Bisnis.com, JAKARTA - Head of Center Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman menilai belum terealisasinya program Jakarta Collaborative Fund (JCF) karena ada sejumlah 'PR' yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni kesiapan proyek dan eksekusi.

Salah satu program andalan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini secara konsep dinilai tepat sebagai alternatif pembiayaan, tetapi belum mampu menarik bagi investor dari sisi revenue stream sampai Internal Rate of Return (IRR).

Menurutnya, DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal lebih dari Rp80 triliun seharusnya dapat menjadi benchmark pembiayaan kreatif.

"Tetapi fakta belum operasionalnya JCF menunjukkan pipeline proyek belum cukup bankable baik dari sisi revenue stream, IRR proyek, maupun skema risk sharing," katanya kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Sebab, tanpa aspek penting itu maka dana kolaboratif tidak akan masuk dan JCF berpotensi hanya menjadi platform konseptual tanpa leverage pembiayaan yang nyata.

Dia menekankan bahwa pembiayaan kreatif akan berhasil ketika didukung kredibilitas proyek dan kepastian kebijakan, bukan sekadar instrumen.

Dia mencontohkan di London di mana pemerintah setempat mampu membiayai proyek kereta bawah tanah melalui kombinasi land value capture dan kontribusi swasta. Kemudian New York City dapat mengandalkan obligasi daerah sebagai sumber utama pendanaan jangka panjang. Lalu, Shanghai aktif memanfaatkan aset dan BUMD sebagai sumber pembiayaan pembangunan kota.

"Ketiganya memiliki satu kesamaan, yakni proyek yang bankable, governance yang kuat, dan kepastian return bagi investor. Tanpa perbaikan di aspek tersebut, JCF berisiko hanya menjadi rebranding kebijakan tanpa dampak fiskal dan ekonomi yang signifikan," jelasnya.

Padahal, kata Rizal, kebutuhan pembiayaan Jakarta untuk menjadi kota global menuntut skema yang benar-benar mampu menarik modal jangka panjang.

Di sisi lain, dia memandang bahwa ruang pembiayaan daerah seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, land value capture, hingga asset recycling dapat dikelola secara maksimal.

Namun, menurutnya realisasi tersebut masih sangat terbatas. Rizal mengutarakan kontribusi KPBU terhadap total pembiayaan infrastruktur daerah masih kecil dibanding kebutuhan yang mencapai ribuan triliun rupiah.

Sedangkan penerbitan obligasi daerah dipandang hampir tidak berkembang sejak kebijakan diberlakukan. Dia menjelaskan hal ini menunjukkan masalah struktural kapasitas teknis Pemda dalam menyiapkan proyek masih tergolong rendah, governance dan kepastian regulasi belum kuat, serta insentif fiskal belum mendorong inovasi pembiayaan

"Akibatnya, Pemda cenderung tetap bergantung pada transfer pusat dan APBD, meskipun ruang fiskal semakin sempit," tandasnya.

Sebagai informasi, program JCF akan direalisasikan pada 2026. Program dirancang untuk melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan, termasuk sektor kesehatan di Jakarta.

Pada tahap awal, skema ini difokuskan sebagai pembiayaan kreatif dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Ke depan, apabila berjalan efektif, pembangunan Jakarta diharapkan tidak lagi bergantung pada pajak, retribusi, maupun dividen.

Di sisi lain, wacana pembentukan JCF juga sejalan dengan upaya pemerintah mentransformasikan Jakarta menjadi kota global. Dalam implementasinya, program ini tidak hanya menyasar partisipasi swasta domestik, tetapi juga menarik minat investor global.

Kalau merujuk ke pernyataan awal Pemprov Jakarta sebelumnya, pendanaan awal JCF direncanakan sebesar Rp3 triliun yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Namun, pemerintah membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Abadi Daerah, Hibah, Obligasi Daerah (municipal bond), Pemanfaatan ruang (Koefisien Lantai Bangunan/KLB, Koefisien Dasar Bangunan/KDB), Kontribusi dari kemitraan publik-swasta, Dukungan pemerintah pusat, Mekanisme pendanaan internasional, Dana Corporate Social Responsibility (CSR) korporasi, dan Dana filantropi.

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Reform on Economics (Core) memberikan catatan terhadap rencana pelaksanaan program Jakarta Collaborative Fund (JCF) yang dinilai belum optimal di tengah tekanan anggaran, terutama pada kesiapan proyek dan eksekusi.

Peneliti Ekonomi Core, Yusuf Rendy Manilet mengatakan kondisi fiskal daerah mengalami tekanan imbas efisiensi dan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga program JCF sudah berada di koridor yang tepat agar pemasukan daerah tidak bergantung pada APBD.

"Namun, JCF ini masih berada pada tahap desain dan penguatan kelembagaan, sehingga secara praktis belum bisa berfungsi sebagai mesin pembiayaan yang efektif," katanya kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan Pemprov DKI Jakarta harus mematangkan di tahap rancangan hingga eksekusi seperti kepastian regulasi, struktur insentif yang jelas, sampai ketersediaan proyek yang benar-benar layak secara finansial.

Baginya tanpa instrumen tersebut JCF berisiko menjadi kerangka tanpa isi. Dari segi opsi pembiayaan, Yusuf menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta dapat memanfaatkan sejumlah upaya seperti penerbitan obligasi daerah.

"Sebenarnya opsi pembiayaan di luar APBD dan APBN itu cukup luas. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, penerbitan obligasi daerah, optimalisasi aset melalui asset recycling, hingga menggandeng lembaga pembiayaan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur," sebutnya.

Terlebih, kata Yusuf, kerangka regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan kini telah mengakomodasi instrumen-instrumen tersebut, membuka ruang bagi implementasi yang lebih luas.

Hanya saja, dia menilai bahwa banyak pemerintah daerah yang tidak memanfaatkan peluang ini sebagai pendapatan alternatif. Pasalnya, masih banyak pemerintah daerah yang belum mempunyai kapasitas teknis dalam menyiapkan proyek menarik bagi investor dan masih bergantung terhadap APBD.

"Banyak pemerintah daerah belum memiliki kapasitas teknis untuk menyiapkan proyek yang bankable dan menarik bagi investor. Di sisi lain, ada kecenderungan risk aversion, di mana kepala daerah lebih memilih jalur yang aman melalui APBD dibanding masuk ke skema pembiayaan yang lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan risiko hukum atau politik," ujar Yusuf.

Selain itu, persoalan lainnya adalah tidak semua proyek publik memiliki skema pengembalian yang jelas, sehingga sulit dikomersialkan tanpa dukungan fiskal.

Yusuf menyebut bahwa program serupa telah dipraktikkan di luar negeri. Misalnya, New York dan London, di mana pembiayaan pembangunan disokong obligasi daerah dan skema kemitraan dengan pihak swasta.

"Yang menarik, keberhasilan mereka bukan semata karena instrumen keuangannya, tetapi karena tingkat kepercayaan pasar yang tinggi, disiplin fiskal, dan tata kelola yang transparan," paparnya.

Dia menambahkan pemerintah daerah juga dapat melihat model pengelolaan aset dan investasi oleh Termasek Holdings sebuah perusahaan investasi di Singapura karena pemerintah setempat dapat berperan aktif sebagai investor, bukan hanya sebagai pengelola anggaran.

Sebagai informasi, program JCF dirancang untuk melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan, termasuk sektor kesehatan di Jakarta. Pada tahap awal, skema ini difokuskan sebagai pembiayaan kreatif dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Ke depan, apabila berjalan efektif, pembangunan Jakarta diharapkan tidak lagi bergantung pada pajak, retribusi, maupun dividen.

Di sisi lain, wacana pembentukan JCF juga sejalan dengan upaya pemerintah mentransformasikan Jakarta menjadi kota global. Dalam implementasinya, program ini tidak hanya menyasar partisipasi swasta domestik, tetapi juga menarik minat investor global.

Bisnis.com, SURABAYA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai penerbitan obligasi ataupun sukuk daerah adalah momentum yang tepat untuk mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah seiring kebijakan pemotongan dana transfer dari pusat (TKD).

"Obligasi daerah, menurut hemat kami, saat ini adalah momentum yang paling tepat bagi segenap daerah mempersiapkan diri dan untuk menerbitkan obligasi daerah," beber Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng di Surabaya, dikutip pada Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, pascaberjalannya otonomi daerah pada tahun 2004, banyak daerah yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melalukan pemotongan TKD sempat membuat para kepala daerah terkejut dan harus mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBN.

"Transfer DAU, DAK-nya banyak yang dipotong, tapi kan life must go on. Kita tidak boleh bersedih hati dan berhenti berkarya. Salah satu alternatif untuk membiayai kegiatan kita ini adalah lewat obligasi daerah," bebernya.

Oleh sebab itu, penerbitan obligasi daerah saat ini merupakan langkah realistis yang sudah tepat dilaksanakan saat ini. Melchias menegaskan instrumen pembiayaan tersebut juga telah lazim digunakan di berbagai negara.

Dia memaparkan sebanyak 18 negara telah menerapkan obligasi daerah dengan tingkat gagal bayar yang sangat rendah, yakni sekitar 0,1%, jauh di bawah kredit bermasalah perbankan yang berada pada kisaran 2%—5%.

"Kalau ini didukung oleh seluruh fraksi di DPR, tentu prosesnya tidak terlalu lama karena kita sudah punya Undang-Undang Surat Utang Negara. Itu tidak tidak jauh berbeda. Hanya kita lakukan sedikit perbaikan karena ada perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah," ungkapnya.

Melchias pun berharap rancangan undang-undang mengenai surat utang atau obligasi daerah tersebut dapat segera disahkan secepatnya tahun ini guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan sebesar 8% melalui pembiayaan alternatif, sekaligus menjadi instrumen investasi bagi para investor lokal.

Lebih lanjut, Melchias mengutip kajian akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang menyebut potensi penerbitan obligasi daerah di Jawa Timur diperkirakan dapat mencapai Rp4,7 triliun hingga Rp5 triliun, sehingga diprakirakan dapat memacu kencang roda perekonomian daerah.

"Apalagi di Surabaya, Jawa Timur ini kan banyak konglomerat, banyak orang-orang kaya. Daripada uangnya ditaruh di tempat lain, lebih bagus dia beli obligasi daerahnya Jawa Timur untuk membangun kampung halamannya sendiri," katanya.

Mengenai pengawasan, Melchias menyatakan aktivitas jual-beli dana obligasi daerah akan diawasi secara ketat melalui penilaian neraca keuangan daerah oleh berbagai instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga audit auditor independen pasar modal di bawah penguasaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jadi tidak terlalu mudah orang untuk menyalahgunakan dana yang diterbitkan, yang didapat dari penggunaan obligasi karena sebelum menerbitkan obligasi akan ada yang namanya prospektus, dan dalam prospektus itu tujuan penggunaan dananya itu kita dimonitor ketat," pungkasnya.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

MUNICIPAL bonds atau obligasi daerah merupakan instrumen pembiayaan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan publik, termasuk infrastruktur, layanan dasar, dan proyek strategis daerah. Sebagai alternatif pembiayaan di luar dana transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman konvensional, municipal bonds berperan dalam memperluas ruang fiskal daerah serta memperkuat kemandirian keuangan dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Dari sisi karakteristik, instrumen ini umumnya memiliki tingkat risiko yang relatif moderat. Hal itu karena ditopang oleh kapasitas fiskal pemerintah daerah, dengan sumber pembayaran yang dapat berasal dari pendapatan asli daerah melalui skema general obligation bonds maupun dari arus kas proyek tertentu melalui revenue bonds.

Penerbitannya juga disertai dengan mekanisme pengawasan dan persyaratan transparansi yang ketat, seperti pemeringkatan kredit dan kewajiban pelaporan keuangan, guna meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pasar keuangan daerah.

Di Indonesia, municipal bonds merupakan instrumen pembiayaan daerah yang memiliki manfaat multidimensional karena dampaknya dirasakan secara simultan oleh pemerintah daerah, investor, dan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, municipal bonds berperan sebagai sarana strategis untuk mempercepat pembiayaan pembangunan infrastruktur dan layanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada akumulasi anggaran tahunan maupun transfer dari pemerintah pusat.

Dari sisi investor, instrumen ini menawarkan alternatif investasi jangka menengah hingga panjang dengan potensi imbal hasil yang kompetitif dan risiko yang relatif terukur. Sementara masyarakat memperoleh manfaat tidak langsung melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan aktivitas ekonomi daerah.

Meski demikian, pengembangan municipal bonds di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan kapasitas fiskal dan kelembagaan pemerintah daerah, kualitas tata kelola keuangan, serta tingkat literasi pasar yang belum merata, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi antarlembaga agar instrumen ini dapat berkembang secara kredibel dan berkelanjutan.

Ekosistem Municipal Bonds

Perkembangan municipal bonds di Indonesia tidak terlepas dari dinamika desentralisasi fiskal dan keterbatasan kapasitas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data Kemenkeu RI menunjukkan bahwa dalam struktur pendapatan daerah, dana transfer dari pemerintah pusat (TKDD) masih mendominasi, dengan porsi mencapai lebih dari 60% pendapatan daerah di banyak provinsi, terutama di daerah berbasis sumber daya alam.

Ketergantungan yang tinggi pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadikan ruang fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan pusat dan fluktuasi penerimaan berbasis komoditas. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Timur mencatat DBH SDA sebesar 61,6% dari total pendapatan daerah. Sementara Papua Barat mencapai 31,95%, mencerminkan tingginya eksposur fiskal daerah terhadap volatilitas sektor ekstraktif.

Dalam konteks tersebut, municipal bonds dipandang sebagai instrumen pembiayaan alternatif yang strategis untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan daerah, khususnya bagi pembiayaan infrastruktur dan layanan publik yang membutuhkan komitmen pendanaan jangka menengah dan panjang. Hal itu sejalan dengan penguatan kerangka regulasi pasca Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang membuka ruang inovasi pembiayaan seperti pendapatan terikat, penganggaran multi-tahun, dan sinergi dengan sektor jasa keuangan

Pasalnya, implementasi municipal bonds di Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan struktural yang berkaitan dengan kerentanan fiskal daerah dan kualitas tata kelola keuangan. Ketergantungan yang tinggi pada DBH dan DAU menyebabkan kapasitas fiskal daerah sulit diproyeksikan secara stabil dalam jangka menengah dan panjang, sehingga menurunkan persepsi kelayakan kredit pemerintah daerah di mata investor.

Data Kemenkeu RI (2025) menunjukkan adanya ketimpangan horizontal yang signifikan antar daerah, di mana sebagian provinsi memiliki tingkat ketergantungan DBH yang sangat tinggi sementara daerah lain relatif rendah, menciptakan risiko ketidakpastian arus kas yang asimetris.

Ketidakstabilan ini diperburuk oleh karakter DBH sumber daya alam yang bersifat ekstraktif dan volatil, sangat dipengaruhi fluktuasi harga komoditas global dan volume produksi, sehingga tidak menjamin kesinambungan pembayaran pokok dan kupon obligasi. Dalam perspektif pasar modal, volatilitas arus kas tersebut meningkatkan risiko gagal bayar dan mendorong kenaikan premi risiko, yang pada akhirnya menurunkan daya tarik municipal bonds sebagai instrumen pembiayaan daerah.

Dari sisi kelembagaan, keterbatasan pemerintah daerah dalam menyiapkan pipeline proyek yang bankable tercermin dari struktur fiskal daerah yang masih sangat bergantung pada transfer pusat.

Data Kemenkeu RI & Otoritas Jasa Keuangan (2025) menunjukkan bahwa lebih dari 60% pendapatan daerah di banyak provinsi masih berasal dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), terutama DBH dan DAU. Sehingga ruang fiskal untuk perencanaan proyek jangka menengah yang berbasis investasi relatif sempit.

Ketergantungan ini membuat perencanaan pembangunan dalam RPJMD sering tidak diikuti dengan penganggaran multi-tahun yang konsisten. Data Kemenkeu RI & Otoritas Jasa Keuangan (2025) juga menampilkan bahwa ketimpangan yang signifikan antar daerah, di mana pada tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur mencatat DBH SDA mencapai 61,6% dari total pendapatan daerah, sementara Papua Barat sebesar 31,95%, menunjukkan bahwa penerimaan daerah sangat dipengaruhi karakteristik sumber daya alam dan bersifat volatil.

Kondisi ini menyulitkan daerah dalam menyusun studi kelayakan, pemodelan keuangan, dan struktur pembiayaan jangka panjang yang stabil, sehingga proyek infrastruktur yang dirancang belum memenuhi standar kelayakan finansial dan risiko yang disyaratkan pasar keuangan.

Ketiadaan project development facility yang memadai di tingkat daerah, sebagaimana disoroti dalam paparan DBH, menyebabkan proses identifikasi dan penyiapan proyek masih bersifat ad hoc dan tidak berkelanjutan, sehingga municipal bonds sulit diimplementasikan secara efektif.

Selain kendala teknis, faktor tata kelola dan budaya kelembagaan turut memperkuat hambatan pemanfaatan municipal bonds. Struktur APBD di banyak daerah masih didominasi oleh belanja rutin yang menyerap sekitar 60–70% dari total belanja daerah, sementara belanja modal produktif yang mendukung investasi jangka panjang relatif terbatas.

Pola ini mencerminkan kuatnya praktik penganggaran tahunan dan orientasi jangka pendek, sehingga kapasitas daerah untuk mengelola pembiayaan multi-tahun menjadi rendah. Hingga tahun 2024, pemanfaatan instrumen pembiayaan jangka panjang non-konvensional oleh pemerintah daerah masih sangat terbatas, antara lain akibat kekhawatiran terhadap risiko audit, potensi sanksi hukum, serta ketidakjelasan pembagian risiko antara pemerintah pusat dan daerah.

Di sisi lain, rendahnya literasi pasar modal di lingkungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal menjadi hambatan penting dalam pemanfaatan municipal bonds. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis oleh OJK dan BPS menunjukkan bahwa meskipun indeks literasi keuangan nasional telah mencapai 66,46%, tingkat literasi khusus di sektor pasar modal masih sangat rendah, yakni hanya sekitar 17,78%.

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap instrumen keuangan berbasis pasar – termasuk obligasi – masih terbatas, terutama untuk instrumen yang bersifat kompleks dan berjangka panjang. Dalam konteks pemerintah daerah, rendahnya literasi tersebut berdampak pada terbatasnya pemahaman mengenai mekanisme penerbitan, pengelolaan risiko, serta manfaat strategis municipal bonds.

Sehingga instrumen ini belum diposisikan sebagai bagian integral dari strategi pengelolaan fiskal jangka panjang. Akibatnya, municipal bonds cenderung dipersepsikan sebagai opsi pembiayaan yang berisiko tinggi dan dihindari, meskipun secara kebijakan berpotensi menjadi alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

Rating dan Kapasitas Daerah

Pengembangan pembiayaan daerah berbasis pasar, khususnya municipal bonds, menuntut adanya rating atau pemeringkatan pemerintah daerah (Pemda) yang kredibel dan terstandardisasi. Pemeringkatan Pemda berfungsi sebagai instrumen penilaian kelayakan fiskal dan tata kelola. Sehingga investor memperoleh sinyal yang jelas mengenai risiko kredit, kapasitas pembayaran, dan keberlanjutan fiskal daerah.

Dalam konteks ketergantungan daerah pada dana transfer pusat dan volatilitas Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam, rating Pemda menjadi mekanisme disiplin pasar yang penting untuk membedakan profil risiko antar daerah secara objektif.

Dengan demikian, pemeringkatan tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal, tetapi juga menurunkan asimetri informasi, memperluas basis investor, dan berpotensi menurunkan biaya pendanaan melalui penetapan premi risiko yang lebih tepat.

Di sisi lain, efektivitas pemeringkatan Pemda sangat bergantung pada penguatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan daerah. Banyak pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam perencanaan jangka menengah, penyiapan pipeline proyek yang bankable, manajemen risiko fiskal, serta literasi pasar modal.

Tanpa kapasitas teknis yang memadai, rating berisiko menjadi sekadar label administratif, bukan cerminan kualitas fundamental fiskal. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas birokrasi, melalui peningkatan kompetensi perencanaan, pemodelan keuangan, penganggaran multi-tahun, dan tata kelola pendapatan, merupakan prasyarat agar Pemda mampu memenuhi standar kelayakan kredit dan mengelola instrumen pembiayaan jangka panjang secara kredibel.

Lebih lanjut, heterogenitas kapasitas fiskal dan kelembagaan antar daerah mengharuskan penerapan pendekatan bertahap melalui piloting. Perbedaan basis pendapatan, struktur ekonomi, kualitas tata kelola, dan eksposur risiko menuntut desain kebijakan yang tidak seragam.

Piloting memungkinkan identifikasi praktik terbaik, pengujian mekanisme mitigasi risiko, seperti pendapatan terikat (ring-fenced revenues), penganggaran multi-tahun, atau skema penjaminan, serta penyesuaian regulasi dan tata kelola sebelum replikasi berskala nasional. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan untuk menurunkan risiko implementasi dan membangun rekam jejak kinerja yang dapat meningkatkan kepercayaan pasar.

Pada akhirnya, integrasi antara pemeringkatan Pemda, penguatan kapasitas birokrasi, dan pelaksanaan piloting membentuk satu ekosistem kebijakan yang saling memperkuat. Pemeringkatan menyediakan disiplin dan transparansi, sedangkan penguatan kapasitas memastikan kesiapan institusional, sementara piloting mengakomodasi perbedaan daerah dan mengurangi risiko transisi.

Artinya, melalui dukungan koordinasi pemerintah pusat dan sektor jasa keuangan, termasuk fasilitasi penyiapan proyek dan skema penjaminan, kerangka ini berpotensi mendorong berkembangnya municipal bonds sebagai instrumen pembiayaan daerah yang kredibel, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang, sekaligus mengurangi ketergantungan daerah pada transfer fiskal pusat. Semoga.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI Melchias Markus Mekeng menilai obligasi daerah dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan, terutama saat menghadapi situasi darurat atau bencana.

“Kalau obligasi daerah sudah ada undang-undangnya, ini sangat tepat dalam keadaan bencana seperti sekarang. Pemerintah daerah bisa menerbitkan obligasi untuk mempercepat proses pembangunan,” kata Mekeng dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam diskusi bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik dalam rangkaian Sarasehan Nasional, di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Menurutnya, daerah yang memiliki fundamental keuangan baik dapat dengan cepat menerbitkan obligasi untuk pembangunan infrastruktur, rumah sakit, dan kebutuhan lain pascabencana.

Mekeng mengungkapkan bahwa wacana obligasi daerah sudah muncul sejak 1999 tetapi tidak berkembang karena minim regulasi yang memadai. Padahal, menurutnya, kemandirian fiskal merupakan amanat Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945.

Untuk itu, FPG MPR RI kini mendorong penyusunan kerangka regulasi yang lebih kuat. Sarasehan nasional yang digelar di tiga wilayah, Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Jawa Barat serta puncaknya akan digelar di Jakarta, menjadi bagian dari upaya menyusun naskah akademis yang nantinya akan dibawa ke DPR.

“Kami di Fraksi Partai Golkar akan menyiapkan naskah akademis. Kalau sudah matang dan Pak Prabowo memberikan restu, Undang-undangnya tidak lama. Dengan koalisi besar, satu bulan pun bisa selesai,” ujarnya.

Mekeng mengatakan pemerintah pusat tengah mendorong percepatan kemandirian daerah, salah satunya melalui kebijakan penyesuaian transfer ke daerah (TKD).

Menurut dia, arahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33 tentang kemandirian ekonomi nasional dan daerah.

“Memang daerah mengalami shock soal pemotongan TKD. Tapi dengan itu kita mulai belajar. Kita sudah sepakat sejak 1998 bahwa otonomi artinya urus diri masing-masing. Namun 25 tahun berjalan, ketergantungan kepada pusat masih kuat sekali,” ujarnya.

Ketua Badan Penganggaran MPR RI itu menilai sudah saatnya daerah menyiapkan alternatif pembiayaan agar pembangunan tidak sepenuhnya bertumpu pada pemerintah pusat, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah.

Ia mencontohkan besarnya potensi dana jangka panjang yang bisa masuk jika instrumen obligasi daerah memiliki payung hukum yang kuat.

“Dana BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri, dana pensiun BUMN, hingga dana pihak ketiga Himbara itu ribuan triliun. Kalau 10 persen saja masuk ke obligasi daerah, pasti daerah akan maju,” katanya.

Meski demikian, legislator Dapil NTT I ini menekankan perlunya contoh keberhasilan dari satu daerah terlebih dahulu sebelum skema ini diterapkan secara luas.

Dalam kesempatan tersebut, Mekeng juga mengajak seluruh pihak mendoakan masyarakat yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar segera pulih dan mendapat bantuan pemerintah.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump kembali memborong obligasi korporasi dan daerah senilai lebih dari US$82 juta atau sekitar Rp1,37 triliun, termasuk surat utang perusahaan yang terdampak kebijakan pemerintahannya,

Berdasarkan laporan terbaru Office of Government Ethics (OGE) yang dikutip dari Bloomberg pada Senin (17/11/2025), Trump tercatat melakukan pembelian obligasi senilai sedikitnya US$82 juta.

Portofolio tersebut mencakup obligasi milik Netflix Inc., UnitedHealth Group Inc., Boeing Co., Meta Platforms Inc., Home Depot Inc., Broadcom Inc., dan Intel Corp., yang sebagian sahamnya diakuisisi pemerintah AS di bawah administrasi Trump.

Trump juga membeli obligasi daerah (municipal bonds) dari kota-kota di AS, distrik sekolah, perusahaan utilitas, hingga rumah sakit. Dokumen transaksi bertanggal 17 dan 20 Oktober itu dipublikasikan OGE setelah berakhirnya penutupan pemerintahan (government shutdown).

Sebagaimana aturan yang berlaku bagi seluruh pejabat federal yang melakukan transaksi sekuritas, laporan tersebut tidak merinci jumlah atau harga pasti karena hanya mengharuskan penyampaian kisaran nilai untuk transaksi saham, obligasi, kontrak berjangka komoditas, dan sekuritas lainnya. Trump tidak melaporkan adanya penjualan aset.

Pada Agustus lalu, Trump melaporkan 690 transaksi dengan nilai pembelian obligasi mencapai sedikitnya US$103,7 juta.

Saat laporan Agustus dirilis, seorang pejabat senior Gedung Putih menjelaskan bahwa Trump maupun keluarganya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan investasi tersebut.

Pembelian obligasi dilakukan oleh manajer keuangan independen melalui program investasi yang meniru pergerakan indeks pasar dan seluruh transaksi telah ditinjau serta disetujui OGE.

Berbeda dengan pendahulunya, Trump tidak melakukan divestasi atau memindahkan aset-asetnya ke blind trust yang diawasi pihak independen. Kekaisaran bisnisnya yang luas tetap dikelola dua putranya dan bergerak di berbagai sektor yang memiliki irisan langsung dengan kebijakan presiden.

Pada Intel, Trump sebelumnya mencapai kesepakatan pada Agustus yang memberikan pemerintah AS hampir 10% kepemilikan di perusahaan tersebut, sebuah intervensi pasar yang tidak lazim namun disebut diperlukan untuk melindungi kapasitas produksi chip dalam negeri.

Intel menyatakan pemerintah hanya akan menjadi pemilik pasif tanpa kursi dewan maupun hak tata kelola lainnya. Investasi senilai US$8,9 miliar itu sebagian didanai dari Chips and Science Act yang disahkan di era Presiden Joe Biden.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng mengusulkan lahirnya kebijakan obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan alternatif investasi publik.

Dia menyampaikan bahwa konsep obligasi daerah bukan hal baru di dunia. Negara seperti Tiongkok, kata dia, telah lama menerapkan instrumen ini sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan.

“Obligasi daerah bisa menjadi alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin ikut membangun kampung halamannya. Selain deposito dan saham, publik dapat menempatkan dananya di obligasi daerah yang hasilnya berdampak langsung bagi pembangunan daerah,” kata Mekeng dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia pun berencana mengundang berbagai pemangku kepentingan seperti bupati, DPRD, Kadin, HIPMI, dan pelaku pasar modal dalam sarasehan tersebut. Tujuannya, kata dia, agar seluruh pihak memahami pentingnya inovasi pembiayaan pembangunan berbasis kemandirian fiskal.

“Karena penyelenggaranya MPR, kami berangkat dari semangat konstitusi yang menekankan kemandirian fiskal daerah. Naskah akademis akan kami serahkan ke DPR RI untuk diproses menjadi undang-undang,” kata dia.

Sebelum menerbitkan surat utang, menurut dia, pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan tata kelola keuangan agar lebih transparan dan sesuai prinsip pasar modal.

“Ini bukan kebijakan baru, tapi semangat baru. Transparansi dan kerapian pembukuan daerah menjadi syarat utama,” kata dia.

Ia menilai penerapan obligasi daerah akan memberi dampak ekonomi signifikan. Pembangunan proyek besar melalui skema itu, kata dia, akan membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Kalau hanya mengandalkan PAD atau bantuan dari pemerintah pusat, pembangunan akan lambat. Pemerintah daerah harus kreatif mencari sumber pembiayaan,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Daerah Khusus JakartaPramono Anung menargetkan proses penerbitan obligasi daerah dapat segera rampung dalam waktu dekat.

Pramono mengatakan rencana penerbitan obligasi daerah saat ini memasuki tahap pembahasan, dan diharapkan segera rampung.

“Pada waktu itu, dari Balai Kota sudah bertemu dengan direktur yang bertanggung jawab untuk menerbitkan obligasi daerah, yang memberikan approval (persetujuan). Kita sedang dalam pembahasan, dan mudah-mudahan segera terselesaikan,” ujar Pramono di kawasan Cengkareng dikutip dari Antara, Kamis (16/10/2025).

Diketahui, pria yang akrab disapa Pram itu berencana menerbitkan obligasi atau surat utang daerah untuk menambah pemasukan dalam APBD 2026.

Rencana obligasi daerah itu muncul setelah pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas dana transfer berupa dana bagi hasil (DBH) ke Jakarta sebesar Rp15 triliun.

Sebelumnya, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menjelaskan obligasi dipilih oleh Pramono sebagai solusi dari pemangkasan DBH karena dia menginginkan agar jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah.

"Dengan menerbitkan obligasi, daerah bisa lebih bertanggung jawab, karena tidak sekedar berharap pada transfer daerah, karena dia harus membayar cicilan, pokok, dan bunga, itu harus dengan kerja yang produktif, sehingga menghasilkan sumber-sumber pembiayaan baru," kata Prastowo.

Dia pun menegaskan dana yang dihasilkan dari obligasi itu nantinya tidak hanya dimanfaatkan untuk membangun proyek infrastruktur, tetapi juga belanja layanan publik serta investasi lainnya.

IDXChannel - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) ingin menerbitkan obligasi daerah (municipal bond). Penerbitan surat utang tersebut dilakukan untuk menutupi gap anggaran imbas pemotongan dana Rp15 triliun oleh pemerintah pusat.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo menilai, pendanaan alternatif ini merupakan strategi Pemprov DKI untuk mengatasi kekurangan APBD. Pemprov DKI berharap rencana ini mendapatkan dukungan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

"Yang pertama sedang dikoordinasikan adalah penerbitan obligasi daerah atau municipal bond. Ini diharapkan dengan dukungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri bisa lebih cepat," katanya di Gedung Balai Kota, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

"Karena (pemerintah) pusat pun berkepentingan daerah itu harus punya kapasitas dan kemampuan untuk menerbitkan obligasi sebagai alternatif pembiayaan," ucapnya.

Menurut Prastowo, penerbitan obligasi daerah dapat membuat pemerintah daerah (pemda) lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran. Selain itu, daerah juga lebih mandiri dan tidak bergantung pada dana transfer daerah dari pusat.

"Kenapa? Dengan menerbitkan obligasi, daerah bisa lebih bertanggung jawab, karena tidak sekedar berharap pada transfer daerah, karena dia harus membayar cicilan, pokok, dan bunga, itu harus dengan kerja yang produktif sehingga menghasilkan sumber-sumber pembiayaan baru," katanya.

Selain pemda, Prastowo mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI untuk menerbitkan obligasi korporasi.

"Kedua yang juga didorong adalah BUMD pun didorong oleh Pak Gubernur, untuk memikirkan penerbitan green bond atau obligasi hijau atau green sukuk," kata Prastowo.

Di samping obligasi, Pemprov DKI juga tengah membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) yang disebut Jakarta Collaboration Fund. Lembaga ini semacam dana abadi yang awalnya didanai APBD, kemudian diinvestasikan agar menghasilkan uang di masa depan.

"Tujuannya ini seperti INA Fund di pusat sebagai satu Sovereign Wealth Fund, yang memupuk dana abadi untuk dapat diinvestasikan kembali. Itu yang diharapkan. Saat ini sedang berproses secara kelembagaan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan payung hukumnya bisa segera diselesaikan," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

REPUBLIKA.CO.ID, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan, penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki kapasitas atau kondisi fiskal yang sehat. Selain itu, penggunaan dana dari obligasi daerah harus diarahkan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik, bukan untuk belanja rutin yang bersifat konsumtif.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat (10/10/2025), menjelaskan bahwa ketentuan yang harus dipenuhi pemerintah daerah ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87 Tahun 2024.

“Pengaturan ini dapat mencegah terjadinya risiko gagal bayar maupun risiko sistemik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional, sekaligus memperkuat kredibilitas pasar obligasi daerah di Indonesia,” kata Inarno.

Dalam prosedurnya, pemerintah daerah yang berencana melakukan Penawaran Umum Obda/Sukda wajib menyampaikan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK.

Salah satu dokumen utama yang harus dilampirkan dalam pernyataan pendaftaran yakni persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait rencana penerbitan obligasi daerah (Obda) atau sukuk daerah (Sukda).

“Dalam melakukan penelaahan atas dokumen Pernyataan Pendaftaran tersebut, OJK akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa penerbitan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tujuan penggunaan dana telah ditetapkan secara jelas,” kata Inarno.

Adapun Kemenkeu akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fiskal daerah dan rencana penggunaan dana sebelum memberikan persetujuan penerbitan obligasi daerah. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa penerbitan obligasi atau sukuk daerah telah memenuhi ketentuan dalam PMK Nomor 87 Tahun 2024.

Salah satu persyaratan yang termuat dalam PMK Nomor 87 Tahun 2024 yaitu kewajiban pemenuhan rasio kemampuan keuangan (debt service coverage ratio/DSCR) minimal 2,5 kali. Hal ini untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk memenuhi kewajiban bunga dan pokok utang.

Syarat lain yakni pembatasan pembiayaan utang daerah maksimum 75 persen dari pendapatan dari APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2024, untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Selanjutnya, kewajiban pengalokasian dana cadangan pelunasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga kemampuan bayar daerah terjamin tanpa mengganggu belanja prioritas.