Bisnis.com, CIREBON - Wakil Direktur Utama Cirebon Power Joseph Pangalila mengungkapkan bahwa sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) saat ini menghadapi penurunan pasokan batu bara. Dia pun berharap pemerintah dapat segera mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena batu bara masih menjadi sumber energi utama bagi sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia, termasuk sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali).

"Kami berharap apa yang kami sampaikan bisa menjadi bahan masukan untuk perbaikan kebijakan energi nasional, terutama terkait pasokan batu bara yang saat ini berkurang. Kami berharap isu-isu di sekitar batu bara dapat diselesaikan dengan baik,” kata Joseph, Rabu (17/6/2026).

Menurut dia, perusahaan saat ini terus berupaya menjaga ketersediaan bahan bakar melalui koordinasi intensif dengan para pemasok.

Selain berkomunikasi dengan pemasok yang sudah ada, perusahaan juga membuka peluang mendapatkan suplai dari sumber lain guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan.

"Dari sisi perusahaan, kami terus berdiskusi dengan supplier batu bara untuk meningkatkan pasokan dan juga membuka peluang memperoleh suplai dari pemasok lainnya," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi catatan tersendiri di tengah penilaian positif yang diberikan Dewan Energi Nasional (DEN) terhadap pengelolaan PLTU Cirebon.

Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan industri, Sripeni Inten Cahyani, menyebut bahwa pembangkit tersebut layak menjadi contoh bagi industri ketenagalistrikan nasional.

Mantan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN (Persero) itu menilai pengelolaan operasional pembangkit berjalan baik.

Ia menyoroti nilai equivalent availability factor (EAF) yang berada di atas 85% serta capacity factor sekitar 80%. Kedua indikator tersebut menunjukkan tingkat keandalan dan pemanfaatan pembangkit yang relatif tinggi.

"Kami melihat salah satu contoh yang bagus, mulai dari pengelolaan batu bara hingga operasional pembangkitnya," kata Sripeni.

Ia juga mengapresiasi penggunaan teknologi supercritical dan ultra super critical yang dinilai lebih efisien dibanding pembangkit batu bara konvensional.

Teknologi tersebut memungkinkan penggunaan bahan bakar yang lebih hemat sekaligus menekan emisi yang dihasilkan dalam proses pembangkitan listrik.

Selain itu, Cirebon Power disebut sedang mengkaji penerapan teknologi carbon capture and storage (CCS) untuk menangkap emisi karbon sebelum dilepaskan ke atmosfer.

Perusahaan juga mempertimbangkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di area yang masih tersedia.

Penilaian serupa disampaikan anggota DEN lainnya Muhammad Kholid Syeirazi. Ia menyebut, PLTU Cirebon sebagai salah satu contoh pengelolaan pembangkit berbasis batu bara yang tetap berupaya mengikuti agenda dekarbonisasi nasional.

Menurut Kholid, keberadaan PLTU masih menjadi kebutuhan sistem ketenagalistrikan nasional karena berfungsi sebagai pembangkit beban dasar atau base load.

Karena itu, keandalan pasokan batu bara tetap menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik, terutama di wilayah Jamali yang menjadi pusat konsumsi listrik nasional.

"Kita belum bisa sepenuhnya meninggalkan PLTU sebagai tulang punggung elektrifikasi nasional. Tetapi kita terus mendorong agar PLTU berkomitmen terhadap pengurangan emisi dan menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan," ujarnya.

Cirebon (ANTARA) - Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menyebut Kota Cirebon, Jabar, memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu penopang utama pengembangan kawasan Rebana, karena didukung fasilitas penunjang yang relatif lebih lengkap dibandingkan sejumlah daerah lain.

Menurut dia, posisi Cirebon dalam kawasan Rebana tidak dapat dipandang terpisah mengingat daerah itu memiliki kesiapan infrastruktur pendukung, terutama sektor perhotelan dan layanan yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi.

"Kalau dilihat, kota atau kabupaten yang lengkap dari segi hotel salah satunya Cirebon," katanya saat dikonfirmasi di Cirebon, Rabu.

Ia mengatakan ketersediaan fasilitas tersebut menjadi keunggulan yang dapat dimanfaatkan Cirebon untuk mendukung pertumbuhan investasi, bisnis, dan mobilitas masyarakat di kawasan Rebana.

Daddy menilai pengembangan kawasan Rebana pun harus ditopang oleh optimalisasi dua infrastruktur strategis, yakni Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka dan Pelabuhan Patimban di Subang.

“Keberhasilan pengembangan kedua fasilitas tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jabar, termasuk daerah-daerah yang berada di kawasan Rebana,” katanya.

Ia berharap Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban dapat berkembang sesuai perencanaan, sehingga mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi baru di wilayah utara dan timur Jabar.

"Saya berharap betul dua ini menjadi roda pengungkit perekonomian Jabar. Jika ini besar, saya yakin Jabar juga pasti besar," ujarnya.

Daddy mengatakan dua fasilitas tersebut memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang yang dapat memperkuat konektivitas serta mendukung arus barang, jasa, dan investasi.

Oleh karena itu, ia optimis pemerintah pusat memiliki arah pengembangan yang jelas, utamanya terhadap Bandara Kertajati agar manfaat ekonominya semakin dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

“Kepastian fungsi dan peta jalan pengembangan Bandara Kertajati akan membantu mendorong tumbuhnya berbagai sektor ekonomi yang terhubung dengan kawasan Rebana,” tuturnya.

Selain memiliki potensi ekonomi, Daddy menilai Cirebon juga mempunyai kekuatan sejarah dan budaya yang dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung pembangunan kawasan tersebut.

“Keberadaan Keraton Kasepuhan, Kanoman, Keprabonan, dan Kacirebonan menjadi bukti sejarah yang masih terjaga hingga kini, sekaligus memperkuat posisi Cirebon sebagai daerah yang memiliki peran penting dalam perkembangan Jabar dan Indonesia,” ucap dia.

Sementara itu, berdasarkan data publikasi Badan Pengelola Kawasan Rebana tercatat total investasi yang masuk ke wilayah tersebut mencapai Rp6,49 triliun pada triwulan pertama tahun 2026. Adapun untuk Kota Cirebon, realisasi investasi selama periode tersebut mencapai Rp262 miliar.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON- Bank Indonesia (BI) Cirebon mendorong optimalisasi penerbangan umrah melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai pintu masuk untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di wilayah Ciayumajakuning.

Selain meningkatkan aksesibilitas masyarakat, penerbangan umrah dinilai mampu menciptakan efek berganda bagi sektor usaha di sekitar bandara, mulai dari perhotelan, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan penguatan konektivitas melalui Kertajati menjadi salah satu strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kawasan.

Menurut dia, keberadaan bandara tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat menjadi pengungkit berbagai aktivitas ekonomi.

“Penguatan konektivitas melalui Kertajati diharapkan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas masyarakat, tetapi juga menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, makanan dan minuman, serta UMKM di wilayah Ciayumajakuning dan sekitarnya,” kata Wihujeng dikutip, Rabu (17/6/2026).

Bank Indonesia menilai pasar umrah memiliki potensi besar untuk mendukung aktivitas penerbangan dari Kertajati.

Wilayah Ciayumajakuning yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan memiliki basis calon jemaah umrah yang cukup besar.

Kondisi tersebut dianggap dapat menjadi sumber permintaan yang relatif stabil bagi layanan penerbangan dari bandara tersebut.

Selain didukung jumlah calon jemaah, akses menuju Kertajati juga dinilai semakin kompetitif setelah terhubung dengan Tol Cipali dan Cisumdawu. Infrastruktur tersebut memangkas waktu tempuh masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Barat bagian timur menuju bandara.

Dalam kajiannya, BI menyebut konektivitas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Ciayumajakuning tercatat tetap tumbuh kuat. Untuk mempertahankan tren tersebut, diperlukan penguatan jaringan transportasi dan distribusi yang mampu memperlancar pergerakan orang maupun barang.

Karena itu, BI memandang Kertajati tidak hanya sebagai fasilitas transportasi udara, melainkan sebagai simpul konektivitas strategis yang dapat membuka peluang investasi, perdagangan, pariwisata, dan logistik.

Keberadaan bandara diharapkan memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing kawasan.

Wihujeng mengatakan, upaya tersebut juga dibarengi dengan penguatan peran UMKM. Dalam rangkaian kegiatan yang digelar di Kertajati, BI memfasilitasi business matching antara UMKM binaan dan pelaku usaha travel umrah di wilayah Ciayumajakuning.

Langkah ini dilakukan untuk membuka akses pemasaran produk lokal kepada pasar yang lebih luas.

Menurutnya, aktivitas penerbangan umrah dapat menciptakan kebutuhan terhadap berbagai produk dan layanan pendukung. "Mulai dari konsumsi makanan dan minuman, layanan transportasi, penginapan, hingga produk-produk khas daerah yang berpotensi dipasarkan kepada jamaah maupun penyelenggara perjalanan," katanya.

Dari sisi ekonomi regional, kata Wihujeng, efek yang diharapkan tidak berhenti pada peningkatan jumlah penumpang.

BI memperkirakan optimalisasi penerbangan umrah melalui Kertajati dapat mendorong pertumbuhan sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka), meningkatkan daya saing sektor penerbangan, serta membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM lokal.

"Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola bandara, pelaku usaha perjalanan umrah, dan sektor usaha lokal, Kertajati diharapkan berkembang menjadi pusat konektivitas baru di Jawa Barat bagian timur," katanya.

Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kota Cirebon menunda pelaksanaan lelang sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa setelah terjadi kenaikan harga material konstruksi yang dipicu pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM).

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan penundaan dilakukan karena pemerintah perlu menyesuaikan dokumen pengadaan dengan kondisi harga terbaru di lapangan.

Menurut dia, harmonisasi aturan terkait mekanisme penyesuaian harga atau eskalasi biaya menjadi langkah yang harus ditempuh agar proyek dapat berjalan sesuai ketentuan.

"Pemerintah memerlukan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai eskalasi harga untuk pembiayaan infrastruktur,” kata Iing, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, perubahan harga sejumlah material konstruksi tidak lagi berada dalam batas toleransi standar harga yang sebelumnya digunakan saat penyusunan anggaran.

Akibatnya, pemerintah harus meninjau kembali nilai satuan harga sebelum paket pekerjaan dilelang.

Pemkot Cirebon sebelumnya telah menyusun rencana belanja pembangunan berdasarkan pagu anggaran dan standar harga yang berlaku saat penyusunan APBD.

Namun, perkembangan ekonomi belakangan ini menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas yang menjadi komponen utama proyek infrastruktur.

Menurut Iing, aspal menjadi salah satu material yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Selain itu, beberapa kebutuhan konstruksi lain juga mengalami penyesuaian harga seiring meningkatnya biaya distribusi dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

"Ada beberapa yang kami sesuaikan dengan satuan harganya, seperti harga aspal yang naik. Ketika kenaikannya di luar toleransi standar harga maka perlu dilakukan penghitungan ulang," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah memilih menunda proses lelang dibanding memaksakan tender dengan nilai anggaran yang berpotensi tidak lagi sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Saat ini, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon tengah melakukan evaluasi dan penghitungan ulang terhadap berbagai paket pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan nilai kontrak yang nantinya ditawarkan kepada penyedia jasa tetap realistis dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan proyek.

Akibat proses evaluasi tersebut, jadwal lelang yang semula ditargetkan berlangsung lebih awal harus mengalami penundaan. Meski demikian, pemerintah optimistis proses pengadaan dapat kembali berjalan dalam waktu dekat setelah seluruh dokumen dan regulasi pendukung selesai diselaraskan.

"Mudah-mudahan setengah bulan sampai satu bulan ke depan sudah bisa dilaksanakan karena sedang dilakukan harmonisasi dokumen-dokumen aturan perundang-undangan," kata Iing.

Di tengah tekanan biaya pembangunan, Pemkot Cirebon juga melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan.

Salah satu langkah yang diterapkan adalah pemberlakuan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai badan usaha milik daerah setiap Jumat.

Kebijakan yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 itu mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai transformasi budaya kerja ASN sebagai bagian dari upaya penghematan energi dan belanja operasional pemerintah.

Selain WFH, pemerintah juga mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih hemat energi setiap Kamis. Pegawai dianjurkan menggunakan kendaraan umum atau kendaraan non-BBM, termasuk sepeda, saat berangkat bekerja.

Menurut Iing, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menekan konsumsi energi sekaligus menjaga efisiensi anggaran di tengah meningkatnya biaya pembangunan.

"Itu ikhtiar kami mengajak semua pihak mengurangi penggunaan BBM seefisien mungkin," ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON - Mayoritas komoditas pangan strategis di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan harga pada Senin (15/6/2026).

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) menunjukkan penurunan terjadi pada sejumlah bahan pangan utama, mulai dari kelompok cabai, bawang merah, minyak goreng, hingga telur ayam ras segar. Sementara itu, harga beras dan beberapa komoditas lainnya terpantau relatif stabil.

Berdasarkan data yang ditampilkan PIHPS untuk pasar tradisional, cabai menjadi kelompok komoditas dengan koreksi harga paling dominan.

Harga cabai merah besar tercatat Rp61.250 per kilogram atau turun 17,34%. Cabai merah keriting berada di level Rp52.800 per kilogram setelah turun 14,36%.

Cabai rawit hijau turun 1,28% menjadi Rp53.850 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah terkoreksi 4,04% menjadi Rp74.750 per kilogram.

Selain cabai, harga bawang merah ukuran sedang juga mengalami penurunan. Komoditas ini tercatat berada di angka Rp56.300 per kilogram atau turun 3,18% dibanding periode sebelumnya.

Sebaliknya, bawang putih ukuran sedang menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan dengan harga mencapai Rp43.150 per kilogram.

Penurunan harga yang terjadi pada sebagian besar komoditas menunjukkan tekanan harga pangan di tingkat konsumen cenderung mereda pada pertengahan Juni 2026.

Koreksi harga terlihat tidak hanya pada kelompok hortikultura, tetapi juga bahan pangan lainnya yang menjadi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Pada kelompok protein hewani, harga daging ayam ras segar turun 2,79% menjadi Rp34.900 per kilogram. Harga telur ayam ras segar juga mengalami penurunan tipis 0,93% menjadi Rp26.750 per kilogram.

Sementara itu, harga daging sapi kualitas I dan kualitas II tercatat masing-masing Rp157.650 per kilogram dan Rp148.350 per kilogram dengan kondisi relatif tetap.

Koreksi harga juga terjadi pada komoditas minyak goreng. Minyak goreng curah tercatat Rp21.950 per liter setelah turun 1,35 persen.

Sementara minyak goreng kemasan bermerek I dan II masing-masing berada di level Rp23.300 per liter dan Rp22.700 per liter dengan harga yang relatif tidak berubah.

Pada kelompok gula, gula pasir premium turun tipis 0,26 persen menjadi Rp19.350 per kilogram. Adapun gula pasir lokal tercatat Rp18.500 per kilogram dengan kondisi harga stabil.

Di tengah penurunan berbagai komoditas pangan, harga beras masih menunjukkan stabilitas. Beras kualitas bawah I tercatat Rp14.150 per kilogram dan kualitas bawah II Rp13.550 per kilogram.

Beras kualitas medium I dan II masing-masing berada di level Rp15.400 per kilogram dan Rp14.750 per kilogram. Sementara beras kualitas super I dijual Rp17.100 per kilogram dan super II Rp16.000 per kilogram.

Seluruh kategori beras tersebut tercatat tidak mengalami perubahan harga dibanding periode sebelumnya. di

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) meninjau PLTU Cirebon Expansion berkapasitas 1.000 megawatt (MW) yang dioperasikan PT Cirebon Energi Prasarana (CEP) guna memastikan pasokan listrik tetap terjaga.
Kunjungan ini merupakan respons cepat DEN terhadap berbagai isu terkait ketersediaan ketenagalistrikan di sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) yang saat ini menghadapi tantangan.
Dalam kunjungan yang dilakukan pada Sabtu (13/6/2026) itu, Anggota Pemangku Kepentingan (APK) DEN Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan bahwa peninjauan juga dilakukan guna memastikan keandalan pasokan listrik sistem Jamali.
Selain itu, pihaknya juga meninjau kesiapan pembangkit dalam mendukung agenda transisi energi nasional.
"Kami ingin memastikan pasokan listrik tetap terjaga serta mengidentifikasi secara langsung apabila terdapat kendala yang perlu mendapat perhatian," kata Kholid melalui keterangan resmi.
Kholid menyampaikan, kunjungan ini juga menjadi bagian dari fungsi DEN dalam melakukan perumusan kebijakan dan pengawasan implementasi kebijakan energi nasional.
Menurutnya, PLTU masih memegang peran dominan dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Dari total kapasitas pembangkit yang beroperasi, kontribusi pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara masih lebih dari 60% menyokong sistem ketenagalistrikan.
Meski demikian, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan jangka panjang untuk menyeimbangkan bauran energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
"Saat ini porsi EBT dalam bauran pembangkit masih sekitar 15,6%. Ke depan, kami mendorong agar komposisi pembangkit tidak lagi didominasi energi fosil. Sesuai arah kebijakan nasional, pada tahun 2060 bauran pembangkit ditargetkan dapat didominasi EBT hingga sekitar 70%," ujar Kholid.
Dia menjelaskan, selain meninjau kinerja operasional pembangkit, DEN juga ingin melihat berbagai upaya yang telah dilakukan PLTU Cirebon Expansion dalam mendukung agenda dekarbonisasi.
"Kami ingin melihat langsung proses dan kinerja pembangkit di PLTU Cirebon Expansion, mengeksplorasi agenda dekarbonisasi yang sedang disiapkan, termasuk aspek efisiensi energi, efisiensi termal, serta langkah-langkah mitigasi emisi yang dilakukan perusahaan," katanya.
Kholid menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan arah transisi energi nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Menurutnya, regulasi tersebut menargetkan peningkatan bauran EBT secara bertahap hingga mencapai 70–72% pada 2060 sebagai bagian dari upaya mewujudkan net zero emission (NZE).
"Dalam konteks tersebut, kami berharap PT Cirebon Energi Prasarana dapat mengambil peran strategis dalam mendukung transisi energi nasional melalui pengembangan dan pemanfaatan energi yang semakin berbasis energi hijau. Ini merupakan kontribusi nyata untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil," ujar Kholid.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Cirebon Power Hisahiro Takeuchi menyampaikan, PLTU Cirebon Expansion saat ini beroperasi secara stabil dan mampu menjaga keandalan pasokan listrik ke sistem kelistrikan nasional. Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar wilayah operasional.

Cirebon (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendukung peningkatan kapasitas peternak domba melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Kabupaten Cirebon.

Ketua Komisi II DPRD Jabar Bambang Mujiarto di Cirebon, Jumat, mengatakan penguatan kemampuan peternak menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor peternakan.

Menurut dia, sektor peternakan memiliki peran strategis karena mendukung ketahanan pangan sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar usaha peternakan semakin berkembang,” katanya.

Atas dasar itu, ia mengatakan pihaknya mendukung program peningkatan kapasitas peternak yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar di Kabupaten Cirebon pada pekan kedua Juni 2026..

Ia menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi peternak, karena menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha peternakan.

“Selain itu, materi yang diberikan dalam bimtek dapat diterapkan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan maupun pengembangan ternak,” katanya.

Menurut dia, kemampuan peternak yang terus meningkat akan berpengaruh terhadap produktivitas ternak yang dihasilkan.

“Produktivitas yang lebih baik dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang,” katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan peningkatan produktivitas juga berpotensi memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi peternak.

Ia mengatakan peternak perlu memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan dan peluang usaha peternakan yang terus berubah.

“Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat guna mendukung kemajuan sektor peternakan,” ujar dia.

Bambang menuturkan kegiatan pembinaan seperti bimtek menjadi salah satu sarana, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan.

“Pada akhirnya, peningkatan produktivitas akan berdampak pada kesejahteraan peternak serta memperkuat ketahanan pangan di Jawa Barat,” katanya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON — Harapan Kabupaten Cirebon untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri modern di kawasan timur Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar.

Meski arus investasi terus masuk dan ribuan tenaga kerja terserap setiap tahun, struktur industri di daerah ini dinilai belum mengalami transformasi signifikan.

Selama dua dekade terakhir, daya tarik utama Cirebon bagi investor masih bertumpu pada ketersediaan tenaga kerja berbiaya rendah, sehingga investasi yang berkembang didominasi sektor padat karya.

Kondisi tersebut membuat industri tekstil, garmen, furnitur, serta sejumlah manufaktur berorientasi ekspor menjadi sektor yang paling banyak berkembang.

Sementara itu, industri berbasis teknologi tinggi yang membutuhkan tenaga kerja terampil, riset, dan inovasi masih belum menunjukkan kehadiran yang berarti.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai pola pembangunan industri di Kabupaten Cirebon belum bergerak jauh dari model lama yang mengandalkan biaya produksi murah.

Menurut dia, strategi tersebut memang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, tetapi memiliki keterbatasan untuk mendorong peningkatan kualitas ekonomi daerah.

"Selama ini keunggulan yang dijual masih tenaga kerja murah. Akibatnya investor yang datang sebagian besar bergerak di sektor padat karya. Industri teknologi tinggi yang membutuhkan SDM terampil belum melihat Cirebon sebagai lokasi yang menarik,” kata Acuviarta dikutip pada Kamis (12/6/2026).

Ia menilai ketergantungan terhadap sektor padat karya membuat perekonomian daerah rentan terhadap perubahan kondisi global.

Ketika permintaan pasar internasional menurun, perusahaan dapat mengurangi produksi bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja yang berdampak langsung pada masyarakat.

Menurut Acuviarta, Kabupaten Cirebon sebenarnya memiliki posisi yang cukup strategis. Lokasinya berada di jalur utama Pantai Utara Jawa dan dekat dengan berbagai proyek infrastruktur besar, seperti bandara dan pelabuhan.

Namun, keunggulan geografis tersebut belum cukup untuk menarik investasi berteknologi tinggi.

Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam upaya menarik investasi yang lebih maju.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, mengatakan sebagian besar tenaga kerja lokal masih didominasi lulusan pendidikan menengah.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan industri yang memerlukan operator mesin presisi, teknisi, maupun tenaga berbasis teknologi belum dapat terpenuhi secara optimal.

"Kami harus realistis. Industri padat modal dan teknologi membutuhkan kompetensi tertentu. Sementara kondisi tenaga kerja yang tersedia saat ini masih banyak yang sesuai dengan kebutuhan industri padat karya," ujarnya.

Selain faktor SDM, kesiapan infrastruktur penunjang industri juga dinilai belum sekuat kawasan industri besar di Jawa Barat. Ketersediaan kawasan industri modern, dukungan utilitas, serta ekosistem industri yang terintegrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan investasi yang masuk tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena membuka kesempatan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

"Yang terpenting saat ini adalah bagaimana investasi yang ada mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja," kata Imron.

Bisnis.com, CIREBON - Warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, mengharapkan pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa segera dilakukan.

Saat ini, sebagian warga telah lebih dulu kehilangan rumah dan ruang hidup akibat terjangan air laut yang hampir setiap hari memasuki permukiman.

Kepala Desa Ambulu Sunaji mengatakan kondisi wilayahnya kini telah memasuki fase darurat. Banjir rob tidak lagi datang pada musim tertentu, melainkan menjadi ancaman rutin yang mengubah wajah desa pesisir tersebut.

"Banjir rob menerjang hampir setiap hari. Dampaknya bukan hanya kerusakan rumah dan ekonomi warga, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis masyarakat karena mereka hidup dalam kecemasan terus-menerus," kata Sunaji, Jumat (12/6/2026).

Berdasarkan data pemerintah desa, sekira 60 persen kawasan permukiman Desa Ambulu kini terancam tenggelam akibat kombinasi abrasi dan banjir rob.

Ribuan warga terdampak oleh masuknya air laut yang terus berulang. Sejumlah rumah mengalami kerusakan berat hingga akhirnya ditinggalkan pemiliknya karena tidak lagi layak dihuni.

Fenomena rumah kosong mulai menjadi pemandangan yang lazim di beberapa titik desa. Bangunan yang dahulu dihuni keluarga nelayan dan petambak kini berdiri tanpa penghuni setelah pemiliknya memilih mencari tempat tinggal lebih aman.

Sunaji mengatakan, Pemerintah Desa Ambulu sebenarnya telah berupaya mencari solusi sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu langkah yang sempat dilakukan adalah melaporkan kondisi abrasi dan rob kepada pemerintah pusat.

Respons tersebut berbuah pembangunan tanggul permanen oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung pada Juli 2024.

Namun keterbatasan anggaran membuat pembangunan baru mampu menjangkau sekitar 70 meter dari total kebutuhan tanggul sepanjang 1,5 kilometer di sisi timur permukiman.

"Pembangunan sudah dimulai, tetapi belum bisa menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan perlindungan," ujar Sunaji.

Ketika rob semakin sering menerjang, pemerintah desa kemudian mengambil langkah mandiri. Pada Januari 2025, pembangunan tanggul darurat dilanjutkan sepanjang 1,43 kilometer menggunakan pancang bambu dan waring.

Upaya tersebut sempat menahan laju air laut dan memberikan perlindungan sementara bagi warga.

Namun konstruksi sederhana itu tidak mampu bertahan lama menghadapi gelombang pasang yang terus berulang. Tanggul kembali jebol dan air laut kembali masuk ke kawasan permukiman.

Tidak berhenti di tingkat daerah, pemerintah desa juga berupaya mencari dukungan langsung ke pemerintah pusat.

Pada Oktober 2025, Sunaji mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengajukan bantuan penanganan banjir rob.

Permohonan tersebut kemudian diarahkan kepada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPUJ) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur.

Pada Desember 2025, tim gabungan dari sejumlah kementerian dan lembaga bersama BOPPUJ turun langsung ke Desa Ambulu untuk melihat kondisi lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, Ambulu disebut masuk dalam pembahasan Program Strategis Nasional pembangunan Giant Sea Wall.

Menurut Sunaji, informasi tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan ancaman abrasi dan rob.

"Kami mendapat informasi bahwa Ambulu masuk dalam pembahasan program Giant Sea Wall. Ini menjadi harapan besar bagi masyarakat," katanya.

Bisnis.com, CIREBON- Pelaku industri rotan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengaku sedang mengalami titik berat akibat melemahnya nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor terjadi bersamaan dengan menyusutnya permintaan dari pasar luar negeri, membuat pelaku usaha menghadapi situasi yang tidak mudah.

Pelaku ekspor furnitur rotan asal Cirebon, Vladimir, mengatakan gejolak kurs dolar justru tidak otomatis menguntungkan eksportir. Di lapangan, banyak perusahaan harus menanggung lonjakan biaya produksi karena sejumlah bahan penunjang masih didatangkan dari luar negeri.

Menurut dia, kenaikan paling terasa terjadi pada bahan baku rotan sintetis yang berbahan dasar biji plastik impor. Selain itu, harga busa untuk pelengkap furnitur juga mengalami kenaikan tajam dalam beberapa waktu terakhir.

"Kita beli bahan bakunya naiknya gila-gilaan. Contoh seperti rotan sintetis yang berbasis biji plastik murni impor, sekarang harganya sudah naik 100 persen. Begitu juga dengan busa untuk cushion," kata Vladimir, Jumat (12/6/2026).

Vladimir mengatakan, saat biaya produksi terus membengkak, perusahaan ekspor juga menghadapi tekanan dari pembeli luar negeri. Pelemahan rupiah membuat sebagian buyer meminta harga yang lebih rendah, sehingga ruang keuntungan produsen semakin sempit.

Kondisi tersebut membuat industri furnitur sintetis nasional semakin sulit bersaing dengan negara produsen lain di kawasan Asia Tenggara. Vladimir menilai Vietnam masih menjadi pesaing utama karena memiliki kapasitas produksi besar dan struktur biaya yang lebih efisien.

"Untuk produk sintetis, kita benar-benar sudah tidak bisa berkompetisi lagi. Sebelum rupiah melemah saja, kita sudah kalah harga dari Vietnam yang skala pabriknya lebih besar dan profesional," ujarnya.

Situasi global yang belum sepenuhnya pulih turut memperburuk keadaan. Perlambatan ekonomi di sejumlah negara tujuan ekspor menyebabkan permintaan furnitur menurun cukup dalam sepanjang tahun ini.

Vladimir menyebut jumlah pesanan yang diterima perusahaannya turun hingga sekitar 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menjadi salah satu pukulan terbesar yang dirasakan pelaku usaha sejak beberapa tahun terakhir.

"Penurunan permintaannya mencapai 50 persen. Ini efek berantai yang panjang sejak perang dagang sehingga permintaan dari luar negeri sangat rendah," katanya.

Merosotnya permintaan ekspor berdampak langsung terhadap aktivitas produksi. Sejumlah perusahaan mulai melakukan penyesuaian kapasitas produksi untuk mengurangi beban operasional.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik usaha. Rantai ekonomi yang melibatkan perajin anyaman, pekerja harian, hingga pemasok lokal mulai terkena imbas karena berkurangnya volume pekerjaan yang tersedia.

Untuk bertahan, sebagian eksportir mulai mengubah strategi produksi. Furnitur berbahan sintetis secara bertahap dikurangi dan digantikan produk berbahan rotan alami yang bahan bakunya tersedia di dalam negeri.

Meski demikian, pergeseran tersebut belum mampu sepenuhnya menutupi penurunan penjualan. Pasar furnitur berbahan alami dinilai lebih terbatas dibandingkan segmen furnitur sintetis, terutama untuk kebutuhan luar ruang yang selama ini menjadi salah satu andalan ekspor.

Pelaku usaha berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, mereka mendorong adanya komunikasi perdagangan yang lebih intensif dengan negara pemasok bahan baku guna menekan lonjakan harga komoditas impor.

"Harapan kami hanya satu, menstabilkan rupiah. Kalau rupiah bisa kembali ke kisaran Rp16.000, kami baru bisa berkompetisi harga lagi di pasar global. Selain itu, perlu ada komunikasi atau lobi antarnegara dari pemerintah dengan negara pemasok biji plastik untuk mengendalikan harga bahan baku ini," ujar Vladimir.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah kelangkaan batu bara menjadi penyebab pemadaman listrik atau mati lampu bergilir di sejumlah daerah.

Bantahan itu disampaikan Bahlil di tengah munculnya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten.

Menurutnya, pasokan energi primer untuk kebutuhan pembangkit PLN masih dalam kondisi aman.

"Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat dengan PLN di kantor untuk membahas masalah ini (pemadaman listrik). Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu enggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

Bahlil menjelaskan gangguan yang terjadi lebih banyak disebabkan persoalan teknis pada sejumlah mesin pembangkit yang telah dilaporkan oleh perseroan. Pemerintah kini fokus mempercepat penanganan agar sistem kelistrikan kembali normal.

"Memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya," ujarnya.

Ia memastikan pemerintah dan PLN tengah mempercepat pemulihan gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.

Bahlil mengakui dalam beberapa hari terakhir masih terjadi pemadaman listrik di sejumlah daerah. Namun, proses pemulihan terus dilakukan.

"Kemarin memang ada, belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan," ucapnya.

PLN sebelumnya meminta maaf atas pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat, mulai dari Bogor, Bekasi, Bandung, Garut, Sukabumi, Tasikmalaya hingga Cirebon.

Penghentian sementara aliran listrik juga terjadi di sejumlah lokasi di wilayah BSD, Tangerang Selatan. Perseroan menyebut pemadaman dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan sistem kelistrikan.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia sebelumnya juga telah membantah isu yang menyebut gangguan listrik dipicu menipisnya stok batu bara untuk pembangkit PLN.

Ia menegaskan pasokan batu bara nasional masih mencukupi dan gangguan yang terjadi lebih disebabkan faktor teknis.

Menurut Anggia, pemerintah terus berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga serta mencegah gangguan serupa kembali terjadi di masa mendatang.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, CIREBON- Mobilitas masyarakat di wilayah timur Jawa Barat menunjukkan perlambatan pada April 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat jumlah penumpang kereta api yang berangkat dari Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon turun tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada April 2026, jumlah penumpang yang berangkat dari Daop 3 Cirebon tercatat sebanyak 172.260 orang. Angka itu merosot 23,25% dibandingkan April 2025 yang mencapai 224.438 orang.

Dalam setahun, Daop 3 kehilangan sekitar 52 ribu penumpang. Penurunan tersebut menjadi yang terdalam dibandingkan wilayah operasi kereta api lainnya di Jawa Barat.

Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan penurunan jumlah penumpang terjadi di seluruh wilayah operasi kereta api di Jawa Barat. Namun, kontraksi di Daop 3 Cirebon tercatat jauh lebih dalam dibandingkan Daop 2 Bandung.

"Jumlah penumpang yang berangkat dari Daop 3 Cirebon turun 23,25 persen dibandingkan April tahun lalu," kata Margaretha dikutip pada Kamis (11/6/2026).

Sementara itu, Daop 2 Bandung mencatat penurunan tahunan sebesar 8,45%. Dengan demikian, laju penurunan penumpang di Daop 3 hampir tiga kali lebih besar dibandingkan Bandung.

Secara keseluruhan, jumlah penumpang kereta api di Jawa Barat pada April 2026 mencapai 2,23 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92,29% berasal dari Daop 2 Bandung atau 2,06 juta penumpang.

Adapun Daop 3 Cirebon hanya menyumbang 7,71 persen atau sekitar 172 ribu penumpang. Data tersebut menunjukkan kesenjangan mobilitas yang masih lebar antara kawasan Bandung Raya dan wilayah timur Jawa Barat.

Tidak hanya secara tahunan, penurunan juga terjadi dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Maret 2026, jumlah penumpang Daop 3 Cirebon masih mencapai 215.105 orang. Sebulan kemudian jumlahnya menyusut menjadi 172.260 orang atau turun 19,92%.

Penurunan bulanan di Daop 3 juga lebih dalam dibandingkan Daop 2 Bandung yang turun 12,66 persen pada periode yang sama.

Margaretha mengatakan, turunnya jumlah penumpang dapat mencerminkan berkurangnya intensitas perjalanan masyarakat.

Dampaknya berpotensi dirasakan sektor pendukung seperti perhotelan, restoran, usaha transportasi lokal, hingga destinasi wisata yang mengandalkan kunjungan dari luar daerah.

Meski demikian, secara kumulatif kinerja Daop 3 Cirebon sepanjang Januari-April 2026 masih mencatat pertumbuhan positif. Jumlah penumpang mencapai 708.820 orang, naik 5,83% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 669.784 orang.

Namun laju pertumbuhan tersebut masih berada di bawah Daop 2 Bandung yang tumbuh 9,82% pada periode yang sama.