Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menyerahkan uang Rp58 miliar dari hasil penindakan judi online untuk kas negara.

Dittipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan penyerahan uang hasil TPPU judi online ini berawal dari laporan hasil analisis (LHA) PPATK.

Dia merinci bahwa secara total ada 16 laporan polisi 20 LHA PPATK yang telah selesai dan berstatus inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, uang puluhan miliar itu diserahkan terlebih dahulu ke Kejagung sebelum disetorkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Total nilai aset yang kami serahkan kepada negara melalui Kejaksaan Agung yang pada hari ini sejumlah Rp58.183.165.803 rupiah dari 133 rekening," ujar Himawan di Bareskrim, Kamis (5/2/2026).

Selain 16 LP, Himawan menyampaikan masih ada 11 laporan polisi terkait LHA PPATK yang masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Bareskrim.

Dalam proses tersebut, Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menyita Rp142 miliar dari 359 rekening. Sementara itu, dana yang diblokir Bareskrim mencapai Rp1,6 miliar dari 40 rekening.

"Satu LHA telah kami selesaikan melalui mekanisme reguler penerapan KUHP dan Undang-Undang ITE, dan 9 LHA masih dalam proses penyelidikan," imbuhnya.

Adapun, Himawan mengemukakan bahwa tindak pidana perjudian online telah merugikan tatanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penindakan judi online tidak berhenti saat pelaku dipidana.

"Khususnya judi online, merupakan proses penegakan hukum tidak hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi berlanjut hingga perampasan aset hasil kejahatan kepada negara," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) BareskrimPolri dikabarkan menggeledah sebuah pabrik peleburan emas yang terletak di Jalan Raya Tengger Kandangan, Benowo, Surabaya.

Penggeledahan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB tersebut baru rampung pada sekitar pukul 16.30 WIB, di mana kegiatan itu disinyalir berkaitan dengan pengusutan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus awal pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Provinsi Kalimantan Barat sejak 2019-2025.

Pantauan awak media di lokasi, jajaran penyidik tampak membawa satu boks dan tas berwarna merah yang diduga berisi barang bukti. Namun, mereka enggan untuk memberikan komentar apapun terkait penggeledahan tersebut dan langsung bergerak cepat memasukkan sejumlah barang bukti ke dalam mobil Toyota Innova lalu bergegas meninggalkan lokasi penggeledahan.

Sumardi Ketua RT 04 RW 06 Wisma Tengger mengaku dirinya diminta kesediaannya oleh jajaran penyidik sebagai saksi atas giat penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih 7 jam lamanya.

Namun, dirinya enggan berkomentar saat disinggung mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan para penyidik di pabrik peleburan emas yang diduga berkaitan dengan PT Suka Jadi Logam. Dirinya bahkan mengaku sudah diwanti-wanti untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan yang berlangsung.

"Saya dan Pak RW tadi cuma diminta untuk menyaksikan saja penggeledahan itu. Saya gak boleh ngomong-ngomong," beber Sumardi.

Diberitakan sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang terletak di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya, berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dari pengelolaan tambang emas ilegal, Kamis (19/2/2026).

Usai melakukan penggeledahan kurang lebih selama 10 jam lamanya, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diamankan di dalam empat boks kontainer, antara lain berupa surat, dokumen, alat elektronik, uang tunai, hingga emas batangan.

Berdasar pada fakta penyidikan sementara diketahui akumulasi transaksi terkait jual-beli emas yang diduga berasal dari PETI di Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 2019-2025 mencapai nominal yang fantastis, yakni sebesar Rp25,8 triliun.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak membeberkan jajarannya telah memeriksa sebanyak 37 orang saksi untuk mendalami lebih lanjut mengenai aliran dana serta peran pihak-pihak yang terlibat.

"Sampai saat ini 37 [saksi] dan proses penyidikan masih terus berlangsung rekan-rekan sekalian untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu atau alat bukti itu membuat terang tidak yang terjadi dan menemukan tersangkanya," ucapnya.

Ade Safri menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas perkara tersebut secara profesional hingga menemukan tersangka utama di balik praktik pencucian uang berkedok pertambangan emas ilegal itu.

"Kami jamin penyidikan atas perkara a quo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Ya kami jamin tuntas," pungkas Ade Safri.

Bisnis.com, SURABAYA – Bareskrim Polri membawa empat boks usai menggeledah rumah di Surabaya terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus awal pertambangan emas tanpa izin atau ilegal (PETI).

Jajaran penyidik Direktorat Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menghabiskan waktu kurang lebih 10 jam untuk menggeledah sebuah rumah yang terletak di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya, Kamis (19/2/2026).

Tim penyidik tampak kesulitan saat mengeluarkan empat boks berisi barang bukti secara bergantian ke luar rumah. Mereka secara bersama-sama kemudian memasukkannya ke dalam sejumlah mobil yang berbeda.

Jajaran penyidik bahkan harus menjalani body checking oleh petugas Propam Polrestabes Surabaya yang bertugas sebelum keluar dari lokasi penggeledahan. Saku kemeja, jaket, celana, tas, hingga topi milik mereka diperiksa dengan jeli satu per satu.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara TPPU yang dikembangkan dari kasus PETI.

“Dari hasil penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, ditemukan barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu dugaan TPPU dari tindak pidana asal terkait secara bersama menampung, mengolah, memurnikan, mengangkut, dan menjual emas dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin,” beber Ade di lokasi, Kamis (19/2/2026) malam.

Ade mengungkapkan sejumlah barang bukti yang diamankan ke dalam empat boks kontainer tersebut, antara lain berupa surat, dokumen, alat elektronik, hingga sejumlah uang tunai yang berkaitan dengan dugaan kasus TPPU.

“[Barang bukti yang diamankan] berupa surat, dokumen, bukti elektronik, uang dan juga barang bukti lainnya yang terkait dengan dugaan tidak pidana yang terjadi, termasuk emas di dalamnya,” bebernya.

Selain itu, penyidik juga mengamankan emas batangan usai melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Namun, Ade enggan menjelaskan secara rinci jumlah emas batangan yang disita dalam penggeledahan itu. Dirinya berjanji akan memberikan perkembangan informasi tersebut.

“[Emas] ya termasuk di dalamnya ya, nanti kita update ya, nanti kita update, tapi yang jelas, batangan ya. Nanti kita update ya [berat totalnya],” ujarnya.

Hingga saat ini, Ade Safri membeberkan bahwa jajarannya telah memeriksa sebanyak 37 orang saksi untuk mendalami lebih lanjut mengenai aliran dana serta peran pihak-pihak yang terlibat.

"Sampai saat ini 37 [saksi] dan proses penyidikan masih terus berlangsung, rekan-rekan sekalian, untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu atau alat bukti itu membuat terang tidak yang terjadi dan menemukan tersangkanya," ucapnya.

Ade Safri menegaskan jajarannya akan mengusut tuntas perkara tersebut secara profesional hingga menemukan tersangka utama dari praktik pencucian uang hasil tambang emas ilegal itu.

"Kami jamin penyidikan atas perkara a quo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Ya kami jamin tuntas," pungkas Ade Safri.

Kasus PETI di Kalimantan Barat

Diberitakan sebelumnya, upaya pengusutan kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara PETI di Kalimantan Barat, yang didasarkan pada Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK mengenai transaksi mencurigakan senilai Rp25,8 triliun.

Ade Safri menjelaskan aktivitas pertambangan ilegal tersebut awalnya terjadi di wilayah Kalimantan Barat sepanjang tahun 2019 hingga 2022.

Perkara ini disebut aparat kepolisian telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) di Pengadilan Negeri Pontianak dengan terpidana utama berinisial FL dan puluhan terdakwa lainnya.

Ade Safri juga menerangkan berdasar pada fakta penyidikan sementara diketahui akumulasi transaksi terkait jual-beli emas yang diduga berasal dari PETI selama kurun waktu 2019-2025 mencapai nominal fantastis, yakni sebesar Rp25,8 triliun.

"Terdiri atas transaksi pembelian emas yang berasal dari tambang ilegal maupun penjualan sebagian atau seluruhnya kepada beberapa perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir," jelasnya.

Bisnis.com, SURABAYA —Direktorat Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri turut Selain melakukan penggeledahan di dua titik lainnya di Kabupaten Nganjuk selain kegiatan yang digelar di sebuah rumah di Jalan Tampomas, Surabaya.

Sebagai informasi, berdasar pada fakta penyidikan sementara oleh kepolisian, diketahui nilai akumulasi transaksi jual-beli emas yang diduga berasal dari pertambangan emas tanpa izin atau ilegal (PETI) selama kurun waktu 2019 hingga 2025 mencapai nominal yang fantastis, yakni sebesar Rp25,8 triliun.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas tindak pidana asal yang secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, dan penjualan emas yang berasal dari PETI.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan selain melakukan penggeledahan terhadap satu rumah di Surabaya, jajarannya juga tengah menggeledah dua lokasi lainnya di Kabupaten Nganjuk, yang terdiri atas satu toko emas dan satu rumah tinggal.

“Namun, yang jelas pada hari ini, mulai pagi tadi hingga siang hari ini masih berlangsung bahwa penggeledahan masih dilakukan terhadap tiga tempat. Satu merupakan toko emas, yang dua adalah kediaman atau tempat tinggal. Satu lokasi di Surabaya dan dua lokasi ada berada di Kabupaten Nganjuk,” beber Ade Safri kepada awak media di lokasi, Kamis (19/2/2026).

Dirinya menyebut kediaman di Surabaya disinyalir kuat oleh tim penyidik difungsikan sebagai tempat penyimpanan hingga pengolahan hasil tambang emas ilegal.

“Sementara ini penggeledahan yang saat ini dilakukan di rumah Surabaya ini diduga yang menampung kemudian menjual dan juga mungkin mengolah emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin atau ilegal,” bebernya.

Hingga saat ini, tim penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara itu, seperti dokumen, surat-surat, hingga alat elektronik. Selain itu, sebanyak 37 orang juga telah diperiksa polisi sebagai saksi, sebelum nantinya penyidik menetapkan tersangka.

“Tersangka dalam perkara ini nanti akan ditentukan dari hasil mencari dan mengumpulkan alat bukti yang saat ini sedang dilakukan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ade Safri menegaskan pihaknya tidak segan untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang secara sah dan meyakinkan terlibat dalam praktik TPPU dan aktivitas PETI yang merugikan lingkungan dan negara.

“Dalam hal ini Bareskrim Polri dalam melindungi kelestarian lingkungan, mencegah kebocoran keuangan negara, dan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Caption Foto

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut dugaan tindak pidana pasar modal terkait PT Minna Padi Asset Manajemen (MPAM).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yakni DJ selaku Direktur Utama PT MPAM; ESO selaku pemegang saham PT MPAM; dan EL selaku istri tersangka ESO.

"Jadi ada tiga tersangka yang telah ditetapkan dalam penyidikan perkara a quo," ujar Ade di Equity Tower, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan praktik kongkalikong perdagangan saham. PT MPAM itu diduga dengan sengaja menjadi underlying asset produk reksadana dengan lawan transaksi akun milik ESO dan ESI (adik ESO).

Setelah itu, ESO yang merupakan pemegang saham di PT MPAM memiliki saham juga di PT Minna Padi Investama dan PT Sanurhasta Mitra. Sementara itu, ESI memiliki saham pada perusahaan yang terafiliasi PT MPAM.

Dalam hal ini, ESO menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM, untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi PT MPAM dengan harga murah.

"Yang selanjutnya dijual kembali kepada reksadana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi," imbuhnya.

Adapun, Ade mengemukakan bahwa pihaknya telah memeriksa 44 saksi dan sejumlah ahli pidana hingga pasar modal terkait dengan perkara ini.

Selanjutnya, Bareskrim juga memblokir 14 sub-rekening saham milik PT MPAM dan afiliasinya. Total nilai saham pada rekening itu mencapai Rp467 miliar.

"Di antaranya, dari 14 sub-rekening efek yang dilakukan pemblokiran, 6 sub-rekening efek tersebut merupakan milik reksadana dengan jumlah aset saham kurang lebih sebesar Rp 467 Miliar. Ini merupakan harga efek per 15 Desember 2025," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut dugaan tindak pidana pasar modal terkait PT Minna Padi Asset Manajemen (MPAM).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yakni DJ selaku Direktur Utama PT MPAM; ESO selaku pemegang saham PT MPAM; dan EL selaku istri tersangka ESO.

"Jadi ada tiga tersangka yang telah ditetapkan dalam penyidikan perkara a quo," ujar Ade di Equity Tower, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan praktik kongkalikong perdagangan saham. PT MPAM itu diduga dengan sengaja menjadi underlying asset produk reksadana dengan lawan transaksi akun milik ESO dan ESI (adik ESO).

Setelah itu, ESO yang merupakan pemegang saham di PT MPAM memiliki saham juga di PT Minna Padi Investama dan PT Sanurhasta Mitra. Sementara itu, ESI memiliki saham pada perusahaan yang terafiliasi PT MPAM.

Dalam hal ini, ESO menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM, untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi PT MPAM dengan harga murah.

"Yang selanjutnya dijual kembali kepada reksadana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi," imbuhnya.

Adapun, Ade mengemukakan bahwa pihaknya telah memeriksa 44 saksi dan sejumlah ahli pidana hingga pasar modal terkait dengan perkara ini.

Selanjutnya, Bareskrim juga memblokir 14 sub-rekening saham milik PT MPAM dan afiliasinya. Total nilai saham pada rekening itu mencapai Rp467 miliar.

"Di antaranya, dari 14 sub-rekening efek yang dilakukan pemblokiran, 6 sub-rekening efek tersebut merupakan milik reksadana dengan jumlah aset saham kurang lebih sebesar Rp 467 Miliar. Ini merupakan harga efek per 15 Desember 2025," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan reserse kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta Selatan hari ini, Jumat (23/1/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan fraud terkait PT DSI.

Penggeledahan ini merupakan upaya paksa penyidik pada Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dalam kasus fraud yang kini sudah naik ke tahap penyidikan tersebut.

"Bahwa benar sore ini Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di Kantor Dana Syariah Indonesia," ujar Ade saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).

Adapun, Ade menjelaskan kasus ini berkaitan fengan dugaan penipuan, pencatatan laporan palsu hingga pencucian uang terkait penyaluran dana masyarakat terkait PT DSI.

"Atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower eksisting," pungkasnya.

Sekadar informasi, Deputi Bidang Pemberantasan di PPATK, Danang Tri Hartono menjelaskan PT DSI diduga menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaannya.

Danang menjabarkan selama periode 2021—2025 PT DSI berhasil menghimpun dana sejumlah Rp7,478 triliun. Dari dana tersebut, sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada pemberi dana (lender) berupa imbal hasil.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat selisih dana kurang lebih Rp1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada masyarakat atau dalam hal ini adalah lender.

PPATK, ujarnya, mencermati dari dana selisih tersebut, kurang lebih sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional; Rp796 miliar untuk disalurkan ke perusahaan terafiliasi; dan Rp218 miliar sisanya dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban [lender Dana Syariah Indonesia],” ujar Danang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meningkatkan kasus dugaan penipuan senilai Rp28 miliar terkait Bupati Sidoarjo, Subandi dan anggota DPRD Sidoarjo M Rafi Wibisono ke penyidikan.

Pengacara pelapor, Dimas Yemahura Alfarauq mengatakan informasi kenaikan status perkara itu diperoleh dirinya per hari ini, Rabu (21/1/2026).

Adapun, Surat Perintah Tugas Penyidikan untuk kasus tersebut tertuang melalui surat SP.Gas. Sidik/70.2b /I/RES.1.11./2026/ Dittipidum, tanggal 20 Januari 2026.

"Hari ini saya menerima pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan [SPDP]," ujar Dimas di Bareskrim Polri, Rabu (21/1/2026).

Dimas menjelaskan duduk perkara ini berkaitan dugaan penipuan investasi perumahan. Namun, dana investasi diduga tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, rencana pembangunan kompleks perumahan kliennya tidak kunjung terealisasi meski terlapor menerima dana investasi sebesar Rp28 miliar sejak 2024

"Dijanjikan oleh dia itu akan dibangun oleh developer yang akan menghasilkan keuntungan jika dibangun perumahan. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada perumahan, masih berupa pesawahan, dan tidak pernah ada pembangunan proyek developer," imbuhnya.

Bahkan, kata Dimas, kliennya sudah melayangkan somasi berulang kali kepada terlapor. Namun, surat somasi itu tak kunjung direspons. Oleh sebab itu, pihaknya melaporkan perkara ini ke Bareskrim Polri.

"Total kerugian yang cukup besar tentu ini sangat-sangat memprihatinkan karena perlu diketahui klien kami mengalami kerugian sebesar Rp28 miliar," pungkasnya.

Sebagai informasi, Bisnis telah mengonfirmasi soal status perkara dugaan penipuan ini ke Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra. Namun, Wira belum merespons hingga berita ini dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menemukan unsur tindak pidana berupa fraud kasus dugaan gagal bayar terkait PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan saat ini status perkara sudah naik ke tahap penyidikan.

"Saat ini status penanganan perkaranya adalah penyidikan, artinya ditemukan peristiwa pidana dalam perkara aquo," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (19/1/2026).

Dia menambahkan saat ini penyidik tengah mengumpulkan dan menganalisa barang bukti untuk memperkuat temuan pidana dalam kasus fraud tersebut.

Selain itu, pemeriksaan sejumlah saksi juga bakal terus dilakukan sebagai upaya mencari pihak yang bertanggung jawab alias tersangka dalam perkara ini.

"Dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya," pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pemberantasan di PPATK, Danang Tri Hartono menjelaskan PT DSI diduga menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaannya.

Danang menjabarkan selama periode 2021—2025 PT DSI berhasil menghimpun dana sejumlah Rp7,478 triliun. Dari dana tersebut, sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada pemberi dana (lender) berupa imbal hasil.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat selisih dana kurang lebih Rp1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada masyarakat atau dalam hal ini adalah lender.

PPATK, ujarnya, mencermati dari dana selisih tersebut, kurang lebih sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional; Rp796 miliar untuk disalurkan ke perusahaan terafiliasi; dan Rp218 miliar sisanya dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban [lender Dana Syariah Indonesia],” ujar Danang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Insiden paparan radiasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten tak hanya menjadi sorotan di dalam negeri, tetapi dunia internasional.

Bahkan, pemerintah saat ini menaikkan status penanganan kasus paparan radiasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande ke tahap penyidikan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan langkah hukum ini menjadi bagian dari upaya terpadu pemerintah dalam menuntaskan kasus yang dinilai serius dan berdampak luas terhadap keselamatan publik.

“Dari sisi hukum, hari ini status penanganan kasus telah dinaikkan oleh penyidik Bareskrim Polri, dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Hanif dilansir dari Antara, Rabu (15/10/2025).

Menurut dia, penelusuran sumber radiasi dilakukan secara masif dari dua sisi utama. Pertama, kemungkinan berasal dari importasi scrap besi dan baja yang mengandung bahan radioaktif.

Kedua, lanjutnya, dari potensi kebocoran atau pelimbahan penggunaan Cesium-137 untuk kepentingan komersial.

“Dua sisi ini sedang didalami oleh Bareskrim dengan sangat serius, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama diharapkan penelusuran dapat menghasilkan kesimpulan yang cermat,” ujarnya.

Hanif menambahkan penyelidikan tersebut melibatkan dukungan dari BIN dan BAPETEN untuk memastikan sumber radiasi bisa diidentifikasi dengan tepat.

“Semua lini dilakukan penyelidikan secara seksama untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi di Republik ini,” katanya.

Ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil investigasi. Saat ini, tutur Hanif, Bareskrim Polri telah memperluas tim penyidik dan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang diduga terkait.

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan permasalahan radiasi Cesium-137 ini dapat segera terurai,” ujarnya.

Dekontaminasi radiasi Cesium-137

Selain langkah hukum, pemerintah juga melakukan dekontaminasi di sepuluh titik yang telah teridentifikasi terpapar radiasi. Pembersihan menyeluruh ditargetkan selesai dalam waktu paling lama satu bulan, sementara untuk unit-unit yang tercemar diharapkan rampung dalam satu minggu.

Hanif menegaskan penanganan kesehatan masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Sosial.

“Langkah-langkah terpadu ini dilakukan agar masalah ini dapat segera diselesaikan, memberikan rasa aman, dan kepastian kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga menyebut momentum kasus ini sebagai titik balik untuk memperketat regulasi dan pengawasan bahan radioaktif di Indonesia. “Kementerian Lingkungan Hidup telah menghentikan sementara importasi scrap baja dan besi. Kementerian Perdagangan juga menghentikan importasi sampai ada penataan tata laksana yang lebih ketat,” ujar Hanif.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga tuntas untuk menjamin keamanan publik dan menjaga kepercayaan terhadap sistem pengawasan lingkungan.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengungkapkan terdapat 9 orang yang positif hasil whole-body counter (WBC) dalam pemeriksaan paparan radioaktif CS-137 di Cikande yang saat ini sudah ditangani RS Fatmawati Jakarta. Hasil itu ditemukan dari pemeriksaan sekitar 1.562 pekerja dan warga sekitar Kawasan Industri Cikande sebagai tindak lanjut kasus udang yang terpapar material radioaktif.

"Sembilan orang itu tidak bergejala dan dalam kondisi baik. Untuk perawatannya diberikan obat prussian blue. Proses deteksi dilakukan berlapis dengan alur pemeriksaan. Survey meter untuk mendeteksi paparan eksternal radiasi pada tubuh dan pakaian. Jika positif, dilakukan dekontaminasi. Mandi, ganti pakaian, lalu diperiksa ulang," tuturnya dilansir Antara.

Kemudian, dilanjutkan dengan pemeriksaan darah untuk melihat indikasi penurunan limfosit. Bagi yang limfositnya rendah, dilakukan WBC untuk mendeteksi paparan radiasi internal, guna mengetahui kadar cesium yang masuk ke tubuh.

"Jika terindikasi serius, dirujuk ke RS rujukan nasional RS Fatmawati untuk pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut," ujarnya.

Sejumlah efek dan dampak dari paparan Cs-137 ke tubuh manusia, meliputi efek jangka pendek, seperti sindrom radiasi akut, yakni mual, muntah, diare, kelelahan, sakit kepala, hingga penurunan sel darah putih. Selain itu, kerusakan kulit dan jaringan dengan tanda kemerahan, lepuh, luka bakar radiasi. Pada paparan radiasi yang tinggi, ada risiko perdarahan, infeksi berat, kerusakan organ, dan kematian.

Dalam jangka panjang paparan rendah berulang atau internal akan berdampak pada peningkatan risiko kanker akibat kerusakan DNA, penurunan daya tahan tubuh karena gangguan sumsum tulang dan imunitas. Apabila paparan pada ibu hamil, maka risiko kelainan janin meningkat.

Paparan kronis pada organ tubuh dapat memicu gangguan metabolisme dan degeneratif. Namun, mayoritas paparan yang ditemukan masih pada level yang bisa ditangani dengan dekontaminasi, obat khusus, dan pemantauan kesehatan jangka panjang.

Pemerintah melalui Satgas Penanganan CS-137 telah melakukan langkah cepat penanganan di wilayah Cikande dan sekitarnya yakni dalam radius 5 km. Sejumlah langkah yang dilakukanyakni edukasi dan komunikasi risiko kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada, serta pemantauan kesehatan masyarakat akan dilakukan termasuk pemantauan kepada keluarga dan kontak serumah.

"Pemeriksaan akan diperluas menunggu hasil pemetaan dari Bapeten dan BRIN. Masyarakat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah karena radiasi tidak bisa dilihat, didengar, atau dicium sehingga pemeriksaan kesehatan sangat penting untuk mengetahui dampaknya. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Rajin cuci tangan, mandi setelah beraktivitas di area berisiko, konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup," katanya.

22 Pabrik Diduga Terkontaminasi Cesium-137

Satuan Tugas Khusus Kontaminasi Radioaktif (Satgas Kontaminasi Radioaktif) Indonesia telah menemukan jejak Cesium-137 di 22 fasilitas produksi di sebuah kawasan industri dekat Jakarta. Kontaminasi tersebut pertama kali terdeteksi pada sejumlah udang yang dikirim ke Amerika Serikat pada bulan Agustus oleh perusahaan lokal, PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS).

Juru Bicara Satgas Bara Hasibuan mengatakan Indonesia kemudian melakukan pemindaian radiasi menyeluruh di Kawasan Industri Modern Cikande, tempat BMS berada.

"Fasilitas Produksi Udang [BMS= telah menjalani dekontaminasi independen dan dinyatakan aman oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BTN)," ujarnya dilansir Reuters, Kamis (9/10/2025).

Satgas tidak menyebutkan nama 22 fasilitas produksi lainnya tetapi menyatakan bahwa mereka akan segera menjalani prosedur dekontaminasi yang dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Kawasan Modern Cikande yang lokasinya 68 kilometer dari Jakarta mencakup luas 3.175 hektare dan menampung lebih dari 270 perusahaan lokal dan asing di berbagai sektor, mulai dari pengolahan makanan hingga komponen otomotif.

Berdasarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, Cesium-137 merupakan isotop radioaktif berbahaya yang biasanya mencemari lingkungan akibat uji coba nuklir atau setelah kecelakaan seperti Chernobyl dan Fukushima.

Selain itu, Indonesia tidak memiliki senjata nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir, yang menunjukkan bahwa cesium-137 masuk ke Indonesia dari luar negeri.

Satgas juga telah menetapkan lokasi pabrik besi tua PT Peter Metal Technology (PMT) sebagai tempat isolasi untuk menyimpan barang-barang yang ditemukan terkontaminasi Cesium-137.

"Pemerintah telah memutuskan untuk memperketat pembatasan impor besi tua, yang berarti Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan mengeluarkan rekomendasi impor besi tua," kata Hasibuan.