Bisnis.com, JAKARTA — PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) atau BFI Finance mencatat piutang pembiayaan dikelola (managed receivables) sebesar Rp26,8 triliun, tumbuh 5,5% (year on year/YoY) per kuartal I/2026.

Presiden Direktur BFI Finance Sutadi mengatakan dari jumlah tersebut, sebesar 57,8% atau setara Rp15,5 triliun disalurkan untuk pembiayaan modal kerja dari beragam skala usaha.

Oleh karena itu hingga Maret 2026, BFI Finance mencatatkan total aset sebesar Rp25,3 triliun. Pada periode yang sama, perseroan menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp5,5 triliun, relatif stabil dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

“Stabilnya penyaluran ini mencerminkan resiliensi bisnis Perusahaan di tengah ketidakpastian, sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip selektivitas dan disiplin risiko,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Sutadi menjelaskan bahwa pendekatan selektif dan disiplin menjadi kunci dalam mengantisipasi volatilitas pasar serta menjaga fondasi keberlanjutan bisnis. Sebab itu, BFI Finance optimistis dapat terus menjaga postur risiko yang sehat.

Dari sisi komposisi portofolio, pembiayaan kendaraan roda empat, baik refinancing maupun pembelian unit, masih mendominasi dengan porsi sebesar 68,1%.

Sementara itu, pembiayaan berjaminan roda dua berkontribusi sebesar 8,0%, pembiayaan alat berat dan mesin 15,0%, serta pembiayaan beragun properti dan lainnya sebesar 8,9%.

Kualitas pembiayaan perusahaan juga tetap terjaga baik. Hingga 31 Maret 2026, rasio Non-Performing Financing (NPF) bruto dan neto masing-masing tercatat sebesar 1,57% dan 0,25%. Kemudian, rasio coverage terhadap NPF bruto sebesar 2,71 kali.

“Dari sisi kinerja keuangan, BFI Finance membukukan pendapatan sebesar Rp1,7 triliun, meningkat 3,1% YoY. Kemudian, laba bersih pada periode yang sama tercatat sebesar Rp354,3 miliar,” ucap Sutadi.

Lebih lanjut, dia turut menyampaikan rasio profitabilitas tetap solid dengan Return on Assets (RoA) sebesar 7,0% dan Return on Equity (RoE) sebesar 13,0%. Sementara itu, rasio gearing terjaga di level 1,2 kali.

Lebih jauh, pada Januari 2026, BFI Finance telah melunasi pokok dan bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2023 Seri C tepat waktu. Selain itu, Fitch Ratings Indonesia juga memberikan peringkat nasional jangka panjang BFI Finance di level AA-(idn) dengan outlook stabil.

“Sebagai lembaga keuangan yang independen, kami akan terus mengoptimalkan diversifikasi sumber pendanaan serta memperkuat kolaborasi strategis dengan para mitra. Dengan manajemen risiko yang solid, kami optimis dapat terus menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten milik grup Prajogo Pangestu, PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) melakukan penyertaan modal senilai US$15,50 juta atau setara sekitar Rp267 miliar (kurs jisdor Rp17.227 per dolar AS) ke Petrosea Services Solutions Pte. Ltd. (PSS).

Corporate Secretary PT Petrosea Tbk. (PTRO) Anto Broto menjelaskan bahwa penyertaan modal tersebut dilakukan melalui mekanisme pengambilan saham baru yang diterbitkan oleh PSS.

Dalam aksi tersebut, CDIA akan mengambil sebanyak 9.944.119 saham baru PSS. Setelah transaksi rampung, CDIA akan menguasai 49% saham PSS, sementara sisanya 51% tetap dimiliki Petrosea Energi dan Infrastruktur Pte. Ltd. (PEPC), entitas anak PTRO.

“Penyertaan modal tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan PSS dan mendukung pengembangan kegiatan usaha PSS ke depan, termasuk untuk menunjang kebutuhan modal kerja, peningkatan kapasitas operasional, serta mendukung rencana pengembangan usaha baik secara organik maupun anorganik,” kata Anto dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (28/4/2026).

Manajemen menjelaskan, tambahan modal tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja, peningkatan kapasitas operasional, hingga ekspansi usaha baik secara organik maupun anorganik.

Seiring dengan aksi korporasi ini, jumlah saham PSS meningkat dari sebelumnya 10.350.001 saham menjadi 20.294.120 saham.

Meski CDIA masuk sebagai pemegang saham baru, pengendalian atas PSS tetap berada di tangan PEPC sebagai bagian dari grup Petrosea.

Adapun PSS merupakan perusahaan yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Singapura, serta berkedudukan di Singapura. PSS didirikan dan terdaftar pada Accounting and Corporate 5 Regulatory Authority of Singapore (ACRA) pada tanggal 27 Mei 2025, dengan Unique Entity Number (UEN) 202522990C, sesuai dengan ketentuan Companies Act 1967 of Singapore.

Berdasarkan catatan ACRA, kegiatan usaha utama PSS adalah aktivitas perusahaan holding, dengan klasifikasi usaha Other Holding Companies (SSIC 64202).

Dalam kapasitasnya sebagai perusahaan holding, PSS menjalankan fungsi kepemilikan saham dan pengelolaan investasi pada entitas‑entitas afiliasi, serta melaksanakan kegiatan lain yang diperkenankan berdasarkan Konstitusi PSS dan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku di Singapura.

Dari sisi hubungan afiliasi, PTRO mengungkapkan bahwa transaksi ini tergolong sebagai transaksi afiliasi sesuai POJK 42/2020. Hal ini lantaran adanya kesamaan pengendali akhir, yakni Prajogo Pangestu, serta kesamaan jajaran komisaris di entitas terkait.

Meski demikian, transaksi ini tidak dikategorikan sebagai transaksi material maupun benturan kepentingan, sehingga tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS).

IDXChannel - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) memanfaatkan opsi greenshoe senilai USD250 juta dari fasilitas kredit bergulir yang sebelumnya telah diperoleh dari sejumlah bank global.

Greenshoe adalah mekanisme tambahan nilai pinjaman yang memungkinkan debitur untuk meningkatkan jumlah total fasilitas kredit (pinjaman) yang diterima dari sindikasi bank, melampaui nominal awal yang disepakati.

Dalam keterbukaan informasi Jumat (24/4/2026), tambahan fasilitas tersebut berasal dari sindikasi bank yang terdiri dari DBS Bank Ltd, Mizuho Bank Ltd, PT Bank Mizuho Indonesia, serta UOB Ltd.

Dengan eksekusi opsi tersebut, total nilai fasilitas kredit yang dimiliki perseroan dari sindikasi bank ini meningkat menjadi USD750 juta.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan umum korporasi, termasuk belanja modal (capital expenditure/capex) dan modal kerja.

Perseroan menjelaskan, seluruh fasilitas kredit ini dikenakan bunga berbasis term SOFR ditambah margin tertentu yang berlaku.

Adapun jangka waktu fasilitas adalah 24 bulan terhitung sejak 25 Maret 2026, dengan opsi perpanjangan selama 6 hingga 12 bulan ke depan.

Dari sisi materialitas, transaksi ini tergolong signifikan karena nilainya setara sekitar 27 persen dari total ekuitas perseroan.

Sebagai informasi, INCO membukukan laba bersih USD76,1 juta atau setara Rp1,29 triliun (kurs Rp17.000 per USD) sepanjang 2025.

Capaian tersebut meningkat 32 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya USD57,77 juta. Pendapatan perseroan juga tumbuh 4,21 persen menjadi USD990 juta pada 2025 dari tahun sebelumnya USD950 juta didorong oleh pemulihan harga nikel yang moderat.

Adapun pengiriman nikel matte tercatat 73.093 ton atau meningkat dibandingkan 2024 yang mencapai 72.625 ton. Hal ini mendukung perseroan dalam mempertahankan EBITDA sebesar USD228,2 juta sepanjang 2025.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA, KOMPAS.com — Prospek intermediasi perbankan pada kuartal II 2026 diperkirakan menguat, ditopang peningkatan penyaluran kredit baru, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), serta pelonggaran standar penyaluran kredit.

Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) menunjukkan optimisme perbankan terhadap pertumbuhan kredit sepanjang tahun ini tetap terjaga, meski dengan laju yang lebih moderat dibanding realisasi tahun sebelumnya.

Perkiraan itu muncul setelah penyaluran kredit baru pada kuartal I 2026 tetap tumbuh, walau melambat dibanding kuartal IV 2025. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru tercatat 38,74 persen, turun dari 88,92 persen pada kuartal sebelumnya.

SHUTTERSTOCK/HARISMOYO Ilustrasi Bank Indonesia

BI mencatat pertumbuhan kredit baru pada awal tahun terutama didorong kredit konsumsi dengan SBT 51,97 persen.

Sementara itu, Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja masing-masing tumbuh dengan SBT 37,33 persen dan 36,40 persen, meski lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Pada kredit konsumsi, dorongan utama datang dari Kredit Multiguna dengan SBT 51,90 persen, Kredit Tanpa Agunan 37,23 persen, dan Kredit Kendaraan Bermotor 13,38 persen.

Sementara KPR/KPA dan kartu kredit tetap tumbuh, meski melambat, masing-masing dengan SBT 42,33 persen dan 47,05 persen.

Secara sektoral, ekspansi kredit baru pada kuartal I 2026 tercatat meningkat terutama pada sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan dengan SBT 56,70 persen, diikuti jasa pendidikan sebesar 42,62 persen.

Di sisi lain, sejumlah sektor mengalami perlambatan, seperti perantara keuangan dengan SBT 52,32 persen, industri pengolahan 50,31 persen, serta perdagangan besar dan eceran 19,42 persen.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi kredit, fintech, pinjaman daring.

Kredit baru diprakirakan melonjak

Memasuki kuartal II 2026, ekspektasi perbankan terhadap permintaan pembiayaan meningkat signifikan. Hal ini tercermin dari SBT prakiraan penyaluran kredit baru yang melonjak menjadi 96,65 persen, jauh di atas realisasi kuartal I 2026 yang sebesar 38,74 persen.

Survei menunjukkan prioritas utama penyaluran kredit baru pada kuartal II 2026 masih tertuju pada Kredit Modal Kerja, disusul Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi. Prioritas ini sama seperti pola pada periode sebelumnya.

Pada kredit konsumsi, KPR/KPA diprakirakan tetap menjadi prioritas utama penyaluran, diikuti Kredit Multiguna dan Kredit Tanpa Agunan.

Sementara berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit baru terbesar pada kuartal II 2026 diperkirakan mengalir ke sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor perantara keuangan.

Kenaikan proyeksi kredit baru ini mencerminkan ekspektasi bank terhadap permintaan pembiayaan yang membaik, terutama untuk menopang aktivitas usaha dan konsumsi pada kuartal kedua.

Standar kredit diprediksi lebih longgar

Seiring naiknya prakiraan penyaluran kredit, kebijakan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan juga diperkirakan lebih akomodatif.

Pada kuartal I 2026, standar penyaluran kredit masih cenderung lebih berhati-hati dibanding kuartal IV 2025. Hal itu tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) positif 0,15, berbalik dari negatif 2,59 pada kuartal sebelumnya.

Dalam metodologi survei BI, ILS positif menunjukkan pengetatan, sedangkan nilai negatif menunjukkan pelonggaran.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi bank.

Sikap lebih hati-hati itu terutama terlihat pada kredit investasi, dengan pengetatan pada aspek jangka waktu kredit dan persyaratan administrasi.

Namun untuk kuartal II 2026, standar penyaluran kredit diprakirakan berbalik lebih longgar, tercermin dari ILS negatif 2,88.

Pelonggaran itu disebut didorong oleh kredit UMKM, kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi lainnya. Dari sisi kebijakan, pelonggaran diperkirakan terjadi pada aspek plafon kredit, agunan, dan suku bunga kredit.

Perubahan arah kebijakan ini menjadi salah satu indikator bahwa perbankan mulai lebih siap menopang pertumbuhan kredit pada kuartal kedua, seiring penilaian risiko yang dinilai tetap terjaga.

DPK diperkirakan menguat

Di sisi pendanaan, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga diprakirakan meningkat pada kuartal II 2026.

Secara kumulatif year to date, SBT penghimpunan DPK diperkirakan mencapai 87,85 persen, lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 69,80 persen.

Kenaikan DPK diperkirakan didukung pertumbuhan di seluruh kategori simpanan.

Tabungan diproyeksikan tumbuh dengan SBT 82,47 persen, giro 80,36 persen, dan deposito 72,70 persen.

Tabungan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dalam prakiraan DPK tersebut, diikuti giro dan deposito.

Penguatan DPK dipandang penting karena menopang likuiditas perbankan untuk mendukung ekspansi kredit. Dengan pertumbuhan dana yang diperkirakan meningkat dan standar kredit mulai longgar, intermediasi perbankan diproyeksikan memasuki fase yang lebih ekspansif pada kuartal kedua.

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Outlook kredit 2026 tetap tumbuh, tapi moderat

Meski prospek jangka pendek menguat, perbankan memperkirakan pertumbuhan outstanding kredit sepanjang 2026 tetap lebih moderat dibanding realisasi tahun lalu.

Berdasarkan hasil survei, outstanding kredit hingga akhir 2026 diprakirakan tumbuh 8,06 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini lebih rendah dibanding realisasi pertumbuhan kredit 2025 sebesar 9,69 persen (yoy).

Proyeksi itu juga lebih rendah dibanding prakiraan responden pada survei kuartal IV 2025 yang memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 sebesar 9,79 persen.

Moderasi prakiraan kredit ini menunjukkan perbankan masih melihat ekspansi kredit berlangsung positif, namun dengan laju yang lebih terkendali dibanding ekspektasi sebelumnya.

BI mencatat, prakiraan pertumbuhan kredit itu tetap ditopang prospek kondisi ekonomi dan moneter yang dinilai positif, serta risiko penyaluran kredit yang terjaga.

Faktor tersebut menjadi dasar optimisme perbankan bahwa intermediasi tetap tumbuh meski dalam kecepatan lebih moderat.

Outlook DPK 2026 juga melambat

Sejalan dengan kredit, pertumbuhan DPK pada akhir 2026 juga diprakirakan melambat dibanding tahun lalu, meski menunjukkan revisi naik dibanding survei sebelumnya.

Survei memperkirakan DPK pada akhir 2026 tumbuh 8,47 persen (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan 2025 yang sebesar 13,83 persen.

Meski demikian, angka ini lebih tinggi dibanding prakiraan responden pada survei kuartal IV 2025 yang hanya sebesar 7,62 persen.

SHUTTERSTOCK/AZMI PAMUNGKAS Ilustrasi kredit, kredit UMKM.

Kombinasi perlambatan pertumbuhan kredit dan DPK ini menggambarkan outlook intermediasi yang masih ekspansif, namun lebih terukur dibanding tahun sebelumnya.

Di tengah moderasi pertumbuhan tahunan itu, sinyal jangka pendek justru menunjukkan akselerasi aktivitas perbankan pada kuartal II 2026, baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan.

Kredit modal kerja tetap jadi prioritas

Salah satu temuan penting survei adalah konsistensi prioritas bank dalam menyalurkan pembiayaan.

Dalam target pemberian kredit baru, Kredit Modal Kerja tetap menjadi prioritas utama, diikuti Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi. Pola itu berlaku baik dalam prakiraan kuartalan maupun prakiraan sepanjang tahun 2026.

Untuk segmen debitur, kredit Non-UMKM tetap menjadi prioritas pertama, diikuti UMKM Non-KUR dan KUR.

Dalam orientasi penggunaan, kredit ekspor diprioritaskan di atas kredit impor.

Sementara secara sektoral, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta perantara keuangan diperkirakan menjadi sektor utama sasaran penyaluran kredit baru.

Komposisi prioritas tersebut memperlihatkan orientasi penyaluran kredit yang masih bertumpu pada pembiayaan produktif, meski pertumbuhan kredit konsumsi tetap menjadi salah satu pendorong utama pada awal tahun.

Likuiditas dan risiko jadi penopang

Survei juga menangkap bahwa optimisme terhadap pertumbuhan kredit sepanjang tahun tidak terlepas dari penilaian perbankan terhadap kondisi likuiditas dan risiko.

SHUTTERSTOCK/EGGEEGG Ilustrasi tabungan, rekening.

Penguatan prakiraan DPK hingga kuartal II 2026 dinilai menopang kapasitas pendanaan bank, sementara pelonggaran standar penyaluran kredit menunjukkan persepsi risiko yang lebih terjaga dibanding awal tahun.

Pada kuartal I 2026, kehati-hatian bank tercermin pada pengetatan aspek jangka waktu dan administrasi. Namun pada kuartal II 2026, pelonggaran pada plafon kredit, agunan, dan suku bunga menunjukkan perubahan sikap yang lebih ekspansif.

Perubahan ini terjadi bersamaan dengan lonjakan prakiraan penyaluran kredit baru dari SBT 38,74 persen menjadi 96,65 persen.

Korelasi antara naiknya prakiraan kredit, meningkatnya DPK, dan pelonggaran standar penyaluran menjadi sinyal penting arah intermediasi perbankan memasuki pertengahan 2026.

Kuartal II 2026 jadi momentum uji akselerasi kredit

Dengan indikator survei yang menunjukkan lonjakan ekspektasi penyaluran kredit baru, kuartal II 2026 dipandang menjadi periode penting menguji akselerasi intermediasi perbankan tahun ini.

Di satu sisi, outlook tahunan menunjukkan moderasi pertumbuhan kredit menjadi 8,06 persen dan DPK 8,47 persen.

Namun di sisi lain, indikator jangka pendek memberi sinyal penguatan permintaan kredit, membaiknya penghimpunan dana, dan kebijakan penyaluran yang lebih longgar.

Konfigurasi itu menempatkan kuartal II 2026 sebagai periode penting untuk melihat apakah akselerasi pada kuartal kedua mampu menopang target pertumbuhan kredit sepanjang 2026.

Survei Perbankan BI menunjukkan, untuk saat ini, perbankan masih melihat ruang pertumbuhan tetap terbuka, dengan dukungan prospek ekonomi dan moneter yang dinilai positif serta risiko penyaluran kredit yang tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) memandang prospek penyaluran kredit ke depan tetap optimistis namun berhati-hati.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli menyampaikan, bank memiliki amunisi yang cukup untuk menyalurkan kredit, Hal ini tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 13,55% secara tahunan (year on year/YoY), di atas laju pertumbuhan kredit itu sendiri yang berada pada posisi 9,49% YoY.

“Kondisi ini memastikan bahwa bank tidak kekurangan sumber pendanaan,” kata Ganda kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, bank melihat peluang besar pada sektor produktif. Ganda menuturkan, berdasarkan data Maret 2026, kredit investasi tumbuh 20,85% YoY dengan sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi industri, dan konstruksi menjadi sasaran utama, berkat dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia (BI).

Perbankan juga mencermati masih besarnya ruang ekspansi dari fasilitas kredit yang telah disetujui namun belum ditarik (undisbursedloan). Nilainya mencapai Rp2.527,46 triliun atau sekitar 22,59% dari total plafon, yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan kredit ke depan.

Ganda menambahkan, sejatinya kebijakan KLM dari BI sudah cukup mampu meningkatkan sisi ketersediaan dana. Kendati begitu, dia menilai kebijakan ini belum sepenuhnya bisa mendorong pertumbuhan kredit jika sisi permintaan tidak tumbuh searah.

“Sejauh ini, pertumbuhan kredit di level 9,49% menunjukkan kebijakan ini bekerja sebagai pelumas yang baik, tetapi motor penggerak utamanya tetaplah kepercayaan diri dunia usaha untuk melakukan ekspansi,” tuturnya.

Pada Maret 2026, BI mencatat kredit perbankan tumbuh 9,49% YoY, lebih tinggi dari posisi Februari 2026 yang tumbuh 9,37% YoY. Dari sisi penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85%, 4,38%, dan 5,88% YoY.

Otoritas moneter memperkirakan, pertumbuhan kredit pada tahun ini tetap terjaga pada kisaran 8—12%, dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran.

Dari sisi permintaan, BI menilai bahwa pemanfaatan pembiayaan perbankan masih dapat ditingkatkan, terutama dengan mengoptimalkan undisbursed loan yang masih cukup besar yaitu mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59% dari plafon kredit yang tersedia.

Sementara itu dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,85% dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,55% YoY pada Maret 2026.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kapasitas pendanaan perbankan, termasuk pengembangan instrumen nontraditional funding (non-DPK) guna mendukung penyaluran kredit perbankan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (23/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Survei Perbankan Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit baru pada triwulan I/2026 tetap tumbuh dengan saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 38,74%, meski melambat signifikan dibandingkan triwulan IV/2025 yang mencapai 88,92%.

Bank Indonesia mengungkapkan perlambatan tersebut sejalan dengan pola historis awal tahun, di mana aktivitas kredit cenderung lebih rendah dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Meski demikian, kinerja kredit masih menunjukkan ekspansi yang positif.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit pada triwulan I/2026 terutama ditopang oleh kredit konsumsi dengan SBT sebesar 51,97%. Sementara itu, kredit investasi dan kredit modal kerja masing-masing mencatat SBT sebesar 37,33% dan 36,40%, tetap tumbuh namun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Secara lebih rinci, peningkatan kredit konsumsi didorong oleh tingginya permintaan pada kredit multiguna (SBT 51,90%), kredit tanpa agunan (37,23%), serta kredit kendaraan bermotor (13,38%). Di sisi lain, pertumbuhan kredit kartu kredit (47,05%) dan kredit pemilikan rumah/apartemen atau KPR/KPA (42,33%) terindikasi melambat.

Dari perspektif sektoral, penyaluran kredit baru mengalami peningkatan pada sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan dengan SBT sebesar 56,70%, serta sektor jasa pendidikan sebesar 42,62%.

Namun, beberapa sektor mengalami perlambatan, antara lain sektor perantara keuangan (52,32%), industri pengolahan (50,31%), serta perdagangan besar dan eceran yang mencatat SBT relatif rendah sebesar 19,42%.

Di tengah pertumbuhan tersebut, perbankan terindikasi menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang lebih berhati-hati. Hal ini tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang berada di level positif 0,15 pada triwulan I/2026, berbalik dari posisi negatif 2,59 pada triwulan sebelumnya. Pengetatan kebijakan terutama terjadi pada aspek jangka waktu kredit dan persyaratan administrasi, khususnya pada kredit investasi.

Outlook Kuartal II/2026

Memasuki triwulan II/2026, kondisi penyaluran kredit diperkirakan akan membaik. Responden survei memperkirakan SBT penyaluran kredit baru meningkat tajam menjadi 96,65%. Prioritas utama penyaluran kredit masih pada kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi.

Untuk kredit konsumsi, penyaluran KPR/KPA diproyeksikan kembali menjadi prioritas utama, disusul kredit multiguna dan kredit tanpa agunan.

Dari sisi sektor, pertumbuhan kredit diperkirakan akan didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor perantara keuangan.

Sejalan dengan itu, standar penyaluran kredit pada triwulan II/2026 diprakirakan lebih longgar dengan ILS sebesar negatif 2,88.

Pelonggaran tersebut diperkirakan terjadi pada berbagai aspek, termasuk plafon kredit, agunan, serta suku bunga kredit, dan didorong oleh kredit UMKM, investasi, serta modal kerja.

Dari sisi pendanaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga triwulan II/2026 diprakirakan meningkat dengan SBT sebesar 87,85%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 69,80%. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan seluruh komponen DPK, yakni tabungan (82,47%), giro (80,36%), dan deposito (72,70%).

Secara tahunan, responden memperkirakan outstanding kredit pada 2026 tumbuh sebesar 8,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 9,69% (yoy).

Sementara itu, DPK diproyeksikan tumbuh sebesar 8,47% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 13,83% (yoy), namun menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.

Prospek tersebut ditopang oleh keyakinan perbankan terhadap kondisi ekonomi dan moneter yang tetap kondusif serta risiko penyaluran kredit yang dinilai masih terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit Maret 2026 sebesar 9,49% (yoy) atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Namun, tingkat undisbursed loan atau kredit menganggur masih tinggi di level Rp2.527,46 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) 21-22 April 2026, Rabu (22/4/2026).

Perry mengatakan bahwa pertumbuhan kredit pada Maret 2026 melesat lebih tinggi dari Februari 2026 sebesar 9,37% (yoy).

"Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan didukung kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85%, 4,38%, dan 5,88%," terang Perry secara virtual.

Pada tahun ini, Perry memprakirkan pertumbuhan kredit tetap terjaga di kisaran 8% sampai dengan 12%. Prakiraan ini dipengaruhi oleh baik sisi permintaan dan penawaran.

Namun demikian, dia turut melaporkan bahwa undisbursed loan atau fasilitas pinjaman yang belum digunakan masih besar. Nilainya mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59% dari total plafon kredit yang tersedia.

Apabila dibandingkan dengan data Februari 2026, undisbursed loan saat itu tercatat sebesar Rp2.536,4 triliun atau 22,86% dari total plafon kredit. Dengan demikian, terjadi penurunan tipis dari Februari ke Maret.

"Dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan masih dapat ditingkatkan terutama dengan mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau disebut undisbursed loan yang masih cukup besar," tutur Perry.

Adapun dari sisi penawaran, bank sentral melihat kapasitas pembiayaan bank tetap memadai berdasarkan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (DPK) sebesar 27,85%. DPK juga masih tumbuh tinggi sebesar 13,55 pada Maret 2026.

Penyaluran kredit juga dinilai tetap baik apabila tercermin dari persyaratan pemberian kredit atau lending requirement yang masih longgar. Namun, ini tidak terjadi pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat pendanaan perbankan termasuk pengembangan instrumen nontraditional funding (non-DPK) guna mendukung penyaluran kredit perbankan," terang Gubernur BI dua periode itu.

Menurut Perry, ketahanan perbankan ke depan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Asesmen itu berdasarkan likuiditas perbankan yang memadai, seperti kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi serta risiko kredit yang tetap rendah.

Beberapa indikatornya adalah rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) yang tercatat tinggi sebesar 25,53%. Perry menyebut CAR perbankan saat ini tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

Dari sisi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), rasionya juga dinilai masih tetap rendah yaitu 2,17% secara bruto dan 0,83% secara neto pada Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menyatakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 diperkirakan tetap berada pada kisaran 8–12%, didorong oleh faktor permintaan dan kapasitas penyaluran kredit dari sisi perbankan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam paparan RDG April 2026 menyebut pertumbuhan kredit tersebut dinilai penting untuk menopang ekspansi ekonomi nasional di tengah dinamika global dan domestik. Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit perbankan hingga Maret 2026 masih menunjukkan tren penguatan.

Perry mengatakan secara rata-rata kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49% secara tahunan, meningkat dibandingkan Februari 2026 yang tercatat sebesar 9,37%.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit pada Maret 2026 didukung oleh kredit investasi yang tumbuh 20,85%, diikuti oleh kredit modal kerja sebesar 4,38%, serta kredit konsumsi sebesar 5,88%.

Menurut Perry, dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didorong oleh masih besarnya fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan. Nilainya mencapai Rp2.527,46 triliun atau setara 22,59% dari total plafon kredit yang tersedia.

Sementara dari sisi penawaran, kapasitas perbankan untuk menyalurkan kredit dinilai tetap memadai. Hal ini tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang berada pada level 27,85%, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tercatat tinggi sebesar 13,55% pada Maret 2026.

Perry menambahkan, secara umum penyaluran kredit perbankan masih berjalan baik dengan standar pemberian kredit (lending requirement) yang relatif longgar. Namun, pelonggaran tersebut belum merata pada segmen konsumsi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit ke depan, BI akan terus mendorong pemanfaatan sumber pendanaan alternatif di luar dana pihak ketiga (non-DPK) guna memperkuat kapasitas pembiayaan perbankan terhadap sektor riil.

"BI juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah baik dari moneter dan fiskal," katanya lebih lanjut.

Bisnis.com, MALANG—Realisasi kredit perbankan di Wilker OJK Malang mencapai Rp110,36 triliun, tumbuh sebesar 4,31% yoy pada Februari 2026

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Konsumsi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 7,73%, diikuti oleh Kredit Investasi 4,80%, sedangkan Kredit Modal Kerja 1,72%.

“Berdasarkan jenis debitur, Kredit UMKM mengalami penurunan sebesar 1,03% yoy dengan porsi penyaluran di wilayah kerja OJK Malang sebesar 32,70%,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL sebesar 3,04% (Desember 2025: 2,62%) dan Loan at Risk (LaR) tercatat sebesar 10,82% (Desember 2025: 10,11%).

Penyaluran kredit dan/atau pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang, kata dia, masih tertuju kepada 3 (tiga) sektor ekonomi utama yaitu Rumah Tangga (Rp32,94 triliun; porsi: 29,85%), Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp20,61 triliun; porsi: 18,67%), dan Industri Pengolahan (Rp20,37 triliun; porsi: 18,45%).

“Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga,” katanya.

Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, dia menegaskan, OJK telah meminta perbankan melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan/atau pemblokiran atas sebanyak 33.252 rekening (prev: sebanyak ±32.556 rekening) yang terindikasi judi online.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai peningkatan Penyaluran kredit menjadi sinyal positif dalam upaya memperkuat konsumsi, karena konsumsi pada ujungnya juga bermuara pada pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kata dia, kredit investasi dan modal kerja diharapkan menjadi pengungkit akselerasi berbagai sektor usaha sehingga di tengah tekanan global yang terus meningkat, ekonomi domestik menjadi bantalan yang kuat untuk ekonomi nasional terus bergeliat.

Menurutnya, hal ini tentunya tidak hanya dari sektor keuangan tetapi perlu didukung oleh kebijakan fiskal untuk meningkatkan daya beli dan sektor produktif.

Dengan upaya kebijakan penanganan berbagai praktik ilegal seperti judi online, maka dapat mempersempit peluang masyarakat masuk ke jurang jebakan permainan tersebut maupun scamming pembiayaan. Hal ini merupakan bagian dari upaya OJK melindungi masyarakat dari bahaya transaksi keuangan yang merugikan.(K24)

Bisnis.com, BANDUNG — PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL), anak usaha PT Kimia Farma (Persero) Tbk.(KAEF) yang merupakan bagian dari Bio Farma Group, resmi menjalin kesepakatan fasilitas kredit investasi dan modal kerja dengan PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI).

Langkah strategis ini diambil guna memperkuat ekspansi bisnis serta meningkatkan kapasitas produksi bahan alam di kancah nasional maupun global.

Fasilitas pendanaan tersebut akan dialokasikan sepenuhnya untuk mendukung operasional perusahaan serta pengembangan berbagai proyek investasi masa depan. Sinergi ini sekaligus menjadi bukti kepercayaan sektor perbankan terhadap fundamental bisnis SIL sebagai mitra strategis yang potensial.

Direktur Utama SIL, Wisnu Sucahyo, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan titik awal dari fase pertumbuhan baru perusahaan dalam memperluas skala bisnisnya.

"Perjalanan besar dimulai hari ini. Kami berterima kasih atas kepercayaan Krom Bank kepada SIL. Dukungan luar biasa dari Dewan Komisaris juga menjadi faktor kunci dalam menjaga timeline pengembangan dan investasi kami. Ini adalah komitmen kami untuk mewakili Indonesia dalam menyediakan kebutuhan bahan alam bagi Kementerian Kesehatan serta bersaing di pasar global," ujar Wisnu.

Senada dengan hal tersebut, Komisaris Utama SIL, Grace Rosalyn Oktavianus, menekankan dampak luas dari kerja sama ini terhadap kemandirian industri kesehatan di Tanah Air.

"Terima kasih atas kerja sama yang terjalin hari ini. Harapannya, program-program yang telah disiapkan dapat membawa Indonesia lebih maju di bidang kesehatan. Semoga kolaborasi ini sukses dan memberikan dampak positif ke depannya," kata Grace.

Di sisi lain, Head of Business Krom Bank, Iwan, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kolaborasi ini. Ia menegaskan komitmen perbankan dalam mendukung pelaku industri yang memiliki visi pertumbuhan berkelanjutan di sektor kesehatan dan bahan alam.

Prosesi penandatanganan yang disaksikan oleh notaris tersebut mengusung semangat "Maju Bersama, Tumbuh Bersama". Semangat ini menjadi landasan kedua perusahaan untuk bersinergi dalam memperkuat kedaulatan produk bahan alam Indonesia di pasar internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja pembiayaan investasi menjadi satu-satunya jenis bisnis yang melemah di tengah pertumbuhan industri multifinance. Ini alasannya.

Menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2026, pembiayaan investasi menjadi satu-satunya jenis pembiayaan yang mencatatkan pelemahan. Hal ini berbeda dengan pembiayaan multiguna dan modal kerja yang justru kompak bertumbuh.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menyampaikan pembiayaan investasi pada Februari 2026 memiliki porsi 32,79% terhadap total portofolio industri pembiayaan.

“Dengan kinerja terkontraksi 2,89% [year on year/YoY] menjadi Rp167,92 triliun,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Agusman turut menyebut pembiayaan industri multifinance pada periode itu didominasi oleh pembiayaan multiguna dengan porsi 50,22% dan tumbuh 1,28% (YoY) menjadi Rp257,17 triliun.

Sementara itu, lanjutnya, pembiayaan modal kerja berkontribusi sebesar 10,67% terhadap total portofolio industri dan tumbuh 8,31% (YoY) menjadi Rp54,63 triliun.

“Ke depan, pembiayaan multiguna diperkirakan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan industri multifinance,” tutur Agusman.

Lebih lanjut, OJK melihat peluang bisnis baru di industri multifinance terus berkembang dan dapat didorong selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui diversifikasi pembiayaan.

Adapun untuk menjaga kualitas pembiayaan, khususnya di segmen UMKM, Agusman mendorong industri multifinance memperkuat prinsip kehati hatian antara lain melalui analisis kredit yang lebih komprehensif, pengelolaan portofolio yangprudent,sertasistemmonitoringyang kuat.

“Industri multifinance diperkirakan tetap tumbuh positif, yang didukung antara lain dinamika konsolidasi dan investasi di sektor ini,” tegasnya.

Penyebab Pembiayaan Investasi Turun

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance berpandangan perlambatan pembiayaan investasi di industri tidak lepas dari prinsip kehati-hatian pelaku usaha dalam melakukan ekspansi.

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani mengatakan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, para pelaku usaha cenderung lebih selektif dalam melakukan belanja modal, sejalan dengan upaya efisiensi operasional serta tekanan terhadap biaya produksi.

“Dalam kondisi seperti ini, keputusan investasi umumnya menjadi lebih terbatas karena sangat bergantung pada prospek permintaan pasar dan kemampuan dunia usaha menjaga profitabilitas,” jelasnya kepadaBisnis.

Sebab demikian, Adira Finance melihat tantangan utama penyaluran pembiayaan investasi ke depannya masih berasal dari kondisi makroekonomi yang cenderung dinamis, baik dari sisi global maupun domestik.

Tidak hanya itu, Gani berujar daya beli masyarakat menjadi poin penting bagi para pelaku usaha. Jika daya beli melemah dan permintaan pasar melambat, pelaku usaha biasanya akan lebih berhati-hati dalam menambah kapasitas atau melakukan pembelian aset produktif baru.

“Untuk menghadapi kondisi tersebut, Perusahaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, fokus pada kualitas pembiayaan, serta secara selektif melihat peluang pada segmen-segmen yang masih memiliki fundamental usaha yang baik dan kebutuhan pembiayaan yang sehat,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan pembiayaan investasi Adira Finance mencapai sekitar Rp1,8 triliun pada kuartal I/2026. Nilai ini tumbuh positif secara tahunan, yaknidouble digit growth.

Adapun, imbuh Gani, dari sisi komposisi, pembiayaan investasi berkontribusi sekitar 15% terhadap total portofolio Perusahaan.

Sementara itu, PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mencatat pada kuartal I/2026 kenaikan piutang pembiayaan investasi senilai Rp821 miliar atau sebesar 3% (YoY). Piutang pembiayaan investasi ini berkontribusi 8% dari Rp10,87 triliun total piutang pembiayaan CNAF pada kuartal I/2026.

“Tren piutang pembiayaan investasi di CNAF dapat dikatakan cukup resilien mengingat kuartal I/2026 industri dihadapkan dengan tendensi geopolitik yang bergejolak dan bahkan masih berlanjut sampai sekarang,” kata Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman kepadaBisnis.

Adapun, imbuhnya, pembiayaan investasi di CNAF mayoritas digunakan oleh nasabah untuk pembelian asset (kendaraan) yang dapat menunjang kegiatan produktif.

Dia menilai turunnya pembiayaan investasi secara industri salah satunya disebabkan oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian kondisi ekonomi global yang memengaruhi sikap para pelaku bisnis dan investor untuk menunda atau menahan ekspansi bisnisnya.

Tantangan Salurkan Pembiayaan Investasi

Lebih lanjut, Ristiawan tidak menampik di tengah kondisi ekonomi saat ini ada tantangan yang harus dihadapi dalam menyalurkan pembiayaan investasi. Tantangan ini didorong oleh faktor turunnya daya beli masyarakat yang dapat berimbas kepada kemampuan daya bayar.

“Namun, CNAF telah menyusun langkah strategis untuk menghadapi kondisi tersebut seperti melakukan diversifikasi portofolio agar tidak terkonsentrasi pada satu pembiayaan tertentu,” tegasnya.

Selain itu, Ristiawan mengungkapkan bahwa CNAF berupaya untuk mengoptimalkan peluang penyaluran pembiayaan dengan berkolaborasi bersama induk usaha melalui berbagai program.

“Antara lain melakukancross sellingagar pertumbuhan bisnis CNAF tetap sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) mengungkapkan tantangan yang dihadapi adalah berupa kehati-hatian pelaku usaha dalam ekspansi, kondisi ekonomi yang dinamis, serta faktor suku bunga yang memengaruhi permintaan pembiayaan investasi.

“Untuk mengatasinya, perusahaan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektivitas dalam penyaluran, serta penguatan analisis kredit dan monitoring portofolio, guna menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat,” kata Corporate Secretary Aditia Fakhri Ramadhani kepadaBisnis.

Lebih lanjut, Aditia menilai penurunan pembiayaan investasi oleh industri multifinance pada Februari 2026 itu dipengaruhi oleh sikap perusahaan yang lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan.

Menurutnya, hal itu seiring dengan upaya menjaga kualitas portofolio di tengah dinamika pasar. Pendekatan ini dilakukan dengan lebih selektif dalam melihat profil risiko dan kelayakan debitur, sehingga penyaluran pembiayaan investasi cenderung menyesuaikan.

“Meski demikian, segmen ini tetap memiliki prospek yang positif dan akan terus dioptimalkan secara bertahap,” sebutnya.

Lebih jauh, dia juga menyampaikan pembiayaan investasi BRI Finance menunjukkan penyesuaian secara terukur sejalan dengan dinamika pasar dan strategi pengelolaan portofolio yang lebih selektif.

“Pembiayaan investasi berkontribusi sebesar 34,32% terhadap total portofolio pembiayaan perusahaan,” tutur Aditia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai tren penurunan pembiayaan investasi bisa berlanjut karena terpengaruh oleh naiknya biaya produksi karena gejolak perang Iran, melemahnya daya beli dan sentimen melambatnya ekspansi industri manufaktur.

“Jadi tidak bisa dibilang sementara, ini sifatnya mulai persisten atau berlanjut,” ucapnya kepadaBisnis.

Oleh karena itu, ekonom tersebut berpandangan bahwa industri pembiayaan sedang menahan ekspansi, mitigasi risiko yang lebih besar karenaviewbeberapa bulan ke depan guncangan harga energi akan diteruskan ke pelaku usaha.

Adapun, Bhima turut melihat segmen pembiayaan investasi yang terdampak adalah sektor mesin industri. Apabila permintaan domestik dan ekspor melambat, efeknya ke investasi mesin dan teknologi ikut melemah.

“Sektor berikutnya adalah kendaraan niaga, terlebih faktor insentif yang timpang antara mobil niaga di kawasan industri dengan mobil niaga non kawasan industri. Misalnya di smelter nikel, banyak kendaraan komersial yang tercatat sebagai barang modal sehingga bebas pajak,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Penerbitan obligasi korporasi telah membanjiri pasar modal Tanah Air sepanjang periode Januari—Maret 2026. Kini, daya serap pasar menjadi ujian selanjutnya selepas triliunan surat utang beredar di masyarakat.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepanjang tahun berjalan 2026, telah tercatat 48 emisi obligasi dan sukuk dari 32 emiten, dengan total nilai emisi mencapai Rp52,44 triliun. Realisasi ini cenderung mengalami kenaikan dibandingkan akhir Maret 2025 dengan 33 emisi dari 24 emiten dan nilai emisi hanya mencapai Rp45,56 triliun.

Sementara PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat total penerbitan surat utang sepanjang kuartal I/2026 mencapai Rp59,35 triliun, tumbuh 26,97% YoY dibandingkan Rp46,8 triliun pada Januari—Maret 2025.

Dari segi tujuan, penerbitan surat utang pada periode Januari—Maret 2026 didominasi oleh kebutuhan modal kerja sebesar Rp30,91 triliun. Realisasi ini berbeda dibandingkan Rp19,40 triliun untuk kebutuhan modal kerja pada Januari—Maret 2025.

Sementara kebutuhan refinancing kini hanya sebesar Rp12,85 triliun, turun dari Rp25,05 triliun pada periode yang sama 2025. Sisanya, kebutuhan investasi juga meningkat menjadi Rp15,60 triliun pada tahun ini, dibandingkan Rp2,28 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) menjadi salah satu emiten yang menerbitkan obligasi pada periode ini. Membuka penawaran terhadap Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap IV Tahun 2026, BWPT mengincar Rp98,06 miliar dari penerbitan surat utang ini.

Manajemen dalam keterangan resminya, menerangkan penerbitan obligasi ini sebagai bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations dengan target mencapai Rp400 miliar. Nantinya dana yang terkumpul akan digunakan perseroan sebagai modal kerja.

”Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan antara lain pembelian persediaan seperti tandan buah segar dan minyak kelapa sawit, biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan seperti pupuk, energi dan bahan bakar, serta biaya overhead,” tulis manajemen dalam prospektus, dikutip Rabu (15/4/2026).

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menilai semaraknya penerbitan surat utang korporasi, sejalan dengan jatuh tempo surat utang korporasi pada tahun ini. Nilai jatuh tempo pada periode Mei—Desember 2026 diprediksi mencapai Rp124,12 triliun.

Hal itu pula yang dinilai membuat penyerapan terhadap penerbitan baru surat utang korporasi cenderung solid. Di tengah kondisi risk-off pasar modal, investor dinilai masih memiliki ketertarikan untuk mengamankan posisi dalam investasi.

Terlebih, dalam kondisi pasar saham yang cenderung lesu, investor dinilai bakal memilih surat utang korporasi lantaran mampu memberikan daya tarik yang lebih baik ketimbang instrumen lainnya.

”Dari sisi faktor peluang, kami melihat permintaan investor masih kuat karena di kondisi saat ini, investor justru mencari return yang lebih tinggi di pasar alternatif, termasuk di pasar surat utang korporasi itu sendiri,” katanya dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu (15/4/2026).

Semaraknya penerbitan surat utang korporasi ini bahkan diprediksi terjadi hingga akhir tahun. Terlebih pada kuartal II dan III tahun ini, besaran surat utang jatuh tempo masih cukup besar sehingga aksi refinancing memiliki peluang besar untuk terjadi.

Pefindo sendiri menargetkan penerbitan surat utang korporasi berada pada level Rp154—196,86 triliun, dengan titik tengah pada Rp175,77 triliun.

Meskipun begitu, risiko geopolitik tetap dipertimbangkan sebagai salah satu sentimen yang menghalangi pencapaian target ini. Menurutnya, perang yang berkecamuk di Iran, berisiko membuat pasar lebih fluktuatif dan meningkatkan imbal hasil. Dengan begitu, biaya pendanaan berisiko membengkak lewat penerbitan surat utang.

Belum lagi, nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi mencapai lebih dari Rp17.000 per dolar AS hingga hari ini menjadi risiko lainnya dari pencapaian target tersebut.

”Dari sisi depresiasi nilai tukar juga menjadi faktor negatif bagi yield karena jika depresiasi nilai tukar terus berlanjut, maka transmisi terhadap imported inflation juga bisa terjadi, yang mana kalau inflasinya meningkat, biasanya yield-nya juga akan terdorong naik,” katanya.

Suhindarto menilai, sektor multifinance masih akan menjadi industri yang paling banyak menerbitkan surat utang korporasi. Secara historis, sektor ini memang menjadi penerbit surat utang terbesar lantaran karakteristik industri yang mencari alternatif pendanaan melalui surat utang.

”Di tahun 2026 kami masih melihat sebenarnya confidence dari bisnis untuk menerbitkan [surat utang] masih belum sampai pada tahap yang akhirnya membuat mereka wait and see. Justru dengan kondisi seperti saat ini mereka akan mencoba untuk meningkatkan penerbitan, sebelum akhirnya mungkin yield-nya akan terdorong naik ke depan,” katanya.

Di satu sisi, Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, menilai semaraknya penerbitan surat utang korporasi masih akan berlanjut pada tahun ini.

Semaraknya penerbitan surat utang korporasi disebut datang dari kebutuhan swasta untuk mendapatkan pendanaan. Terlebih, di tengah kebutuhan industri yang diklaim masih bertumbuh.

”Menurut saya akan ada pengaruhnya [perang Iran], tapi tidak signifikan. Karena jatuh tempo juga banyak dan kebutuhan industri sendiri juga cukup besar. Hanya konsekuensinya ke cost of fund,” katanya, Rabu (15/4/2026).

Sementara itu, prospek penyerapan surat utang korporasi anyar ini juga diprediksi masih solid. Hal itu tampak dari banyaknya surat utang korporasi yang jatuh tempo pada periode yang sama, sehingga mendorong aksi refinancing terjadi.

Hanya saja, penerbitan surat utang kali ini diprediksi akan membutuhkan cost of fund yang tinggi. Hal itu lantaran kondisi yield acuan SBN telah melemah sejalan dengan sentimen risk off pasar keuangan global.

”Cuma memang yieldnya kalau kita bandingkan awal tahun atau akhir tahun 2025, kondisi yield kita kan melemah. Pasar pastinya mengekspektasikan return sesuai kondisi pasar,” katanya.

Di satu sisi, Chief Dealer Fixed Income & Derivatives PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Fudji Rahardjo, menilai dampak ketegangan geopolitik di Iran terhadap pasar obligasi Tanah Air akan sangat bergantung pada durasi konflik.

Dengan begitu, jika konflik berkepanjangan, Fudji menilai target penerbitan obligasi korporasi oleh Pefindo berisiko tidak terealisasi. Hal itu lantaran kecenderungan bank sentral untuk menaikkan suku bunga, alih-alih memangkasnya.

"Jika konflik berkepanjangan, skenarionya menjadi lebih berat. Penerbitan bisa turun ke Rp120-Rp150 triliun, di bawah nilai jatuh tempo. Artinya, pasar obligasi korporasi diproyeksikan mengalami kontraksi neto," katanya beberapa waktu lalu kepada Bisnis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.