Bisnis.com, SEMARANG - Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 menjadi titik balik penguatan kemandirian fiskal di Jawa Tengah, demikian pesan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memimpin upacara peringatan yang digelar pada Senin (27/4/2026).

Dalam momen tersebut, Ahmad Luthfi menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui inovasi dan kolaborasi antarwilayah.

Luthfi menekankan bahwa kemandirian fiskal adalah pilar utama keberhasilan otonomi. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai jika pemerintah daerah mampu berkolaborasi satu sama lain.

Untuk itu, pembentukan simpul ekonomi baru berbasis aglomerasi akan terus dipromosikan. Keterpaduan antarwilayah ini akan meminimalkan ketimpangan dan mempercepat akselerasi ekonomi di tingkat akar rumput.

"Kemandirian fiskal tidak dapat dicapai jika daerah berjalan sendiri-sendiri. Namun, butuh upaya-upaya kolaboratif dari berbagai pihak," ujar Luthfi di hadapan jajaran Forkopimda dan kepala daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri akan mengambil peran sentral sebagai koordinator pengawasan wilayah guna memastikan pembangunan berjalan merata tanpa terhambat oleh ego sektoral yang kerap menjadi kendala birokrasi.

Efisiensi anggaran juga menjadi poin krusial. Luthfi mengingatkan bahwa semangat otonomi daerah harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang tepat guna dan bebas dari pemborosan.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi syarat mutlak agar program pembangunan berjalan linear dan efektif.

"Tidak boleh ada pemborosan, kemudian harus tepat guna dan tidak boleh segala kegiatan tidak bermanfaat bagi masyarakat," kata Luthfi.

Penegasan ini sejalan dengan amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Luthfi, yang menekankan otonomi daerah sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Selain aspek fiskal, Luthfi ikut memberikan pesan khusus terkait transformasi pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk mengubah paradigma dari sekadar menjalankan kewajiban administratif menjadi pelayan masyarakat yang solutif.

"Pelayanan publik kita tidak lagi berorientasi kepada administrasi. Pelayanan kita harus berorientasi kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Karena sejatinya ASN atau kita birokrasi adalah melayani masyarakat," tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyerahkan penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada sejumlah daerah berprestasi, termasuk Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara membantah bahwa penerapan opsen bagi pajak kendaraan bermotor menambah beban pungutan masyarakat. Para kepala daerah menolak adanya evaluasi.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menjelaskan implementasi opsen pajak justru menjadi urat nadi baru untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten (Pemkab), terlebih di tengah kebijakan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 akibat pembiayaan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bursah meluruskan miskonsepsi yang beredar di masyarakat dan dunia usaha terkait opsen pajak. Menurutnya, pemberlakuan opsen sama sekali tidak mengubah atau menaikkan besaran iuran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

"Opsen itu artinya pajak yang tadinya diatur pembagiannya oleh provinsi, kini dibalik. Dulunya 34% ke kabupaten dan 66% ke provinsi [dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor]. Sekarang dengan peraturan terbaru, daerah kabupaten dapat 66% dan provinsi 34%. Tidak ada perubahan iuran pajaknya," jelas Bursah kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Bupati Lahat ini menilai sentimen negatif dan ancaman boikot bayar pajak kendaraan bermotor akibat opsen pajak yang belakangan kembali ramai murni disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, bukan karena adanya beban fiskal tambahan bagi masyarakat.

Alih-alih mengevaluasi persentase atau menunda kebijakan, Apkasi justru tengah fokus melakukan penertiban di lapangan. Menurut Bursah, masalah utama yang menggerus potensi pajak daerah saat ini adalah banyaknya kendaraan operasional, baik milik pribadi maupun perusahaan, yang mencari nafkah di suatu kabupaten namun menggunakan pelat nomor dari luar daerah.

"Kami sudah mengeluarkan surat resmi dan mulai melakukan penertiban. Kendaraan bermotor, terutama mobil angkutan yang melintasi atau beroperasi di wilayah suatu kabupaten, harus dikenakan pajak di kabupaten tersebut. Tidak boleh, misalnya, pelat BK [Sumatra Utara] beroperasi penuh di Kabupaten Lahat. Dia harus ganti pelat. Itu peraturannya," jelasnya.

Kompensasi Pemangkasan TKD 2026

Lebih lanjut, Bursah mengungkapkan alasan mengapa pemkab akan 'pasang badan' mempertahankan skema opsen ini. Lonjakan porsi bagi hasil dari 34% menjadi 66% memberikan ruang fiskal yang sangat krusial bagi PAD Pemkab.

Tambahan PAD dari opsen ini, sambungnya, menjadi semacam bantalan fiskal bagi daerah di tengah restrukturisasi anggaran oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan ini positif sekali untuk PAD kabupaten. Apalagi sekarang transfer ke daerah [TKD] kita berkurang karena dimanfaatkan oleh pusat secara langsung untuk program Makan Bergizi Gratis [MBG], sekolah unggulan, dan program lainnya," ungkap Bursah.

Adapun, APBN 2026 mengalokasikan TKD sebesar Rp692,9 triliun. Angka itu turun Rp227 triliun atau sekitar 24,7% dari alokasi TKD dalam APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun—penurunan terbesar sejak adanya alokasi TKD dalam APBN.

Penurunan drastis TKD tersebut merupakan konsekuensi dari program prioritas pemerintah yang membutuhkan anggaran besar seperti MBG, namun ruang fiskal semakin sempit akibat penurunan penerimaan pajak hingga peningkatan beban kewajiban pembayaran bunga utang.

Bursah tidak menampik bahwa dana pemotongan TKD tersebut pada akhirnya memang mengalir ke daerah juga, namun pengelolaannya kini ditarik ke pusat. Kondisi ini menuntut pemkab untuk lebih agresif mencari sumber pendanaan mandiri untuk membiayai pembangunan lokal.

Oleh karena itu, saat ditanya mengenai dorongan evaluasi opsen pajak dari sejumlah pihak, Bursah mempertanyakan urgensinya. "Apa yang perlu dievaluasi? Sistemnya dari dulu berlaku seperti itu, hanya struktur pembagiannya yang sekarang berubah [menguntungkan kabupaten]," katanya.

Menurutnya, masyarakat bukan mengkritisi kebijakan opsen secara spesifik melainkan iuran pajak secara umum yang dirasa sebagai beban tambahan. Dia mengira masyarakat hanya ingin penurun tarif pajak, yang di luar kewenangan pemkab.

Ke depan, Apkasi berharap skema opsen ini dapat menjadi katalis bagi kemandirian fiskal daerah secara jangka panjang.

Polemik Opsen

Belakangan, muncul seruan untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di sejumlah daerah terutama Jawa Tengah (Jateng) yang diduga akibat kebijakan opsen. Akibatnya, pemerintah daerah Provinsi Jateng memberikan fasilitas pengurangan atau diskon PKB menyusul ramainya keluhan warga terkait kenaikan tagihan pajak akibat penerapan opsen PKB.

Adapun kebijakan pengurangan pajak kendaraan bermotor di Jateng itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 tanggal 20 Februari 2026 tentang Pemberian Pengurangan atas Pajak Kendaraan Bermotor yang mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2026 hingga 31 Desember 2026.

“Berdasarkan dinamika yang berkembang di masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, Bapak Gubernur telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan pengkajian relaksasi. Hasil kajian dari tim teknis tersebut kemudian disampaikan kepada Bapak Gubernur dan disetujui melalui penetapan Keputusan Gubernur ini,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Selasa (24/1/2026).

Masrofi menambahkan, program itu mencakup empat poin keringanan utama antara lain, pemberian potongan langsung sebesar 5% dari nilai pokok pajak kendaraan bermotor, denda atau sanksi administratif yang akan disesuaikan secara otomatis mengikuti nilai pokok pajak yang telah diberikan pengurangan.

Kemudian, pengurangan tunggakan pokok PKB beserta sanksi administratifnya untuk masa pajak yang jatuh tempo mulai 5 Januari 2025, serta pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Masrofi, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini secara otomatis saat melakukan pembayaran di seluruh titik layanan Samsat. “Kami informasikan bahwa saat ini layanan E-Samsat seperti NewSakpole, Samsat Budiman, dan Samsat Corporate sedang dalam tahap penyesuaian data teknis. Untuk sementara waktu, masyarakat diimbau melakukan pembayaran secara langsung di kantor pelayanan Samsat agar mendapatkan hak relaksasi ini,” ujar Masrofi.

Bisnis.com, SURABAYA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai penerbitan obligasi ataupun sukuk daerah adalah momentum yang tepat untuk mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah seiring kebijakan pemotongan dana transfer dari pusat (TKD).

"Obligasi daerah, menurut hemat kami, saat ini adalah momentum yang paling tepat bagi segenap daerah mempersiapkan diri dan untuk menerbitkan obligasi daerah," beber Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng di Surabaya, dikutip pada Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, pascaberjalannya otonomi daerah pada tahun 2004, banyak daerah yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melalukan pemotongan TKD sempat membuat para kepala daerah terkejut dan harus mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBN.

"Transfer DAU, DAK-nya banyak yang dipotong, tapi kan life must go on. Kita tidak boleh bersedih hati dan berhenti berkarya. Salah satu alternatif untuk membiayai kegiatan kita ini adalah lewat obligasi daerah," bebernya.

Oleh sebab itu, penerbitan obligasi daerah saat ini merupakan langkah realistis yang sudah tepat dilaksanakan saat ini. Melchias menegaskan instrumen pembiayaan tersebut juga telah lazim digunakan di berbagai negara.

Dia memaparkan sebanyak 18 negara telah menerapkan obligasi daerah dengan tingkat gagal bayar yang sangat rendah, yakni sekitar 0,1%, jauh di bawah kredit bermasalah perbankan yang berada pada kisaran 2%—5%.

"Kalau ini didukung oleh seluruh fraksi di DPR, tentu prosesnya tidak terlalu lama karena kita sudah punya Undang-Undang Surat Utang Negara. Itu tidak tidak jauh berbeda. Hanya kita lakukan sedikit perbaikan karena ada perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah," ungkapnya.

Melchias pun berharap rancangan undang-undang mengenai surat utang atau obligasi daerah tersebut dapat segera disahkan secepatnya tahun ini guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan sebesar 8% melalui pembiayaan alternatif, sekaligus menjadi instrumen investasi bagi para investor lokal.

Lebih lanjut, Melchias mengutip kajian akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang menyebut potensi penerbitan obligasi daerah di Jawa Timur diperkirakan dapat mencapai Rp4,7 triliun hingga Rp5 triliun, sehingga diprakirakan dapat memacu kencang roda perekonomian daerah.

"Apalagi di Surabaya, Jawa Timur ini kan banyak konglomerat, banyak orang-orang kaya. Daripada uangnya ditaruh di tempat lain, lebih bagus dia beli obligasi daerahnya Jawa Timur untuk membangun kampung halamannya sendiri," katanya.

Mengenai pengawasan, Melchias menyatakan aktivitas jual-beli dana obligasi daerah akan diawasi secara ketat melalui penilaian neraca keuangan daerah oleh berbagai instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga audit auditor independen pasar modal di bawah penguasaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jadi tidak terlalu mudah orang untuk menyalahgunakan dana yang diterbitkan, yang didapat dari penggunaan obligasi karena sebelum menerbitkan obligasi akan ada yang namanya prospektus, dan dalam prospektus itu tujuan penggunaan dananya itu kita dimonitor ketat," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskalnya agar tidak terus bergantung pada pemerintah pusat.

Salah satu langkah yang dinilai krusial adalah mengefisienkan belanja daerah, terutama belanja rapat dan perjalanan dinas yang selama ini dinilai masih berlebihan.

Menurutnya, ada alokasi anggaran daerah untuk makanan dan minuman bisa mencapai Rp 1 juta.

Hal itu diketahui berdasarkan pemantauan terhadap daerah-daerah yang boros belanja.

"Kita mendorong semua daerah agar belanja dari pusat tepat sasaran jangan dilebih-lebihin, rapat kalau bisa zoom meeting saja, apalagi rapat cuma sekali dibikin 10 kali," kata Tito di Jakarta pada Rabu (14/1/2026).

Tito menegaskan, belanja pemerintah baik yang bersumber dari anggaran daerah maupun transfer dari pusat harus benar-benar tepat sasaran.

Ia menilai masih banyak praktik pemborosan anggaran yang seharusnya bisa ditekan tanpa mengganggu kinerja pemerintahan.

Tito menjelaskan, APBD di tingkat provinsi memang dipantau Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dengan kisi-kisi dari instansinya untuk menghemat belanja.

Menurut Tito, pola belanja yang tidak efisien justru menggerus ruang fiskal daerah untuk membiayai program yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.

Karena itu, ia meminta kepala daerah mulai mengubah cara pandang, dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi lebih fokus pada upaya memperkuat pendapatan daerah.

Ia menekankan, efisiensi belanja bukan berarti menghambat roda pemerintahan, melainkan mengalokasikan anggaran secara lebih rasional dan berdampak.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan banyak kegiatan dilakukan secara daring tanpa mengurangi efektivitas koordinasi.

Selain menekan belanja, Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif mencari sumber-sumber pendapatan baru.

Salah satu cara yang dinilai paling realistis adalah dengan mempermudah perizinan usaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ia menilai, daerah yang mampu menarik investasi akan memiliki basis pendapatan yang lebih kuat, baik dari pajak daerah maupun retribusi, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat dapat berkurang secara bertahap.

"Itu yang saya dorong, jadi berpikirlah lebih banyak bagaimana mencari pendapatan. Salah satunya dengan mempermudah perizinan," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito mengingatkan bahwa tekanan fiskal nasional menuntut adanya disiplin anggaran di semua level pemerintahan.

Efisiensi belanja daerah, menurut dia, juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal nasional secara keseluruhan.

Ia berharap, dengan belanja yang lebih hemat dan kebijakan yang pro-investasi, daerah tidak hanya menjadi pelaksana program pusat, tetapi juga mampu berdiri lebih mandiri secara fiskal.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Provinsi Bengkulu, Helmi Hasan mengungkap rencana pengembangan kawasan perumahan di lahan seluas 17 hektare (Ha) dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Helmi menyebut, usai meneken nota kesepahaman dengan Badan Bank Tanah (BBT) pada Selasa (13/1/2026), lahan yang digunakan untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman itu bakal berasal dari lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) belasan perusahaan yang telah habis masa berlakunya.

"Dan Insyaallah dari data awal ada lahan seluas 20.000 hektare. Kita ingin gali yang lainnya sehingga itu untuk apa? Kalau di kota bisa itu untuk perumahan seperti tadi ada sekitar 17 hektare," jelasnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Lewat pemanfaatan lahan eks HGU tersebut, Pemprov optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Sehingga mewujudkan kemandirian fiskal daerahnya agar tidak bergantung pada suntikan dana dari pusat.

Selain itu, lahan eks HGU yang didapatkan nantinya juga direncanakan bakal dikembangkan untuk pembangunan infrastruktur kawasan industri (KI) guna mendukung upaya hilirisasi komoditas kopi hingga sawit.

Adapun saat ini, Pemprov Bengkulu tengah mendorong upaya hilirisasi sawit menjadi minyak goreng. Di mana ke depan memerlukan area produksi yang jauh lebih luas.

"Kita punya kopi, kita punya sawit. Tapi kan Bungkulu itu punya sawit banyak, tapi gak bisa memproduksi minyak goreng, kan aneh. Maka di tahun ini, target Pemprov, kita sudah punya minyak goreng sendiri namanya minyak goreng Bumi Merah Putih," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov Bengkulu bersama Badan Bank Tanah resmi meneken kerja sama optimalisasi lahan di wilayah tersebut. Dari total 20.000 Ha lahan potensial, pada tahap awal kerja sama tersebut akan mensinergikan pemanfaatan bersama Pemprov Bengkulu atas Hak Pengelolaan (HPL) Seluas 397 Ha.

Sebagai informasi, sejumlah indikator makro ekonomi di Bengkulu mencerminkan tujuan tersebut. Realisasi investasi di Bengkulu per triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp901 miliar atau naik 12,26% dari triwulan sebelumnya.

Sementara itu, data BPS menyebutkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu per triwulan III 2025 mencapai 4,56% (yoy).

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau memperkuat sinergi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Langkah ini ditempuh melalui pembahasan lintas sektor yang menitikberatkan pada optimalisasi potensi pendapatan pada tahun anggaran mendatang.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau, Abdullah, mengungkapkan terdapat enam sektor strategis yang menjadi fokus bersama legislatif dan eksekutif.

Sektor pertama yang menjadi perhatian adalah peningkatan pajak daerah. Abdullah menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan mudah diakses oleh wajib pajak.

“Kita perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” ujarnya Senin (29/12/2025).

Sektor kedua adalah retribusi daerah yang dinilai masih jauh dari potensi maksimal. Untuk tahun 2026, target retribusi daerah hanya dipatok sebesar Rp14 miliar. Angka tersebut dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan peluang penerimaan yang dimiliki Provinsi Riau.

“Ini perlu kajian serius. Potensi retribusi daerah kita seharusnya bisa lebih besar dari yang ditargetkan saat ini,” kata Abdullah.

Sorotan berikutnya tertuju pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Abdullah, kontribusi deviden BUMD terhadap PAD masih sangat minim. Bahkan, ia menyebut kondisi sejumlah BUMD berada pada fase kritis sehingga membutuhkan langkah revitalisasi menyeluruh.

DPRD Riau, kata dia, mendukung penuh langkah Plt Gubernur Riau untuk melakukan pembenahan BUMD agar kembali sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Strategi keempat dan kelima diarahkan pada optimalisasi aset daerah yang belum produktif serta penciptaan sumber pendapatan baru.

DPRD mendorong Pemprov Riau agar aset-aset daerah tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Sementara pada poin keenam, Abdullah menekankan pentingnya memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, baik Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Dia menilai optimalisasi transfer pusat masih menjadi instrumen penting dalam memperkuat struktur pendapatan daerah.

“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang sudah mulai menginisiasi upaya maksimal. Enam poin ini punya potensi besar jika digarap bersama secara serius,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti seluruh poin strategis yang disampaikan DPRD.

Dia menegaskan, Pemprov Riau telah menyiapkan rencana aksi untuk mengoptimalkan seluruh sektor pendapatan.

“Kami siap bersinergi dengan DPRD untuk memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan, sehingga pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal,” pungkas SF Hariyanto.

Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemprov Riau optimistis upaya penguatan PAD dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui penguatan kerja sama perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Penguatan kerja sama tersebut mulai dari upaya optimalisasi pajak daerah, pengelolaan Dana Desa, hingga dukungan bagi segenap koperasi dan UMKM di Jawa Timur.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Samingun menyebut, kerja sama berupa pertukaran data antara DJP dan pemerintah daerah selama ini telah berjalan.

Namun, hal itu perlu diperkuat secara legal melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

"Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan data untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pusat dan daerah," ucap Samingun dalam keterangan resminya, Kamis (18/12/2025).

Samingun juga mengatakan, pihaknya memohon dukungan Gubernur Jawa Timur untuk mendorong segenap masyarakat, perangkat daerah, serta asosiasi untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax. Termasuk pembuatan Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik.

Sebab, pelaksanaan aktivasi Coretax diharapkan dapat mempermudah pelayanan perpajakan dan meningkatkan transparansi administrasi pajak.

“Dukungan pemerintah provinsi sangat penting agar masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah dapat segera beradaptasi dengan sistem Coretax, sehingga seluruh Wajib Pajak di Jawa Timur siap memanfaatkan layanan DJP ini,” tutur Samingun.

Plt. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Kindy Rinaldy Syahrir, menjelaskan pihaknya siap mendukung pemerintah daerah hingga tingkat desa melalui penguatan sinergi lintas sektor.

Dukungan tersebut di antaranya pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam pengelolaan APBD dan APBDes, pemanfaatan layanan Cash Management System (CMS) bersama perbankan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), serta pendampingan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas Dana Desa agar dilaksanakan sesuai ketentuan oleh seluruh desa di Jawa Timur.

“DJP berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, termasuk sampai ke tingkat desa, agar pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan,” tutur Kindy.

Sementara itu, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Dana Desa merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih difokuskan pada pembinaan dan penguatan koordinasi agar pelaksanaannya berjalan akuntabel.

Dirinya juga menyoroti perlunya penyederhanaan mekanisme perpajakan, termasuk wacana penerapan sistem deposit atau pemotongan pajak di muka, untuk mempermudah administrasi bagi pemerintah desa.

Selain itu, Khofifah juga mengusulkan pembentukan forum khusus lintas instansi sebagai wadah pembahasan terpadu terkait pelaksanaan perpajakan di Jawa Timur, termasuk perpajakan atas belanja yang dilakukan di daerah.

Mantan Menteri Sosial (Mensos) ini pun menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antara DJP dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar kebijakan perpajakan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar pelaksanaan perpajakan di Jawa Timur berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya Wajib Pajak,” tutup Khofifah.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar Rembug Fiskal "PAD Kota Kita: Bukan Sekadar Angka" di Kota Malang, Jawa Timur hari ini.

Para pemerintah daerah berbagi pengalaman dan strategi dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, mulai dari inovasi digital, reformasi kelembagaan, optimalisasi aset daerah, hingga penguatan peran BUMD sebagai motor penggerak PAD.

Forum ini menjadi ruang pembelajaran bersama tentang tantangan dan praktik baik pengelolaan PAD di tingkat kota.

"Sebagaimana sering saya sampaikan, terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi APEKSI sebagai asosiasi yang menaungi seluruh pemerintah kota di Indonesia. Pertama, APEKSI harus mampu memperkecil disparitas antar kota di Indonesia yang memiliki karakteristik dan potensi sangat beragam," kata Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melalui keterangan tertulis, Jumat (7/11).

Eri berkata Rembug Fiskal kali ini juga mendorong APEKSI agar dapat berperan sebagai jembatan antara para pemangku kepentingan lintas sektor, baik dalam aspek pembangunan di tingkat kota, nasional, maupun global.

APEKSI juga disiapkan menjadi wadah yang efektif untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi pemerintah kota dari 98 anggota APEKSI, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah yang selaras dengan amanat konstitusi.

"Tugas kita bersama, bagaimana keberhasilan yang dicapai satu kota dapat menginspirasi dan menular ke kota lain," ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat selaku tuan rumah sekaligus Ketua Komisariat Wilayah IV APEKSI menyampaikan acara ini menekankan pentingnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam mendukung peran pemda.

"PAD bukan hanya soal pendapatan, tapi juga soal kemandirian, kreativitas, dan ketangguhan daerah dalam membiayai pembangunan kotanya sendiri," ujar Wahyu.

Rembug Fiskal tahun ini dirancang sebagai ruang belajar bersama antarkota. Melalui sesi diskusi panel, para peserta dari Bapenda/BPKAD, BKAD, Bappeda, Setda, hingga BUMD saling bertukar pengalaman dalam menggali potensi lokal untuk memperkuat PAD.

Pelaksanaan rembug ini tidak berdiri sendiri, ia menjadi bagian dari perjalanan mengkaji, membicarakan, dan mendokumentasikan pengalaman kota-kota anggota APEKSI di rentang tahun 2022-2024.

Sejumlah praktisi turut berbagi pengalaman di forum ini, seperti Direktur PDAM Tirta Musi Kota Palembang M. Azharuddin, Direktur PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Suyoto, Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Idham, Kepala Bapenda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, dan Kepala Bapenda Kota Lubuk Linggau Hendra Gunawan.

Diskusi ini dipandu oleh Sicillia Leiwakabessy, Koordinator Pengelolaan Pengetahuan APEKSI.

Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah peluncuran buku seri praktik baik dengan judul PAD Kota Kita: Bukan Sekadar Angka. Buku ini memotret berbagai strategi pengelolaan dan peningkatan PAD di sejumlah kota anggota APEKSI.

Tak hanya berbagi di ruang diskusi, peserta juga diajak menyelami praktik nyata lewat kunjungan dan observasi ke beberapa lokasi strategis di Kota Malang. Mulai dari Command Center Bapenda yang menjadi pusat kendali digital layanan pajak daerah hingga Malang Creative Center (MCC) yang menjadi ekosistem kolaboratif bagi pelaku ekonomi kreatif.

Acara ini juga didukung PT SMI dan PT PII.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke pemerintah daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2025.

Beleid anyar itu sendiri keluar di tengah pemangkasan transfer ke daerah (TKD) besar-besaran pada tahun depan. Adapun, TKD turun Rp226,9 triliun atau sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menjelaskan PP 38/2025 pada dasarnya masih berada dalam koridor regulasi yang telah diatur oleh UU No. 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Regulasi tersebut memang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan instrumen pinjaman sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

"Ketika terjadi pemotongan TKD secara signifikan, memang pemerintah daerah itu mesti memutar otak gitu untuk mendapatkan pendapatan atau pendanaan untuk kegiatan yang sudah direncanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun depan," ujar Armand kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, ada sejumlah opsi yang bisa dilakukan oleh Pemda seperti peningkatan tarif pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, kerja sama dengan Badan Usaha (KPBU) atau dengan pihak ketiga, perdagangan karbon, dan terakhir pinjaman.

“Dari sejumlah opsi, yang paling cepat diperoleh itu dua: optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta pinjaman,” katanya.

Meski demikian, KPPOD menilai penggunaan pinjaman oleh daerah berpotensi menimbulkan beban keuangan baru dalam jangka menengah, karena pemerintah daerah wajib mengembalikan pokok utang beserta bunganya sesuai ketentuan dalam PP 38/2025.

Meskipun PP 38/2025 membuka ruang pembiayaan baru, KPPOD mendorong agar Pemda sebaiknya tetap mengedepankan opsi-opsi nonutang untuk memperkuat basis fiskal secara berkelanjutan. Opsi tersebut antara lain pembenahan administrasi pemungutan pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, penguatan badan usaha milik daerah (BUMD), KPBU, hingga perdagangan karbon.

"Kami mendorong daerah untuk memilih opsi yang tidak menimbulkan beban baru,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Armand menyimpulkan bahwa PP 38/2025 hanya bersifat solusi jangka pendek, khususnya untuk menutup kesenjangan anggaran tahun depan imbas pemotongan TKD besar-besaran. Dalam jangka panjang, daerah perlu membangun kemandirian fiskal dengan memperkuat instrumen yang berada di bawah kendali sendiri.

Senada, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pemberian pinjaman pemerintah pusat ke Pemda bukan merupakan solusi tuntas dari pemotongan TKD besar-besaran.

Menurutnya, kebijakan itu hanya memindahkan masalah ke belakang karena Pemda bisa dibebani bunga utang. Apalagi, PP 38/2025 juga mengatur pembayaran pokok harus dilakukan secara periodik, dengan memotong TDK baik itu semesteran atau tahunan.

"Jika tidak dilakukan dengan niat baik dan berintegritas, ini akan menyuburkan moral hazard yang memperburuk kondisi keuangan Pemda, dan menjadi titik balik bagi otonomi daerah yang merupakan 1 dari 3 anak kandung Reformasi 1998," ujar Wija kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Dia mengingatkan agar pemerintah pusat memberi pinjaman ke Pemda hingga BUMN hanya untuk keperluan yang mendesak dan dalam kapasitas mampu membayar.

Untuk menghindari kepala daerah yang melempar tanggung jawab utang kepada penggantinya, Wija turut menyarankan agar tenor utang tidak boleh lebih panjang dari masa jabatan kepala daerah yang menandatangani perjanjian pinjaman.

Di samping itu, dia juga menggarisbawahi pentingnya rencana pinjaman disetujui oleh DPRD terlebih dahulu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak bisa berkomentar banyak terkait PP 38/2025. Dia mengaku tidak ikut serta dalam pembahasan beleid itu.

"Saya belum baca, saya akan baca lagi. Itu anak buah saya yang nge-goal kan. Rupanya sebelum saya jadi menteri udah diproses kan, udah keluar," ungkap Purbaya usai acara Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta, Selasa (28/102/2025).

PP 38/2025 sendiri ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Sementara, Purbaya dilantik menjadi menteri keuangan pada 8 September 2025 atau dua hari sebelum PP 38/2025 terbit.

Perlu Bunga Rendah

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menilai PP 38/2025 memiliki dua sisi yang kontras. Di satu sisi, kebijakan ini membuka akses pembiayaan baru bagi proyek-proyek vital; di sisi lain, kebijakan itu berpotensi menambah beban fiskal terutama bagi daerah dengan kapasitas keuangan terbatas.

“PP 38/2025 ini seperti tombak bermata dua buat daerah,” ujar Masinton kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Wakil ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini menjelaskan skema pinjaman langsung dari pemerintah pusat ke Pemda dapat menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan. Apalagi, sambungnya, selama ini sektor infrastruktur dan pelayanan publik menghadapi keterbatasan akses pembiayaan komersial.

Hanya saja, ketentuan dalam PP tersebut mengatur bahwa pengembalian pinjaman dilakukan melalui pemotongan dana transfer ke daerah seperti dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) pada tahun-tahun berikutnya.

Skema itu, menurut Masinton, perlu diwaspadai agar tidak memperberat kemampuan fiskal daerah terutama bagi pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang masih rendah.

“Beban pemerintah daerah bisa menjadi lebih berat dari kondisi saat ini,” wanti-wantinya.

Dia mencontohkan, Kabupaten Tapanuli Tengah pernah memperoleh pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) pada 2021 senilai Rp70 miliar dengan bunga 6,19% dan tenor delapan tahun. Hingga kini, sambungnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih membayar cicilan pokok utang sekitar Rp11 miliar per tahun.

Oleh sebab itu, dia mendorong agar pemerintah pusat menetapkan bunga rendah agar tujuan PP 38/2025 untuk memperluas akses pembiayaan daerah dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan pada masa berikutnya.

“Pemerintah daerah dan BUMD akan lebih terbantu apabila bunga pinjaman dari pemerintah pusat bisa ditekan lebih rendah di bawah 3%,” ungkap Masinton.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan terkait rencana penerbitan sukuk daerah sebesar Rp1 triliun sebagai langkah inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan dari pembahasan itu sesuai dari berbagai arahan dari DJPK, salah satunya tentang mekanisme penerbitan sukuk daerah.

Adapun, untuk dana hasil penerbitan nantinya akan masuk ke dalam APBD Provinsi Sumbar dan sepenuhnya digunakan untuk membangun infrastruktur di Bumi Nagari.

“Kami melihat BUMD yakni Bank Nagari bisa bekerjasama dengan Pemprov Sumbar dalam pengelolaan sukuk daerah ini. Makanya, skema transaksi yang digunakan adalah Ijarah atau sewa, sesuai arahan dari Dewan Syariah Nasional,” katanya, dalam keterangan resmi, Selasa (14/10/2025).

Mahyeldi menyebutkan penerbitan sukuk daerah ini sebagai salah satu terobosan fiskal untuk menjawab tantangan pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Jadi Sumbar perlu punya inovasi dan cara-cara kreatif untuk menggerakkan pembangunan. Salah satunya lewat sukuk ini,” tegasnya.

Gubernur juga memastikan seluruh proses akan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari peraturan pemerintah, peraturan OJK, maupun ketentuan perundang-undangan lainnya.

“Tim Sembilan sudah kami bentuk, diketuai langsung oleh Kepala Bappeda. Tim ini akan menyiapkan teknis pelaksanaan dan berkoordinasi dengan kementerian terkait,” jelasnya.

Dari hasil pembahasan, lanjut Mahyeldi, semua pihak yang terlibat menyatakan dukungan terhadap rencana penerbitan sukuk Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yang direncanakan akan segera dilaksanakan.

Target Terbitkan Sukuk Daerah Rp1 Triliun

Skema usulan sukuk daerah Pemprov Sumbar estimasi kupon 10%, total dana penerbitan Rp1 triliun dengan rincian Rp750 miliar akan dialokasikan sebagai penyertaan modal ke BUMD (Unit Syariah Bank Nagari). Sementara itu, Rp250 miliar untuk pembangunan ruang operasi RSUD Ahmad Muchtar, Bukittinggi.

Nantinya, hasil penerbitan sukuk akan masuk ke komponen pendapatan pembiayaan APBD Sumbar dan pemanfaatan dividen.

Dengan demikian, lanjutnya, untuk dividen dari Unit Usaha Syariah Bank Nagari akan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur daerah serta pembayaran kupon kepada investor.

Dikatakannya dengan dukungan penuh dari Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, OJK, dan lembaga terkait lainnya, Pemprov Sumbar optimistis penerbitan sukuk daerah ini akan menjadi langkah baru dalam memperkuat kemandirian fiskal serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Ranah Minang.

“Saya berharap rencana ini bisa berjalan dengan baik, sehingga apa yang kami harapkan yakni berdampak kepada pembangunan infrastruktur, bisa terlaksana dengan tepat sasaran pula,” tutupnya.