketika sedang turun. Sebab formula penetapan harga BBM sudah diatur oleh Pemerintah.

Sekedar informasi, Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 telah mengatur formula harga dasar BBM untuk dijual ke pasar. Harga BBM dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yakni harga indeks pasar, konstanta, dan margin.

Harga BBM di SPBU Swasta Ikut Naik, Diesel BP-AKR Tembus Rp25.560 per Liter



Sementara untuk harga jual eceran ditetapkan dengan menambahkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sesuai ketentuan masing-masing daerah. Badan usaha wajib melaporkan penetapan harga setiap bulan atau saat ada perubahan kepada Menteri ESDM.

Adapun untuk BBM subsidi, Bahlil memastikan harganya tidak akan naik hingga akhir tahun 2026 mendatang. Sebab menurutnya fiskal negara masih kuat untuk menanggung lonjakan harga minyak yang saat ini.

"Kalau subsidi, sampai dengan harga ICP dunia 100 dolar, tidak akan naik rerata. Sekarang rerata dunia ICP kita dari Januari sampai sekarang itu sekitar USD76 dolar," tutup Bahlil.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan, kenaikan harga LPG yang berlaku mulai 18 April untuk gas non subsidi bersifat sementara. Sebab harganya bisa kembali turun apabila acuan harga gas dunia menhalami penurunan.

Bahlil mengatakan, Pemerintah hanya bisa menjamin atau menahan kenaikan harga gas subsidi, ketika kenaikan harga acuan gas dunia mengalami kenaikan. Sementara untuk LPG non subisidi, harganya mengikut fluktuasi harga acuan global.

"Pemerintah hanya menjamin subsidi, sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai industri, restoran, hotel, itu menyesuaikan dengan harga pasar," ujarnya usai konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (20/4/2026).

Bahlil mengatakan, kenaikan harga gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi atau Bright Gas di seluruh Indonesia per 18 April 2026 sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM. Regulasi tersebut membentuk harga jual di pasar, dengan acuan harga gas dunia yang berlaku saat itu.

"Pasti (harga gas non subsidi akan turun) kan ada formulasinya, jadi kalau harga dunia turun, pasti dia turun juga, kalau naik, dia ikut naik," tambahnya.

Ini Daftar Lengkap Harga LPG Non Subsidi yang Naik per 18 April 2026



Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga LPG non subdisi per tanggal 18 April 2026. Hal tersebut seperti yang diumumkan melalui website resmi Pertamina Patra Niaga.

Harga LGP Non Subsidi untuk ukuran 12 Kg naik menjadi Rp208.000 untuk harga terendah sampai Rp285.000 per tabung. Sementara ukuran 5,5 Kg per 18 April dihargai mulai dari Rp107 ribu sampai Rp134.000 harga tertingginya.

Adapun untuk tabung 12 Kg, harga Rp208 ribu hanya di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam. Sementara mayoritas penyesuaian harga LPG non subdisi menjadi Rp228 ribu, terjadi di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat.

Sementara untuk harga LPG non subsidi ukuran 5,5 Kg, mengalami penyesuaian harga dari sebelumnya Rp90 ribu menjadi antara Rp107-134 ribu. Wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat harganya naik menjadi Rp107 ribu.

JAKARTA - Menteri Pertanian ( Mentan ), Andi Amran Sulaiman melontarkan peringatan keras kepada produsen minyak goreng yang menaikkan harga di atas ketentuan pemerintah. Ia menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (20/4/2026), Mentan Amran menyatakan pihaknya bersama Satuan Tugas (Satgas) akan melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan harga di pasar. Menurutnya, praktik bermain harga minyak goreng tidak bisa ditoleransi.

"Suruh saja naikkan, aku turun tangan nanti. Beritahu mereka, produsen minyak goreng yang bermain-main, aku cek. Bila melanggar regulasi, aku tindak, kami bersama dengan Satgas," katanya.

Tak hanya produsen minyak goreng, Mentan Amran juga meminta para pelaku impor untuk tidak mengambil keuntungan berlebihan, apalagi dalam situasi geopolitik global yang sedang memanas dan berdampak pada rantai pasok.

Bapanas Ancam Pemain di Balik Kelangkaan Minyak Goreng



Ia menyoroti para importir telah menikmati keuntungan dalam waktu lama sehingga diharapkan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak bersikap semena-mena dalam menentukan margin keuntungan.

"Seluruh importir, kan sudah untung puluhan tahun. Dalam kondisi geopolitik memanas, pedulilah sesama anak bangsa. Jangan ambil untung, enak kan kalau ada keuntungan juga di akhirat nanti. Kami sudah, semua yang hubungannya dengan impor, kami panggil, tidak boleh ambil keuntungan semena-mena. Kalau semena-mena, aku evaluasi izin impornya," tegas Mentan Amran.

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi atau Bright Gas di seluruh Indonesia per 18 April 2026. Kebijakan ini menyusul langkah serupa pada sejumlah jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

"Negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu, itu aja kok," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta.

Bahlil menegaskan meski harga LPG nonsubsidi naik mengikuti dinamika pasar global, pemerintah menjamin harga LPG 3 kg tidak akan mengalami kenaikan. Ia menekankan pentingnya subsidi yang tepat sasaran dan mengimbau masyarakat kelas atas untuk tidak menggunakan produk yang diperuntukkan bagi warga prasejahtera.

Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga, harga Bright Gas ukuran 5,5 kg di wilayah Jawa dan Bali kini dibanderol Rp107.000 per tabung, naik sebesar Rp17.000 dari harga sebelumnya. Sementara itu, untuk ukuran 12 kg di wilayah yang sama mengalami kenaikan sebesar Rp36.000 menjadi Rp228.000 per tabung.

Kenaikan harga ini bervariasi di tiap daerah karena faktor biaya distribusi. Untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi, harga LPG 5,5 kg rata-rata dipatok Rp111.000, sedangkan ukuran 12 kg mencapai Rp230.000. Di Kalimantan, harga untuk ukuran 5,5 kg berada di kisaran Rp114.000 hingga Rp124.000, dengan harga tertinggi tercatat di Tarakan.

Kenaikan paling signifikan terjadi di wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku dan Papua, di mana harga Bright Gas 12 kg kini mencapai Rp285.000 per tabung dan ukuran 5,5 kg menyentuh Rp134.000. Sebaliknya, wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam mencatatkan harga yang lebih kompetitif yakni Rp100.000 untuk ukuran 5,5 kg dan Rp208.000 untuk ukuran 12 kg.

Berikut daftar harga LPG non subsidi di tingkat agen resmi Pertamina sudah termasuk PPN berlaku 18 April 2026:

1. Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat

-LPG 5,5 kg: Rp 107.000 (Naik Rp 17.000 dari Rp 90.000)

-LPG 12 kg: Rp 228.000 (Naik Rp 36.000 dari Rp 192.000)

2. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan

-LPG 5,5 kg: Rp 111.000 (Naik Rp 17.000 dari Rp 94.000)

-LPG 12 kg: Rp 230.000 (Naik Rp 36.000 dari Rp 194.000)

3. Bangka-Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara

-LPG 5,5 kg: Rp 114.000 (Naik Rp 17.000 dari Rp 97.000)

-LPG 12 kg: Rp 238.000 (Naik Rp 36.000 dari Rp 202.000)

4. Kalimantan Utara (Tarakan)

-LPG 5,5 kg: Rp 124.000 (Naik Rp 17.000 dari Rp 107.000)

-LPG 12 kg: Rp 265.000 (Naik Rp 36.000 dari Rp 229.000)

Maluku (Ambon), Papua (Jayapura)

-LPG 5,5 kg: Rp 134.000 (Naik Rp 17.000 dari Rp 117.000)

-LPG 12 kg: Rp 285.000

Free Trade Zone (FTZ) Batam

-LPG 5,5 kg: Rp 100.000

-LPG 12 kg: Rp 208.000

JAKARTA - Mengisi BBM kini seperti membayar cicilan motor. Terutama bagi pemilik mobil diesel. Ini gara-gara Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi. Dexlite kini dipatok Rp23.600 per liter. Pertamina Dex lebih mahal lagi: Rp 23.900 per liter.

Bagi pemilik SUV bermesin diesel, ini bukan sekadar rentetan angka. Ini teror nyata di depan mesin pompa SPBU.

Mari kita hitung dengan nalar.

Pemilik Toyota Innova Diesel memiliki kapasitas tangki 55 liter. Kalau diisi penuh dari kosong, butuh uang Rp1.298.000 untuk Dexlite. Atau Rp 1.314.500 jika memilih Pertamina Dex.



Mengisi Pertadex tak sampai 50 liter sudah tembus Rp1,1 juta. Foto: dok Threadsherri_permana74

Itu baru Innova. Bagaimana dengan kelas SUV menengah? Mitsubishi Pajero Sport dan Ford Ranger (F150) sama-sama dibekali tangki 68 liter.

Sekali minta diisi penuh Dexlite, kantong akan terkuras Rp 1.604.800. Kalau pakai Pertamina Dex, struk tagihannya mencapai Rp 1.625.200.

Ada lagi jagoan baru asal China, GWM Tank 500 Diesel. Tangkinya lebih besar: 75 liter. Tagihan full tank Dexlite untuk mobil ini mencapai Rp 1.770.000. Sedangkan Pertamina Dex menembus Rp 1.792.500.

Yang paling membuat dahi berkerut adalah kelompok tangki 80 liter. Kasta ini dihuni oleh Toyota Fortuner Diesel, Toyota Land Cruiser 300, dan Isuzu MU-X.

Sekali bilang "penuh, Mas" kepada petugas SPBU, Anda harus rela digesek kartunya sebesar Rp 1.888.000 untuk Dexlite. Atau Rp 1.912.000 untuk Pertamina Dex.

Nyaris Rp 2 juta! Hanya untuk sekali ke pom bensin.

Kini kita bawa angka-angka fantastis itu ke jalanan nyata.

Orang-orang yang tinggal di pinggiran Jakarta—seperti Depok atau Bekasi—biasanya berkomuter setiap hari. Jarak tempuh harian mereka rata-rata 50 hingga 60 kilometer.

Dalam sebulan, dengan asumsi 20 sampai 25 hari kerja, jarak tempuh kendaraan mereka akan mencapai 1.200 hingga 1.800 kilometer.

Mari pakai hitungan kasar. Anggaplah rata-rata konsumsi bahan bakar SUV diesel meminum 1 liter untuk 10 kilometer. Artinya, dalam sebulan mereka butuh 120 hingga 180 liter BBM. Kita ambil titik tengahnya: 150 liter.

Jika 150 liter itu dikalikan harga Pertamina Dex (Rp23.900), maka sebulan mereka harus bakar uang Rp3.585.000. Ini yang paling moderat. Jika kebutuhan Anda lebih tinggi, misalnya sepekan sekali mengisi BBM, bisa-bisa hampir Rp7 juta per bulan.

Dulu, solusinya gampang. Sembunyi-sembunyi ikut antrean panjang bersama truk ekspedisi. Membeli Biosolar subsidi yang harganya cuma Rp6.800 per liter.

Tapi pemerintah kini bertindak tegas. Barcode MyPertamina untuk mobil-mobil diesel mewah itu dihapus dan diblokir massal.

Jalan pintas sudah ditutup rapat. Pemilik "cumi darat"—sebutan populer untuk SUV diesel bongsor—kini dihadapkan pada realitas yang tak bisa ditawar. Mobil bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah, mutlak butuh makanan mewah.

Di grup-grup komunitas media sosial, kepanikan itu begitu nyata. Ada yang berurai air mata mengeluhkan barcode-nya mati. Ada yang mulai memilih memarkir mobilnya di garasi dan naik transportasi umum. Ada pula yang mulai melirik mobil listrik.

JAKARTA - Jagat maya heboh. Tepatnya di grup-grup Facebook pencinta mobil diesel. Alias grup "Cumi Darat". Penyebabnya bukan soal modifikasi turbo atau adu kencang. Tapi soal uang. Struk pengisian bahan bakar.

Seseorang mengunggah foto struk pembelian Pertamina Dex. Angkanya bikin mata terbelalak: Rp 1.171.100. Itu untuk pengisian 49 liter.

Padahal kita tahu, tangki SUV diesel seperti Pajero Sport atau Fortuner itu besar. Bisa menampung sampai 80 liter. Bayangkan kalau diisi full tank dari kosong. Biayanya bisa menembus hampir Rp 2 juta. Sekali masuk pom bensin.

"Teman yang punya (mobil diesel) pun berurai air mata," tulis sebuah akun.

Penyebab utamanya adalah kenaikan harga BBM. Per 18 April 2026, Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi. Pertamina Dex melesat menjadi Rp 23.900 per liter. Naik nyaris 70 persen dari sebelumnya.



Maka, banyak pemilik mobil mewah bermesin commonrail ini mencoba mencari jalan pintas: turun kasta ke Biosolar (Solbus) yang harganya cuma Rp 6.800 per liter.

Tapi, jalan pintas itu langsung diputus. Pemerintah lewat Pertamina mengambil langkah tegas. Barcode MyPertamina milik mobil-mobil pribadi kelas atas dihapus secara massal. Diblokir. Mereka dilarang keras menenggak BBM subsidi.

"Grup FB cumi darat heboh sekarang. QR Code-nya dihapus massal sama pemerintah. Nggak bisa beli Solbus 6800 lagi," keluh seorang warganet.

Ada yang menyindir tajam. "Bukannya penggemar cumi busuk orang kaya semua?" sindir akun @gonzillasach.

Akun lain, @kevinrevi, membalas: "Orang kaya kalau nggak perhitungan nggak bakal jadi kaya. Orang mampu berarti bisa mikir, bukan asal spend money, bro!"

Namun, memaksakan Biosolar ke mesin modern jelas bukan solusi jitu. Mesin commonrail butuh bahan bakar rendah sulfur (maksimal 50 ppm). Biosolar sulfurnya bisa sampai 2.500 ppm. Akibatnya fatal: injektor jebol.

"Mobil commonrail isi solar bakal jebol injektornya," catat akun @budi_lokman.

Bagi pengguna setia Pertamina Dex sejak awal, kenaikan ini memang bikin kaget, tapi mereka paham kualitas.

Akun @sugar.kokoh bercerita, Pajero ANPS miliknya tahun 2018 selalu diisi Dex dan pakai oli premium. Hasilnya? "Pas servis berkala, dibilang tenaganya masih enak banget dan suaranya jauh lebih halus dibanding yang seumuran," tulisnya.

Lalu apa solusinya sekarang?

Ada yang pasrah berhemat. "Mau ngeluh juga percuma, butuh minyak. Kalau diturunin grade-nya, moving sparepart-nya lebih cepat pergantiannya. Jadi mau nggak mau ya harus menghemat pemakaian mobilnya," tulis @jalan2_asik.

Ada juga yang mencoba mengakali sistem dengan mendaftar barcode ulang. "Masih bisa daftar lagi bos... bisa dicoba lagi," saran @zuliqfir.

Atau, kalau mau yang ekstrem, ikuti saran @nrcahyaeka. "Beli yang tahun-tahun lama seperti Panther. Masih bisa minum solar subsidi." Disahut canda oleh @herri_permana74: "Minum jelantah juga bisa."

Pilihannya kini sangat rasional: beli Dex sampai dompet tipis, ganti injektor yang harganya puluhan juta, atau parkir saja SUV miliaran itu manis-manis di garasi.

Pelaku usaha cenderung akan mengambil pendekatan yang 'wait and see', sambil menjaga efisiensi operasional dan stabilitas arus kas

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha saat ini fokus untuk menjaga efisiensi operasional di tengah kenaikan harga komoditas energi utamanya bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nonsubsidi.

“Pelaku usaha cenderung akan mengambil pendekatan yang wait and see, sambil menjaga efisiensi operasional dan stabilitas arus kas,” kata Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Sanny mengakui kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh Pertamina per Sabtu (18/4) cukup signifikan dan dapat dipahami sebagai bagian dari penyesuaian dengan kondisi geopolitik saat ini.

Adapun harga Pertamax Turbo naik sekitar Rp6.300 per liter, sementara Dexlite dan Pertamina Dex masing-masing naik sekitar Rp9.400 per liter, yang berarti kenaikan pada jenis BBM diesel nonsubsidi ini mencapai lebih dari 60 persen dibandingkan harga sebelumnya.

“Kenaikan ini memberikan tekanan tambahan bagi dunia usaha dalam jangka pendek, khususnya bagi industri yang menggunakan BBM nonsubsidi,” kata Sanny.

“Yang menjadi perhatian adalah kenaikan pada jenis BBM berbasis diesel seperti Dexlite dan Pertamina Dex, yang juga digunakan oleh sektor logistik, transportasi barang, serta sebagian aktivitas industri,” imbuhnya.

Dalam struktur biaya dunia usaha, lanjutnya, komponen energi terutama untuk logistik, memiliki porsi yang cukup besar.

Sanny menilai kenaikan harga diesel ini secara langsung akan meningkatkan biaya distribusi dan berpotensi menekan margin usaha, terutama bagi sektor manufaktur, distribusi, dan komoditas yang sangat bergantung pada mobilitas barang.

“Selain itu, terdapat timing mismatch antara tren global dan domestik, di mana harga minyak dunia sempat mengalami koreksi, tetapi pada saat yang sama risiko geopolitik kembali meningkat dan harga BBM domestik justru mengalami penyesuaian naik,” jelas dia.

Hal ini menunjukkan adanya lag effect sekaligus tingginya volatilitas dalam transmisi harga energi, yang pada akhirnya tetap harus diabsorpsi oleh pelaku usaha dalam jangka pendek.

Ia menambahkan, dalam situasi geopolitik saat ini, tekanan terhadap dunia usaha tidak datang hanya dari BBM domestik, tetapi juga dari kenaikan harga energi, ongkos logistik, asuransi pelayaran, gangguan pasokan bahan baku, hingga tekanan nilai tukar.

“Jadi, penyesuaian BBM nonsubsidi ini sebetulnya bekerja sebagai amplifier terhadap tekanan yang sebelumnya sudah berlangsung. Dengan kata lain, dunia usaha tidak membaca ini sebagai isu tunggal, tetapi sebagai bagian dari akumulasi tekanan biaya pada awal 2026,” ujar Sanny.

Apindo, lanjut dia, berharap stabilitas geopolitik dapat benar-benar terjaga sehingga tren harga energi menjadi lebih mudah diprediksi (predictable) dan memberikan ruang bagi perbaikan struktur biaya dunia usaha.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026