Bisnis.com, BANDUNG — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Jawa Barat membongkar praktik investasi bodong berkedok jasa periklanan di Kabupaten Pangandaran. Temuan ini menambah daftar panjang aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Darwisman mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berbagai modus aktivitas keuangan ilegal serta penawaran investasi ilegal yang kembali marak. Entitas dengan inisial MBA diketahui menawarkan investasi dengan janji imbal hasil tertentu tanpa izin dari regulator sektor keuangan. Modus yang digunakan adalah jasa periklanan dengan skema money game atau ponzi.

“Menyikapi temuan tersebut, Satgas PASTI Daerah Jawa Barat telah melakukan pemanggilan dalam rangka klarifikasi terkait legalitas untuk mencegah dampak kerugian masyarakat yang timbul akibat penawaran investasi dimaksud,” ujar Darwisman dalam keterangan resmi, Rabu (11/2/2026).

Langkah tersebut, menurut dia, sejalan dengan amanah Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam beleid itu ditegaskan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pengelolaan dana tanpa izin dari OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satgas PASTI Jawa Barat mengimbau masyarakat, khususnya di Kabupaten Pangandaran, untuk tidak mudah tergiur penawaran investasi dengan imbal hasil tinggi yang tidak wajar. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas entitas serta produk atau instrumen keuangan yang ditawarkan telah memperoleh izin atau penegasan dari otoritas berwenang.

Selain itu, warga diingatkan berhati-hati terhadap informasi yang mengatasnamakan OJK maupun Satgas PASTI terkait proses pendalaman terhadap suatu entitas.

Darwisman mengungkapkan, sepanjang 2025 Satgas PASTI telah menghentikan 2.167 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 2.263 pinjaman daring ilegal dan 354 investasi ilegal. Entitas tersebut terindikasi melakukan penipuan dengan berbagai modus, mulai dari meniru atau menduplikasi nama produk, situs, hingga media sosial milik entitas berizin (impersonation), penipuan penawaran kerja paruh waktu, hingga investasi dengan skema money game atau ponzi.

Secara kumulatif, total kerugian akibat investasi ilegal sejak 2017 hingga 2025 mencapai Rp142,22 triliun.

Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, OJK mengimbau masyarakat memastikan setiap penawaran produk dan layanan keuangan telah mengantongi izin dari otoritas atau instansi yang berwenang. Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi mencurigakan atau diduga ilegal, terutama yang menjanjikan imbal hasil tinggi tidak logis, diminta segera melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi OJK.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan reserse kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta Selatan hari ini, Jumat (23/1/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan fraud terkait PT DSI.

Penggeledahan ini merupakan upaya paksa penyidik pada Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dalam kasus fraud yang kini sudah naik ke tahap penyidikan tersebut.

"Bahwa benar sore ini Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di Kantor Dana Syariah Indonesia," ujar Ade saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).

Adapun, Ade menjelaskan kasus ini berkaitan fengan dugaan penipuan, pencatatan laporan palsu hingga pencucian uang terkait penyaluran dana masyarakat terkait PT DSI.

"Atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower eksisting," pungkasnya.

Sekadar informasi, Deputi Bidang Pemberantasan di PPATK, Danang Tri Hartono menjelaskan PT DSI diduga menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaannya.

Danang menjabarkan selama periode 2021—2025 PT DSI berhasil menghimpun dana sejumlah Rp7,478 triliun. Dari dana tersebut, sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada pemberi dana (lender) berupa imbal hasil.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat selisih dana kurang lebih Rp1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada masyarakat atau dalam hal ini adalah lender.

PPATK, ujarnya, mencermati dari dana selisih tersebut, kurang lebih sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional; Rp796 miliar untuk disalurkan ke perusahaan terafiliasi; dan Rp218 miliar sisanya dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban [lender Dana Syariah Indonesia],” ujar Danang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menemukan unsur tindak pidana berupa fraud kasus dugaan gagal bayar terkait PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan saat ini status perkara sudah naik ke tahap penyidikan.

"Saat ini status penanganan perkaranya adalah penyidikan, artinya ditemukan peristiwa pidana dalam perkara aquo," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (19/1/2026).

Dia menambahkan saat ini penyidik tengah mengumpulkan dan menganalisa barang bukti untuk memperkuat temuan pidana dalam kasus fraud tersebut.

Selain itu, pemeriksaan sejumlah saksi juga bakal terus dilakukan sebagai upaya mencari pihak yang bertanggung jawab alias tersangka dalam perkara ini.

"Dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya," pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pemberantasan di PPATK, Danang Tri Hartono menjelaskan PT DSI diduga menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaannya.

Danang menjabarkan selama periode 2021—2025 PT DSI berhasil menghimpun dana sejumlah Rp7,478 triliun. Dari dana tersebut, sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada pemberi dana (lender) berupa imbal hasil.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat selisih dana kurang lebih Rp1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada masyarakat atau dalam hal ini adalah lender.

PPATK, ujarnya, mencermati dari dana selisih tersebut, kurang lebih sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional; Rp796 miliar untuk disalurkan ke perusahaan terafiliasi; dan Rp218 miliar sisanya dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban [lender Dana Syariah Indonesia],” ujar Danang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terindikasi melakukan kecurangan atau fraud.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan DSI melakukan kecurangan dengan delapan modus. Salah satunya, skema ponzi alias menggunakan dana penjaminan atau lender yang belum dialokasikan untuk membayar yang lain.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan sudah melaporkan DSI ke Bareskrim Polri dan Istana Negara pada Oktober 2025, setelah pemeriksaan langsung selesai dilakukan.

"Intinya memang kami melihat ada indikasi fraud. Oleh karena itu di 15 Oktober kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini," katanya dalam Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Hal serupa juga ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengatakan DSI menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaan.

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban, kami telah menghentikan transaksi dari DSI," ujarnya.

Danang menjelaskan skema ponzi terdeteksi setelah menelusuri total dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan PT DSI pada periode 2021-2025 mencapai Rp7,478 triliun, di mana Rp6,2 triliun berhasil dikembalikan, dan sisanya Rp1,2 triliun belum dikembalikan dan berpotensi gagal bayar.

Dari total gagal bayar sekitar Rp1,2 triliun, sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional. Lalu, sebesar Rp796 miliar disalurkan ke pihak ketiga yang merupakan perusahaan terafiliasi pemilik dan Rp218 miliar dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

"Memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut," ujarnya.

Lantas apa itu skema ponzi yang digunakan DSI?

Melansir berbagai sumber, skema ponzi adalah modus investasi palsu di mana keuntungan yang diberikan kepada investor lama dibayar menggunakan uang dari investor baru, bukan dari keuntungan hasil usaha yang nyata.

Skema ini dicetuskan pertama kali oleh Charles Ponzi, pria asal Italia yang melakukan penipuan investasi di Amerika Serikat (AS) pada 1920.

Ia mengumpulkan investor dengan menjanjikan keuntungan 50 persen dalam 45 hari. Namun, keuntungan yang dibayarkan kepada para investor tersebut bukanlah laba dari usaha yang dijalankan, melainkan dana dari investor baru.

Pada skema ponzi, keuntungan hanya akan dirasakan pada peserta yang ikut di awal dan di tengah saja. Sedangkan peserta yang baru saja mendaftar cenderung akan menanggung kerugian.

Apabila semua peserta sudah mencapai level tertinggi dan tidak ada lagi anggota baru yang dapat direkrut, maka dengan sendirinya bisnis tersebut akan runtuh.

OTORITAS Jasa Keuangan mengungkapkan delapan pelanggaran yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan lembatanya menemukan ada indikasi pidana dalam kasus gagal bayar perusahaan pendanaan tersebut.

“Pertama, menggunakan data borrower (peminjam dana) riil untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk memperoleh dana baru,” ucap Agusman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR, Kamis, 15 Januari 2026, dipantau dari siaran langsung YouTube TV Parlemen.

Pelanggaran kedua, DSI mempublikasikan informasi yang tidak benar di situs untuk menggalan dana lender. Ketiga, DSI menggunakan pihak terafilisasi sebagai lender untuk memancing orang lain ikut menjadi lender. Keempat, penggunaan rekening perusahaan vehicle untuk menerima aliran dana dari rekening escrow DSI. Kelima, menyalurkan dana lender kepada perusahaan terafiliasi.

Keenam, menggunakan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar kewajiban lain atau skema ponzi. Ketujuh, menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower yang macet. Lalu pelanggaran terakhir adalah melakukan pelaporan yang tidak benar.

“Jadi intinya, kami melihat ada indikasi fraud atau tindak pidana,” ujar Agusman. Oleh karena itu, OJK melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri pada 15 Oktober 2025. OJK juga telah menetapkan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha terhadap DSI.

Ke depan, OJK berencana melakukan uji kelayakan dan kepatutan ulang terhadap Dana Syariah Indonesia. OJK juga dan memeriksa kantor akuntan publik yang digunakan DSI. Agusman mengatakan, apabila Dana Syariah Indonesia masih belum memenuhi kewajibannya dan proses pidana tidak tuntas, maka langkah terakhir dari OJK mengajukan gugatan perdata.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi skema ponzi dalam kasus gagal bayar Dana Syariah Indonesia. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengungkapkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah,” ucap Danang di Gedung DPR pada Kamis, 15 Januari 2026, dipantau dari siaran YouTube TV Parlemen. Ia mengatakan, PPATK telah melakukan analisis berdasarkan data perusahaan pada periode 2021-2025.

Selama periode tersebut, PT Dana Syariah Indonesia berhasil menghimpun dana masyarakat sejumlah Rp 7,478 triliun. Dari total dana tersebut, yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil sebesar Rp 6,2 triliun, sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan ke masyarakat sebanyak kurang lebih Rp 1,2 triliun.

Dari dana selisih itu, PPATK menemukan bahwa sebesar Rp 167 miliar digunakan untuk biaya operasional. Kemudian, sebanyak Rp 796 miliar diasalurkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan pengurus DSI. Sedangkan sebanyak Rp 218 miliar merupakan pemindahan dana ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

PPATK telah menghentikan transaksi DSI dengan memblokir rekening perusahaan sejak 18 Desember 2026. Total ada 33 rekening dengan saldo sekitar Rp 4 miliar.

Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia Taufiq Aljufri sebelumnya mengklaim gagal bayar terjadi akibat kondisi ekonomi. “Kondisi ini terutama disebabkan oleh situasi bisnis dan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan sejumlah penerima pembiayaan (borrower) untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, sehingga hal tersebut berdampak pada pengembalian dana lender,” ucap Taufiq dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Tempo telah meminta tanggapan dari manajemen DSI. Namun sampai berita ini ditulis, manajemen belum memberikan tanggapan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pinjaman daring berbasis syariah PT Dana Syariah Indonesia (DSI) mengindikasikan adanya dugaan kriminalitas (fraud) yang menyebabkan gagal bayar ke pemberi pinjaman (lender).

Secara umum, DSI diduga menjalankan bisnis dengan menggunakan skema ponzi.

Tak hanya menjalankan satu skema, gagal bayar DSI juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak afiliasi sebagai pancingan untuk lender masuk dalam suatu pembiayaan.

Tangkapan Layar Akun Youtube TV Parlemen Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan, Agusman dalam Raker, RDP, dan RDPU terkait Permasalahan Hukum bersama Komisi III DPR RI, Kamis (15/2026)

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung terkait aktivitas DSI sejak Agustus 2025.

Dari pengawasan tersebut ditemukan bahwa DSI menggunakan data penerima pinjaman (borrower) riil untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk memperoleh dana baru.

"Kemudian (DSI) mempublikasikan informasi tidak benar di website untuk menggalang dana lender," kata dia dalam Raker, RDP, dan RDPU terkait Permasalahan Hukum bersama Komisi III DPR RI, Kamis (15/2026)

Agusman menambahkan, DSI juga menggunakan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing orang lain menjadi lender.

"Jadi dari dalam sendiri memancing," imbuh dia.

Selain itu, DSI juga menggunakan rekening perusahaan vehicle untuk menerima aliran dana untuk escrow yang penampungan.

DSI juga diketahui menyalurkan dana lender kepada perusahaan terafiliasi. Tak sampai di sana, DSI juga diketahui menggunakan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar yang lain.

DOK. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengundang kelompok pemberi dana (lender) Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk membahas perkembangan pengembalian dana lender yang telah dijanjikan pengurus DSI.

"Atau istilahnya ponzi," tegas dia.

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, skema ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, tetapi berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

Bisnis skema ponzi akan kolaps ketika tidak ada lagi anggota baru yang bisa direkrut karena aliran dana akan terhenti sehingga mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar keuntungan kepada investor.

Agusman menyebut, DSI juga diketahui menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower macet dan melakukan pelaporan yang tidak benar.

DSI langgar batas maksimum penyaluran pembiayaan pindar

DSI juga melanggar ketentuan batas maksimum penyaluran pembiayaan pindar senilai Rp 2 miliar.

DSI juga diketahui mengendapkan dana rekening escrow, dan melakukan kesalahan pencatatan laporan.

"Jadi intinya memang kami lihat ada indikasi fraud atau kriminal," ungkap Agusman.

Oleh karena itu, OJK pada 15 Oktober 2025 melaporkan permasalahan ini ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

DSI diduga lakukan skema ponzi

Senada, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, gagal bayar pada fintech peer-to-peer lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terjadi karena adanya skema ponzi.

Tangkapan Layar Akun Youtube TV Parlemen Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Danang Tri Hartono dalam Raker, RDP, dan RDPU terkait Permasalahan Hukum bersama Komisi III DPR RI, Kamis (15/2026)

Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Danang Tri Hartono, mengungkapkan, berdasarkan data transaksi keuangan PT DSI selama periode 2021 sampai 2025 telah menghimpun dana masyarakat sejumlah Rp 7,478 triliun

"Nah kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah," kata dia dalam Raker, RDP, dan RDPU terkait Permasalahan Hukum bersama Komisi III DPR RI, Kamis (15/2026)

Ia menambahkan, PPATK telah menghentikan transaksi keuangan PT DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025.

Adapun, penghentian transaksi dilakukan terhadap 33 rekening, dengan saldo sekitar Rp 4 miliar.

"Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban," imbuh dia.

Secara rinci, dari total dana yang dihimpun dari masyarakat senilai Rp 7,478 triliun tersebut, total yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil itu sebesar Rp 6,2 triliun.

"Sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat kurang lebih Rp 1,2 triliun," ungkap Danang.

Ia menjabarkan, dari dana selisih tersebut PPATK melaporkan bahwa sebesar kurang lebih Rp 167 miliar digunakan untuk biaya operasional yang meliputi biaya listrik, internet, sewa tempat usaha, gaji, hingga iklan.

Sementara itu, senilai Rp 796 miliar dana tersebut disalurkan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi.

"Artinya secara keseluruhan secara kepemilikan ya dimiliki oleh yang bersangkutan," ungkap dia.

Sementara itu, sebesar Rp 218 miliar itu dilakukan pemindahan dana ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

Dok. TVR Parlemen Para pemberi pinjaman (lender) Dana Syariah Indonesia (DSI) menyambangi Komisi III DPR RI untuk beraudiensi mengenai polemik gagal bayar platform investasi itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

"Jadi memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut," terang dia.

Secara total pihak yang terafiliasi tersebut mencapai hampir 100 perusahaan dengan berbagai macam nama.

Selain itu ada pula rekeninig individu terafiliasi yang mendapatkan penyaluran dana perusahan.

"Kalau sebuah perusahaan kan ada aliran ke pengurusnya, itu kan ada remunerasi, tapi kan dilihat nanti kewajarannya seperti apa," terang dia.

Lebih lanjut, Danang bilang pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap pemindahan dana ke aset lainnya.

"Tentu kami akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menyelesaikan kasus ini secepat dan sebaik mungkin, dan pengembalian ke masyarakat sebesar-besarnya," tutup dia.

OJK buka kemungkinan langkah pidana hingga perdata

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menjelaskan, setelah ini OJK akan melakukan pembekuan aset atau asset freezing. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu pemenuhan bukti untuk pidana.

"Dihitung value-nya berapa, kerugiannya berapa," ungkap dia.

Adapun beberapa aset yang terlihat misalnya adalah kepemilikan tanah.

"Jangan dilihat uangnya, kalau uangnya kan cuma Rp 4 miliar tadi," ungkap dia.

Rizal mengungkapkan, ke depan pihaknya membuka kemungkinan untuk membawa permasalahan ini ke ranah pidana.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Konferensi pers Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia, Rabu (19/11/2025).

"Lewat pidana, tadi kan ada restitusi itu. nanti ada upaya-upaya pidana. Dilakukan oleh pihak penegak hukum," ungkap dia.

Selain itu, OJK juga dapat melakukan gugatan perdata yang sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK yang berlaku.

"Itu upaya terakhir. Karena itu upaya civil proceeding, bukan administrative proceeding. Jadi bukan dari level pengawasan tapi keperdataan," tutur Rizal.

Kasus fraud DSI masuk tahap penyidikan

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyatakan kasus gagal bayar yang terindikasi fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sudah masuk dalam tahap penyidikan.

"Kami laporkan dan kami informasikan kepada pimpinan rapat dan yang kami hormati seluruh Anggota Komisi III DPR RI, bahwa status penanganan perkara PT DSI ini saat ini sudah masuk di tahap penyidikan," kata Ade.

Ade mengungkapkan, fakta penyelidikan dan gelar perkara menemukan adanya peristiwa pidana.

Bareskrim juga mendapatkan alat bukti yang sah untuk meningkatkan status ke tahap penyidikan.

"Artinya telah ditemukan peristiwa pidana dalam perkara a quo," bebernya.

Sejauh ini, kepolisian sudah menerima 4 laporan kepolisian yang dilaporkan oleh OJK dan para korban gagal bayar Dana Syariah Indonesia. Dari empat laporan itu, setidaknya ada 99 pemberi pinjaman (lender) yang menjadi korban.

"Satu LP (laporan kepolisian) dari OJK, kemudian dua LP lainnya dari kuasa hukum yang mewakili lender, dan yang keempat adalah LP yang kami tarik dari Polda Metro Jaya. Sehingga kita berharap penanganan perkaranya lebih efektif apabila itu disatukan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus," tutur Ade.

Lender adukan masalah gagal bayar DSI ke DPR

Para pemberi pinjaman (lender) DSI menyambangi Komisi III DPR RI untuk beraudiensi mengenai polemik gagal bayar platform investasi itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Ketua Paguyuban Lender DSI Ahmad Tirtoyo menyebut, dirinya dan para lender lain tertarik lantaran DSI sudah berisik dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian pada Februari 2021, platform ini mendapatkan izin OJK.

"Dalam perjalanan tahun 2018 sampai memperoleh izin dari OJK Februari 2021 itu fine-fine saja. Normal. Maka sejak izin itu diterbitkan kami para lender berbondong-bondong untuk menginvestasikannya," ucap Ahmad.

Terlebih, imbal hasil yang diberikan menarik.

Ia mengungkapkan, imbal hasil dibagi dua antara lender dengan DSI, dengan pembagian 18 persen per tahun untuk lender dan 5 persen untuk DSI menjembatani dengan peminjam (borrower). Adapun peminjamnya adalah developer yang sudah memiliki pembeli.

"Dan ada jaminannya 150 persen dari borrower. Jadi kami menempatkan dana, lantas DSI mencari borrowernya dan kami mendapatkan imbal hasilnya," beber Ahmad.

Kendati demikian, beberapa pemberi pinjaman kemudian tidak dapat lagi menarik dana pokok maupun imbal hasil sejak Mei 2025 hingga 6 Oktober 2025.

Puncaknya, DSI tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya alias gagal bayar pada akhir 2025.

"Pada saat itu kami kebingungan karena komunikasi hanya satu pintu lewat channel email dan WA CS. Kami dari lender kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan DSI. Di mana saat itu juga kantornya tutup Pak, dan ditulis untuk dijual sehingga kami kesulitan," jelas dia.

Paguyuban Lender (pemberi pinjaman) untuk PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menyebutkan ada 4.898 lender berinvestasi di perusahaan pinjaman daring (pinjol) tersebut. Rekapitulasi dana yang belum kembali mencapai Rp1,408 triliun per Rabu (14/1).

Para pemberi pinjaman tersebut mengadu ke Komisi III DPR RI soal dugaan gagal bayar Rp1,4 triliun, Kamis (15/1).

Ketua Paguyuban Lender DSI Achmad Pitoyo mengatakan niat awal para lender berinvestasi di DSI karena penawaran menarik. Ditambah lagi, perusahaan tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

"Menurut pandangan kami investasi ini menarik, karena membiayai developer yang sudah ada pembelinya, ada jaminannya 150 persen dari borrower. Jadi kami menempatkan dana, DSI mencari borrower dan kami mendapatkan imbal hasilnya. Jadi imbal hasil itu dibagi 2 kepada lender ekuivalen 18 persen per tahun, sementara 5 persen untuk DSI sebagai wakil kita menjembatani dengan borrower," kata Achmad dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Pada Mei 2025, lender mulai mengindikasikan adanya masalah karena sebagian tidak menerima imbal hasil, hingga menarik pokok dana investasinya.

"Ini berlangsung sampai 6 Oktober 2025, di mana puncaknya sama sekali DSI tidak bisa melakukan kewajibannya alias gagal bayar," kata Achmad.

Ia mengatakan setelah adanya permasalahan itu, para lender kemudian membuat paguyuban. Kumpulan para korban tersebut juga sempat melakukan pertemuan dan kesepakatan yang dibuat dengan PT DSI pada Oktober tahun lalu.

"Pertemuan berikutnya tidak didampingi OJK pada 18 oktober. Ada kesepakatan, beliau membentuk perjanjian dengan kami akan mengembalikan dana lender 100 persen dalam periode satu tahun. Terealisasi pada 8 Desember, mereka memberikan 0,2 persen dari dana lender ke masing-masing, ke 14 ribu semua mendapat jatah 0,2 persen," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan polisi telah menerima empat laporan terkait kasus dugaan gagal bayar DSI.

Ade menjelaskan polisi telah menaikkan kasus ke tahap penyidikan.

"Dari empat LP yang kami terima, jadi ada 99 lender sebagai korban. Untuk dari hasil identifikasi dari hasil pengawasan maupun pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh OJK. Setidaknya ada 1.500 lender yang kemudian kita tengarai adalah diduga korban dari hasil pemeriksaan OJK periode 2021 hingga 2025," kata Ade.

Dari pemeriksaan sementara, polisi menemukan modus bahwa PT DSI menciptakan borrower fiktif, atau borrower asli dengan proyek fiktif.

"Jadi menggunakan borrower asli, salah satu hasil penyelidikan yang kami dapatkan, betul borrower ini menjalin kerja sama dengan PT DSI dan kemudian disalurkan pinjamannya kepada borrower ini. Namun, kemudian pihak borrower ini tanpa sepengetahuan borrower itu digunakan kembali oleh PT DSI untuk menciptakan proyek-proyek fiktif buatan PT DSI. Kalau bisa disampaikan di sini antara 100 yang diklaim 99-nya adalah fiktif," ujar Ade.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap perusahaan pinjaman daring (pinjol) DSI menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaan.

Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor bukan berasal dari profit yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, tetapi berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban, kami telah menghentikan transaksi dari DSI," ujar Danang Tri Hartono dalam Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Danang menjelaskan skema ponzi terdeteksi setelah menelusuri total dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan PT DSI pada periode 2021-2025 mencapai Rp7,478 triliun, di mana Rp6,2 triliun berhasil dikembalikan, dan sisanya Rp1,2 triliun belum dikembalikan dan berpotensi gagal bayar.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap perusahaan pinjaman daring (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaan.

Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor bukan berasal dari profit yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, tetapi berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban, kami telah menghentikan transaksi dari DSI," ujar Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono dalam Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Selain menghentikan transaksi PT DSI, Danang menyebutkan, pihaknya juga memblokir rekening pihak yang terdeteksi terafiliasi dengan perusahaan. Pembekuan rekening dilakukan sejak 18 Desember 2025.

"Terhadap 33 rekening, dengan saldo sekitar Rp4 miliar," kata Danang.

Danang menjelaskan skema ponzi terdeteksi setelah menelusuri total dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan PT DSI pada periode 2021-2025 mencapai Rp7,478 triliun, di mana Rp6,2 triliun berhasil dikembalikan, dan sisanya Rp1,2 triliun belum dikembalikan dan berpotensi gagal bayar.

Dari total gagal bayar sekitar Rp1,2 triliun, sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional. Lalu, sebesar Rp796 miliar disalurkan ke pihak ketiga yang merupakan perusahaan terafiliasi pemilik dan Rp218 miliar dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

"Memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut," ujarnya.

OJK sebelumnya telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025 buntut kasus gagal bayar perusahaan kepada sejumlah pemberi pinjaman (lender).

Kemudian, lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta pada Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Informasi mengenai pemblokiran rekening DSI oleh PPATK yang diungkapoleh Paguyuban Lender DSI melalui media sosialnya @paguyubanlenderdsi.

Paguyuban Lender DSI menyebut DSI telah dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan rekening perusahaan telah diblokir oleh PPATK. Saat ini DSI tidak mempunyai kemampuan untuk membayarkan sisa kewajiban kepada para lender.

"Penyelesaian masalah akan diarahkan melalui forum RUPD (Rapat Umum Pemberi Dana)," ujarnya dalam unggahan tersebut, Senin (29/12).

Pihak lender mengatakan DSI hanya mampu mengembalikan sejumlah Rp450 miliar, padahal dana macet yang harus dibayarkan ke lender mencapai Rp1,47 triliun.

Dalam surat kepada lender, DSI menyebutkan hanya mempunyai kemampuan keuangan senilai Rp450 miliar yang berasal dari pelunasan kewajiban dari borrower yang berkinerja lancar, dan penjualan jaminan atau agunan dari borrower yang mengalami keterlambatan atau wanprestasi.

Kemudian, keuangan juga berasal dari aset milik DSI yang secara hukum dapat dijual tanpa mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan, serta aset lain yang masih memerlukan proses hukum tambahan sebelum dapat dilikuidasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, gagal bayar pada fintech peer-to-peer lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terjadi karena adanya skema ponzi.

Sebagai informasi, dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, skema ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, namun berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

Bisnis skema ponzi akan kolaps ketika tidak ada lagi anggota baru yang bisa direkrut karena aliran dana akan terhenti sehingga mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar keuntungan kepada investor.

Dok. TVR Parlemen Para pemberi pinjaman (lender) Dana Syariah Indonesia (DSI) menyambangi Komisi III DPR RI untuk beraudiensi mengenai polemik gagal bayar platform investasi itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Danang Tri Hartono, mengungkapkan, berdasarkan data transaksi keuangan PT DSI sekama periode 2021 sampai 2025 telah menghimpun dana masyarakat sejumlah Rp 7,478 triliun

"Nah kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah," kata dia dalam Raker, RDP, dan RDPU terkait Permasalahan Hukum bersama Komisi III DPR RI, Kamis (15/1/2026).

Ia menambahkan, PPATK telah menghentikan transaksi keuangan PT DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025.

Adapun, penghentian transaksi dilakukan terhadap 33 rekening, dengan saldo sekitar Rp 4 miliar.

"Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban," imbuh dia.

Secara rinci, dari total dana yang dihimpun dari masyarakat senilai Rp 7,478 triliun tersebut, total yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil itu sebesar Rp 6,2 triliun.

"Sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat kurang lebih Rp 1,2 triliun," ungkap Danang.

Ia menjabarkan, dari dana selisih tersebut PPATK melaporkan bahwa sebesar kurang lebih Rp 167 miliar digunakan untuk biaya operasional yang meliputi biaya listrik, internet, sewa tempat usaha, gaji, hingga iklan.

Sementara itu, senilai Rp 796 miliar dana tersebut disalurkan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi.

DOK. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengundang kelompok pemberi dana (lender) Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk membahas perkembangan pengembalian dana lender yang telah dijanjikan pengurus DSI.

"Artinya secara keseluruhan secara kepemilikan ya dimiliki oleh yang bersangkutan," ungkap dia.

Sementara itu, sebesar Rp 218 miliar itu dilakukan pemindahan dana ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

"Jadi memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut," terang dia.

Lebih lanjut, Danang bilang pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap pemindahan dana ke aset lainnya.

"Tentu kami akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menyelesaikan kasus ini secepat dan sebaik mungkin, dan pengembalian ke masyarakat sebesar-besarnya," tutup dia.

Sebagai informasi, kasus gagal bayar DSI mencuat sejak awal Oktober 2025. Fintech lending syariah ini mengalami gagal bayar kepada para pemberi pinjaman atau lender dengan nilai mencapai triliunan rupiah.

Direktur Utama Dana Syariah Indonesia Taufiq Aljufri menyebut perusahaan telah mengidentifikasi penyebab utama gagal bayar DSI. Salah satu pemicunya berasal dari kondisi ekonomi yang menekan bisnis penerima pembiayaan atau borrower.

“Memang ada kondisi ekonomi di 2024–2025 yang menyebabkan borrower ini bisnisnya terganggu. Itu salah satu sebabnya,” ujar Taufiq.

Ia mengakui terdapat faktor lain yang masih perlu dibahas bersama paguyuban lender. Data perusahaan mencatat sekitar 14.000 lender masih memiliki outstanding dana di DSI.

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang wanita asal China dijatuhi hukuman lebih dari 11 tahun penjara di Inggris setelah terbukti menjadi otak di balik skema ponzi besar yang menipu hampir 130.000 investor. Qian Zhimin terbukti mencuci hasil kejahatan tersebut ke dalam bentuk aset kripto, termasuk lebih dari 61.000 bitcoin yang kini bernilai lebih dari US$6 miliar atau sekitar Rp 100.15 triliun.

Melansir Reuters, Qian mengaku bersalah atas dua dakwaan pencucian uang pada September lalu setelah penyelidikan panjang oleh kepolisian Inggris. Kasus ini menjadi salah satu penyitaan kripto terbesar dalam sejarah, di mana otoritas berhasil membekukan aset digital senilai miliaran dolar AS.

Saat dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan oleh Hakim Sally-Ann Hales, Qian menangis di ruang sidang. Hakim menyebut Qian sebagai "arsitek kejahatan dari awal hingga akhir" dengan motif murni keserakahan.

Jaksa mengungkap Qian dan komplotannya menghabiskan lebih dari 95 juta yuan (US$13,34 juta) untuk membeli perhiasan dari hasil penipuan tersebut. Meski proses pidana telah selesai, masih ada sengketa hukum terkait nasib bitcoin yang disita dan mekanisme kompensasi bagi para korban.

Pihak kejaksaan Inggris sedang mempertimbangkan skema ganti rugi bagi para investor yang dirugikan. Sementara itu, pengacara Qian berargumen bahwa kliennya tidak berniat menipu siapa pun dan nilai bitcoin yang melonjak tajam akan jauh melebihi kebutuhan kompensasi.

Qian, 47 tahun, awalnya menyangkal tuduhan sebelum akhirnya mengubah pengakuannya pada hari pertama persidangan. Ia sebelumnya mengklaim menjadi korban dari "penindakan keras" pemerintah China terhadap pengusaha kripto sukses.

Menurut jaksa, Qian menjalankan penipuan investasi melalui perusahaannya, Lantian Gerui, antara 2014 hingga 2017 dengan total dana investor mencapai sekitar 40 miliar yuan (US$5,62 miliar). Dari jumlah itu, sekitar 6 miliar yuan diselewengkan, dan lebih dari 80 orang telah dihukum di China.

Qian sempat melarikan diri dari China melalui Myanmar, Thailand, Laos, dan Malaysia sebelum akhirnya tiba di London menggunakan paspor St Kitts dan Nevis. Di sana, ia mencoba menukarkan bitcoin hasil kejahatan menjadi uang tunai melalui berbagai transaksi.

Jaksa Gillian Jones mengatakan banyak korban kehilangan tabungan hidup, rumah, bahkan pernikahan mereka akibat penipuan tersebut. Qian sempat hampir ditangkap pada Juli 2017 saat polisi China menghadiri acara Lantian Gerui, namun ia berhasil melarikan diri.

Rekannya, Wen Jian, yang sebelumnya dijatuhi hukuman karena pencucian uang, membantu Qian menukar bitcoin dengan uang tunai. Ia juga membeli barang-barang mewah di sejumlah negara Eropa yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan China.

Kepolisian Inggris pertama kali menemukan Qian pada 2018 saat menggeledah rumah di London tempat ia tinggal bersama Wen. Dari lokasi tersebut, polisi menyita perangkat berisi sekitar 61.000 bitcoin, yang baru berhasil diakses pada 2021 ketika nilainya mencapai sekitar £1,5 miliar (US$2,01 miliar).

Wen kemudian ditangkap pada 2021 dan sempat diadili dua kali hingga akhirnya divonis bersalah pada 2024. Saat Wen menjalani persidangan ulang, sebagian bitcoin dipindahkan ke akun milik Ling Seng Hok, yang menggantikan peran Wen sebagai kaki tangan Qian.

Pemindahan bitcoin itu membantu polisi melacak keberadaan Qian di York, Inggris utara, tempat ia akhirnya ditangkap pada April 2024. Ling juga dijatuhi hukuman hampir lima tahun penjara atas dakwaan keterlibatan dalam pencucian uang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang wanita China, Zhimin Qian (47), yang dijuluki "dewi kekayaan", menghadapi hukuman penjara yang panjang di Inggris atas perannya dalam skema Ponzi Bitcoin bernilai multimiliar dolar. Tak tanggung-tanggung, ada 128.000 orang tertipu antara tahun 2014 hingga 2017.

Mengutip AFP, Qian ditangkap setelah otoritas Inggris menyita 61.000 Bitcoin, yang saat ini bernilai lebih dari US$6 miliar (Rp 100 triliun). Nilai ini menjadikannya rekor kejahatan terkait mata uang kripto.

WN China itu telah mengaku bersalah September lalu. Ia dijadwalkan akan dijatuhi hukuman Selasa, ini (11/11/2025) dengan kemungkinan penjara 14 tahun.

Dalam operasinya, Qian diketahui tersebut menargetkan orang-orang yang tidak berpengalaman secara finansial. Pengacara Jackson Ng, yang mewakili investor lain, mengatakan bahwa terdakwa mengadakan acara publik sambil mengklaim mendapat dukungan pemerintah.

"Korban sering kali tidak canggih secara finansial," katanya.

"Mereka bisa jadi petani, tukang daging, sopir taksi, ibu rumah tangga yang tidak akan memeriksa semuanya."

Imbal hasil yang dijanjikan dari investasi mereka berhenti dibayarkan pada tahun 2017. Sebanyak 1.300 dugaan korban telah melapor, menurut sumber-sumber yang dekat dengan kasus tersebut.

Rincian skema kompensasi yang diusulkan oleh otoritas Inggris saat ini masih dibahas dalam proses perdata di Pengadilan Tinggi London. Pengacara William Glover, yang mewakili korban dalam gugatan perdata, menyebutnya "mungkin merupakan kasus hukum terbesar dari jenisnya dalam hal nilai yang melibatkan individu dan bukan perusahaan".

"Beberapa klien kami menderita kerugian pribadi yang luar biasa yang telah memengaruhi kehidupan, pernikahan, dan keluarga mereka," tuturnya.

Gaya Hidup Mewah dan Pelarian

Qian, yang juga dikenal sebagai Yadi Zhang, melarikan diri dari China pada 2017 menggunakan dokumen palsu untuk memasuki Inggris, setelah diselidiki oleh otoritas China. Pengadilan mendengar bahwa ia berhasil menghindari otoritas Inggris selama hampir enam tahun.

Selama masa pelariannya, ia melintasi Eropa, menginap di hotel-hotel mewah dan membeli perhiasan mahal. Termasuk dua jam tangan bernilai hampir 120.000 pound (Rp 2,6 T).

Dengan bantuan kaki tangannya, Jian Wen, Qian juga menyewa properti mewah di London seharga sekitar 17.000 pound (Rp 373 juta) per bulan. Dirinya mengaku menjalankan bisnis perhiasan yang sukses.

Qian pertama kali menarik perhatian otoritas Inggris pada tahun 2018 ketika ia mencoba membeli properti di London dan menimbulkan kecurigaan karena menggunakan Bitcoin. Aparat menggerebek rumah sewaan di London dan menemukan laptop berisi kekayaan Bitcoin, tetapi pada saat itu belum memahami skala penipuan tersebut.

Dokumen-dokumen kemudian mengungkapkan ambisi Qian, termasuk rencana untuk menjadi warga monarki "Liberland". Ini sebuah negara mikro yang dideklarasikan sendiri antara Kroasia dan Serbia.

Rekan Qian, Seng Hok Ling (47) dari Malaysia, mengaku melakukan pencucian uang di pengadilan yang sama dan juga akan dijatuhi hukuman pada hari Selasa ini. Namun, Ling ditangkap menyusul pengawasan polisi di kota York, Inggris utara, pada April 2024.