Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Dude Herlino dan Alyssa Soebandono sebagai saksi dalam kasus pinjaman proyek fiktif PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).

Pemeriksaan dijadwalkan pada hari ini, Kamis (2/4/2026) di Bareskrim Polri. Sebab, kedua saksi pernah menjadi brand ambassador PT DSI.

"Berdasarkan fakta hasil penyidikan diketahui pernah menjadi bagian dari kegiatan promosi bisnis PT DSI sebagai Brand Ambassador. Terhadap keduanya akan dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi yang dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026 di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri lantai 5 Gedung Bareskrim Polri," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Safri juga menyampaikan bahwa penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka berinisial AS selaku mantan Direktur PT DSI pada Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan dalam perkara ini, penyidik bekerja sama dengan PPATK dan Jaksa Penuntut Umum untuk mengoptimalkan penelusuran aset yang belum disita sebagai upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery).

"Untuk menemukan, mengidentifikasi, dan melacak harta kekayaan yang disembunyikan, dialihkan, atau berasal dari hasil tindak pidana, sekaligus mengamankan aset tersebut sebagai barang bukti dalam rangka memaksimalkan pemulihan kerugian (asset recovery) para korban," jelasnya.

Pihaknya memastikan penanganan perkara berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional hingga tuntas.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbalan balik dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menangkap dua tersangka kasus dugaan pidana terkait proyek fiktif di Kementerian Pertanian (Kementan).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan dua tersangka sekaligus eks pegawai Kementan itu yakni IM dan DS.

Keduanya, ditangkap saat diduga melarikan diri ke Ogan Ilir, Sumatra Selatan pada Senin (3/3/2025).

"Benar bahwa terhadap tersangka IM dan tersangka DS itu diamankan di wilayah kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir pada Senin 9 Maret 2026," ujar Budi saat dikonfirmasi, dikutip Kamis (12/3/2026).

Dia menambahkan, baik IM dan DS saat ini dilakukan upaya hukum lanjutan berupa penahanan di Rutan Polda Metro Jaya.

Adapun, penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan agar perkara proyek fiktif ini bisa terungkap secara terang benderang.

"Saat ini sudah menempati tahanan yang ada di Polda Metro Jaya," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Inspektorat Kementan melaporkan soal audit perjalanan dinas di Kementan senilai Rp9 miliar. Audit itu diduga berkaitan dengan terendus proyek fiktif di internal.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya langsung melakukan pendalaman atas informasi tersebut. Hasilnya, dari alat bukti dan keterangan saksi yang ada, total kerugian perkara proyek fiktif ini mencapai Rp5,4 miliar.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesa (DSI), TA dan Komisaris PT DSI, ARL. Keduanya ditahan terkait kasus dugaan penipuan atau fraud senilai Rp2,4 triliun.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut, TA dan ARL dilakukan penahanan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Senin, 9 Februari 2026.

"Selanjutnya untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap dua orang tersangka, TA dan ARL di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari Selasa, tanggal 10 Februari 2026 di Rutan Bareskrim Polri," kata Ade kepada awak media, Selasa (10/2/2026).

Ade menyebut, dalam proses pemeriksaan, TA selaku Dirut PT DSI dicecar oleh penyidikan terkait perkara tersebut dengan sebanyak 85 pertanyaan.

"Sedangkan tersangka atas nama ARL, penyidik mengajukan 138 pertanyaan kepada tersangka," ujar Ade.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan total tiga orang sebagai tersangka. Ade Safri menyebut aksi penipuan itu dilakukan PT DSI dengan membuat proyek fiktif.

Ketiga tersangka dalam perkara ini adalah, TA selaku Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI, MY selalu mantan Direktur dan pemegang saham PT DSI serta Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari, kemudian ARL selaku Komisaris dan pemegang saham PT DSI.

Proyek fiktif itu dibuat PT DSI dengan memakai data penerima investasi (Borrower) yang sudah ada dan dicatut seolah-olah memiliki proyek baru. Akibat aksi penipuan itu terdapat 15 ribu korban dengan total nilai kerugian mencapai Rp2,4 triliun selama periode 2018-2025.

Dalam kasus ini, Bareskrim telah memblokir total 63 rekening milik PT DSI dan afiliasinya dan menyita uang sebesar Rp4 miliar dari total 41 rekening perbankan. Serta menyita sejumlah kendaraan bermotor yang terindikasi hasil penipuan PT DSI.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Bos PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sekaligus tersangka Taufiq Aljufri menjelaskan soal alasan gagal bayar ke lender dalam kasus dugaan fraudPT DSI.

Kuasa Hukum Taufiq, Pris Madani mengatakan bahwa gagal bayar itu terjadi lantaran perusahaan mengalami gap likuiditas secara berulang kali.

"Jadi kalau ditanya kenapa kemudian bisa terjadi proses gagal bayar? Itu salah satu di antaranya itu bahwa proses berjalannya DSI itu mengalami gap likuiditas ya, pak ya. Gap likuiditas yang terus-menerus itu terjadi," ujar Pris di Bareskrim, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Taufiq, kata Pris telah melakukan sejumlah upaya dalam melakukan penyelamatan secara ekonomis agar persoalan PT DSI ini bisa selesai.

Namun, pihak DSI pun tidak dapat menyangkal adanya persoalan lain yang membuat perkara gagal bayar ini tak kunjung rampung.

"Tapi memang dalam kondisi-kondisi tertentu, beliau juga tidak bisa memungkiri ada beberapa hal yang coba untuk dicari solusinya," imbuhnya.

Lebih jauh, Taufiq juga sempat menginisiasi Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) dengan para lender atau korban pada (7/2/2026). Namun, rapat tersebut harus dibatalkan lantaran berpotensi melanggar hak lender.

Dengan begitu, RUPD pun bakal digelar pada 21 atau 22 Februari 2026 sesuai dengan kesepakatan antara pihak DSI dengan 2.300 lender.

"Maka kemudian kita sepakati dengan seluruh lender yang hadir pada saat itu sekitar 2.300 orang, kita menyepakati untuk RUPD dilaksanakan pada dua minggu ke depan ya, Pak ya. Sekitar tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Februari 2026," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia (DSI) Taufiq Aljufri menyatakan siap mengembalikan 100% dana investasi semua lender dalam perkara gagal bayar atau fraud PT DSI.

Kuasa Hukum Taufiq, Pris Madani mengatakan pengembalian dana ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada lender yang terimbas dalam perkara ini.

Tak tanggung-tanggung, Taufiq juga mengaku bakal menambah uang sebagai bentuk itikad sekitar Rp10 miliar kepada lender yang terimbas.

"Kalau hitungan kami dengan nilai yang kami sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100 persen," ujarnya di Bareskrim Polri, Senin (9/2/2026).

Namun, dia belum mengungkap detail nilai investasi yang bakal dikembalikan para lender. Sebab, data nilai investasi itu masih perlu dikoordinasikan dengan stakeholder terkait seperti OJK.

Di samping itu, Pris mengemukakan bahwa pihaknya telah melakukan perhitungan kerugian yang dialami lender melalui data dari rekening koran perusahaan.

"Karena kaitan dengan angka yang kita hitung bisa saja berbeda dengan PPATK, bisa juga berbeda dengan OJK, gitu kan. Tapi yang kita hitung itu didasarkan pada basis kita itu adalah rekening koran ya. Aliran dana," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri telah menetapkan Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) berinisial TA sebagai kasus dugaan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI.

Selain itu, Bareskrim juga menetapkan status tersangka kepada Eks Direktur PT DSI dan Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari berinisial MY. Kemudian Komisaris PT DSI berinisial ARL.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri mengatakan penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (5/2/2026). Pihaknya telah mengeluarkan surat pencekalan pergi ke luar negeri bagi para tersangka.

"Pada hari Kamis, 5 Februari 2026, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat permohonan Pencegahan ke Luar Negeri kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan RI terhadap 3 (tiga) orang tersangka pada perkara aquo," jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (6/2/2026).

Ade melaporkan bahwa Dittipideksus Bareskrim Polri kembali menerima satu laporan dari lender yang mewakili 146 orang lender sehingga total lima laporan polisi diterima Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri.

Sebagai upaya membongkar kasus penipuan ini, Bareskrim akan memanggil sejumlah ahli untuk dimintai keterangan yang berasal dari Ahli Fintech dari OJK, Ahli ITE, Ahli Digital Forensik, Ahli Pidana dan Ahli Keuangan Syariah dari DSN MUI.

"Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya aset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang (follow the money) hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," jelas Ade.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Dalam perkara ini, korban tidak bisa melakukan penarikan dana investasi beserta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut setelah korban diiming-imingi imbal balik 16%-18%.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memeriksa 46 saksi terkait dengan kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan puluhan saksi itu dibagi menjadi sejumlah klaster, seperti pihak Lender, Borrower hingga petinggi DSI.

"Bahwa sampai saat ini penyidik telah memeriksa 46 orang saksi, masing-masing dari cluster saksi dari OJK, saksi dari Lender, saksi dan Borrower, serta saksi dari PT DSI," ujar Ade saat dikonfirmasi, Kamis (29/1/2026).

Dia menambahkan, penyidik juga saat ini masih harus memeriksa saksi lainnya untuk membuat terang peristiwa pidana yang ada terkait perusahaan fintech P2P itu.

Hanya saja, eks Dirkrimsus Polda Metro Jaya tidak menjelaskan saksi tersebut secara detail. Dia hanya menyatakan bahwa pihaknya akan terus menginformasikan perkembangan kasus ini.

"Nanti akan kita update perkembangannya," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%-18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi beserta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut. Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dugaan kecurangan dalam pengelolaan dana pinjaman oleh perusahaan pinjaman daring PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menguak besarnya risiko di industri pembiayaan digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan menemukan delapan modus pelanggaran yang mengindikasikan praktik fraud.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai praktik kecurangan dalam pinjaman daring kerap dipicu oleh ketimpangan informasi antara pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower).

“Lender diberikan informasi mengenai calon borrower, namun tidak bisa memastikan apakah calon tersebut benar-benar layak menerima pembiayaan. Mereka hanya mengetahui profil umum borrower,” kata Nailul Huda, dikutip Selasa (27/1/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut membuka celah bagi pelaku untuk menyusun proyek fiktif atau bahkan menghadirkan borrower yang tidak nyata. Jika borrower bersifat fiktif, kata Nailul, terdapat unsur penipuan yang dilakukan secara terstruktur oleh manajemen.

“Jika borrower-nya fiktif, berarti ada unsur fraud yang dilakukan oleh manajemen. Ini sudah termasuk tindak pidana dan bersifat terencana sehingga kerap kali sulit dideteksi pengawas,” ujarnya.

Nailul menegaskan platform pinjaman daring memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberadaan dan kelayakan proyek yang ditawarkan kepada lender. Pengawasan internal dinilai menjadi kunci untuk mencegah praktik manipulatif sejak awal.

Ia juga menyoroti proyek properti yang ditawarkan DSI dengan imbal hasil hingga 18 persen. Menurut Nailul, tingkat keuntungan tersebut patut dicermati secara kritis, terutama dalam kondisi ekonomi saat ini.

“Proyek properti umumnya memberikan keuntungan dalam jangka menengah hingga panjang. Janji imbal hasil tinggi dalam waktu singkat perlu diuji logikanya,” katanya.

Nailul mengingatkan lender agar tidak mudah tergiur oleh imbal hasil besar tanpa memahami risiko yang melekat. Menurut dia, apabila praktik semacam ini terus berulang, kepercayaan publik terhadap industri pinjaman daring dapat tergerus.

“Jika tidak disikapi dengan hati-hati, kasus seperti ini bisa membuat minat lender individu menurun dan memperkuat persepsi bahwa industri pindar sarat risiko,” ujarnya.

Ia menambahkan potensi fraud tidak hanya terjadi di industri pinjaman daring, tetapi juga dapat muncul di seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, meskipun memiliki regulasi yang lebih ketat.

“Sangat penting adanya pemahaman yang memadai mengenai risiko dan logika investasi dalam bisnis pinjaman daring, bukan hanya melihat potensi keuntungannya,” kata Nailul.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyatakan OJK telah melaporkan temuan pelanggaran DSI kepada Bareskrim Polri pada 15 Oktober 2025.

OJK mencatat delapan pelanggaran, antara lain penggunaan data borrower riil untuk membuat proyek fiktif sebagai dasar penggalangan dana, publikasi informasi tidak benar melalui situs perusahaan, serta penggunaan pihak terafiliasi sebagai lender untuk menarik dana dari masyarakat.

Pelanggaran lainnya mencakup penggunaan rekening perusahaan perantara untuk menerima dana dari escrow, penyaluran dana kepada perusahaan terafiliasi, penggunaan dana lender untuk membayar kewajiban lain atau skema ponzi, pelunasan pendanaan bermasalah menggunakan dana baru, serta pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan, kasus dugaan korupsi Rp 27 miliar yang menyeret Indah, mantan pejabatnya merupakan hasil audit investigasi Inspektorat.

Indah merupakan mantan Direktur Pembiayaan Pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan yang tersandung kasus rasuah.

Kementan kembali menyampaikan pernyataan resmi terkait kasus Indah guna menanggapi pernyataannya pada sebuah podcast.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, mengatakan klaim bahwa dirinya difitnah dalam kasus itu bertentangan dengan fakta dan proses hukum.

“Perkara ini terbongkar dari pengakuan dan diperkuat audit investigatif resmi Inspektorat. Jadi tidak benar jika disebut sebagai fitnah,” kata Arief dalam keterangan resminya, Senin (26/1/2026).

Kasus dugaan rasuah Indah terbongkar dari mantan bawahan Indah yang bernama Deni.

Ia mengungkap dengan perinci bagaimana modus proyek dan aliran uang panas sebesar Rp 10 miliar.

Pengakuan Deni ini menjadi pintu masuk guna mengungkap lebih dalam kasus ini.

Hasil audit investigatif Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan kemudian mengungkap dugaan proyek fiktif dengan nilai mencapai Rp 27 miliar.

Menurut Arief, nilai itu bahkan berpeluang terus bertambah karena pengaduan dari berbagai pihak yang terus diterima Kementan.

Mereka mengaku telah dimintai komitmen dana namun proyek yang dijanjikan tidak kunjung direalisasikan.

Selain itu, Deni yang mengakui menerima uang panas Rp 10 miliar juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Saat ini, penyidik Polda Metro Jaya telah menyerahkan berkas perkara kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Jika pemeriksaan dinilai sudah cukup maka jaksa akan menetapkan status P21.

“Kasus ini bukan opini atau narasi sepihak,” tegas Arief.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sudah pernah menyampaikan pernyataan keras terkait kasus Indah.

Menurutnya, proses hukum itu merupakan bagian dari upayanya membersihkan Kementan dari praktik rasuah dan penyalahgunaan wewenang.

Amran menjelaskan, para pelaku diduga memalsukan tanda tangan hingga menjanjikan proyek pengadaan kepada pihak swasta dengan permintaan sejumlah uang.

“Di Kementerian Pertanian ada oknum yang bermain, meminta fee dengan janji memenangkan proyek. Nilainya Rp 27 miliar dan sudah terealisasi Rp 10 miliar. Yang bersangkutan sudah kami pecat dan kini berstatus tersangka,” ujar Mentan Amran, Senin (9/6/2025).

Lebih lanjut, Arief meminta masyarakat tidak tergiring narasi yang tidak berdasar fakta dan data hukum.

“Kami mengimbau yang bersangkutan tidak membuat narasi pembelaan di luar pengadilan dan membuat fitnah lain yang berpotensi kasus hukum baru,” ujar Arief.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan, kasus dugaan korupsi Rp 27 miliar yang menyeret Indah, mantan pejabatnya merupakan hasil audit investigasi Inspektorat.

Indah merupakan mantan Direktur Pembiayaan Pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan yang tersandung kasus rasuah.

Kementan kembali menyampaikan pernyataan resmi terkait kasus Indah guna menanggapi pernyataannya pada sebuah podcast.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, mengatakan klaim bahwa dirinya difitnah dalam kasus itu bertentangan dengan fakta dan proses hukum.

“Perkara ini terbongkar dari pengakuan dan diperkuat audit investigatif resmi Inspektorat. Jadi tidak benar jika disebut sebagai fitnah,” kata Arief dalam keterangan resminya, Senin (26/1/2026).

Kasus dugaan rasuah Indah terbongkar dari mantan bawahan Indah yang bernama Deni.

Ia mengungkap dengan perinci bagaimana modus proyek dan aliran uang panas sebesar Rp 10 miliar.

Pengakuan Deni ini menjadi pintu masuk guna mengungkap lebih dalam kasus ini.

Hasil audit investigatif Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan kemudian mengungkap dugaan proyek fiktif dengan nilai mencapai Rp 27 miliar.

Menurut Arief, nilai itu bahkan berpeluang terus bertambah karena pengaduan dari berbagai pihak yang terus diterima Kementan.

Mereka mengaku telah dimintai komitmen dana namun proyek yang dijanjikan tidak kunjung direalisasikan.

Selain itu, Deni yang mengakui menerima uang panas Rp 10 miliar juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Saat ini, penyidik Polda Metro Jaya telah menyerahkan berkas perkara kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Jika pemeriksaan dinilai sudah cukup maka jaksa akan menetapkan status P21.

“Kasus ini bukan opini atau narasi sepihak,” tegas Arief.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sudah pernah menyampaikan pernyataan keras terkait kasus Indah.

Menurutnya, proses hukum itu merupakan bagian dari upayanya membersihkan Kementan dari praktik rasuah dan penyalahgunaan wewenang.

Amran menjelaskan, para pelaku diduga memalsukan tanda tangan hingga menjanjikan proyek pengadaan kepada pihak swasta dengan permintaan sejumlah uang.

“Di Kementerian Pertanian ada oknum yang bermain, meminta fee dengan janji memenangkan proyek. Nilainya Rp 27 miliar dan sudah terealisasi Rp 10 miliar. Yang bersangkutan sudah kami pecat dan kini berstatus tersangka,” ujar Mentan Amran, Senin (9/6/2025).

Lebih lanjut, Arief meminta masyarakat tidak tergiring narasi yang tidak berdasar fakta dan data hukum.

“Kami mengimbau yang bersangkutan tidak membuat narasi pembelaan di luar pengadilan dan membuat fitnah lain yang berpotensi kasus hukum baru,” ujar Arief.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyampaikan total korban dalam kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) mencapai 15.000 orang.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan korban itu merupakan lender atau pemberi pinjaman.

"Korban di periode 2018 sampai 2025, kurang lebih 15.000 lender atau masyarakat. Ini adalah pemilik modal yang diduga disalahgunakan ataupun dalam penyaluran dananya tidak sesuai dengan peruntukannya," ujar Ade di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI.

Peminjam aktif ini dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan. Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%-18%.

"Itulah yang kemudian membuat para Lender ini tertarik, bahwa ada proyek-proyek yang membutuhkan pembiayaan dan mereka masuk untuk melakukan investasi," imbuhnya.

Usut punya usut, korban tidak bisa melakukan penarikan hendak menarik dana investasi beserta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

"Dengan total kerugian dari hasil pemeriksaan OJK yang dilakukan sekitar 2,4 Triliun. Tapi nanti kita update lebih dalam dari tahap penyidikan yang kita lakukan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mengungkap modus terkait perkara dugaan fraudterkait PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyampaikan duduk perkara kasus ini berkaitan dengan pencatutan peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI.

"Dengan modus penggunaan proyek fiktif yang menggunakan data ataupun informasi dari Borrower Existing," ujar Ade di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dia menjelaskan, borrower existing ini adalah peminjam lama yang memiliki ikatan perjanjian aktif. Namun, peminjam aktif ini malah diduga dimanfaatkan kembali oleh PT DSI untuk proyek fiktif.

Dalam hal ini, PT DSI pun diduga terlibat dalam tindak pidana penipuan, penggelapan, pencatatan laporan palsu termasuk dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Borrower yang tidak dikonfirmasi atau diverifikasi sebelumnya oleh PT DSI, digunakan kembali, gitu ya, digunakan kembali oleh PT DSI untuk dilekatkan kepada proyek-proyek fiktif, ya, proyek-proyek fiktif yang dibuat oleh PT DSI," imbuhnya.

Di samping itu, Ade menyampaikan bahwa sejauh ini total ada 15.000 korban terkait dugaan Fraud PT DSI. Secara total, kerugian korban berdasarkan laporan otoritas jasa keuangan (OJK) mencapai Rp2,4 triliun.

"Dengan total kerugian dari hasil pemeriksaan OJK yang dilakukan sekitar Rp2,4 triliun. Tapi nanti kita update lebih dalam dari tahap penyidikan yang kita lakukan," pungkasnya.