Presiden sudah katakan berkali-kali, termasuk ke saya, dia tidak mau ada miscarriage of justice,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membuka ruang keberatan bagi 28 perusahaan yang izinnya dicabut terkait pelanggaran lingkungan, dengan menekankan kehati-hatian agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen pada penegakan hukum lingkungan, namun memberi kesempatan bagi perusahaan yang merasa dirugikan untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang tersedia.

“Presiden sudah katakan berkali-kali, termasuk ke saya, dia tidak mau ada miscarriage of justice,” kata Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, pemerintah membedakan antara kegiatan yang benar-benar ilegal dan kegiatan yang memiliki izin, sehingga penanganan tidak dapat disamakan meskipun sama-sama menimbulkan dampak lingkungan.

Hashim menyampaikan, perusahaan yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatan melalui pemerintah, asosiasi usaha, atau mekanisme yang disiapkan negara untuk menilai kembali kasus secara objektif.

“Kalau memang ada kesalahan prosedur atau fakta di lapangan, itu bisa diperbaiki,” ujar dia.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan penegakan hukum lingkungan, melainkan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan data dan proses yang akurat.

Hashim mengatakan, terdapat empat perusahaan yang pemiliknya telah menyampaikan keberatan kepada pemerintah karena menilai perusahaan mereka sama sekali tidak terkait dengan pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin.

"Ada empat perusahaan pemiliknya sampaikan ke pemerintah itu minta ditinjau kembali," ungkap dia.

Pemerintah, lanjut Hashim, tetap memprioritaskan perlindungan lingkungan dan kepentingan publik dalam setiap langkah penindakan terhadap pelanggaran.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi agar keputusan akhir dapat diterima semua pihak.

“Kita harus memastikan semua proses ini transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Hashim menyebut, penanganan kasus lingkungan harus dilihat secara menyeluruh, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem.

Menurut dia, pendekatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola lingkungan dan prinsip keberlanjutan.

Sebelumnya, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kegiatan usaha berbasis sumber daya alam di kawasan hutan nasional pada 20 Januari 2026.

Pencabutan izin tersebut merupakan hasil audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, dengan temuan pelanggaran mencakup 22 perusahaan pemanfaatan hutan serta enam perusahaan di sektor tambang dan perkebunan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menjelaskan dasar kebijakan pengalihan pengelolaan sejumlah kegiatan usaha yang izinnya dicabut ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Danantara.

Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan lapangan kerja, tanpa mengabaikan proses penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut usai rapat di Lobby Utara Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Prasetyo, pelanggaran yang dilakukan perusahaan tidak bisa digeneralisasi hanya sebagai pelanggaran lingkungan, karena bentuk dan tingkat pelanggarannya beragam.

“Pelanggarannya kan macam-macam, Pak. Tidak hanya spesifik melakukan pelanggaran lingkungan,” ujar Prasetyo.

Dia menegaskan, pemerintah juga harus mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan ekonomi yang telah berjalan, terutama yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja.

“Usaha-usaha ekonomi itu kan tentunya yang sekarang sudah berjalan merupakan kegiatan yang membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu pun juga harus kita pikirkan,” katanya.

Prasetyo menekankan bahwa penegakan hukum tetap diarahkan kepada perusahaan yang melanggar, namun negara juga memiliki kepentingan menjaga aktivitas ekonomi strategis.

“Supaya proses penegakan hukum kan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran. Tetapi kita juga harus memikirkan ketika kegiatan ekonominya itu memang diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk penciptaan lapangan pekerjaan, ya why not untuk tetap kita lanjutkan,” ujarnya.

Terkait skema pengalihan, Prasetyo menyebut pengelolaan kegiatan usaha akan diserahkan kepada BUMN, dengan catatan dilakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.

“Secara administratif kan pada siapa nanti mau diserahkan pengelolaannya. Nah memang kita mengambil keputusan akan diserahkan kepada BUMN-BUMN kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa BUMN yang mengelola nantinya wajib memperbaiki berbagai aspek pelanggaran yang ditemukan.

“Meskipun itu BUMN, pada saat menjalankan kegiatan ekonominya harus melakukan perbaikan tata kelola. Kalau ditemukan pelanggaran lingkungan, itu harus diperbaiki. Kalau pelanggarannya terkait kewajiban kepada negara seperti pajak, ya itu juga harus diperbaiki,” kata Prasetyo.

Prasetyo memastikan bahwa tanggung jawab atas pengelolaan dan risiko akan sepenuhnya berada pada BUMN pengelola.

“Iya dong. Perusahaan yang nanti akan mengelola,” ujarnya.

Mengenai status aset, Prasetyo menjelaskan bahwa skema pengalihan tidak bersifat tunggal dan akan disesuaikan dengan karakter masing-masing usaha.

“Macam-macam skemanya, karena masing-masing perusahaan kegiatan ekonominya berbeda-beda, jenis usahanya juga berbeda-beda,” katanya.

Dia menambahkan, tidak semua kegiatan usaha akan dilanjutkan, termasuk oleh negara.

“Ada beberapa yang memang kita merasa itu tidak perlu dilanjutkan lagi, bahkan oleh negara dalam hal ini oleh BUMN,” ujarnya.

Sebagai contoh, Prasetyo menyinggung pengusahaan hutan di Mentawai yang dinilai tidak layak diteruskan.

“Contoh misalnya pengusahaan hutan yang di Mentawai,” ucapnya.

Menurut Prasetyo, kebijakan pemerintah akan bersifat kontekstual dan tidak bisa disamaratakan.

“Makanya minta tolong jangan digeneralisir, karena masing-masing kondisinya itu berbeda-beda dan pensikapannya juga akan berbeda-beda,” katanya.

Dalam kasus Mentawai, pemerintah juga menyiapkan opsi pengalihan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

“Kalau kegiatan ekonomi pokoknya itu kita hentikan, maka kita harus memikirkan masyarakat yang selama ini bekerja di situ,” ujarnya.

Prasetyo menyebut pemerintah membuka peluang pengembangan sektor pariwisata sebagai alternatif.

“Kita semua tahu Mentawai sangat indah. Mungkin kita akan lebih fokus meminta kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan untuk mendorong ekosistem yang lebih mengutamakan kegiatan pariwisata,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup tengah memproses pencabutan izin lingkungan delapan dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut Presiden Prabowo Subianto pekan lalu karena indikasi pelanggaran lingkungan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah terdampak banjir Sumatra.

"Kami telah menyiapkan pencabutan persetujuan lingkungan pada delapan entitas usaha utama yang tidak memenuhi kriteria," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2026), dikutip dari TV Parlemen.

Hanif mengemukakan pencabutan persetujuan lingkungan delapan entitas usaha ini mengacu pada verifikasi lapangan yang dilakukan para ahli. Perusahaan-perusahaan ini juga terbukti melanggar lima kriteria terkait persetujuan lingkungan yang mencakup tidak dilaksanakannya kewajiban dalam paksaan pemerintah, tidak melunasi denda administratif dan tidak melunasi pembayaran denda keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.

Selain itu, perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

“Yang 20 unit usaha tentu kami menunggu dari kementerian teknis yang akan mencabut. Karena berdasarkan norma kami bilamana teknis usahanya dicabut maka persetujuan lingkungannya juga akan kami cabut,” kata Hanif.

Selain memproses pencabutan persetujuan lingkungan, KLH juga tengah mengawasi 68 perusahaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terkait penanganan penyelesaian bencana hidrometeorologi.

Hanif mengemukakan KLH telah melakukan verifikasi terhadap 68 perusahaan tersebut dan menerbitkan sanksi administratif berupa kewajiban untuk melakukan audit lingkungan.

“Pada seluruh unit usaha di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh diminta untuk melakukan audit lingkungan paling lambat selesai di tiga bulan sejak diberikannya [sanksi] itu,” tambah Hanif.

KLH juga mencatat terdapat 50 entitas usaha lainnya yang tengah dalam proses pelaporan ke pemerintah. Proses pelaporan ini ditargetkan selesai pada Februari 2026 seiring dengan rampungnya proses verifikasi lapangan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pada Selasa (20/1/2026) mengumumkan bahwa pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan. Dari 28 perusahaan tersebut, 22 di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luasan mencapai 1,01 juta hektare. Sedangkan enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan, perkebunan serta pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Terdapat sejumlah nama yang dalam beberapa pekan terakhir disorot karena aktivitas yang terindikasi kuat berdampak signifikan pada penurunan daya tampung lingkungan di wilayah terdampak banjir dan longsor di antara 28 perusahaan tersebut. Beberapa perusahaan tersebut adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU), PT Agincourt Resources yang merupakan entitas usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) milik Grup Astra, dan perusahaan energi terbarukan PT North Sumatera Hydro Energy.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah siap menghadapi gugatan 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Diaz memastikan, KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam penegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup.

"Untuk perusahaan yang akan menggugat balik, saya rasa mungkin saja. Akan tetapi, kita pun juga akan berkoordinasi dengan jaksa pemerintah dan kita akan siapkan semuanya juga," kata Diaz dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

Adapun dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan usai izin 28 perusahaan itu dicabut, operasional bisnis perusahaan terhenti. Menurutnya, pemerintah bertindak tegas, mengingat 28 perusahaan tersebut dinilai sebagai penyebab banjir dan longsor di Sumatra.

"Bagaimana dengan karyawan, ini yang memang harus kami bicarakan juga dengan Kemenaker [Kementerian Ketenagakerjaan] dan sebagainya," ujar Rosa.

Tidak hanya itu, KLH juga melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap keberlanjutan pengelolaan lahan milik 28 perusahaan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pemanfaatan lahan lanjutan.

"Saat ini sedang dilakukan KLHS, di mana KLHS itu salah satunya adalah mengetahui bagaimana lingkungan hidup. Pada saat ini lingkungan existing itu seperti apa sekarang? Yang rusak yang mana pastinya? Nanti kemudian akan dipulihkan seperti apa? Nah itu sekarang sedang berjalan," ujar Rosa.

KLHS merupakan proses analisis sistematis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi. Tujuannya yakni untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan menjaga kelestarian.

"Nah sekarang step-nya sedang KLHS, sedang dikaji. Untuk tahu betul-betul apa yang mesti kita lakukan terhadap daerah itu. Apakah dipulihkan, apakah kemudian daya dukung, daya tampungnya memang sudah tidak cukup. Tidak boleh lagi ada kerusakan dan sebagainya," tutur Rosa.

Usai izinnya dicabut, KLH memastikan juga akan mendorong pengembalian fungsi lingkungan di lahan milik 28 perusahaan tersebut dan memastikan daya tampung yang baik.

Deputi Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan menjelaskan sebelum mencabut izin 28 perusahaan tersebut, KLH menerjunkan tim ahli guna menilik terkait dengan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.

"Hasil ahli kemarin, ditemukan adanya kerusakan lingkungan, yang pasti itu. Kemarin ahli dari BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] dan dari IPB [Institut Pertanian Bogor] dilibatkan, bahwa ada dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas di beberapa perusahaan itu," kata Rizal.

Menanggapi keputusan pemerintah, satu-persatu perusahaan mulai angkat suara. Ada yang menyatakan menghormati keputusan pemerintah, ataupun berharap adanya audit ulang pencabutan izin usaha.

Agincourt Resources

Salah satu perusahaan yang izinnya dicabut, PT Agincourt Resources buka suara terhadap langkah pemerintah. Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono mengatakan, pihaknya telah mendapat laporan pencabutan IUP oleh Satgas PKH itu dari media massa.

Namun, pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh lantaran belum menerima surat secara resmi. "Hingga saat ini, perseroan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengingat Perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dan mengetahui secara detail terkait keputusan tersebut," ucap Katarina kepada Bisnis, Rabu (21/1/2026).

Perseroan, kata dia, menghormati setiap keputusan pemerintah dan tetap menjaga hak perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. "Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik [good corporate governance] dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan," ucap Katarina.

APRIL Group

Di sisi lain, nama Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. atau April Group turut terseret dalam pusaran daftar perusahaan yang dicabut izinnya pada 20 Januari 2026 melalui keterkaitan dengan PT Sumatera Riang Lestari dan PT Sumatera Sylva Lestari. Menanggapi hal ini, manajemen mengatakan April Group siap mematuhi segala regulasi yang berlaku.

Laporan Keberlanjutan April untuk 2024 tidak secara spesifik menyebutkan afiliasi terhadap kedua perusahaan tersebut. Namun laporan sumber serat kayu April Group per 31 Desember 2025 memperlihatkan nama PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Sylva Lestari (SSL) dalam daftar mitra pemasok jangka panjang.

“Menanggapi hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa APRIL Group menghormati keputusan Pemerintah Indonesia dan berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Corporate Communications APRIL Group, Reviana Surya, dalam jawaban tertulis kepada Bisnis, Rabu (21/1/2026).

Pasokan dari PT SRL ke APRIL Group mencakup sejumlah blok usaha yang tersebar di Sumatra Utara dan Riau, yakni Blok I-Seikabaro, Blok II-Garingging, Blok IV-Pulau Rupat, Blok V-Pulau Rangsang dan Blok VI-Bayas.

PLTA Batang Toru

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) tengah mengajukan audit ulang pencabutan izin usaha.

Adapun, NSHE merupakan salah satu dari 28 perusahaan yang izin usahanya dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto buntut dari bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra dan Aceh. Perusahaan disinyalir menyalahi aturan lingkungan.

NSHE merupakan perusahaan patungan atau joint venture (JV) yang tengah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru berkapasitas 510 megawatt (MW).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi menuturkan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk audit ulang NSHE.

"Pengajuan permohonan audit ulang sudah diproses, tinggal pelaksanaan audit kembali," ucap Eniya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjelaskan Pemerintah siap digugat 28 perusahaan yang izinnya dicabut seiring dengan bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan itu karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.

"Kami menekankan KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam menegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup," ujarnya dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

Diaz juga menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun, usai izinnya dicabut, KLH akan mendorong pengembalian fungsi lingkungan di lahan milik 28 perusahaan itu dan memastikan daya tampung yang baik. KLH pun menjelaskan kemungkinan adanya gugatan atas pencabutan izin 28 perusahaan itu di kemudian hari.

"Untuk perusahaan akan menggugat balik, saya rasa mungkin saja. Akan tetapi, kita pun juga akan berkoordinasi dengan jaksa pemerintah dan kita akan siapkan semuanya juga," kata Diaz.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.

Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditertibkan mencapai 81.793 hektare.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), Presiden Prabowo Subianto pun memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKH. Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Berikut daftar PBPH yang dicabut izinnya:

PT Aceh Nusa Indrapuri
PT Rimba Timur Sentosa
PT Rimba Wawasan Permai
PT Minas Pagai Lumber
PT Biomass Andalan Energi
PT Bukit Raya Mudisa
PT Dhara Silva Lestari
PT Sukses Jaya Wood
PT Salaki Summa Sejahtera
PT Anugerah Rimba Makmur
PT Barumun Raya Padang Langkat
PT Gunung Raya Utama Timber
PT Hutam Barumun Perkasa
PT Multi Sibolga Timber
PT Panel Lika Sejahtera
PT Putra Lika Perkasa
PT Sinar Belantara Indah
PT Sumatera Riang Lestari
PT Sumatera Sylva Lestari
PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
PT Teluk Nauli
PT Toba Pulp Lestari Tbk.

6 Badan Usaha Non Kehutanan

PT Ika Bina Agro Wisaesa
CV Rimba Jaya
PT Agincourt Resources
PT North Sumatra Hydro Energy
PT Perkebunan Pelalu Raya
PT Inang Sari

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun membeberkan pelanggaran yang dilakukan deretan perusahaan itu.

Deputi Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan menjelaskan sebelum mencabut izin 28 perusahaan tersebut, KLH menerjunkan tim ahli guna menilik terkait dengan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.

"Hasil ahli kemarin, ditemukan adanya kerusakan lingkungan, yang pasti itu. Kemarin ahli dari BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] dan dari IPB [Institut Pertanian Bogor] dilibatkan, bahwa ada dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas di beberapa perusahaan itu," kata Rizal dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

Wakil Menteri Lingkungan Hidup

Diaz Faisal Malik Hendropriyono juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memutuskan mencabut izin 28 perusahaan itu karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.

"Kami menekankan KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam menegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup," ujarnya.

Diaz juga menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Sejak terjadi bencana, kami melakukan pengawasan dan kajian intensif terkait kesesuaian lingkungan. Evaluasi yang kami lakukan melibatkan pakar lingkungan menilai ada indikasi usaha yang memperparah dampak bencana," kata Diaz.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.

Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditertibkan mencapai 81.793 hektare.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKN mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), Presiden Prabowo Subianto pun memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKN. Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mencabut izin usaha 28 perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran tata kelola lingkungan dan kawasan hutan, sehingga berimbas pada bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir tahun lalu.

Keputusan ini diambil Presiden Prabowo Subianto setelah menerima laporan hasil investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam rapat terbatas yang digelar secara daring dari London, Inggris, pada Senin (19/1/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, setelah terjadi bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), Satgas PKH mempercepat audit terhadap perusahaan yang beroperasi di tiga provinsi tersebut.

Hasilnya, diputuskan pencabutan izin operasi perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Satgas PKH di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Secara perinci, perusahaan yang dicabut izinnya tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.010.592 hektar.

Sebarannya, 3 PBPH di Aceh, 6 PBPH di Sumbar, serta 13 PBPH di Sumut.

Kemudian terdiri dari 6 perusahaan non kehutanan yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

"Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Prasetyo.

28 perusahaan yang dicabut izinnya

Berikut rincian 28 perusahaan yang dicabut izinnya imbas bencana longsor-banjir di Sumatra:

PBPH

Aceh (110.275 hektar):
• PT Aceh Nusa Indrapuri - 97.905 hektar
• PT Rimba Timur Sentosa - 6.250 hektar
• PT Rimba Wawasan Permai - 6.120 hektar

Sumatera Barat (191.038 hektar):
• PT Minas Pagal Lumber - 78.000 hektar
• PT Biomass Andalan Energi - 19.875 hektar
• PT Bukit Raya Mudisa - 28.617 hektar
• PT Dhara Silva Lestari - 15.357 hektar
• PT Sukses Jaya Wood - 1.584 hektar
• PT Salaki Summa Sejahtera - 47.605 hektar

Sumatera Utara (709.678 hektar):
• PT Anugerah Rimba Makmur - 49.629 hektar
• PT Barumun Raya Padang Langkat - 14.800 hektar
• PT Gunung Raya Utama Timber - 106.930 hektar
• PT Hutan Barumun Perkasa - 11.845 hektar
• PT Multi Sibolga Timber - 28.670 hektar
• PT Panel Lika Sejahtera - 12.264 hektar
• PT Putra Lika Perkasa - 10.000 hektar
• PT Sinar Belantara Indah - 5.197 hektar
• PT Sumatera Riang Lestari - 173.971 hektar
• PT Sumatera Sylva Lestari - 42.530 hektar
• PT Tanaman Industri Lestari Simalungun - 2.786 hektar
• PT Teluk Nauli - 83.143 hektar
• PT Toba Pulp Lestari Tbk - 167.912 hektar

Badan usaha non kehutanan

Aceh:
• PT Ika Bina Agro Wisesa (IUP Kebun)
• CV Rimba Jaya (PBPHHK)

Sumatera Utara:
• PT Agincourt Resources (IUP Tambang)
• PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)

Sumatera Barat:
• PT Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)
• PT Inang Sari (IUP Kebun)

Bisnis.com, JAKARTA — Sorotan terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) berlanjut di tengah indikasi kuat pelanggaran praktik bisnis. Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan produksi produk kayu disinyalir berkontribusi terhadap makin parahnya bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra pada akhir November 2025.

Operasional bisnis emiten berkode saham INRU tersebut tercatat telah dihentikan per 8 Desember 2025, menyusul terbitnya surat dari Kementerian Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatra Utara.

Tak lama berselang, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan konfirmasi bahwa Toba Pulp merupakan salah satu dari delapan perusahaan yang dipanggil terkait banjir dan longsor di Sumatra. KLH menemukan indikasi pelanggaran serius terkait pemanfaatan ruang dan tata kelola lingkungan setelah melakukan pemanggilan delapan perusahaan tersebut.

Teranyar, riset terbaru Earthsight dan Auriga Nusantara mengidentifikasi adanya pembukaan secara ilegal hutan alam yang dilindungi di dalam kawasan konsesi PT Toba Pulp Lestari Tbk. di Sumatra Utara, termasuk di kawasan hulu yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Berdasarkan analisis citra satelit di wilayah hutan dataran tinggi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan DAS sekitarnya dalam satu tahun menjelang bencana, teridentifikasi tiga blok besar deforestasi atau pembukaan lahan baru. Salah satunya berada di dalam areal konsesi Toba Pulp Lestari, yang memiliki izin pengembangan hutan tanaman monokultur eucalyptus untuk memasok pabrik pulp berskala besar.

Earthsight dan Auriga mencatat bahwa pada periode Maret 2021 hingga 1 Desember 2025, sekitar 758 hektare hutan alam primer dataran tinggi telah dibuka di blok Aek Raja dalam konsesi Toba Pulp Lestari. Aktivitas pembalakan dan pembukaan lahan skala industri tersebut bahkan meluas hingga sekitar 125 hektare di luar batas konsesi.

“Secara keseluruhan, luas hutan yang dibuka mencapai lebih dari 2,5 kali luas Central Park di New York,” tulis Earthsight dan Auriga Nusantara dalam laporan yang dirilis Senin (5/1/2026).

Setelah berlangsung stabil selama beberapa tahun, laju pembukaan hutan meningkat tajam dalam beberapa pekan menjelang bencana, dengan luas hutan setara lebih dari satu lapangan sepak bola dibuldoser setiap hari.

Deforestasi ini terus terjadi sepanjang November 2025, hingga siklon tropis Senyar melanda wilayah tersebut. Citra satelit bertanggal 1 Desember 2025 menunjukkan adanya longsor di sekitar area pembalakan paling baru.

Peta pemerintah Indonesia menunjukkan wilayah tersebut merupakan medan curam dengan risiko longsor tinggi. Karena itu, kawasan ini diklasifikasikan sebagai hutan produksi terbatas, di mana pembukaan hutan pada prinsipnya tidak diperbolehkan.

Toba Pulp Lestari juga mengakui bahwa otoritas Indonesia telah menetapkan sekitar 11.315 hektare yang luasnya setara seperempat dari luas estate Aek Raja sebagai kawasan hutan lindung. Peta yang tersedia menunjukkan area yang baru dibuka berada di dalam zona tersebut, sehingga aktivitas yang terdeteksi diduga bersifat ilegal.

Penilaian internal Toba Pulp Lestari yang dipublikasikan pada 2024 menyebutkan bahwa area ini memiliki konsentrasi spesies terancam yang signifikan secara nasional dan berperan penting dalam pengendalian erosi di lereng curam yang rentan.

Peta habitat orangutan 2019 juga mengidentifikasi sebagian kawasan yang dibuka sebagai habitat potensial orangutan Tapanuli, spesies endemik ekosistem Batang Toru yang merupakan kera besar paling terancam di dunia.

Tanggapan Toba Pulp Lestari

Menanggapi temuan tersebut, Toba Pulp Lestari menyatakan kepada Earthsight dan Auriga bahwa riset internal perusahaan “tidak mengidentifikasi pembukaan hutan seluas 883 hektare di area yang dimaksud”.

Perusahaan merujuk pada lahan kelolaan masyarakat di sekitar lokasi yang diklaim berada dalam skema Kemitraan Kehutanan dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun, peta yang disampaikan perusahaan berada di sebelah utara area pembalakan ilegal yang terdeteksi dan tidak tumpang tindih dengannya.

Toba Pulp Lestari juga menyatakan bahwa berdasarkan data spasial, hidrografi, topografi, dan operasional, tidak ada longsor atau banjir yang dapat dikaitkan dengan aktivitas perusahaan.

Meski demikian, bukti yang disampaikan perusahaan, menurut Earthsight dan Auriga, hanya mencakup areal di Tapanuli Selatan serta lokasi banjir di DAS Sungai Nabirong dan Sipirok, yang bukan merupakan wilayah hilir dari estate Aek Raja. Kedua lembaga tersebut tidak menyatakan bahwa aktivitas di Aek Raja berkontribusi pada banjir di lokasi-lokasi tersebut, melainkan pada longsor dan banjir di wilayah terdampak lain.

Toba Pulp Lestari juga menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan pembalakan hutan alam, mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, serta melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi.

Sementara itu, pada 6 Desember 2025, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan mengumumkan telah menyegel lima lokasi di kawasan Tapanuli yang diduga berkontribusi terhadap dampak bencana, termasuk dua lokasi di dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari.

Penyegelan dilakukan untuk mengamankan lokasi, mencegah aktivitas lanjutan yang dapat memperburuk kondisi, serta mengumpulkan alat bukti hukum guna proses penegakan hukum selanjutnya. Otoritas menyatakan tengah berkoordinasi dengan Polri untuk menindak perusahaan yang diduga terlibat, termasuk melalui penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang guna penyitaan aset.

Menanggapi langkah pemerintah tersebut, Toba Pulp Lestari menyatakan bahwa seluruh aktivitas perusahaan telah dilakukan sesuai peraturan Indonesia dan bahwa audit serta penghentian sementara kegiatan merupakan bagian dari proses pengumpulan informasi dan bukti, bukan penetapan sanksi maupun kesimpulan adanya pelanggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menemukan indikasi pelanggaran serius terkait pemanfaatan ruang dan tata kelola lingkungan setelah melakukan pemanggilan terhadap delapan (8) korporasi besar Sumatra Utara terkait bencana banjir dan longsor yang melanda kawasan tersebut.

“Pemanggilan ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan langsung dari manajemen perusahaan mengenai aktivitas operasional yang diduga berkaitan dengan terjadinya banjir, sekaligus memastikan pemenuhan seluruh kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Kami tidak akan berkompromi terhadap pelaku usaha yang mengabaikan aspek keberlanjutan dan keselamatan masyarakat,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam siaran pers, Senin (15/12/2025).

Hanif mengemukakan bahwa pemanggilan ini bukan sekadar klarifikasi, melainkan upaya intensif untuk meminta keterangan manajemen, memverifikasi dokumen perizinan lingkungan, dan memastikan kepatuhan atas kewajiban pengelolaan lingkungan hidup yang selama ini dijalankan.

Adapun delapan perusahaan tersebut adalah PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU), Sarulla Operations Ltd., PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatra Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, dan PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru.

Dalam proses awal, KLH menemukan sejumlah indikasi dan dugaan pelanggaran serius terkait pemanfaatan ruang dan tata kelola lingkungan. Beberapa temuan awal menunjukkan adanya praktik pembukaan lahan yang dilakukan di luar batasan persetujuan lingkungan, kegagalan perusahaan dalam menjaga areal konsesi dari aktivitas perambahan liar, hingga lemahnya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan.

Secara spesifik, perusahaan-perusahaan tersebut dinilai lalai dalam mengendalikan erosi dan air larian (run-off), yang berdampak langsung pada pencemaran dan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batangtoru dan Garoga.

“Untuk memastikan setiap temuan memiliki dasar hukum dan data teknis yang tidak terbantahkan, KLH akan melakukan pendalaman lanjutan yang komprehensif. Pendalaman ini melibatkan kolaborasi dengan tim ahli independen, termasuk ahli hidrologi, geospasial, kerusakan lahan, dan model banjir,” tambah Hanif.

Pendekatan berbasis bukti ilmiah (scientific evidence) ini menjamin proses klarifikasi dan penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel, serta menjadi dasar kuat dalam menentukan kewajiban pemulihan lingkungan maupun sanksi tegas bagi entitas korporasi yang terbukti melanggar.

“Kami akan mengambil langkah hukum yang diperlukan demi menjamin pemulihan lingkungan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan usaha,” imbuh Hanif, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum lingkungan akan dilakukan seadil-adilnya.