Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan bahwa rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sampai dengan Mei 2026 mencapai US$86 per barel.

Realisasi rerata ICP tersebut sudah melampaui asumsi pada APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Meski demikian, Djoko mengatakan, ruang fiskal pemerintah masih cukup aman untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi.

“Untuk ICP, realisasi 2026 sampai dengan bulan Mei US$86 per barel. Nah, ini yang menyebabkan harga Pertalite dan solar subsidi tetap tidak naik sampai akhir tahun karena targetnya, dananya cukup apabila ICP tidak mencapai US$100,” ujar Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI yang disiarkan lewat YouTube TVR Parlemen, Rabu (3/6/2026).

Untuk 2027, SKK Migas memproyeksikan rata-rata ICP akan berada di level US$80 per barel.

Sebelumnya, pemerintah mematok asumsi ICP pada 2027 di rentang US$70-US$95 per barel. Angka ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata ICP sebesar US$117,31 per barel untuk periode April 2026. Angka itu naik US$15,05 dibandingkan Maret 2026 yang tercatat US$102,26 per barel.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan, kenaikan harga minyak mentah utama di pasar internasional pada April 2026 secara umum dipengaruhi oleh meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ini khususnya konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, yang memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak global.

“Peningkatan harga minyak mentah pada April 2026 dipengaruhi oleh berlanjutnya eskalasi konflik geopolitik yang meningkatkan risiko gangguan suplai minyak dunia, terutama terkait kondisi di kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz,” ujar Laode melalui keterangan resmi dikutip Selasa (19/5/2026).

Menurut Laode, berbagai perkembangan sepanjang April 2026 turut memberikan tekanan terhadap pasar minyak dunia, mulai dari gejolak Selat Hormuz, blokade pelabuhan Iran oleh AS hingga serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap stabilitas pasokan energi global.
Selain faktor geopolitik, pertumbuhan ekonomi China pada kuartal/I 2026 yang mencapai 5% secara tahunan turut memberikan sentimen positif terhadap permintaan minyak dunia.

Lebih lanjut, Laode mengatakan bahwa meskipun harga minyak dunia masih berpotensi mengalami tekanan akibat kondisi geopolitik global, terdapat beberapa faktor yang dapat menahan kenaikan harga, di antaranya proyeksi penurunan permintaan minyak global pada kuartal/II 2026 yang diperkirakan sebesar 5 juta barel per hari year on year (yoy) dan potensi terbukanya kembali jalur diplomasi damai antara Iran dan Amerika Serikat.
“Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak global secara cermat untuk menjaga ketahanan energi nasional serta memastikan stabilitas pasokan energi dalam negeri,” jelas Laode.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tekanan harga di Kalimantan Timur kembali bergerak ke atas pada Mei 2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan menyatakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim mencatat inflasi sebesar 0,17% secara bulanan (month-to-month/mtm), atau naik dari realisasi April 2026 yang sebesar 0,11% (mtm).

"Perkembangan tersebut mendorong inflasi tahunan Kaltim berada pada level 3,04% (yoy) dengan inflasi tahun berjalan sebesar 1,65% (ytd)," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Sebagaimana diketahui, biang keladi kenaikan inflasi bulan ini adalah kelompok transportasi.

Jajang menyebutkan lonjakan tarif angkutan udara dan harga bensin menjadi pemantik yang tak bisa diabaikan, seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang berlaku pada periode laporan.

Komoditas seperti Pertamax Turbo, Dex, dan Dexlite tercatat naik rata-rata sekitar 9%. Di sisi lain, kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran turut menyumbang tekanan inflasi, sejalan dengan masih tingginya denyut konsumsi masyarakat.

Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi dan avtur memang memberikan tekanan pada komponen transportasi, namun deflasi pada volatile foods berhasil meredam laju inflasi secara keseluruhan.

Jajang mengungkapkan bahwa tekanan inflasi yang merangkak naik turut diimbangi oleh kabar baik dari sisi pangan.

Komponen volatile foods justru mencatatkan deflasi sebesar -1,09% (mtm) yang mencerminkan membaiknya pasokan dan normalisasi harga sejumlah komoditas strategis.

Daging ayam ras, kangkung, dan ikan tongkol menjadi penopang utama deflasi di sektor ini.

Sementara itu, emas perhiasan, ikan layang, dan bahan bakar rumah tangga turut berperan menahan laju inflasi agar tidak melambung lebih jauh.

Sementara itu, mesin pengendali inflasi daerah terus bekerja tanpa henti. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltim mengimplementasikan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif sebagai fondasi respons kebijakan.

Sepanjang Mei 2026, tidak kurang dari 60 kegiatan Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan stabilisasi harga digelar di berbagai kabupaten/kota, mulai dari Samarinda, Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, hingga Bontang.

Jajang melanjutkan, koordinasi antarwilayah juga diperkuat untuk memastikan rantai pasok tetap mengalir lancar.

TPID Kota Samarinda bahkan menggelar High Level Meeting (HLM) khusus guna memperkuat kesiapan pengendalian inflasi jelang momen tersebut.

Adapun, dia menuturkan komunikasi publik turut diintensifkan, seperti informasi ketersediaan pasokan, perkembangan harga, dan imbauan belanja bijak disebarluaskan demi meredam ekspektasi inflasi dan mencegah perilaku konsumsi berlebihan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menjelaskan alasan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite tak naik meski harga minyak dunia sempat melonjak akibat ketegangan di Timur Tengah.

Menurut Djoko, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sepanjang 2026 hingga Mei masih berada di bawah asumsi batas yang berpotensi memicu penyesuaian harga BBM subsidi.

"Untuk ICP realisasi 2026, sampai dengan bulan Mei US$86 per barel. Nah, ini yang menyebabkan harga pertalite dan solar subsidi tetap tidak naik sampai akhir tahun karena targetnya dan hanya cukup apabila ICP mencapai US$100 per barel," ujar Djoko dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, Rabu (3/6).

Saat ini Pertamina masih mempertahankan harga Pertalite di level Rp10.000 per liter dan Biosolar subsidi Rp6.800 per liter. Harga kedua jenis BBM tersebut belum berubah sejak awal tahun.

Di sisi lain, Pertamina juga masih menahan harga Pertamax pada level Rp12.300 per liter. Harga Pertamax Green 95 juga tetap berada di Rp12.900 per liter.

Sementara itu, sejumlah BBM nonsubsidi lainnya justru mengalami penyesuaian harga per 1 Juni 2026. Pertamax Turbo naik menjadi Rp20.750 per liter, sedangkan Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan harga.

Harga minyak dunia sempat melonjak tajam hingga menembus US$100 per barel akibat konflik berkepanjangan antara Iran dan Amerika Serikat yang mengganggu lalu lintas energi global.

Namun, pemerintah berulang kali menegaskan akan menjaga stabilitas harga BBM subsidi guna melindungi daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan akan menjaga harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi hingga akhir 2026, meski tren kenaikan harga minyak dunia terus bertahan di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengemukakan pemerintah tengah mencermati secara saksama dinamika inflasi domestik yang beririsan langsung dengan pergerakan harga komoditas dunia dan tekanan pelemahan nilai tukar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08% secara tahunan (year on year/YoY) dan 0,28% secara bulanan (month on month/MoM).

Catatannya, kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi secara bulanan adalah transportasi (0,61%). Artinya, tekanan kenaikan harga minyak dunia mulai berdampak ke inflasi dalam negeri.

Meski demikian, agar dampaknya tak meluas, pemerintah memastikan tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi mengikuti harga minyak dunia.

"Pemerintah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi sepanjang tahun 2026 guna meredam tekanan biaya transportasi dan distribusi di tengah fluktuasi harga minyak dunia," ujar Haryo kepada Bisnis, dikutip Rabu (3/6/2026).

Penahanan harga energi bersubsidi ini merupakan bagian dari orkestrasi kebijakan yang lebih luas untuk menjaga stabilitas harga pokok dan daya beli masyarakat lapis bawah.

Haryo memaparkan, selain menjaga harga BBM bersubsidi, pemerintah memacu percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler tahap II.

Jaring pengaman sosial ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.

Lebih lanjut, pemerintah turut memperpanjang napas bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng yang akan disuntikkan kepada 33,2 juta KPM.

Dari sisi suplai dan stabilitas harga pangan, intervensi dilakukan melalui percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penetrasi operasi pasar, serta optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Langkah ini juga disertai percepatan Kerja Sama Antar Daerah [KAD] untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan komoditas strategis lintas wilayah," tambah Haryo.

Lebih lanjut, di sektor industri, pemerintah memberi insentif fiskal melalui pemangkasan Bea Masuk atas impor bahan baku plastik 0%. Tujuannya demi meringankan beban biaya produksi sehingga pabrikan tidak perlu membebankan kenaikan ongkos ke harga jual akhir barang konsumsi.

Haryo menyatakan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter kian juga terus berlangsung. Dalam hal ini, pemerintah bersama Bank Indonesia terus melakukan pengendalian harga melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Menurutnya, forum koordinasi ini akan mengintensifkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta mematangkan strategi 4K alias menjaga Keterjangkauan harga, memastikan Ketersediaan pasokan, menjamin Kelancaran distribusi, dan menjaga Komunikasi yang efektif di masyarakat.

"Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan tekanan biaya yang terjadi di tingkat produsen tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen, sehingga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga," tutupnya.

Bisnis.com, CIREBON —Bank Indonesia (BI) Cirebon mendorong perluasan akses pasar bagi industri gentengMajalengka dengan membangun keterhubungan antara produsen lokal dan sektor perumahan.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat daya serap pasar terhadap produk genteng lokal yang selama beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan perubahan tren material konstruksi.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon,Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan industri genteng merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki keterkaitan luas dengan perekonomian daerah.

Oleh karena itu, penguatan industri tidak hanya diarahkan pada aspek produksi, tetapi juga pada perluasan pasar agar usaha yang telah berjalan turun-temurun tersebut tetap berkelanjutan.

“Yang menjadi fokus kami saat ini adalah bagaimana membuka akses pasar yang lebih luas bagi industri genteng Majalengka. Potensinya besar, kapasitas produksinya ada, sehingga perlu didorong agar tersambung dengan kebutuhan pasar yang lebih luas,” ujar Wihujeng, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, program pembangunan perumahan yang sedang berjalan di berbagai daerah dapat menjadi peluang bagi produsen genteng lokal untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas jaringan usaha.

Namun, peluang tersebut harus diikuti dengan kesiapan industri dalam memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pasar yang semakin kompetitif.

BI menilai industri genteng Majalengka memiliki posisi strategis karena selama ini menjadi salah satu sentra produksi genteng tanah liat terbesar di Jawa Barat.

Keberadaan industri tersebut tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi di sektor pendukung, mulai dari penyedia bahan baku, transportasi, hingga perdagangan.

Meski demikian, perkembangan industri genteng dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan. Perubahan preferensi konsumen terhadap material bangunan alternatif seperti atap baja ringan dan produk berbasis beton membuat persaingan semakin ketat.

Di sisi lain, produsen lokal dituntut mampu menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar yang dibutuhkan pasar modern.

Wihujeng mengatakan, salah satu pekerjaan rumah terbesar yang dihadapi industri genteng saat ini adalah memastikan produk lokal mampu masuk ke rantai pasok pembangunan perumahan dalam skala besar.

“Permasalahannya bukan hanya pada produksi. Yang lebih penting adalah bagaimana produk yang dihasilkan bisa terserap pasar secara berkelanjutan. Karena itu, kami mendorong terbangunnya sinergi antara produsen, asosiasi, pengembang perumahan, dan pemerintah daerah,” katanya.

Bank Indonesia juga melihat adanya peluang dari berbagai program pembangunan perumahan yang membutuhkan pasokan material dalam jumlah besar.

Apabila produsen lokal mampu memenuhi standar dan volume yang dibutuhkan, permintaan tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Majalengka.

Selain membuka peluang pasar baru, perluasan penggunaan genteng lokal dinilai dapat memperkuat rantai pasok industri daerah. Dengan meningkatnya permintaan, aktivitas produksi berpotensi meningkat sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.

Data Pemerintah Kabupaten Majalengka menunjukkan sekitar 1,4 juta keping genteng telah disiapkan untuk mendukung program bantuan material rumah tidak layak huni di 343 desa.Namun, BI menilai pasar yang lebih luas tetap diperlukan agar industri tidak hanya bergantung pada proyek-proyek lokal.

Wihujeng menegaskan, upaya penguatan akses pasar tersebut diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.Tidak hanya meningkatkan penjualan produsen genteng, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di sektor lain yang terhubung dengan industri tersebut.

“Harapannya, industri genteng Majalengka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok pembangunan perumahan di Jawa Barat. Jika itu terjadi, manfaat ekonominya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Wihujeng.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina pastikan layanan SPBU sesuai dengan standar yang baik. Hal ini dipastikan oleh Dewan Komisaris Pertamina saat melakukan kunjungan di SPBU COCO 51.801.30 Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali, (Minggu, 31 Mei 2026) dilanjutkan dengan kunjungan ke SPBU 54.80.115 di Jalan Raya Puputan, Renon dan SPBU 54.801.06 di Jalan By Pass Ngurah Rai, Sanur. (Senin, 1 Juni 2026).

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan mengatakan, bahwa Bali adalah etalase wisata dunia. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat dan memastikan sejauh mana kesediaan stok BBM, sarana, fasilitas serta kualitas layanan di SPBU di pusat Kota Denpasar.

Mochamad Iriawan menekankan, agar pengelola SPBU lebih peduli terhadap kebersihan dan lingkungan. Ia juga berpesan agar para operator dapat melayani masyarakat dengan baik, senyum dan sapaan ramah sehingga masyarakat merasa semakin nyaman.

Senada, Komisaris Independen Pertamina Condro Kirono yang menyambangi SPBU COCO 51.801.30 menyampaikan bahwa kunjungannya ke SPBU bertujuan untuk melihat bagaimana pelayanan SPBU COCO di Denpasar. Ia juga menambahkan berdasarkan pantauan langsung, kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax turbo cukup tinggi.

“Saya melihat langsung tadi, berbagai jenis kendaraan, seperti sepeda motor, juga mengantri untuk mengisi Pertamax dan Pertamax Turbo. Saya merasa sosialisasi kepada masyarakat, komunitas otomotif ataupun dealer harus terus dilakukan, agar mereka semakin memahami produk BBM non-subsidi Pertamina membuat kinerja mesin akan lebih bagus dan lebih efisien,” urai Condro.

Ia juga menyampaikan harapannya agar SPBU dapat kreatif dalam mengoptimalkan lingkungan SPBU.

“Area SPBU tetap dioptimalkan, untuk kemudian digunakan oleh tenant-tenant yang bisa memberikan pendapatan tambahan. Mari lebih berinovasi lagi, kapitalisasi area-area yang masih memungkinkan, agar masyarakat berkunjung ke SPBU tidak saja untuk isi bahan bakar, tapi lebih banyak juga yang berbelanja, ngopi dan sebagainya,” urai Condro.

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa, menyampaikan bahwa mereka mendapat banyak masukan dari kunjungan Dewan Komisaris Pertamina.

Masukan terkait standar layanan, standar keselamatan, service excellence (layanan prima), serta reliability atau keandalan layanan energi, agar bisa berjalan maksimal untuk masyarakat di Bali.

“Tentunya banyak masukan untuk kami, agar melakukan perbaikan terhadap layanan SPBU, khususnya yang dikunjungi. Hal ini menjadi cambuk bagi kami di Regional Jatimbalinus untuk bekerja lebih baik saat ini dan di masa mendatang, guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekosistem bisnis rumah subsidi menghadapi tantangan baru seiring dengan melonjaknya harga material konstruksi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Kenaikan harga besi, baja, dan bahan bakar minyak (BBM) mendorong pengembang menyuarakan usulan agar pemerintah mengerek harga rumah subsidi yang dinilai sudah tidak relevan.

Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Harry Endang Kawidjaja mengamini bahwa pihaknya telah menampung sejumlah keluhan pengembang.

Dalam laporannya, pengembang mulai mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi minimal sebesar 10%. Pasalnya, volatilitas rupiah saat ini telah memicu lonjakan biaya khusus pada struktur bangunan rata-rata hingga 20%.

Kenaikan paling agresif terjadi pada komoditas material alam yang melonjak hingga 50%, dipicu oleh kebijakan moratorium penambangan di beberapa daerah serta kenaikan harga BBM jenis solar.

"Sudah banyak yang teriak naik, karena peningkatannya itu sekitar 20% di bangunan saja. Yang paling tinggi sih di material alam ya, sampai 50%. Pasir, batu, secara rata-rata sih naik di bangunan tuh 20%," ujar Endang dikutip Selasa, (2/6/2026).

Endang menambahkan terdapat risiko penurunan kualitas bangunan hingga ukuran unit rumah subsidi yang bakal dilakukan pengembang sebagai langkah efisiensi, apabila usulan kenaikan harga ini tidak diakomodasi.

“[Solusi selain naik harga] Nanti arahnya yang satu memperkecil unit, size, ukuran. Bahkan menurunkan kualitas kemungkinan itu juga terjadi.

Sebagai informasi, ketetapan harga rumah subsidi saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan batasan harga rumah subsidi untuk wilayah Jawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatra sebesar Rp166 juta untuk periode 2024 hingga saat ini.

Sementara itu, batasan harga di wilayah Kalimantan ditetapkan sebesar Rp182 juta. Untuk zona Sulawesi, Bangka Belitung, Mentawai, hingga Riau, harga dipatok Rp173 juta pada 2024 hingga saat ini.

sedangkan wilayah Jabodetabek, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku berada di level Rp185 juta. Penentuan harga yang lebih tinggi di lokasi-lokasi tersebut dipengaruhi oleh tantangan biaya logistik serta ketersediaan lahan di masing-masing wilayah.

Adapun, batas harga rumah subsidi tertinggi berada di seluruh wilayah Papua yang mencapai Rp240 juta.

Daftar Batasan Harga Rumah Subsidi di Indonesia (PMK No. 60/2023)

Pengembang Teriak Margin Cekak

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyebut biaya konstruksi di tingkat pengembang bahkan membubung minimal 30%.

Idealnya, tambah Bambang, harga rumah subsidi harus dilakukan kenaikan. Kendati demikian upayanya sulit dijalankan mengingat saat ini daya beli masyarakat dan kondisi makro ekonomi domestik masih tergolong lemah.

“Dengan margin yang berkisar 10–15% praktis dengan kenaikan harga konstruksi sebenarnya sulit bertahan ini menjadi sebuah dilema buat semua pihak,” imbuhnya.

Keluhan serupa juga disuarakan oleh Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) terkait imbas depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar AS.

Ketua Umum Appernas Jaya, Andriliwan Muhamad, mengungkapkan lonjakan biaya material konstruksi ini dirasakan paling parah di wilayah luar Jawa, seperti di beberapa kabupaten di pulau Sulawesi.

Di daerah-daerah tersebut, komoditas semen mengalami lonjakan harga yang signifikan, bahkan untuk produk cat tertentu harganya meroket hingga 50%.

Merespons situasi ini, asosiasi mengklaim telah melayangkan usulan resmi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar batas harga rumah tapak subsidi segera direvisi.

Andre memperingatkan bahwa penundaan penyesuaian harga berisiko membuat para pengembang menahan atau mengurangi volume pembangunan fisik.

"Ini kalau tidak segera disesuaikan harga, ini akan berdampak terhadap itu terhadap suplai FLPP, karena kenapa? Ini kan kami juga, gimana ya, kami khawatir juga kalau naiknya signifikan, itu otomatis membuat kami sementara mengurangi pembangunan dulu,” tambahnya.

Senada, Ketua Umum DPP Asprumnas, M Syawali Pratama menilai struktur harga rumah subsidi saat ini sudah kehilangan relevansi bisnisnya.

Tak hanya masalah lonjakan material, iklim bisnis rumah subsidi juga kerap terganjal masalah pembiayaan. Di mana, banyak MBR yang terkendala mengakses dukungan pembiayaan perbankan.

“Menurunnya animo masyarakat ini bukan disebabkan oleh lemahnya keinginan untuk membeli rumah. Tetapi, banyak masyarakat yang sebenarnya mau membeli namun tak terealisasi karena berbagai kebijakan dari pihak perbankan,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang rumah subsidi mengungkapkan margin penjualan kian menipis akibat melonjaknya biaya konstruksi dan operasional yang dinilai tidak sebanding dengan harga jual patokan pemerintah.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Mohammad Aviv menjelaskan bahwa harga jual rumah bersubsidi idealnya sudah harus disesuaikan. Pasalnya, penyesuaian harga jual rumah subsidi terakhir kali dilakukan oleh pemerintah pada 2024.

"Semestinya tiap tahun harus naik [karena] harga material dan upah pekerja bangunan tiap tahun mengalami kenaikan. Apalagi di 2026 tidak hanya naik, tapi sudah ganti harga," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Menurut Aviv, tekanan terhadap margin keuntungan pengembang semakin diperparah oleh efek berantai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Di sisi lain, fluktuasi dan tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut memicu pembengkakan biaya logistik dan bahan baku.

Kondisi tersebut membuat arus kas para pengembang rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kini berada dalam posisi yang rentan. Percepatan proses realisasi pembiayaan menjadi satu-satunya sekoci penyelamat bagi keberlanjutan bisnis para pelaku usaha.

"Yang jelas margin rumah subsidi semakin tipis. Apabila tidak cepat akad, bisa gulung tikar pengembangnya," tambah Aviv.

Selain persoalan margin, Himperra juga menyoroti hambatan regulasi di lapangan, salah satunya terkait kebijakan moratorium alih fungsi lahan yang dinilai kurang sinkron antarkementerian. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna tetap menjaga iklim investasi sektor properti.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Harry Endang Kawidjaja mengungkapkan, volatilitas rupiah saat ini telah memicu lonjakan biaya khusus pada struktur bangunan rata-rata hingga 20%.

Kenaikan paling agresif terjadi pada komoditas material alam yang melonjak hingga 50%, dipicu oleh kebijakan moratorium penambangan di beberapa daerah serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

"Sudah banyak yang teriak naik, karena peningkatannya itu sekitar 20% di bangunan saja. Yang paling tinggi sih di material alam ya, sampai 50%. Pasir, batu, secara rata-rata sih naik di bangunan tuh 20%," ujar Endang.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) membongkar sejumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi.

Sejumlah barang bukti disita selama periode Januari hingga Mei 2026 meliputi 1 unit kapal tanker, dua unit kapal SPOB, 18 unit mobil tangki, 17 unit kendaraan penumpang, enam unit dump truck, 332 jeriken berisi solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, serta 1.541 tabung LPG ukuran 3 kilogram.

Selain itu, petugas juga mengamankan BBM subsidi berupa 229.123 liter solar dan 3.031 liter pertalite yang ditemukan di sejumlah wilayah hukum Polres jajaran Polda Sulsel.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp69,9 miliar.

"Nilai tersebut setara dengan kebutuhan BBM bagi sekitar 205.611 kendaraan apabila masing-masing kendaraan melakukan pengisian rata-rata sebanyak 50 liter," ungkap Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro melalui konferensi pers di Makassar, Selasa (2/6/2026).

Djuhandhani menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula saat pihaknya mengamankan 7 unit truk tangki pada awal 2026 lalu. Polda Sulsel kemudian melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang diduga terlibat dalam penyelewengan BBM bersubsidi.

Hasil penyelidikan kemudian mengarah pada aktivitas ilegal yang terjadi di kapal tanker. Di mana saat ini telah ditetapkan 45 tersangka yang telah diamankan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Para tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pengungkapan kasus ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum di wilayahnya untuk memberantas praktik penyalahgunaan energi bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat.

Apalagi di tengah situasi global yang tak menentu terhadap dinamika sektor energi dan bahan bakar minyak, keberhasilan ini menjadi langkah yang sangat strategis dan tepat waktu.

“Barang bukti yang berhasil diamankan menunjukkan praktik penyalahgunaan subsidi energi dilakukan secara terstruktur dan berdampak besar terhadap masyarakat. Karena itu, langkah penegakan hukum seperti ini harus terus diperkuat,” tutur Andi Sudirman.

PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026.

Penyesuaian harga mencakup BBM jenis diesel, yakni Dexlite dan Pertamina Dex, serta BBM bensin beroktan tinggi Pertamax Turbo.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global (harga pasar) dan formula harga sesuai ketentuan Pemerintah.

"Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku," ujar Roberth dalam keterangan resmi, Senin (1/6).

Roberth menjelaskan kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi tetap memperhatikan kondisi masyarakat, termasuk daya beli konsumen dan kebutuhan pengguna energi di berbagai sektor.

Ia juga menegaskan Pertamina Patra Niaga berupaya menjaga agar produk BBM nonsubsidi tetap memiliki harga yang kompetitif di tengah perubahan kondisi pasar energi dunia.

[Gambas:Youtube]

"Untuk sektor diesel, dengan harga yang lebih kompetitif, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional," ucap Roberth.

Menurut Pertamina, penyesuaian harga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, khususnya bagi sektor-sektor yang bergantung pada penggunaan BBM diesel, termasuk sektor logistik, transportasi, dan kegiatan usaha lainnya.

"Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan ketersediaan energi tetap tersedia, andal, dan mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk produk BBM berkualitas untuk mendukung performa kendaraan," ucap Roberth.

Berikut Daftar Harga BBM Retail Pertamina Non Subsidi melalui SPBU per 1 Juni 2026:

Dexlite (CN 51): dari Rp26.000/liter menjadi Rp23.000/liter

Pertamina Dex (CN 53): dari Rp27.900/liter menjadi Rp24.800/liter

Pertamax (RON 92): Rp12.300/liter (tetap)

Pertamax Green 95 (RON 95): Rp12.900/liter (tetap)

Pertamax Turbo (RON 98): dari Rp19.900/liter menjadi Rp20.750/liter

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niagaresmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhitung mulai hari ini, Senin (1/6/2026).

Secara terperinci, penyesuaian harga mencakup BBM non-subsidi jenis dieselPertamina Dex(CN 53) dan Dexlite (CN 51). Perusahaan pelat merah itu juga menyesuaikan harga BBM non-subsidi jenis bensin dan menaikkan hargaPertamax Turbo(RON 98).

Harga Pertamina Dex turun dari Rp27.900 menjadi Rp24.800 per liter. Lalu, harga Dexlite turun dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter. Kemudian, harga Pertamax Turbo naik dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter.

Adapun harga Pertamax (RON 92) masih sama dengan sebelumnya, yakni Rp12.300 per liter. Senada, harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga tetap berada di level Rp12.900 per liter.

Kemudian, harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi atau Biosolar (Diesel CN48) Rp6.800 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global (harga pasar) dan formula harga sesuai ketentuan Pemerintah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat.

“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth melalui keterangan resmi.

Roberth menjelaskan, kebijakan penyesuaian harga dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan daya beli serta tentunya tetap menjadikan produk bbm non-subsidi dengan harga yang kompetitif di masyarakat pengguna.

“Untuk sektor diesel, dengan harga yang lebih kompetitif, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional,” katanya.

Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan Pemerintah guna memastikan layanan energi yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyesuaian Harga Avtur

Roberth juga mengatakan perusahaan resmi menurunkan harga avtur domestik hingga sekitar 10% mulai 1 Juni 2026 seiring dengan melemahnya harga energi global sepanjang Mei 2026 yang tercermin dalam penurunan harga referensi internasional bahan bakar penerbangan.

Dia menjelaskan, penurunan harga tersebut berlaku di seluruh bandar udara yang dilayani Pertamina Patra Niaga dengan besaran yang berbeda-beda sesuai formula penetapan harga serta mempertimbangkan faktor distribusi dan logistik di masing-masing wilayah.

Secara rata-rata nasional, harga avtur pada Juni 2026 turun hingga 10% dibandingkan dengan Mei 2026. Di Aviation Fuel Terminal (AFT) Soekarno-Hatta, harga avtur turun dari Rp24.580 per liter menjadi Rp22.190 per liter.

Sementara itu, harga avtur di AFT Ngurah Rai turun dari Rp26.190 per liter menjadi Rp23.480 per liter. Adapun harga avtur di AFT Kualanamu turun dari Rp25.720 per liter menjadi Rp23.090 per liter.

Roberth mengatakan penyesuaian harga avtur dilakukan secara berkala setiap bulan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan regulator.

Menurutnya, perhitungan harga menggunakan rata-rata harga publikasi internasional dalam satu periode dengan referensi utama Mean of Platts Singapore (MOPS) Kerosene/Jet sebagai acuan kawasan.

"Penyesuaian harga Avtur ini dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan regulator, dalam hal ini Kementerian ESDM, serta mempertimbangkan perkembangan harga energi global. Ketika harga energi global bergerak turun, maka penyesuaian tersebut akan terefleksikan pada harga Avtur sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Roberth dalam keterangan resmi dikutip Senin (1/6/2026).

Dia menjelaskan tren penurunan harga energi global selama Mei 2026 menjadi faktor utama yang mendorong penyesuaian harga avtur pada periode Juni 2026.

Pertamina Patra Niaga menilai harga avtur yang lebih kompetitif dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas penerbangan domestik, mendukung sektor pariwisata, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

"Penyesuaian harga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas penerbangan domestik, mendukung pengembangan pariwisata nasional, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan harga yang lebih kompetitif, diharapkan industri penerbangan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kereta Api (KA) Cikuray semakin menjadi pilihan masyarakat untuk bepergian di jalur Garut-Jakarta. Sejak mulai beroperasi pada 2022 hingga April 2026, kereta ekonomi bersubsidi (PSO) tersebut telah melayani sebanyak 2.226.342 penumpang.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat, jumlah pengguna KA Cikuray terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode Januari-April 2026 saja, layanan ini telah digunakan oleh 211.498 pelanggan, terdiri atas 107.459 penumpang relasi Garut-Pasar Senen dan 104.039 penumpang relasi Pasar Senen-Garut.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan pertumbuhan jumlah pelanggan menunjukkan KA Cikuray semakin menjadi bagian penting dalam mobilitas masyarakat di wilayah yang dilaluinya.

Anne menjelaskan, KA Cikuray dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang, hingga wisatawan yang melakukan perjalanan antarkota.

"KA Cikuray menghubungkan banyak cerita dalam satu perjalanan. Ada pelajar yang berangkat menuntut ilmu ke kota besar seperti Jakarta, pekerja yang menuju tempat aktivitasnya, wisatawan yang ingin menikmati keindahan Garut dengan tarif terjangkau, hingga masyarakat yang melakukan perjalanan untuk bertemu keluarga dan kerabat," ujar Anne dalam keterangannya.

Data KAI menunjukkan, pada relasi Garut-Pasar Senen, jumlah pelanggan meningkat dari 157.735 orang pada 2022 menjadi 272.648 orang pada 2023. Angka tersebut kembali naik menjadi 305.959 pelanggan pada 2024 dan mencapai 313.926 pelanggan pada 2025.

Sementara itu, pada relasi Pasar Senen-Garut, jumlah pelanggan bertambah dari 135.530 orang pada 2022 menjadi 242.119 orang pada 2023. Pada 2024 jumlahnya meningkat menjadi 285.130 pelanggan dan kembali naik menjadi 301.797 pelanggan pada 2025.

Dengan tarif relasi terjauh Garut-Pasar Senen sebesar Rp45 ribu, KA Cikuray menjadi salah satu moda transportasi yang banyak dipilih masyarakat karena menawarkan perjalanan yang terjangkau.

KA Cikuray melayani 12 stasiun pemberhentian, yakni Garut, Cibatu, Leles, Kiaracondong, Bandung, Cimahi, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Cikarang, Bekasi, dan Pasar Senen. Jalur tersebut menghubungkan berbagai kawasan dengan karakter ekonomi yang berbeda, mulai dari daerah pertanian di Garut, pusat pendidikan dan perdagangan di Bandung Raya, kawasan industri di Karawang dan Cikarang, hingga pusat aktivitas masyarakat di Jakarta.

Menurut Anne, pertumbuhan jumlah pengguna menunjukkan peran kereta api yang semakin penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi antardaerah.

"Kereta api selalu tumbuh bersama kebutuhan masyarakat. Seiring berkembangnya aktivitas masyarakat dan perekonomian di berbagai daerah, peluang untuk menghadirkan manfaat yang lebih besar juga akan terus terbuka," kata Anne.