JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih terus berupaya menyelesaikan penanganan kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) melalui jalur hukum, sembari menelusuri aset perusahaan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menelusuri aset PT DSI untuk pengembalian dana para pemberi pinjaman (lender) yang belum dibayar.

"OJK terus mendukung proses pendekatan hukum yang melibatkan Dana Syariah Indonesia tersebut, yaitu melalui koordinasi yang sangat baik dengan Bareskrim Polri serta stakeholder terkait dalam rangka penanganan kasus dimaksud, termasuk dalam upaya penelusuran aset dan kemudian pengembalian dana lender sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam konferensi pers RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Sejalan dengan itu, OJK juga memperpanjang waktu pendaftaran korban PT DSI melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sampai dengan 15 Mei 2026, dari semula hanya sampai 1 Mei kemarin.

Perpanjangan ini memberi kesempatan lebih luas bagi para korban untuk mengajukan permohonan perlindungan, yang selanjutnya akan didalami oleh OJK dan aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengungkapkan, pihaknya telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak yang terlibat dalam aspek audit laporan keuangan Dana Syariah Indonesia.

Pada 2 April 2026, OJK membekukan pendaftaran Akuntan Publik Danang Rahmat Surono terkait audit Laporan Keuangan Tahunan Audited (LKTA) Tahun 2024 PT DSI.

Sanksi tersebut diberikan karena yang bersangkutan dinilai belum menerapkan 12 standar audit secara memadai, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c dalam Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023.

"OJK terus mendukung proses penegakan hukum yang melibatkan Dana Syariah Indonesia (DSI) antara lain melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum serta stakeholders terkait dalam rangka penanganan kasus dimaksud, termasuk dalam upaya penelusuran aset dan pengembalian dana lender sesuai ketentuan yang berlaku," ucap Agusman.

Sebagai informasi, total dana para lender yang belum dikembalikan PT DSI diperkirakan mencapai Rp 2,4 triliun untuk jangka waktu selama 2018 hingga 2025.

Dalam kasus ini, polisi sudah menangkap dan menahan empat tersangka, yaitu AS mantan Direktur PT DSI; TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI; MY selaku mantan direktur dan pemegang saham; serta ARL yang menjabat sebagai komisaris dan pemegang saham perusahaan.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menahan eks Direktur PT Dana Syariah Indonesia (DSI) inisial AS pada 8 April 2026 di Rutan (Rumah Tahanan) Bareskrim Polri, Jakarta.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri melakukan pelacakan aset para tersangka kasus dugaan fraud atau penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan Rp2,4 triliun. Penyidik juga terus berkoordinasi dengan PPATK dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menelusuri aset-aset harta kekayaan para tersangka yang disembunyikan.

"Sekaligus mengamankan aset tersebut sebagai barang bukti dalam rangka memaksimalkan pemulihan kerugian (asset recovery) para korban," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Selain itu, kata Ade, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan LPSK terkait kasus dugaan fraud atau penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia tersebut. Hal itu dilakukan untuk kepentingan ganti rugi atau restitusi para korban.

"Berkaitan dengan hal tersebut Penyidik telah melakukan koordinasi lanjutan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait proses permohonan restitusi bagi para korban perkara PT DSI," ujar Ade.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, terhitung mulai tanggal 1 April 2026 telah dibuka kanal pengaduan online oleh LPSK, dan para korban dapat mengajukan pendaftaran sebagai pemohon restitusi, serta selanjutnya dilakukan proses verifikasi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan dugaan penipuan atau fraud (kecurangan) PT Dana Syariah Indonesia.

Mereka yakni TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI. Kemudian, MY selaku mantan Direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari.

Selanjutnya pejabat yang ditetapkan tersangka adalah ARL selaku Komisaris dan pemegang saham PT DSI.

Dalam perkembangan terbarunya, penyidik pun kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus itu. Ia adalah AS yang merupakan mantan Direktur sekaligus Founder PT DSI.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP.

JAKARTA - Bareskrim Polri meminta para korban penipuan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan bahwa, pihaknya telah bekerja sama dengan LPSK untuk mendata seluruh korban penipuan PT DSI.

"Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, terhitung mulai tanggal 1 April 2026 telah dibuka kanal pengaduan online oleh LPSK," kata Ade kepada wartawan dikutip Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan para korban dapat mendaftar pengajuan restitusi lewat laman simpusaka.lpsk dan e-restitusi.lpsk untuk pengajuan klaim kerugian korban.

"Kami pastikan bahwa penyidikan atas perkara aquo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas," ujar Ade.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan dugaan penipuan atau fraud (kecurangan) PT Dana Syariah Indonesia.

Mereka yakni TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI. Kemudian, MY selaku mantan Direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari.

Selanjutnya pejabat yang ditetapkan tersangka adalah ARL selaku Komisaris dan pemegang saham PT DSI.

Dalam perkembangan terbarunya, penyidik pun kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus itu. Ia adalah AS yang merupakan mantan Direktur sekaligus Founder PT DSI.

Ade Safri menerangkan aksi penipuan itu dilakukan PT DSI dengan membuat proyek fiktif. Proyek fiktif itu dibuat PT DSI dengan memakai data penerima investasi (borrower) yang sudah ada dan dicatut seolah-olah memiliki proyek baru.

Akibat aksi penipuan itu terdapat 15 ribu korban dengan total nilai kerugian mencapai Rp2,4 triliun selama periode 2018-2025.

Dalam kasus ini, Bareskrim telah memblokir total 63 rekening milik PT DSI dan afiliasinya dan menyita uang sebesar Rp4 miliar dari total 41 rekening perbankan. Serta menyita sejumlah kendaraan bermotor yang terindikasi hasil penipuan PT DSI.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri langsung melakukan penahanan terhadap eks Direktur PT. DSI berinsial AS. Hal itu dilakukan usai menjalani pemeriksaan pada Rabu, 8 April 2026.

AS ditahan terkait kasus dugaan fraud atau penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) yang merugikan Rp2,4 triliun. Penahanan itu berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP.

"Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka AS," kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, Kamis (9/4/2026).

Ade menuturkan, AS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. AS ditahan di Rutan Bareskrim Polri. "Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari Rabu, tanggal 8 April 2026 di Rutan (Rumah Tahanan) Bareskrim Polri," ujar Ade.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan dugaan penipuan atau fraud (kecurangan) PT Dana Syariah Indonesia.

Lihat video: Kasus Dugaan Penggelapan Dana Syariah Rp2,5 Triliun! Polisi Geledah Kantor PT DSI



Mereka yakni TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI. Kemudian, MY selaku mantan Direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari.

Selanjutnya pejabat yang ditetapkan tersangka adalah ARL selaku Komisaris dan pemegang saham PT DSI. Dalam perkembangan terbarunya, penyidik pun kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus itu. Ia adalah AS yang merupakan mantan Direktur sekaligus Founder PT DSI.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan fraud atau penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) yang merugikan Rp2,4 triliun. Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri selaku Kepala Tim (Katim) penyidikan kasus PT DSI Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyebut, pihaknya sudah memeriksa puluhan saksi termasuk pasangan artis Dude Harlino dan Alyssa Soebandono selaku brand ambassador.

"Kami dari tim penyidik penanganan perkara DSI dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, saat ini telah memeriksa sebanyak 90 orang saksi ya, dan memblokir hampir 80 rekening," kata Susatyo, dikutip Jumat (3/4/2026).

Penyidik juga sudah menyita sejumlah aset dengan total mencapai Rp300 miliar. Adapun aset yang disita mencakup properti mewah, lahan luas di berbagai daerah, hingga uang tunai dalam puluhan rekening, dengan rincian sebagai berikut:

A). Aset bergerak:

- 1 unit kendaraan roda 4 inventaris PT DSI

- 2 unit kendaraan roda 2 inventaris PT DSI

B) Aset tidak bergerak (dalam bentuk objek tanah dan bangunan maupun SHM/SHGB) baik yang telah dilakukan penyitaan maupun dalam proses penyitaan :

- 3 (tiga) unit : Unit A, B dan unit J kantor PT Pusat DSI yang berlokasi di District 8, Prosperity Tower Lantai 12 (Unit A, B, J), Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52–53, SCBD, Jakarta Selatan.

- 1 (satu) unit ruko yg berlokasi di Buncit Jakarta Selatan,

- Tanah dan bangunan dengan luas 11.576 M2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi

- Tanah kosong dengan luas 401 M2 yang berlokasi di Jakarta Selatan

- Tanah kosong dengan luas lahan kurang lebih 5,3 Ha yang berlokasi di Kota Bandung (sudah status quo dlm proses penyitaan)

- Tanah dan bangunan dengan luas lahan sekitar 5480 M2 yg berlokasi di Kabupaten Deli Serdang (sudah status quo dlm proses penyitaan)

C) Aset piutang PT DSI dalam bentuk 683 SHM/SHGB.

D) Aset uang tunai telah dilakukan pemblokiran/penyitaan :

- Pemblokiran terhadap 31 rekening senilai Rp4.000.000.000

- Uang tunai sebesar Rp2.159.050.000

- Pemblokiran terhadap 13 rekening dana deposito senilai Rp18,8 miliar.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan dugaan penipuan atau fraud (kecurangan) PT Dana Syariah Indonesia. Mereka yakni TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI. Kemudian, MY selaku mantan Direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari.

Selanjutnya, pejabat yang ditetapkan tersangka adalah ARL selaku komisaris dan pemegang saham PT DSI. Dalam perkembangan terbarunya, penyidik pun kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus itu. Ia adalah AS yang merupakan mantan Direktur sekaligus Founder PT DSI.

JAKARTA - Bareskrim Polri memberikan 30 pertanyaan terhadap pasangan Artis Dude Herlino dan Alyssa Soebandono di kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Mereka telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Kepala tim penyidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut pemeriksaan terhadap keduanya berlangsung selama hampir lima jam

Susatyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peran Dude Herlino maupun Alyssa Soebandono yang pernah menjadi brand ambassador untuk mempromosikan bisnis PT DSI.

"Apakah sebagai profesional ya, bagaimana mereka, karena brand ambassador tentunya kan harus menyampaikan pada masyarakat bagaimana bisnis plan yang dijalankan oleh PT DSI," kata Susatyo, Jumat (3/4/2026).

Nantinya, hasil pemeriksaan keduanya akan menjadi dasar kajian bagi penyidik untuk menentukan apakah ada atau tidak keterlibatannya di kasus penipuan Rp2,4 triliun itu.

"Dan kemudian ketika bisnis plan ataupun dari DSI ini terlibat fraud dan sebagainya, tentunya itu ya menjadi objek pemeriksaan kami," imbuhnya.

Lihat video: Kasus Dana Syariah Indonesia Memanas, Mengapa Polisi Panggil Dude Harlino?



Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat ini menyebut materi pemeriksaan yang didalami mulai dari soal kontrak hingga honor yang diterima keduanya ketika menjadi brand ambassador pada 2022-2025.

"Itu semuanya menjadi objek pemeriksaan dan bagaimana mereka memahami bisnis plan daripada DSI ini untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas," tutupnya.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa 82 orang saksi dalam kasus dugaan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Dua di antaranya pasangan suami istri Dude Herlino dan Alyssa Soebandono.

Dude Herlino dan Alyssa merupakan brand ambassador PT DSI atau Dana Syariah Indonesia. "Total 82 saksi sudah diperiksa," kata Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak dikutip dari Antara, Kamis (2/4).

Jenderal polisi bintang satu itu menyebut pemeriksaan Dude dan Alyssa merupakan pemeriksaan yang pertama kali sebagai saksi.

Dude dan Alyssa membenarkan pemanggilan ini merupakan pertama kalinya bagi mereka. Hal ini bertujuan mendukung upaya penyidikan dalam perkara yang kerugiannya diperkirakan mencapai Rp 2,4 triliun itu. "Mungkin Bareskrim nanti butuh informasi dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat," kata Dude. Ia menyebut pernah menjadi brand ambassador PT DSI atau Dana Syariah Indonesia pada 2022 - 2025.

Dalam perkara itu, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yakni:

1. Pendiri PT DSI atau Dana Syariah Indonesia berinisial AS yang juga pernah menjabat sebagai direktur periode 2018 - 2024
2. Direktur Utama PT DSI dan pemegang saham, TA
3. Mantan Direktur PT DSI dan pemegang saham, Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari, berinisial MY
4. Komisaris PT DSI serta pemegang saham, ARL

Tiga dari keempat tersangka telah dilakukan penahanan, untuk tersangka AS yang baru ditetapkan sebagai tersangka, penyidik menjadwalkan pemanggilannnya untuk pemeriksaan pada Rabu (8/4) pukul 10.00 WIB di Ruang Dittipideksus Bareskrim Polri.

Para tersangka disangkakan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan/atau tindak pidana membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dokumen yang sah, serta TPPU penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT DSI dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower existing (peminjam aktif).

Sebelumnya, penyidik pada Dittipideksus Bareskrim Polri telah menyita uang Rp 4.074.156.192 dalam kasus ini yang berasal dari 41 nomor rekening terlapor maupun afiliasinya yang sudah diblokir. Selain uang, penyidik menyita sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik borrower (peminjam) yang dijaminkan di PT DSI atau Dana Syariah Indonesia.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan penipuan hingga penggelapan senilai Rp 2,4 triliun oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Tersangka merupakan mantan Direktur PT DSI berinisial AS.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah adanya gelar perkara yang dilakukan penyidik.

“Forum gelar sepakat berdasarkan fakta penyidikan atas minimal dua alat bukti yang sah, menetapkan satu orang tersangka tambahan atas nama AS, yang merupakan eks direktur PT DSI periode 2018-2024 sekaligus Founder PT DSI,” kata Ade Safri dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Dia menyebutkan, tersangka AS bakal diperiksa pada Rabu (8/4/2026) mendatang. Di sisi lain, penyidik juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap AS.

"Atas penetapan tersangka tersebut, penyidik telah mengirimkan surat panggilan terhadap Tersangka AS, untuk dilakukan pemeriksaan yang diagendakan pada hari Rabu, tanggal 8 April 2026," ujar dia.

Ade Safri memastikan pihaknya terus berkoordinasi efektif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta jaksa penuntut umum (JPU). Tujuannya, mengoptimalkan upaya penelusuran aset (asset tracing).

"Untuk menemukan, mengidentifikasi, dan melacak harta kekayaan yang disembunyikan, dialihkan, atau berasal dari hasil tindak pidana, sekaligus mengamankan aset tersebut sebagai barang bukti dalam rangka memaksimalkan pemulihan kerugian para korban," ungkapnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan total tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Utama PT DSI Taufiq Aljufri, mantan Direktur PT DSI Mery Yuniarni, dan Komisaris PT DSI Arie Rizal Lesmana.

Ade Safri menerangkan aksi penipuan itu dilakukan PT DSI dengan membuat proyek fiktif. Proyek fiktif itu dibuat PT DSI dengan memakai data penerima investasi (borrower) yang sudah ada dan dicatut seolah-olah memiliki proyek baru.

Akibat aksi penipuan itu terdapat 15 ribu korban dengan total nilai kerugian mencapai Rp2,4 triliun selama periode 2018-2025.

Dalam kasus ini, Bareskrim telah memblokir total 63 rekening milik PT DSI dan afiliasinya dan menyita uang sebesar Rp4 miliar dari total 41 rekening perbankan. Serta menyita sejumlah kendaraan bermotor yang terindikasi hasil penipuan PT DSI.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memutuskan 97 pelaku usaha pinjaman daring, atau yang dikenal dengan pinjol didenda total Rp 755 miliar. Denda AdaKami merupakan yang terbesar.

Puluhan startup pinjaman daring itu disebut terbukti melanggar Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penetapan harga dalam Perkara Nomor 05/KPPU I/2025. Atas pelanggaran itu, KPPU menjatuhkan sanksi denda beragam kepada puluhan pelaku usaha pindar itu.

“Pinjaman daring dijatuhkan sanksi denda beragam dengan total Rp 755 miliar,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur dalam pernyataan pers, Jumat (27/3). Besarannya sebagai berikut:

• PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) Rp 102,3 miliar
• PT Pintar Inovasi Digital (AsetKu) Rp 100,9 miliar
• PT Kredit Pintar Indonesia Rp 93,6 miliar
• PT Indonesia Fintopia Teknologi (Easycash) Rp 49,1 miliar
• PT Amarta Mikro Fintek (Amartha) Rp 48,8 miliar
• PT Kredifas Digital Indonesia (Kredifazz) Rp 42,4 miliar
• PT Kredit Utama Fintech Indonesia (RupiahCepat) Rp 25,6 miliar
• PT Uangme Fintech Indonesia Rp 23,5 miliar
• PT Artadana Teknologi Rp 22,9 miliar
• PT Layanan Keuangan Berbagi Rp 13,9 miliar
• PT Astra Welab Digital Artha (Maucash) Rp 13,5 miliar
• PT Mapan Global Reksa Rp 12,8 miliar
• PT Julo Teknologi Finansial Rp 12,2 miliar
• PT Lentera Dana Nusantara (salah satu produknya SPinjam) Rp 11,3 juta
• PT Info Tekno Siaga Rp 10,6 miliar
• PT Idana Solusi Sejahtera Rp 6,5 miliar
• PT Dana Syariah Indonesia Rp 3,7 miliar
• PT Berdayakan Usaha Indonesia Rp 3,6 miliar
• PT Akseleran Rp 3,4 miliar

Mayoritas perusahaan pinjol lainnya dijatuhi denda sekitar Rp 2 miliar dan minimal Rp 1 miliar.

Putusan itu dibacakan dalam sidang Majelis Komisi di Jakarta pada Kamis (26/3) setelah selesai melalui proses penegakan hukum sejak 2023 hingga tahap akhir pemeriksaan. Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

Deswin menjelaskan, perkara ini mulai disidangkan dari pemeriksaan pendahuluan pada 14 Agustus 2025 dengan agenda pemaparan laporan dugaan pelanggaran. Kemudian berdasarkan tanggapan para terlapor secara keseluruhan dengan tegas menolak seluruh isi dugaan pelanggaran yang disampaikan Investigator.

Berdasarkan tanggapan tersebut, Majelis Komisi memutuskan untuk melanjutkan perkara ke tahap Pemeriksaan Lanjutan untuk proses pembuktian. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa telah terjadi perjanjian penetapan suku bunga dan atau manfaat ekonomi yang dilakukan oleh para terlapor.

“Penetapan batas atas suku bunga yang berada jauh di atas tingkat keseimbangan pasar, tidak hanya bersifat non-binding dan tidak efektif dalam melindungi konsumen, tetapi juga berpotensi berfungsi sebagai mekanisme yang memfasilitasi koordinasi penetapan harga di antara para pelaku usaha,” kata Deswin.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan batas atas mengarahkan ekspektasi dan strategi harga pelaku usaha. Hal ini mendorong terbentuknya keselarasan perilaku dalam penetapan suku bunga.

Akibatnya, kebijakan tersebut mengurangi intensitas persaingan harga dan menghambat dinamika kompetisi di pasar pinjaman daring. Dalam sidang, Majelis Komisi juga menilai bahwa tidak ada pelanggaran aspek formil dalam perkara a quo.

“Proses penanganan perkara a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berdasarkan pada prinsip prinsip peradilan, sehingga berbagai keberatan aspek formil para terlapor tidak dapat diterima,” kata Deswin.

Sebelumnya para terlapor menyampaikan berbagai keberatan dalam aspek formil. Hal ini seperti masalah kewenangan KPPU, cacat prosedural dalam pembuktian atau hukum acara, ketidakhadiran saksi kunci, klasterisasi pemeriksaan dan sebagainya.

Majelis Komisi juga menyatakan tindakan para terlapor tidak memenuhi ketentuan pengecualian terhadap Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang diajukan oleh para terlapor. Hal ini karena tidak terdapat peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada pelaku usaha tertentu dan atau kumpulan pelaku usaha tertentu dengan nama dan atau sebutan apapun untuk mengatur besaran suku bunga dalam jasa layanan fintech P2P lending.

Atas dasar tersebut, Majelis Komisi menyatakan seluruh Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk itu, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada para terlapor tersebut.

Sebagian besar terlapor atau 52 pindar dikenakan besaran denda minimal yakni Rp 1 miliar. Dalam menjatuhkan denda administratif tersebut, Majelis telah mempertimbangkan berbagai faktor memberatkan dan meringankan, diantaranya terkait sikap kooperatif Terlapor dan kepengurusan AFPI periode 2019-2023.

Selain sanksi denda, Majelis Komisi memandang perlu bagi KPPU memberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap fintech P2P lending sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap pemberi pendanaan atau lender PT Dana Syariah Indonesia (DSI) masih memperoleh pengembalian dana.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya OJK Agusman mengatakan, kasus fraud yang memicu gagal bayar telah dilimpahkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Kita harapkan itu (pengembalian dana). Jangan sampai lender-nya dirugikan," kata dia usai Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Agusman menegaskan pentingnya tata kelola pada pinjaman daring atau pindar. OJK mendorong perlindungan bagi pemberi dana.

"Lender-nya jangan sampai dirugikanlah, kan uang mereka ya " imbuh dia.

OJK belum memastikan sumber pengembalian dana. Opsi likuidasi aset atau sumber lain masih dikaji.

"Nanti kita coba lihat perkembangannya seperti apa," ucap dia.

Izin usaha PT DSI juga belum dicabut. OJK masih menjalankan tahapan pengawasan.

"Kita kan ada pengawasan khusus dan seterusnya. Kita juga jaga, jangan sampai nanti lender-nya bingung, kok udah dicabut," terang dia.

Koordinasi dengan Bareskrim Polri terus berjalan. Proses hukum sudah menetapkan tersangka dan masuk tahap identifikasi aset.

"Kan tersangkanya sudah ada. Kemudian juga sudah dimulai identifikasi dengan aset-aset terkait," tutup dia.

Kasus gagal bayar DSI muncul sejak Oktober 2025. Perusahaan fintech lending syariah ini gagal memenuhi kewajiban kepada lender dengan nilai besar.

Kerugian pemberi dana ditaksir mencapai Rp 2,4 triliun. Perkara mencakup dugaan penggelapan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, laporan keuangan palsu, hingga tindak pidana pencucian uang.

Modus yang digunakan berupa proyek fiktif. Data borrower existing diduga dipakai untuk menarik pendanaan dari masyarakat.

Penyidikan sementara menunjukkan praktik berlangsung sejak 2018 hingga 2025. Kerugian dialami oleh para lender.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menyita total aset terkait PT Dana Syariah Indonesia sebanyak Rp300 miliar.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan uang ratusan miliar itu terdiri dari aset bergerak, aset tidak bergerak, aset piutang hingga uang tunai.

"Dari upaya paksa penyitaan yang telah dilakukan oleh Tim Penyidik di atas, adapun total estimasi nilai aset yang berhasil diamankan oleh Tim Penyidik sementara kurang lebih sebesar Rp300 miliar," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2026).

Dia merincikan, penyidik telah menyita sejumlah kendaraan milik PT DSI; aset tidak bergerak dalam bentuk SHM/SHGB di Jakarta, Bekasi, Bandung hingga Deli Serdang.

Selanjutnya, aset piutang PT DSI dalam bentuk 683 SHM atau SHGB dan sita aset uang tunai dan pemblokiran deposito maupun dari rekening yang mencapai miliaran rupiah.

"Aset uang tunai telah dilakukan diblokir dan disita yaitu pemblokiran 31 rekening senilai Rp4 miliar, uang tunai Rp2,1 miliar dan pemblokiran 13 rekening dana deposito Rp18,8 miliar," imbuhnya.

Adapun, Ade menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan penelusuran terkait aset milik PT DSI untuk memaksimalkan pemulihan kerugian para korban.

"Kami pastikan bahwa penyidikan atas penanganan perkara a quo dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbalan balik dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor secara ketat rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemberi Dana atau RUPD PT Dana Syariah Indonesia (DSI), untuk memastikan perusahaan tetap melaksanakan kewajibannya mengembalikan uang pemberi dana (lender).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan termasuk memastikan terdapat pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak dan mewakili perusahaan apabila Direksi tidak dapat menyelenggarakan RUPD.

“Sehingga proses tata kelola dan komunikasidengan lender tetap berjalan,” katanya dalam jawaban tertulis RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (9/3/2026).

OJK, kata Agusman, terus mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terkait PT DSI, yang setelah diperiksa ditemukan indikasi tindakan fraud, sehingga ditindaklanjuti melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum (APH).

“Saat ini koordinasi dengan Bareskrim Polri terus dilakukan, termasuk dalam proses penelusuran aset PT DSI dan/atau aset lain yang diduga terkait dengan penempatan dana para lender, guna mendukung proses pemulihan dana lender sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Teranyar, Bareskrim Polri resmi menahan dua tersangka dalam perkara gagal bayar atau fraud PT DSI. Kedua tersangka yang ditahan adalah Direktur Utama PT DSI Taufiq Taufiq Aljufri (TA) dan Komisaris sekaligus pemegang PT DSI Ari Rizal Lesmana (ARL).

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan dua tersangka itu ditahan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP.

"Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap kedua orang tersangka [TA dan ARL] di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan," ujar Ade saat dihubungi, Selasa (10/2/2026).

Di samping itu, Ade mengemukakan bahwa dalam perkara ini terdapat satu tersangka yang masih belum diperiksa, yakni mantan Direktur PT DSI Mery Yuniarni (MY).

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%—18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbalan balik dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.