Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Dude Herlino dan Alyssa Soebandono sebagai saksi dalam kasus pinjaman proyek fiktif PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).

Pemeriksaan dijadwalkan pada hari ini, Kamis (2/4/2026) di Bareskrim Polri. Sebab, kedua saksi pernah menjadi brand ambassador PT DSI.

"Berdasarkan fakta hasil penyidikan diketahui pernah menjadi bagian dari kegiatan promosi bisnis PT DSI sebagai Brand Ambassador. Terhadap keduanya akan dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi yang dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026 di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri lantai 5 Gedung Bareskrim Polri," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Safri juga menyampaikan bahwa penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka berinisial AS selaku mantan Direktur PT DSI pada Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan dalam perkara ini, penyidik bekerja sama dengan PPATK dan Jaksa Penuntut Umum untuk mengoptimalkan penelusuran aset yang belum disita sebagai upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery).

"Untuk menemukan, mengidentifikasi, dan melacak harta kekayaan yang disembunyikan, dialihkan, atau berasal dari hasil tindak pidana, sekaligus mengamankan aset tersebut sebagai barang bukti dalam rangka memaksimalkan pemulihan kerugian (asset recovery) para korban," jelasnya.

Pihaknya memastikan penanganan perkara berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional hingga tuntas.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbalan balik dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyampaikan dua dari tiga tersangka kasus fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) telah memenuhi panggilan penyidik.

Kedua tersangka yang hadir adalah Direktur Utama PT DSI Taufiq Taufiq Aljufri (TA) dan Komisaris sekaligus pemegang PT DSI berinisial ARL.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan kedua tersangka itu hadir sesuai dengan panggilan penyidik pada 10.00 WIB.

"Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka. Satu tersangka atas nama TA yang kedua atas nama tersangka AR," kata Ade Safri di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dia menambahkan, satu dari tiga tersangka yakni telah absen dalam pemanggilan ini. Dia adalah MY selaku Eks Direktur PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari.

Berdasarkan keterangan kuasa hukumnya, MY mengaku tidak dapat memenuhi panggilan penyidik dalam perkara ini karena sakit.

"Untuk tersangka M mengonfirmasi melalui PH-nya tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini dengan alasan sakit," imbuhnya.

Adapun, Ade mengemukakan bahwa pemeriksaan kepada Taufiq Cs ini berkaitan dengan peran masing-masing dalam kasus ini, termasuk soal aliran dana.

"Semua, semua kita dalami. Semua kita dalami terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Paguyuban Lender (pemberi pinjaman) untuk PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menyebutkan ada 4.898 lender berinvestasi di perusahaan pinjaman daring (pinjol) tersebut. Rekapitulasi dana yang belum kembali mencapai Rp1,408 triliun per Rabu (14/1).

Para pemberi pinjaman tersebut mengadu ke Komisi III DPR RI soal dugaan gagal bayar Rp1,4 triliun, Kamis (15/1).

Ketua Paguyuban Lender DSI Achmad Pitoyo mengatakan niat awal para lender berinvestasi di DSI karena penawaran menarik. Ditambah lagi, perusahaan tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

"Menurut pandangan kami investasi ini menarik, karena membiayai developer yang sudah ada pembelinya, ada jaminannya 150 persen dari borrower. Jadi kami menempatkan dana, DSI mencari borrower dan kami mendapatkan imbal hasilnya. Jadi imbal hasil itu dibagi 2 kepada lender ekuivalen 18 persen per tahun, sementara 5 persen untuk DSI sebagai wakil kita menjembatani dengan borrower," kata Achmad dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Pada Mei 2025, lender mulai mengindikasikan adanya masalah karena sebagian tidak menerima imbal hasil, hingga menarik pokok dana investasinya.

"Ini berlangsung sampai 6 Oktober 2025, di mana puncaknya sama sekali DSI tidak bisa melakukan kewajibannya alias gagal bayar," kata Achmad.

Ia mengatakan setelah adanya permasalahan itu, para lender kemudian membuat paguyuban. Kumpulan para korban tersebut juga sempat melakukan pertemuan dan kesepakatan yang dibuat dengan PT DSI pada Oktober tahun lalu.

"Pertemuan berikutnya tidak didampingi OJK pada 18 oktober. Ada kesepakatan, beliau membentuk perjanjian dengan kami akan mengembalikan dana lender 100 persen dalam periode satu tahun. Terealisasi pada 8 Desember, mereka memberikan 0,2 persen dari dana lender ke masing-masing, ke 14 ribu semua mendapat jatah 0,2 persen," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan polisi telah menerima empat laporan terkait kasus dugaan gagal bayar DSI.

Ade menjelaskan polisi telah menaikkan kasus ke tahap penyidikan.

"Dari empat LP yang kami terima, jadi ada 99 lender sebagai korban. Untuk dari hasil identifikasi dari hasil pengawasan maupun pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh OJK. Setidaknya ada 1.500 lender yang kemudian kita tengarai adalah diduga korban dari hasil pemeriksaan OJK periode 2021 hingga 2025," kata Ade.

Dari pemeriksaan sementara, polisi menemukan modus bahwa PT DSI menciptakan borrower fiktif, atau borrower asli dengan proyek fiktif.

"Jadi menggunakan borrower asli, salah satu hasil penyelidikan yang kami dapatkan, betul borrower ini menjalin kerja sama dengan PT DSI dan kemudian disalurkan pinjamannya kepada borrower ini. Namun, kemudian pihak borrower ini tanpa sepengetahuan borrower itu digunakan kembali oleh PT DSI untuk menciptakan proyek-proyek fiktif buatan PT DSI. Kalau bisa disampaikan di sini antara 100 yang diklaim 99-nya adalah fiktif," ujar Ade.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap perusahaan pinjaman daring (pinjol) DSI menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaan.

Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor bukan berasal dari profit yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, tetapi berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban, kami telah menghentikan transaksi dari DSI," ujar Danang Tri Hartono dalam Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Danang menjelaskan skema ponzi terdeteksi setelah menelusuri total dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan PT DSI pada periode 2021-2025 mencapai Rp7,478 triliun, di mana Rp6,2 triliun berhasil dikembalikan, dan sisanya Rp1,2 triliun belum dikembalikan dan berpotensi gagal bayar.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mewanti-wanti pelaku usaha agar tidak memainkan stok dan harga pangan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap pihak yang mencoba meraih keuntungan tidak wajar.

"Jangan coba-coba permainkan harga untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar. Kami tidak akan segan. Jika tidak tegas, pemerintah yang dihujat rakyat," ujar Amran dalam keterangan resmi saat Rapat Koordinasi Pasokan dan Harga Pangan HBKN Nataru di Jakarta, Kamis (18/12).

Dalam forum tersebut, Amran yang juga menjabat menteri pertanian itu menyinggung tekanan tahunan pengendalian harga pangan jelang hari besar keagamaan yang ia sebut dapat membuat 'vertigo'. Ia mengingatkan pengalaman itu tidak boleh terulang.

"Aku tidak mau terulang, yang menaikkan harga, aku vertigokan," tegasnya.

Amran menjelaskan istilah itu sebagai pengingat agar pemerintah, pelaku usaha, sampai pedagang sama-sama menjaga kestabilan harga. Ia menegaskan kondisi Nataru harus berjalan lancar tanpa lonjakan harga yang membebani masyarakat.

"Kita saling menjaga, jangan ada vertigo. Kepala Satgas Pangan, saya tidak ingin ada pedagang yang vertigo tapi ada menteri yang vertigo. Menteri tidak vertigo, pedagang tidak vertigo, dan asosiasi tidak vertigo. Dan saudara kita Natal dan Tahun Baru dengan baik. Kata kuncinya, vertigo kalau ada yang offside," lanjutnya.

Satgas Pangan Polri menyatakan siap melakukan pengawasan aktivitas pasar, termasuk potensi penimbunan dan spekulasi menjelang Nataru.

"Kami bersama Satgas Pangan Daerah akan fokus pada pengawasan praktik penimbunan dan spekulan yang memanfaatkan momentum hari besar keagamaan nasional," tegas Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak dalam kesempatan sama.

Dalam pertemuan tersebut, asosiasi pelaku usaha pangan juga menyampaikan komitmen menjaga pasokan dan mengikuti ketentuan harga. Asosiasi perunggasan dan telur menyebut tidak akan menaikkan harga secara tidak wajar.

Importir sapi dan daging menyatakan siap memastikan pasokan lancar dan harga sesuai aturan. Asosiasi perberasan menyatakan dukungan terhadap program intervensi pemerintah dan kepatuhan pada kebijakan harga eceran tertinggi (HET).

Pemerintah turut memaparkan ketentuan HET dan harga acuan. Berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025, HET beras medium dibagi dalam tiga zona, yakni Rp13.500 per kg di zona 1; Rp14 ribu per kg di zona 2; dan Rp15.500 per kg di zona 3. Untuk beras premium, HET zona 1 sebesar Rp14.900 per kg, zona 2 Rp15.400 per kg, dan zona 3 Rp15.800 per kg.

Harga acuan penjualan (HAP) telur ayam ras dan daging ayam ras ditetapkan melalui Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024, masing-masing Rp30 ribu per kg dan Rp40 ribu per kg.

Sementara itu, HAP daging sapi, cabai, dan bawang merah diatur melalui Peraturan Bapanas Nomor 12 Tahun 2024.

Harganya antara lain daging sapi segar paha depan Rp130 ribu per kg, paha belakang Rp140 ribu per kg, paha depan beku Rp105 ribu per kg, daging kerbau beku Rp80 ribu per kg, cabai rawit merah Rp40 ribu-Rp57 ribu per kg, cabai merah keriting Rp37 ribu-Rp55 ribu per kg, dan bawang merah Rp36.500-Rp41.500 per kg.