Bisnis.com, JAKARTA – Aliran modal asing di pasar surat berharga negara (SBN) terpantau masih gradual. Analis melihat faktor suku bunga hingga pelemahan rupiah menjadi sorotan investor.

Berdasarkan data PHEI, secara year to date, posisi investor asing di SBN masih mencatatkan net outflow sekitar Rp21 triliun. Meski demikian, porsi kepemilikan asing yang masih di bawah rata-rata historis justru membuka ruang bagi potensi peningkatan ke depan.

Dari sisi imbal hasil, yield SBN mulai menunjukkan perbaikan. Sepanjang tahun berjalan, yield bergerak volatil dengan kecenderungan menurun terbatas, mengikuti pergerakan yield global. Memasuki April, yield mulai stabil dan cenderung turun. Untuk tenor 10 tahun, yield berada di kisaran 6,68% atau naik sekitar 51,27 basis poin sejak awal tahun.

Sementara itu di pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai rebound dengan mencatatkan performa gemilang sepanjang periode perdagangan 6 April 2026—10 April 2026. IHSG berhasil menguat signifikan sebesar 6,14% dan parkir di level 7.458,496, naik dari posisi penutupan pekan sebelumnya di level 7.026,782.

Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI Salvian Fernando menilai penguatan IHSG memang mencerminkan mulai pulihnya minat risiko atau risk appetite investor terhadap aset Indonesia. Namun, transmisi sentimen positif tersebut belum sepenuhnya mengalir ke pasar obligasi.

Investor global dinilai masih lebih sensitif terhadap faktor eksternal seperti arah suku bunga global dan stabilitas nilai tukar, dibandingkan dengan pergerakan di pasar ekuitas.

“Untuk pasar SBN, aliran asing masih cenderung lebih gradual. Investor global umumnya lebih sensitif terhadap faktor suku bunga global dan stabilitas nilai tukar dibandingkan pasar saham, sehingga transmisi rebound equity ke bond belum sepenuhnya kuat,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Dia pun memproyeksikan ke depan, peluang kembalinya aliran dana asing ke pasar obligasi Indonesia masih terbuka. Sejumlah faktor kunci yang akan menjadi penentu antara lain arah kebijakan suku bunga global, khususnya dari bank sentral AS, stabilitas nilai tukar rupiah, tingkat inflasi domestik yang terjaga, serta kredibilitas fiskal pemerintah.

Senada, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai minat asing mulai muncul, meski belum besar. Indikasi tersebut terlihat dari penurunan yield dan kenaikan harga obligasi.

“Kenaikan IHSG diikuti dengan penurunan yield obligasi serta penguatan indeks obligasi, meskipun arus dana asing secara kumulatif masih terbatas,” ujarnya.

Dia menambahkan investor saat ini cenderung memburu obligasi tenor menengah, baik dari kalangan asing maupun domestik. Pergerakan pasar obligasi juga relatif sejalan dengan penguatan IHSG, meskipun arus dana asing secara keseluruhan masih terbatas.

Ke depan, peluang masuknya kembali investor asing ke pasar SBN sangat bergantung pada meredanya ketidakpastian global, terutama konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat. Ketegangan ini berdampak luas, mulai dari lonjakan harga minyak hingga tekanan inflasi global.

Selain itu, faktor domestik seperti stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang terjaga, serta kredibilitas fiskal pemerintah juga menjadi pertimbangan utama investor asing. Diikuti dengan selisih imbal hasil atau yield spread yang tetap menarik dibandingkan obligasi global menjadi daya tarik tambahan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepemilikan bank di surat berharga negara (SBN) terpantau meningkat dalam setahun terakhir, sementara itu kepemilikan investor nonresiden berkurang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan SBN oleh bank domestik meningkat dari 18,37% pada 8 April 2025 menjadi 23,58% pada 8 April 2026. Kenaikan itu sebesar naik 5,21 poin persentase.

Di sisi lain pada saat bersamaan, kepemilikan SBN oleh non-residen mencapai Rp893,47 triliun atau setara 14,34% dari total SBN yang bisa diperdagangkan. Kini, kepemilikan SBN oleh non-residen sebesar Rp857,60 triliun atau tinggal setara 12,60%—turun 1,74 poin persentase.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa porsi asing yang berkurang di pasar SBN juga mencerminkan penurunan risiko dari sisi eksternal. Namun, ada risiko lain yang terkonsentrasi di internal alias dalam negeri. Rizal memaparkan, jika eksposur bank ke SBN makin besar maka keterkaitan antara risiko fiskal dan perbankan ikut menguat.

Dia mencontohkan, jika terjadi tekanan pada APBN seperti adanya kenaikan yield atau kebutuhan pembiayaan yang meningkat maka dampaknya tidak lagi tersebar secara global, melainkan langsung terasa di dalam sistem keuangan domestik.

"Dengan demikian, situasi ini bukan sekadar cerita 'asing keluar, domestik masuk'.' Ini adalah sinyal bahwa struktur pembiayaan kita sedang bergeser. Dalam jangka pendek memang menambah stabilitas, tetapi kalau tidak dijaga keseimbangannya, berpotensi menekan fungsi intermediasi perbankan dan mengurangi efektivitas dorongan pertumbuhan ekonomi," ungkap Rizal kepada Bisnis, Minggu (12/4/2026).

Tak sampai situ, muncul risiko crowding out alias perbankan lebih memilih menempatkan likuiditasnya untuk membeli SBN daripada menyalurkan kredit ke sektor riil. Singkatnya, pembiayaan swasta atau sektor riil berpotensi melambat.

Bahkan, tanda-tandanya mulai terlihat: pada Februari 2026, pertumbuhan kredit perbankan ke sektor riil mencapai 9,37% atau mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya (9,96%) sekaligus menjadi perlambatan pertama usai tren kenaikan pertumbuhan dalam tiga bulan sebelumnya.

Rizal menjelaskan tanda-tanda crowding out tersebut memang belum mengkhawatirkan. Hanya saja, dia memperingatkan otoritas: jika tren ini berlanjut maka transmisi kebijakan ekonomi menjadi timpang.

Di satu sisi, pemerintah agresif belanja untuk mendorong pertumbuhan ketika SBN tetap laku di pasar. Di sisi lain, pada saat yang sama, perbankan tidak sepenuhnya menerjemahkan likuiditasnya menjadi kredit produktif karena fokus membeli SBN yang dibutuhkan pemerintah untuk pembiayaan APBN.

"Akibatnya, multiplier effect [efek pengganda] ke sektor riil menjadi terbatas. Dalam jangka menengah, ini bisa menahan akselerasi pertumbuhan, karena mesin utamanya, yakni konsumsi dan investasi berbasis kredit, tidak bekerja optimal," jelas pengajar di Universitas Trilogi Jakarta itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepemilikan investor asing di instrumen surat berharga negara (SBN) terpantau menipis, seiring dengan aksi jual bersih atau net sell yang dilakukan dalam setahun terakhir.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, investor asing terus keluar dari pasar SBN terutama dalam setahun terakhir.

Pada 8 April 2025, kepemilikan SBN oleh non-residen mencapai Rp893,47 triliun atau setara 14,34% dari total SBN yang bisa diperdagangkan. Kini, per 8 April 2026, kepemilikan SBN oleh non-residen sebesar Rp857,60 triliun atau tinggal setara 12,60%—turun 1,74 poin persentase.

Sebaliknya, pada saat yang sama, kepemilikan SBN oleh bank domestik semakin meningkat: dari 18,37% menjadi 23,58% atau naik 5,21 poin persentase.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perkembangan tersebut tak sepenuhnya terjadi begitu saja, melainkan juga didorong oleh kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan yang kini mencapai sekitar Rp300 triliun.

Alasannya, bank-bank akan mencari instrumen yang paling menguntungkan dengan risiko paling rendah ketika likuiditas mereka melimpah.

"Saat ini SBN memenuhi dua-duanya: imbal hasilnya menarik dan risikonya sangat kecil," jelas Yusuf kepada Bisnis, Minggu (12/4/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang mengungkapkan bahwa penempatan kembali dana Rp100 triliun ke perbankan pada medio Maret lalu untuk mendorong bank-bank membeli SBN, terutama ketika investor asing meninggalkan pasar keuangan Tanah Air. Dengan demikian, imbal hasil (yield) SBN diharapkan bisa tertahan sehingga beban pembiayaan APBN tidak terlalu berat.

Pada akhirnya, semakin ikut sertanya bank domestik di pasar SBN akan membuat pasar keuangan Tanah Air relatif lebih stabil terhadap gejolak global: jika kepemilikan asing semakin berkurang, maka pasar keuangan Indonesia tidak terlalu tergantung pada aliran dana asing yang bisa keluar-masuk dengan cepat.

Di sisi lain, semakin tidak bergantung kepada asing bukan sepenuhnya berita baik. Yusuf menjelaskan bahwa ketika porsi SBN di neraca bank makin besar, muncul risiko baru.

Dia menjelaskan bahwa ketika kondisi likuiditas longgar seperti saat ini, tidak ada masalah apabila bank menghimpun dana jangka pendek tapi menempatkannya di instrumen jangka panjang seperti SBN.

"Tapi kalau suatu saat likuiditas mengetat, bank bisa terpaksa menjual SBN, dan itu justru bisa memicu tekanan di pasar dari dalam negeri sendiri. Jadi terlihat stabil di permukaan, tapi sebenarnya ada potensi kerentanan yang perlu dijaga," lanjut Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah pemerintah menyuntikkan likuiditas senilai Rp100 triliun ke perbankan, dinilai hanya menjadi ’obat penenang’ sementara bagi kian lesunya kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang ditandai oleh penurunan harga dan meningkatnya tingkat imbal hasil (yield). Kalangan analis menilai, kebijakan ini tidak menjawab persoalan mendasar dari lesunya kinerja yield SBN RI belakangan.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai bahwa langkah pemerintah untuk menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan, bukan menjadi jawaban mendasar atas persoalan kian lesunya kinerja yield SBN.

Kendati dapat memberikan penguatan secara jangka pendek terhadap laju yield, tetapi hal yang mendesak untuk dilakukan pemerintah adalah menjaga risiko fiskal tetap stabil di mata investor. Dengan begitu, laju penguatan imbal hasil SBN akan bersifat fundamental.

Data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) menyebut bahwa yield acuan SBN RI kini telah berada pada level 6,89%. Posisi ini terakhir dicapai oleh pasar SBN pada Mei 2025 lalu, selepas pasar berangsur-angsur pulih dari ketakutan akan penerapan tarif Trump pada April tahun yang sama.

”Saya pikir ini hanya obat jangka pendek saja untuk meredakan kekhawatiran pasar. Dan nilai Rp100 triliun, jika mengukur risiko fiskal yang akan terjadi ke depan, misalnya dengan harga minyak naik US$10 dari level sekarang, itu kemungkinan akan ada tambahan defisit fiskal sekitar Rp300 triliun,” katanya saat dihubungi Bisnis, dikutip Senin (30/3/2026).

Fikri bahkan menilai, selepas penempatan dana SAL di perbankan, lonjakan yield SBN belum tentu pulih sepenuhnya. Terdapat sedikitnya dua syarat yang mesti dipenuhi untuk dapat menyaksikan yield kembali melandai.

Pertama, ketegangan geopolitik yang mereda. Selama perang Iran—AS dan Israel masih berkecamuk, investor dinilai meminta premi risiko yang lebih tinggi yang tecermin dari yield yang kian meninggi. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi sejumlah negara emerging market lainnya.

Belum lagi, perang kian memberikan potensi besar terjadinya inflasi akibat semakin mahalnya harga energi. Fikri menilai, Bank Indonesia justru memiliki potensi menaikkan suku bunga di tengah risiko ini, yang pada gilirannya berpotensi menahan yield SBN di level yang tinggi.

“Kedua, risiko dari fiskal kita. Sejauh ini, saya belum melihat ada realokasi, refocussing, ataupun penghematan anggaran yang signifikan agar risiko fiskal kita dapat diturunkan. Sejauh itu belum ada, saya tetap melihat bahwa risiko fiskal masih tinggi, ujung-ujungnya investor akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi,” tegasnya.

Dengan kata lain, kendati penempatan dana ini dapat memberikan sedikit suntikan tenaga bagi yield SBN, tetapi arus deras keluarnya dana asing dipediksi masih terjadi. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, menerangkan bahwa sepanjang tahun berjalan 2026, net sell asing di pasar SBN telah tercatat sebesar Rp31,04 triliun.

Kepala Unit Riset dan Market Informasi PHEI Salvian Fernando turut menilai langkah yang diambil pemerintah untuk meredam gejolak di pasar SBN, hanya berefek secara jangka pendek. Menurutnya, kebijakan ini membantu meredakan tekanan likuiditas dan berpotensi menahan kenaikan yield lantaran meningkatkan kapasitas perbankan untuk menyerap obligasi pemerintah.

Beberapa faktor yang dinilai bakal membuat penguatan yang lebih terbatas adalah pertimbangan asset liability management (ALM), risiko durasi, hingga potensi kerugian mark-to-market di tengah tren kenaikan yield.

”Oleh karena itu, kebijakan ini lebih berfungsi sebagai stabilisasi jangka pendek, bukan solusi fundamental untuk memperkuat permintaan SBN secara berkelanjutan,” tegasnya.

Volatilitas Tinggi Bayangi Pasar SBN

Salvian meneropong yield SBN secara jangka pendek akan cenderung bergerak sideways dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Hal itu disebut dipengaruhi oleh kian tingginya yield obligasi AS dan ekspektasi kebijakan moneter yang masih ketat.

Secara jangka menengah, arah yield dinilai akan sangat bergantung pada inflasi global, arah kebijakan The Fed, hingga kondisi fiskal domestik. Artinya, jika tekanan global tidak kunjung mereda dan kekhawatiran fiskal meningkat, tidak menutup kemungkinan yield kembali melemah.

”Meskipun likuiditas domestik membantu menahan volatilitas, faktor eksternal tetap menjadi driver utama yang menentukan pergerakkan yield SBN saat ini,” katanya.

Di satu sisi, Portfolio Manager Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai bahwa untuk memastikan kinerja yield SBN dapat menguat secara jangka menengah—panjang, lebih ditentukan oleh perkembangan konflik antara AS—Iran hingga kondisi rupiah. Penempatan dana SAL senilai Rp100 triliun, hanya berdampak sementara terhadap kinerja yield.

”Tapi untuk penguatan jangka panjang, efeknya terbatas karena dana ini bersifat penempatan/SAL yang bisa berubah sesuai kebutuhan pemerintah. Arah yield jangka menengah tetap lebih ditentukan oleh sentimen global, harga minyak dan inflasi di tengah perang, rupiah, dan perkembangan konflik,” katanya, Jumat (27/3/2026).

Terhadap potensi larinya dana asing, Putri menilai bahwa aksi ini akan tetap terjadi jika pasar global bersikap risk-off dan investor memilih aset safe haven sebagai instrumen investasi. Terlebih jika volatilitas rupiah terus terjadi. Arus net sell asing dinilai dapat mereda jika terjadi normalisasi harga minyak dan kinerja rupiah yang lebih stabil.

”Jadi, durasi net sell sangat bergantung perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah. Selama ketidakpastian perang masih berlanjut panjang, di mana menghilangkan ruang pemangkasan suku bunga, maka outflow berpotensi berlanjut,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menilai fleksibilitas dana pemerintah Rp100 triliun yang bisa ditarik sewaktu-waktu berpotensi membuat bank lebih memilih menempatkan dana ke Surat Berharga Negara (SBN).

Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan menyampaikan di tengah kondisi permintaan kredit yang belum pulih sepenuhnya dan imbal hasil (yield) SBN yang sedang naik, investasi di SBN dinilai lebih aman dan menguntungkan bagi bank.

“Kondisi ini tetap akan mendorong bank untuk masuk ke SBN,” kata Trioksa kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Sebagai informasi, penempatan dana Rp100 triliun kali ini menambah total penempatan dana pemerintah di perbankan yang dimulai sejak tahun lalu menjadi total sekitar Rp300 triliun. Hanya saja, suntikan dana sebesar Rp200 triliun pada September 2025 ditujukan untuk mendukung sektor riil, dengan berjangka waktu 6 bulan, dan dilarang keras untuk dibelikan SBN.

Menurut Trioksa, perubahan ini tak lantas menandakan kebijakan sebelumnya kurang efektif. Dia mengatakan, tujuan awal penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun adalah menekan biaya dana bank agar bunga kredit bisa lebih rendah dan mendorong penyaluran ke sektor riil.

Sementara itu, kebijakan baru Rp100 triliun lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas pasar SBN, khususnya agar kenaikan yield tidak terlalu tinggi. “Penempatan likuiditas ke bank yang dapat digunakan untuk membeli SBN juga bertujuan agar kenaikan yield SBN dapat tertahan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil SBN.

Dalam catatan Bisnis, mantan Ketua DK LPS itu mengakui memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.

Dia mengungkapkan langkah injeksi likuiditas itu dilakukan sepekan sebelum libur Lebaran. Purbaya tidak menampik kekhawatiran terkait kenaikan yield terhadap pergerakan yield obligasi negara yang mulai merangkak naik selama bulan ini.

“Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Ketegangan geopolitik yang memuncak antara Iran—AS kian mendorong susutnya minat investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Meskipun begitu, kalangan analis memprediksi bahwa Indonesia sebagai emerging market masih memiliki daya tarik di mata investor global.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, menerangkan bahwa sepanjang tahun berjalan 2026, net sell asing di pasar SBN telah tercatat sebesar Rp31,04 triliun. Sejalan dengan itu, yield SBN juga melemah hingga ke level 6,89% per hari ini, Senin (30/3/2026).

Kepala Unit Riset dan Market Informasi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) Salvian Fernando menilai kendati pasar SBN RI mengalami outflow asing, tetapi minat investor asing terhadap SBN RI masih terbuka lantaran daya tarik yield obligasi dibandingkan negara emerging market lainnya.

Data World Government Bonds, menunjukkan kendati yield Indonesia sebagai pasar SBN tengah melemah, tetapi masih kompetitif dibandingkan negara-negara lainnya. India misalnya, kini memiliki yield sebesar 6,96%, Filipina sebesar 6,92%, atau Romania sebesar 7,25%.

”Minat investor asing terhadap SBN masih ada karena daya tarik yield obligasi Indonesia dibandingkan emerging market lainnya, tetapi saat ini investor rasanya cenderung lebih selektif akibat volatilitas global dan risiko nilai tukar,” katanya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Salvian menilai faktor utama yang diperhatikan investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri tidak hanya persoalan imbal hasil, tetapi juga stabilitas makro dan arah kebijakan fiskal RI. Dengan begitu, di tengah aksi outflow asing, Salvian menilai pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal, stabilitas rupiah, serta konsistensi kebijakan.

”Namun saat ini dengan basis kepemilikan obligasi yang besar dari investor domestik, mampu menjaga persepsi risiko investor juga penting agar pasar SBN lebih resilien,” katanya.

Senada, Chief Dealer Fixed Income & Derivatives PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Fudji Rahardjo menilai bahwa posisi yield SBN yang kini melemah mendekati level 6,90%, masih menempatkan pasar SBN RI sebagai salah satu instrumen yang kompetitif di regional.

Namun, investor asing disebut tidak semata-mata tergiur oleh angka yield karena turut menimbang stabilitas nilai tukar, biaya hedging, hingga persepsi terkait kesehatan fiskal Indonesia secara keseluruhan.

Di satu sisi, terhadap penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp100 triliun ke perbankan, Fudji menilai hal itu hanya menjadi peredam jangka pendek terhadap arus keluar dana asing dari pasar SBN RI.

”Penempatan dana SAL ke perbankan bersifat sebagai peredam gejolak jangka pendek, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan investor asing akan kepastian jangka menengah,” katanya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Dengan kata lain, pemerintah disebut perlu membangun kredibilitas fiskal secara konsisten melalui transparansi data anggaran, komitmen terhadap target defisit, serta sinergi kebijakan yang solid antara Kemenkeu dan BI. Kepercayaan investor asing dinilai akan pulih secara bertahap lewat komitmen pemerintah pada kondisi perekonomian dalam negeri.

Portfolio Manager Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai arus net sell asing dinilai dapat mereda jika terjadi normalisasi harga minyak dan kinerja rupiah yang lebih stabil.

Terhadap potensi larinya dana asing ke depan, Putri menilai aksi ini akan tetap terjadi jika pasar global bersikap risk-off dan investor memilih aset safe haven sebagai instrumen investasi. Terlebih jika volatilitas rupiah terus terjadi.

”Jadi, durasi net sell sangat bergantung perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah. Selama ketidakpastian perang masih berlanjut panjang, di mana menghilangkan ruang pemangkasan suku bunga, maka outflow berpotensi berlanjut,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan analis dan ekonom menilai bahwa kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih cenderung solid lantaran ditopang oleh keberadaan investor dalam negeri. Soliditas investor domestik mampu menjadi bantalan bagi kondisi pasar SBN yang sepanjang tahun berjalan mengalami outflow asing.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, menilai bahwa posisi investor dalam negeri telah mampu menahan yield acuan SBN tidak melorot hingga level yang lebih rendah. Per hari ini, Senin (16/3/2026), yield acuan SBN berada pada level 6,89%. Posisi tersebut setara dengan kondisi yield pada Mei 2025.

”Kalau sekarang sih mungkin bisa dikatakan investor domestik yang lebih dominan ya dan mereka yang menjaga agar yield, incoming bids, juga kekhawatiran terkait dengan risiko fiskal lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Bahkan, Fikri menilai bahwa investor dalam negeri cenderung memiliki nafas yang cukup panjang untuk menopang pasar SBN. Pasalnya, SBN masih menjadi salah satu instrumen investasi dalam negeri yang memiliki volatilitas yang kurang tinggi.

Terlebih, bagi investor institusi dalam negeri yang cenderung mencari keamanan dalam berinvestasi di dalam negeri. SBN dinilai menjadi instrumen yang tepat untuk investor domestik.

”Saya pikir masih cukup baik karena untuk beberapa investor besar di dalam negeri kan pilihan instrumen investasi mereka juga terbatas, dan mungkin SBN juga salah satu yang paling aman sih pada saat ini. Mungkin mereka masih akan ada di situ ya,” katanya.

Senada, Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi turut menilai bahwa soliditas investor domestik masih cenderung kuat untuk mendukung laju pasar SBN.

Soliditas tersebut bahkan terjadi di tengah penurunan minat investor terhadap pasar surat utang Tanah Air di tengah ketidakpastian global dan volatilitas rupiah. Hal itu tampak dari lelang SUN dan Sukuk yang mencatatkan penawaran yang menyusut sepanjang tahun berjalan 2026.

”Pasar SBN masih didukung basis investor domestik yang kuat, sehingga stabilitas pasar relatif terjaga. Potensi perbaikan permintaan [dalam lelang SBN] dapat muncul pada semester II jika kondisi global lebih stabil dan tekanan terhadap rupiah mereda,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Soliditas investor domestik penting di tengah tekanan terhadap pasar SBN Tanah Air. Pasalnya, dana asing yang tercatat menggenggam SBN sebesar Rp879,93 triliun pada awal tahun, kini telah susut hingga tersisa Rp862,18 triliun per Kamis (12/3/2026). Artinya, terdapat outflow asing senilai Rp17,75 triliun sepanjang tahun ini.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kondisi ini jauh berbeda. Pada awal 2025, investor non-residen membukukan kepemilikan SBN senilai Rp876,44 triliun dan segera bertumbuh menjadi Rp899,59 triliun pada 12 Maret 2025. Pertumbuhan itu mencerminkan masuknya dana asing sebesar Rp23,15 triliun.

Reza menilai, outflow dana asing terjadi lantaran kombinasi ketegangan geopolitik di Iran, ketidakpastian arah suku bunga AS, penguatan dolar AS, hingga risiko depresiasi rupiah dan defisit fiskal dalam negeri.

”Dalam situasi tersebut, sebagian investor global melakukan rebalancing portofolio ke aset yang lebih likuid dan aman. Jadi geopolitik memang berpengaruh, tetapi pergerakkan dana asing saat ini lebih dipicu oleh kombinasi faktor makro global dan risiko nilai tukar,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar Surat Berharga Negara (SBN) kian ditinggal oleh investor asing. Kombinasi defisit fiskal hingga ketegangan geopolitik di Iran, mendorong asing mengalihkan dananya ke instrumen investasi yang dinilai mampu memberikan pertumbuhan di tengah volatilitas pasar.

Alhasil, dana asing yang tercatat menggenggam SBN sebesar Rp879,93 triliun pada awal tahun, kini telah susut hingga tersisa Rp862,18 triliun per Kamis (12/3/2026). Artinya, terdapat outflow asing senilai Rp17,75 triliun sepanjang tahun ini.

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kondisi ini jauh berbeda. Pada awal 2025, investor non-residen membukukan kepemilikan SBN senilai Rp876,44 triliun dan segera bertumbuh menjadi Rp899,59 triliun pada 12 Maret 2025. Pertumbuhan itu mencerminkan masuknya dana asing sebesar Rp23,15 triliun.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menerangkan bahwa salah satu sentimen dalam negeri yang membuat investor asing menarik dananya dari Tanah Air adalah ketakutan terhadap defisit fiskal APBN.

Bahkan, investor dinilai tidak hanya menyoroti ihwal defisit fiskal yang terjadi secara bulanan, tetapi juga upaya pemerintah dalam menjaga good governance fiskal. Namun, faktor risiko geopolitik turut memiliki andil terhadap kaburnya dana asing.

”Tapi setelahnya juga dengan kondisi geopolitik global yang lagi buruk, juga memperburuk keadaan ini ya, memperburuk kekhawatiran defisit fiskal tersebut. Jadi mungkin ini yang bikin kita juga harus hati-hati dalam melihat ini penyebabnya yang mana,” kata Fikri kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Adapun kinerja APBN membukukan defisit sebesar Rp135,7 triliun per akhir Februari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 0,53% dari produk domestik bruto (PDB).

Dibandingkan dengan periode yang sama 2025, defisit APBN pada Februari 2026 tampak naik cukup signifikan. Pada akhir Februari 2025, defisit APBN mencapai Rp30,7 triliun atau setara dengan 0,13% dari PDB.

”Kalau untuk SBN saat ini saya pikir dua-duanya. Tidak hanya defisit sebenarnya, tapi lebih kepada good governance fiskal kita atau mungkin kehati-hatian fiskal kita yang perlu disoroti sekarang,” katanya.

Di satu sisi, Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi menilai bahwa kaburnya dana asing dari pasar SBN Tanah Air mencerminkan peningkatan risk aversion investor global.

Selain faktor geopolitik, investor juga disebut mempertimbangkan ketidakpastian arah suku bunga AS, kian menguatnya greenback, hingga risiko depresiasi rupiah yang dinilai dapat menggerus imbal hasil investasi di pasar SBN Tanah Air.

”Dalam situasi tersebut, sebagian investor global melakukan rebalancing portofolio ke aset yang lebih likuid dan aman. Jadi geopolitik memang berpengaruh, tetapi pergerakkan dana asing saat ini lebih dipicu oleh kombinasi faktor makro global dan risiko nilai tukar,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Sementara terhadap kondisi defisit fiskal, Reza menilai bahwa investor asing cenderung melihat defisit APBN pada aspek kredibilitas pengelolaan fiskal jangka menengah. Artinya, selama defisit masih terjaga di bawah ambang batas, maka minat investor terhadap SBN masih dapat terjaga.

Hanya saja, ketika kebutuhan pembiayaan bergerak meningkat, pasar akan cenderung menuntut yield yang lebih tinggi untuk menyerap tambahan pasokan SBN.

”Artinya, dampaknya lebih terlihat pada biaya pembiayaan pemerintah daripada minat investor secara keseluruhan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim bahwa tekanan yang mendera pasar obligasi domestik murni merupakan imbas dari sentimen eksternal, yang juga dialami oleh negara-negara lain.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara peers kinerja pasar SBN Indonesia pascaledakan konflik Israel-AS dan Iran terhitung masih sangat baik.

Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026, tingkat yield SBN tenor 10 tahun bertengger di level 6,52%, sementara yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun berada di posisi 4,09%. Secara akumulasi sejak awal tahun (year to date/YtD), yield SBN mengalami kenaikan sebesar 55 basis poin (bps).

Di sisi lain, minat investor yang masuk pasar surat utang negara terus mengalami penyusutan dalam 4 kali lelang terakhir. Pada lelang 3 Maret 2026 lalu, misalnya, dengan jumlah penawaran (incoming bid) sebesar Rp50,94 triliun atau anjlok 19,2% dari periode lelang 18 Februari 2026 sebesar Rp60,3 triliun dan jumlah penawaran yang dimenangkan (awarded bid) mencapai Rp34,1 triliun, bid to cover ratio berada di angka 1,49.

Minat investor dalam lelang Selasa kemarin terkonsentrasi ke seri FR010 dengan yield atau imbal hasil sebesar 5,88% dengan jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp10,78 triliun. Total penawaran yang dimenangkan mencapai Rp1,35 triliun, sehingga rasio cakupan penawaran atau bid to cover ratio untuk seri ini mencapai 7,99 kali.

Sementara itu, untuk tujuh seri lainnya yakni SPN01260404, SPN12270304, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, FR0105 rasio cakupannya hanya di kisaran 1-1,30. Bahkan untuk seri SPN12260604, Kemenkeu sama sekali tidak menetapkan pemenang lelangnya.

Tetap Yakin Terkendali

Kendati demikian, Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto meyakini kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap tangguh dan terkendali, di tengah eskalasi ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah yang memicu investor menuntut tingkat imbal hasil (yield) yang lebih tinggi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengakui bahwa dinamika global saat ini memang memberikan tekanan pada pergerakan imbal hasil SBN. Kondisi tersebut wajar terjadi dan turut menekan instrumen keuangan lainnya, seperti pasar saham dan nilai tukar rupiah.

"Namun sebagaimana kita lihat, pergerakan yield SBN juga cukup moderat, terkendali, dan kita jaga volatilitasnya. Levelnya pada saat ini juga masih pada level yang cukup baik," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Pantau Indikator Spread

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa pemerintah terus memantau indikator spread atau selisih imbal hasil antara SBN bertenor 10 tahun dengan US Treasury (UST) bertenor sama.

Indikator ini dinilai krusial untuk mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan investor global terhadap fundamental perekonomian Indonesia. "Saat ini spread tersebut berada di sekitar 243 basis point [bps]," ungkap Suahasil.

Sebagai perbandingan, spread Indonesia yang berada di level 243 bps tersebut berada pada posisi yang relatif rendah dan jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara berkembang alias emerging market lainnya.

Berdasarkan data yang sama, spread obligasi Brasil menembus 964 bps, disusul Kolombia 891 bps, Meksiko 484 bps, Afrika Selatan 437 bps, hingga India 252 bps terhadap UST. Kemenkeu, sambungnya, berkomitmen untuk terus menerapkan strategi pengelolaan utang dan kas yang dinamis agar biaya dana tetap efisien.

"Itu [spread] yang kita coba tahan terus di sekitar 240 basis point tersebut, sebagai tanda bahwa kita punya tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pengelolaan ekonomi kita," tutup Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah tren penurunan suku bunga dan kondisi pasar modal Tanah Air yang tertekan, penjualan SBN Ritel di 2026 tampak menantang. Namun, PT Bareksa Portal Investasi sebagai salah satu mitra distribusi SBN Ritel menilai hal ini justru dapat menjadi peluang bagi pemerintah.

CEO sekaligus Co-founder Bareksa Karaniya Dharmasaputra, menilai bahwa pasar SBN Tanah Air sebetulnya masih dapat diperdalam. Pasalnya, instrumen ini cenderung menawarkan return yang baik kepada masyarakat.

Dharma membandingkannya dengan instrumen investasi emas sebagai safe haven yang kendati secara umum mampu bergerak menguat, tapi bukan tanpa volatilitas yang cukup tajam. Sementara dibandingkan deposito perbankan, SBN Ritel dinilai memiliki daya tawar yang lebih tinggi.

”Nah justru karena momentumnya seperti ini, bahwa nasabah ritel yang sangat resilient ini bisa menjadi bantalan yang strategis buat our national market, supaya pasar kita stabil dan bisa rebound lagi,” katanya saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (11/3/2026) malam.

Dia berharap, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif lebih bagi investor SBN Ritel. Terlebih dalam kondisi pasar modal Tanah Air yang tengah tertekan, pendalaman pasar SBN Ritel di tengah kondisi ini memiliki peluang positif untuk dilakukan.

”Menurut kami, ini momentum yang bagus untuk pemerintah justru, di tengah situasi yang agak ada tekanan, kita dorong supaya market SBN bisa meluas karena jelas-jelas ada segmen investor yang sebetulnya sangat potensial untuk masuk ke pasar SBN,” tegasnya.

Di satu sisi, COO Bareksa Ni Putu Kurniasari, menerangkan bahwa pemerintah seharusnya mulai melakukan eksplorasi terhadap insentif yang dapat diberikan kepada investor SBN Ritel. Selain pajak, dia setuju bahwa pemberian kupon yang kompetitif dapat dipertimbangkan.

Meskipun dalam fakta kondisi suku bunga yang cenderung rendah sehingga mendorong yield acuan bergerak menguat dibandingkan tahun lalu, tetapi opsi tersebut dapat dipertimbangkan untuk memberikan daya tarik lebih bagi produk SBN Ritel di tahun ini.

”Kalau SBN Ritel kan dijaga hanya boleh penduduk Indonesia yang beli. Jadi, kalau [imbal hasil] dinaikkan sedikit, kan sebetulnya impact-nya ke masyarakat juga. Di tengah tekanan ekonomi saat ini, itu bisa membantu,” katanya pada kesempatan yang sama.

Selain itu, secara teknis, bentuk stimulus yang bisa diberikan pemerintah kepada investor dapat berupa pengurangan biaya transfer dalam pembelian produk tersebut. Hal itu dinilai mampu menggenjot kondisi mikroekonomi.

”Itu juga yang menghambat [biaya transfer], kalau nanti diperdagangkan lagi di pasar sekunder, beban-beban tersebut yang mungkin dapat diturunkan,” katanya.

Adapun penjualan SBN Ritel perdana 2026, ORI029 sepi peminat. Produk ORI yang biasanya gencar diburu investor ritel, berbeda arah pada tahun ini.

ORI029 hanya ludes terjual 57,76% dari target Rp25 triliun dana terhimpun oleh DJPPR. Kendati imbal hasil yang ditawarkan cenderung lebih besar ketimbang SBN Ritel pamungkas 2025, tetapi hal itu nyatanya belum mampu menarik minat investor untuk berinvestasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto saat itu menerangkan bahwa sedikitnya terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan ORI029 jauh panggang dari api. Salah satunya adalah tidak adanya instrumen SBN Ritel yang jatuh tempo pada periode penerbitan ORI029.

Dengan tidak adanya instrumen jatuh tempo, Suminto menerangkan bahwa realisasi penjualan ORI029 mencapai Rp14,4 triliun merupakan fresh money.

”Hasil penjualan ORI029 dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, tidak adanya SBN Ritel yang jatuh tempo selama masa penawaran menyebabkan tidak terjadi reinvestment oleh existing investor,” katanya kepada Bisnis, Jumat (20/2/2026) malam.

Selain itu, Suminto menilai bahwa minat pemesanan ORI029 sejalan dengan kebutuhan dana untuk mempersiapkan sejumlah hari raya besar di Tanah Air. Faktor itu turut membuat produk ini tidak menjadi pilihan utama investor lantaran kebutuhan likuiditas yang tinggi jelang hari raya.

”Kedua, faktor musiman turut berpengaruh karena periode penawaran bertepatan dengan long weekend serta mendekati Ramadan dan Imlek, yang meningkatkan likuiditas rumah tangga,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap tangguh dan terkendali, di tengah eskalasi ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah yang memicu investor menuntut tingkat imbal hasil (yield) yang lebih tinggi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengakui bahwa dinamika global saat ini memang memberikan tekanan pada pergerakan imbal hasil SBN. Kondisi tersebut wajar terjadi dan turut menekan instrumen keuangan lainnya, seperti pasar saham dan nilai tukar rupiah.

"Namun sebagaimana kita lihat, pergerakan yield SBN juga cukup moderat, terkendali, dan kita jaga volatilitasnya. Levelnya pada saat ini juga masih pada level yang cukup baik," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Suminto menegaskan bahwa tekanan yang mendera pasar obligasi domestik murni merupakan imbas dari sentimen eksternal, yang juga dialami oleh negara-negara lain. Akan tetapi, sambungnya, jika dibandingkan dengan negara-negara peers maka kinerja pasar SBN Indonesia pascaledakan konflik Israel-AS dan Iran terhitung masih sangat baik.

Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026, tingkat yield SBN tenor 10 tahun bertengger di level 6,52%, sementara yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun berada di posisi 4,09%. Secara akumulasi sejak awal tahun (year to date/YtD), yield SBN mengalami kenaikan sebesar 55 basis poin (bps).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa pemerintah terus memantau indikator spread atau selisih imbal hasil antara SBN bertenor 10 tahun dengan US Treasury (UST) bertenor sama.

Indikator ini dinilai krusial untuk mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan investor global terhadap fundamental perekonomian Indonesia. "Saat ini spread tersebut berada di sekitar 243 basis point [bps]," ungkap Suahasil.

Sebagai perbandingan, spread Indonesia yang berada di level 243 bps tersebut berada pada posisi yang relatif rendah dan jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara berkembang alias emerging market lainnya.

Berdasarkan data yang sama, spread obligasi Brasil menembus 964 bps, disusul Kolombia 891 bps, Meksiko 484 bps, Afrika Selatan 437 bps, hingga India 252 bps terhadap UST. Kemenkeu, sambungnya, berkomitmen untuk terus menerapkan strategi pengelolaan utang dan kas yang dinamis agar biaya dana tetap efisien.

"Itu [spread] yang kita coba tahan terus di sekitar 240 basis point tersebut, sebagai tanda bahwa kita punya tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pengelolaan ekonomi kita," tutup Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun hingga 31 Januari 2026. Angka ini setara dengan 15,3% dari target yang dipatok sepanjang tahun sebesar Rp832,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memaparkan bahwa realisasi pembiayaan utang Januari 2026 itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada akhir Januari 2025, pembiayaan utang mencapai Rp153,33 triliun atau turun 17% dibandingkan realisasi Januari 2026.

Juda mengaku perkembangan tersebut menunjukkan strategi pembiayaan APBN yang lebih terukur, yang disesuaikan dengan pertimbangan kas pemerintah dan dinamika pasar keuangan.

"Dengan disiplin yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut, Juda menjelaskan bahwa sebagian besar pembiayaan utang didukung oleh pendanaan dari pasar surat berharga negara (SBN). Dia mengklaim bahwa pasar SBN masih cukup baik pada awal 2026.

Dia menjelaskan, incoming bids alias penawaran yang masuk 3 lelang pertama surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) memiliki rata-rata bid to cover ratio atau rasio penawaran terhadap target lelang 2,2 kali (untuk SUN, lebih tinggi dari awal 2025 sebesar 2,0 kali) dan 3,8 (untuk SBSN, lebih tinggi dari awal 2025 sebesar 2,2 kali).

"Rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga menunjukkan level yang tetap terjaga, hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik," klaim Juda.

Mantan deputi gubernur Bank Indonesia itu pun menyatakan stabilitas pasar SBN akan tetap dijaga dengan koordinasi erat antara pemerintah dengan otoritas moneter.

Adapun sebagai catatan, dalam lelang tiga lelang SUN terakhir terjadi penurunan incoming bids alias penawaran yang masuk: dari Rp90,96 triliun pada lelang 6 Januari, turun ke Rp82,9 triliun pada lelang 20 Januari, turun lagi ke Rp76,58 triliun pada lelang 3 Februari, dan terakhir turun ke Rp63,06 triliun pada lelang 18 Februari kemarin.