Bisnis.com, JAKARTA — Gonjang-ganjing ekonomi karena tingginya harga minyak berisiko membuat belanja negara semakin bengkak. Namun, pemerintah menyatakan akan menahan defisit APBN tetap di bawah 3% dengan melakukan efisiensi anggaran jilid II.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa pemerintah menyiapkan skenario efisiensi anggaran untuk memitigasi dampak eskalasi perang AS-Israel vs Iran, yang berdampak terhadap lonjakan harga minyak dunia hingga lalu lintas barang. Masalah itu bisa memengaruhi anggaran subdisi energi RI.

Salah satu skema efisiensi itu adalah penyisiran anggaran operasional di seluruh kementerian/lembaga (K/L). pos yang disasar adalah biaya operasional K/L melalui optimalisasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) hingga peninjauan kembali Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di pagu masing-masing K/L.

Terkait dengan mekanisme pemotongan kali ini, Purbaya menyatakan akan menerapkan kebijakan efisiensi secara merata ke seluruh K/L. Langkah tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasinya, yang mana banyak K/L justru meminta tambahan dana ketika dirinya meminta setiap instansi negara melakukan evaluasi anggaran mandiri.

Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu memutuskan untuk mengambil alih kendali penuh.

"Saya simpulkan, kalau begini caranya saya tidak bisa mengharapkan pemotongan dari Anda. Ya sudah, kalau begitu [pemotongan] dari saya, nanti anda atur," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Meski langkah pengetatan ini mengesankan adanya tekanan berat pada kas negara, Purbaya meminta pasar dan publik untuk tidak bereaksi berlebihan. Menurutnya, langkah penghematan justru langkah antisipatif agar fiskal tetap sehat, bukan indikasi krisis.

"Dengan itu [efisiensi anggaran belanja K/L] saja, bantalan kita masih cukup," katanya.

Di luar target penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp80 triliun yang sebelumnya diutarakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Purbaya membeberkan adanya potensi tambahan dana hasil efisiensi senilai Rp40 triliun yang bersumber dari rasionalisasi program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi. Sabtu diberhentiin kalau enggak salah. Biasanya [pemberian MBG] seminggu, 6 hari, dia [Kepala BGN Dadan Hindayana] bilang akan jadi 5 hari. Jadi ada pengurangan cukup banyak, dia bilang aja Rp40 triliun, hitungan kasarnya, bahkan bisa lebih," ungkap Purbaya.

Lebih lanjut, bendahara negara menyatakan bahwa pemangkasan anggaran MBG ini bukan merupakan instruksi dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, inisiatif tersebut datang dari evaluasi internal BGN yang menilai pelaksanaan program masih bisa dioptimalkan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi makro saat ini.

"Bukan saya yang memotong. Dia [Kepala BGN] bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, tidak, mereka juga melakukan efisiensi," ucapnya.

Kendati demikian, sambung Purbaya, opsi perubahan frekuensi distribusi MBG tersebut masih berstatus usulan dan menunggu lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo Mau Defisit di Bawah 3%

Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang dipublikasikan dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis” pada Minggu (15/3/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara dengan mempertahankan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3% dari PDB.

Menurut Prabowo, batas tersebut hanya mungkin dilampaui apabila negara menghadapi kondisi luar biasa yang berskala besar.

Dia mencontohkan situasi pandemi Covid-19 sebagai salah satu keadaan darurat yang pernah membuat pemerintah diizinkan secara hukum untuk melampaui batas defisit selama dua tahun guna membiayai kebutuhan penanganan krisis dan perlindungan masyarakat.

"Jangan belanja lebih besar dari penghasilan. Ini adalah dasar kehidupan untuk bertahan hidup," tegas Prabowo di kediamannya.

Selain kondisi darurat kesehatan, Prabowo juga menyinggung kemungkinan lain yang dapat memicu pelonggaran sementara terhadap batas defisit, misalnya apabila harga minyak mentah dunia melonjak tajam dalam waktu lama akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa langkah melampaui batas defisit tersebut hanya akan menjadi opsi terakhir.

Menurutnya, meskipun banyak negara lain telah melonggarkan aturan fiskal mereka, Indonesia tetap perlu mempertahankan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran.

"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit. Mungkin saya orang yang kuno," ujarnya.

Purbaya memperkirakan bahwa defisit APBN 2026 maksimal berada di level 2,9%. Menurutnya, angka tersebut merupakan titik keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.

"Jadi kita atur seoptimal mungkin di mana ekonominya bisa jalan terus, anggaran bisa jalan, shock di-absorb oleh pemerintah kalau perlu, dan masyarakat masih tetap bisa menikmati pertumbuhan ekonomi," jelas Purbaya.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan secara tegas menyatakan bahwa disiplin fiskal berupa batas defisit 3% dan independensi bank sentral merupakan dua pilar utama penyangga stabilitas perekonomian Indonesia.

Menurutnya, wacana pelonggaran aturan yang termaktub dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut adalah skenario yang paling menakutkan bagi tata kelola ekonomi Indonesia.

"Tanpa adanya dua hal itu, kita tidak ada disiplin tentang pengelolaan makroekonomi. Jadi, kalau misalnya benar mengubah batas atas 3% dari PDB itu, yang dikhawatirkan adalah kita tidak punya disiplin lagi. Utang dan defisitnya nanti makin tidak terkendali, dan itu membahayakan perekonomian," ungkap Deni kepada Bisnis.

Pengajar di Prasetya Mulya Business School itu mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan sejarah. Aturan batas defisit tersebut lahir dari pengalaman pahit masa lalu, khususnya pada era Orde Lama, yang mana pembiayaan negara sering kali tersedot tanpa batas untuk membiayai program-program mercusuar yang berujung pada krisis ekonomi.

Sementara itu, Dalam kajian terbaru Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, lembaga tersebut melakukan simulasi dampak perang terhadap defisit APBN. Ada tiga asumsi nilai tukar yang digunakan yakni Rp16.800, Rp17.000, dan Rp18.500 per dolar AS.

Sementara itu, terdapat empat skenario kenaikan harga minyak sejalan dengan eskalasi perang yakni US$72 per barel, US$87 per barel, US$105 per barel apabila penutupan Selat Hormuz berlanjut, dan terburuk US$130 per barel.

Dari hasil simulasi, Core mendapati beban subsidi energi berpotensi membengkak hingga hampir tiga kali lipat dari angka baseline yaitu Rp210 triliun menjadi Rp656 triliun. Ini bisa terjadi apabila skenario terburuk depresiasi rupiah menyentuh Rp18.500 per dolar AS.

"Yang lebih mengkhawatirkan, defisit APBN sudah berpotensi melampaui ambang batas 3% terhadap PDB bahkan pada Skenario 2, ketika harga minyak US$87 per barel. Pada kondisi nilai tukar Rp17.000 per dolar AS dengan harga minyak di level US$87 per barel, defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,13% terhadap PDB," dikutip dari kajian tersebut, Selasa (17/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan melaporkan sejak H-8 hingga hari H Lebaran atau pada tanggal 21 Maret 2026, terdapat 124 pemilik truk yang kena sanksi pembatasan angkutan barang.

Bahkan, tak sedikit truk yang tak memperdulikan kebijakan selama masa Angkutan Lebaran tersebut karena kedapatan melanggar berkali-kali.

"Ada yang melanggar pembatasan operasional angkutan barang hingga tiga kali," katanya dalam siaran pers, Minggu (22/3/2026).

Sejak H—8 hingga Hari H Lebaran 1447 H, berdasarkan data Jasa Marga sebanyak 3.968 kendaraan angkutan barang dialihkan di 17 ruas pada 54 lokasi.

Di antaranya Tol Dalam Kota, Jagorawi, JORR E, Jakarta-Tangerang, Cipularang, JORR W2U, Jakarta—Cikampek, Palikanci, Batang—Semarang, Semarang ABC, Semarang—Solo, Solo—Ngawi, Ngawi—Kertosono, Surabaya—Gempol, Gempol—Pandaan, Gempol—Pasuruan, dan Pandaan – Malang.

Berdasarkan data RFID di KM 54 B ruas JORR E pada 13 Maret hingga 21 Maret 2026, terdapat 158 kendaraan angkutan barang sumbu III sampai V yang melintas saat masa pembatasan angkutan barang dan kendaraan tersebut terdeteksi Over Dimension Over Loading (ODOL).

Jumlah tersebut tercatat terus bertambah sejak H-4 Lebaran, yang terdapat 139 kendaraan melanggar ketentuan pembatasan angkutan barang bermuatan hasil galian dan barang bangunan.

Kendaraan yang paling sering melanggar yaitu milik PT SIL, PT MUPM, PT IWE, PT FRI, dan PT PF.

Bagi para pelanggar, Ditjen Hubdat Kemenhub secara resmi memberikan sanksi administratif berupa peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran operasional kembali dan meminta pelanggar untuk membuat Surat Pernyataan secara tertulis agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

"Apabila sanksi peringatan juga tidak diindahkan maka kami memberlakukan sanksi pembekuan izin,” tegas Aan.

Hal ini dirinya lakukan untuk memperlancar arus kendaraan menjelang puncak arus balik mudik Lebaran, demi mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Pihaknya mewajibkan seluruh perusahaan logistik dapat mematuhi aturan pembatasan angkutan barang yang tertuang dalam SKB yang berlaku bagi kendaraan sumbu tiga ke atas, kendaraan dengan kereta gandengan dan tempelan serta kendaraan pengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Meski demikian, Aan menyatakan bahwa penerapan pembatasan angkutan barang sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) pada H-8 sampai dengan hari H Lebaran telah menurunkan volume kendaraan angkutan barang golongan III–V sebesar 69,83%, dari 131.267 kendaraan menjadi 39.608 kendaraan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI DPR RI menyepakati Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI), terutama Anggaran Operasional (AO), dalam rapat kerja bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Kamis (13/11/2025). Berdasarkan kesepakatan tersebut, ATBI 2026 ditargetkan mengalami surplus sebesar Rp20,4 triliun.

ATBI mencakup dua komponen utama, yakni Anggaran Kebijakan (AK) dan Anggaran Operasional (AO). BI wajib memperoleh persetujuan DPR RI terkait besaran AO. Dari hasil pembahasan, DPR RI mengubah target pengeluaran AO untuk ATBI 2026 sebesar Rp400 miliar.

Secara rinci, total penerimaan AK pada ATBI 2026 mencapai Rp151,54 triliun, sedangkan total pengeluaran AK sebesar Rp147,26 triliun. Adapun total penerimaan AO sebesar Rp36,91 triliun. Angka yang diajukan BI tersebut disetujui DPR RI. Namun, total pengeluaran AO yang semula diajukan BI sebesar Rp20,43 triliun dinaikkan Rp400 miliar oleh DPR RI menjadi Rp20,83 triliun.

Dengan demikian, total penerimaan keseluruhan yang mencakup AK dan AO mencapai Rp188,45 triliun, sementara total pengeluaran keseluruhan menjadi Rp168,09 triliun. Surplus anggaran ATBI 2026 pun diproyeksikan sekitar Rp20,4 triliun.