Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten saat ini tengah melakukan aksi korporasi penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue di tengah ketidakpastian pasar modal. Emiten tersebut antara lain adalah BNBR dan COCO.

Saat ini pasar modal diselimuti sentimen negatif konflik geopolitik global hingga kondisi fiskal dalam negeri yang kian mendekati defisit 3%. Alhasil, IHSG ambles 18,79% (year to date/YtD) dengan net sell asing Rp7,83 triliun per penutupan Senin (16/3/2026).

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai penyerapan rights issue mungkin akan terganggu, terutama di tengah tingginya volatilitas yang terjadi saat ini.

"Namun apabila perusahaan tersebut memiliki fundamental dan cash flow yang kuat, serta prospek bisnis di masa yang akan datang, kami melihat hal ini justru menjadi sebuah kesempatan bagi pelaku pasar dan investor," kata Nico kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Dalam situasi ini Nico menekankan kehati-hatian pelaku pasar agar menghitung seberapa besar dampak dari perang yang terjadi saat ini terhadap kinerja perusahaan tersebut. Hal ini akan mempengaruhi perhitungan valuasi perusahaan di masa yang akan datang.

Menarik atau tidaknya serapan rights issue, sambung Nico, semua akan tergantung dari seberapa besar daya tarik perusahaan tersebut. Investor akan menilai sejumlah aspek seperti fundamental emiten, prospek sektornya, atau mungkin valuasi sahamnya.

"Apabila semua sentimen tersebeut dipenuhi, kami melihat serapan dapat terjaga meskipun akan berkurang," ujarnya.

Selain rights issue, perusahaan terbuka dapat melakukan penerbitan surat utang atau obligasi. Dalam hal ini, Nico juga melihat obligasi sekarang sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, terutama di tengah penurunan outlook surat utang oleh Fitch dan Moody's.

Oleh sebab itu, kenaikkan imbal hasil akan dihindari oleh emiten yang ingin menerbitkan obligasi. Baik saham dan obligasi, Nico melihat semuanya harus dicermati sekali lagi sebelum membuat keptuusan terkait dengan mendapatkan alternatif pendanaan.

Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi juga mengatakan bahwa penyerapan rights issue bergantung pada fundamental emiten dan tujuan penggunaan dana. Menurutnya, emiten yang melakukan penggalangan dana untuk tujuan ekspansi akan lebih menarik daripada pembayaran utang. Terakhir, daya tarik penyerapan saham baru akan tergantung valuasi diskon harga saham.

"Sinyal penyerapan kuat ditandai oleh komitmen standby buyer institusional yang solid dan status oversubscribed," tegas Wafi.

Menilai sejumlah alternatif pendanaan perusahaan terbuka, Wafi merasa rights issue masih menjadi alternatif utama di era suku bunga tinggi. Alasannya adalah karena emiten dapat menggalang modal tanpa menambah beban bunga utang dan memperbaiki debt-to-equity ratio (DER) perusahaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), sejumlah emiten yang melaporkan aksi rights issue antara lain adalah PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) yang menawarkan sebanyak 86,7 miliar saham biasa seri E dengan nominal Rp12 per saham, dari total 90 miliar saham yang direstui oleh pemegang saham.

Rights issue tersebut telah disetujui para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 27 Februari 2026. Perseroan memastikan adanya pembeli siaga dalam rights issue. Pembeli siaga bakal menyerap seluruh sisa saham yang tidak diambil pemegang saham.

Selanjutnya, ada PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (COCO) yang merancang aksi korporasi serupa dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10,67 miliar saham baru. Adapun, saham baru tersebut merupakan saham atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini, setelah dikurangi biaya terkait dengan rights issue, rencananya akan digunakan COCO untuk akuisisi dan/atau belanja modal perseroan serta entitas anak.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaku usaha di kawasan Asia Tenggara menunjukkan optimisme untuk memperluas bisnis dalam beberapa tahun ke depan, meskipun pada saat yang sama mereka menghadapi berbagai tantangan global seperti meningkatnya proteksionisme, gangguan rantai pasok, hingga kompleksitas transisi hijau.

Hal itu terungkap dalam survei ASEAN Business Barometer 2026 yang dirilis ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) bekerja sama dengan CSIS Indonesia dan JETRO Jakarta.

Survei ini menghimpun pandangan dari 395 perusahaan sektor swasta di seluruh kawasan ASEAN mengenai kondisi ekonomi dan prospek bisnis regional.

SHUTTERSTOCK/FRAMEANGEL Ilustrasi ASEAN, logo ASEAN.

Hasil survei menggambarkan lanskap ekonomi yang kompleks. Di satu sisi, perusahaan-perusahaan di ASEAN optimistis terhadap pertumbuhan regional dan berencana memperluas kegiatan usaha.

Namun di sisi lain, mereka juga bersiap menghadapi gangguan rantai pasok yang dipicu proteksionisme global serta rendahnya pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA).

Direktur Eksekutif ASEAN-BAC Rifki Weno mengatakan, dunia usaha di kawasan saat ini memiliki ambisi besar untuk berkembang, tetapi masih menghadapi sejumlah tantangan struktural.

“Survei tahun ini mengirimkan pesan yang sangat jelas: sektor bisnis di ASEAN sangat ambisius dan siap untuk berekspansi, namun mereka menghadapi tantangan nyata dari proteksionisme global dan kerumitan transisi hijau. Tingkat pemanfaatan perjanjian perdagangan (FTA) yang masih di bawah potensi dan kurangnya kesiapan UMKM kita menyoroti urgensi bagi para pemimpin ASEAN untuk menyederhanakan regulasi, memfasilitasi akses, dan memberikan dukungan yang lebih terarah agar kawasan ini tetap tangguh,” ujar Rifki dalam siaran pers, Rabu (4/3/2026).

FREEPIK/DC STUDIO Ilustrasi bisnis.

Mayoritas perusahaan berencana ekspansi

Salah satu temuan utama survei menunjukkan rencana ekspansi bisnis yang cukup agresif dari perusahaan-perusahaan di kawasan ASEAN.

Sekitar 70 persen responden menyatakan akan memperluas bisnis mereka dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Selain itu, hampir setengah responden atau 48 persen memperkirakan laba operasi pada 2025 akan meningkat dibandingkan 2024.

Optimisme tersebut mencerminkan keyakinan pelaku usaha terhadap potensi pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus memperlihatkan bahwa ASEAN masih dipandang sebagai pasar yang menjanjikan bagi ekspansi bisnis.

Namun, optimisme itu tidak lepas dari sejumlah kekhawatiran yang membayangi kegiatan usaha, khususnya terkait dinamika perdagangan global.

Kekhawatiran terhadap proteksionisme meningkat

Survei menunjukkan sebagian besar perusahaan merasa khawatir terhadap meningkatnya proteksionisme di berbagai negara.

Sebanyak 75 persen perusahaan menyatakan kekhawatiran terhadap kebijakan proteksionisme yang semakin kuat dalam perdagangan global. Kondisi ini dinilai dapat memicu gangguan rantai pasok serta meningkatkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Dampak proteksionisme juga terasa lebih besar pada sektor manufaktur. Survei mencatat paparan tarif Amerika Serikat (AS) sangat terkonsentrasi pada sektor ini.

Sebanyak 64 persen perusahaan manufaktur menyatakan terdampak tarif tersebut, dibandingkan 40 persen dari keseluruhan perusahaan responden.

Kebijakan tarif tersebut dinilai menyebabkan gangguan pada rantai pasok, permintaan penurunan harga, serta meningkatnya ketidakpastian dalam perencanaan bisnis bagi perusahaan yang terdampak.

PIXABAY Ilustrasi perdagangan bebas atau perdagangan internasional

Pemanfaatan FTA masih rendah

Di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global, perjanjian perdagangan bebas seharusnya dapat menjadi instrumen penting bagi perusahaan untuk memperluas pasar.

Namun survei menunjukkan pemanfaatan FTA di kawasan ASEAN masih jauh dari optimal.

Sekitar 70 persen perusahaan responden mengaku mengetahui keberadaan berbagai FTA di kawasan, termasuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Akan tetapi, tingkat pemanfaatannya hanya mencapai 48 persen.

Menariknya, sekitar 40 persen perusahaan yang belum memanfaatkan FTA menyebutkan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana memulai proses untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi dan kapasitas, terutama di kalangan pelaku usaha yang belum memiliki pengalaman dalam memanfaatkan skema perdagangan internasional.

Diversifikasi rantai pasok ke dalam kawasan

Selain memanfaatkan perjanjian perdagangan, perusahaan-perusahaan di ASEAN juga mulai melakukan strategi diversifikasi rantai pasok.

Survei menunjukkan, kawasan ASEAN menjadi wilayah yang paling banyak dipilih perusahaan untuk melakukan diversifikasi rantai pasok.

Sebanyak 93 persen responden mengidentifikasi ASEAN sebagai tujuan utama diversifikasi rantai pasok. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang yang dipilih oleh 54 persen responden maupun China yang dipilih oleh 41 persen responden.

Temuan tersebut mencerminkan kecenderungan perusahaan untuk memperkuat rantai pasok intra-ASEAN sebagai strategi menghadapi ketidakpastian global.

Ilustrasi ESG

Tantangan transisi hijau

Di samping isu perdagangan dan rantai pasok, survei juga menyoroti tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan transisi menuju ekonomi hijau.

Sebanyak 63 dari setiap 100 perusahaan di ASEAN menyatakan telah mengambil langkah-langkah dekarbonisasi. Namun, sebagian besar perusahaan masih menghadapi kendala dalam proses tersebut.

Sekitar 90 persen responden menyebutkan, akses terhadap pemasok yang memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) menjadi tantangan terbesar.

Selain itu, lebih dari separuh perusahaan atau 53 persen bahkan menilai bahwa langkah-langkah dekarbonisasi itu sendiri dapat menjadi risiko bagi rantai pasok mereka.

Kesadaran terhadap berbagai inisiatif keberlanjutan regional juga masih relatif rendah. Survei mencatat hanya 28 persen responden yang mengetahui tentang ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance.

Adopsi teknologi digital masih terbatas

Selain isu lingkungan, transformasi digital juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan di kawasan.

Survei menunjukkan sebagian besar perusahaan masih berada pada tahap awal dalam mengadopsi teknologi digital, baik dalam bentuk penerapan parsial maupun proyek percontohan.

Hanya sekitar 22 persen perusahaan yang menggunakan agen kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pengambilan keputusan. Sementara itu, 21 persen perusahaan menggunakan AI generatif untuk kebutuhan manajemen.

Para pelaku usaha berharap inisiatif ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang sedang disiapkan dapat membantu mempercepat transformasi digital di kawasan.

Sebanyak 59 persen perusahaan berharap kesepakatan tersebut dapat menurunkan hambatan masuk bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Selain itu, 54 persen responden menilai DEFA berpotensi membantu menyelaraskan berbagai regulasi digital yang masih beragam di kawasan.

SHUTTERSTOCK/BASTIAN AS Ilustrasi UMKM, pelaku UMKM.

Kesenjangan kesiapan antara perusahaan besar dan UMKM

Survei juga menemukan adanya kesenjangan kemampuan antara perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis.

Sebanyak 73,1 persen perusahaan besar menyatakan merasa sangat siap menghadapi gangguan rantai pasok. Namun pada kelompok UMKM, tingkat kesiapan tersebut hanya mencapai 53,7 persen.

Kesenjangan ini menunjukkan, perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya dan kapasitas yang lebih kuat untuk mengantisipasi risiko global dibandingkan UMKM.

Survei ASEAN Business Barometer 2026 sendiri dilakukan pada periode 15 Desember 2025 hingga 30 Januari 2026.

Profil responden terdiri dari 62,8 persen UMKM dan 37,2 persen perusahaan besar dengan lebih dari 250 karyawan.

Berdasarkan sektor usaha, sekitar 66,6 persen responden berasal dari industri non-manufaktur, sementara 33,4 persen lainnya berasal dari sektor manufaktur.

Bisnis.com, JAKARTA - Lebih dari 54% pelaku UMKM optimistis terhadap prospek bisnis tahun mendatang, sekaligus menegaskan pentingnya layanan pengiriman yang cepat, aman, dan terjangkau dalam menjaga kelancaran operasional di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Survei tersebut dirilis oleh Lalamove, yang menyoroti pandangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terhadap kondisi bisnis dan tantangan logistik yang mereka hadapi.

Survei yang dilakukan pada Oktober 2025 ini juga menunjukkan bahwa lebih dari 80% pelaku UMKM menilai layanan pengiriman on-demand dengan harga terjangkau seperti Lalamove berperan penting dalam menjaga efisiensi dan daya saing bisnis, terutama di tengah meningkatnya biaya operasional dan ketatnya persaingan pasar.

Dari berbagai aspek logistik yang dinilai, keamanan pengiriman, harga yang terjangkau, dan transparansi biaya tanpa tambahan tersembunyi menjadi tiga prioritas utama para pelaku UMKM dalam memilih mitra pengiriman.

Temuan ini menegaskan meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya efisiensi rantai pasok dan pengendalian biaya sebagai strategi bertahan di situasi ekonomi yang penuh tekanan.

Andito B Prakoso, Managing Director Lalamove Indonesia mengatakan, UMKM kini semakin selektif dalam memilih mitra logistik. Mereka mencari solusi yang bukan hanya cepat dan aman, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa efisiensi biaya dan keandalan layanan.

Selain menyoroti tingkat optimisme prospek usaha, survei juga menggambarkan karakteristik operasional UMKM di Indonesia. Mayoritas responden menggunakan armada roda dua, Sedan dan pick up box (bak terbuka) untuk mendukung pengiriman harian, dengan kategori barang yang paling sering dikirim meliputi produk kuliner, ritel, dan kebutuhan rumah tangga.

Dari sisi tantangan, hasil survei menunjukkan bahwa rendahnya daya beli konsumen, tingginya biaya logistik, serta meningkatnya biaya sewa menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam menjaga stabilitas bisnis.

Kondisi ini menuntut pelaku usaha untuk terus beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen dan memanfaatkan teknologi logistik secara lebih efisien.

“Hasil survei juga mencatat tingginya permintaan layanan di tingkat pengguna, terlihat dari dominasi akun bisnis dan lebih dari 50% responden menggunakan layanan Lalamove lebih dari lima kali setiap minggunya. Fokus kami adalah menghadirkan solusi logistik yang mendukung keberlanjutan bisnis UMKM, baik dari sisi efisiensi waktu maupun biaya.” Tutup Andito.

Menjelang akhir tahun, peningkatan aktivitas ekonomi dan lonjakan permintaan musiman seperti pengiriman produk fesyen, hampers, bunga, serta kebutuhan acara diperkirakan akan terus mendorong permintaan terhadap layanan logistik yang cepat dan efisien.

Lalamove optimistis, kombinasi antara kecepatan, keandalan, dan fleksibilitas akan menjadi faktor kunci bagi UMKM Indonesia untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA— Emiten properti PT Saraswanti Indoland Development Tbk. (SWID) optimistis mencatatkan pertumbuhan kinerja sampai akhir tahun, seiring dengan capaian pertumbuhan laba pada kuartal III/ 2025.

Pada periode Juli hingga September 2025, SWID membukukan pendapatan sebesar Rp46 miliar, meningkat sekitar 42% dibandingkan Rp32 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih tercatat sebesar Rp10 miliar, naik 150% dibandingkan kuartal III/2024 sebesar Rp4 miliar.

Segmen properti, yang menjadi pilar utama bisnis SWID, mencatat kontribusi pendapatan sebesar Rp17 miliar pada kuartal III/2025. Peningkatan ini didorong oleh penjualan unit secara tunai yang meningkat, disertai penyelesaian sejumlah transaksi dari periode sebelumnya.

“Strategi pemasaran yang lebih aktif serta fokus pada percepatan realisasi penjualan turut memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan SWID pada periode laporan,” kata Bogat Agus Riyono, Direktur Utama SWID, dalam siaran pers, Senin (3/11/2025).

Segmen hotel mencatat pendapatan sebesar Rp29 miliar pada kuartal III/2025, dibandingkan Rp32 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hasil tersebut mencerminkan resiliensi dan kemampuan SWID dalam mengelola bisnis hotel secara efektif di tengah tekanan pasar.

“Periode ini menandai langkah penting dalam proses pemulihan dan penguatan kinerja SWID. Kami akan terus menjaga momentum positif ini melalui strategi bisnis yang fokus pada efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang,” tutur Bogat Agus Riyono.

Dia menilai prospek bisnis hingga akhir tahun akan semakin menguat. Lonjakan aktivitas di segmen properti diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat posisi SWID sebagai entitas yang tangguh, transparan, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi segenap pemangku kepentingan.

SWID saat ini menawarkan unit apartemen dalam kondisi ready stock dan siap huni di wilayah Yogyakarta. Kondisi tersebut menempatkan SWID pada posisi yang strategis untuk memanfaatkan secara optimal insentif PPN DTP yang berlaku.

Selain itu, dari sisi pendapatan berulang (recurring income), SWID optimistis akan terjadi peningkatan menjelang momen Natal dan Tahun Baru serta awal tahun mendatang, seiring dengan potensi kenaikan tingkat hunian dan aktivitas wisata di berbagai properti yang dikelola.