Bisnis.com, BANDUNG — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Jawa Barat membongkar praktik investasi bodong berkedok jasa periklanan di Kabupaten Pangandaran. Temuan ini menambah daftar panjang aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Darwisman mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berbagai modus aktivitas keuangan ilegal serta penawaran investasi ilegal yang kembali marak. Entitas dengan inisial MBA diketahui menawarkan investasi dengan janji imbal hasil tertentu tanpa izin dari regulator sektor keuangan. Modus yang digunakan adalah jasa periklanan dengan skema money game atau ponzi.

“Menyikapi temuan tersebut, Satgas PASTI Daerah Jawa Barat telah melakukan pemanggilan dalam rangka klarifikasi terkait legalitas untuk mencegah dampak kerugian masyarakat yang timbul akibat penawaran investasi dimaksud,” ujar Darwisman dalam keterangan resmi, Rabu (11/2/2026).

Langkah tersebut, menurut dia, sejalan dengan amanah Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam beleid itu ditegaskan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pengelolaan dana tanpa izin dari OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satgas PASTI Jawa Barat mengimbau masyarakat, khususnya di Kabupaten Pangandaran, untuk tidak mudah tergiur penawaran investasi dengan imbal hasil tinggi yang tidak wajar. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas entitas serta produk atau instrumen keuangan yang ditawarkan telah memperoleh izin atau penegasan dari otoritas berwenang.

Selain itu, warga diingatkan berhati-hati terhadap informasi yang mengatasnamakan OJK maupun Satgas PASTI terkait proses pendalaman terhadap suatu entitas.

Darwisman mengungkapkan, sepanjang 2025 Satgas PASTI telah menghentikan 2.167 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 2.263 pinjaman daring ilegal dan 354 investasi ilegal. Entitas tersebut terindikasi melakukan penipuan dengan berbagai modus, mulai dari meniru atau menduplikasi nama produk, situs, hingga media sosial milik entitas berizin (impersonation), penipuan penawaran kerja paruh waktu, hingga investasi dengan skema money game atau ponzi.

Secara kumulatif, total kerugian akibat investasi ilegal sejak 2017 hingga 2025 mencapai Rp142,22 triliun.

Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, OJK mengimbau masyarakat memastikan setiap penawaran produk dan layanan keuangan telah mengantongi izin dari otoritas atau instansi yang berwenang. Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi mencurigakan atau diduga ilegal, terutama yang menjanjikan imbal hasil tinggi tidak logis, diminta segera melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi OJK.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan reserse kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta Selatan hari ini, Jumat (23/1/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan fraud terkait PT DSI.

Penggeledahan ini merupakan upaya paksa penyidik pada Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dalam kasus fraud yang kini sudah naik ke tahap penyidikan tersebut.

"Bahwa benar sore ini Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di Kantor Dana Syariah Indonesia," ujar Ade saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).

Adapun, Ade menjelaskan kasus ini berkaitan fengan dugaan penipuan, pencatatan laporan palsu hingga pencucian uang terkait penyaluran dana masyarakat terkait PT DSI.

"Atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower eksisting," pungkasnya.

Sekadar informasi, Deputi Bidang Pemberantasan di PPATK, Danang Tri Hartono menjelaskan PT DSI diduga menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaannya.

Danang menjabarkan selama periode 2021—2025 PT DSI berhasil menghimpun dana sejumlah Rp7,478 triliun. Dari dana tersebut, sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada pemberi dana (lender) berupa imbal hasil.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat selisih dana kurang lebih Rp1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada masyarakat atau dalam hal ini adalah lender.

PPATK, ujarnya, mencermati dari dana selisih tersebut, kurang lebih sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional; Rp796 miliar untuk disalurkan ke perusahaan terafiliasi; dan Rp218 miliar sisanya dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban [lender Dana Syariah Indonesia],” ujar Danang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menemukan unsur tindak pidana berupa fraud kasus dugaan gagal bayar terkait PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan saat ini status perkara sudah naik ke tahap penyidikan.

"Saat ini status penanganan perkaranya adalah penyidikan, artinya ditemukan peristiwa pidana dalam perkara aquo," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (19/1/2026).

Dia menambahkan saat ini penyidik tengah mengumpulkan dan menganalisa barang bukti untuk memperkuat temuan pidana dalam kasus fraud tersebut.

Selain itu, pemeriksaan sejumlah saksi juga bakal terus dilakukan sebagai upaya mencari pihak yang bertanggung jawab alias tersangka dalam perkara ini.

"Dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya," pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pemberantasan di PPATK, Danang Tri Hartono menjelaskan PT DSI diduga menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaannya.

Danang menjabarkan selama periode 2021—2025 PT DSI berhasil menghimpun dana sejumlah Rp7,478 triliun. Dari dana tersebut, sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada pemberi dana (lender) berupa imbal hasil.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat selisih dana kurang lebih Rp1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada masyarakat atau dalam hal ini adalah lender.

PPATK, ujarnya, mencermati dari dana selisih tersebut, kurang lebih sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional; Rp796 miliar untuk disalurkan ke perusahaan terafiliasi; dan Rp218 miliar sisanya dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban [lender Dana Syariah Indonesia],” ujar Danang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pinjaman daring berbasis syariah PT Dana Syariah Indonesia (DSI) mengindikasikan adanya dugaan kriminalitas (fraud) yang menyebabkan gagal bayar ke pemberi pinjaman (lender).

Secara umum, DSI diduga menjalankan bisnis dengan menggunakan skema ponzi.

Tak hanya menjalankan satu skema, gagal bayar DSI juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak afiliasi sebagai pancingan untuk lender masuk dalam suatu pembiayaan.

Tangkapan Layar Akun Youtube TV Parlemen Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan, Agusman dalam Raker, RDP, dan RDPU terkait Permasalahan Hukum bersama Komisi III DPR RI, Kamis (15/2026)

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung terkait aktivitas DSI sejak Agustus 2025.

Dari pengawasan tersebut ditemukan bahwa DSI menggunakan data penerima pinjaman (borrower) riil untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk memperoleh dana baru.

"Kemudian (DSI) mempublikasikan informasi tidak benar di website untuk menggalang dana lender," kata dia dalam Raker, RDP, dan RDPU terkait Permasalahan Hukum bersama Komisi III DPR RI, Kamis (15/2026)

Agusman menambahkan, DSI juga menggunakan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing orang lain menjadi lender.

"Jadi dari dalam sendiri memancing," imbuh dia.

Selain itu, DSI juga menggunakan rekening perusahaan vehicle untuk menerima aliran dana untuk escrow yang penampungan.

DSI juga diketahui menyalurkan dana lender kepada perusahaan terafiliasi. Tak sampai di sana, DSI juga diketahui menggunakan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar yang lain.

DOK. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengundang kelompok pemberi dana (lender) Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk membahas perkembangan pengembalian dana lender yang telah dijanjikan pengurus DSI.

"Atau istilahnya ponzi," tegas dia.

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, skema ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, tetapi berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

Bisnis skema ponzi akan kolaps ketika tidak ada lagi anggota baru yang bisa direkrut karena aliran dana akan terhenti sehingga mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar keuntungan kepada investor.

Agusman menyebut, DSI juga diketahui menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower macet dan melakukan pelaporan yang tidak benar.

DSI langgar batas maksimum penyaluran pembiayaan pindar

DSI juga melanggar ketentuan batas maksimum penyaluran pembiayaan pindar senilai Rp 2 miliar.

DSI juga diketahui mengendapkan dana rekening escrow, dan melakukan kesalahan pencatatan laporan.

"Jadi intinya memang kami lihat ada indikasi fraud atau kriminal," ungkap Agusman.

Oleh karena itu, OJK pada 15 Oktober 2025 melaporkan permasalahan ini ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

DSI diduga lakukan skema ponzi

Senada, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, gagal bayar pada fintech peer-to-peer lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terjadi karena adanya skema ponzi.

Tangkapan Layar Akun Youtube TV Parlemen Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Danang Tri Hartono dalam Raker, RDP, dan RDPU terkait Permasalahan Hukum bersama Komisi III DPR RI, Kamis (15/2026)

Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Danang Tri Hartono, mengungkapkan, berdasarkan data transaksi keuangan PT DSI selama periode 2021 sampai 2025 telah menghimpun dana masyarakat sejumlah Rp 7,478 triliun

"Nah kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah," kata dia dalam Raker, RDP, dan RDPU terkait Permasalahan Hukum bersama Komisi III DPR RI, Kamis (15/2026)

Ia menambahkan, PPATK telah menghentikan transaksi keuangan PT DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025.

Adapun, penghentian transaksi dilakukan terhadap 33 rekening, dengan saldo sekitar Rp 4 miliar.

"Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban," imbuh dia.

Secara rinci, dari total dana yang dihimpun dari masyarakat senilai Rp 7,478 triliun tersebut, total yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil itu sebesar Rp 6,2 triliun.

"Sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat kurang lebih Rp 1,2 triliun," ungkap Danang.

Ia menjabarkan, dari dana selisih tersebut PPATK melaporkan bahwa sebesar kurang lebih Rp 167 miliar digunakan untuk biaya operasional yang meliputi biaya listrik, internet, sewa tempat usaha, gaji, hingga iklan.

Sementara itu, senilai Rp 796 miliar dana tersebut disalurkan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi.

"Artinya secara keseluruhan secara kepemilikan ya dimiliki oleh yang bersangkutan," ungkap dia.

Sementara itu, sebesar Rp 218 miliar itu dilakukan pemindahan dana ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

Dok. TVR Parlemen Para pemberi pinjaman (lender) Dana Syariah Indonesia (DSI) menyambangi Komisi III DPR RI untuk beraudiensi mengenai polemik gagal bayar platform investasi itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

"Jadi memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut," terang dia.

Secara total pihak yang terafiliasi tersebut mencapai hampir 100 perusahaan dengan berbagai macam nama.

Selain itu ada pula rekeninig individu terafiliasi yang mendapatkan penyaluran dana perusahan.

"Kalau sebuah perusahaan kan ada aliran ke pengurusnya, itu kan ada remunerasi, tapi kan dilihat nanti kewajarannya seperti apa," terang dia.

Lebih lanjut, Danang bilang pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap pemindahan dana ke aset lainnya.

"Tentu kami akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menyelesaikan kasus ini secepat dan sebaik mungkin, dan pengembalian ke masyarakat sebesar-besarnya," tutup dia.

OJK buka kemungkinan langkah pidana hingga perdata

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menjelaskan, setelah ini OJK akan melakukan pembekuan aset atau asset freezing. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu pemenuhan bukti untuk pidana.

"Dihitung value-nya berapa, kerugiannya berapa," ungkap dia.

Adapun beberapa aset yang terlihat misalnya adalah kepemilikan tanah.

"Jangan dilihat uangnya, kalau uangnya kan cuma Rp 4 miliar tadi," ungkap dia.

Rizal mengungkapkan, ke depan pihaknya membuka kemungkinan untuk membawa permasalahan ini ke ranah pidana.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Konferensi pers Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia, Rabu (19/11/2025).

"Lewat pidana, tadi kan ada restitusi itu. nanti ada upaya-upaya pidana. Dilakukan oleh pihak penegak hukum," ungkap dia.

Selain itu, OJK juga dapat melakukan gugatan perdata yang sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK yang berlaku.

"Itu upaya terakhir. Karena itu upaya civil proceeding, bukan administrative proceeding. Jadi bukan dari level pengawasan tapi keperdataan," tutur Rizal.

Kasus fraud DSI masuk tahap penyidikan

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyatakan kasus gagal bayar yang terindikasi fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sudah masuk dalam tahap penyidikan.

"Kami laporkan dan kami informasikan kepada pimpinan rapat dan yang kami hormati seluruh Anggota Komisi III DPR RI, bahwa status penanganan perkara PT DSI ini saat ini sudah masuk di tahap penyidikan," kata Ade.

Ade mengungkapkan, fakta penyelidikan dan gelar perkara menemukan adanya peristiwa pidana.

Bareskrim juga mendapatkan alat bukti yang sah untuk meningkatkan status ke tahap penyidikan.

"Artinya telah ditemukan peristiwa pidana dalam perkara a quo," bebernya.

Sejauh ini, kepolisian sudah menerima 4 laporan kepolisian yang dilaporkan oleh OJK dan para korban gagal bayar Dana Syariah Indonesia. Dari empat laporan itu, setidaknya ada 99 pemberi pinjaman (lender) yang menjadi korban.

"Satu LP (laporan kepolisian) dari OJK, kemudian dua LP lainnya dari kuasa hukum yang mewakili lender, dan yang keempat adalah LP yang kami tarik dari Polda Metro Jaya. Sehingga kita berharap penanganan perkaranya lebih efektif apabila itu disatukan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus," tutur Ade.

Lender adukan masalah gagal bayar DSI ke DPR

Para pemberi pinjaman (lender) DSI menyambangi Komisi III DPR RI untuk beraudiensi mengenai polemik gagal bayar platform investasi itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Ketua Paguyuban Lender DSI Ahmad Tirtoyo menyebut, dirinya dan para lender lain tertarik lantaran DSI sudah berisik dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian pada Februari 2021, platform ini mendapatkan izin OJK.

"Dalam perjalanan tahun 2018 sampai memperoleh izin dari OJK Februari 2021 itu fine-fine saja. Normal. Maka sejak izin itu diterbitkan kami para lender berbondong-bondong untuk menginvestasikannya," ucap Ahmad.

Terlebih, imbal hasil yang diberikan menarik.

Ia mengungkapkan, imbal hasil dibagi dua antara lender dengan DSI, dengan pembagian 18 persen per tahun untuk lender dan 5 persen untuk DSI menjembatani dengan peminjam (borrower). Adapun peminjamnya adalah developer yang sudah memiliki pembeli.

"Dan ada jaminannya 150 persen dari borrower. Jadi kami menempatkan dana, lantas DSI mencari borrowernya dan kami mendapatkan imbal hasilnya," beber Ahmad.

Kendati demikian, beberapa pemberi pinjaman kemudian tidak dapat lagi menarik dana pokok maupun imbal hasil sejak Mei 2025 hingga 6 Oktober 2025.

Puncaknya, DSI tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya alias gagal bayar pada akhir 2025.

"Pada saat itu kami kebingungan karena komunikasi hanya satu pintu lewat channel email dan WA CS. Kami dari lender kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan DSI. Di mana saat itu juga kantornya tutup Pak, dan ditulis untuk dijual sehingga kami kesulitan," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, gagal bayar pada fintech peer-to-peer lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terjadi karena adanya skema ponzi.

Sebagai informasi, dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, skema ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, namun berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

Bisnis skema ponzi akan kolaps ketika tidak ada lagi anggota baru yang bisa direkrut karena aliran dana akan terhenti sehingga mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar keuntungan kepada investor.

Dok. TVR Parlemen Para pemberi pinjaman (lender) Dana Syariah Indonesia (DSI) menyambangi Komisi III DPR RI untuk beraudiensi mengenai polemik gagal bayar platform investasi itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Danang Tri Hartono, mengungkapkan, berdasarkan data transaksi keuangan PT DSI sekama periode 2021 sampai 2025 telah menghimpun dana masyarakat sejumlah Rp 7,478 triliun

"Nah kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah," kata dia dalam Raker, RDP, dan RDPU terkait Permasalahan Hukum bersama Komisi III DPR RI, Kamis (15/1/2026).

Ia menambahkan, PPATK telah menghentikan transaksi keuangan PT DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025.

Adapun, penghentian transaksi dilakukan terhadap 33 rekening, dengan saldo sekitar Rp 4 miliar.

"Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban," imbuh dia.

Secara rinci, dari total dana yang dihimpun dari masyarakat senilai Rp 7,478 triliun tersebut, total yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil itu sebesar Rp 6,2 triliun.

"Sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat kurang lebih Rp 1,2 triliun," ungkap Danang.

Ia menjabarkan, dari dana selisih tersebut PPATK melaporkan bahwa sebesar kurang lebih Rp 167 miliar digunakan untuk biaya operasional yang meliputi biaya listrik, internet, sewa tempat usaha, gaji, hingga iklan.

Sementara itu, senilai Rp 796 miliar dana tersebut disalurkan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi.

DOK. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengundang kelompok pemberi dana (lender) Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk membahas perkembangan pengembalian dana lender yang telah dijanjikan pengurus DSI.

"Artinya secara keseluruhan secara kepemilikan ya dimiliki oleh yang bersangkutan," ungkap dia.

Sementara itu, sebesar Rp 218 miliar itu dilakukan pemindahan dana ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

"Jadi memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut," terang dia.

Lebih lanjut, Danang bilang pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap pemindahan dana ke aset lainnya.

"Tentu kami akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menyelesaikan kasus ini secepat dan sebaik mungkin, dan pengembalian ke masyarakat sebesar-besarnya," tutup dia.

Sebagai informasi, kasus gagal bayar DSI mencuat sejak awal Oktober 2025. Fintech lending syariah ini mengalami gagal bayar kepada para pemberi pinjaman atau lender dengan nilai mencapai triliunan rupiah.

Direktur Utama Dana Syariah Indonesia Taufiq Aljufri menyebut perusahaan telah mengidentifikasi penyebab utama gagal bayar DSI. Salah satu pemicunya berasal dari kondisi ekonomi yang menekan bisnis penerima pembiayaan atau borrower.

“Memang ada kondisi ekonomi di 2024–2025 yang menyebabkan borrower ini bisnisnya terganggu. Itu salah satu sebabnya,” ujar Taufiq.

Ia mengakui terdapat faktor lain yang masih perlu dibahas bersama paguyuban lender. Data perusahaan mencatat sekitar 14.000 lender masih memiliki outstanding dana di DSI.