Bisnis.com, MAKASSAR - Kinerja ekspor komoditas pangan asal Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatatkan rapor impresif sepanjang 2025 dengan jangkauan pasar hingga ke 63 negara.

Menanggapi tingginya mobilitas perdagangan tersebut, Badan Karantina Indonesia (Barantin) bakal mempercepat langkah modernisasi infrastruktur guna membentengi keamanan hayati nasional.

Berdasarkan data sertifikasi Karantina Sulawesi Selatan, total volume ekspor sepanjang tahun lalu mencapai 355.431 ton dengan nilai ekonomi menembus Rp11,1 triliun.

Performa ini disebut mengukuhkan posisi Sulawesi Selatan sebagai hub logistik utama sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M. Panggabean mengungkapkan bahwa sektor perikanan menjadi kontributor terbesar dengan nilai ekspor mencapai Rp5,6 triliun.

Komoditas unggulan seperti udang vannamei, tuna, kerapu, gurita, hingga karagenan tercatat mendominasi pengiriman ke pasar global.

Menyusul di posisi kedua, sektor pertanian yang meliputi komoditas rumput laut, kelapa bulat, kakao, kacang mete, dan porang memberikan kontribusi nilai ekonomi sebesar Rp5,5 triliun.

Selain itu, komoditas sektor hewan seperti sarang burung walet hingga madu turut menyumbangkan nilai ekspor sekitar Rp979 juta.

"Komoditas ini telah menembus pasar-pasar strategis mulai dari China, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Vietnam, Korea Selatan, hingga negara-negara Eropa seperti Belanda dan Prancis," kata Sahat melalui keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Barantin sendiri tengah melakukan transformasi menyeluruh. Fokus utama saat ini bergeser pada revitalisasi laboratorium dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) setelah sukses mengimplementasikan sistem layanan digital.

Sahat menegaskan bahwa laboratorium merupakan instrumen krusial dalam mendeteksi risiko biologis. Penguatan tersebut bertujuan memastikan seluruh komoditas yang keluar-masuk wilayah Indonesia bebas dari ancaman hama, penyakit, dan organisme pengganggu tumbuhan maupun hewan yang dapat mengganggu produksi pangan nasional.

"Laboratorium merupakan senjata karantina kita untuk bertempur. Karena itu kita dorong modernisasi alat, pembenahan gedung, hingga peningkatan kemampuan SDM sebagai bagian dari penguatan seluruh aspek perlindungan keamanan hayati," tegas Sahat.

Selain performa ekspor, dinamika perdagangan domestik di Sulawesi Selatan juga menunjukkan angka yang masif. Data lalu lintas domestik keluar (dokel) tercatat mencapai 439,55 juta kilogram dengan nilai Rp5,12 triliun. Sementara itu, arus domestik masuk (domas) berada di angka 115,39 juta kilogram senilai Rp1,39 triliun.

Di sisi lain, aktivitas impor juga terpantau stabil dengan volume sekitar 264,35 juta kilogram yang memiliki nilai mencapai Rp1,10 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguji level psikologis 7.000 pekan depan dengan pemberat utama berasal dari tekanan global.

Berdasarkan data RTI Infokom, IHSG turun 3,38% ke level 7.129,49 pada Jumat (24/4/2026). Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 7.111-7.383.

Tercatat, 83 saham menguat, 670 saham melemah, dan 62 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau berada pada posisi Rp12.761 triliun.

Tim riset Phintraco Sekuritas menilai ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait konflik di sekitar Selat Hormuz, membuat harga energi bertahan tinggi lebih lama dari ekspektasi pasar.

Perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon selama tiga pekan belum cukup meredakan kekhawatiran pelaku pasar. Investor juga mulai meragukan peluang kembalinya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dalam waktu dekat, sehingga volatilitas harga komoditas energi masih berpotensi berlanjut.

Secara teknikal, IHSG menunjukkan sinyal pelemahan lanjutan. Dengan kondisi tersebut, IHSG diperkirakan bergerak dalam rentang terbatas dengan kecenderungan melemah, di mana level support berada di 7.000, pivot di 7.200, dan resistance di 7.300.

"Di tengah dinamika tersebut, investor disarankan untuk mencermati sejumlah saham yang berpotensi aktif diperdagangkan pada pekan depan, antara lain ADMR, ADRO, BFIN, ISAT, ULTJ, dan SRTG," tulis riset tersebut dikutip, Sabtu (25/4/2026).

Dari sisi global, perhatian investor pekan depan akan tertuju pada hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada 29 April. Bank sentral Amerika Serikat diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5%–3,75%.

Selain itu, sejumlah data ekonomi penting dari AS juga akan dirilis, mulai dari consumer confidence, data sektor perumahan, produk domestik bruto (PDB) kuartal I-2026, hingga indikator inflasi seperti indeks PCE dan aktivitas manufaktur (ISM).

Dari Asia, pelaku pasar akan mencermati keputusan suku bunga Bank of Japan pada 28 April yang diperkirakan tetap bertahan di level 0,75%, meskipun tekanan inflasi di Jepang menunjukkan peningkatan.

Sementara itu di kawasan Eropa, data PDB kuartal I-2026, inflasi, serta tingkat pengangguran juga akan menjadi perhatian. Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank of England (BoE) diperkirakan mempertahankan suku bunga masing-masing di level 2,15% dan 3,75%.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia mencapai swasembada pangan dengan impor hanya sekitar 5 persen dari total kebutuhan konsumsi 11 komoditas strategis guna menjaga ketahanan dan stabilitas pasokan nasional.

"Definisi yang kita sepakati swasembada pangan (tercapai) adalah maksimal impor 10 persen, ini kita (impor hanya) 5 persen," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan tentang indikator swasembada pangan yang telah dicapai Indonesia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Impor pangan pokok strategis untuk kebutuhan konsumsi dalam kalkulasinya hanya sekitar 5 persen saja. Hal itu tidak melampaui definisi swasembada dari The Food and Agriculture Organization (FAO).

"Apa itu swasembada pangan? Ini 11 komoditas, yang merah ini (impor), kurang lebih 3,5 juta ton. Total produksi kita 73 juta ton. Kalau 3,5 juta ton dibagi (73 juta ton), itu 4,8 persen," jelasnya.

"(Lalu) kalau (impor) ini dibagi dengan kebutuhan (68 juta ton), itu 5 persen lebih sedikit. Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan adalah maksimal impor 10 persen, ini konsensus FAO, dan kita 5 persen," tambah Amran.

Lebih lanjut dia menyebutkan total impor tiga pangan pokok strategis 3,5 juta ton terdiri dari kedelai 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, dan daging ruminansia 350 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi untuk 11 pangan pokok selama setahun mencapai 68,7 juta ton.

"Hasil perbandingan keduanya pun diperoleh 5,1 persen," ujarnya.

Adapun 11 pangan pokok itu adalah beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, dan daging sapi/kerbau. Dari segi produksi dalam negeri, 11 komoditas tersebut dapat mencapai hingga 73,7 juta ton selama setahun.

"Jadi swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan dalam waktu yang bersamaan, hari ini selesai. Pangan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022, itu ada 11 komoditas, dengan beras sebagai porsi konsumsi paling tinggi," kata Amran lagi.

Dari total konsumsi 11 komoditas yang sejumlah 68,7 juta ton, beras berkontribusi hingga 45,2 persen atau 31,1 juta ton.

Oleh karena itu, pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional harus kokoh. Salah satunya dengan pembuktian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memecahkan rekor kembali.

Bapanas mencatat stok beras Bulog telah mengalami perkembangan yang eksponensial dalam dua tahun terakhir. Dengan total stok lebih dari 5 juta ton per 23 April 2026 meningkat hingga 264,2 persen dibandingkan hari yang sama 2 tahun lalu. Total beras Bulog saat itu di 1,37 juta ton.

"Selanjutnya jika stok 5 juta ton hari ini dibandingkan terhadap 23 April tahun 2025 telah meningkat 65,8 persen," bebernya.

Adapun stok pada 23 April tahun lalu berada di 3,01 juta ton. Eskalasi yang sangat signifikan dalam 2 tahun terakhir ini mencerminkan Indonesia yang telah mencapai swasembada beras.

Ia menegaskan pula swasembada dapat dilihat pada realisasi serapan setara beras yang bersumber dari produksi dalam negeri yang semakin meroket. Realisasi serapan produksi dalam negeri untuk stok beras Bulog per 23 April 2026 telah berada di angka 2,31 juta ton.

Tingkat serapan Bulog tersebut telah melampaui secara drastis dalam 2 tahun terakhir. Terhadap Januari-April 2024 menjadi capaian monumental karena meroket hingga 790 persen karena realisasi saat itu hanya 259,9 ribu ton.

Sementara terhadap Januari-April 2025 yang 1,78 juta ton pun meningkat cukup signifikan 29,4 persen.

"Kenapa orang mengatakan swasembada pangan identik dengan beras? Karena komposisi kalau kita makan, orang Indonesia bisa 60, 70, 80 persen, sehingga orang selalu menyampaikan pangan identik dengan beras, karena komposisinya yang lebih besar," jelas Amran.

"Intinya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo saat ini, satu, pangan beres. Dua, protein beres. Jadi yang dibutuhkan tubuh kita ini adalah karbohidrat dan protein, sudah terpenuhi," tambah Amran.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy menilai capaian stok CBP yang telah tembus lebih dari 5 juta ton merupakan penanda kemandirian pangan bagi Indonesia.

"Tadi istilah Pak Menteri adalah swasembada. Asta Cita mendatangkan kemandirian pangan dan energi. Kalau beras, saya sepakat mendekati kemandirian. Kita hari ini sepakat terjadi kemandirian beras," kata Ichsanuddin.

Diketahui, pencapaian swasembada beras tertuang dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025. Untuk beras sepanjang tahun 2025 tidak ada impor karena produksi setahun mencapai 34,69 juta ton telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi tahunan sebesar 31,16 juta ton.

Salah satu implikasi positifnya dapat dilihat pada torehan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan secara nasional yang sejak Juli 2024 selalu terjaga diatas 120. Indeks NTP Tanpa Perikanan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir tercapai di Desember 2025 dan Februari 2026 yang sama-sama berada di indeks 126,11.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyebut setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel akan menambah Rp6,8 triliun ke defisit APBN.

Untuk diketahui, APBN 2026 dirancang dengan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Rencana anggaran pemerintah itu disusun juga dengan asumsi harga minyak US$70 per barel.

Oleh sebab itu, kenaikan harga minyak dunia diakui Juda memberikan tekanan kepada ekonomi dan ruang fiskal pemerintah. Namun, dia memastikan tantangan ini bisa dikendalikan.

"Setiap US$1 kenaikan harga minyak menambah Rp6,8 triliun ke defisit fiskal. Ini adalah fakta, kami tidak bersembunyi dari fakta. Namun, ini poin kuncinya. Tantangan-tantangan ini dapat dikendalikan," ujarnya pada acara Fitch Ratings' Annual Indonesia Conference, Kamis (23/4/2026).

Untuk itu, Juda menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga batas defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB. Ada berbagai cara yang ditempuh. Pertama, efisiensi belanja termasuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pada wakyu yang sama pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga subsidi BBM untuk mereka yang paling rentan.

Kedua, memstikan target penerimaan sesuai target. Juda memaparkan penerimaan pajak tumbuh 20% pada Maret 2026. Caranya dilakukan dengan mengoptimalkan Coretax, potensi penerimaan tambahan dari windfall harga komoditas, serta manajemen restitusi yang lebih baik.

Dia turut menegaskan kalkulasi bahwa defisit fiskal tetap bisa dikontrol di lebel 2,9% terhadap PDB, dengan skenario terburuk rata-rata harga minyak US$100 per barel sepanjang tahun.

"Harap dicatat bahwa harga minyak tahun ini, ICP, rata-rata sekitar US$79 per barel. Ini bukan harapan. Ini adalah perhitungan, dan ini adalah perhitungan yang siap kami pertahankan," tegasnya pada forum tersebut.

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu lalu menanggapi langsung penurunan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia oleh Fitch Ratings, Maret 2026 lalu. Juda menilai kekhawatiran Fitch yang mendasari penurunan outlook rating credit sovereign bonds pemerintah Indonesia adalah hal yang sah.

"Fitch Ratings baru-baru ini menunjukkan kekhawatiran yang sah. Saya bisa yakinkan anda bahwa kami mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran tersebut secara langsung," katanya.

Menurut Juda, peringkat utang Indonesia maish layak investasi (investment grade) karena dalam kategori BBB. Ini, menurutnya, berkat hasil dari kedisiplinan pemerintah bertahun-tahun termasuk dari sisi kebijakan moneter.

"Kami sepenuhnya berkomitmen terhadap kejelasan dan konsistensi kebijakan. Kami memahami tantangan-tantangan yang ada, harga energi, kondisi keuangan global yang ketat, dan peralihan sentimen," jelasnya.

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) mencatat lonjakan transaksi kontrak berjangka komoditas minyak mentah sejak krisis politik terjadi di Timur Tengah.

Sepanjang bulan Maret 2026, transaksi kontrak berjangka komoditas minyak mentah COFU10 tercatat sebanyak 648 lot, melonjak jauh dari transaksi di bulan Februari 2026 sebesar 12 lot dan Januari 2026 sebesar 4 lot.COFU10 merupakan kontrak berjangka minyak mentah yang merepresentasikan 10 barel per lot. Adapun jenis minyak mentah dalam kontrak berjangka ini adalah jenis West Texas Intermediate (WTI) yaitu minyak mentah ringan (light) dan manis (sweet), yang menjadi salah satu patokan (benchmark) harga minyak dunia utama.Direktur ICDX Nursalam mengatakan Lonjakan transaksi kontrak berjangka minyak mentah khususnya COFU10 ini menunjukkan tingginya minat pelaku usaha melakukan hedging atau lindung nilai atas komoditas tersebut.

"Krisis di Timur Tengah cukup memberikan guncangan pada pasar energi global, khususnya minyak mentah. Dalam situasi seperti ini, hedging atau lindung nilai dapat mengatasi risiko yang terjadi atas perubahan harga pada pasar fisik," kata Nursalam dalam rilisnya.Selain kontrak berjangka minyak mentah, kata dia, saat ini di ICDX telah memfasilitasi transaksi multilateral yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk hedging dari beberapa komoditi seperti mata uang dan emas.Terpisah, Commodity Analyst, Research & Development ICDX Girta Yoga mengatakan harga minyak mentah dalam jangka pendek masih cukup kuat untuk bergerak pada tren bullish, karena efek dari risiko geopolitik timur tengah.

"Risiko geopolitik dari perang Iran ini berdampak langsung pada gangguan pasokan di pasar global akibat aksi saling blokade di jalur pengiriman vital, terutama Selat Hormuz yang berkontribusi terhadap sekitar 20 persen pasokan energi global," katanya.

Selain itu, indikator lain yang dipantau termasuk kelanjutan negosiasi gencatan senjata AS - Iran untuk mencapai kesepakatan damai yang mengakhiri perang Iran, perkembangan konflik Israel - Lebanon, kebijakan terkait output OPEC+, dan pertumbuhan permintaan di negara importir utama seperti China dan India.

Bisnis.com, JAKARTA — Memanasnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran membuka peluang bagi sejumlah sektor saham untuk mencetak cuan. Sektor energi, khususnya minyak dan gas (migas) hingga batu bara, menjadi yang paling diuntungkan seiring lonjakan harga komoditas global dan potensi gangguan pasokan energi.

Direktur Corporate Ratings Fitch, Felita, mengungkapkan bahwa sektor minyak dan gas, khususnya di sisi hulu atau upstream, menjadi salah satu yang paling diuntungkan dari situasi ini. Kenaikan harga minyak mentah dinilai mampu menutupi peningkatan biaya operasional, seperti energi dan logistik.

“Selain itu, sektor batu bara termal juga berpotensi diuntungkan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya sektor batu bara termal juga ikut terdongkrak dengan potensi peralihan sumber energi dari gas ke batu bara di sejumlah negara Asia, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, akibat mahalnya harga gas.

Sementara itu, dari sisi pasar keuangan, dinamika yang terjadi menunjukkan reaksi yang beragam. Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menjelaskan bahwa konflik tersebut telah mendorong kenaikan harga minyak sekaligus memicu aksi jual di berbagai kelas aset.

“Hampir semua aset mengalami tekanan, bahkan emas yang sebelumnya menguat juga sempat terkoreksi,” jelasnya.

Meski demikian, investor mulai mengalihkan fokus ke sektor yang diuntungkan dari kondisi ini. Saham-saham energi, khususnya minyak dan gas, serta perusahaan tambang batu bara, mulai dilirik seiring prospek keuntungan yang meningkat.

Selain itu, batu bara juga dinilai menarik karena berfungsi sebagai lindung nilai (hedging) terhadap penguatan dolar AS.

Ke depan, minat terhadap sektor komoditas diperkirakan akan semakin meningkat. Hal ini seiring munculnya risiko stagflasi global kombinasi pertumbuhan ekonomi yang melambat dan inflasi yang tinggi, yang dipicu oleh lonjakan belanja fiskal dan rasio utang di banyak negara.

“Tidak hanya minyak dan gas, tetapi seluruh sektor komoditas berpotensi menarik minat investor,” tambahnya.

Menurutnya dalam konteks ini, Indonesia dinilai berada pada posisi strategis. Sebagai negara produsen komoditas, Indonesia berpeluang besar memanfaatkan momentum kenaikan harga global untuk mendorong kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) mencatat kinerja operasional yang stabil, meliputi general cargo, curah kering, curah cair, dan cargo sebesar 12,04 juta ton sepanjang kuartal I/2026.

Direktur Utama PTP Nonpetikemas Indra Hidayat Sani menyampaikan curah kering masih mendominasi total throughput atau arus bongkar muat, dengan porsi 46%.

Kemudian diikuti curah cair dengan kontribusi sebesar 25%, general cargo sebesar 24%, dan bag cargo sebesar 5%.

“Komposisi ini menunjukkan bahwa segmen curah kering tetap menjadi layanan utama dengan kontribusi signifikan dari pertumbuhan curah cair,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2025).

Secara terperinci, realisasi curah cair tercatat sebesar 3,09 juta ton atau tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,67 juta ton. Capaian ini juga melebihi target RKAP kuartal I/2026 sebesar 2,52 juta ton.

Sementara itu, curah kering sebagai backbone operasional mencatat realisasi sebesar 5,76 juta ton. Volume ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan sejalan dengan target yang ditetapkan perusahaan.

Untuk segmen lainnya, general cargo terealisasi sebanyak 2,92 juta ton atau penyesuaian sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun bag cargo tercatat sebesar 656.000 ton turun tipis 3,3% secara tahunan.

Meskipun demikian, kedua segmen tersebut masih berada dalam koridor kinerja yang terkendali.

Indra menyampaikan bahwa capaian kinerja pada awal tahun ini menunjukkan ketahanan operasional perusahaan dalam menghadapi dinamika arus logistik.

“Kinerja kuartal I/2026 menunjukkan bahwa operasional PTP Nonpetikemas tetap berjalan optimal dengan dukungan peningkatan pada segmen curah cair,” tambahnya.

Secara operasional, kontribusi terbesar pada segmen curah cair berasal dari beberapa cabang utama seperti Teluk Bayur, Pontianak, dan Jambi yang mencatatkan volume signifikan.

Sementara pada segmen curah kering, Cabang Tanjung Priok, Panjang, dan Pontianak menjadi penopang utama throughput perusahaan.

Sejalan dengan tren tersebut, peningkatan pada segmen curah cair juga mencerminkan menguatnya aktivitas distribusi komoditas strategis nasional, termasuk energi dan bahan baku industri.

Hal ini menunjukkan peran pelabuhan nonpetikemas yang semakin krusial dalam menjaga kelancaran rantai pasok domestik, khususnya dalam mendukung kebutuhan sektor industri dan manufaktur di berbagai wilayah Indonesia.

Di sisi lain, stabilnya kinerja curah kering serta terjaganya volume general dan bag cargo mengindikasikan bahwa aktivitas logistik nasional masih bergerak dalam koridor yang resilien.

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi geopolitik masih panas, perang masih bergejolak antara Iran dengan AS-Israel. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pun membeberkan skenario antisipatif sebagai langkah menghadapi kondisi geopolitik kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Penjelasan itu disampaikan Luhut saat menggelar pertemuan dengan Prabowo di Istana Merdeka pada Selasa (21/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, Luhut memaparkan hasil simulasi ekonomi terbaru yang disusun oleh DEN.

Berdasarkan analisisnya, pertumbuhan dan aktivitas perekonomian nasional diproyeksikan tetap stabil dalam tiga bulan ke depan. Meski begitu, pemerintah telah merumuskan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi apabila ketegangan geopolitik berlangsung lebih lama dari perkiraan.

“Pemerintah telah menyiapkan skenario mitigasi yang konkret untuk mengantisipasi berlanjutnya dinamika global ini,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis dikutip Bisnis pada Kamis (23/4/2026).

Salah satu yang fokus utama dalam langkah antisipatif itu adalah mitigasi potensi lonjakan harga energi, khususnya menyangkut pelebaran selisih antara harga minyak mentah global dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

DEN juga menekankan pentingnya upaya dalam menjaga rantai pasok komoditas strategis, seperti sulfur. Hal tersebut dinilai krusial bagi keberlanjutan program hilirisasi industri nikel dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) nasional agar tidak terganggu oleh dinamika global.

Kemudian dari sisi ketahanan fiskal, pemerintah pun dinilai perlu menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam koridor yang sehat dan terkendali.

Defisit fiskal kemudian akan dijaga ketat di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah yang dilakukan itu antara lain efisiensi belanja yang terukur serta optimalisasi penerimaan dari sektor komoditas ekspor andalan, seperti batu bara dan kelapa sawit.

“Masyarakat dan dunia usaha tidak perlu khawatir, APBN kita masih sangat terkendali,” ujar Luhut.

Di sektor riil, pemerintah berupaya mempercepat deregulasi sebagai stimulus non-fiskal. Luhut menekankan bahwa penuntasan hambatan struktural di lapangan menjadi prioritas agar proses perizinan semakin sederhana, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di tengah situasi global yang penuh dinamika.

Di sisi lain, menurut Luhut, di tengah kondisi geopolitik panas, terdapat pula peluang yang bisa dimanfaatkan. Luhut pun terus mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan (GovTech) serta penguatan inisiatif pembangunan Indonesia Financial Center. Tujuannya menangkap potensi pergeseran arus modal global.

"Kita tidak hanya bicara soal bertahan, tapi bagaimana mengambil manfaat dari situasi ini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi belanja pemerintah sekitar Rp150 triliun serta potensi peneriman dari windfall harga komoditas akan cukup untuk menutup defisit APBN yang diperkirakan melebar akibat harga minyak.

Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp420 triliun yang dimiliki pemerintah di Bank Indonesia (BI) maupun perbankan adalah opsi terakhir dalam menutup defisit fiskal apabila kenaikan harga minyak terjadi sepanjang tahun. Sebab, dia menyatakan pemerintah sampai saat ini berkomitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB.

"[SAL] Rp420 triliun itu betul-betul last line of defense. Yang kami kendalikan adalah belanja yang lain dan penghematan sudah cukup. Jadi saya tenang-tenang saja, makanya kalau di luar ribut saya bingung," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, upaya penghematan belanja dan potensi windfall harga komoditas yang tengah dihitung bersama Kementerian ESDM cukup untuk menutup defisit APBN. Sebab, diketahui belanja pemerintah meningkat khususnya subsidi BBM sebab kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya juga memastikan harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar, tidak akan naik sampai akhir tahun. Selain itu, defisit diprakirakan tetap di bawah 3% dengan perhitungan apabila harga minyak naik rata-rata sampai US$100 per barel sepanjang tahun.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengeklaim pemerintah sudah menghemat belanja sekitar Rp150 triliun. Namun, dia belum mengungkap berapa potensi penerimaan dari kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia.

"Jadi yang [penghematan] Rp150 triliun tambah nanti penambahan dari ESDM. Jadi udah aman, hitungannya sudah aman dengan asumsi sampai US$100 per barel akhir tahun rata-rata," katanya.

Pada pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu, Selasa (21/4/2026), Purbaya turut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan defisit APBN harus di bawah 3% terhadap PDB. Hal ini juga disampaikan olehnya kepada sejumlah lembaga dan investor global saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS), dalam rangka Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internastional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Group Spring Meeting).

"Angka defisit itu bukan sekadar target, tetapi sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Kita tidak akan pernah menembus 3%," ujarnya kepada para pejabat Kemenkeu saat pelantikan di Aula Mezzanine, Gedung Juanda, Kemenkeu.

Adapun Purbaya menyatakan sejauh ini tidak akan memberikan insentif bagi konsumen BBM nonsubsidi, yang akhir pekan lalu harganya sudah diumumkan naik. Dia menyebut pemerintah saat ini tengah memprioritaskan masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga energi.

SKENARIO PERANG

Dalam laporan terbaru lembaga pemeringkat S&P Global Ratings, intensitas perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran pada April 2026 bakal memuncak dan penutupan Selat Hormuz bakal melonggar.

Kendati demikian, sejumlah disrupsi diproyeksikan bertahan sehingga rata-rata kenaikan harga minyak jenis Brent bakal bertengger di level US$85 per barel sepanjang 2026.

Adapun berdasarkan skenario perang berkepanjangan, maka minyak Brent bisa memuncak hingga US$200 per barel dan rata-rata harga bertengger di US$130 per barel di 2026.

Skenario pesimistis S&P ini dapat berdampak buruk ke APBN apabila benar terjadi. Hal ini lantaran pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak di level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

Asumsi harga minyak bertengger rata-rata US$100 per barel ini juga menjadi acuan pemerintah terkait dengan defisit APBN. Dengan skenario itu, otoritas fiskal masih bisa menahan defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyiapkan tiga skenario terburuk terkait dengan dampak perang. Skenario pertama, konflik tidak akan bertahan lama tetap memicu kenaikan harga energi 2026 sebesar 19%.

Akan tetapi, efeknya tetap akan teras dengan pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan turun ke 3,1% sedangkan inflasi naik ke 4,4%.

Skenario kedua sudah masuk ke skenario buruk. Disrupsi berlanjut dan memicu kenaikan harga energi lebih tinggi, sekaligus memicu naiknya ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter lebih ketat. Pertumbuhan ekonomi global semakin turun ke 2,5% dan inflasi naik ke 5,4%.

"Skenario terparah kami mengasumsikan disrupsi pasokan energi berlanjut hingga tahun depan, dengan ketidakstabilan makro lebih besar. Pertumbuhan global turun ke 2% tahun ini dan tahun berikutnya, dan inflasi melebihi 6%," terang Direktur Riset IMF Pierre-Olivier Gourinchas pada press briefing, Selasa (14/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Sengketa antara perusahaan tambang dan asuransi kian mencuat seiring dengan tingginya risiko operasional sektor ini, terlebih pemahaman industri asuransi terhadap karakteristik bisnis tambang dinilai belum memadai.

Center for Energy Security Studies (CESS) mencatat, sejumlah konflik klaim di sektor tambang berakar dari perbedaan persepsi risiko antara perusahaan tambang dan pihak penanggung.

Direktur Eksekutif CESS Ali Ahmudi Achyak mengungkapkan bahwa risiko dalam industri pertambangan bersifat kompleks dan melekat pada aktivitas operasional. Risiko tersebut mencakup longsor, banjir, kecelakaan tambang, hingga gangguan operasional yang dapat menghambat produksi.

“Dalam industri pertambangan, risiko seperti longsor, banjir, kecelakaan tambang, hingga gangguan operasional memang sangat tinggi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari strategi risk management yang baik, sangat umum bagi perusahaan tambang untuk memiliki asuransi yang melindungi aset tambang dan melindungi risiko gangguan usaha serta operasional,” kata Ali, dikutip Selasa (21/4/2026).

Menurut Ali, tekanan terhadap sektor pertambangan saat ini datang dari berbagai arah. Selain risiko geologi dan bencana alam seperti longsor dan banjir, industri juga menghadapi fluktuasi harga komoditas global. Kenaikan harga minyak akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel turut mendorong biaya operasional, di tengah ketidakpastian pembiayaan dan perlindungan asuransi.

Dia menilai, pemahaman teknis menjadi kunci bagi perusahaan asuransi yang masuk ke sektor ini. Karakter risiko pertambangan dinilai sangat spesifik, mulai dari geoteknik dan stabilitas lereng, cuaca ekstrem, kegagalan alat berat, hingga gangguan operasional pada tambang terbuka maupun bawah tanah. “Perusahaan asuransi yang masuk ke sektor ini seharusnya memiliki underwriter dan risk engineer yang memahami karakteristik pertambangan,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Komite Pertambangan Bidang ESDM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia. Menurut dia, sengketa klaim asuransi berpotensi terjadi luas di sektor pertambangan, seiring dengan tingginya eksposur risiko yang belum sepenuhnya dipahami oleh industri asuransi.

“Ini terjadi bisa saja pada semua pertambangan, maka itu perlu pemahaman bagi asuransi soal bisnis tambang yang penuh risiko,” ujarnya.

Di sisi lain, Hendra menekankan bahwa perusahaan tambang tetap harus menjalankan praktik pertambangan yang baik. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun kontrak karya (KK) telah memiliki panduan hak dan kewajiban yang rinci dalam menjalankan operasional.

“Pemegang izin pertambangan baik IUP ataupun Kontrak Karya sudah menjalankan hal itu, karena di IUP maupun Kontrak Karya, hak dan kewajiban diatur sangat rinci,” ujarnya.

Dia juga menyoroti peningkatan frekuensi bencana alam yang dipicu perubahan iklim, yang turut memperbesar risiko di sektor pertambangan. Kejadian di tambang bawah tanah Freeport maupun longsor di tambang Toka Tindung disebut sebagai contoh risiko yang sulit dihindari.

“Apa yang terjadi di tambang bawah tanah Freeport misalnya karena adanya hidrometeorologi tidak bisa dihindarkan, demikian juga dengan perusahaan tambang Toka Tindung ketika terkena bencana alam longsor, itu sangat mungkin terjadi,” tuturnya.

Bagaimanapun, asuransi bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen krusial dalam menjaga keberlangsungan bisnis tambang. Namun, tanpa pemahaman yang selaras antara penanggung dan tertanggung, potensi sengketa berisiko mengganggu stabilitas operasional dan keuangan perusahaan di sektor ini.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI resmi mengoperasikan KA Brumbung Cargo yang akan melayani muatan logistik dari wilayah Demak menuju pelabuhan di Jakarta.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan kehadiran KA Brumbung Cargo menjadi bagian dari penguatan jaringan logistik di Pulau Jawa yang menghubungkan Stasiun Brumbung di Demak langsung dengan Stasiun Pososo di Tanjung Priok.

Kereta dengan rangkaian 20 gerbong datar atau setara 40 TEUs ini memiliki kapasitas angkut hingga sekitar 800 ton dalam satu perjalanan dan melayani pengiriman multikomoditas dengan frekuensi satu kali setiap dua hari.

“Skema operasional ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan kebutuhan distribusinya secara lebih terukur,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Anne menjelaskan pemilihan Stasiun Brumbung sebagai titik keberangkatan dilakukan melalui kajian yang mempertimbangkan posisi strategis serta potensi permintaan di wilayah Jawa Tengah.

Jalur ini juga menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi di Jakarta, sehingga memperkuat konektivitas logistik antardaerah.

Peran wilayah operasional juga terlihat dari kinerja angkutan barang di Daop 4 Semarang. Selama kuartal I/2026, angkutan peti kemas tercatat sebanyak 58.770 ton, meningkat 16% dibandingkan tahun 2025 sebesar 50.459 ton.

Angkutan seperti BHP juga mencapai 693 ton atau meningkat 31%, serta angkutan lainnya sebesar 11.020 ton atau tumbuh 122%. Sementara itu, angkutan parcel tercatat 1.137 ton, menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan distribusi.

Kinerja operasional di wilayah ini juga terjaga dengan baik. Ketepatan waktu keberangkatan angkutan barang di Daop 4 Semarang mencapai 99,26%, sementara kedatangan 97,85%, mendukung distribusi yang berjalan sesuai rencana.

Sementara secara umum, KAI mencatat angkutan peti kemas mencapai 1.371.036 ton, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 1.196.600 ton pada kuartal I/2026.

Anne menyebutkan bahwa pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan upaya KAI dalam memperluas layanan logistik.

Angkutan barang berbasis rel juga berdampak pada efisiensi sistem transportasi secara keseluruhan. Perpindahan distribusi ke kereta api membantu mengurangi kepadatan di jalan raya serta menjaga kondisi infrastruktur tetap optimal.

“Perjalanan logistik yang beralih ke kereta api memberikan manfaat yang lebih luas, mulai dari efisiensi biaya hingga kelancaran distribusi di berbagai wilayah,” lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Krisis ekonomi global terus menghantui perekonomian dunia. Pemicunya goncangan ekonomi global disebabkan lonjakan harga minyak (harga minyak mentah sekitar US$99,64 per barel) dan energi serta rantai pasokan disebabkan perang Iran-Israel.

Persoalan ini menjadi penyebab inflasi yang tinggi, negara-negara barat terus menaikkan anggaran pertahanan hal ini yang menyebabkan stagflasi. Bahkan wilayah timur tengah mengalami risiko ekonomi yang serius, potensi kelangkaan pasokan global karena terganggunya jalur pelayaran strategis.

Namun, para pendukung ekonomi global ada yang berteori bahwa krisis ekonomi disebabkan faktor internal yakni struktur ekonominya lemah karena fondasinya tidak kuat. Hal ini membuat ekonomi rentan terhadap serangan spekulan di tingkat global. Dengan kata lain, kerusakan ekonomi negara-negara tersebut bukan disebabkan cacat globalisasi, melainkan karena ekonomi mereka tidak efisien.

Kalau kita bicara persoalan ekonomi memang semua tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, semua variabel saling kait mengkait, seperti mata rantai mengikat satu sama lainnya. World Systems Theory yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein menjelaskan bahwa ekononomi global memengaruhi struktur ekonomi nasional.

Penulis berpendapat sama akan situasi saat ini adanya terkaitan kekacauan ekonomi nasional dengan kekacauan ekonomi yang terjadi di dunia. Contoh konkret Bank Sentral Amerika, Federal Reserve (Fed) jika menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi dan akan berdampak ke negara lain yaitu modal asing keluar dari negara berkembang, nilai tukar melemah, utang luar negeri negara berkembang menjadi lebih berat. Beberapa negara mengalami kesulitan membayar utang luar negeri, seperti Sri Lanka dan Argentina.

Fluktuasi harga komoditas minyak, batu bara dan pangan naik atau turun dengan tajam ini disebabkan faktor global, negara eksportir akan diuntungkan saat harga naik tapi rentan saat harga turun.

DAMPAK PERPAJAKAN

Bagaimana dengan target penerimaan pajak? Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan senilai Rp2.357,7 triliun, tumbuh sekitar 13,5% dari outlook 2025. Target tinggi ini didukung oleh optimalisasi Coretax dan pertukaran data.

Namun, di tengah lonjakan harga energi dan konflik global akan sangat memengaruhi situasi perekonomian nasional. Perusahan-perusahaan di dalam negeri akan mengalami guncangan saat ekonomi makro dan internasional melemah. Pendapatan perusahaan akan menurun yang otomatis akan menekan pendapatan pada pajak penghasilan perusahaan (PPh Badan).

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menyusul ketika terjadi pelemahan perekonomian, sehingga jumlah karyawan menurun dan pajak penghasilan atas karyawan (PPh 21) tergerus. Selain itu dengan banyaknya PHK pastinya daya beli melemah alias komsumsi ikut turun alhasil pajak atas komsumsi atau pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami penurunan. Dari kondisi ini target penerimaan pajak 2026 rasanya akan sulit dicapai.

Berangkat dari ruang ini maka diperlukan adanya respons pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak dengan memberlakukan insentif pajak dan penurunan tarif pajak jika dimungkinkan.

Teori Kurva Laffer yang menjelaskan jika pajak terlalu tinggi maka orang tidak mau berinvestasi namun jika pajak diturunkan secara tepat maka aktivitas ekonomi akan meningkat, basis pajak melebar dan penerimaan pajak naik.

Hal ini terjadi misalnya pada penurunan pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) saat diberlakukan tarifnya dari 1% dan terakhir menjadi 0,5%, sehingga lebih banyak pelaku usaha mau membayar pajak dengan baik, basis pajak dan penerimaan pajak meningkat.

Sedangkan teori supply side economics menciptakan insentif pajak dengan pemotongan pajak akan mendorong investasi, produksi dan lapangan kerja sehingga menghasilkan perekonomian yang bertumbuh dan penerimaan pajak meningkat. Contoh nyata hal ini terjadi Amerika Serikat di era kepempinan Presiden Ronald Reagan pajak diturunkan di era 1980-an, investasi dan pertumbuhan ekonomi meningkat dalam beberapa periode sehingga penerimaan pajak ikut terdorong naik. Bahkan jika perlu pemerintah bisa memberikan tax holiday (bebas pajak) dibeberapa sektor indutri agar mereka bisa maju dan berkembang sehingga menyerap tenaga kerja.

Bagaimana dengan hal diluar sektor perpajakan? Seperti halnya negara berkembang, Indonesia memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah seyogianya lebih besar untuk mendorong sektor riil karena sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah, seharusnya dengan bermodalkan SDM dan SDA, Indonesia dapat mengikuti peta jalan perekonomian sektor riil di Cina dan India. Hal yang tidak kalah pentingnya pemerintah perlu proaktif membenahi semua sektor yang mendukung industri yang berbasis pasar ekspor. Caranya dengan memberi stimulus infrastruktur yang memadai di sektor ini. Bergegas membantu ke sektor usaha kecil akan mendorong terciptanya perekonomian nasional yang kuat karena hampir 63% UMKM menjadi kontributor pendapatan domestik bruto (PDB).

Semua upaya dan stimulus perlu dilakukan pemerintah guna mengatasi melemahnya perekonomian ditengah kecamuk geopolitik, karena semuanya akan berdampak pada penerimaan pajak dan kesejahteraan rakyat.