Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana ke kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/5).

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Hambalang. Ketiganya membahas evaluasi transaksi keuangan.

"Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, Minggu (3/5).

Teddy menjelaskan pertemuan ketiganya merupakan agenda rutin bulanan untuk membahas pengawasan ketat aliran keuangan pemerintah. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

[Gambas:Instagram]

"Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah. Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat," kata Teddy.

Prabowo menyatakan anggaran negara yang berasal dari uang rakyat harus tepat sasaran. Ia juga menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

"Bapak Presiden menegaskan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi," pungkas Teddy.

[Gambas:Youtube]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal modus pengemplang pajak di sektor tekstil dengan menaruh omzet di rekening karyawan hingga Rp12 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengapresiasi peran PPATK dalam mengungkap indikasi pengemplangan pajak di sektor tekstil tersebut.

Ia menyebut temuan itu merupakan bagian dari sinergi antarlembaga yang selama ini telah berjalan baik.

"DJP dan PPATK secara konsisten bekerja sama dalam pertukaran data dan informasi untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum perpajakan," kata Rosmauli kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/1).

Terkait dugaan pengemplangan pajak ini, DJP akan menindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Saat ini masih tahap pengembangan analisis dan penelaahan," pungkasnya.

PPATK menemukan aksi pengemplang pajak di sektor tekstil dengan modus menaruh omzet di rekening karyawan. Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menyebut aksi pengemplangan pajak itu ditemukan pihaknya pada tahun 2025.

Ia mengatakan dari temuan PPATK, para pelaku memakai rekening milik karyawan atau pribadi untuk menyembunyikan omzet sebesar Rp12,49 triliun.

"Pihak tertentu diduga menyembunyikan omzet hingga Rp12,49 triliun dengan menggunakan rekening karyawan atau pribadi untuk menerima transaksi hasil penjualan ilegal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1).

Di sisi lain, Natsir mengatakan pihaknya juga melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perpajakan lewat pemberian laporan transaksi keuangan.

Ia mengklaim lewat kerja sama tersebut telah berhasil mengoptimalkan penerimaan negara dengan total nilai mencapai Rp18,64 triliun selama periode 2020 hingga Oktober 2025.

Tak hanya itu, kata dia, di sepanjang tahun 2025 PPATK juga telah menghasilkan 173 Hasil Analisis, 4 Hasil Pemeriksaan, dan 1 Informasi terkait sektor fiskal dengan nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp934 triliun.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan alasan pemerintah kembali mengaktifkan sejumlah penerima bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya dicoret karena terindikasi menggunakan bantuan untuk judi online alias judol.

Gus Ipul menyebut sebanyak 3,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos) karena tidak memenuhi kriteria, 600 ribu di antaranya terdeteksi menggunakan bansos untuk judi online.

"Yang terlibat judi online itu sekitar 600 ribu lebih. Dari situ dilakukan konsolidasi dengan daerah, ada beberapa ribu yang diaktifkan kembali karena mereka benar-benar membutuhkan," ujar Gus Ipul di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (27/1).

Dari sekitar 600 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang terindikasi terlibat judi online, terdapat beberapa ribu rekening yang kembali diaktifkan setelah dilakukan konsolidasi dan verifikasi bersama pemerintah daerah.

"Dari 600 ribu itu nggak sampai 100 ribu yang diaktifkan kembali. Ada beberapa yang diaktifkan kembali setelah melalui ground check bersama daerah," ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan reaktivasi dilakukan karena penerima tersebut dinilai masih sangat membutuhkan bantuan sosial dan secara kriteria memenuhi syarat sebagai keluarga miskin atau rentan miskin.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan terdapat 477 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang kembali diaktifkan. Selain itu, sebanyak 2.111 KPM direaktivasi sebagai penerima bantuan sembako.

"Untuk (program) PKH, 477 orang )yang diaktifkan kembali). Jadi ini yang memang dianggap sangat membutuhkan bantuan sosial," kata Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan reaktivasi tersebut dilakukan setelah dilakukan pengecekan lapangan dan penilaian ulang terhadap kondisi sosial ekonomi penerima. Ia menyebut sebagian penerima yang direaktivasi masih memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau rentan miskin.

"Mungkin karena mereka nggak paham atau juga dimanfaatkan orang lain, padahal secara kriteria mereka sangat memenuhi untuk menerima bantuan sosial. Setelah dilakukan ground check dengan pemerintah daerah, itu diaktifkan kembali untuk menerima bantuan sosial. Tentu dengan pengawasan, dengan pendampingan," ujarnya.

Meski demikian, Kemensos memastikan akan memperketat pengawasan terhadap penerima bansos yang direaktivasi. Kemensos juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah penyalahgunaan bantuan, termasuk untuk praktik judi online.

Sebelumnya, Gus Ipul menyatakan sekitar 600 ribu penerima bansos telah dicoret setelah terindikasi terlibat judi online berdasarkan hasil pendalaman bersama PPATK. Ia menegaskan pencoretan dilakukan terhadap penerima yang terbukti melanggar ketentuan.

Selain penerima yang terindikasi bermain judi online, Kemensos juga mencoret KPM yang dinilai tidak lagi layak menerima bansos, seperti aparatur sipil negara (ASN) dan penerima yang tercatat telah meninggal dunia.

Gus Ipul menambahkan pemerintah tetap membuka ruang reaktivasi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui mekanisme pengaduan dan verifikasi di tingkat RT, RW, kelurahan, hingga dinas sosial setempat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki akurasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi nasional.

Perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terindikasi melakukan kecurangan atau fraud.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan DSI melakukan kecurangan dengan delapan modus. Salah satunya, skema ponzi alias menggunakan dana penjaminan atau lender yang belum dialokasikan untuk membayar yang lain.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan sudah melaporkan DSI ke Bareskrim Polri dan Istana Negara pada Oktober 2025, setelah pemeriksaan langsung selesai dilakukan.

"Intinya memang kami melihat ada indikasi fraud. Oleh karena itu di 15 Oktober kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini," katanya dalam Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Hal serupa juga ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengatakan DSI menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaan.

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban, kami telah menghentikan transaksi dari DSI," ujarnya.

Danang menjelaskan skema ponzi terdeteksi setelah menelusuri total dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan PT DSI pada periode 2021-2025 mencapai Rp7,478 triliun, di mana Rp6,2 triliun berhasil dikembalikan, dan sisanya Rp1,2 triliun belum dikembalikan dan berpotensi gagal bayar.

Dari total gagal bayar sekitar Rp1,2 triliun, sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional. Lalu, sebesar Rp796 miliar disalurkan ke pihak ketiga yang merupakan perusahaan terafiliasi pemilik dan Rp218 miliar dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

"Memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut," ujarnya.

Lantas apa itu skema ponzi yang digunakan DSI?

Melansir berbagai sumber, skema ponzi adalah modus investasi palsu di mana keuntungan yang diberikan kepada investor lama dibayar menggunakan uang dari investor baru, bukan dari keuntungan hasil usaha yang nyata.

Skema ini dicetuskan pertama kali oleh Charles Ponzi, pria asal Italia yang melakukan penipuan investasi di Amerika Serikat (AS) pada 1920.

Ia mengumpulkan investor dengan menjanjikan keuntungan 50 persen dalam 45 hari. Namun, keuntungan yang dibayarkan kepada para investor tersebut bukanlah laba dari usaha yang dijalankan, melainkan dana dari investor baru.

Pada skema ponzi, keuntungan hanya akan dirasakan pada peserta yang ikut di awal dan di tengah saja. Sedangkan peserta yang baru saja mendaftar cenderung akan menanggung kerugian.

Apabila semua peserta sudah mencapai level tertinggi dan tidak ada lagi anggota baru yang dapat direkrut, maka dengan sendirinya bisnis tersebut akan runtuh.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengindikasi adanya fraud atau kecurangan dalam seluruh kegiatan perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sejak Oktober 2025, dan langsung melaporkan ke Bareskrim.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan indikasi ditemukan setelah melakukan pemeriksaan langsung.

"Intinya memang kami melihat ada indikasi fraud. Oleh karena itu 15 Oktober kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini," ujar Agusman dalam Rapat Komisi III, DPR RI, Kamis (15/1).

Tak hanya itu, sebelum lapor ke Bareskrim, OJK juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan DSI dan pihak yang terafiliasi.

"13 Oktober (2025) sebelumnya kami juga minta tolong ke PPATK menelusuri itu, hanya beberapa hari setelah kami selesai memeriksakan di lapangan," jelasnya.

Agusman merinci, ada delapan modus yang dilakukan perusahaan sehingga terindikasi fraud. Pertama, DSI menggunakan data borrower rill untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk membeli dana baru.

Kedua, perusahaan pinjol tersebut mempublikasikan informasi yang tidak benar di website untuk menggalang dana lender.

Ketiga, perusahaan menggunakan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing orang lain ikut bergabung.

"Jadi, lender dari dalam sendiri yang memancing," kata Agusman.

Keempat, menggunakan rekening perusahaan vehicle yang didirikan oleh manajemen DSI untuk menerima aliran dana dari escrow  atau rekening penampungan dana lender.

Kelima, menyalurkan dana lender kepada perusahaan terafiliasi. Keenam, menggunakan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar yang lain atau dikenal sebagai skema ponzi.

Ketujuh, menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower macet, dan melakukan pelaporan tidak benar. Terakhir, melakukan pelaporan tidak benar sesuai kondisi penyelenggara yang sesungguhnya, kepada OJK maupun publikasi kepada masyarakat.

Paguyuban Lender (pemberi pinjaman) untuk PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menyebutkan ada 4.898 lender berinvestasi di perusahaan pinjaman daring (pinjol) tersebut. Rekapitulasi dana yang belum kembali mencapai Rp1,408 triliun per Rabu (14/1).

Para pemberi pinjaman tersebut mengadu ke Komisi III DPR RI soal dugaan gagal bayar Rp1,4 triliun, Kamis (15/1).

Ketua Paguyuban Lender DSI Achmad Pitoyo mengatakan niat awal para lender berinvestasi di DSI karena penawaran menarik. Ditambah lagi, perusahaan tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

"Menurut pandangan kami investasi ini menarik, karena membiayai developer yang sudah ada pembelinya, ada jaminannya 150 persen dari borrower. Jadi kami menempatkan dana, DSI mencari borrower dan kami mendapatkan imbal hasilnya. Jadi imbal hasil itu dibagi 2 kepada lender ekuivalen 18 persen per tahun, sementara 5 persen untuk DSI sebagai wakil kita menjembatani dengan borrower," kata Achmad dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Pada Mei 2025, lender mulai mengindikasikan adanya masalah karena sebagian tidak menerima imbal hasil, hingga menarik pokok dana investasinya.

"Ini berlangsung sampai 6 Oktober 2025, di mana puncaknya sama sekali DSI tidak bisa melakukan kewajibannya alias gagal bayar," kata Achmad.

Ia mengatakan setelah adanya permasalahan itu, para lender kemudian membuat paguyuban. Kumpulan para korban tersebut juga sempat melakukan pertemuan dan kesepakatan yang dibuat dengan PT DSI pada Oktober tahun lalu.

"Pertemuan berikutnya tidak didampingi OJK pada 18 oktober. Ada kesepakatan, beliau membentuk perjanjian dengan kami akan mengembalikan dana lender 100 persen dalam periode satu tahun. Terealisasi pada 8 Desember, mereka memberikan 0,2 persen dari dana lender ke masing-masing, ke 14 ribu semua mendapat jatah 0,2 persen," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan polisi telah menerima empat laporan terkait kasus dugaan gagal bayar DSI.

Ade menjelaskan polisi telah menaikkan kasus ke tahap penyidikan.

"Dari empat LP yang kami terima, jadi ada 99 lender sebagai korban. Untuk dari hasil identifikasi dari hasil pengawasan maupun pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh OJK. Setidaknya ada 1.500 lender yang kemudian kita tengarai adalah diduga korban dari hasil pemeriksaan OJK periode 2021 hingga 2025," kata Ade.

Dari pemeriksaan sementara, polisi menemukan modus bahwa PT DSI menciptakan borrower fiktif, atau borrower asli dengan proyek fiktif.

"Jadi menggunakan borrower asli, salah satu hasil penyelidikan yang kami dapatkan, betul borrower ini menjalin kerja sama dengan PT DSI dan kemudian disalurkan pinjamannya kepada borrower ini. Namun, kemudian pihak borrower ini tanpa sepengetahuan borrower itu digunakan kembali oleh PT DSI untuk menciptakan proyek-proyek fiktif buatan PT DSI. Kalau bisa disampaikan di sini antara 100 yang diklaim 99-nya adalah fiktif," ujar Ade.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap perusahaan pinjaman daring (pinjol) DSI menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaan.

Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor bukan berasal dari profit yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, tetapi berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban, kami telah menghentikan transaksi dari DSI," ujar Danang Tri Hartono dalam Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Danang menjelaskan skema ponzi terdeteksi setelah menelusuri total dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan PT DSI pada periode 2021-2025 mencapai Rp7,478 triliun, di mana Rp6,2 triliun berhasil dikembalikan, dan sisanya Rp1,2 triliun belum dikembalikan dan berpotensi gagal bayar.

Kami telah menghentikan transaksi dari DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025, terhadap 33 rekening saldo sekitar Rp4 miliar

Jakarta (ANTARA) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan telah memblokir sejumlah rekening yang terafiliasi dengan PT Dana Syariah Indonesia (DSI), sebagai tindak lanjut permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono menjelaskan PPATK telah memblokir 33 rekening yang terafiliasi DSI, dengan dana yang tersisa dalam rekening tersebut senilai Rp4 miliar.

“Kami telah menghentikan transaksi dari DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025, terhadap 33 rekening dengan saldo sekitar Rp4 miliar,” ujar Danang dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan OJK, LPSK di Jakarta, Kamis.

Sepanjang periode 2021-2025, Danang melaporkan bahwa DSI telah menghimpun dana lender mencapai Rp7,48 triliun, yang mana sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada lender DSI.

“Total yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil itu sebesar Rp6,2 triliun, sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat kurang lebih Rp 1,2 triliun," ujar Danang.

Pihaknya menduga selisih dana tersebut dialirkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan DSI mencapai Rp796 miliar, dan dialihkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya sebesar Rp218 miliar.

Selain itu, digunakan untuk operasional perusahaan mencakup listrik, internet, sewa tempat, serta gaji karyawan sebesar Rp167 miliar.

“Jadi memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut (DSI),” ujar Danang.

Lebih lanjut, Danang menilai skema bisnis yang dijalankan oleh DSI merupakan skema ponzi berkedok Peer to Peer (P2P) Lending berbasis syariah

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah," ujar Danang.

Sebelumnya, OJK meminta PPATK untuk menelusuri transaksi keuangan pada rekening milik platform fintech lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang kini menghadapi kasus gagal bayar.

“OJK sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani.

Rizal menuturkan hingga saat ini pihaknya telah mengeluarkan 15 sanksi pengawasan terhadap perusahaan pengembang platform pembiayaan daring tersebut.

Sanksi tersebut termasuk Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sejak 15 Oktober 2025 agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada para investor atau pemberi dana (lender) dan tidak melakukan kegiatan penyaluran pendanaan baru selama masa pembekuan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani mengatakan pihaknya akan melakukan upaya terbaik untuk menjalankan kewenangannya dalam penyelesaian kasus gagal bayar DSI kepada lender-nya. Ia juga mengatakan PPATK telah melakukan pemblokiran terhadap rekening DSI.

"Kami akan melakukan best effort untuk menjalankan kewenangan yang kami punya. OJK sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI," ujar Rizal dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (31/12).

OJK juga telah meningkatkan status pengawasan khusus terhadap DSI dan melakukan pemeriksaan khusus untuk melacak transaksi DSI.

OJK juga telah menerbitkan instruksi tertulis kepada direksi, komisaris, DPS, dan pemegang saham DSI untuk melaksanakan seluruh kewajiban penyelesaian dan pengembalian hak lender.

Selain itu, OJK juga meminta pihak terkait untuk menyusun rencana dan upaya konkret pengembalian dana lender secara jelas, terukur dalam kerangka waktu yang jelas baik yang telah disepakati maupun belum.

"Hingga saat ini OJK telah mengeluarkan 15 sanksi pengawasan terhadap DSI," tambahnya.

Sementara itu, Paguyuban Lender DSI meminta pihak DSI untuk melaksanakan Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) paling lambat minggu kedua Januari 2026.

"Menindaklanjuti keterangan dalam Surat DSI bahwa RUPD akan menjadi forum sah untuk pengambilan keputusan mengenai langkah penyelesaian kewajiban PT Dana Syariah Indonesia," ujar Ketua Paguyuban Lender DSI Achmad Pitoyo dalam Surat Permintaan RUPD kepada DSI, Sabtu (27/12).

Selain itu, Paguyuban Lender DSI juga meminta DSI untuk membuka seluruh data aset dan rincian sumber dana secara total, transparan, dan dapat divalidasi oleh perwakilan Lender sebelum proses pendistribusian termin Rp450 miliar dilakukan.

Mereka juga menuntut DSI melakukan pembayaran secara penuh dan pembayaran termin Rp450 miliar tidak menghapuskan hak tagih para lender.

"Rencana distribusi dana sebesar ± Rp450 miliar wajib dinyatakan secara hukum sebagai pembayaran sebagian (parsial). Dana tersebut sama sekali tidak menghapuskan, dan menggugurkan, hak tagih Para Lender atas sisa dana lebih Rp1 triliun," ujar Achmad.

Sebelumnya, DSI mengakui hanya mampu mengembalikan sejumlah Rp450 miliar kepada para lender. Sementara itu, DSI masih mempunyai sisa kewajiban mencapai Rp1,47 triliun.

Hal ini tertuang dalam surat yang diberikan DSI kepada Paguyuban Lender DSI dan diunggah melalui media sosial @paguyubanlenderdsi.

Dalam surat tersebut, DSI menjelaskan uang yang tersedia berasal dari pelunasan kewajiban dari borrower yang berkinerja lancar, dan penjualan jaminan atau agunan dari borrower yang mengalami keterlambatan atau wanprestasi.

Kemudian, keuangan juga berasal dari aset milik DSI yang secara hukum dapat dijual tanpa mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan, serta aset lain yang masih memerlukan proses hukum tambahan sebelum dapat dilikuidasi.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) meluncurkan Sectoral Risk Assessment (SRA) Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Tahun 2025.

SRA PBK ini menjadi bagian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) pada tahun depan.

Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia sebagai anggota ke-40 Financial Action Task Force (FATF) yang menekankan pentingnya identifikasi, penilaian, dan pemahaman risiko TPPU dan TPPT di tingkat nasional dan sektoral.

"Di tingkat nasional, telah dilakukan Penilaian Risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM pada tahun 2021. Sebagai turunannya, setiap sektor strategis, termasuk industri PBK, perlu dilakukan penilaian risiko sektoral untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih spesifik," kata Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya.

Ia menjelaskan, sektor PBK berperan penting dalam perekonomian nasional. Di sisi lain, juga berisiko terhadap penyalahgunaan praktik pencucian uang maupun pendanaan terorisme. SRA PBK 2025 menjadi bentuk implementasi nyata dari komitmen Bappebti dalam menjaga integritas sistem keuangan dan perdagangan nasional.

"Kami berharap, SRA PBK Tahun 2025 akan memberikan manfaat nyata, memperkuat tata kelola pengawasan, meningkatkan kepatuhan, dan membawa industri PBK menuju arah yang makin sehat, transparan, berintegritas, dan berdaya saing, serta mampu mendukung upaya nasional dalam memerangi TPPU, TPPT, dan PPSPM," katanya.

Tirta menjelaskan, SRA TPPU, TPPT dan PPSPM di sektor PBK pada 2025 bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan tingkat risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM pada sektor PBK melalui empat sisi, yaitu produk, wilayah, profil nasabah, dan saluran pengiriman.

Adapun pedoman yang digunakan dalam penyusunan SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 diadopsi dari international best practices, yakni panduan dari International Monetary Fund dan FATF Guidance.

Kepala Biro Pengawasan PBK, Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), Matheus Hendro Purnomo menambahkan, penyusunan SRA PBK 2025 telah melalui serangkaian tahapan yang sistematis, seperti penyusunan kuesioner, pengumpulan data, hingga analisis data.

Rancangan SRA PBK 2025 juga melibatkan berbagai pihak terkait, baik internal Bappebti, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku Financial Intelligence Unit, Bursa Berjangka, Pialang Berjangka, maupun Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo).

"Hasil penilaian risiko TPPU di bidang PBK menunjukkan bahwa dari sisi produk, Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) untuk produk pertambangan dan energi memiliki tingkat risiko tinggi. Kemudian, dari sisi wilayah, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur termasuk dalam kategori risiko tinggi," ujar Matheus.

Selanjutnya, pejabat lembaga legislatif dan pemerintahan, pengusaha/wiraswasta, serta pegawai swasta merupakan profil yang memiliki tingkat risiko tinggi. Sedangkan Customer Due Diligence (CDD) Standard merupakan saluran distribusi yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Hasil penilaian risiko TPPT menyatakan, potensi risiko tertinggi terdapat pada produk SPA dan multilateral pertambangan dan energi. Wilayah dengan tingkat risiko tinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali.

Dari sisi profil nasabah, pengurus atau pegawai LSM atau organisasi tidak berbadan hukum lainnya, ulama/pendeta/pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan, pengusaha/wiraswasta, pengurus dan pegawai yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya termasuk ke dalam kategori risiko tinggi. Adapun CDD Standard merupakan saluran distribusi yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Kemudian, risiko PPSPM pada sektor PBK secara umum tergolong rendah. Hingga saat ini, tidak ditemukan adanya keterlibatan langsung sektor PBK dalam kegiatan PPSPM. Berdasarkan hasil analisis, tidak terdapat nasabah pada sektor PBK yang berasal dari negara yang termasuk dalam black list FATF seperti Korea Utara dan Iran.

Sekretaris Bappebti, Ivan Fithriyanto menegaskan bahwa Bappebti akan terus mendorong penguatan industri PBK di Indonesia. Melalui peluncuran SRA PBK 2025, diharapkan seluruh pialang berjangka dapat memperkuat pelaksanaan program APU-PPT dan PPSPM berbasis risiko, serta menggunakan hasil SRA sebagai acuan dalam menentukan profil risiko nasabah dan merancang kebijakan mitigasi risiko yang lebih efektif.

Ivan menyatakan, penyusunan SRA PBK Tahun 2025 menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong kepercayaan masyarakat pada industri ini.

"Integritas pelaku usaha dapat diwujudkan dengan kebijakan yang tepat dalam menyikapi risiko industri. Dengan integritas yang kuat, kepercayaan masyarakat akan meningkat dan diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi PBK di Indonesia," tutup Ivan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir hampir 30 ribu rekening terindikasi judi online (judol).

"Terkait dengan pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 29.906 rekening," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (7/11).

Dian mengatakan jumlah rekening tersebut bertambah dibandingkan 27 ribu rekening pada bulan lalu. Data rekening itu berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"(OJK) melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan serta melakukan enhanced due diligence," kata Dian.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap total transaksi judol sejak Januari hingga Oktober 2025 mencapai Rp155 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut meskipun masih tinggi, jumlah itu jauh lebih rendah hingga 56 persen dari transaksi judi online pada 2024 yang menembus Rp359 triliun.

"Kalau dibandingkan tahun lalu, 12 (bulan) penuh itu Rp359 Triliun. Sekarang sudah hampir bulan ke-12, kita berhasil tekan sampai Rp155 triliun," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (4/11).

Selain nilai transaksi, Ivan mengatakan nilai deposit yang disetorkan para pemain judi online juga berhasil ditekan.

Ia menyebut, tahun lalu, nilai deposit mencapai Rp51 triliun akan tetapi sekarang sudah menyusut menjadi Rp24 triliun pada Oktober 2025.