JAKARTA, KOMPAS.com - Bea Cukai Jakarta menggagalkan upaya ekspor ilegal ratusan kilogram emas melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (27/4/2026), dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp 41,19 miliar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan, dalam penindakan itu, petugas mengamankan 60,3 kilogram perhiasan emas dan 130,262 kilogram koin emas, dengan total berat lebih dari 190 kilogram dan nilai mencapai sekitar Rp 502,5 miliar.

Kasus ini bermula dari informasi adanya rencana pengiriman enam koli berisi perhiasan dan koin emas yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

“Ekspor emas harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan agar hak negara dapat terpenuhi dan stabilitas pasokan dalam negeri tetap terjaga,” ujar Djaka di Kantor Dirjen Bea Cukai pada Selasa (28/4/2026).

Djaka menjelaskan bahwa, muatan tersebut rencananya diangkut menggunakan pesawat carter melalui Bandara Halim Perdanakusuma.

Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan pemeriksaan mendalam terhadap muatan pesawat di area apron dan menemukan 611 buah gelang emas seberat 60,3 kilogram senilai 8,94 juta dollar AS, serta 2.971 koin emas seberat 130,262 kilogram senilai 19,4 juta dollar AS.

Barang-barang itu kemudian ditegah dan diterbitkan Surat Bukti Penindakan untuk proses pemeriksaan lanjutan.

Empat pihak terkait turut diamankan dalam perkara ini, yakni HH, AH, HG, serta seorang warga negara India berinisial PP.

Djaka mengatakan penindakan ini berkaitan dengan pengawasan terhadap ekspor komoditas bernilai tinggi atau high value goods (HVG), termasuk emas.

Berdasarkan perhitungan sementara, nilai pabean komoditas tersebut mencapai Rp 486,07 miliar.

Sementara khusus koin emas dengan HS Code 7108.12.90, komoditas ini dikenakan tarif bea keluar 12,5 persen sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025.

Dari kewajiban bea keluar yang diduga dihindari itu, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 41,19 miliar.

Kasus ini sekaligus menyoroti implementasi aturan baru pemerintah terkait bea keluar emas yang berlaku sejak November 2025.

Kebijakan tersebut dirancang tidak hanya untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi juga menjaga pasokan emas domestik, stabilitas harga, serta mendorong hilirisasi dan pendalaman sektor keuangan nasional.

Djaka menegaskan pengawasan terhadap ekspor emas akan terus diperketat, terutama untuk mencegah praktik penghindaran kewajiban negara dalam perdagangan komoditas strategis.

Penindakan ini menjadi salah satu pengungkapan besar di sektor ekspor komoditas bernilai tinggi, sekaligus menunjukkan pengawasan terhadap lalu lintas barang strategis melalui jalur udara semakin diperketat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita total 51,3 kilogram emas batangan serta uang tunai senilai miliaran rupiah usai melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Surabaya dan Kabupaten Nganjuk pada 19-20 Februari 2026.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan penggeledahan terhadap sejumlah titik di Surabaya dan Nganjuk beberapa waktu silam adalah upaya lanjutan kepolisian dalam mengusut tuntas dugaan kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batubara (minerba) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ade menerangkan upaya pengusutan kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara pertambangan emas tanpa izin (PETl), yang didasarkan oleh Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK terkait tata niaga emas di dalam negeri yang dilakukan oleh toko emas dan kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri dengan menggunakan emas yang diduga berasal dari pertambangan tanpa izin (PETI).

Berdasar pada fakta penyidikan sementara, dia membeberkan bahwa nilai akumulasi transaksi jual-beli emas yang diduga berasal dari PETI yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Papua Barat, dan lokasi lainnya selama kurun waktu 2019-2025 mencapai nominal fantastis, sebesar Rp25,9 triliun.

"Untuk membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya, penyidik telah melakukan penggeledahan awal di lima lokasi, terdiri dari dua lokasi di Kabupaten Nganjuk, salah satunya adalah toko emas Semar, dan tiga lokasi lainnya di Surabaya, di mana salah satu penggeladahannya adalah di satu rumah kediaman, dan dua lokasi lainnya adalah kantor dari perusahaan pemurnian emas di Surabaya, yaitu PT. IGS dan SJL," beber Ade di kawasan Berbek Industri Sidoarjo, Kamis (12/3/2026).

Usai melakukan penggeledahan tahap pertama di sejumlah lokasi di atas, Ade menerangkan jajaran penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Di antaranya sejumlah dokumen ataupun surat-surat serta emas yang diolah dalam berbagai jenis perhiasan.

"Di antaranya dokumen, invoice surat pemesanan, surat jalan, transaksi jual-beli, dan bukti elektronik. Kemudian, yang kedua adalah turut disita juga emas dalam berbagai bentuk perhiasan, dengan berat total 8,16 kilogram," paparnya.

Tak hanya itu, Ade menerangkan bahwa pihaknya juga berhasil mengamankan emas batangan dengan total bobot sekitar 51,3 kilogram dari berbagai lokasi penggeledahan serta uang tunai dalam pecahan Rupiah serta valas asing Dolar Amerika Serikat (US$) dari sebuah rumah yang diperiksa di Jalan Tampomas, Surabaya.

"Juga dilakukan penyitaan terhadap emas dalam bentuk batangan dengan berat total sekitar 51,3 kilogram, yang diperkirakan bernilai kurang lebih Rp150 miliar dengan fluktuasi harga emas saat ini. Kemudian juga dilakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp7,13 miliar dari hasil penggeledahan di rumah Jalan Tampomas Surabaya, yang terdiri dari mata uang Rp6.177.000.000 dan mata uang asing US$60 ribu dengan nilai tukar sekitar Rp960 juta," bebernya lagi.

Tak hanya itu, Ade menjelaskan tim penyidik juga telah memperoleh keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, maupun petunjuk lainnya. Selain itu, kepolisian juga telah melakukan gelar perkara atas perkara yang telah berstatus a quo itu guna mengungkap tersangka dari kasus tersebut.

Berdasarkan sejumlah fakta penyidikan yang didasarkan pada minimal lima alat bukti yang sah, Ade menyatakan bahwa penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan sebanyak tiga orang tersangka dalam perkara tersebut, yang di antaranya berinisial TW, DW, dan BSW.

"Penyidik juga menggunakan pendekatan pengungkapan tindak pidana pencucian uang dengan konsep semi stand alone money laundry yaitu konsep pendekatan penegakan hukum terhadap TPPU yang memungkinkan seseorang diproses pidana karena pencucian uang meskipun tindak pidana asal atau dalam hal ini adalah predikat premnya belum atau tidak dibuktikan terlebih dahulu di di pengadilan," bebernya.

Selain itu, Ade menegaskan bahwa pihaknya masih akan secara terus-menerus melakukan penyidikan untuk membongkar sosok-sosok di balik dugaan tindak pidana minerba dan TPPU tersebut. Dirinya juga menegaskan tidak menutup kemungkinan terhadap munculnya tersangka lainnya atas perkara tersebut.

"Guna menguatkan pembuktian serta dalam rangka pengembangan perkara yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri, dan tidak menutup kemungkinan terkait dengan keterlibatan pihak-pihak lainnya yang sedang kita dalami," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali melakukan penggeledahan di sejumlah titik di Jawa Timur guna mengusut dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara (minerba) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dirdittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan bahwa jajarannya saat ini tengah melakukan upaya penggeladahan secara paksa terhadap sejumlah perusahaan pemurnian maupun jual-beli emas yang berlokasi di Kota Surabaya maupun Kabupaten Sidoarjo.

Ia menjelaskan jajaran penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri tersebut melakukan penggeledahan secara paksa di tiga lokasi yang berbeda di Surabaya dan Sidoarjo, yakni PT. Simba Jaya Utama (SJU) yang terletak di kawasan Berbek Industri Sidoarjo, PT. Indah Golden Signature (IGS) di Embong Gayam Surabaya, dan PT. Suka Jadi Logam (SJL) di Benowo Surabaya.

"Tiga tempat saat ini yang sedang dilakukan penggeledahan, yang pertama di lokasi ini, yaitu PT SJU, kemudian di lokasi lain yang juga sedang dilakukan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik, yaitu PT IGS, kemudian PT SJL, yang juga saat ini berlangsung upaya penggeledahan paksa guna mencari dan mengumpulkan alat bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi," ungkap Ade di lokasi, Kamis (12/3/2026).

Ade mengungkapkan tindakan tersebut dilakukan oleh jajarannya sebagai bentuk tindak lanjut atas operasi penggeledahan sebelumnya yang dilakukan di Kota Surabaya dan Kabupaten Nganjuk pada 19 hingga 20 Februari 2026 silam.

"Bahwa saat ini, tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana minerba, dalam hal ini adalah kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan maupun penjualan emas dari PETI atau pertambangan ilegal, dan tindak pidana pencucian uang," paparnya.

Ade menerangkan upaya pengusutan kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara pertambangan emas tanpa izin (PETl), yang didasarkan oleh Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK terkait tata niaga emas di dalam negeri yang dilakukan oleh toko emas dan kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri dengan menggunakan emas yang diduga berasal dari pertambangan tanpa izin (PETI)

Ade juga menerangkan berdasarkan fakta penyidikan sementara, diketahui bahwa nilai akumulasi transaksi jual beli emas yang diduga berasal dari PETI yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Papua Barat, dan lokasi lainnya selama kurun waktu 2019-2025 mencapai nominal fantastis, yakni sebesar Rp25,9 triliun.

"Terdiri atas transaksi pembelian emas yang berasal dari tambang ilegal maupun penjualan sebagian atau sepenuhnya kepada beberapa perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir," pungkasnya.

JAKARTA - Bareskrim Polri melakukan pengujian terhadap emas batangan yang disita dari hasil penggeledahan toko emas terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipidesus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan pengujian itu dilakukan untuk menentukan kualitas dan total jumlah emas yang ditemukan oleh penyidik.

"Nanti kita update (total yang disita) saat ini masih dalam proses pengujian dan penimbangan," kata Ade dikutip, Senin (23/2/2026).

Diketahui, Bareskrim Polri menyita total empat boks berisi emas batangan dari hasil penggeledahan di tiga lokasi pada Kamis (19/2/2026) kemarin.

Ade Safri menjelaskan kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara tambang emas ilegal di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) pada periode 2019-2022 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak.

"Berdasarkan fakta hasil penyidikan tindak pidana asal dan fakta persidangan, diketahui adanya alur pengiriman emas ilegal dan aliran dana hasil tindak pidana PETI yang mengalir ke beberapa pihak," ujarnya.

Ia mengatakan saat ini penyidik telah bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dalam perkara tersebut. Terlebih, kata dia, berdasarkan data dari PPATK total nilai transaksi jual beli emas dari pertambangan ilegal selama periode 2019-2025 mencapai Rp25,8 Triliun.

Berdasarkan modusnya, Ade Safri menyebut transaksi pembelian emas yang berasal dari tambang ilegal dilakukan secara sebagian atau seluruhnya kepada perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir.

"Penanganan perkara ini diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan pertambangan ilegal, sebagai salah satu upaya melindungi kelestarian lingkungan, mencegah kebocoran keuangan negara," tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) BareskrimPolri dikabarkan menggeledah sebuah pabrik peleburan emas yang terletak di Jalan Raya Tengger Kandangan, Benowo, Surabaya.

Penggeledahan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB tersebut baru rampung pada sekitar pukul 16.30 WIB, di mana kegiatan itu disinyalir berkaitan dengan pengusutan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus awal pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Provinsi Kalimantan Barat sejak 2019-2025.

Pantauan awak media di lokasi, jajaran penyidik tampak membawa satu boks dan tas berwarna merah yang diduga berisi barang bukti. Namun, mereka enggan untuk memberikan komentar apapun terkait penggeledahan tersebut dan langsung bergerak cepat memasukkan sejumlah barang bukti ke dalam mobil Toyota Innova lalu bergegas meninggalkan lokasi penggeledahan.

Sumardi Ketua RT 04 RW 06 Wisma Tengger mengaku dirinya diminta kesediaannya oleh jajaran penyidik sebagai saksi atas giat penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih 7 jam lamanya.

Namun, dirinya enggan berkomentar saat disinggung mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan para penyidik di pabrik peleburan emas yang diduga berkaitan dengan PT Suka Jadi Logam. Dirinya bahkan mengaku sudah diwanti-wanti untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan yang berlangsung.

"Saya dan Pak RW tadi cuma diminta untuk menyaksikan saja penggeledahan itu. Saya gak boleh ngomong-ngomong," beber Sumardi.

Diberitakan sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang terletak di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya, berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dari pengelolaan tambang emas ilegal, Kamis (19/2/2026).

Usai melakukan penggeledahan kurang lebih selama 10 jam lamanya, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diamankan di dalam empat boks kontainer, antara lain berupa surat, dokumen, alat elektronik, uang tunai, hingga emas batangan.

Berdasar pada fakta penyidikan sementara diketahui akumulasi transaksi terkait jual-beli emas yang diduga berasal dari PETI di Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 2019-2025 mencapai nominal yang fantastis, yakni sebesar Rp25,8 triliun.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak membeberkan jajarannya telah memeriksa sebanyak 37 orang saksi untuk mendalami lebih lanjut mengenai aliran dana serta peran pihak-pihak yang terlibat.

"Sampai saat ini 37 [saksi] dan proses penyidikan masih terus berlangsung rekan-rekan sekalian untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu atau alat bukti itu membuat terang tidak yang terjadi dan menemukan tersangkanya," ucapnya.

Ade Safri menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas perkara tersebut secara profesional hingga menemukan tersangka utama di balik praktik pencucian uang berkedok pertambangan emas ilegal itu.

"Kami jamin penyidikan atas perkara a quo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Ya kami jamin tuntas," pungkas Ade Safri.

Bisnis.com, SURABAYA – Rumah mewah di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur yang digeledah penyidik Direktorat Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dikabarkan sempat hendak dijadikan toko penjualan emas beberapa tahun silam.

Salah satu warga sekitar lokasi Husni menjelaskan bahwa sang pemilik sangat tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar. Pada tahun 2019, dirinya sempat mendengar wacana bangunan dua lantai tersebut akan dijadikan sebagai lapak penjualan emas.

"Pemiliknya gak pernah keluar memang. Gak tau namanya. Iya juragan emas itu. Sempat dulu, iya mau dibuka toko emas di sini, baru mau dibuka setelah beli, tapi nggak jadi. Info dari orang yang jaga parkir," beber Husni, Jumat (20/2/2026).

Sepengetahuan dirinya, di tempat tersebut mempekerjakan hanya sebanyak dua orang karyawan saja. Ia menduga bahwa dua orang tersebut bekerja sebagai pelebur emas.

Sementara itu, sang pemilik usaha yang diketahui berinisial DF itu disebutnya selalu datang saat siang hari. Berdasarkan pengamatannya selama ini, perempuan paruh baya tersebut juga selalu langsung bergegas masuk ke dalam rumah usai turun dari kendaraan mewahnya.

"Karyawannya cuma dua orang. Tertutup sekali orangnya, turun dari mobilnya langsung masuk. Keluarnya aja kadang gak tau kapan," bebernya.

Lebih lanjut, Husni juga menyebut rumah tersebut juga acap kali menerima emas mentah untuk dilakukan peleburan dan dijadikan emas batangan. Terkadang, tutur dia, terdapat sejumlah orang yang datang ke rumah itu dan diduga menyetor emas mentah untuk kemudian diolah menjadi logam mulia.

"[Emas mentah] bukan dibuat perhiasan. Gak bisa, wong gak ada karyawannya. Tiap hari terima emas, nyetor, dari luar kota barangkali. Mungkin dibawa ke Nganjuk sepertinya, soalnya punya toko emas di Nganjuk," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, jajaran penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri membawa sebanyak empat boks berisi sejumlah barang bukti usai menggeledah rumah di Surabaya terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus awal pertambangan emas tanpa izin atau ilegal (PETI).

Tim penyidik menghabiskan waktu kurang lebih selama 10 jam lamanya untuk menggeledah sebuah rumah mewah dua lantai yang terletak di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya, Kamis (19/2/2026).

Usai penggeledahan, mereka terlihat tampak kesulitan saat mengeluarkan empat boks berisi barang bukti secara bergantian ke luar rumah. Kemudian secara bersama-sama, penyidik boks-boks tersebut ke dalam sejumlah mobil yang berbeda.

Jajaran penyidik bahkan harus menjalani body checking oleh petugas Propam Polrestabes Surabaya yang bertugas sebelum keluar dari lokasi penggeledahan. Saku kemeja, jaket, celana, tas, hingga topi milik mereka diperiksa dengan jeli satu persatu.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara TPPU yang dikembangkan dari kasus PETI.

“Dari hasil penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, ditemukan barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi yaitu dugaan TPPU dari tindak pidana asal terkait secara bersama menampung mengolah, memurnikan, mengangkut dan menjual emas dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin,” beber Ade, di lokasi, Kamis (19/2/2026) malam.

Ade mengungkapkan sejumlah barang bukti yang diamankan ke dalam empat boks kontainer tersebut antara lain berupa surat, dokumen, alat elektronik hingga sejumlah uang tunai yang berkaitan dengan dugaan kasus TPPU.

“[Barang bukti yang diamankan] berupa surat, dokumen, bukti elektronik, uang dan juga barang bukti lainnya yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, termasuk emas ada dalamnya,” bebernya.

Selain itu, penyidik juga dikabarkan mengamankan emas batangan usai melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Namun, Ade enggan menjelaskan secara rinci jumlah emas batangan yang disita dalam penggeledahan itu. Dirinya berjanji akan memberikan perkembangan informasi tersebut.

“[Emas] ya termasuk di dalamnya ya, nanti kita update ya nanti kita update tapi yang jelas, batangan ya. Nanti kita update ya [berat totalnya],” ujarnya.

SURABAYA - Bareskrim Polri menggeledah toko emas di Nganjuk, Jawa Timur (Jatim) terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara tambang emas ilegal di Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2019-2022 yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penggeledahan dilakukan penyidik di tiga lokasi pada Kamis, 19 Februari 2026. "Berdasarkan fakta hasil penyidikan tindak pidana asal dan fakta persidangan, diketahui adanya alur pengiriman emas ilegal dan aliran dana hasil tindak pidana PETI yang mengalir ke beberapa pihak," ujar Ade di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Dari hasil penggeledahan tersebut didapati barang bukti berupa surat/dokumen serta barang bukti lain hasil penampungan, pengolahan, dan penjualan emas hasil pertambangan tanpa izin.

Berdasarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ditemukan juga transaksi mencurigakan terkait tata niaga emas di dalam negeri oleh toko perusahaan pemurnian emas yang diduga menggunakan emas hasil tambang ilegal.

Dalam perkara ini, pihaknya tidak akan memberikan ruang sekecil apa pun bagi praktik pertambangan ilegal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi lingkungan maupun kekayaan negara.

"Penyidikan TPPU ini merupakan salah satu pendekatan penegakan hukum, di mana pelaku usaha yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, penjualan mineral apa pun yang berasal dari pertambangan ilegal pasti akan dilakukan penindakan secara tegas," kata Ade.

Saat ini penyidik juga bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dalam perkara tersebut. Terlebih, berdasarkan data PPATK total nilai transaksi jual beli emas dari pertambangan ilegal selama periode 2019-2025 mencapai Rp25,8 triliun.

Berdasarkan modusnya, transaksi pembelian emas yang berasal dari tambang ilegal dilakukan secara sebagian atau seluruhnya kepada perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir.

"Penanganan perkara ini diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan pertambangan ilegal sebagai salah satu upaya melindungi kelestarian lingkungan, mencegah kebocoran keuangan negara," ujar Ade.

Bisnis.com, SURABAYA —Direktorat Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri turut Selain melakukan penggeledahan di dua titik lainnya di Kabupaten Nganjuk selain kegiatan yang digelar di sebuah rumah di Jalan Tampomas, Surabaya.

Sebagai informasi, berdasar pada fakta penyidikan sementara oleh kepolisian, diketahui nilai akumulasi transaksi jual-beli emas yang diduga berasal dari pertambangan emas tanpa izin atau ilegal (PETI) selama kurun waktu 2019 hingga 2025 mencapai nominal yang fantastis, yakni sebesar Rp25,8 triliun.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas tindak pidana asal yang secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, dan penjualan emas yang berasal dari PETI.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan selain melakukan penggeledahan terhadap satu rumah di Surabaya, jajarannya juga tengah menggeledah dua lokasi lainnya di Kabupaten Nganjuk, yang terdiri atas satu toko emas dan satu rumah tinggal.

“Namun, yang jelas pada hari ini, mulai pagi tadi hingga siang hari ini masih berlangsung bahwa penggeledahan masih dilakukan terhadap tiga tempat. Satu merupakan toko emas, yang dua adalah kediaman atau tempat tinggal. Satu lokasi di Surabaya dan dua lokasi ada berada di Kabupaten Nganjuk,” beber Ade Safri kepada awak media di lokasi, Kamis (19/2/2026).

Dirinya menyebut kediaman di Surabaya disinyalir kuat oleh tim penyidik difungsikan sebagai tempat penyimpanan hingga pengolahan hasil tambang emas ilegal.

“Sementara ini penggeledahan yang saat ini dilakukan di rumah Surabaya ini diduga yang menampung kemudian menjual dan juga mungkin mengolah emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin atau ilegal,” bebernya.

Hingga saat ini, tim penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara itu, seperti dokumen, surat-surat, hingga alat elektronik. Selain itu, sebanyak 37 orang juga telah diperiksa polisi sebagai saksi, sebelum nantinya penyidik menetapkan tersangka.

“Tersangka dalam perkara ini nanti akan ditentukan dari hasil mencari dan mengumpulkan alat bukti yang saat ini sedang dilakukan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ade Safri menegaskan pihaknya tidak segan untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang secara sah dan meyakinkan terlibat dalam praktik TPPU dan aktivitas PETI yang merugikan lingkungan dan negara.

“Dalam hal ini Bareskrim Polri dalam melindungi kelestarian lingkungan, mencegah kebocoran keuangan negara, dan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Caption Foto

Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri telah menggeledah rumah di Surabaya dan Nganjuk diduga terkait dengan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) jual beli emas ilegal. Mengacu fakta hasil penyidikan sementara, akumulasi transaksi dari TPPU itu mencapai Rp25,8 triliun.

Pada hari ini, (19/2/2026), penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan kegiatan penggeledahan di tiga lokasi secara serentak, yang berada di wilayah Surabaya dan Nganjuk.

"Hasil penggeledahan menemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana berupa beberapa surat/dokumen, serta barang bukti lain yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang atas tindak pidana asal menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, penjualan emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin," ujar Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulis pada Kamis (19/2/2026).

Pengungkapan perkara tersebut didasarkan atas laporan hasil analisis yang disampaikan PPATK perihal transaksi mencurigakan terkait dengan tata niaga emas di dalam negeri. Transaksi dilakukan oleh toko emas dan kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri dengan menggunakan emas yang diduga berasal dari penambangan tanpa ijin/illegal (PETI).

Praktik penambangan emas ilegal itu terjadi di wilayah Kalimantan Barat selama kurun waktu 2019-2022. Kemudian, telah dilakukan penyidikan sebelumnya dan telah mendapatkan putusan yang bersifat tetap (incracht) dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Mengacu fakta yang ada, diketahui adanya alur pengiriman emas ilegal dan aliran dana hasil tindak pidana PETI yang mengalir ke beberapa pihak yang saat ini menjadi obyek penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh Dittipideksus Bareskrim Polri.

Sementara, berdasarkan fakta hasil penyidikan sementara, diketahui akumulasi transaksi terkait jual beli emas yang diduga berasal dari pertambangan ilegal selama periode 2019-2025 mencapai Rp25,8 triliun, terdiri atas transaksi pembelian emas yang berasal dari tambang ilegal maupun penjualan sebagian atau seluruhnya kepada beberapa perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang terletak di Jalan Tampomas, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Hal tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta emas ilegal.

Pantauan Bisnis, tampak sejumlah aparat kepolisian dari kesatuan Provost dan Sabhara Polrestabes Surabaya menjaga dengan ketat kawasan di sekitar lokasi penggrebekan. Tak lama berselang, jajaran Ditipideksus Bareskrim Polri juga tiba dan masuk ke dalam rumah yang beralamat di Jalan Tampomas Nomor 3 itu.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan bahwa jajaran penyidik Direktorat Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri tengah melakukan penyidikan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ia menjelaskan perkara tersebut berakar dari tindak pidana secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, dan penjualan emas yang berasal dari pertambangan emas tanpa izin (PETI).

"Kegiatan penggeledahan hari ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri terkait dengan perkara yang saat ini sedang ditangani yaitu perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tindak pidana asal yaitu berupa secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, melakukan pemurnian, pengangkutan dan penjualan emas yang berasal dari PETI atau pertambangan tanpa izin atau pertambangan emas tanpa izin yang sah," ungkap Ade Safri kepada awak media di lokasi, Kamis (19/2/2026).

Dirinya membeberkan rangkaian proses penyidikan tersebut bermula dari laporan hasil analisis yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lebih lanjut, penyidik menerima laporan dari PPATK yang menemukan transaksi mencurigakan terkait dengan adanya tata niaga emas di dalam negeri yang dilakukan oleh toko emas dan kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri, dengan menggunakan emas yang diduga berasal dari PETI.

"Atas praktik pertambangan emas ilegal ini atau PETI ini itu terjadi di wilayah Kalimantan Barat selama kurun waktu 2019 hingga tahun 2022," bebernya.

Ade Safri menjelaskan bahwa penyidik dari Polda Kalimantan Barat juga mendapatkan putusan yang bersifat inkrah atau tetap dari Pengadilan Negeri Pontianak atas kasus PETI tersebut. Berdasarkan fakta hasil penyidikan tidak pidana asal dan fakta persidangan, didapatkan adanya alur pengiriman emas ilegal.

"Jadi, emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin yang disertai dengan izin yang sah, dan aliran dana hasil tindak pidana PETI tadi, emas yang didapatkan dari pertambangan ilegal itu mengalir kepada beberapa pihak yang saat ini menjadi objek penyidikan tindak pidana yang saat ini dilakukan oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, yaitu berupa tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal pertambangan emas ilegal atau tanpa izin," ungkapnya.

Ade Safri juga menerangkan berdasar pada fakta penyidikan sementara diketahui akumulasi transaksi terkait jual-beli emas yang diduga berasal dari PETI selama kurun waktu 2019-2025 mencapai nominal Rp25,8 triliun.

"[Akumulasi nilai] terdiri atas transaksi pembelian emas yang berasal dari tambang ilegal maupun penjualan sebagian atau seluruhnya kepada beberapa perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mulai melakukan verifikasi terkait temuan PPATK terkait perputaran dana penambangan emas tanpa izin (PETI) sebesar Rp992 triliun.

Jubir Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan verifikasi itu dilakukan untuk mendata aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan.

"Misalnya berkaitan dengan tambang ilegal seperti itu di kawasan hutan, tentu data analisis PPATK itu ya akan ditindaklanjuti untuk mengecek, memverifikasi di lapangan di kawasan hutan kita," ujar Barita saat dihubungi, Senin (2/2/2026).

Namun demikian, Barita menekankan bahwa apabila transaksi emas ilegal ratusan triliun itu terjadi di luar kawasan hutan maka pihaknya akan menyerahkan penanganannya ke aparat penegak hukum (APH).

Sebab, kata Barita, aktivitas ilegal di luar kawasan hutan bukan ranah Satgas PKH. Oleh karenanya, APH seperti KPK, Kejagung, hingga Polri lebih berwenang menindaklanjuti hal tersebut.

"Namun, kalau itu tidak di kawasan hutan, tentu akan ditindaklanjuti melalui penyidikan yang dilakukan ya oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK kalau berkaitan dengan tindak pidana korupsi," imbuhnya.

Adapun, Barita mengungkap jika nantinya ditemukan pelanggaran maka pihaknya bakal menetapkan pelanggaran administratif hingga penguasaan lahan kembali.

"Jadi di situ posisinya. Segala yang berkaitan dengan pelanggaran pertambangan ilegal di kawasan hutan itu menjadi kewenangan dari Satgas PKH, yaitu kewenangan," pungkasnya.

Sekadar informasi, PPATK melaporkan adanya dugaan penambangan emas ilegal di berbagai wilayah Indonesia, termasuk distribusi emas ilegal dengan nilai perputaran dana Rp992 triliun. Secara total, transaksi diduga terkait penambangan emas ilegal itu mencapai Rp185 triliun.

Dari laporan yang sama, aktivitas ilegal ini tersebar di Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara hingga Jawa. Bahkan, PPATK mencatat adanya praktik aliran emas hasil PETI menuju pasar luar negeri selama periode 2023–2025.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menelusuri dugaan perputaran dana dari penambangan emas tanpa izin (PETI) yang nilainya nyaris Rp 1.000 triliun.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan aliran dana tersebut, termasuk bagian yang menjadi hak negara.

“Ini kami lagi konfirmasi dengan PPATK. Saya sudah ketemu dengan deputi analisa dan pengawasan di PPATK, sehingga ini mana yang menjadi hak negara, itu harus bisa diterima oleh negara,” ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Aliran Dana Masih Ditelusuri

Yuliot mengaku belum mengetahui secara rinci perusahaan maupun lokasi transaksi yang terlibat.

Menurut dia, analisis transaksi keuangan membutuhkan penelusuran mendalam karena dapat melibatkan berbagai pihak.

“Belum (tahu di mana saja). Kan transaksi keuangan itu sangat detail ya. Itu kan ada di layar pertama, kedua atau itu menggunakan pihak-pihak lain,” kata dia.

Ia menambahkan, transaksi keuangan harus dibedah secara detail karena bisa terjadi di berbagai lapisan.

Catatan PPATK: Rp 185,03 Triliun Diduga Terkait PETI

PPATK mencatat dugaan transaksi terkait PETI selama periode 2023–2025 mencapai Rp 185,03 triliun, dengan total perputaran dana sebesar Rp 992 triliun.

Data tersebut tercantum dalam Catatan Capaian Strategis edisi 2025 yang dipublikasikan pada 28 Januari 2026.

Dari 27 hasil analisis dan dua informasi terkait sektor pertambangan, terdapat perputaran dana dengan nominal transaksi mencapai Rp 517,47 triliun.

PPATK juga memetakan dugaan aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah wilayah, antara lain Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa, serta beberapa pulau lainnya. Hasil tambang ilegal tersebut diduga mengalir hingga ke pasar luar negeri.

Sepanjang 2025, PPATK telah menyampaikan 1.540 produk intelijen keuangan (PIK). Sebanyak 373 PIK atau sekitar 24,22 persen terkait dugaan tindak pidana asal (TPA) korupsi dengan total perputaran nominal transaksi mencapai Rp 180,87 triliun.

Selain itu, terdapat 178 PIK (11,56 persen) terkait dugaan TPA di bidang perpajakan dengan total perputaran dana mencapai Rp 934,52 triliun.

Kemudian, 156 PIK (10,13 persen) berkaitan dengan dugaan TPA penipuan dengan total nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp 22,53 triliun.

Dampak Sosial dan Lingkungan

Aktivitas tambang emas ilegal memicu berbagai persoalan. Dampak sosial muncul melalui eksploitasi masyarakat miskin sebagai tenaga kerja. Dampak lingkungan terlihat dari kerusakan lahan dan ekosistem.

Insiden terbaru terjadi di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Delapan pekerja tambang emas ilegal tewas tertimbun longsor pada 19 Januari 2026.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya pada Kamis (29/1/2026), Polda Jambi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi.

Penyelidikan sementara menunjukkan luas lahan tambang di lokasi longsor sekitar 1 hektar. Pemilik modal tambang tersebut berinisial I.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Perputaran Uang Tambang Emas Ilegal Nyaris Rp 1.000 Triliun, ESDM Temui PPATK

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang