JAKARTA - Fenomena lipstick effect atau efek lipstik menjadi gambaran nyata perilaku konsumen tetap konsumtif membeli barang-barang kemewahan kecil di tengah krisis ekonomi atau resesi. Tumpuan belanja masyarakat bergeser dari barang bernilai besar (big-ticket items) ke komoditas mewah yang lebih terjangkau sebagai upaya psikologis untuk mempertahankan rasa normal dan penghargaan diri.

"Saat pendapatan konsumen menurun, mereka akan melepaskan pembelian barang mewah berharga mahal yang tidak lagi terjangkau, dan sebaliknya membelanjakan sisa pendapatan diskresioner mereka untuk barang mewah yang jauh lebih kecil," tulis laporan analisis ekonomi finansial Investopedia dikutip pada Kamis (4/6).

Secara fundamental, teori ekonomi makro memandang fenomena ini sebagai manifestasi dari efek pendapatan (income effect) dan efek substitusi (substitution effect). Ketika daya beli menyusut, barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai inferior goods atau barang bermutu rendah dalam lini kemewahan justru akan mengalami peningkatan permintaan yang signifikan di pasar.

Selain produk kosmetik seperti lipstik premium, industri lain yang biasanya mencatatkan kinerja positif di tengah resesi adalah coffee shop, restoran cepat saji kasual hingga bioskop. Konsumen yang kondisi keuangannya sedang terjepit cenderung mencari pelarian instan yang murah untuk melupakan masalah finansial mereka dibandingkan harus berlibur mahal ke luar negeri.

Basis teoritis lain dari efek lipstik ini juga berkaitan erat dengan kondisi pasar tenaga kerja yang menjadi jauh lebih kompetitif selama masa resesi ekonomi. Situasi tersebut mendorong para pencari kerja maupun karyawan untuk membelanjakan uang pada barang-barang yang dapat meningkatkan citra visual serta daya saing mereka di hadapan perusahaan.

Istilah lipstick effect pertama kali dicetuskan oleh sosiolog Juliet Schor dalam bukunya yang berjudul "The Overspent American" pada tahun 1998 silam. Namun, konsep ini kian populer secara global setelah Chairman Estée Lauder, Leonard Lauder, mengonfirmasi lonjakan tajam penjualan lipstik perusahaannya pasca-serangan teror September 2001 di AS.

Kendati berbasis pada teori ekonomi yang solid, kegunaan efek lipstik sebagai indikator utama untuk memprediksi datangnya resesi dinilai memiliki keterbatasan besar bagi publik dan investor retail. Hambatan utama terletak pada sulitnya mengakses data penjualan produk perawatan diri dan kesehatan secara berkala dan tepat waktu tanpa adanya jeda waktu (lag time).

Lembaga resmi seperti Biro Analisis Ekonomi AS (BEA) dan Biro Sensus AS mempublikasikan data pengeluaran konsumsi pribadi secara berkala, namun kerap kali terlambat beberapa bulan. Akibatnya, indikator ini hanya efektif digunakan oleh internal korporasi kosmetik besar untuk merancang anggaran mereka sendiri bukan untuk alat proyeksi pasar saham yang dinamis.

Di samping itu, kekuatan prediksi dari lipstick effect ini juga dapat memudar apabila sebuah negara jatuh ke dalam jurang kontraksi ekonomi yang sangat parah atau depresi jangka panjang. Jika pendapatan masyarakat terus merosot tajam, konsumen pada akhirnya akan terpaksa memangkas seluruh jenis pengeluaran non-esensial, termasuk kesenangan kecil seperti "ngopi premium" atau kosmetik.

Menyikapi fenomena lipstick effect, para pelaku usaha di sektor retail biasanya menyusun strategi adaptif dalam menghadapi perlambatan ekonomi domestik maupun global. Menyediakan opsi produk berkonsep "kemewahan terjangkau" terbukti menjadi kunci bertahan bagi industri di tengah ketidakpastian daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan kinerja sektor manufaktur yang tercermin dari anjloknya Purchasing Managers’ Index (PMI) ke bawah level 50 dinilai membutuhkan respons kebijakan yang komprehensif, baik dari sisi jangka pendek maupun struktural.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, penurunan PMI manufaktur sebenarnya sudah terindikasi sejak beberapa bulan terakhir, seiring memburuknya dinamika global dan melemahnya indikator domestik.

“PMI yang anjlok ini sudah diprediksi, terutama setelah perang di Timur Tengah bergejolak dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) BI itu melemah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Menurut Nailul, tekanan terhadap sektor manufaktur datang dari dua arah. Dari eksternal, konflik geopolitik mendorong kenaikan harga barang impor sehingga meningkatkan biaya produksi. Sementara dari dalam negeri, pelemahan permintaan membuat pelaku usaha menahan ekspansi.

“Dalam ekonomi yang lemah, ya sangat wajar perusahaan menahan ekspansinya. Maka tidak heran PMI manufaktur Indonesia berada di bawah 50 basis poin,” sebutnya.

Dia memperkirakan tekanan terhadap sektor manufaktur masih akan berlanjut dalam waktu dekat. Bahkan, risiko terhadap perekonomian nasional dinilai semakin besar jika tidak direspons dengan kebijakan yang tepat.

Oleh karena itu, selain faktor global, persoalan domestik menjadi kunci dalam menentukan arah pemulihan. Kekhawatiran pelaku usaha terhadap stabilitas fiskal pemerintah turut memengaruhi keputusan investasi.

“Mereka khawatir jika pemerintah default, gagal bayar utang, hingga terjadi government shutdown. Jika benar mengarah ke sana, resesi ekonomi sangat mungkin terjadi,” tutur Nailul.

Untuk meredam tekanan jangka pendek, dia menyarankan pemerintah memperkuat strategi mitigasi dari sisi pasokan dan perdagangan. Salah satunya dengan mencari alternatif sumber impor bahan baku guna mengurangi ketergantungan pada wilayah yang terdampak konflik.

Selain itu, pemberian insentif bagi pelaku usaha yang terlibat dalam aktivitas ekspor-impor dinilai dapat membantu menjaga kelancaran produksi dan distribusi.

Dari sisi domestik, Nailul menekankan pentingnya menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal. Pemerintah perlu memastikan defisit anggaran tetap terkendali serta memprioritaskan belanja yang berdampak langsung terhadap perekonomian.

“Perketat anggaran prioritas seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih), sehingga kepercayaan investor jadi pulih,” tambahnya.

Dalam jangka menengah hingga panjang, perbaikan struktur ekonomi menjadi kunci untuk memperkuat daya tahan sektor manufaktur. Huda menyoroti masih tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencerminkan rendahnya efisiensi investasi.

Menurutnya, tingginya ICOR tidak terlepas dari praktik korupsi, khususnya dalam proses perizinan, yang pada akhirnya meningkatkan biaya investasi. “Maka pemberantasan korupsi menjadi kunci ke depan,” tegasnya.

Selain itu, penguatan inovasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penentu. “Mau tidak mau, SDM menjadi kunci dalam hal inovasi,” pungkasnya.

JAKARTA - Salim

Ketua Dewan Pakar KPPMPI dan Kandidat Doktor Universitas Airlangga

LANGIT ekonomi Indonesia hari ini tidak lagi menampakkan warna biru yang tenang; bahkan di Cipulir pun hari-hari terasa gelap, debu jalanan dan asap knalpot seolah bersekongkol menutupi cahaya sang surya yang kian redup bagi mereka yang berjuang di trotoar.

Kita sedang menatap cakrawala yang lebam oleh mendung ketidakpastian. Di balik angka-angka statistik yang dipoles sedemikian rupa di gedung-gedung kaca Jakarta, denyut nadi bangsa ini sebenarnya sedang melemah dalam kesenyapan. Kita tidak sedang baik-baik saja.

Berdasarkan teori Cost-Push Inflation, lonjakan harga yang kita alami saat ini bukan sekadar fenomena pasar yang wajar, melainkan hantaman martil yang menghancurkan daya beli rakyat jelata hingga ke fondasinya. Ketika biaya produksi meroket akibat harga energi yang tak terkendali dan rantai pasok global tercekik oleh ketegangan geopolitik Iran-Israel, rakyatlah yang dipaksa menelan pil pahit kemiskinan yang kian akut. Di saat yang sama, kita menyaksikan ironi yang menyakitkan: sebuah "Pesta Elit" yang terus berlangsung dalam ruang-ruang privat kekuasaan, dipagari oleh undang-undang yang dirancang oleh tangan-tangan oligarki bersaudara.

Secara filosofis, kondisi ini menciptakan jurang eksistensial yang dalam. Sementara para elit menikmati proteksi kebijakan yang mereka buat sendiri, masyarakat bawah menghadapi "Resesi Sulit" yang nyata di setiap struk belanja. Negara yang seharusnya menjadi pengayom sesuai teori Social Contract, kini tampak lebih sibuk melanggengkan kekuasaan hydra yang ditutup satu tumbuh seribu. Di Cipulir, di pasar-pasar tradisional, hingga ke gang sempit perkotaan, rakyat hanya bisa memandang langit yang gelap, meratapi nasib di mana hukum menjadi perisai bagi yang kuat dan menjadi jerat yang mencekik bagi yang lemah.

Di jalan-jalan sempit dan pasar yang mulai sepi, kehidupan rakyat kian terpuruk. Harga beras, minyak, dan kebutuhan pokok bukan lagi sekadar angka, melainkan jeratan yang mencekik leher para kepala keluarga. Kini semuanya perlahan tapi pasti harga harga kebutuhan rakyat naik selaras dengan hela nafas simiskin.

Namun, di menara gading kekuasaan, para pemimpin seolah telah menutup mata dan telinga dari rintihan penderitaan. Ada ironi yang pedih: di saat perut rakyat melilit, para pecundang politik justru sibuk berpesta pora, merayakan ulang tahun yang penuh kemewahan, saling sikut demi serakahnya jabatan dan kuasa. Etika politik telah mati, digantikan oleh syahwat feodalisme modern yang tak kenal kenyang.

Ketidakpastian ini merambat layaknya kanker dalam sel-sel sosial kita. Di pasar-pasar becek jakarta selatan tepatnya di kebayoran dan cipulir, saya melihat para pedagang hanya bisa mengangkat bahu saat pembeli memprotes harga plastik yang kembali bergejolak.

Secara teoretis, kita sedang menyaksikan fenomena Rational Expectations yang meleset; masyarakat tidak lagi percaya pada janji stabilisasi harga karena rekam jejak kebijakan yang kerap berubah dalam hitungan jam. Ketika kepercayaan (trust) sebagai modal sosial runtuh, maka ekonomi akan berjalan tanpa arah, seperti kapal besar tanpa kemudi di tengah badai pasifik.

Para pejabat seringkali berlindung di balik retorika "faktor eksternal" dan ketegangan geopolitik Iran, namun dalam filsafat politik Machiavellian, seorang pemimpin seharusnya mampu mengantisipasi badai, bukan sekadar menyalahkan hujan. Rakyat kecil, yang tidak paham rumitnya kurs rupiah atau indeks harga konsumen, merasakan dampak nyata dalam bentuk piring yang semakin kosong.

Inilah yang oleh Thomas Hobbes digambarkan sebagai kondisi yang rentan menuju "perang semua melawan semua" jika perut sudah tak bisa diajak kompromi. Inflasi yang tidak terkendali adalah bentuk pencurian halus atas keringat rakyat oleh sistem yang gagal mengelola dirinya sendiri.

Contoh paling menyakitkan adalah kontradiksi antara laporan pertumbuhan ekonomi yang diklaim positif dengan kenyataan di lapangan di mana angka kemiskinan ekstrem justru sulit ditekan. Pejabat yang bolak-balik mengubah aturan impor pangan di saat krisis menunjukkan adanya ego sektoral yang lebih besar daripada kepentingan nasional. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia bukan hanya menghadapi inflasi ekonomi, tetapi juga "resesi moral" di mana kebohongan publik dianggap sebagai kewajaran politik. Kita sedang berjalan di atas tali tipis, dan di bawah sana, jurang krisis moneter sudah menanti dengan mulut menganga.

Melihat perkembangan geopolitik dan siklus ekonomi dunia, titik lemah bangsa ini terlihat akan mencapai puncaknya pada tahun tahun mendatang. Ini adalah momentum di mana kerapuhan struktural akan bertemu dengan badai krisis global. Secara filosofis, kita sedang berada di ambang "Malam Gelap Jiwa" bangsa. Namun, ingatlah bahwa bintang-bintang hanya akan terlihat saat langit benar-benar gelap.

Bersiaplah, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan ketangguhan mental dan kemandirian. Jangan biarkan badai inflasi memadamkan api martabatmu. Di tengah pengkhianatan para pemegang kuasa, hanya solidaritas dan kecerdasan kita yang akan menjadi sekoci penyelamat. Bangkitlah, sebab sejarah tidak pernah memihak pada mereka yang menyerah sebelum berperang.

Memasuki bulan bulan mendatang, sepertinya akan menghantam tembok besar inflasi yang menjadi titik kulminasi dari segala kebijakan yang salah arah. Secara teoritis, fenomena ini merupakan manifestasi dari Quantity Theory of Money yang bertemu dengan kelangkaan pasokan struktural; uang yang beredar tak lagi memiliki daya sakti, sementara barang-barang menjadi permata yang tak terjangkau.

Juli bukan sekadar bulan dalam kalender, melainkan muara dari badai ekonomi di mana kenaikan harga energi dan pangan akan meledak secara simultan, memaksa jutaan keluarga terjatuh ke bawah garis nestapa. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan kita pada impor yang kini mencekik leher kedaulatan ekonomi sendiri.

Secara filosofis, carut-marut ini bukanlah kecelakaan sejarah, melainkan desain besar dari mereka yang berada di puncak piramida. Bangsa ini sedang dihisap oleh sekelompok oligarki yang memandang kekayaan alam kita tak lebih dari sekadar angka di rekening luar negeri. Para pemimpin yang seharusnya menjadi gembala, justru menjelma menjadi serigala yang menghisap darah rakyatnya sendiri melalui monopoli dan kebijakan yang memihak segelintir tiran.

Tambang-tambang dikeruk, hutan digunduli, dan keringat buruh diperas hanya untuk mempertebal kantong-kantong penguasa yang hati nuraninya telah membatu. Inilah pengkhianatan paling purba: membiarkan rakyat mati kelaparan di atas tanah yang menyimpan emas.

Namun, di tengah reruntuhan moral dan ekonomi ini, janganlah membiarkan jiwamu ikut hancur. Sejarah dunia selalu mencatat bahwa tembok tirani yang paling kokoh sekalipun akan retak oleh ketabahan hati rakyat yang bersatu. Jika harga roti melangit, maka biarlah harga dirimu jauh lebih tinggi melampaui angkasa. Jadikan Juli sebagai kawah candradimuka untuk menempa kemandirian yang tak tergoyahkan.

Di saat para oligarki sibuk mengamankan singgasananya, kita harus sibuk merajut solidaritas di akar rumput. Ingatlah, fajar yang paling terang hanya lahir dari malam yang paling pekat. Jangan hanya bertahan hidup, tapi hiduplah dengan api perlawanan di matamu, karena kedaulatan sejati tak pernah diberikan sebagai hadiah, melainkan direbut dengan keberanian.

Memasuki rentang waktu kelam, negeri ini akan berdiri di atas fondasi yang kian rapuh. Titik nadir ekonomi bukan lagi sekadar ancaman teoritis, melainkan sebuah kepastian bagi bangsa yang membiarkan rayap-rayap oligarki menggerogoti tiang penyangganya dari dalam. Ketika anggaran negara dipangkas secara drastis atas nama "efisiensi" yang tebang pilih, sementara struktur birokrasi kian gemuk oleh kepentingan politik, kita sedang menyaksikan awal dari keruntuhan sistemik. Dalam kondisi ini, layanan publik melumpuh dan suara-suara kebenaran yang mencoba mengingatkan justru dibungkam oleh tangan-tangan besi kekuasaan yang ketakutan akan bayangannya sendiri.

Sejarah dunia telah berulang kali memberikan peringatan keras. Kita bisa berkaca pada Lebanon yang mengalami kebangkrutan total pada 2020 akibat korupsi elite yang merajalela dan sistem perbankan yang rapuh, menyebabkan tabungan rakyat menguap dalam semalam. Atau Venezuela, di mana inflasi menggila akibat mismanajemen dan nepotisme yang menghancurkan martabat bangsa hingga ke titik terendah.

Di dalam negeri, hantu Krisis 1998 tetap menjadi pengingat pedih: saat kepercayaan pasar runtuh akibat praktik KKN yang mendarah daging, rupiah pun terjun bebas dan inflasi melonjak hingga 77%. Kini, pola yang sama mulai terlihat kembali; ketika negara lebih sibuk mengamankan jabatan daripada mengamankan piring nasi rakyat, maka "kehancuran dari dalam" hanyalah tinggal menunggu waktu.

Secara filsafat modern, fenomena ini mencerminkan pemikiran Michel Foucault tentang relasi kuasa: bahwa kebenaran seringkali didefinisikan oleh mereka yang memegang kendali, bukan oleh realitas obyektif. Di tengah kegelapan ini, kita dipaksa menghadapi "Runtuhnya Modernitas" sebuah era di mana kemajuan teknologi dan rasio justru digunakan sebagai alat penindasan dan pengerukan alam demi ego segelintir tiran.

Namun, wahai jiwa-jiwa yang merdeka, ingatlah bahwa badai ini adalah ujian bagi emas murni di dalam dirimu. Jika penguasa memilih untuk menjadi debu yang terbang tertiup angin sejarah, jadilah engkau karang yang tetap teguh meski dihantam ombak inflasi.

Di balik kabut kebijakan yang simpang siur, tampak bayangan raksasa yang lebih nyata dari sekadar angka inflasi: cengkeraman oligarki bersaudara yang telah memetakan tanah air ini bak papan catur pribadi. Dalam kacamata filsafat politik Plutokrasi, kekuasaan tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan berpusat pada segelintir elit yang saling mengunci dalam pertalian kepentingan darah dan modal.

Fenomena ini layaknya mitos Hydra; satu kaki tangan mereka dipangkas oleh tuntutan publik, seribu lainnya tumbuh melalui anak perusahaan, konsesi lahan, hingga jabatan strategis yang telah dipersiapkan. Mereka tidak lagi bekerja di luar sistem, melainkan telah menjadi sistem itu sendiri.

Tragedi ini menjadi paripurna ketika hukum, yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan sesuai prinsip Nomokrasi, justru bermutasi menjadi instrumen penindas. Melalui produk undang-undang yang lahir dari proses yang terburu-buru dan tertutup, penderitaan rakyat kini memiliki dasar hukum yang sah. Secara teoretis, ini adalah bentuk Legalitas tanpa Legitimasi peraturan yang secara formal sah, namun kehilangan ruh keadilan karena hanya berfungsi sebagai pengesah perampasan ruang hidup dan sumber daya.

Rakyat dipaksa tunduk pada aturan yang dirancang untuk memiskinkan mereka, membuat setiap desahan lapar di meja makan menjadi legal di mata negara. Inilah puncak ironi sebuah negeri: saat konstitusi dijadikan selimut untuk melindungi kepentingan saudara, sementara rakyat dibiarkan menggigil diterpa badai inflasi yang kian mencekik.

Jangan biarkan dirimu ambruk bersama sistem yang sedang busuk. Di tengah pemotongan anggaran yang mencekik, mulailah menanam kemandirianmu sendiri. Sebab, ketika menara gading itu akhirnya runtuh karena keropos dari dalam, hanya mereka yang memiliki nyala api keberanian di hatinya yang akan mampu membangun fajar baru di atas puing-puing keserakahan. Bersiaplah, karena kedaulatan sejati tidak akan pernah lahir dari meja perundingan para pecundang, melainkan dari ketabahan rakyat yang menolak untuk tunduk pada ketidakadilan.

JAKARTA - Gangguan pasokan minyak global akibat penutupan Selat Hormuz diperkirakan telah mencapai 1 miliar barel mulai menekan keseimbangan pasar energi global. Para pelaku pasar memperingatkan, tanpa pembukaan jalur tersebut, penurunan permintaan minyak secara signifikan tidak terhindarkan.

"Permintaan mulai tergerus di sektor-sektor yang tidak langsung terlihat di pusat harga. Penyesuaian ini sudah terjadi, dan jika kondisi berlanjut, dampaknya akan semakin besar," ujar Kepala Ekonom Trafigura Group, Saad Rahim dikutip Yahoo Finance dari Bloomberg, Senin (27/4/2026).

Seiring memasuki pekan kesembilan penutupan Selat Hormuz, pasokan minyak global diperkirakan turun 10%. Untuk menyeimbangkan kondisi tersebut, konsumsi diproyeksikan harus menyesuaikan melalui kenaikan harga yang menekan daya beli atau intervensi pemerintah dalam bentuk pembatasan penggunaan energi.

Sejumlah negara maju saat ini masih mampu menahan gejolak dengan memanfaatkan cadangan energi strategis. Namun, langkah ini dinilai hanya bersifat sementara karena stok darurat global mulai menipis setelah pelepasan ratusan juta barel sejak konflik memuncak pada akhir Februari.

Dampak awal terlihat pada sektor industri yang sangat bergantung pada energi, seperti petrokimia di Asia dan Timur Tengah, serta distribusi gas minyak cair (LPG) di India. Kini, tekanan mulai merambah ke sektor yang lebih luas, termasuk transportasi dan konsumsi rumah tangga.

Maskapai penerbangan di Eropa dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan mulai memangkas ribuan jadwal penerbangan akibat lonjakan biaya bahan bakar. Sementara itu, konsumsi bahan bakar seperti bensin dan diesel juga menunjukkan pelemahan seiring harga yang terus meningkat.

Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan permintaan minyak global pada bulan ini akan mencatat penurunan terbesar dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini menjadi indikasi awal dari potensi "demand destruction" atau penurunan konsumsi akibat tekanan harga dan keterbatasan pasokan.

Sejumlah analis memperingatkan bahwa jika gangguan berlanjut, harga minyak berpotensi melonjak tajam. Dalam skenario tertentu, harga minyak mentah Brent diproyeksikan dapat menembus USD145 per barel, bahkan mencapai USD200 hingga USD250 dalam kondisi ekstrem.

Dampak ekonomi juga mulai terasa, dengan beberapa negara memangkas proyeksi pertumbuhan akibat lonjakan harga energi. Risiko resesi global meningkat seiring kebutuhan penyesuaian permintaan yang semakin besar untuk menyeimbangkan pasar.

Para pelaku pasar menilai, tanpa solusi cepat untuk membuka kembali Selat Hormuz, tekanan terhadap ekonomi global akan semakin dalam. Penurunan konsumsi energi dinilai menjadi mekanisme utama untuk menyesuaikan pasar, meski konsekuensinya adalah perlambatan aktivitas ekonomi secara luas.

JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah guncangan aktivitas ekonomi global yang terganggu akibat konflik di Timur Tengah. Ketegangan di jalur strategis Selat Hormuz yang berdampak pada perdagangan energi dunia tidak menyurutkan optimisme pemerintah terhadap daya tahan domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa berbagai lembaga internasional memproyeksikan risiko Indonesia terkena dampak resesi akibat rambatan tekanan global berada pada level yang sangat rendah.

"Probability resesi Indonesia di bawah 5 persen, di bawah negara seperti AS, Kanada, dan Jepang," ujar Menko Airlangga dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Meski situasi geopolitik masih belum menentu, Airlangga memastikan bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap menunjukkan tren positif. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di level 5,4%, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,11%.

Airlangga meyakini bahwa momentum pertumbuhan akan terus terjaga dan bahkan berpotensi melampaui target yang telah ditetapkan. "Walaupun perang belum selesai, Indonesia masih memiliki resiliensi yang kuat dan ruang untuk tumbuh tetap tinggi," tegas Airlangga.

Ketangguhan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF). Di tengah ketidakpastian global, Indonesia dipandang sebagai salah satu titik terang pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan Asia.

60 Persen Investasi di Indonesia Datangkan Cuan, Airlangga Ungkap Pembeda dengan Negara Lain



"Dan dunia masih melihat Indonesia sebagai ekonomi yang cukup kuat. IMF mengatakan Indonesia salah satu brightspot di Asia," pungkas Airlangga.

Dengan resiliensi yang kuat dan dukungan dari berbagai instrumen kebijakan domestik, pemerintah optimis Indonesia mampu menavigasi risiko ekonomi global sembari terus mendorong percepatan investasi dan penguatan daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengklaim risiko resesi ekonomi Indonesia tetap rendah meski ekonomi global tengah tertekan akibat konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok.

"Probability resesi Indonesia di bawah 5 persen, di bawah negara seperti AS, Kanada, dan Jepang," ujar Airlangga dalam acara Kick Off PINISI di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/4).

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi domestik yang masih kuat di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur perdagangan energi di Selat Hormuz.

Ia memastikan aktivitas ekonomi dalam negeri masih berjalan baik dan mampu menjaga momentum pertumbuhan. 

Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,4 persen dengan proyeksi laju ekonomi kuartal I sebesar 5,5 persen.

"Walaupun perang belum selesai, Indonesia masih memiliki resiliensi yang kuat dan ruang untuk tumbuh tetap tinggi," ujar Airlangga.

Airlangga bahkan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melampaui target tersebut, setelah pada 2025 tercatat sebesar 5,11 persen.

Ia menambahkan sejumlah lembaga internasional juga masih memandang positif prospek ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.

"Dunia masih melihat Indonesia sebagai ekonomi yang cukup kuat. IMF mengatakan Indonesia salah satu bright spot di Asia," ujarnya.

JAKARTA - Laju kenaikan harga minyak mentah dunia dalam 12 bulan terakhir (Rate of Change/ROC) menyentuh angka 91% atau mendekati ambang batas krusial 100% yang secara historis menjadi pendahulu setiap krisis pasar utama sejak 1987. Lonjakan tajam ini memicu kekhawatiran global karena indikator tersebut hanya terpaut sembilan poin dari level yang dianggap analis sebagai sinyal kuat terjadinya resesi dan kejatuhan bursa saham.

"Jika harga minyak naik 100% dalam satu tahun, antisipasilah resesi," ujar Pendiri DataTrek Research, Nick Colas dikutip dari Yahoo Finance, Selasa (7/4/2026).

Nick merujuk pada data ekonomi industri otomotif tahun 1990-an yang menunjukkan kenaikan harga energi berlipat merupakan alarm bagi kontraksi ekonomi. Analisis dari Jack Prandelli mempertegas bahwa pola kenaikan di atas 100% selalu mendahului gelembung dotcom, krisis keuangan 2008, hingga pasar bear tahun 2022.

Saat ini, harga minyak Brent telah melampaui USD111 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) mendekati USD112 per barel. Bahkan, patokan fisik Dated Brent sempat melonjak hingga USD141 per barel, level tertinggi sejak 2008.

Guncangan pasar energi global ini dipicu oleh eskalasi geopolitik berupa serangan militer AS-Israel terhadap Iran sejak akhir Februari 2026 yang menyebabkan penutupan efektif Selat Hormuz. Jalur perdagangan vital yang lumpuh ini mendorong Brent mencatatkan kenaikan bulanan sebesar 64% pada Maret lalu, sebuah rekor tertinggi dalam catatan data LSEG sejak 1988.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada sentimen pasar di mana probabilitas resesi Amerika Serikat pada 2026 di platform prediksi Kalshi melonjak di atas 34%. Kepala Ekonom Moody’s, Mark Zandi, memperingatkan bahwa jika harga minyak rata-rata bertahan di level USD125 per barel pada kuartal kedua, ekonomi dipastikan akan terdorong ke zona kontraksi.

Senada dengan hal tersebut, Oxford Economics menyebutkan, harga minyak di level USD140 yang bertahan selama dua bulan akan menjadi titik puncak bagi resesi global. Peramal independen Robert Fry menambahkan, meski dibutuhkan waktu beberapa bulan pada level harga tinggi untuk memicu krisis, potensi lonjakan lebih lanjut sangat terbuka lebar selama Selat Hormuz tetap tertutup.

Di sisi lain, tidak semua pihak memandang pesimistis secara instan. Morgan Stanley memperkirakan Federal Reserve (The Fed) kemungkinan akan mengabaikan lonjakan inflasi sektor energi dan tetap melakukan pemangkasan suku bunga pada paruh kedua 2026.

Langkah ini diprediksi tetap diambil asalkan ekspektasi inflasi jangka panjang masih dalam kendali otoritas moneter. Namun, dengan jalur diplomasi yang saat ini masih buntu dan indikator ROC yang terus mendekati angka tiga digit, pasar kini berada dalam posisi waspada.

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan Kamis (26/3/2026), naik 7 poin atau sekitar 0,04% ke level Rp16.904 per dolar AS. Menurut data JISDOR BI, kurs rupiah juga masih berkutat pada kisaran posisi Rp16.903/USD.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pasar mempertimbangkan sinyal diplomatik sementara dari Teheran, di mana para pejabat dilaporkan sedang meninjau proposal yang didukung AS yang bertujuan untuk menghentikan permusuhan.

“Meskipun Iran belum secara resmi menerima rencana tersebut, mereka belum menolaknya secara langsung, sehingga menimbulkan harapan yang hati-hati akan potensi jalan menuju de-eskalasi,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Rupiah Diramal Tembus Rp20.000 per Dolar AS, Ekonom Wanti-wanti Krisis



Namun, ketidakpastian tetap tinggi, dengan Iran secara terbuka membantah negosiasi langsung dengan Washington dan menunjukkan bahwa perbedaan utama masih ada. Kurangnya kejelasan telah membuat para pedagang waspada, dengan pasar minyak lesu pada hari Kamis.

Harga minyak sangat fluktuatif dalam beberapa minggu terakhir karena konflik tersebut mengganggu aliran energi dari Teluk, wilayah yang penting bagi pasokan minyak mentah global. Minyak mentah Brent telah melonjak di atas USD119 per barel awal bulan ini karena kekhawatiran akan gangguan pasokan.

Selat Hormuz, jalur transit vital bagi sekitar seperlima pengiriman minyak global, tetap menjadi titik fokus pasar, dengan ancaman apa pun terhadap pengiriman melalui jalur air tersebut kemungkinan akan memicu lonjakan harga lebih lanjut.

Investor juga mengamati dengan cermat sinyal dari Washington, di mana para pejabat telah memperingatkan akan adanya tindakan yang lebih keras jika Iran tidak terlibat secara konstruktif, yang menambah lapisan ketidakpastian lain pada prospek.

Dari sentimen domestik, pemerintah Indonesia belum berencana menyesuaikan atau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat. Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN masih memiliki bantalan yang cukup kuat untuk menahan gejolak harga minyak mentah global saat ini.

Berbasis Data Historis, Konflik AS-Iran Bakal Percepat Pelemahan Rupiah ke Rp20.400/USD



Fluktuasi harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini belum mencapai titik yang membahayakan postur anggaran. Oleh karena itu, wacana pembatasan kuota maupun kenaikan harga BBM subsidi sama sekali belum masuk dalam radar kebijakan pemerintah.

Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) terbaru masih berada di level USD74 per barel. Angka ini memang sedikit meleset dari asumsi makro APBN yang dipatok pada level USD70 per barel.

Namun selisih USD4 per barel tersebut dinilai masih sangat terkelola dan tidak menjustifikasi adanya tindakan reaktif dari pemerintah. Perhitungan APBN didasarkan pada rata-rata pergerakan harga sepanjang tahun, bukan lonjakan sesaat.

Belajar dari krisis masa lalu, Indonesia cenderung berhasil menghadapi krisis energi global yang sempat pada 2008-2009, 2014, dan 2020. Pada periode 2008-2009, ketika rata-rata harga minyak dunia melambung hingga kisaran USD130 per barel di tengah hancurnya pasar modal Amerika Serikat akibat krisis subprime mortgage.

Meski ekonomi global alami resesi, ekonomi Indonesia nyatanya tetap mampu mencetak pertumbuhan positif di level 4,6%, hal ini murni buah kebijakan bauran fiskal dan moneter sehingga Indonesia berhasil menghindari jurang resesi tanpa harus mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi.

Berdasarkan analisis tersebut, Ibrahim memprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp16.900-Rp16.940 per dolar AS.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membantah keras isu resesi ekonomi bakal melanda Indonesia. Ia merespons prediksi sejumlah ekonom tentang krisis dalam waktu dekat.

Menurutnya, pernyataan tersebut tidak berbasis analisis ekonomi memadai.Bahkan narasi itu dinilai menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, dan sentimen negatif dapat mengganggu stabilitas persepsi publik.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak anti kritik terhadap kebijakan ekonomi nasional . Namun Ia mengingatkan kritik harus berbasis analisis rasional dan data kuat. Pernyataan spekulatif dinilai berbahaya bagi stabilitas ekonomi domestik. Ia menyoroti analisa yang menyebut krisis terjadi dalam dua bulan.

“Saya bukannya anti kritik, tapi jangan bilang ekonomi akan hancur,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Prabowo Ogah Defisit APBN Lewati 3% kecuali Darurat, Ini Penjelasan Purbaya



Sebagian pihak mendasarkan prediksi pada lonjakan harga minyak dunia ekstrem. Mereka memperkirakan harga mencapai USD200 per barel. Asumsi tersebut dikaitkan dengan konflik global yang belum pasti.

Namun Purbaya menilai pendekatan itu terlalu sempit dan spekulatif. Ia menegaskan, analisis harus mempertimbangkan banyak faktor risiko ekonomi. Selain itu, dampak kebijakan pemerintah juga perlu diperhitungkan secara matang.

Ia menambahkan, jika skenario ekstrem benar terjadi, semua negara terdampak. Dalam kondisi tersebut, resesi bukan hanya dialami Indonesia semata. Karena itu, analisis yang menyasar satu negara menjadi tidak relevan.

Purbaya juga mengingatkan pentingnya melihat konteks ekonomi global secara utuh. “Kalau itu terjadi, seluruh negara pasti terkena dampaknya,” katanya.

Banyak Ekonom Sebut RI Sudah Resesi, Purbaya: Daya Beli Masih Ada, Kita Jauh dari Krisis



Lebih lanjut, Purbaya menekankan pentingnya analisis komprehensif. Ia meminta ekonom menggunakan data historis dan asumsi realistis. Pendekatan menyeluruh dinilai penting dalam membaca situasi ekonomi global. Selain itu, kebijakan pemerintah juga harus menjadi variabel utama analisis.

Purbaya optimistis Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah terus menyiapkan kebijakan menghadapi tekanan global yang meningkat.

Ia menegaskan fondasi ekonomi Indonesia masih relatif kuat saat ini. Bahkan, beberapa negara lain menghadapi tekanan lebih berat dibanding Indonesia. Dengan langkah strategis, pemerintah yakin mampu mengelola berbagai risiko. Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap tenang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi prediksi sejumlah ekonom global yang memperkirakan harga minyak dunia bisa menembus hingga US$200 per barel. Dia bahkan menyebut prediksi tersebut sebagai tidak berdasar.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).

Sebelumnya, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski harga minyak dunia mengalami kenaikan tajam. Menurutnya, APBN akan tetap digunakan untuk menahan tekanan tersebut.

“Tidak. Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepas kan nanti kayak negara-negara lain pada panik tuh orang-orang. Jadi masyarakat mesti ngerti juga bahwa peran APBN adalah meng-absorb shock seperti ini, sehingga masyarakat masih bisa melakukan bisnisnya, kegiatannya, tanpa kenaikan beban yang berlebihan. Itu yang kadang-kadang dilupakan orang,” ujarnya.

Menanggapi prediksi harga minyak yang disebut-sebut bisa mencapai US$200 per barel, Purbaya mempertanyakan dasar analisis tersebut.

Saat dijelaskan bahwa prediksi tersebut datang dari ekonom luar negeri, dia merespons dengan nada tegas bahwa pernyataan itu belum tentu benar dan berpotensi keliru.

“Ekonom bodoh itu, luar negeri ya? Bodoh. Kenapa? Saya tunjukin. Tahun 2013 kalau enggak salah mereka bilang juga sama, ekonom akan... apa, harga minyak akan naik ke US$200 per barel. Naik sampai US$150, habis itu jatuh. Kenapa? Ekonomi dunia tidak bisa menyesuaikan diri dengan harga seperti itu. Akibatnya resesi. Kalau resesi, demand turun, harga akan collapse hampir pasti,” jelasnya.

Menurut Purbaya, lonjakan harga minyak hingga level ekstrem tidak akan bertahan lama karena akan memicu penurunan permintaan global.

“Jadi kalau US$200 saya bilang, ya paling mungkin sebentar, satu menit dua menit, habis itu jatuh lagi. Ketika jatuh, ini akan jatuh ke bawah. Waktu itu kan jatuhnya ke bawah, ke US$15 dolar. Di satu titik malah kalau beli minyak biayanya negatif, kalau di forward market di satu titik,” ujarnya.

Dia menilai prediksi tersebut tidak mempertimbangkan siklus ekonomi dan dinamika permintaan energi global.

“Jadi orang mesti ngerti siklus minyak itu, enggak oh... kan demand juga. Berarti pengamat yang enggak belajar itu data-data zaman dulu,” katanya.

Purbaya juga menegaskan bahwa harga minyak tidak akan bertahan di level tinggi tanpa adanya penyesuaian dari pasar.

“Enggak akan US$200. Tenang aja. Kalau US$200, global recession akan terjadi. Kalau terjadi, demand turun kan? Demand turun, collapse, harga minyak jatuh turun ke bawah, tajam sekali bisa ke bawah US$15,” ujarnya.

Dia menambahkan, produsen minyak juga memiliki kepentingan untuk menjaga harga agar tetap stabil dan tidak memicu gejolak ekonomi global.

Dengan demikian, pemerintah tetap optimistis harga energi global masih dapat dikelola tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

“Jadi produser minyak juga harus jaga pricing yang pas. Jadi kalau mereka bilang harga naik ke US$200, kalau naik ke US$200 tahan enggak? Enggak. Kita akan adjust sesuai dengan keadaan ya. Tapi enggak akan sampai ke sana,” tandas Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyindir ekonom yang menyebut perekonomian Indonesia sudah resesi.

"Sekarang banyak 'noise', banyak yang bilang ekonomi sudah resesi," ujar Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/3).

Ia menyebut "noise" tersebut berasal dari sejumlah pihak yang mengaku sebagai ekonom di media sosial TikTok.

"Di TikTok tuh (yang ngomong perekonomian Indonesia hancur) banyak. Coba lihat data yang betul, suruh belajar yang betul," ucap Purbaya.

Kalau memang perekonomian Indonesia sedang menurun, ia menyatakan pemerintah siap memperbaikinya.

Namun menurut dia, saat ini perekonomian Indonesia justru masih dalam kondisi baik, sehingga tidak jelas bagian mana yang disebut bermasalah.

"Dia cuman menimbulkan sensasi negatif aja, menimbulkan sentimen negatif ke ekonomi. Mungkin dia terlambat kemarin beli saham, jadi pengen beli di bawah," ujar Purbaya.

Ketika ditanya mengapa tidak mengajak para ekonom tersebut berdiskusi langsung, nada bicara Purbaya terdengar meninggi. Dia juga tampak geram.

Ia menilai tidak ada gunanya berdebat dengan pihak yang menurutnya tak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi.

"Mereka (ekonom di TikTok) enggak pernah belajar ekonomi, ga pernah kuliah ekonomi. Di mana debatnya? Saya debat sama orang pinggir jalan yang ga jelas jadinya. Orang (di) warung-warung masih jago baca-baca karena dia punya kemauan," ujar Purbaya.

Ia menegaskan kondisi fundamental perekonomian Indonesia saat ini justru berada dalam keadaan yang baik.

Purbaya merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen.

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi padakuartal I 2026 bahkan berpotensi mencapai sekitar 5,5 persen atau lebih.

"Orang bilang itu karangan Purbaya saja. Enggak! itu (data dari) BPS," tegasnya.

Selain data BPS, ia juga menyinggung indikator lain yang menunjukkan kondisi ekonomi masih kuat.

Salah satunya berasal dari Bank Indonesia (BI) yang mencatat indeks keyakinan konsumen tetap kuat pada Februari 2026.

Ia juga menyinggung data dari asosiasi otomotif yang menunjukkan penjualan mobil mulai tumbuh sekitar 7 persen setelah sebelumnya sempat mengalami kontraksi.

Berbagai indikator tersebut dinilai menjadi bukti bahwa perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyidak Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (9/3/2026) untuk memantau langsung daya beli masyarakat.

Purbaya mengaku tertarik secara langsung mengecek langsung ke Pasar Tanah Abang karena banyak ekonom yang sebut ekonomi sedang resesi, daya beli menurun, hingga pasar-pasar sepi.

"Saya pengen cek karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus. Harusnya kan di Tanah Abang, segala macam, ada pembelinya. Saya mau cek itu aja betul apa enggak. Ternyata betul, daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai," katanya ditemui usai keliling Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Oleh sebab itu, dia mengklaim daya beli sedang membaik. Purbaya membantah pernyataan sejumlah ekonom yang menyatakan ekonomi Indonesia menuju resesi, apalagi krisis.

"Teman-teman enggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin," ujarnya.

Dalam pantau Bisnis, Purbaya sempat menanyakan terkait besaran pelanggan ke salah satu pemilik toko pakaian muslim di Blok A Pasar Tanah Abang. Dia ingin mengetahui apakah masih banyak yang membeli langsung pakaian di toko tersebut.

Pemilik toko tidak langsung memberi jawaban. Dia sempat berpikir, sebelum akhirnya menjawab. "Lumayan lah Pak," katanya.

Kendati demikian, notabenenya berdasarkan rilis data Survei Konsumen Bank Indonesia per Februari 2026, rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi turun ke level 71,6%. Angka ini merosot dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang masih mencatatkan angka 72,3%.

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh ke belakang maka level 71,6% itu merupakan rekor terendah baru sejak Desember 2020, yang mana porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19. Artinya, berdasarkan satu indikator tersebut, konsumsi cenderung menurun. Bahkan, menjadi titik terendah dalam enam tahun terakhir.