TEHERAN - Material tersebut memiliki berat kurang dari sebuah mobil keluarga kecil. Namun, nasib sekitar 440 kg uranium yang sangat diperkaya dapat menentukan apakah Amerika Serikat dan Iran dapat mengubah gencatan senjata yang rapuh menjadi kesepakatan diplomatik yang lebih luas.

Melansir Gulf News, negosiasi selama berminggu-minggu telah membawa Washington dan Teheran lebih dekat ke kerangka kerja yang memungkinkan perpanjangan gencatan senjata, pembukaan kembali Selat Hormuz, dan peluncuran fase baru pembicaraan. Namun, satu isu terus membayangi hampir setiap diskusi lainnya: apa yang terjadi pada persediaan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran. Menurut inspektur internasional, material tersebut berpotensi cukup untuk sekitar 10 senjata nuklir jika diperkaya lebih lanjut, menjadikannya salah satu isu paling sensitif di meja perundingan.

Presiden AS Donald Trump berulang kali menegaskan bahwa Iran harus menyerahkan apa yang disebutnya sebagai "debu nuklir", sementara pejabat Iran mempertahankan bahwa negara tersebut memiliki hak untuk mengejar program nuklir sipil. Dengan kedua belah pihak masih terpecah, persediaan uranium telah menjadi salah satu poin penting yang menjadi kendala dalam negosiasi. CNN melaporkan bahwa bahkan jika kerangka kerja gencatan senjata yang lebih luas disepakati, masa depan uranium yang diperkaya Iran kemungkinan akan tetap menjadi fokus pembicaraan selanjutnya.

Masa Depan Perang Iran Hanya Ditentukan 440 Kg Uranium, Ini 4 Faktanya

1. Iran Memiliki 440 Kg Uranium yang Diperkaya hingga 60 Persen

Iran memiliki persediaan uranium yang diperkaya dalam jumlah besar, termasuk sekitar 440 kg yang diperkaya hingga kemurnian 60 persen — tingkat yang jauh melebihi apa yang umumnya dibutuhkan untuk program energi nuklir sipil.

Perkiraan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menunjukkan bahwa, jika diperkaya lebih lanjut hingga tingkat senjata nuklir, persediaan ini secara teoritis cukup untuk sekitar 10 senjata nuklir.

Iran juga memiliki sekitar 184 kg uranium yang diperkaya hingga kemurnian 20 persen, serta persediaan uranium yang diperkaya lebih rendah dalam jumlah yang jauh lebih besar. Menurut CNN, beberapa ahli berpendapat bahwa bahkan cadangan uranium tingkat rendah ini mungkin perlu ditangani karena Iran telah menunjukkan kemampuan untuk memperkaya uranium dengan cepat menggunakan sentrifugal canggih.

2. Iran Bisa Memiliki Senjata Nuklir

Kekhawatiran tersebut bukan hanya pada jumlah uranium yang dimiliki Iran, tetapi juga seberapa dekat uranium tersebut dengan material tingkat senjata nuklir.

Uranium alami mengandung kurang dari satu persen uranium-235, isotop fisil yang digunakan dalam reaktor nuklir dan senjata. Melalui pengayaan, konsentrasi tersebut meningkat. Uranium tingkat senjata nuklir umumnya dianggap memiliki kemurnian sekitar 90 persen.

Menurut para ahli nuklir yang dikutip oleh CNN, begitu uranium mencapai kemurnian 60 persen, perjalanan teknis selanjutnya menuju tingkat senjata nuklir menjadi jauh lebih singkat.

Eric Brewer, mantan pejabat intelijen dan kontraproliferasi AS yang sekarang bekerja di Nuclear Threat Initiative, mengatakan kepada CNN bahwa pengayaan lebih lanjut hanya membutuhkan waktu "beberapa hari hingga beberapa minggu" jika Iran mempertahankan fasilitas pengayaan operasional.

Itulah mengapa banyak ahli non-proliferasi memandang persediaan 60 persen sebagai kekhawatiran paling mendesak dalam negosiasi.

3. Iran Memiliki Kemampuan Melaksanakan Program Nuklir

Iran memperkaya uranium dengan mengubahnya menjadi gas uranium heksafluorida dan memasukkannya melalui serangkaian sentrifugal di fasilitas termasuk Natanz, Fordow, dan Isfahan.

Sentrifuga secara bertahap meningkatkan konsentrasi uranium-235. Menurut CNN, sebagian besar uranium yang sangat diperkaya Iran diyakini tetap dalam bentuk gas, sehingga dapat diproses lebih lanjut jika fasilitas yang diperlukan tersedia.

Bukankah AS dan Israel sudah menyerang fasilitas-fasilitas ini? Ya.

Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan besar-besaran terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025 selama apa yang disebut Pentagon sebagai Operasi Midnight Hammer.

Serangan tersebut menargetkan lokasi-lokasi penting termasuk Natanz, Fordow, dan Isfahan.

Namun, menurut CNN, penilaian intelijen AS menyimpulkan bahwa sebagian besar persediaan uranium yang diperkaya tinggi kemungkinan besar terkubur daripada dihancurkan. Meskipun fasilitas mengalami kerusakan signifikan, nasib semua material tersebut masih belum pasti.

Ketidakpastian itu telah mempersulit upaya diplomatik. Iran membatasi inspeksi internasional setelah serangan tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang lokasi dan kondisi pasti dari beberapa uranium.

4. AS Masih Ingin Iran Tak Memiliki Senjata Nuklir

Pemerintahan Trump telah menetapkan tiga syarat utama untuk setiap kesepakatan.

Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan Iran harus menyerahkan uranium yang diperkaya tinggi, meninggalkan upaya pengembangan senjata nuklir, dan memulihkan navigasi bebas melalui Selat Hormuz.

Trump berulang kali berpendapat bahwa Iran harus mentransfer material tersebut ke negara lain untuk dibuang atau menghancurkannya di bawah pengawasan internasional. Ia juga memperingatkan bahwa opsi militer dapat kembali jika diplomasi gagal.

Menurut CNN, beberapa ahli AS percaya bahwa setiap kesepakatan yang memungkinkan Iran untuk mempertahankan uranium yang diperkaya tinggi akan membuka kemungkinan pengembangan senjata di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan mencapai kerangka kesepakatan awal untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari sekaligus memulai negosiasi terkait masa depan program nuklir Teheran.

Melansir BBC, Jumat (29/5/2026), pejabat AS mengatakan kesepakatan tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Donald Trump dan pimpinan Iran. Namun, laporan dari Teheran menunjukkan sinyal yang belum sepenuhnya sejalan.

Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, mengutip sumber yang dekat dengan perundingan menyebut kesepakatan itu belum difinalisasi maupun dikonfirmasi.

Di tengah proses negosiasi, kedua negara masih saling menuding telah melanggar gencatan senjata yang rapuh dalam beberapa hari terakhir.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Kamis menyatakan telah menargetkan pangkalan militer AS di kawasan tersebut, menyusul serangan terbaru AS ke wilayah selatan Iran pada malam sebelumnya.

Sebelumnya, media pemerintah Iran pada Rabu melaporkan sejumlah poin dari rancangan tidak resmi memorandum of understanding (MoU) 14 poin antara kedua negara.

Rancangan tersebut mencakup pencabutan blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran, penarikan pasukan AS dari “sekitar wilayah Iran”, serta pemulihan lalu lintas nonmiliter di Selat Hormuz dengan pengelolaan dan pengaturan jalur pelayaran dilakukan oleh Iran dan Oman.

Gedung Putih membantah dokumen tersebut dan menyebut draf MoU yang beredar sebagai “rekayasa sepenuhnya”.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan energi global. Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia melintasi kawasan itu sehingga gangguan di wilayah tersebut berdampak langsung terhadap perdagangan energi global.

Sejak gencatan senjata awal antara AS dan Iran berlaku pada 8 April 2026, Trump berulang kali menyatakan kedua negara semakin dekat menuju kesepakatan. Namun, hingga kini belum ada hasil substantif dari perundingan tersebut.

Perundingan yang berlangsung di Islamabad beberapa hari setelah gencatan senjata diberlakukan juga berakhir tanpa kesepakatan berarti.

Di hampir setiap perkembangan terbaru, termasuk hingga Rabu, Trump dan pejabat AS lainnya masih menegaskan opsi operasi militer tetap terbuka apabila negosiasi gagal.

Pekan lalu, Trump bahkan mengaku sempat hampir memerintahkan serangan lanjutan terhadap Iran, tetapi akhirnya menahan keputusan tersebut atas permintaan sekutu AS.

Dalam rapat kabinet pada Rabu, Trump mengatakan negosiasi terus berjalan, tetapi proposal Iran “belum sampai ke tahap yang diharapkan” dan masih membutuhkan pembahasan lanjutan.

Belum diketahui perkembangan yang terjadi dalam 24 jam terakhir maupun kapan Trump akan memberikan persetujuan final terhadap perpanjangan gencatan senjata tersebut.

Jika disetujui, kesepakatan itu akan membuka ruang bagi tim negosiator AS dan Iran untuk membahas isu yang lebih kompleks, terutama terkait program nuklir Iran dan sisa cadangan uranium yang diperkaya tingkat tinggi.

Trump sebelumnya mengusulkan agar stok uranium tersebut diambil alih AS atau diencerkan bersama Iran, baik di dalam negeri maupun di negara ketiga.

Axios, media yang pertama kali melaporkan kesepakatan tentatif itu, menyebut Trump telah menerima pengarahan terkait proposal tersebut, tetapi belum memberikan persetujuan dan masih membutuhkan beberapa hari untuk mempertimbangkannya.

Konfirmasi pejabat AS terhadap laporan Axios yang sebelumnya hanya bersumber anonim dinilai sebagai sinyal bahwa kedua negara kini lebih dekat menuju kesepakatan dibandingkan periode mana pun selama lebih dari enam pekan gencatan senjata berlangsung.

Sejumlah laporan menyebut kesepakatan tersebut dapat membuka akses “tanpa hambatan” di Selat Hormuz. Iran juga disebut memiliki waktu 30 hari untuk membersihkan ranjau di jalur pelayaran sempit tersebut.

Sebagai bagian dari kesepakatan, AS disebut akan mencabut blokade dan memberikan pengecualian sanksi agar Iran kembali dapat menjual minyaknya.

Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan Iran memang menginginkan kesepakatan, tetapi masih terlalu dini untuk memastikan kapan atau apakah kesepakatan itu benar-benar tercapai.

“Negosiator masih bolak-balik membahas beberapa poin bahasa,” kata Vance seperti dilansir dari BBC.

Dia menambahkan isu pengayaan uranium masih menjadi salah satu titik krusial dalam perundingan.

“Kami menilai mereka bernegosiasi dengan itikad baik,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang memimpin konferensi pers Gedung Putih enggan mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai.

“Selalu menjadi kesalahan jika mendahului keputusan presiden,” kata Bessent. “Semua keputusan pada akhirnya akan berada di tangan presiden.”

Saat ditanya apakah kesepakatan damai nantinya juga mencakup rekonstruksi Iran, Bessent menjawab, “Kita harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu sebelum membahas tahap berikutnya.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Nilai tukar rupiah pada Senin (25/5/2026) pagi bergerak menguat 21 poin atau 0,12 persen menjadi Rp17.696 dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.717 per dolar AS. Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah di tengah harapan perdamaian antara AS dengan Iran.

“Rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar AS oleh harapan perdamaian di Timteng (Timur Tengah) dan harga minyak mentah dunia yang turun merespons pernyataan Trump (Presiden AS Donald Trump yang mengatakan bahwa perundingan dengan Iran berjalan secara konstruktif,” katanya di Jakarta, Senin.

Mengutip Anadolu, Trump mengonfirmasi bahwa sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran "sebagian besar telah dinegosiasikan" dan akan segera dilakukan finalisasi.

Trump mengatakan telah membahas rancangan kesepakatan tersebut melalui komunikasi "yang sangat baik" dengan sejumlah pemimpin kawasan.

Washington dan Teheran terus menegosiasikan usulan kesepakatan berikut balasannya melalui perantaraan Pakistan terkait pembukaan Selat Hormuz, upaya mengatasi kekhawatiran atas program nuklir Iran, dan pencabutan sanksi.

Adapun sentimen domestik mulai membaik sejak Jumat (22/5), pasar ekuitas ditutup positif. “Namun masih ada tekanan pada rupiah setelah data neraca transaksi berjalan yang menunjukkan defisit yang besar,” ujar Lukman.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp17.600-Rp17.750 per dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Ahad (24/5) mengatakan kemajuan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit. Rubio menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional dan bukan milik Iran.

"Kemajuan signifikan telah dicapai, meski belum final," kata Rubio kepada wartawan di New Delhi, merujuk pada perundingan tidak langsung antara AS dan Iran yang dimediasi Pakistan.

Ia mengatakan AS bersama mitra di kawasan Teluk dalam 48 jam terakhir telah membuat kemajuan diplomatik terkait kerangka kesepakatan tersebut.

Menurut Rubio, jika berhasil, kesepakatan itu tidak hanya akan membuka kembali Selat Hormuz tanpa pungutan biaya, tetapi juga mengatasi sejumlah isu utama terkait ambisi nuklir Iran pada masa lalu.

Namun, ia menegaskan kesepakatan tersebut membutuhkan penerimaan penuh dan kepatuhan dari Iran serta perundingan lanjutan mengenai perincian teknis.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menghubungi sejumlah pemimpin Timur Tengah pada Sabtu malam untuk membahas negosiasi dengan Iran.

Trump mengatakan kesepakatan tersebut sebagian besar telah dirundingkan dan tinggal menunggu finalisasi.

"Tujuan akhirnya adalah Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir," kata Rubio.

Ia menyebut program nuklir Iran merupakan persoalan teknis yang kemungkinan membutuhkan waktu untuk diselesaikan.

"Kami lebih memilih menyelesaikan isu ini melalui jalur diplomatik," ujar Rubio.

Ia menambahkan dunia mungkin segera mendapat kabar baik, setidaknya terkait Selat Hormuz.

MOSKOW - Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia tetap terbuka menerima uranium yang diperkaya dari Iran. Penegasan itu seiring proses negosiasi untuk menghentikan perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel.

Pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan Moskow siap memainkan peran dalam menyelesaikan masalah uranium yang diperkaya Iran dengan cara yang sepenuhnya dapat diterima Iran.

Para jurnalis bertanya kepada Peskov apakah ada tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait terhadap proposal tersebut.

“Sejauh yang kami pahami, proposal ini saat ini tidak berada pada tahap negosiasi. Pihak Rusia tetap terbuka untuk itu, dan Presiden Putin telah menegaskan hal ini beberapa kali,” ujar Peskov kepada wartawan.

Namun, proposal Rusia untuk mentransfer uranium yang diperkaya dari Iran saat ini tidak diterima oleh Amerika Serikat.

“Saat ini proposal ini tidak diminati oleh Amerika Serikat,” kata Peskov kepada wartawan.

Pada saat yang sama, Rusia tetap terbuka menerima uranium yang diperkaya dari Iran, tambah pejabat itu.

Mengenai Konflik Ukraina

Keterlibatan sejumlah negara Eropa dalam konflik Ukraina semakin meningkat, kata Peskov.

"Keterlibatan langsung negara-negara ini dalam konflik, dalam perang di sekitar Ukraina, semakin meningkat," kata Peskov, mengomentari publikasi Kementerian Pertahanan Rusia tentang lokasi produksi drone untuk Ukraina di Eropa.

Pada 15 April, Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan lokasi perusahaan "Ukraina" dan "gabungan" untuk produksi drone dan komponen untuk Ukraina di Eropa.

Mengenai Gencatan Senjata Israel-Lebanon

Rusia berharap Israel dan Lebanon dapat mencapai kesepakatan yang akan menghindari terulangnya bentrokan, kata Peskov.

Pada Kamis malam, Israel dan gerakan Hizbullah Lebanon mengkonfirmasi kesepakatan mereka untuk gencatan senjata 10 hari yang mulai berlaku pada 17 April.

"Kami berharap selama hari-hari yang telah diuraikan ini, memang akan memungkinkan untuk mencapai kesepakatan yang akan menghindari terulangnya bentrokan militer di masa depan," kata Peskov kepada wartawan.

Rusia menyambut baik keputusan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, tambah Peskov.

Mengenai Kunjungan Putin ke China

Moskow dan Beijing akan secara bersamaan mengumumkan tanggal kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke China, kata Peskov.

"Kami, selaras dengan teman-teman kami dari Beijing, akan mengumumkan tanggal kunjungan ini tepat waktu," kata Peskov kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Iran menuntut kompensasi atas kerusakan masif akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, sembari mempertahankan sikap tegas di tengah intensifikasi upaya mediasi oleh negara-negara kawasan untuk mengakhiri konflik.

Melansir Al Jazeera, Rabu (15/4/2026), utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa lima negara regional wajib memberikan kompensasi, dengan dalih wilayah mereka digunakan sebagai basis peluncuran serangan terhadap Iran.

Selain itu, Iran menggulirkan gagasan mekanisme kompensasi melalui protokol Selat Hormuz, yang mencakup penerapan pajak terhadap kapal-kapal yang melintasi jalur strategis tersebut.

Juru pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani dalam wawancara dengan RIA Novosti mengatakan estimasi total kerugian Iran mencapai sekitar US$270 miliar atau sekitar Rp4.617 triliun, mencakup dampak langsung dan tidak langsung sejak pecahnya perang AS-Israel pada 28 Februari.

Meski tanpa rincian komprehensif, ia menegaskan bahwa isu kompensasi telah menjadi bagian dari pembahasan dalam perundingan Teheran–Washington di Pakistan pekan lalu, dan akan kembali menjadi agenda dalam negosiasi lanjutan.

Pemerintah Iran masih melakukan penilaian atas kerusakan luas pada infrastruktur strategis, setelah fasilitas energi, industri petrokimia, pabrik baja, dan industri aluminium menjadi target serangan berulang, di samping instalasi militer. Proses pemulihan diperkirakan berlangsung dalam horizon jangka panjang.

Kerusakan juga meluas ke sektor sipil, meliputi jembatan, pelabuhan, jaringan kereta api, institusi pendidikan dan riset, serta fasilitas energi dan air. Banyak fasilitas kesehatan, sekolah, dan hunian warga mengalami kerusakan berat hingga kehancuran total.

Dalam konteks keterbatasan fiskal, Mohajerani mengakui bahwa “realitas ekonomi yang ada” membuat pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk memberikan kompensasi kepada warga terdampak.

Sektor penerbangan sipil turut terpukul. Sekretaris Asosiasi Maskapai Iran Maghsoud Asadi Samani mengungkapkan 60 pesawat sipil tidak lagi beroperasi, dengan sepertiganya hancur total. Dari sekitar 160 pesawat yang tersisa, sebagian besar berusia tua dan bergantung pada pemeliharaan yang terhambat oleh keterbatasan suku cadang akibat sanksi AS.

Kerugian sektor ini diperparah oleh hilangnya pendapatan selama periode Nowruz, dengan total kerugian mencapai lebih dari 300 triliun rial dalam 40 hari konflik.

Kerusakan signifikan juga terjadi pada sejumlah bandara internasional utama, termasuk di Teheran, Tabriz, Urmia, dan Khorramabad, akibat serangan yang menghantam infrastruktur vital seperti landasan pacu, menara kontrol, dan hanggar.

Terlepas dari skala kerusakan serta dampak blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran, otoritas tetap menegaskan tidak akan memberikan konsesi substansial dalam negosiasi, termasuk terkait program pengayaan nuklir.

Juru bicara Komisi Keamanan Nasional parlemen, Ebrahim Rezaei, menolak perpanjangan gencatan senjata dua pekan dengan alasan hal itu akan memberi ruang bagi AS dan Israel untuk memperkuat kapasitas militer.

“Mereka harus mengakui hak Iran, termasuk kendali kami atas Selat Hormuz, atau kembali ke perang,” tegasnya seperti dikutip Al Jazeera.

Menurut data SIPRI, Iran mengalokasikan hampir US$8 miliar untuk belanja militer pada 2024 dan berkomitmen meningkatkan anggaran tersebut secara signifikan, meski menghadapi tekanan fiskal kronis akibat kombinasi salah kelola domestik, korupsi, dan sanksi internasional.

Pemutusan akses internet hampir total yang berlangsung selama tujuh pekan terhadap lebih dari 90 juta penduduk telah memperburuk tekanan ekonomi dan meningkatkan ketidakpuasan publik.

Gelombang pemutusan kerja dan hilangnya aktivitas ekonomi digital memperparah situasi. Pemerintah menyatakan tidak memiliki kendali langsung atas kebijakan tersebut, dan mengalihkan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Afshin Kolahi dari Kamar Dagang Iran memperkirakan kerugian ekonomi akibat pemadaman mencapai hingga US$80 juta per hari.

“Kita kehilangan setara empat jembatan strategis setiap hari, juga dua pembangkit listrik berkapasitas menengah dan ini kita lakukan sendiri,” ujarnya, menyoroti dampak ekonomi kebijakan tersebut.

TEHERAN - Amerika Serikat dan Israel melakukan berbagai serangan-serangan baru-baru ini telah menghalangi jalan menuju bom nuklir buatan Iran di masa depan dengan merusak kemampuan nuklir dan balistik Republik Islam tersebut secara parah.

Namun, mereka belum berhasil merebut persediaan uranium yang sangat diperkaya, yang merupakan kunci untuk negosiasi masa depan antara Washington dan Teheran. Demikian kesimpulan para ahli dan sumber diplomatik kepada AFP.

Salah satu pembenaran Presiden AS Donald Trump untuk perang yang dilancarkannya adalah tuduhan — yang dibantah oleh Teheran — bahwa Iran sedang mengembangkan bom atom. Trump telah berulang kali bersumpah untuk tidak pernah mengizinkan negara itu memiliki senjata nuklir.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di sisi lain, menyatakan bahwa perang sebelumnya yang dilancarkan terhadap Iran, konflik 12 hari pada Juni 2025, serta perang saat ini telah "menghancurkan" program nuklir Iran.

220 Kg Uranium Gagal Dihancurkan AS dan Israel, Ambisi Iran Kembangkan Bom Nuklir Terbuka Lebar

1. Tertunda Beberapa Tahun

Namun, dua sumber diplomatik Eropa, yang berbicara dengan syarat anonim, menyatakan kehati-hatian tentang masa depan ambisi atom Iran.

Segera setelah serangan Juni 2025, “kami diberitahu bahwa program tersebut telah tertunda beberapa tahun, sebelum angka tersebut direvisi menjadi hanya beberapa bulan,” kata sebuah sumber.

“Iran bukan lagi kekuatan ambang batas seperti dulu,” kata seorang sumber diplomatik Israel, yang meminta anonimitas, kepada AFP.

Negara “ambang batas” memiliki keahlian, sumber daya, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan senjata nuklir dalam waktu singkat jika mereka memilih untuk melakukannya.

Sumber tersebut berpendapat bahwa, selain kerusakan infrastruktur yang diderita, pengetahuan Iran “telah sangat terkikis oleh penghapusan para ilmuwan dan pejabat” dan penargetan universitas “tempat pusat data yang berisi keahlian Iran berada.”

2. Kemunduran Substansial

“Secara keseluruhan, konflik ini telah secara substansial menghambat program nuklir Iran,” kata Spencer Faragasso dari Institute for Science and International Security, sebuah lembaga think tank AS yang memantau program nuklir Iran.

“Diperlukan waktu, investasi, dan sumber daya yang signifikan untuk membangun kembali semua kemampuan yang hilang itu,” katanya.

Namun, “keuntungan dari konflik ini sama sekali tidak permanen.”

3. Iran Masih Memiliki Banyak Uranium

Teheran masih memiliki sejumlah besar uranium yang diperkaya hingga 60 persen, mendekati tingkat 90 persen yang dibutuhkan untuk membuat bom atom, serta persediaan uranium yang diperkaya hingga 20 persen, ambang batas kritis lainnya.

Sebelum serangan AS pada Juni 2025, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menghitung bahwa Iran memiliki sekitar 440 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen, jauh di atas batas 3,67 persen yang ditetapkan oleh perjanjian tahun 2015 yang kemudian ditarik oleh Amerika Serikat.

Sejak Juni 2025, nasib persediaan ini tetap tidak pasti, dengan Teheran menolak akses inspektur IAEA ke lokasi yang hancur akibat serangan AS dan Israel.

Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi telah berulang kali menyerukan kembalinya para ahli internasional.

4. Uranium Iran Masih Disembunyikan di Bawah Tanah

Sebagian dari persediaan uranium yang sangat diperkaya (HEU) diyakini masih terkubur di terowongan di lokasi Isfahan di Iran tengah.

“Setidaknya 220 kilogram — kira-kira setengah dari persediaan HEU 60 persen yang dinyatakan Iran — diyakini disimpan di kompleks terowongan bawah tanah di Isfahan,” kata Faragasso.

“Status setengah lainnya tidak jelas, tetapi kami percaya itu terkubur di bawah reruntuhan di Fordow karena sejumlah besar HEU 60 persen diproduksi sebelum perang Juni 2025,” katanya.

Hanya inspeksi independen yang dapat menghilangkan keraguan ini.

Masalahnya adalah bagaimana uranium ini dapat dikeluarkan dari wilayah Iran berdasarkan kesepakatan apa pun yang mungkin terjadi.

5. Rusia Siap Membantu

Rusia menegaskan kembali pada hari Senin bahwa mereka tetap siap menerima uranium yang diperkaya Iran di wilayahnya sebagai bagian dari potensi perjanjian perdamaian antara Washington dan Teheran.

“Usulan ini diajukan oleh Presiden (Vladimir) Putin selama kontak dengan Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan itu,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, menanggapi pertanyaan dari AFP.

Namun skenario itu merupakan garis merah bagi Eropa mengingat perang yang telah dilancarkan Rusia terhadap Ukraina selama lebih dari empat tahun.

Moskow dan Teheran bekerja sama dalam masalah nuklir melalui pembangkit listrik Bushehr Iran, yang dibangun dan dioperasikan bersama dengan Rusia.

Iran “tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperkaya uranium... Jadi artinya mereka tidak dapat membuat bom nuklir saat ini,” kata Danny Orbach dari Universitas Ibrani Yerusalem.

“Tetapi mereka masih memiliki material yang diperkaya, yang merupakan hal tersulit untuk diperoleh,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tengah mendorong tercapainya kesepakatan besar atau grand bargain dengan Iran, yang bertujuan memastikan Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir.

Vance mengatakan pemerintah AS sebenarnya menginginkan kesepakatan komprehensif yang dapat mengakhiri kekhawatiran internasional terkait program nuklir Iran.

“Alasan kesepakatan belum tercapai adalah karena presiden benar-benar menginginkan perjanjian yang memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir,” kata Vance dalam keterangannya, seperti dilansir dari Anadalou Agency, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas untuk menekan Iran agar menghentikan aktivitas nuklir yang dianggap berpotensi mengancam keamanan global.

Vance menegaskan bahwa Washington tidak hanya mencari kesepakatan sementara, melainkan sebuah perjanjian besar yang mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh antara kedua negara.

Namun, pembicaraan antara delegasi AS dan Iran sejauh ini belum menghasilkan terobosan. Negosiasi yang berlangsung selama sekitar 21 jam di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan konkret.

“Kabar buruknya, kami belum mencapai kesepakatan,” ujar Vance kepada wartawan setelah perundingan tersebut berakhir.

Meski demikian, ia menilai diskusi yang berlangsung tetap memberikan kemajuan dalam sejumlah isu penting antara kedua pihak.

Vance juga menekankan bahwa pemerintah AS tetap membuka peluang dialog lanjutan, meskipun perbedaan mendasar antara Washington dan Teheran masih cukup besar.

Salah satu isu utama yang menjadi hambatan adalah tuntutan AS agar Iran menghentikan program nuklirnya secara permanen, sementara pihak Iran masih ingin mempertahankan sebagian kemampuan pengayaan uranium.

Situasi tersebut terjadi di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah, terutama setelah konflik dan aksi militer yang melibatkan AS, Iran, serta sekutunya dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah AS berharap tekanan diplomatik dan ekonomi dapat mendorong Iran kembali ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tengah mendorong tercapainya kesepakatan besar atau grand bargain dengan Iran, yang bertujuan memastikan Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir.

Vance mengatakan pemerintah AS sebenarnya menginginkan kesepakatan komprehensif yang dapat mengakhiri kekhawatiran internasional terkait program nuklir Iran.

“Alasan kesepakatan belum tercapai adalah karena presiden benar-benar menginginkan perjanjian yang memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir,” kata Vance dalam keterangannya, seperti dilansir dari Anadalou Agency, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas untuk menekan Iran agar menghentikan aktivitas nuklir yang dianggap berpotensi mengancam keamanan global.

Vance menegaskan bahwa Washington tidak hanya mencari kesepakatan sementara, melainkan sebuah perjanjian besar yang mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh antara kedua negara.

Namun, pembicaraan antara delegasi AS dan Iran sejauh ini belum menghasilkan terobosan. Negosiasi yang berlangsung selama sekitar 21 jam di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan konkret.

“Kabar buruknya, kami belum mencapai kesepakatan,” ujar Vance kepada wartawan setelah perundingan tersebut berakhir.

Meski demikian, ia menilai diskusi yang berlangsung tetap memberikan kemajuan dalam sejumlah isu penting antara kedua pihak.

Vance juga menekankan bahwa pemerintah AS tetap membuka peluang dialog lanjutan, meskipun perbedaan mendasar antara Washington dan Teheran masih cukup besar.

Salah satu isu utama yang menjadi hambatan adalah tuntutan AS agar Iran menghentikan program nuklirnya secara permanen, sementara pihak Iran masih ingin mempertahankan sebagian kemampuan pengayaan uranium.

Situasi tersebut terjadi di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah, terutama setelah konflik dan aksi militer yang melibatkan AS, Iran, serta sekutunya dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah AS berharap tekanan diplomatik dan ekonomi dapat mendorong Iran kembali ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif.

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat dan Israel perlu dengar bahwa Rusia dan China ada di belakang Iran. Meski tidak eksplisit, namun dua negara tersebut seolah melindungi Teheran.

Dilansir dari VOA.GOV, Rusia dan China terus menghalangi kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari kolaborasi mereka dengan rezim Iran, kata Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mike Waltz.

Laporan menyebut bahwa pada 19 September 2025, Dewan Keamanan PBB memberikan suara untuk mengaktifkan kembali enam resolusi Dewan Keamanan yang sebelumnya ditangguhkan terkait Iran.

Ini berarti bahwa semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menerapkan embargo senjata terhadap Iran dan melarang transfer dan perdagangan teknologi rudal.

Selain itu, Waltz juga menyebut jika perintah ini sekaligus bisa membekukan aset keuangan terkait sesuai dengan sanksi PBB yang kuat yang telah berlaku sebelum tahun 2015 dan sekarang telah diberlakukan kembali.

“Ketentuan PBB yang akan diberlakukan kembali…bercakupan sempit untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir, rudal, dan senjata konvensional Iran serta dukungan Iran yang berkelanjutan terhadap terorisme," katanya.

“Iran memiliki banyak kesempatan untuk mencegah hasil ini,” tegas Duta Besar Waltz.

Namun, Iran tetap menentang. Laporan Direktur Jenderal IAEA baru-baru ini menegaskan kembali bahwa Iran adalah satu-satunya negara di dunia tanpa senjata nuklir yang telah memproduksi dan mengakumulasi uranium yang diperkaya hingga 60 persen.

Laporan yang sama menyatakan bahwa selama lebih dari delapan bulan terakhir, Iran menolak untuk memberikan informasi terbaru kepada IAEA atau akses ke stok uranium mereka.

Tapi Rusia dan China berusaha menghalangi manuver yang dilakukan PBB tersebut.

Mengacu pada alasan ini, Waltz mengatakan bahwa sikap Rusia dan China ini seolah melindungi Iran.

“Yang sebenarnya adalah bahwa Rusia dan China… ingin melindungi mitra mereka, Iran, dan terus mempertahankan kerja sama pertahanan yang sekarang sekali lagi dilarang,” kata Duta Besar Waltz.

Sebagaimana diketahui, negara-negara tersebut telah mempertahankan hubungan perdagangan militer.

Pada tahun 2022, Rusia mulai membeli drone Iran yang melanggar Resolusi PBB 2231, yang memberlakukan pembatasan waktu terhadap aktivitas senjata nuklir dan konvensional Iran.

Rusia juga telah memperoleh rudal balistik jarak dekat dari Iran dan menyediakan helikopter serang kepada Iran awal tahun ini, yang melanggar Resolusi 1929, yang memberlakukan sanksi yang lebih berat terhadap program nuklir rezim tersebut.

“Semua ini terjadi sementara Iran terus menghindari sanksi, menembakkan rudal balistik dan drone ke warga sipil di kawasan tersebut, menyerang kapal-kapal sipil di Teluk, dan menimbulkan kekacauan di Selat Hormuz,” kata Duta Besar Waltz.

Terlepas dari halangan Rusia dan China, Amerika Serikat akan terus berupaya untuk memastikan Iran tidak lagi dapat menyandera dunia dengan program rudal, drone, dan nuklirnya.

TEHERAN - Sikap Iran yang tampak menentang pengembangan senjata nuklir tidak akan berubah secara signifikan. Itu diungkapkan kata Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi kepada Al Jazeera dalam pernyataan yang disampaikan oleh media Iran.

Aragahchi memperingatkan bahwa pemimpin tertinggi yang baru belum secara terbuka menyatakan pandangannya tentang masalah ini.

Mantan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang terbunuh di awal perang AS-Israel melawan Iran, menentang pengembangan senjata pemusnah massal dalam fatwa, atau dekrit agama, yang dikeluarkan pada awal tahun 2000-an.

Negara-negara Barat, termasuk AS dan Israel, selama bertahun-tahun menuduh Teheran berupaya memperoleh senjata nuklir meskipun ada dekrit yang diduga dikeluarkan, sementara otoritas Iran mengatakan program nuklir mereka semata-mata untuk tujuan sipil.

Araghchi mengatakan fatwa bergantung pada ahli hukum Islam yang mengeluarkannya dan menambahkan bahwa ia belum berada dalam posisi untuk menilai pandangan hukum atau politik Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang baru.

Sementara itu, dampak perang di Timur Tengah akan dirasakan secara global, kata diplomat utama Iran, menyarankan lebih banyak pejabat Barat untuk menentang konflik tersebut.

“Gelombang dampak global baru saja dimulai dan akan menimpa semua orang — tanpa memandang kekayaan, keyakinan, atau ras,” tulis Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di X, disertai dengan salinan pengumuman pengunduran diri direktur Pusat Kontraterorisme Nasional AS yang dipicu oleh perang pada hari Selasa.

“Semakin banyak suara — (termasuk) pejabat Eropa dan AS — yang menyatakan bahwa perang terhadap Iran tidak adil. Lebih banyak anggota komunitas internasional harus mengikuti jejak mereka,” tambah unggahan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia disebut akan memberikan bantuan yang luar biasa mengerikan kepada Iran.

Dilansir dari France24, Rusia telah berbagi informasi intelijen dengan Iran yang dapat membantu Teheran menyerang kapal perang, pesawat terbang, dan aset Amerika lainnya di kawasan tersebut.

Bukan isapan jempol, kabar ini dikutip menurut dua pejabat yang mengetahui intelijen AS.

Laporan menyebut jika ini akan menjadi indikasi pertama bahwa Moskow mungkin akan ikut campur dalam perang yang dilancarkan pekan lalu oleh Amerika Serikat dan Israel.

Menurut dua pejabat yang mengetahui intelijen AS mengenai masalah ini, Rusia telah memberikan informasi kepada Iran yang dapat membantu Teheran menyerang kapal perang, pesawat, dan aset Amerika lainnya di kawasan tersebut.

Para pejabat tersebut, yang tidak berwenang untuk berkomentar secara terbuka mengenai masalah sensitif ini dan berbicara dengan syarat anonimitas.

Namun mereka telah memperingatkan bahwa intelijen AS belum menemukan bahwa Rusia mengarahkan Iran tentang apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut.

Sementara AS dan Israel terus melakukan pemboman dan Iran melancarkan serangan balasan terhadap aset dan sekutu Amerika di Teluk Persia.

Namun demikian, ini adalah indikasi pertama bahwa Moskow telah berupaya terlibat dalam perang yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran seminggu yang lalu.

Hubungan Rusia dan Iran...lanjut halaman 2

Hubungan Rusia dan Iran

Rusia termasuk dalam kelompok langka negara-negara yang mempertahankan hubungan persahabatan dengan Teheran, yang telah menghadapi isolasi selama bertahun-tahun karena program nuklirnya dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok proksi yang telah menimbulkan kekacauan di Timur Tengah, termasuk Hizbullah , Hamas , dan Houthi.

Pada Jumat malam, Trump menegur seorang reporter karena mengangkat masalah tersebut ketika ia membuka sesi tanya jawab dari media di akhir pertemuan Gedung Putih tentang bagaimana pembayaran kepada atlet mahasiswa telah mengubah kalibrasi olahraga perguruan tinggi.

"Saya sangat menghormati Anda, Anda selalu sangat baik kepada saya," kata Trump kepada Peter Doocy, reporter Fox News.

"Pertanyaan bodoh sekali yang diajukan saat ini. Kita sedang membicarakan hal lain," lanjutnya.

Para pejabat Gedung Putih mengecilkan laporan tersebut, tetapi tidak membantah bahwa Rusia berbagi informasi intelijen dengan Iran tentang target AS di wilayah tersebut.

Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada hari Jumat mengatakan kepada wartawan bahwa "jelas hal itu tidak membuat perbedaan apa pun terkait operasi militer di Iran karena kami benar-benar menghancurkan mereka".

Menteri Pertahanan Pete Hegseth dalam wawancara "60 Minutes" di CBS pada hari Jumat mengatakan AS memantau semuanya dan mempertimbangkannya dalam rencana pertempuran, ketika ditanya tentang laporan bahwa Rusia membantu Iran.

“Rakyat Amerika dapat yakin bahwa panglima tertinggi mereka sangat menyadari siapa yang berbicara dengan siapa,” katanya.

“Dan apa pun yang seharusnya tidak terjadi, baik di depan umum maupun melalui jalur belakang, sedang ditangani dan ditangani dengan tegas.”

Leavitt menolak untuk mengatakan apakah Trump telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang laporan pertukaran intelijen tersebut atau apakah dia percaya Rusia harus menghadapi konsekuensi, dengan mengatakan bahwa dia akan membiarkan presiden yang berbicara tentang hal itu sendiri.

Ketika ditanya apakah Rusia akan melampaui dukungan politik dan menawarkan bantuan militer kepada Iran, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa belum ada permintaan seperti itu dari Teheran.

“Kami sedang berdialog dengan pihak Iran, dengan perwakilan dari kepemimpinan Iran, dan tentu akan melanjutkan dialog ini,” katanya pada hari Jumat.

Ketika didesak mengenai apakah Moskow telah memberikan bantuan militer atau intelijen kepada Teheran sejak dimulainya perang Iran, ia menolak berkomentar.

Rusia telah mempererat hubungannya dengan Iran karena mereka mencari rudal dan drone yang sangat dibutuhkan untuk digunakan dalam perang empat tahun mereka melawan Ukraina.

Pemerintahan Biden membuka dokumen intelijen yang menunjukkan bahwa Iran memasok Moskow dengan pesawat tak berawak serang dan telah membantu Kremlin membangun pabrik pembuatan pesawat tak berawak.

Mantan pemerintahan AS juga menuduh Iran mentransfer rudal balistik jarak pendek ke Rusia untuk perang di Ukraina.