Bisnis.com, JAKARTA — Pengelola Alfamart PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) menegaskan tetap fokus dalam meningkatkan layanan dan digitalisasi di tengah pengembangan Kopdes Merah Putih oleh pemerintah.

Perseroan juga melanjutkan ekspansi dengan target pembukaan 800 gerai pada 2026 yang didukung belanja modal sekitar Rp500 miliar.

Direktur Corporate Affair AMRT Solihin mengatakan dampak keberadaan Kopdes Merah Putih terhadap kinerja perusahaan belum dapat diukur secara langsung karena segmen yang dibidik masing-masing memiliki karakteristik berbeda.

"Kalau ditanya bagaimana pengaruhnya [Kopdes Merah Putih] terhadap kinerja, saat ini kami fokus terhadap pelayanan dan bagaimana manajemen terus meningkatkan kualitas layanan karena segmennya pasti berbeda," ujarnya, dalam Public Expose yang digelar pada Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, perseroan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kopdes Merah Putih. Namun hingga kini belum ada pembicaraan maupun pengajuan kerja sama secara resmi.

"Untuk kerja sama, siapapun bisa saja. Tetapi saat ini memang belum ada permintaan kerja sama yang diajukan kepada kami terkait hal tersebut," imbuhnya.

Di tengah dinamika industri ritel, grup Alfamart tetap melanjutkan strategi ekspansi yang agresif pada 2026.

Corporate Secretary AMRT Tomin Widian mengungkapkan Alfamart menargetkan pembukaan 800 toko baru sepanjang tahun ini.

Dari jumlah tersebut, sekitar 500 toko akan dimiliki langsung oleh perusahaan, sementara 300 toko lainnya akan dikembangkan melalui skema waralaba alias franchise.

Lebih dari 50% pembukaan toko baru tersebut akan difokuskan ke luar Pulau Jawa. Tomin menyebut dalam lima tahun terakhir terjadi pergeseran pertumbuhan pasar ritel modern dari wilayah Jabodetabek ke berbagai daerah luar Jawa yang tingkat penetrasi ritelnya masih relatif rendah.

Dalam tiga bulan pertama tahun ini saja, Grup Alfamart telah menambah 211 gerai baru dan menargetkan jumlah pembukaan toko sepanjang 2026 dapat melampaui capaian tahun sebelumnya.

Sementara itu, sepanjang 2025 lalu, grup Alfamart, Alfamidi, dan Dan+Dan secara keseluruhan membuka 1.057 toko baru.

Untuk mendukung ekspansi gerai tersebut, perusahaan menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp500 miliar yang difokuskan untuk pembukaan toko baru milik perusahaan.

"Sumbernya kami akan usahakan pakai internal funding. Seperti beberapa tahun terakhir, ekspansi masih dapat dibiayai dengan internal cash flow kita," imbuhnya.

Apa yang disampaikan Presiden Prabowo adalah mandat ideologis sekaligus operasional bagi kami. Kementerian Koperasi siap menerjemahkan arahan tersebut di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan siap untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan ekonomi Pancasila, sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026.

Ferry mengatakan arahan Presiden terkait penguatan koperasi menjadi mandat penting bagi Kementerian Koperasi untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat.

“Apa yang disampaikan Presiden Prabowo adalah mandat ideologis sekaligus operasional bagi kami. Kementerian Koperasi siap menerjemahkan arahan tersebut di lapangan,” ujar Ferry dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan salah satu langkah konkret yang akan diakselerasi adalah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya memperkuat ekonomi dari tingkat akar rumput.

Menurut dia, program tersebut diharapkan mampu menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

“Lewat program KDKMP, kita akan memperkuat fondasi ekonomi dari akar rumput, memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan baru, dan menjadikan koperasi sebagai benteng utama pertahanan ekonomi warga,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Senin (1/6), menegaskan pentingnya membumikan ekonomi Pancasila serta menghidupkan kembali peran koperasi sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan.

Presiden juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir belum sepenuhnya merata dan dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, ia menekankan bahwa penguatan koperasi merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan.

Melalui momentum Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat.

Menurut Presiden, ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep, melainkan jalan untuk memastikan kekayaan bangsa benar-benar menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memasang target super ketat dalam peta jalan transisi energi Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, kepala negara menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) harus rampung sebelum tahun 2029.

Komitmen masif ini ditegaskan kembali oleh Presiden saat membuka KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, baru-baru ini. Proyek megah yang membagi porsi antara 80 GW PLTS tersebar dan 20 GW PLTS terpusat ini digadang-gadang bakal menjadi senjata utama RI melepaskan diri dari ketergantungan impor BBM (Bahan Bakar Minyak), sekaligus mengunci posisi Indonesia sebagai pemimpin energi bersih di Asia Tenggara.

Kebut Transisi Energi, PLTS 1,3 GW Sudah Terealisasi



Namun, di tengah gemuruh ambisi tersebut, sebuah peringatan kritis muncul. Mampukah birokrasi dan ekosistem lokal mengeksekusi proyek PLTS 100 GW tepat waktu, ataukah target ini akan terbentur tembok regulasi yang lambat?

Alarm IESR: Jangan Cuma Sasar Angka, Mulai dari Quick Wins!

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan bahwa kunci keberhasilan megaproyek ini tidak terletak pada seberapa besar angka yang dipajang, melainkan pada eksekusi taktis di periode awal (take-off period). Keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menegaskan, bahwa pemerintah wajib memprioritaskan program quick wins-langkah cepat yang terukur, berdampak instan, dan mudah direplikasi di lapangan untuk membangun optimisme publik.

"Pada periode awal atau take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan. Pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program yang ambisius ini," ujar Fabby Tumiwa.

Strategi Menembus Target PLTS 100 Gw

Secara psikologis, masyarakat sering kali skeptis terhadap proyek infrastruktur berskala raksasa karena bayang-bayang kegagalan masa lalu. Guna meredam keraguan tersebut, IESR membeberkan tiga agenda prioritas yang harus segera dieksekusi, yakni percepatan program dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Amputasi Ribuan Pembangkit Diesel (Dedieselisasi)

Program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Dalam RUPTL 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.

JAKARTA, KOMPAS.com- Penutupan dan pembatasan gerai ritel modern setelah peresmian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan meningkatkan pengangguran dan memunculkan masalah sosial di masyarakat.

Pengamat ketenagakerjaan dari BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai kebijakan yang memosisikan gerai modern sebagai kompetitor KDMP berisiko menimbulkan dampak ekonomi luas jika tidak dikaji secara matang.

“Dengan kebijakan pemerintah ini maka akan semakin banyak PHK terjadi. Di tengah kondisi pengangguran terbuka meningkat karena pemerintah belum mampu membuka lapangan kerja, kebijakan terhadap gerai modern ini justru akan menambah jumlah pengangguran,” ujar Timboel kepada Kompas.com, Rabu (27/5/2026).

Timboel mengatakan penutupan gerai ritel modern di Lombok Tengah setelah peresmian KDMP tidak tepat jika hanya didasarkan pada pembatasan izin maupun jarak antargerai.

Ia menilai seluruh proses perizinan sebelumnya telah melalui pemeriksaan pemerintah daerah.

“Kalau sejak awal dianggap melanggar aturan, tentu izin tidak akan diterbitkan. Faktanya gerai-gerai tersebut sudah beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Timboel menilai ritel modern selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja formal, terutama bagi pekerja muda.

Sektor tersebut tidak hanya membuka lapangan kerja. Ritel modern juga memberi kepastian penghasilan, jam kerja, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta kontribusi pajak kepada negara.

“Gerai modern membuka pekerjaan formal yang memiliki kepastian upah layak, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak pekerja maupun pajak usaha,” ujarnya.

Timboel menambahkan pemerintah seharusnya tidak mempertentangkan KDMP dengan ritel modern.

Kedua model usaha tersebut dinilai bisa berjalan berdampingan dan bersaing sehat untuk memberi layanan terbaik kepada masyarakat.

“Biarkan gerai modern dan KDMP sama-sama beroperasi dan bersaing sehat. Masyarakat nantinya yang menentukan pilihan berdasarkan kualitas layanan maupun harga produk,” kata Timboel.

Timboel mengingatkan pembatasan maupun penutupan gerai modern berpotensi memicu persoalan hubungan industrial.

Peningkatan PHK akan berdampak pada lonjakan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Kondisi itu juga berisiko menekan ketahanan dana jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kalau PHK meningkat, maka persoalan sosial juga akan ikut naik. Daya beli masyarakat menurun, konsumsi rumah tangga melemah, bahkan potensi kriminalitas di masyarakat bisa meningkat,” ujarnya.

Timboel juga menilai kebijakan tersebut dapat memengaruhi persepsi investor terhadap iklim usaha di Indonesia.

Ketidakpastian kebijakan berpotensi membuat investor baru menahan ekspansi maupun investasi baru di sektor perdagangan dan ritel.

“Pemerintah perlu berhati-hati karena iklim investasi yang tidak pasti bisa membuat investor asing takut masuk ke Indonesia. Dampaknya bukan hanya ke sektor ritel, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja dan target pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.

Timboel berharap pemerintah lebih fokus memperkuat kapasitas dan daya saing KDMP tanpa harus membatasi ritel modern.

“Perkuat saja KDMP agar mampu bersaing secara sehat. Dengan begitu, lapangan kerja bisa bertambah dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhannya,” tegas Timboel.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap penyebab penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin usaha dan aturan tata ruang wilayah oleh pemerintah daerah (pemda).

Belakangan, penutupan gerai ritel modern itu dikaitkan dengan pengembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah. Namun, Budi menyebut persoalan yang terjadi berkaitan dengan aspek perizinan dan zonasi wilayah.

"Pendirian minimarket di daerah itu kan diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kalau mendirikan minimarket itu harus disesuaikan dengan RTRW daerah," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia menilai pemda kemungkinan tengah melakukan penataan ulang terhadap keberadaan ritel modern di Lombok Tengah. Karena itu, Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami duduk persoalan yang terjadi.

"Saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Budi mengatakan pemerintah pusat masih berkomunikasi dengan pemda guna mencari solusi atas penutupan gerai yang berdampak terhadap pekerja.

Salah satu opsi yang dibahas ialah kemungkinan relokasi toko atau penyesuaian izin usaha agar gerai tetap dapat beroperasi sesuai aturan tata ruang.

"Apakah kemudian solusinya dengan perizinan itu harus dipindah atau bagaimana, kita komunikasikan. Apakah kemudian dia bisa tetap berdiri dengan menyesuaikan rencana tata ruang di daerah masing-masing," katanya.

Ia juga menegaskan kebijakan terkait tata ruang dan zonasi minimarket menjadi kewenangan masing-masing pemda. Menurut Budi, setiap daerah memiliki aturan tata ruang yang berbeda sehingga proses penataan juga bergantung pada kebijakan daerah setempat.

"Kalau misalnya pemerintah daerah mau menata ulang, saya pikir semua tujuannya baik. Karena semua masing-masing daerah punya tata ruang, tata wilayah," ujarnya.

Sebelumnya, ratusan karyawan Alfamart di Lombok Tengah menggelar aksi di depan Kantor Bupati Lombok Tengah setelah sejumlah gerai ritel modern ditutup pemerintah daerah.

Dalam video yang beredar di media sosial, para pekerja yang tergabung dalam Himpunan Karyawan Alfamart terdampak penutupan toko meminta kejelasan terkait status pekerjaan mereka. Mereka juga mendesak pemdamemberikan solusi atas potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Kami memohon kepedulian para pemimpin, dan solusi dari bapak-bapak sekalian. Teman-teman ini semua jadi pengangguran baru, sementara kondisi ekonomi sekarang semakin sulit," kata salah satu pekerja dalam aksi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pegiat media sosial Eko Widodo mengungkapkan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, kini sedang ramai didatangi masyarakat.

Eko menyebut warga berbondong-bondong ke gerai Kopdes untuk membuktikan apakah benar harga LPG 3 kilogram dijual Rp16.000 sesuai subsidi pemerintah.

“Kopdes Merah Putih ramai diburu warga buat buktikan harga LPG 3 kg Rp16.000. Dan ternyata beneran loh, sesuai dengan harga saat sidak Prabowo!!” tulis Eko di akun X pribadinya, Senin (25/5).

Dalam unggahannya, Eko menyertakan video TikTok yang memperlihatkan warga mendatangi Kopdes di Nglawak, Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Video itu menunjukkan LPG 3 kg memang dijual Rp16.000 dengan syarat cukup menunjukkan KTP asli, dan banyak warga tampak berbelanja di koperasi tersebut.

Secara umum, harga barang kebutuhan pokok di gerai Kopdes memang terbukti lebih murah dibandingkan warung atau minimarket lain. Data operasional menunjukkan sejumlah komoditas utama dijual dengan harga miring, di antaranya:

1. Gas Elpiji 3 kg

Di Kopdes, gas melon ini dijual ketat sesuai harga eceran tertinggi (HET) pemerintah yaitu Rp16.000 per tabung. Di pasaran atau warung retail eceran, harganya bisa melambung antara Rp20.000 hingga Rp23.000 per tabung.

2. Beras SPHP (Bulog)

Pasokan beras subsidi pemerintah di Kopdes terjamin dan dijual dengan harga resmi yang jauh di bawah harga beras premium di minimarket swasta.

3. Sembako Lain (Minyak Goreng dan Gula)

Dengan skema kemitraan, komoditas dapur harian di Kopdes rata-rata memiliki selisih Rp1.000 sampai Rp2.000 lebih murah per kemasan jika disandingkan dengan harga minimarket modern.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisaris PT PLN (Persero) Andi Arief mengungkapkan senjata utama yang bisa membuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sukses, bahkan mengalahkan minimarket modern.

Menurutnya, kunci keberhasilan Kopdes adalah menetapkan harga lebih rendah dibandingkan gerai lain sehingga masyarakat akan menjadikannya pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Saya yakin Koperasi Merah Putih akan sukses KALAU harga jual berbagai produk lebih rendah dari harga-harga di gerai lain,” tulis Andi dalam akun X pribadinya, Senin (25/5).

Secara umum, harga barang kebutuhan pokok di gerai Kopdes memang terbukti lebih murah dibandingkan warung atau minimarket lain. Data operasional menunjukkan sejumlah komoditas utama dijual dengan harga miring, di antaranya:

1. Gas Elpiji 3 kg

Di Kopdes, gas melon ini dijual ketat sesuai harga eceran tertinggi (HET) pemerintah yaitu Rp16.000 per tabung. Di pasaran atau warung retail eceran, harganya bisa melambung antara Rp20.000 hingga Rp23.000 per tabung.

2. Beras SPHP (Bulog)

Pasokan beras subsidi pemerintah di Kopdes terjamin dan dijual dengan harga resmi yang jauh di bawah harga beras premium di minimarket swasta.

3. Sembako Lain (Minyak Goreng dan Gula)

Dengan skema kemitraan, komoditas dapur harian di Kopdes rata-rata memiliki selisih Rp1.000 sampai Rp2.000 lebih murah per kemasan jika disandingkan dengan harga minimarket modern.

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas anak PT Putra Mandiri Jembar Tbk. (PMJS), PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO), memperoleh fasilitas kredit senilai total Rp5 triliun dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan penerbitan garansi bank terkait proyek PT Agrinas Pangan Nusantara.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), fasilitas tersebut terdiri atas kredit modal kerja sebesar Rp1,8 triliun serta fasilitas penerbitan garansi bank senilai Rp3,2 triliun.

Perseroan menjelaskan fasilitas kredit modal kerja diberikan dalam skema revolving dengan tenor 12 bulan dan bunga sebesar 6,5% per tahun. Adapun fasilitas tersebut akan digunakan untuk tambahan modal kerja serta kebutuhan jaminan pembelian, pembayaran, dan jenis bank garansi lainnya yang berkaitan dengan proyek Agrinas.

“Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk tambahan modal kerja dan untuk keperluan jaminan pembelian, pembayaran, dan jenis garansi bank lainnya yang bankable dan feasible atas kontrak/SPK/PO/invoice dari PT Krama Yudha Tiga Berlian dan PT Dipo Star Finance dalam rangka pengerjaan proyek dari PT Agrinas Pangan Nusantara,” tulis manajemen PMJS dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (24/5/2026).

DIPO merupakan entitas anak yang dikendalikan langsung oleh PMJS dengan kepemilikan saham sebesar 82,64%. Perusahaan bergerak di bidang dealer resmi kendaraan bermotor dan berkedudukan di Medan.

Dalam transaksi tersebut, PMJS juga akan memberikan corporate guarantee atau jaminan perusahaan atas fasilitas kredit yang diperoleh DIPO. Selain itu, jaminan kredit mencakup tanah dan bangunan, deposito atau giro, persediaan proyek, hingga piutang proyek yang diikat secara fidusia.

Fasilitas garansi bank yang diperoleh DIPO sendiri mengalami penyesuaian plafon dari sebelumnya Rp3,5 triliun menjadi Rp3,2 triliun. Dengan tambahan fasilitas modal kerja Rp1,8 triliun, total fasilitas pembiayaan DIPO dari BNI mencapai Rp5 triliun.

Sebelumnya, DIPO telah mengantongi kontrak jumbo senilai Rp10,8 triliun dari Agrinas Pangan Nusantara untuk pengadaan 20.600 unit truk KopDes Merah Putih. Kontrak tersebut diteken pada April 2026 dan menjadi salah satu proyek terbesar perseroan di lini distribusi kendaraan.

Dalam proyek tersebut, DIPO bertindak sebagai dealer resmi yang ditunjuk PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors untuk menyediakan kendaraan truk beserta layanan purna jual.

Realisasi kontrak dilakukan setelah terpenuhinya sejumlah prasyarat, termasuk penerbitan bank garansi dari BNI dan pembayaran uang muka dari Agrinas kepada DIPO senilai Rp2,84 triliun.

Manajemen PMJS menilai proyek tersebut akan memberikan dampak positif terhadap operasional dan kinerja keuangan perseroan ke depan, seiring besarnya kebutuhan kendaraan untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah melaksanakan proses rekrutmen besar-besaran untuk posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Sebanyak 30 ribu formasi dibuka secara nasional bagi lulusan D3 hingga S1 semua jurusan.

Di tengah proses seleksi yang masih berlangsung, muncul kabar bahwa gaji manajer Kopdes Merah Putih bisa mencapai Rp8 juta per bulan. Informasi tersebut pun ramai diperbincangkan masyarakat yang tertarik mengikuti program rekrutmen ini.

Benarkah Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp8 Juta?

Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi besaran gaji manajer Kopdes Merah Putih. Namun, pemerintah memberi gambaran bahwa nominal gaji nantinya akan disesuaikan dengan wilayah penempatan serta latar belakang pendidikan peserta yang diterima.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan sebelumnya menyebut proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, transparan, dan tanpa pungutan biaya.

Meski belum ada angka resmi, banyak pihak memperkirakan gaji manajer Kopdes akan berada sedikit di atas Upah Minimum Regional (UMR) di masing-masing daerah.

Sebagai gambaran, UMR tertinggi saat ini berada di Kota Bekasi yang mencapai sekitar Rp5,69 juta, sedangkan UMR terendah berada di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,17 juta. Dari gambaran tersebut, gaji manajer Kopdes diperkirakan berada di kisaran Rp3 juta hingga lebih dari Rp6 juta tergantung daerah dan tanggung jawab kerja.

Sementara itu, posisi non-manajerial seperti kasir, sopir, hingga petugas keamanan diperkirakan menerima gaji setara UMR daerah masing-masing.

Proses Seleksi Rekrutmen Masih Berlangsung

Saat ini, tahapan seleksi kompetensi rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih sedang berlangsung. Peserta yang lolos administrasi mengikuti ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang digelar serentak di berbagai titik lokasi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Suharmen mengatakan sistem CAT digunakan agar proses seleksi berlangsung transparan dan hasilnya dapat langsung diketahui peserta sehingga meminimalisasi potensi kecurangan.

Seleksi CAT berlangsung di kantor regional BKN di berbagai daerah serta sejumlah titik lokasi mandiri. Khusus peserta wilayah pusat, ujian dilaksanakan di Gedung CAT Kantor BKN Pusat, Jakarta.

Berdasarkan jadwal resmi, saat ini proses seleksi sudah memasuki tahapan pelaksanaan seleksi kompetensi yang berlangsung pada 5–14 Mei 2026. Setelah itu, peserta akan menunggu pengumuman hasil seleksi kompetensi pada 17–19 Mei 2026.

Apabila lolos, peserta akan melanjutkan ke tahapan seleksi kompetensi tambahan yang dijadwalkan berlangsung mulai akhir Mei hingga awal Juni 2026.

Tahapan Seleksi Rekrutmen Manajer Kopdes Merah Putih 2026

• Pengumuman Seleksi: 15–24 April 2026
• Pendaftaran Seleksi: 15–24 April 2026
• Seleksi Administrasi: 15–25 April 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 26–27 April 2026
• Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 1–4 Mei 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 5–14 Mei 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi: 17–19 Mei 2026
• Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan: 20–23 Mei 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan: 24 Mei–7 Juni 2026
• Pengumuman Hasil Akhir atau Kelulusan: 15–17 Juni 2026

Syarat Umum Rekrutmen Manajer Kopdes Merah Putih

Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengikuti rekrutmen ini dengan sejumlah persyaratan dasar, di antaranya:

1. Pendidikan minimal D3, D4, atau S1 semua jurusan
2. Usia maksimal 35 tahun
3. IPK minimal 2,75
4. Bersedia ditempatkan sesuai kebutuhan

Pendaftaran sebelumnya dilakukan melalui portal resmi panitia seleksi nasional. Program Kopdes Merah Putih sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui koperasi modern yang dikelola secara profesional.

```html

```

Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menyebut sebanyak lima Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) telah rampung dibangun di dua kecamatan padat penduduk, Nongsa dan Sagulung.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum) Kota Batam Salim mengatakan lima titik KKMP tersebut berada di dua kecamatan padat penduduk, yakni Nongsa dan Sagulung.

“Ada lima yang sudah selesai pembangunan dan diresmikan serentak kemarin tanggal 16 Mei,” ujar Salim saat dihubungi di Batam, Selasa.

Ia merinci lima KKMP tersebut berada di Kelurahan Sambau, Batu Besar, Sei Pelunggut, Sei Langkai, dan Tembesi.

Meski pembangunan fisik telah selesai, Salim mengatakan sebagian besar KKMP tersebut belum mulai beroperasi karena masih menunggu pengisian gerai dari pusat melalui PT Agrinas.

“Untuk pengisian gerainya masih menunggu dari pusat, dari PT Agrinas,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan usaha di setiap KKMP nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan keputusan masing-masing koperasi.

“Jadi tidak semuanya pasti gerai sembako, tergantung koperasinya nanti,” kata Salim.

Namun demikian, ia menyebut sebagian besar KKMP direncanakan memiliki gerai kebutuhan pokok dan layanan usaha masyarakat lainnya.

“Rata-rata nanti ada gerai sembako, ada juga yang jual LPG. Untuk di Sagulung Kota bahkan sudah ada yang jual obat-obatan,” ujarnya.

Salah satu KKMP yang mulai beroperasi berada di Kelurahan Sagulung Kota meski pembangunan gedungnya disebut belum sepenuhnya selesai.

“Walaupun bangunan KKMP Sagulung Kota belum 100 persen, mereka sudah operasional,” kata Salim.

Selain lima titik yang telah selesai dibangun, Diskum Batam mencatat masih ada 37 titik KKMP yang berada dalam tahap pembangunan fisik dan 22 titik lainnya dalam proses administrasi serta penyelesaian kebutuhan lahan.

Sesuai pantauan di KKMP Sei Pelunggut, pembangunan memakan waktu lima bulan dan dibangun pada lahan Pemerintah Kota Batam, sebesar 600 meter persegi.

Warga Sei Pelunggut Zaidun menyambut positif pembangunan KKMP di wilayahnya yang memanfaatkan lahan fasilitas umum yang sebelumnya kosong.

“Ini merupakan fasum kosong dan baru dibangun sekarang. Bagus lokasinya karena berada di tengah masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, hingga kini masyarakat setempat belum memperoleh informasi pasti terkait waktu operasional maupun jenis produk yang akan dijual di gerai KKMP tersebut.

Menurut Zaidun, masyarakat mendukung keberadaan KKMP karena dinilai memudahkan akses kebutuhan pokok.

“Kalau buka tentu kami dukung karena dekat. Tapi walaupun dekat, masyarakat tetap mempertimbangkan harga produk sembakonya,” ujarnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membuka rekrutmen kerja dengan skema pegawai BUMN berbasis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang akan ditempatkan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Adapun formasi yang dibuka sebanyak 35.476 tenaga kerja untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan ekosistem pangan nasional yang melibatkan entitas di bawah Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan perinciannya sebanyak 30.000 orang akan direkrut sebagai manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan ditempatkan sebagai pegawai BUMN di bawah Agrinas Pangan Nusantara.

Seluruh tenaga kerja tersebut akan dikontrak melalui skema PKWT dengan masa kerja awal selama dua tahun.

“Setelah dua tahun di BUMN, mereka akan ikut di koperasi desa Merah Putih,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers, Rabu (15/4/2026).

Tugas Manajer Kopdes Merah Putih

Nantinya sebagai manajer di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, akan mengemban tugas mengelola dan mengatur operasional harian.

Kemudian berusaha untuk meningkatkan efektivitas hingga ekonomi desa melalui cara kerja Kopdes Merah Putih.

Kejelasan Status PKWT setelah 2 Tahun

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan mengatakan para manajer yang lolos seleksi akan dikontrak dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara selama dua tahun.

“Untuk sementara (PKWT) dua tahun. Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi,” ujarnya, dikutip dari Antaranews.

Dengan skema tersebut, Zulkifli menyebut para manajer pada tahap awal akan berstatus sebagai pegawai Agrinas Pangan.

Pemerintah menilai pola itu diperlukan untuk mendukung pembentukan dan operasional awal Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

Gaji Manajer Kopdes Merah Putih 2026

Terkait gaji, Zulkifli menyatakan pembayaran selama masa kontrak akan diberikan oleh Agrinas Pangan karena para manajer masih berada di bawah BUMN tersebut.

“Nanti itu karena pegawai Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar,” katanya.

Namun demikian, Zulkifli menyatakan belum dapat mengungkap rincian sumber pendanaan maupun besaran gaji yang akan diterima para manajer Kopdes Merah Putih.

Diprediksi manajer Kopdes Merah Putih disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Apabila benar, maka seorang manajer Kopdes Merah Putih bisa mendapatkan gaji minimal sesuai dengan UMR daerah yang dilamarnya.

Kemudian besaran UMR di setiap daerah berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti biaya hidup, kondisi ekonomi, dan lainnya. UMR ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam memberikan upah karyawan.

Adapun saat ini, UMR tertinggi di Indonesia dipegang oleh Kota Bekasi dengan nominal Rp5.690.752 yang mengalami kenaikan sebesar 6,5% atau Rp347.322 dari tahun 2024.

Sedangkan UMR terendah dalam skala nasional yakni dipegang oleh Kabupaten Banjarnegara dengan angka Rp2.170.475,32.

Tahapan Seleksi Rekrutmen Manajer Kopdes Merah Putih 2026

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan bahwa seleksi penerimaan karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan dilakukan secara transparan.

Salah satunya yakni dengan melaksanakan tes berbasis sistem Computer Assisted Test (CAT). Tes ini biasa dilakukan untuk seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS.

“Sistem CAT memungkinkan proses seleksi berlangsung secara transparan, dengan hasil yang dapat diketahui langsung oleh peserta, sehingga meminimalisir potensi kecurangan,” ujar Wakil Kepala BKN, Suharmen, Minggu (3/5).

Melansir situs resmi BKN, seleksi penerimaan karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimulai pada Minggu, 3 Mei 2026. Kemudian seleksi dijadwalkan akan berlangsung hingga 12 Mei 2026.

Seleksi CAT Kopdes Merah Putih ini berlangsung serentak di titik lokasi Kantor BKN yang tersebar di wilayah Indonesia, dan sejumlah tilok mandiri.

Untuk seleksi yang dilakukan di pusat, para calon peserta Kopdes Merah Putih akan menghadapi ujian di Gedung CAT Kantor BKN Pusat, Jakarta.

Adapun pengumuman hasil rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih dijadwalkan berlangsung pada 15-17 Juni 2026.

Namun sebelum itu, pemerintah juga akan mengadakan pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan yang akan dilakukan pada akhir Mei hingga awal Juni 2026.

Tahapan Seleksi Rekrutmen Manajer di Kopdes Merah Putih 2026

Saat ini, sedang dilangsungkan tes seleksi yang dimulai pada 5 hingga 14 Mei 2026. Setelah itu, pengumuman hasil seleksi kompetensi akan disiarkan pemerintah pada 17-19 Mei 2026.

Setelah itu, akan dilaksanakan seleksi tambahan. Kemudian hasil akhir atau tahap final pengumuman kelulusan rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih 2026 dijadwalkan pada 15-17 Juni mendatang.

Berikut ini tahapan seleksi rekrutmen sebagai manajer di Kopdes Merah Putih:

• Pengumuman Seleksi 15-24 April 2026
• Pendaftaran Seleksi 15-24 April 2026
• Seleksi Administrasi 15-25 April 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 26-27 April 2026
• Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 1-4 Mei 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 5-14 Mei 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi 17-19 Mei 2026
• Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan 20-23 Mei 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan 24 Mei - 7 Juni 2026
• Pengumuman Hasil Akhir (Kelulusan) 15-17 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemberian gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disinyalir akan disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran gaji untuk manajer Kopdes Merah Putih tak akan menambah defisit APBN.

Ia pun menjelaskan bahwa skema pembayaran gaji manajer KDMP akan dilakukan secara bertahap, di mana sumber anggaran pada dua tahun pertama akan berasal dari APBN.

Sumber dana akan berasal dari pos anggaran yang sudah tersedia sebelumnya, sehingga pemerintah tak membuka keran baru untuk membuka alokasi anggaran baru.

“Kita akhirnya harus bayar selama dua tahun. Itu sebagian dari dana Kopdesnya belum dipakai. Kami masukin situ dulu. Jadi, nggak ada tambahan baru ke APBN, nggak ada tambahan defisit baru. Karena sudah dialokasikan di situ,” ujar Purbaya pada Senin (11/5) dikutip dari Antaranews.

Kemudian dialokasikan juga plafon pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung program KDMP sebesar Rp40 triliun yang sebelumnya belum terserap.

Purbaya mengatakan ruang anggaran ini bisa digunakan untuk menutup kebutuhan awal anggaran operasional KDMP.

“Pembiayaan Himbara itu kan cicilannya Rp40 triliun, berarti belum dipakai semua kan, akan di situ mungkin dipakai,” jelasnya.

Rincian Gaji Manajer Kopdes Merah Putih 2026

Apabila disesuaikan dengan jenjang pendidikan, maka seorang manajer Kopdes Merah Putih bisa mendapatkan gaji minimal sesuai dengan UMR daerah yang dilamarnya.

Kemudian besaran UMR di setiap daerah berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti biaya hidup, kondisi ekonomi, dan lainnya. UMR ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam memberikan upah karyawan.

Adapun saat ini, UMR tertinggi di Indonesia dipegang oleh Kota Bekasi dengan nominal Rp5.690.752 yang mengalami kenaikan sebesar 6,5% atau Rp347.322 dari tahun 2024.

Sedangkan UMR terendah dalam skala nasional yakni dipegang oleh Kabupaten Banjarnegara dengan angka Rp2.170.475,32.