Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Iran menuntut kompensasi atas kerusakan masif akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, sembari mempertahankan sikap tegas di tengah intensifikasi upaya mediasi oleh negara-negara kawasan untuk mengakhiri konflik.

Melansir Al Jazeera, Rabu (15/4/2026), utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa lima negara regional wajib memberikan kompensasi, dengan dalih wilayah mereka digunakan sebagai basis peluncuran serangan terhadap Iran.

Selain itu, Iran menggulirkan gagasan mekanisme kompensasi melalui protokol Selat Hormuz, yang mencakup penerapan pajak terhadap kapal-kapal yang melintasi jalur strategis tersebut.

Juru pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani dalam wawancara dengan RIA Novosti mengatakan estimasi total kerugian Iran mencapai sekitar US$270 miliar atau sekitar Rp4.617 triliun, mencakup dampak langsung dan tidak langsung sejak pecahnya perang AS-Israel pada 28 Februari.

Meski tanpa rincian komprehensif, ia menegaskan bahwa isu kompensasi telah menjadi bagian dari pembahasan dalam perundingan Teheran–Washington di Pakistan pekan lalu, dan akan kembali menjadi agenda dalam negosiasi lanjutan.

Pemerintah Iran masih melakukan penilaian atas kerusakan luas pada infrastruktur strategis, setelah fasilitas energi, industri petrokimia, pabrik baja, dan industri aluminium menjadi target serangan berulang, di samping instalasi militer. Proses pemulihan diperkirakan berlangsung dalam horizon jangka panjang.

Kerusakan juga meluas ke sektor sipil, meliputi jembatan, pelabuhan, jaringan kereta api, institusi pendidikan dan riset, serta fasilitas energi dan air. Banyak fasilitas kesehatan, sekolah, dan hunian warga mengalami kerusakan berat hingga kehancuran total.

Dalam konteks keterbatasan fiskal, Mohajerani mengakui bahwa “realitas ekonomi yang ada” membuat pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk memberikan kompensasi kepada warga terdampak.

Sektor penerbangan sipil turut terpukul. Sekretaris Asosiasi Maskapai Iran Maghsoud Asadi Samani mengungkapkan 60 pesawat sipil tidak lagi beroperasi, dengan sepertiganya hancur total. Dari sekitar 160 pesawat yang tersisa, sebagian besar berusia tua dan bergantung pada pemeliharaan yang terhambat oleh keterbatasan suku cadang akibat sanksi AS.

Kerugian sektor ini diperparah oleh hilangnya pendapatan selama periode Nowruz, dengan total kerugian mencapai lebih dari 300 triliun rial dalam 40 hari konflik.

Kerusakan signifikan juga terjadi pada sejumlah bandara internasional utama, termasuk di Teheran, Tabriz, Urmia, dan Khorramabad, akibat serangan yang menghantam infrastruktur vital seperti landasan pacu, menara kontrol, dan hanggar.

Terlepas dari skala kerusakan serta dampak blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran, otoritas tetap menegaskan tidak akan memberikan konsesi substansial dalam negosiasi, termasuk terkait program pengayaan nuklir.

Juru bicara Komisi Keamanan Nasional parlemen, Ebrahim Rezaei, menolak perpanjangan gencatan senjata dua pekan dengan alasan hal itu akan memberi ruang bagi AS dan Israel untuk memperkuat kapasitas militer.

“Mereka harus mengakui hak Iran, termasuk kendali kami atas Selat Hormuz, atau kembali ke perang,” tegasnya seperti dikutip Al Jazeera.

Menurut data SIPRI, Iran mengalokasikan hampir US$8 miliar untuk belanja militer pada 2024 dan berkomitmen meningkatkan anggaran tersebut secara signifikan, meski menghadapi tekanan fiskal kronis akibat kombinasi salah kelola domestik, korupsi, dan sanksi internasional.

Pemutusan akses internet hampir total yang berlangsung selama tujuh pekan terhadap lebih dari 90 juta penduduk telah memperburuk tekanan ekonomi dan meningkatkan ketidakpuasan publik.

Gelombang pemutusan kerja dan hilangnya aktivitas ekonomi digital memperparah situasi. Pemerintah menyatakan tidak memiliki kendali langsung atas kebijakan tersebut, dan mengalihkan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Afshin Kolahi dari Kamar Dagang Iran memperkirakan kerugian ekonomi akibat pemadaman mencapai hingga US$80 juta per hari.

“Kita kehilangan setara empat jembatan strategis setiap hari, juga dua pembangkit listrik berkapasitas menengah dan ini kita lakukan sendiri,” ujarnya, menyoroti dampak ekonomi kebijakan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai Indonesia bisa memperoleh minyak dengan harga 59 dolar AS per barel dari Rusia, lebih murah daripada harga minyak dunia. Saat ini, harga minyak dunia berada di kisaran 100 dolar AS per barel yang disebabkan oleh perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.

“Betul. Andaikan dengan harga normal pun, yang sekitar 60–70 dolar AS per barel, minyak Rusia tetap lebih murah, yaitu sekitar 59 dolar AS per barel,” ujar Yayan di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Yayan memaparkan, setelah negara-negara Barat menjatuhkan sanksi embargo terhadap minyak Rusia sejak 2022, harga minyak Rusia pada 2025 mencapai 25 dolar AS per barel. Harga itu, lanjut Yayan, lebih rendah apabila dibandingkan dengan harga minyak dari Timur Tengah yang berada di level 60–70 dolar AS per barel.

Saat ini, dengan ditutupnya Selat Hormuz akibat perang antara AS-Israel melawan Iran, harga minyak dunia kian melonjak hingga di kisaran 100 dolar AS per barel. Bahkan, sempat menyentuh 116 dolar AS per barel.

“Kalau kita lihat berdasarkan asumsi penerimaan, pemerintah Rusia menetapkan harga minyak sebesar 59 dolar AS per barel,” ucap Yayan.

Lebih lanjut, Yayan menjelaskan bahwa jika Indonesia membeli minyak dari Rusia dengan biaya logistik sekitar 30 persen dari harga minyak, maka harga minyak tersebut akan berada di kisaran 76,7–80 dolar AS per barel. Harga tersebut sudah termasuk biaya logistik.

Dengan demikian, biaya yang dibutuhkan untuk membeli minyak dari Rusia sekitar 31–51 persen lebih murah apabila dibandingkan dengan harga minyak dunia yang sempat mencapai 116 dolar AS per barel. “Lebih efisien, atau bahkan lebih murah dari itu jika lobi antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin berhasil,” tutur Yayan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Program Pembangunan PBB atau United Nations Development Programme (UNDP) memperkirakan perang AS-Israel vs Iran mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 3,7% hingga 6% dari jumlah produk domestik bruto (PDB) kolektif kawasan tersebut.

Berdasarkan laporan terbaru UNDP, kerugian tersebut mencerminkan kehilangan ekonomi yang sangat besar, yaitu US$120 miliar hingga US$194 miliar. Jumlah tersebut melampaui kumulatif pertumbuhan PDB regional pada 2025.

UNDP juga menyebut bahwa perang yang telah memasuki pekan kelima, yang diawali oleh serangan AS-Israel ke Iran, diperkirakan akan membuat tingkat pengangguran melonjak hingga 4%, atau dengan kata lain, hilangnya 3,6 juta lapangan kerja. Lagi-lagi, angka tersebut lebih besar dari keseluruhan lapangan kerja yang diciptakan di kawasan pada 2025.

Badan PBB tersebut pun mengatakan bahwa rentetan kemunduran itu akan mendorong hingga 4 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan.

UNDP menyatakan bahwa laporan tersebut mengungkap kerentanan struktural yang ternyata menjadi ciri khas kawasan ini. Artinya, eskalasi serangan militer yang singkat akan menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang mendalam serta luas dan hal itu dapat bertahan dalam jangka panjang.

“Krisis ini membunyikan alarm peringatan bagi negara-negara di kawasan ini untuk mengevaluasi kembali secara fundamental pilihan strategis mereka terhadap kebijakan fiskal, sektoral, dan sosial, yang merupakan titik balik penting dalam lintasan pembangunan di kawasan ini,” ujar Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Biro Regional untuk Negara Arab di UNDP Abdallah AlDardari.

Menurutnya, temuan pihaknya menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kolaborasi regional untuk mendiversifikasi ekonomi, sehingga tidak bergantung pada pertumbuhan yang didorong oleh hidrokarbon. Terdapat pula kebutuhan untuk memperluas basis produksi, mengamankan sistem perdagangan dan logistik, serta memperluas kemitraan ekonomi untuk mengurangi paparan terhadap guncangan dan konflik.

Temuan-temuan UNDP tersebut menyoroti bahwa dampak dari perang yang terjadi tidaklah seragam, tetapi sangat bervariasi di kawasan tersebut. Hal itu terjadi karena berbagai karakteristik struktural yang berbeda dari subkawasan-subkawasan utamanya.

Perkiraan menunjukkan bahwa kerugian makroekonomi terbesar terpusat di subkawasan Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC) dan Levant/Syam. Kedua subkawasan tersebut terpapar kuat oleh gangguan perdagangan dan volatilitas pasar energi yang mendorong penurunan keluaran/output, investasi, dan perdagangan yang signifikan.

Subkawasan GCC dan Levant masing-masing berisiko kehilangan 5,2% hingga 8,5% dan 5,2% hingga 8,7% dari PDB mereka.

Di sisi lain, peningkatan tingkat kemiskinan akibat perang terkonsentrasi di subkawana Levant dan Negara-Negara Arab Kurang Berkembang (least developed countries/LDCs). Kedua subkawasan itu memiliki kerentanan dasar yang tertinggi dan guncangan ekonomi bisa menjadi penyebab penurunan kesejahteraan secara lebih mudah dibandingkan subkwasan lain.

Sementara itu, di Afrika Utara, yang juga dimasukkan ke dalam bagian Timur Tengah oleh UNDP dalam laporan ini, dampak dari perang tetap moderat. Meskipun begitu, secara absolut, dampak yang dirasakan masih signifikan.

Di wilayah Levant, konflik ini diperkirakan akan meningkatkan kemiskinan sebesar 5%, mendorong bertambahnya 2,85 hingga 3,30 juta orang ke dalam kemiskinan. Angka itu menyumbang lebih dari 75% dari lonjakan kemiskinan di seluruh kawasan.

Di seluruh kawasan yang dinilai, pembangunan manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diperkirakan akan turun sekitar 0,2% hingga 0,4%. Hal itu setara dengan kemunduran kemajuan pembangunan manusia selama sekitar setengah tahun hingga hampir satu tahun penuh.

Penilaian tersebut dilakukan menggunakan pemodelan Keseimbangan Umum yang Dapat Dihitung (Computable General Equilibrium/CGE) untuk menangkap besaran disrupsi yang disebabkan oleh perang selama 4 pekan. Efek yang ada dimodelkan melalui saluran transmisi utama, termasuk peningkatan biaya perdagangan, kerugian produktivitas sementara, dan kehancuran modal lokal.

Laporan ini melakukan lima skenario simulasi yang mewakili tingkat skenario konflik yang meningkat. Skenario dimulai dari “disrupsi moderat”, yaitu ketika biaya perdagangan meningkat sepuluh kali lipat, hingga “disrupsi ekstrem dan guncangan energi”, yaitu ketika biaya perdagangan meningkat seratus kali lipat, yang diperparah dengan berhentinya produksi hidrokarbon. (Laurensius Katon Kandela)

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul memimpin pertemuan darurat dengan para gubernur 76 provinsi untuk mengatasi krisis bahan bakar dalam negeri imbas perang AS-Israel Vs Iran yang berkecamuk selama sebulan ini.

Pertemuan yang turut dihadiri oleh para pejabat senior Kementerian Dalam Negeri dan kepala departemen itu membahas upaya untuk menekan "permintaan panik" dan memastikan keselamatan warga menjelang Festival Songkran- tahun baru tradisional Thailand yang dirayakan setiap 13-15 April.

Anutin mengungkapkan meskipun kilang minyak Thailand memproduksi sekitar 77 juta liter bahan bakar per hari-melebihi kebutuhan nasional yang biasanya sebesar 67 juta liter-kekhawatiran akan konflik di Timur Tengah telah mendorong konsumsi hingga mencapai rekor 87 juta liter.

Kata dia, Pemerintah Thailand terpaksa menghentikan subsidi bahan bakar dan membiarkan harga berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar global. Hal itu dilakukan untuk mencegah penipisan atau krisis.

"Kami beralih ke pendekatan berbasis pasar untuk menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa bahan bakar tetap tersedia di setiap sudut negara," kata Anutin dikutip dari The Nation, Sabtu (28/3).

Dia mengeluarkan peringatan keras kepada para pihak yang berupaya mengambil keuntungan dari krisis, dan menginstruksikan para gubernur untuk membentuk "Ruang Perang" khusus.

Unit-unit ini bertugas memantau tingkat stok lokal dan mengambil tindakan hukum segera terhadap bisnis apa pun yang menimbun bahan bakar atau menaikkan harga barang-barang konsumsi penting secara berlebihan.

Adapun Anutin sudah memutuskan beralih dari mobil mewah Rolls-Royce ke mobil listrik buatan perusahaan teknologi asal China, BYD.

Keputusan tersebut diambil di tengah tekanan krisis energi dan harga BBM yang melonjak di Thailand.

Peralihan ini disebut bukan sekadar simbolik. Pemerintah Thailand ingin sekaligus menjadi contoh atas antisipasi terhadap krisis energi yang terjadi.

"PM telah mengganti Rolls-Royce karena harga minyak melonjak," tulis pattayamail, dikutip Jumat (27/3).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.

Untuk diketahui, efisiensi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil efisiensi ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.

"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap, red]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Alih-alih memotong anggaran, Purbaya mengaku akan menyerahkan setiap kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing.

Salah satu lembaga yang ikut melakukan penyisiran anggaran, kata Purbaya, adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Pada keterangan sebelumnya, dia sempat mengeklaim lembaga yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bisa menghemat anggaran hingga Rp80 triliun.

Bahkan, terdapat wacana penghematan APBN untuk MBG dengan pelaksanaannya dipangkas dari enam menjadi lima hari saja dalam waktu sepekan.

Namun, berbeda dengan MBG, Purbaya menyebut anggaran yang disiapkan pemerintah untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menjadi sasaran efisiensi.

Sebab, anggaran negara untuk program itu ditujukan guna membayar jaminan pemerintah kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke KDMP. Nilainya Rp40 triliun setahun.

"Saya hanya harus bayar sekitar Rp40 triliun per tahun kan itu aja. Untuk nyicil utang Koperasi Merah Putih. Tetapi itu diambil dari dana yang tadinya anggaran yang mungkin peluang bocornya banyak. Kalau yang ini jadi bagus dipakai untuk suatu yang lebih produktif," tuturnya.

Istana Pantau Efisiensi

Istana Kepresidenan pun memastikan ikut terlibat dalam berjalannya efisiensi APBN sebagai respons meredam gejolak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penyisiran anggaran dilakukan terhadap seluruh K/L. Namun, saat dimintai konfirmasi, dia enggan mengungkap anggaran program atau K/L mana yang paling besar menjadi sasaran efisiensi.

Apabila mengacu pada pernyataanya saat wawancara Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026), estimasi target efisiensi anggaran kali ini sekitar Rp80 triliun.

"Enggak ada [yang terbesar], itu kan bagian dari semua yang kami sisir," tuturnya usai menghadiri rapat dengan Menkeu Purbaya hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Prasetyo menyebut pemerintah tengah melakukan finalisasi terhadap seluruh langkah-langkah efisiensi belanja. Hasil dimaksud berpeluang diumumkan pekan ini.

"Secepatnya diumumkan, minggu ini," ujar politisi Partai Gerindra.

Adapun di Hambalang, Prasetyo sempat melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa target efisiensi Rp80 triliun kali ini berada di luar nilai realokasi anggaran sebelum-sebelumnya.

Apabila ditotal sejak tahun pertama menjabat, dia mengeklaim realokasi anggaran yang sudah dilakukan Prabowo kurang lebih mendekati Rp800 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Gonjang-ganjing ekonomi karena tingginya harga minyak berisiko membuat belanja negara semakin bengkak. Namun, pemerintah menyatakan akan menahan defisit APBN tetap di bawah 3% dengan melakukan efisiensi anggaran jilid II.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa pemerintah menyiapkan skenario efisiensi anggaran untuk memitigasi dampak eskalasi perang AS-Israel vs Iran, yang berdampak terhadap lonjakan harga minyak dunia hingga lalu lintas barang. Masalah itu bisa memengaruhi anggaran subdisi energi RI.

Salah satu skema efisiensi itu adalah penyisiran anggaran operasional di seluruh kementerian/lembaga (K/L). pos yang disasar adalah biaya operasional K/L melalui optimalisasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) hingga peninjauan kembali Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di pagu masing-masing K/L.

Terkait dengan mekanisme pemotongan kali ini, Purbaya menyatakan akan menerapkan kebijakan efisiensi secara merata ke seluruh K/L. Langkah tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasinya, yang mana banyak K/L justru meminta tambahan dana ketika dirinya meminta setiap instansi negara melakukan evaluasi anggaran mandiri.

Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu memutuskan untuk mengambil alih kendali penuh.

"Saya simpulkan, kalau begini caranya saya tidak bisa mengharapkan pemotongan dari Anda. Ya sudah, kalau begitu [pemotongan] dari saya, nanti anda atur," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Meski langkah pengetatan ini mengesankan adanya tekanan berat pada kas negara, Purbaya meminta pasar dan publik untuk tidak bereaksi berlebihan. Menurutnya, langkah penghematan justru langkah antisipatif agar fiskal tetap sehat, bukan indikasi krisis.

"Dengan itu [efisiensi anggaran belanja K/L] saja, bantalan kita masih cukup," katanya.

Di luar target penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp80 triliun yang sebelumnya diutarakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Purbaya membeberkan adanya potensi tambahan dana hasil efisiensi senilai Rp40 triliun yang bersumber dari rasionalisasi program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi. Sabtu diberhentiin kalau enggak salah. Biasanya [pemberian MBG] seminggu, 6 hari, dia [Kepala BGN Dadan Hindayana] bilang akan jadi 5 hari. Jadi ada pengurangan cukup banyak, dia bilang aja Rp40 triliun, hitungan kasarnya, bahkan bisa lebih," ungkap Purbaya.

Lebih lanjut, bendahara negara menyatakan bahwa pemangkasan anggaran MBG ini bukan merupakan instruksi dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, inisiatif tersebut datang dari evaluasi internal BGN yang menilai pelaksanaan program masih bisa dioptimalkan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi makro saat ini.

"Bukan saya yang memotong. Dia [Kepala BGN] bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, tidak, mereka juga melakukan efisiensi," ucapnya.

Kendati demikian, sambung Purbaya, opsi perubahan frekuensi distribusi MBG tersebut masih berstatus usulan dan menunggu lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo Mau Defisit di Bawah 3%

Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang dipublikasikan dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis” pada Minggu (15/3/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara dengan mempertahankan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3% dari PDB.

Menurut Prabowo, batas tersebut hanya mungkin dilampaui apabila negara menghadapi kondisi luar biasa yang berskala besar.

Dia mencontohkan situasi pandemi Covid-19 sebagai salah satu keadaan darurat yang pernah membuat pemerintah diizinkan secara hukum untuk melampaui batas defisit selama dua tahun guna membiayai kebutuhan penanganan krisis dan perlindungan masyarakat.

"Jangan belanja lebih besar dari penghasilan. Ini adalah dasar kehidupan untuk bertahan hidup," tegas Prabowo di kediamannya.

Selain kondisi darurat kesehatan, Prabowo juga menyinggung kemungkinan lain yang dapat memicu pelonggaran sementara terhadap batas defisit, misalnya apabila harga minyak mentah dunia melonjak tajam dalam waktu lama akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa langkah melampaui batas defisit tersebut hanya akan menjadi opsi terakhir.

Menurutnya, meskipun banyak negara lain telah melonggarkan aturan fiskal mereka, Indonesia tetap perlu mempertahankan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran.

"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit. Mungkin saya orang yang kuno," ujarnya.

Purbaya memperkirakan bahwa defisit APBN 2026 maksimal berada di level 2,9%. Menurutnya, angka tersebut merupakan titik keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.

"Jadi kita atur seoptimal mungkin di mana ekonominya bisa jalan terus, anggaran bisa jalan, shock di-absorb oleh pemerintah kalau perlu, dan masyarakat masih tetap bisa menikmati pertumbuhan ekonomi," jelas Purbaya.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan secara tegas menyatakan bahwa disiplin fiskal berupa batas defisit 3% dan independensi bank sentral merupakan dua pilar utama penyangga stabilitas perekonomian Indonesia.

Menurutnya, wacana pelonggaran aturan yang termaktub dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut adalah skenario yang paling menakutkan bagi tata kelola ekonomi Indonesia.

"Tanpa adanya dua hal itu, kita tidak ada disiplin tentang pengelolaan makroekonomi. Jadi, kalau misalnya benar mengubah batas atas 3% dari PDB itu, yang dikhawatirkan adalah kita tidak punya disiplin lagi. Utang dan defisitnya nanti makin tidak terkendali, dan itu membahayakan perekonomian," ungkap Deni kepada Bisnis.

Pengajar di Prasetya Mulya Business School itu mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan sejarah. Aturan batas defisit tersebut lahir dari pengalaman pahit masa lalu, khususnya pada era Orde Lama, yang mana pembiayaan negara sering kali tersedot tanpa batas untuk membiayai program-program mercusuar yang berujung pada krisis ekonomi.

Sementara itu, Dalam kajian terbaru Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, lembaga tersebut melakukan simulasi dampak perang terhadap defisit APBN. Ada tiga asumsi nilai tukar yang digunakan yakni Rp16.800, Rp17.000, dan Rp18.500 per dolar AS.

Sementara itu, terdapat empat skenario kenaikan harga minyak sejalan dengan eskalasi perang yakni US$72 per barel, US$87 per barel, US$105 per barel apabila penutupan Selat Hormuz berlanjut, dan terburuk US$130 per barel.

Dari hasil simulasi, Core mendapati beban subsidi energi berpotensi membengkak hingga hampir tiga kali lipat dari angka baseline yaitu Rp210 triliun menjadi Rp656 triliun. Ini bisa terjadi apabila skenario terburuk depresiasi rupiah menyentuh Rp18.500 per dolar AS.

"Yang lebih mengkhawatirkan, defisit APBN sudah berpotensi melampaui ambang batas 3% terhadap PDB bahkan pada Skenario 2, ketika harga minyak US$87 per barel. Pada kondisi nilai tukar Rp17.000 per dolar AS dengan harga minyak di level US$87 per barel, defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,13% terhadap PDB," dikutip dari kajian tersebut, Selasa (17/3/2026).

Ini mencerminkan ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal-moneter yang kuat,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah, yang terjadi sejak Perang AS-Israel dan Iran meletus, masih lebih baik dibandingkan mata uang negara-negara lain.

Ia mengatakan, rupiah terdepresiasi secara moderat, sejalan dengan penguatan dolar AS secara global, dan relatif lebih baik dibandingkan banyak peer countries (negara-negara sejawat).

“Rupiah terdepresiasi sebesar 0,3 persen (month-to-date/mtd,sejak perang dimulai hingga hari ini), jauh lebih baik dengan mata uang negara-negara di sekeliling kita,” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan, Ringgit Malaysia terdepresiasi sebesar 0,5 persen mtd dan Baht Thailand turun sebesar 1,6 persen mtd.

Selain itu, Peso Filipina juga tercatat mengalami depresiasi sebesar 1,4 persen mtd. Sedangkan Dolar Singapura memiliki nilai depresiasi yang sama seperti rupiah, yakni 0,3 persen mtd.

“Ini mencerminkan ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal-moneter yang kuat,” ujarnya.

Purbaya menuturkan, banyak masyarakat yang menyampaikan kritik pada dirinya melalui media sosial terkait pelemahan rupiah tersebut.

Ia pun meminta publik untuk menilai secara adil dan memahami bagaimana posisi rupiah yang sesungguhnya dibandingkan dengan mata uang lainnya.

“(Rupiah) kita masih oke, artinya kita masih dianggap menjaga kebijakan fisikal dan moneter yang baik dan fondasi ekonomi kita cukup baik,” ucapnya.

Ia berharap kinerja fundamental ekonomi Indonesia yang terjaga positif tersebut akan terus mendorong penguatan pasar modal domestik, terutama pada investasi saham.

“Kalau ekonominya, fundamentalnya baik terus, otomatis pelan-pelan saham akan naik lagi ke level yang lebih baik dari sekarang,” tuturnya.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Rabu, bergerak menguat 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp16.851 per dolar AS dari penutupan sebelumnya yang tercatat Rp16.863 per dolar AS.

Analis mata uang dari Doo Financial Futures Lukman Leong saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu mengatakan, penguatan rupiah terjadi seiring penurunan harga minyak yang cukup signifikan.

Namun, ia juga menyampaikan bahwa perang yang masih berlangsung akan terus membebani rupiah. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, nilai tukar rupiah diprediksi berada pada kisaran Rp16.800-Rp16.950 per dolar AS.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa Indonesia mendukung stabilitas dan keamanan Arab Saudi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kalla setelah menerima Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amudi, di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (10/3/2026).

Dalam keterangannya kepada wartawan, Jusuf Kalla mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi di bulan Ramadan sekaligus membahas perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, dalam pembicaraan tersebut juga disinggung laporan mengenai serangan Iran yang berkaitan dengan fasilitas militer di Arab Saudi.

Dia menilai bahwa sasaran yang diserang bukanlah pemerintah Arab Saudi secara langsung, melainkan fasilitas yang berkaitan dengan pangkalan militer milik Amerika Serikat.

Kendati demikian, Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia tetap mendukung Arab Saudi dalam menjaga stabilitas kawasan.

“Indonesia tetap berdiri mendukung Arab Saudi karena negara tersebut merupakan pusat umat Islam dengan keberadaan Masjidil Haram dan tempat-tempat suci lainnya,” ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa Indonesia berharap situasi di kawasan tersebut tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Menurut Jusuf Kalla, sikap pemerintah Indonesia adalah mendukung Arab Saudi sekaligus mendorong sikap netral serta upaya menjaga perdamaian di tengah situasi yang berkembang di kawasan Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Cadangan devisa Indonesia dikhawatirkan semakin tergerus seiring pelemahan rupiah akibat tekanan global, terutama imbas perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada Februari 2026 pun sudah semakin menipis, hingga tersisa US$151,9 miliar. Jumlah itu kian susut, dari posisi awal pada Januari 2026 sebesar US$154,6 miliar.

Bank Indonesia (BI) mengakui cadangan devisa menyusut akibat langkah intervensi moneter yang dilakukan ketika deretan sentimen sejak awal tahun menekan rupiah. Belum lagi, pembayaran utang luar negeri pemerintah turut mengurangi porsi cadangan devisa.

Kendati demikian, bank sentral memastikan kecukupan cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kemudian, kecukupannya berada di atas standar internasional yaitu sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui siaran pers, Jumat (6/3/2026).

Ramdan menyampaikan bank sentral meyakini ke depannya sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai, serta aliran masuk modal asing. Optismisme itu bersandar kepada persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Asesmen serupa disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Perdede. Dia meyakini cadangan devisa saat ini masih tergolong kuat untuk menghadapi gejolak pendek, termasuk tensi geopolitik yang saat ini berkecamuk khususnya di kawasan Timur Tengah.

Namun, Josua mengingatkan bahwa cadangan devisa yang saat ini masih cukup, bukan berarti tidak terbatas. Apalagi, faktor penurunannya pada Februari 2026 ini disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan langkah stabilisasi rupiah, sedangkan kajian internal juga menilai dalam jangka waktu penurunan masih berpotensi terjadi jika ketegangan geopolitik berlanjut.

Seperti yang telah dilakukan awal tahun ini, cadangan devisa diperkirakan bakal digunakan dengan maksimal untuk menstabilkan rupiah yang sudah sempat menyentuh level Rp17.000 per dolar AS.

"Tekanan terhadap rupiah sangat berpotensi meningkat bila konflik yang berdampak pada Selat Hormuz berlangsung lama," terang Josua kepada Bisnis.

Tekanan terhadap rupiah juga diperkirakan datang bersamaan dengan naiknya kebutuhan devisa untuk impor energi. Terkait dengan harga minyak, Josua menyebut dalam simulasi yang ada, konflik berkepanjangan dapat mendorong harga minyak ke atas US$75 sampai dengan US$100 per barel.

Sementara itu, gangguan di Selat Hormuz yang merupakan jalur logistik laut dapat semakin mendorong harga minyak ke atas yaitu sampai dengan US$130 per barel.

Oleh sebab itu, BI diperkirakan bakal lebih cenderung memprioritaskan stabilitas rupiah dan menggunakan cadangan devisa. Bahkan, instrumen lain yang dimiliki bank sentral yaitu ruang suku bunga diperkirakan terbatas ketika rata-rata harga minyak mencapai US$75 per barel dan rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2026 sekitar Rp16.750 per dolar AS.

Josua turut memperkirakan kebijakan moneter dapat menjadi lebih ketat bila harga minyak mencapai rata-rata US$80 per barel dan rupiah mendekati Rp17.000 per dollar AS.

"Kenaikan harga minyak akibat gangguan jalur energi global juga memang dapat mendorong penurunan cadangan devisa Indonesia. Sebab, saat harga energi naik, nilai impor ikut membesar, surplus perdagangan tertekan, defisit transaksi berjalan berpotensi melebar, dan kebutuhan Bank Indonesia untuk menjaga rupiah ikut meningkat," ujarnya.

Dari segi defisit transaksi berjalan, Josua memperkirakan defisit transaksi berjalan bisa melebar sekitar 0,48 poin persetase apabila rata-rata harga minyak dunia mencapai US$85 per barel tahun ini.

"Risiko ini menjadi lebih penting karena surplus perdagangan Januari 2026 sudah turun menjadi US$0,95 miliar dolar AS dan pertumbuhan impor sudah lebih cepat daripada ekspor. Jadi, jalur penurunan cadangan devisa dapat datang sekaligus dari membengkaknya tagihan impor energi dan dari penggunaan devisa untuk menstabilkan nilai tukar," pungkasnya.

WASWAS TRANSAKSI BERJALAN

Di tengah situasi saat ini, terdapat kerisauan pula terhadap Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang melemah seiring jatuhnya ekspor, serta kenaikan impor.

Surplus neraca dagang bahkan menyempit pada Januari 2026 ke US$954,3 juta atau terendah sejak Maret 2025 yakni US$158,8 juta.

Risiko dari melandainya perdagangan global ini bisa memengaruhi defisit transaksi berjalan, lantas berimbas terhadap neraca pembayaran. Pada kuartal IV/2025, defisit transaksi berjalan atau current account deficit sebesar US$2,5 miliar atau 0,7% terhadap PDB.

Sepanjang 2025, transaksi berjalan defisit US$1,5 miliar atau 0,1% terhadap PDB. Kendati defisitnya lebih susut dari 2024 yakni US$8,6 miliar atau 0,6% terhadap PDB, neraca pembayaran Indonesia secara umum tahun lalu ditutup dengan defisit US$7,8 miliar. Padahal pada 2024, neraca pembayaran Indonesia masih surplus US$7,2 miliar.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual lebih menggarisbawahi kekhawatiran terkait dengan neraca transaksi modal dan finansial. Sebab, ketahanan eksternal RI tak hanya dipengaruhi oleh neraca perdagangan namun juga transaksi modal dan finansial.

Aliran modal asing keluar atau capital outflow cukup deras keluar tahun lalu sehingga mencatatkan defisit US$4,2 miliar pada neraca transaksi modal dan finansial.

David mengatakan bahwa derasnya aliran modal asing keluar dari pasar keuangan RI bisa semakin menekan neraca pembayaran dari sisi transaksi modal dan finansial. Apalagi, jika diperburuk dengan sejumlah penurunan outlook rating kredit seperti dari Moody's dan Fitch belum lama ini.

"Yang paling khawatir sih mungkin [transaksi] modal dan finansial dari portofolio. Portofolio itu juga kita lihat ada beberapa yang jadi wake up call juga buat kita termasuk [penurunan outlook] rating kan kemarin. Mudah-mudahan ada perbaikan apa yg mereka jadikan kekhawatiran itu tidak terjadi," jelasnya kepada Bisnis.

David menyebut perlunya agar segera dilakukannya pembenahan oleh pemerintah, agar peringatan dari lembaga pemeringkat tidak mencapai perubahan peringkat. Sebab, aliran modal asing pasti akan diawali oleh portofolio baru disusul investasi langsung atau foreign direct investment (FDI).

"Biasanya kalau rating naik, portofolio duluan yang masuk habis itu baru jangkanya menengah panjang, FDI. Turun pun begitu. Kalau turun, outlook-nya berubah, atau rating turun, itu portofolionya duluan yang keluar baru yang keluar FDI-nya. Jadi makanya wake up call bagi kita," pungkasnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap sejumlah bahaya jika perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran terus berlanjut.

Menurut Luhut, konflik tersebut berpotensi terus berlanjut karena Iran hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

Ia memandang Iran sebagai bangsa pejuang (fighter). Luhut mengetahui Iran merupakan bangsa yang tidak pernah dijajah selama ribuan tahun.

Kondisi masyarakat Iran yang telah menghadapi embargo selama hampir empat dekade dinilai juga menjadi suatu ketahanan yang kuat dari negara tersebut.

Kekuatan persenjataan Iran juga menjadi faktor penting yang menentukan konflik ini akan berlangsung lama.

Ia menyinggung kemampuan roket dan drone Iran yang menjadi salah satu kunci dalam dinamika perang ini.

Luhut pun menilai perang yang berkepanjangan ini bisa memicu tekanan pada ekonomi global.

Ia mencontohkan potensi dampaknya terhadap China yang selama ini mengandalkan pasokan energi dari beberapa negara seperti Iran, Venezula, dan Rusia.

Menurut dia, apabila konflik ini berlarut, pasokan energi ke China dapat terganggu yang berujung pada lukanya perekonomian Negeri Tirai Bambu.

"Jadi ini pertikaian strategis dunia yang kita harus amati dengan baik dan dampaknya pada ekonomi, juga ekonomi China akan juga luka," kata Luhut dikutip dari unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Jumat (6/3).

[Gambas:Instagram]

Luhut turut menyoroti bahayanya pada perekonomian Indonesia, terutama dari sisi energi.

Hal ini berkaitan dengan kemungkinan terganggunya jalur distribusi energi global apabila Selat Hormuz ditutup.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia, termasuk bagi sebagian impor minyak mentah Indonesia dari kawasan Timur Tengah.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah apabila jalur tersebut benar-benar ditutup oleh Iran.

Kemudian, eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu juga mengutarakan kekhawatirannya terkait dengan harga minyak dunia yang bisa mencapai US$100 per barel.

Per Kamis (5/3), harga minyak Brent naik US$1,67 atau 2,05 persen menjadi US$83,07 per barel. Harga ini sudah bergerak di atas asumsi Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan pemerintah sebesar US$70 per barel dalam APBN 2026.

"Kalau harga minyak tiba-tiba naik nanti bertahap tuh sampai 100 dolar. Sekarang 78 ya. Padahal kita bikin di APBN kita 70 ya. Jadi ini yang harus kita amati. Kalau sampai ini berkelanjutan lama, harga minyak naik, itu betul-betul harus kita cermati," imbuh Luhut.

Luhut menyatakan pemerintah perlu mencermati secara detail berapa lama cadangan BBM Indonesia dapat bertahan.

Ia menyoroti perbedaan angka yang beredar di publik, di mana ada yang menyebut 18 hari dan ada pula yang memperkirakan hingga 30 hari.

Menurut dia, perhitungan tersebut harus dilakukan secara akurat. Jika cadangan memang dapat bertahan hingga 30 hari, pemerintah perlu memetakan sumber impor minyak selanjutnya.

Selain itu, biaya impor serta dampaknya terhadap APBN juga perlu diperhitungkan dengan cermat oleh pemerintah.

Sepengatahuan dia, pemerintah sudah mulai mencari sumber impor minyak alternatif di yang ada saat ini.

Beberapa negara yang disebut sebagai potensi sumber pasokan antara lain Amerika Serikat, Venezuela, hingga sejumlah negara di Afrika.

Namun demikian, Luhut menilai proses distribusi energi juga bisa terdampak oleh kondisi jalur laut global.

Luhut pun mengusulkan pemerintah membentuk satuan tugas (task force) atau satgas yang bertugas mempelajari secara detail dampak konflik perang di Iran terhadap Indonesia.

"Saya kira pemerintah harus membuat satu task force gini untuk membuat studi yang cermat sebagai salah satu alternatif strategi kita," ujar Luhut.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka anjlok alias melemah hampir 2 persen pada perdagangan Senin (2/3).

Mengutip RTI Infokom, IHSG turun 161,03 poin atau 1,96 persen ke level 8.092. Pada pembukaan, IHSG sempat turun ke level 8.049 sebelum naik ke titik tertingginya di level 8.097

Volume perdagangan tercatat sebanyak 2,14 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1,43 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat 187 ribu kali.

Pada pembukaan perdagangan ini, 599 saham melemah, 59 saham menguat, dan 62 saham stagnan.

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan IHSG masih berpeluang melanjutkan kenaikan ke 8.440-8.650.

"Posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [x], sehingga masih berpeluang menguat ke 8.440-8.650," ujar Herditya dalam riset hariannya, Minggu (1/3).

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 8.025, 7.861 dan resistance 8.306, 8.437 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INDY, TAPG, TLKM, dan UNVR.

Sementara itu, Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata memproyeksikan IHSG mentok resistance di level 8.437.

"Secara mingguan, IHSG mentok persis di resistance MA20 pada weekly high 8437, menandakan tekanan jual masih mendominasi," ujar Liza.

Adapun Liza menyarankan untuk mengurangi posisi portofolio dan memperbanyak sikap wait and see untuk sementara waktu akibat tensi geopolitik global. Dengan sentimen tersebut, ia memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 8.000-7.950, dan 7.840.

Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AKRA, ESSA, MEDC, dan TINS.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran dalam mendamaikan perang antara Iran dan Amerika Serikat-Israel di tengah eskalasi krisis Timur Tengah.

Menjawab pertanyaan mengenai langkah konkret yang dapat ditempuh Presiden Prabowo dalam upaya mediasi Iran–Amerika Serikat, JK menilai bahwa niat tersebut pada dasarnya baik.

Namun, dia menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi jauh lebih kompleks dan melibatkan dinamika geopolitik yang besar.

“Ya niat, rencana itu baik saja, tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya,” ujar JK kepada awak media di kediaman pribadinya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026).

Menurut JK, konflik di Timur Tengah bukan hanya persoalan Iran dan Amerika Serikat, tetapi juga terkait erat dengan konflik Palestina–Israel yang hingga kini belum menemukan titik damai.

Ia menilai bahwa penyelesaian konflik di kawasan tersebut sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan kebijakan Amerika Serikat sebagai kekuatan global.

“Palestina dengan Israel saja tidak bisa atau sulit didamaikan karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat Amerika,” katanya.

JK juga menyinggung posisi Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Dia menyebut adanya perjanjian yang dinilainya tidak seimbang dan merugikan Indonesia.

Dalam kondisi hubungan yang menurutnya belum setara tersebut, dia mempertanyakan efektivitas Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia.

“Sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang yang sangat merugikan Indonesia. Dari itu saja kita tidak setara Amerika bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini, dalam hal-hal seperti itu ya,” pungkas JK.