Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sudah mencapai level di atas Rp17.500 sebagian besar dipengaruhi oleh faktor global.

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini sempat dibuka mencapai Rp17.541 per dolar AS, Rabu (13/5/2026) pagi. Kemudian, nilainya kini menguat di level Rp17.474 per dolar AS pada sesi penutupan perdagangan.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar di sejumlah negara emerging markets, termasuk Indonesia, terdampak dinamika global yakni perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Tidak hanya harga minyak yang naik sampai lebih 40%, tensi perang turut mendorong imbal hasil surat utang pemerintah AS (US Treasury) 10 tahun mendekati 4,5% atau naik sekitar 0,5 persentase poin dari 4% akhir Februari lalu.

"Nah, faktor global, dinamika global ini yang membuat mayoritas mata uang di dunia itu juga melemah, tidak hanya rupiah. Ada Filipina Peso, ada Thailand Baht, ada India Rupee, ada mata uang Amerika Selatan, Chile, Korea Won," jelasnya saat ditemui wartawan di kompleks perkantoran BI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Kompleksitas kondisi global ini kemudian menjadi semakin rumit akibat faktor musiman. Ramdan menjelaskan bahwa saat ini permintaan terhadap dolar oleh WNI meningkat karena musim haji, repatriasi dividen korporasi, serta pembayaran utang luar negeri.

Oleh sebab itu, lanjut Ramdan, BI telah memperkenalkan tujuh langkah penting dalam stabilisasi rupiah. Dia menyebut bank sentral tetap meyakini langkah-langkah tersebut akan membbuat rupiah stabil dan cenderung menguat.

"Karena kami meyakini fundamental ekonomi Indonesia itu sangat baik dibandingkan dengan negara-negara yang lain," tuturnya.

Ke depan, BI menyatakan bakal terus berada di pasar baik dalam maupun luar negeri.

"Jadi, begitu pasar Jakarta tutup, kami standby di pasar Eropa. Kami kemudian standby di pasar Amerika untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil," terang Ramdan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sudah mencapai level di atas Rp17.500 sebagian besar dipengaruhi oleh faktor global.

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini sempat dibuka mencapai Rp17.541 per dolar AS, Rabu (13/5/2026) pagi. Kemudian, nilainya kini menguat di level Rp17.474 per dolar AS pada sesi penutupan perdagangan.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar di sejumlah negara emerging markets, termasuk Indonesia, terdampak dinamika global yakni perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Tidak hanya harga minyak yang naik sampai lebih 40%, tensi perang turut mendorong imbal hasil surat utang pemerintah AS (US Treasury) 10 tahun mendekati 4,5% atau naik sekitar 0,5 persentase poin dari 4% akhir Februari lalu.

"Nah, faktor global, dinamika global ini yang membuat mayoritas mata uang di dunia itu juga melemah, tidak hanya rupiah. Ada Filipina Peso, ada Thailand Baht, ada India Rupee, ada mata uang Amerika Selatan, Chile, Korea Won," jelasnya saat ditemui wartawan di kompleks perkantoran BI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Kompleksitas kondisi global ini kemudian menjadi semakin rumit akibat faktor musiman. Ramdan menjelaskan bahwa saat ini permintaan terhadap dolar oleh WNI meningkat karena musim haji, repatriasi dividen korporasi, serta pembayaran utang luar negeri.

Oleh sebab itu, lanjut Ramdan, BI telah memperkenalkan tujuh langkah penting dalam stabilisasi rupiah. Dia menyebut bank sentral tetap meyakini langkah-langkah tersebut akan membbuat rupiah stabil dan cenderung menguat.

"Karena kami meyakini fundamental ekonomi Indonesia itu sangat baik dibandingkan dengan negara-negara yang lain," tuturnya.

Ke depan, BI menyatakan bakal terus berada di pasar baik dalam maupun luar negeri.

"Jadi, begitu pasar Jakarta tutup, kami standby di pasar Eropa. Kami kemudian standby di pasar Amerika untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil," terang Ramdan.

Bisnis.com, SEMARANG — Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menuduh Amerika Serikat (AS) telah mengajukan tuntutan yang “tidak masuk akal” dan “sepihak” dalam negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri perang AS-Israel di Iran, sementara kedua pihak mempertahankan gencatan senjata yang rapuh.

Melalui mediator Pakistan, Iran telah mengirimkan tanggapan terhadap proposal yang diajukan AS untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama dua bulan. Namun, pada hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut persyaratan Iran sebagai suatu yang sama sekali tidak dapat diterima.

Dilansir dari IRNA, dalam konferensi pers yang digelar pada hari Senin (11/05/2026), Baghaei menanggapi pernyataan Trump dengan menyebut bahwa proposal Iran yang disampaikan melalui Pakistan berisi tuntutan yang masuk akal dan usulan yang murah hati.

“Terdiri dari tuntutan yang masuk akal dan bertanggung jawab, serta usulan yang murah hati, tidak hanya untuk kepentingan nasional Iran, tetapi juga untuk kebaikan, stabilitas, dan keamanan seluruh kawasan dan dunia,” tutur Baghaei, dikutip dari IRNA, Selasa (12/05/2026).

Lebih lanjut, Baghaei juga menyalahkan AS dan Israel atas gangguan terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz, dengan mengatakan bahwa Washington bertindak berdasarkan pandangan sepihak.

“Kita harus ingat bahwa tindakan Amerika Serikat dan rezim Zionis selama 70-80 hari terakhir telah mengganggu kebebasan navigasi, dan kapal-kapal Iran telah menjadi sasaran serangan di perairan internasional,” ungkapnya.

Baghaei menuturkan bahwa semua masalah ini seharusnya dibahas dan diselesaikan dalam kerangka paket yang diusulkan ini. Sayangnya, pihak Amerika terus bersikeras pada pandangan sepihak dan tuntunan yang tidak masuk akal, yang sebagian besar didasarkan pada persepsi yang dibentuk oleh rezim Zionis.

Terkait eskalasi konflik yang masih terus berlangsung, Baghaei turut menyerukan agar perang di seluruh kawasan bisa diakhiri dan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri dapat dibebaskan sebagai tanggapan atas usulan terbaru AS.

“Kami tidak menuntut konsesi apa pun. Tuntutan kami sah: menuntut diakhirinya perang, pencabutan blokade (AS) (terhadap pelabuhan Iran) dan pembajakan, serta pembebasan aset Iran yang telah dibekukan secara tidak adil di bank-bank karena tekanan AS,” jelas Baghaei, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (12/05/2026).

Di sisi lain, Baghaei juga tampak menyinggung rencana negara-negara Eropa yang ingin mengerahkan kapal perang ke kawasan tersebut guna memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz, yang secara de facto telah diblokir Iran sejak bulan Maret lalu.

Baghaei menyebut bahwa Eropa tidak seharusnya tunduk pada tindakan kesombongan AS dan Israel. “Mereka harus menahan diri dari tindakan apapun yang dapat merusak kepentingan mereka. Seperti yang telah saya katakan, perang ini bukan hanya tidak etis, tetapi juga melanggar hukum,” kata Baghaei

Dia mengungkap bahwa intervensi apapun dari luar Asia Barat dalam isu-isu yang berkaitan dengan kawasan ini dan Selat Hormuz akan semakin memperumit situasi.

Baghaei menambahkan bahwa negara mana pun yang menjunjung tinggi perilaku bertanggung jawab terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta kesejahteraan ekonomi rakyatnya, seharusnya mengarahkan tekanannya kepada pihak-pihak yang menyebabkan gangguan terhadap navigasi yang aman dan bebas di Asia Barat.

“Masalahnya terletak pada tindakan agresi AS dan rezim Zionis terhadap Iran. Selat Hormuz terbuka sebelum perang. Intervensi apapun di Selat Hormuz atau Teluk Persia akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut,” ungkapnya.

Menurut laporan pemerintah di London, Inggris dan Prancis akan menjadi tuan rumah pertemuan multinasional para menteri pertahanan pada hari Selasa untuk membahas rencana memulihkan arus perdagangan melalui Selat Hormuz.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer disebut akan memimpin koalisi yang terdiri lebih dari 50 negara. Diketahui bahwa koalisi ini akan berupaya untuk memfasilitasi dimulainya kembali lalu lintas maritim di kawasan tersebut setelah perang.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa kondisi stabilitas sektor keuangan tetap terjaga pada kuartal I/2026 di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik masih menjadi faktor volatilitas pasar keuangan global. Faktor utamanya berasal dari lonjakan harga energi.

"Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward-looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini," terang Purbaya pada konferensi pers KSSK di kantor OJK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Asesmen ini merupakan hasil rapat KSSK II/2026 yang telah dilaksanakan pada awal pekan lalu, Senin (27/4/2026).

Purbaya, yang juga merupakan Ketua KSSK, mengatakan bahwa akan terus mewaspadai ketidakpastian global ke depan. Namun, dia mengapresiasi kinerja perekonomian domestik yang pada kuartal I/2026 tumbuh hingga 5,61% (yoy).

Pertumbuhan ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) relatif merupakan yang tertinggi sejak periode 2010.

"Kami akan melihat seperti apa di triwulan kedua tahun ini kami waspadai semua kendala yang mungkin timbul," tuturnya.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan bahwa ketahanan eksternal Indonesia tetap kuat menghadapi ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah.

Perry mengatakan performa ketahanan eksternal Tanah Air terlihat dari neraca dagang Januari-Maret 2026 yang masih memadai sekitar US$5,5 miliar, ditopang oleh surplus neraca dagang nonmigas.

"Capital inflow juga terjadi aliran masuk modal asing yang pada hingga 30 April mencapai US$3,3 miliar terutama instrumen SRBI dan SBN setelah triwulan I outflow US$1,7 miliar," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim ekonom dan analis HSBC memprakirakan pemerintah tetap bisa menjaga defisit di bawah 3% terhadap PDB. Namun pertumbuhan ekonomi diramal berisiko tak sampai 5%.

Pada taklimat media HSBC Indonesia Economy and Investment Outlook Kuartal II/2026, Kamis (23/4/2026), Managing Director, Chief India Economist and Macro Stretegsit, Asean Economist, HSBC Global Investment Research, Pranjul Bhandari mengatakan ekonomi Indonesia dibuka pada awal 2026 dengan baik.

Hal ini tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan ekonomi hampir 5,4% pada kuartal IV/2025, berkat pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter.

Kendati demikian, Pranjul memandang guncangan harga energi akibat perang AS-Israel dan Iran bakal memberikan dampak dari sejumlah jalur. Utamanya, guncangan yang turut menyebabkan disrupsi di jalur perdagangan energi dunia yakni Selat Hormuz turut berdampak pada kecukupan pasokan.

"Mengapa ini berbeda dengan guncangan-guncangan sebelumnya yang pernah kita lihat, karena ini tidak hanya karena harga energi, namun juga kuantitasnya. Apakah akan ada cukup minyak? Apakah akan ada cukup gas?," jelasnya, dikutip Jumat (24/4/2026).

Dampaknya kepada Indonesia, lanjut Pranjul, akan terasa pada seluruh indikator perekonomian yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca pembayaran, serta APBN. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia.

Dari sisi inflasi, kenaikan indeks harga konsumen bisa dapat dikendalikan apabila harga minyak bertengger di sekitar US$80 per barel tahun ini. Pranjul menyebut itu adalah skenario dasar (base case scenario) pihaknya.

Di Indonesia, apabila hal tersebut terjadi, maka inflasi sepanjang tahun diprakirakan bisa dijaga di bawah 3,5%. Namun, ini sudah berada di atas target BI yaitu 2,5%+-1%. Keputusan pemerintah menjaga harga BBM subsidi dinilai bisa membantu meredam inflasi.

Kemudian, pada pertumbuhan ekonomi, dampaknya masuk utamanya dari sektor perdagangan dan transportasi. Apabila dampak perang berkepanjangan, maka sektor industri bisa terdampak akibat kenaikan harga-harga terkait dan berujung ke daya beli.

"Saya tidak akan itu akan meningkat tinggi, namun apabila itu naik sedikit saja, yang mana kami prediksi, maka itu akan bisa menurunkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi melemah," terangnya.

Di sisi lain, pengaruh pelemahan pada investasi akibat banyaknya ketidakpastian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Sementara itu, pemerintah diketahui menargetkan ekonomi tumbuh 5,4% sesuai dengan yang ditargetkan tahun lalu.

"Untuk itu, kami percaya bahwa turun dan mungkin bisa di bawah 5% sepanjang tahun," ujar Pranjul.

Pada sisi neraca pembayaran, kenaikan impor bisa memengaruhi kinerja neraca dagang dan berdampak ke transaksi berjalan. Apabila defisit transaksi berjalan melebar, maka otoritas moneter harus mencari cara guna memperbaikinya dari sisi transaksi modal dan finansial atau aliran modal masuk ke pasar keuangan.

Namun demikian, pemerintah pada sisi fiskal diprakirakan bisa menjaga batas defisit APBN di bawah 3%.

"Apakah pemerintah akan mempertahankan batas defisit 3%? Menurut kami secara umum mereka akan mempertahankan batas defisit," tutur Pranjul.

Menurutnya, pemerintah masih dapat membuat ruang fiskal dalam jangan pendek di tengah tingginya belanja subsidi. Efisiensi belanja, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) serta optimalisasi penerimaan negara dinilai membantu pemerintah untuk mengelola fiskal secara efisien.

"Tentu jangka menengah merupakan pertanyaan berbeda. Dalam jangka menengah, apabila batas defisit betul-betul diinginkan 3%, maka harus ada banyak reformasi penerimaan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Iran menuntut kompensasi atas kerusakan masif akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, sembari mempertahankan sikap tegas di tengah intensifikasi upaya mediasi oleh negara-negara kawasan untuk mengakhiri konflik.

Melansir Al Jazeera, Rabu (15/4/2026), utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa lima negara regional wajib memberikan kompensasi, dengan dalih wilayah mereka digunakan sebagai basis peluncuran serangan terhadap Iran.

Selain itu, Iran menggulirkan gagasan mekanisme kompensasi melalui protokol Selat Hormuz, yang mencakup penerapan pajak terhadap kapal-kapal yang melintasi jalur strategis tersebut.

Juru pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani dalam wawancara dengan RIA Novosti mengatakan estimasi total kerugian Iran mencapai sekitar US$270 miliar atau sekitar Rp4.617 triliun, mencakup dampak langsung dan tidak langsung sejak pecahnya perang AS-Israel pada 28 Februari.

Meski tanpa rincian komprehensif, ia menegaskan bahwa isu kompensasi telah menjadi bagian dari pembahasan dalam perundingan Teheran–Washington di Pakistan pekan lalu, dan akan kembali menjadi agenda dalam negosiasi lanjutan.

Pemerintah Iran masih melakukan penilaian atas kerusakan luas pada infrastruktur strategis, setelah fasilitas energi, industri petrokimia, pabrik baja, dan industri aluminium menjadi target serangan berulang, di samping instalasi militer. Proses pemulihan diperkirakan berlangsung dalam horizon jangka panjang.

Kerusakan juga meluas ke sektor sipil, meliputi jembatan, pelabuhan, jaringan kereta api, institusi pendidikan dan riset, serta fasilitas energi dan air. Banyak fasilitas kesehatan, sekolah, dan hunian warga mengalami kerusakan berat hingga kehancuran total.

Dalam konteks keterbatasan fiskal, Mohajerani mengakui bahwa “realitas ekonomi yang ada” membuat pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk memberikan kompensasi kepada warga terdampak.

Sektor penerbangan sipil turut terpukul. Sekretaris Asosiasi Maskapai Iran Maghsoud Asadi Samani mengungkapkan 60 pesawat sipil tidak lagi beroperasi, dengan sepertiganya hancur total. Dari sekitar 160 pesawat yang tersisa, sebagian besar berusia tua dan bergantung pada pemeliharaan yang terhambat oleh keterbatasan suku cadang akibat sanksi AS.

Kerugian sektor ini diperparah oleh hilangnya pendapatan selama periode Nowruz, dengan total kerugian mencapai lebih dari 300 triliun rial dalam 40 hari konflik.

Kerusakan signifikan juga terjadi pada sejumlah bandara internasional utama, termasuk di Teheran, Tabriz, Urmia, dan Khorramabad, akibat serangan yang menghantam infrastruktur vital seperti landasan pacu, menara kontrol, dan hanggar.

Terlepas dari skala kerusakan serta dampak blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran, otoritas tetap menegaskan tidak akan memberikan konsesi substansial dalam negosiasi, termasuk terkait program pengayaan nuklir.

Juru bicara Komisi Keamanan Nasional parlemen, Ebrahim Rezaei, menolak perpanjangan gencatan senjata dua pekan dengan alasan hal itu akan memberi ruang bagi AS dan Israel untuk memperkuat kapasitas militer.

“Mereka harus mengakui hak Iran, termasuk kendali kami atas Selat Hormuz, atau kembali ke perang,” tegasnya seperti dikutip Al Jazeera.

Menurut data SIPRI, Iran mengalokasikan hampir US$8 miliar untuk belanja militer pada 2024 dan berkomitmen meningkatkan anggaran tersebut secara signifikan, meski menghadapi tekanan fiskal kronis akibat kombinasi salah kelola domestik, korupsi, dan sanksi internasional.

Pemutusan akses internet hampir total yang berlangsung selama tujuh pekan terhadap lebih dari 90 juta penduduk telah memperburuk tekanan ekonomi dan meningkatkan ketidakpuasan publik.

Gelombang pemutusan kerja dan hilangnya aktivitas ekonomi digital memperparah situasi. Pemerintah menyatakan tidak memiliki kendali langsung atas kebijakan tersebut, dan mengalihkan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Afshin Kolahi dari Kamar Dagang Iran memperkirakan kerugian ekonomi akibat pemadaman mencapai hingga US$80 juta per hari.

“Kita kehilangan setara empat jembatan strategis setiap hari, juga dua pembangkit listrik berkapasitas menengah dan ini kita lakukan sendiri,” ujarnya, menyoroti dampak ekonomi kebijakan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai Indonesia bisa memperoleh minyak dengan harga 59 dolar AS per barel dari Rusia, lebih murah daripada harga minyak dunia. Saat ini, harga minyak dunia berada di kisaran 100 dolar AS per barel yang disebabkan oleh perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.

“Betul. Andaikan dengan harga normal pun, yang sekitar 60–70 dolar AS per barel, minyak Rusia tetap lebih murah, yaitu sekitar 59 dolar AS per barel,” ujar Yayan di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Yayan memaparkan, setelah negara-negara Barat menjatuhkan sanksi embargo terhadap minyak Rusia sejak 2022, harga minyak Rusia pada 2025 mencapai 25 dolar AS per barel. Harga itu, lanjut Yayan, lebih rendah apabila dibandingkan dengan harga minyak dari Timur Tengah yang berada di level 60–70 dolar AS per barel.

Saat ini, dengan ditutupnya Selat Hormuz akibat perang antara AS-Israel melawan Iran, harga minyak dunia kian melonjak hingga di kisaran 100 dolar AS per barel. Bahkan, sempat menyentuh 116 dolar AS per barel.

“Kalau kita lihat berdasarkan asumsi penerimaan, pemerintah Rusia menetapkan harga minyak sebesar 59 dolar AS per barel,” ucap Yayan.

Lebih lanjut, Yayan menjelaskan bahwa jika Indonesia membeli minyak dari Rusia dengan biaya logistik sekitar 30 persen dari harga minyak, maka harga minyak tersebut akan berada di kisaran 76,7–80 dolar AS per barel. Harga tersebut sudah termasuk biaya logistik.

Dengan demikian, biaya yang dibutuhkan untuk membeli minyak dari Rusia sekitar 31–51 persen lebih murah apabila dibandingkan dengan harga minyak dunia yang sempat mencapai 116 dolar AS per barel. “Lebih efisien, atau bahkan lebih murah dari itu jika lobi antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin berhasil,” tutur Yayan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Program Pembangunan PBB atau United Nations Development Programme (UNDP) memperkirakan perang AS-Israel vs Iran mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 3,7% hingga 6% dari jumlah produk domestik bruto (PDB) kolektif kawasan tersebut.

Berdasarkan laporan terbaru UNDP, kerugian tersebut mencerminkan kehilangan ekonomi yang sangat besar, yaitu US$120 miliar hingga US$194 miliar. Jumlah tersebut melampaui kumulatif pertumbuhan PDB regional pada 2025.

UNDP juga menyebut bahwa perang yang telah memasuki pekan kelima, yang diawali oleh serangan AS-Israel ke Iran, diperkirakan akan membuat tingkat pengangguran melonjak hingga 4%, atau dengan kata lain, hilangnya 3,6 juta lapangan kerja. Lagi-lagi, angka tersebut lebih besar dari keseluruhan lapangan kerja yang diciptakan di kawasan pada 2025.

Badan PBB tersebut pun mengatakan bahwa rentetan kemunduran itu akan mendorong hingga 4 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan.

UNDP menyatakan bahwa laporan tersebut mengungkap kerentanan struktural yang ternyata menjadi ciri khas kawasan ini. Artinya, eskalasi serangan militer yang singkat akan menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang mendalam serta luas dan hal itu dapat bertahan dalam jangka panjang.

“Krisis ini membunyikan alarm peringatan bagi negara-negara di kawasan ini untuk mengevaluasi kembali secara fundamental pilihan strategis mereka terhadap kebijakan fiskal, sektoral, dan sosial, yang merupakan titik balik penting dalam lintasan pembangunan di kawasan ini,” ujar Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Biro Regional untuk Negara Arab di UNDP Abdallah AlDardari.

Menurutnya, temuan pihaknya menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kolaborasi regional untuk mendiversifikasi ekonomi, sehingga tidak bergantung pada pertumbuhan yang didorong oleh hidrokarbon. Terdapat pula kebutuhan untuk memperluas basis produksi, mengamankan sistem perdagangan dan logistik, serta memperluas kemitraan ekonomi untuk mengurangi paparan terhadap guncangan dan konflik.

Temuan-temuan UNDP tersebut menyoroti bahwa dampak dari perang yang terjadi tidaklah seragam, tetapi sangat bervariasi di kawasan tersebut. Hal itu terjadi karena berbagai karakteristik struktural yang berbeda dari subkawasan-subkawasan utamanya.

Perkiraan menunjukkan bahwa kerugian makroekonomi terbesar terpusat di subkawasan Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC) dan Levant/Syam. Kedua subkawasan tersebut terpapar kuat oleh gangguan perdagangan dan volatilitas pasar energi yang mendorong penurunan keluaran/output, investasi, dan perdagangan yang signifikan.

Subkawasan GCC dan Levant masing-masing berisiko kehilangan 5,2% hingga 8,5% dan 5,2% hingga 8,7% dari PDB mereka.

Di sisi lain, peningkatan tingkat kemiskinan akibat perang terkonsentrasi di subkawana Levant dan Negara-Negara Arab Kurang Berkembang (least developed countries/LDCs). Kedua subkawasan itu memiliki kerentanan dasar yang tertinggi dan guncangan ekonomi bisa menjadi penyebab penurunan kesejahteraan secara lebih mudah dibandingkan subkwasan lain.

Sementara itu, di Afrika Utara, yang juga dimasukkan ke dalam bagian Timur Tengah oleh UNDP dalam laporan ini, dampak dari perang tetap moderat. Meskipun begitu, secara absolut, dampak yang dirasakan masih signifikan.

Di wilayah Levant, konflik ini diperkirakan akan meningkatkan kemiskinan sebesar 5%, mendorong bertambahnya 2,85 hingga 3,30 juta orang ke dalam kemiskinan. Angka itu menyumbang lebih dari 75% dari lonjakan kemiskinan di seluruh kawasan.

Di seluruh kawasan yang dinilai, pembangunan manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diperkirakan akan turun sekitar 0,2% hingga 0,4%. Hal itu setara dengan kemunduran kemajuan pembangunan manusia selama sekitar setengah tahun hingga hampir satu tahun penuh.

Penilaian tersebut dilakukan menggunakan pemodelan Keseimbangan Umum yang Dapat Dihitung (Computable General Equilibrium/CGE) untuk menangkap besaran disrupsi yang disebabkan oleh perang selama 4 pekan. Efek yang ada dimodelkan melalui saluran transmisi utama, termasuk peningkatan biaya perdagangan, kerugian produktivitas sementara, dan kehancuran modal lokal.

Laporan ini melakukan lima skenario simulasi yang mewakili tingkat skenario konflik yang meningkat. Skenario dimulai dari “disrupsi moderat”, yaitu ketika biaya perdagangan meningkat sepuluh kali lipat, hingga “disrupsi ekstrem dan guncangan energi”, yaitu ketika biaya perdagangan meningkat seratus kali lipat, yang diperparah dengan berhentinya produksi hidrokarbon. (Laurensius Katon Kandela)

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul memimpin pertemuan darurat dengan para gubernur 76 provinsi untuk mengatasi krisis bahan bakar dalam negeri imbas perang AS-Israel Vs Iran yang berkecamuk selama sebulan ini.

Pertemuan yang turut dihadiri oleh para pejabat senior Kementerian Dalam Negeri dan kepala departemen itu membahas upaya untuk menekan "permintaan panik" dan memastikan keselamatan warga menjelang Festival Songkran- tahun baru tradisional Thailand yang dirayakan setiap 13-15 April.

Anutin mengungkapkan meskipun kilang minyak Thailand memproduksi sekitar 77 juta liter bahan bakar per hari-melebihi kebutuhan nasional yang biasanya sebesar 67 juta liter-kekhawatiran akan konflik di Timur Tengah telah mendorong konsumsi hingga mencapai rekor 87 juta liter.

Kata dia, Pemerintah Thailand terpaksa menghentikan subsidi bahan bakar dan membiarkan harga berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar global. Hal itu dilakukan untuk mencegah penipisan atau krisis.

"Kami beralih ke pendekatan berbasis pasar untuk menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa bahan bakar tetap tersedia di setiap sudut negara," kata Anutin dikutip dari The Nation, Sabtu (28/3).

Dia mengeluarkan peringatan keras kepada para pihak yang berupaya mengambil keuntungan dari krisis, dan menginstruksikan para gubernur untuk membentuk "Ruang Perang" khusus.

Unit-unit ini bertugas memantau tingkat stok lokal dan mengambil tindakan hukum segera terhadap bisnis apa pun yang menimbun bahan bakar atau menaikkan harga barang-barang konsumsi penting secara berlebihan.

Adapun Anutin sudah memutuskan beralih dari mobil mewah Rolls-Royce ke mobil listrik buatan perusahaan teknologi asal China, BYD.

Keputusan tersebut diambil di tengah tekanan krisis energi dan harga BBM yang melonjak di Thailand.

Peralihan ini disebut bukan sekadar simbolik. Pemerintah Thailand ingin sekaligus menjadi contoh atas antisipasi terhadap krisis energi yang terjadi.

"PM telah mengganti Rolls-Royce karena harga minyak melonjak," tulis pattayamail, dikutip Jumat (27/3).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.

Untuk diketahui, efisiensi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil efisiensi ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.

"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap, red]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Alih-alih memotong anggaran, Purbaya mengaku akan menyerahkan setiap kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing.

Salah satu lembaga yang ikut melakukan penyisiran anggaran, kata Purbaya, adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Pada keterangan sebelumnya, dia sempat mengeklaim lembaga yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bisa menghemat anggaran hingga Rp80 triliun.

Bahkan, terdapat wacana penghematan APBN untuk MBG dengan pelaksanaannya dipangkas dari enam menjadi lima hari saja dalam waktu sepekan.

Namun, berbeda dengan MBG, Purbaya menyebut anggaran yang disiapkan pemerintah untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menjadi sasaran efisiensi.

Sebab, anggaran negara untuk program itu ditujukan guna membayar jaminan pemerintah kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke KDMP. Nilainya Rp40 triliun setahun.

"Saya hanya harus bayar sekitar Rp40 triliun per tahun kan itu aja. Untuk nyicil utang Koperasi Merah Putih. Tetapi itu diambil dari dana yang tadinya anggaran yang mungkin peluang bocornya banyak. Kalau yang ini jadi bagus dipakai untuk suatu yang lebih produktif," tuturnya.

Istana Pantau Efisiensi

Istana Kepresidenan pun memastikan ikut terlibat dalam berjalannya efisiensi APBN sebagai respons meredam gejolak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penyisiran anggaran dilakukan terhadap seluruh K/L. Namun, saat dimintai konfirmasi, dia enggan mengungkap anggaran program atau K/L mana yang paling besar menjadi sasaran efisiensi.

Apabila mengacu pada pernyataanya saat wawancara Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026), estimasi target efisiensi anggaran kali ini sekitar Rp80 triliun.

"Enggak ada [yang terbesar], itu kan bagian dari semua yang kami sisir," tuturnya usai menghadiri rapat dengan Menkeu Purbaya hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Prasetyo menyebut pemerintah tengah melakukan finalisasi terhadap seluruh langkah-langkah efisiensi belanja. Hasil dimaksud berpeluang diumumkan pekan ini.

"Secepatnya diumumkan, minggu ini," ujar politisi Partai Gerindra.

Adapun di Hambalang, Prasetyo sempat melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa target efisiensi Rp80 triliun kali ini berada di luar nilai realokasi anggaran sebelum-sebelumnya.

Apabila ditotal sejak tahun pertama menjabat, dia mengeklaim realokasi anggaran yang sudah dilakukan Prabowo kurang lebih mendekati Rp800 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Gonjang-ganjing ekonomi karena tingginya harga minyak berisiko membuat belanja negara semakin bengkak. Namun, pemerintah menyatakan akan menahan defisit APBN tetap di bawah 3% dengan melakukan efisiensi anggaran jilid II.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa pemerintah menyiapkan skenario efisiensi anggaran untuk memitigasi dampak eskalasi perang AS-Israel vs Iran, yang berdampak terhadap lonjakan harga minyak dunia hingga lalu lintas barang. Masalah itu bisa memengaruhi anggaran subdisi energi RI.

Salah satu skema efisiensi itu adalah penyisiran anggaran operasional di seluruh kementerian/lembaga (K/L). pos yang disasar adalah biaya operasional K/L melalui optimalisasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) hingga peninjauan kembali Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di pagu masing-masing K/L.

Terkait dengan mekanisme pemotongan kali ini, Purbaya menyatakan akan menerapkan kebijakan efisiensi secara merata ke seluruh K/L. Langkah tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasinya, yang mana banyak K/L justru meminta tambahan dana ketika dirinya meminta setiap instansi negara melakukan evaluasi anggaran mandiri.

Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu memutuskan untuk mengambil alih kendali penuh.

"Saya simpulkan, kalau begini caranya saya tidak bisa mengharapkan pemotongan dari Anda. Ya sudah, kalau begitu [pemotongan] dari saya, nanti anda atur," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Meski langkah pengetatan ini mengesankan adanya tekanan berat pada kas negara, Purbaya meminta pasar dan publik untuk tidak bereaksi berlebihan. Menurutnya, langkah penghematan justru langkah antisipatif agar fiskal tetap sehat, bukan indikasi krisis.

"Dengan itu [efisiensi anggaran belanja K/L] saja, bantalan kita masih cukup," katanya.

Di luar target penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp80 triliun yang sebelumnya diutarakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Purbaya membeberkan adanya potensi tambahan dana hasil efisiensi senilai Rp40 triliun yang bersumber dari rasionalisasi program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi. Sabtu diberhentiin kalau enggak salah. Biasanya [pemberian MBG] seminggu, 6 hari, dia [Kepala BGN Dadan Hindayana] bilang akan jadi 5 hari. Jadi ada pengurangan cukup banyak, dia bilang aja Rp40 triliun, hitungan kasarnya, bahkan bisa lebih," ungkap Purbaya.

Lebih lanjut, bendahara negara menyatakan bahwa pemangkasan anggaran MBG ini bukan merupakan instruksi dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, inisiatif tersebut datang dari evaluasi internal BGN yang menilai pelaksanaan program masih bisa dioptimalkan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi makro saat ini.

"Bukan saya yang memotong. Dia [Kepala BGN] bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, tidak, mereka juga melakukan efisiensi," ucapnya.

Kendati demikian, sambung Purbaya, opsi perubahan frekuensi distribusi MBG tersebut masih berstatus usulan dan menunggu lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo Mau Defisit di Bawah 3%

Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang dipublikasikan dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis” pada Minggu (15/3/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara dengan mempertahankan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3% dari PDB.

Menurut Prabowo, batas tersebut hanya mungkin dilampaui apabila negara menghadapi kondisi luar biasa yang berskala besar.

Dia mencontohkan situasi pandemi Covid-19 sebagai salah satu keadaan darurat yang pernah membuat pemerintah diizinkan secara hukum untuk melampaui batas defisit selama dua tahun guna membiayai kebutuhan penanganan krisis dan perlindungan masyarakat.

"Jangan belanja lebih besar dari penghasilan. Ini adalah dasar kehidupan untuk bertahan hidup," tegas Prabowo di kediamannya.

Selain kondisi darurat kesehatan, Prabowo juga menyinggung kemungkinan lain yang dapat memicu pelonggaran sementara terhadap batas defisit, misalnya apabila harga minyak mentah dunia melonjak tajam dalam waktu lama akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa langkah melampaui batas defisit tersebut hanya akan menjadi opsi terakhir.

Menurutnya, meskipun banyak negara lain telah melonggarkan aturan fiskal mereka, Indonesia tetap perlu mempertahankan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran.

"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit. Mungkin saya orang yang kuno," ujarnya.

Purbaya memperkirakan bahwa defisit APBN 2026 maksimal berada di level 2,9%. Menurutnya, angka tersebut merupakan titik keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.

"Jadi kita atur seoptimal mungkin di mana ekonominya bisa jalan terus, anggaran bisa jalan, shock di-absorb oleh pemerintah kalau perlu, dan masyarakat masih tetap bisa menikmati pertumbuhan ekonomi," jelas Purbaya.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan secara tegas menyatakan bahwa disiplin fiskal berupa batas defisit 3% dan independensi bank sentral merupakan dua pilar utama penyangga stabilitas perekonomian Indonesia.

Menurutnya, wacana pelonggaran aturan yang termaktub dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut adalah skenario yang paling menakutkan bagi tata kelola ekonomi Indonesia.

"Tanpa adanya dua hal itu, kita tidak ada disiplin tentang pengelolaan makroekonomi. Jadi, kalau misalnya benar mengubah batas atas 3% dari PDB itu, yang dikhawatirkan adalah kita tidak punya disiplin lagi. Utang dan defisitnya nanti makin tidak terkendali, dan itu membahayakan perekonomian," ungkap Deni kepada Bisnis.

Pengajar di Prasetya Mulya Business School itu mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan sejarah. Aturan batas defisit tersebut lahir dari pengalaman pahit masa lalu, khususnya pada era Orde Lama, yang mana pembiayaan negara sering kali tersedot tanpa batas untuk membiayai program-program mercusuar yang berujung pada krisis ekonomi.

Sementara itu, Dalam kajian terbaru Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, lembaga tersebut melakukan simulasi dampak perang terhadap defisit APBN. Ada tiga asumsi nilai tukar yang digunakan yakni Rp16.800, Rp17.000, dan Rp18.500 per dolar AS.

Sementara itu, terdapat empat skenario kenaikan harga minyak sejalan dengan eskalasi perang yakni US$72 per barel, US$87 per barel, US$105 per barel apabila penutupan Selat Hormuz berlanjut, dan terburuk US$130 per barel.

Dari hasil simulasi, Core mendapati beban subsidi energi berpotensi membengkak hingga hampir tiga kali lipat dari angka baseline yaitu Rp210 triliun menjadi Rp656 triliun. Ini bisa terjadi apabila skenario terburuk depresiasi rupiah menyentuh Rp18.500 per dolar AS.

"Yang lebih mengkhawatirkan, defisit APBN sudah berpotensi melampaui ambang batas 3% terhadap PDB bahkan pada Skenario 2, ketika harga minyak US$87 per barel. Pada kondisi nilai tukar Rp17.000 per dolar AS dengan harga minyak di level US$87 per barel, defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,13% terhadap PDB," dikutip dari kajian tersebut, Selasa (17/3/2026).

Ini mencerminkan ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal-moneter yang kuat,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah, yang terjadi sejak Perang AS-Israel dan Iran meletus, masih lebih baik dibandingkan mata uang negara-negara lain.

Ia mengatakan, rupiah terdepresiasi secara moderat, sejalan dengan penguatan dolar AS secara global, dan relatif lebih baik dibandingkan banyak peer countries (negara-negara sejawat).

“Rupiah terdepresiasi sebesar 0,3 persen (month-to-date/mtd,sejak perang dimulai hingga hari ini), jauh lebih baik dengan mata uang negara-negara di sekeliling kita,” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan, Ringgit Malaysia terdepresiasi sebesar 0,5 persen mtd dan Baht Thailand turun sebesar 1,6 persen mtd.

Selain itu, Peso Filipina juga tercatat mengalami depresiasi sebesar 1,4 persen mtd. Sedangkan Dolar Singapura memiliki nilai depresiasi yang sama seperti rupiah, yakni 0,3 persen mtd.

“Ini mencerminkan ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal-moneter yang kuat,” ujarnya.

Purbaya menuturkan, banyak masyarakat yang menyampaikan kritik pada dirinya melalui media sosial terkait pelemahan rupiah tersebut.

Ia pun meminta publik untuk menilai secara adil dan memahami bagaimana posisi rupiah yang sesungguhnya dibandingkan dengan mata uang lainnya.

“(Rupiah) kita masih oke, artinya kita masih dianggap menjaga kebijakan fisikal dan moneter yang baik dan fondasi ekonomi kita cukup baik,” ucapnya.

Ia berharap kinerja fundamental ekonomi Indonesia yang terjaga positif tersebut akan terus mendorong penguatan pasar modal domestik, terutama pada investasi saham.

“Kalau ekonominya, fundamentalnya baik terus, otomatis pelan-pelan saham akan naik lagi ke level yang lebih baik dari sekarang,” tuturnya.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Rabu, bergerak menguat 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp16.851 per dolar AS dari penutupan sebelumnya yang tercatat Rp16.863 per dolar AS.

Analis mata uang dari Doo Financial Futures Lukman Leong saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu mengatakan, penguatan rupiah terjadi seiring penurunan harga minyak yang cukup signifikan.

Namun, ia juga menyampaikan bahwa perang yang masih berlangsung akan terus membebani rupiah. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, nilai tukar rupiah diprediksi berada pada kisaran Rp16.800-Rp16.950 per dolar AS.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026