Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengajak Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Kita harus lebih intensif lagi dalam berkomunikasi, agar tidak ada misleading di ruang publik," ucap Farida, saat mengunjungi PT Agrinas Pangan Nusantara, di Jakarta, Rabu (1/4).

Terlebih lagi, lanjut Wamenkop, antusiasme masyarakat terhadap Kopdes Merah Putih terbilang cukup tinggi.

"Akhir 2025 lalu, kita pernah lakukan survei yang hasilnya adalah tanggapan masyarakat sangat antusias dan positif. Ini tantangan bagi kita untuk mewujudkan fakta operasionalisasi koperasi yang memang positif," ujar Wamenkop.

Oleh karena itu, Wamenkop mengajak Agrinas untuk lebih memperkuat koodinasi, terutama agar tercipta komunikasi bersama di ruang publik.

"Jangan sampai ada komunikasi publik yang tidak sama di ruang publik, hingga menjadi viral negatif di masyarakat. Meski tidak banyak, tapi jika dibiarkan bisa membesar yang bisa merugikan tujuan mulia kita," kata Farida.

Sementara Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota memaparkan simulasi operasional Kopdes Merah Putih di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Kabupaten itu, kata dia, dianggap memiliki keunikan karena desanya sedikit dengan jumlah penduduk yang banyak (1.027 juta orang).

"Tujuannya, agar barang subsidi ini bisa langsung dinikmati masyarakat, tanpa ada penyimpangan sasaran," kata Joao.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengungkapkan total pengadaan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mencapai 160 ribu unit dengan anggaran sekitar Rp200 triliun yang mayoritas berasal dari impor berbagai negara.

"Kan anggarannya (pengadaan kendaraan impor untuk Kopdes) sudah dikeluarin Rp200 triliun," ujar Joao di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3).

Ia merinci kendaraan tersebut berasal dari berbagai negara, termasuk Jepang, China, dan India. Dari Jepang, terdapat 13.600 unit dari Mitsubishi, 10 ribu unit dari Hino, serta 900 unit dari Isuzu. Sementara dari China terdapat sekitar 13 ribu unit merek Foton, dan sisanya berasal dari India.

"160 ribu itu terdiri dari 13.600 itu dari Jepang atau dari Mitsubishi. 10 ribu dari Hino dari Jepang, 900 dari Isuzu dari Jepang, Foton 13 ribu dari China, baru sisanya dari India yang datang," katanya.

Joao juga menegaskan kendaraan yang digunakan, terutama jenis penggerak empat roda (4x4) seluruhnya merupakan produk impor dan tidak diproduksi di dalam negeri.

"Semua mobil yang ada di sini kan secara ini kalau 4x4 semuanya full import. Enggak ada yang pembuatan lokal tidak ada," ujarnya.

Meski pengadaan telah dilakukan, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah unit kendaraan yang sudah masuk ke Indonesia. Menurutnya, proses pengiriman dan pemantauan dilakukan oleh tim pengadaan serta produsen masing-masing.

"Secara keseluruhan harus pasti ya, angkanya saya enggak tahu pasti juga gitu, jadi harus kita cek pastinya ya," ucapnya.

Program pengadaan kendaraan ini merupakan bagian dari dukungan operasional Kopdes Merah Putih yang ditargetkan mencapai lebih dari 80 ribu unit di seluruh Indonesia.

Setiap koperasi direncanakan mendapatkan kendaraan untuk memperlancar distribusi logistik, baik dari desa ke luar wilayah maupun sebaliknya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan kendaraan impor yang telah masuk akan tetap dimanfaatkan untuk koperasi yang sudah siap beroperasi. Setiap unit koperasi akan dilengkapi kendaraan seperti pikap dan truk guna mendukung aktivitas distribusi barang.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan kebutuhan kendaraan dalam jumlah besar tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, khususnya untuk kendaraan jenis 4x4. Namun, ke depan, pemenuhan kebutuhan akan diarahkan agar lebih banyak melibatkan industri otomotif nasional.

Pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dengan jumlah mencapai sekitar 18 juta penerima manfaat seiring percepatan pembangunan puluhan ribu unit koperasi di seluruh Indonesia.

Zulhas menjelaskan ke depan Kopdes Merah Putih tak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga akan menjadi kanal utama penyaluran berbagai bansos pemerintah.

Program seperti bantuan pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH) direncanakan disalurkan melalui Kopdes Merah Putih dengan cakupan penerima yang mencapai sekitar 18 juta masyarakat.

Menurutnya, skema ini menunjukkan peran strategis Kopdes dalam mengintegrasikan distribusi bantuan sekaligus memperkuat ekonomi di tingkat desa.

"Nanti jadi juga pos bantuan-bantuan pangan, bantuan-bantuan PKH. Bansos itu semua melalui Kopdes (Merah Putih). Semuanya. Itu 18 juta (penerima manfaat), enggak sedikit," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).

Ia menjelaskan Kopdes Merah Putih akan menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan pangan, LPG, pupuk, hingga layanan keuangan. Koperasi ini juga akan berperan sebagai penghubung antara produksi masyarakat desa dengan program pemerintah.

Zulhas menyebut Kopdes Merah Putih akan menampung hasil produksi masyarakat seperti hasil pertanian dan kemudian menyalurkannya ke berbagai program pemerintah, termasuk SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Skema tata kelola tersebut, menurutnya, sudah disiapkan agar rantai pasok dari desa ke program pemerintah berjalan lebih terintegrasi.

"Koperasi Desa Merah Putih akan menampung hasil rakyat, kemudian menyuplai ke program pemerintah seperti SPPG. Tata kelolanya sudah kita siapkan," katanya.

Selain itu, Kopdes juga dirancang menjadi offtaker hasil pertanian seperti gabah dan jagung, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti cold storage untuk produk perikanan dan sayur. Di sisi layanan, koperasi akan dilengkapi BRI Link agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi.

"Jadi nanti bayar listrik, kebutuhan sehari-hari, sampai distribusi bantuan akan terpusat di Kopdes," ujarnya.

Dalam perkembangannya, pemerintah mencatat lebih dari 33 ribu titik Kopdes telah dibangun atau dalam proses pembangunan. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 lebih unit telah selesai dan siap dioperasikan, sementara sisanya masih dalam tahap konstruksi.

Zulhas juga memastikan regulasi pendukung telah disiapkan, termasuk revisi aturan pembiayaan dan koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat implementasi di daerah.

Di sisi operasional, pemerintah menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menjalankan Kopdes selama dua tahun awal sebelum sepenuhnya dikelola oleh desa.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memastikan tidak ada kendala berarti dalam pembangunan Kopdes, termasuk terkait penyediaan lahan.

"Tidak ada kendala. Lahannya itu ketika sudah ada kita bangun. Kendala itu lebih ke waktu dan kesiapan di daerah, tapi bukan hambatan utama," ujarnya.

Ia menambahkan selama masa awal operasional, Kopdes Merah Putih akan dikelola secara modern dan berbasis digital dengan pengawasan dari pengurus koperasi desa. Sebagian besar keuntungan juga akan dikembalikan ke masyarakat desa.

"97 persen keuntungannya akan diserahkan kembali kepada desa. Bahkan 82 persen akan dibagikan langsung kepada warga dalam bentuk kupon untuk kebutuhan sehari-hari," katanya.

Pemerintah menargetkan pembangunan Kopdes Merah Putih mencapai sekitar 82 ribu unit dan rampung dalam tahun ini. Selanjutnya, penguatan operasional dan tata kelola akan diatur lebih lanjut melalui instruksi presiden (Inpres) yang tengah disiapkan.

Komisi VI DPR RI menunda rapat pembahasan soal kendaraan impor untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) setelah Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota tidak menghadiri rapat.

Sejumlah anggota dewan menyampaikan kekecewaan karena rapat dinilai sangat penting untuk mengklarifikasi rencana impor kendaraan dalam jumlah besar tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mempertanyakan ketidakhadiran Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara dalam rapat yang membahas isu strategis tersebut.

"Ini perlu kita pertanyakan ini, rapat ini penting ini, sangat penting, super penting, kenapa dirut Agrinas tidak hadir?," kata Nurdin dalam Ruang Rapat Komisi VI, Rabu (11/3).

Kekecewaan juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam. Ia menilai ketidakhadiran pimpinan perusahaan berpotensi menimbulkan saling lempar tanggung jawab antara pihak Agrinas dan Kementerian Koperasi.

Menurut Mufti, Komisi VI bahkan baru mengetahui rencana impor kendaraan dalam jumlah besar tersebut dari pemberitaan media.

"Kami tentu kecewa tidak hadir Pak Dirut, maka kami tunda pimpinan karena kami tidak mau ada saling lempar tanggung jawab antara Dirut Agrinas dengan Kementerian Koperasi, karena kita tahu dari 105 ribu kendaraan yang diimpor dari India, kami dari Komisi VI tidak tahu sama sekali, kami tahu dari media," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengadaan PT Agrinas Pangan Nusantara Alfis Rudi menjelaskan bahwa Direktur Utama perusahaan, Joao Angelo De Sousa Mota, tidak dapat menghadiri rapat karena sedang sakit. Ia menyebut kondisi kesehatan dirut menurun sejak malam sebelumnya.

"Untuk Bapak Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, saat ini dalam kondisi sakit. Semalam saat kami rapat sudah berjaket dan sudah keringat dingin dan setelah kembali demam tinggi," kata Alfis.

Denngan kondisi ini, maka Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Anggia Erma Rini, kemudian memutuskan rapat ditunda karena menilai kehadiran pimpinan perusahaan penting agar pembahasan tidak perlu diulang.

"Kita kurang lengkap, jadi sayang nanti kalau mau rapat lagi jadi konfirmasi lagi, dua kali rapat. Jadi saya setuju usulan anggota, kita tunda rapat kita dan nanti kita cari kapan waktunya pas bisa," ujar Anggia.

Ia berharap rapat lanjutan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat sebelum masa libur Lebaran. Anggia menutup rapat dengan menyatakan penundaan akan disertai pemberitahuan jadwal baru kepada seluruh pihak terkait.

"Paling tidak sebelum libur Lebaran mudah-mudahan bisa," pungkasnya.

PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan adanya kebutuhan mendesak petani dan koperasi desa akan kendaraan pikap berukuran 4x4, untuk menjangkau wilayah terpencil dengan kondisi jalan yang sulit.

Di saat yang sama, perusahaan mengkritik harga kendaraan double cabin di pasar domestik yang dinilai terlalu mahal.

Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan harga pikap double cabin di dalam negeri saat ini bisa mencapai Rp528 juta per unit. Menurutnya, angka tersebut tidak rasional jika dikaitkan dengan kebutuhan operasional petani dan koperasi desa.

"Saya kemarin melihat itu saya shock juga gitu. Ternyata harga 4x4 itu kalau di katalog itu sampai Rp528 (juta) gitu. Itu hampir tidak mungkin petani mampu beli," ujar Joao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2).

Ia menegaskan kendaraan 4x4 dibutuhkan untuk mendukung distribusi hasil pertanian, pupuk, hingga logistik di daerah dengan medan berat. Untuk itu, Agrinas mencari opsi pengadaan dengan harga yang dinilai lebih kompetitif.

Dalam kesempatan yang sama, Joao juga menyinggung dominasi merek-merek lama dalam industri pikap 4x4 di Indonesia. Ia menyebut pasar kendaraan jenis tersebut telah dikuasai oleh pemain yang sama selama puluhan tahun.

Menurut dia, sebagian besar kendaraan 4x4 yang beredar di dalam negeri masih berstatus completely built up (CBU) atau diimpor utuh dari negara lain, termasuk dari Thailand. Bahkan, ia menyebut rantai pasok mesin dan komponen banyak berasal dari luar negeri sebelum dirakit di negara tersebut dan kemudian masuk ke Indonesia.

Joao menilai kondisi itu menunjukkan belum kuatnya industri 4x4 berbasis produksi lokal. Ia menegaskan langkah Agrinas dalam pengadaan kendaraan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek harga, kapasitas pasokan, serta kebutuhan riil di lapangan.

"Yang paling tidak fair adalah bahwa kita ini sudah hampir 80 tahun menggunakan merek tertentu yang teman-teman semua tahu. Itu barang diproduksi mesinnya di Cina, diproduksi di Jepang, kemudian dikirim ke Thailand, baru dikirim ke Indonesia. Sehingga membuat harga begitu mahal," tegasnya.

Keterangan tersebut ia sampaikan menanggapi keputusan Agrinas mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India pada tahun ini untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Rencana impor mencakup 35 ribu unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35 ribu unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.

Agrinas merupakan pelaksana utama pembangunan Kopdes Merah Putih yang ditunjuk pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Kendaraan yang diimpor akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan logistik koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia.

Program Kopdes Merah Putih dirancang pemerintah untuk memperkuat distribusi barang dan aktivitas ekonomi di tingkat desa, sehingga membutuhkan kendaraan operasional dalam jumlah besar.

Namun, wacana impor tersebut menuai kritik dari pelaku industri karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota mengaku siap membatalkan impor mobil dari India jika diminta pemerintah, meski harus menanggung konsekuensi bisnis berupa denda.

Sebagai informasi, Agrinas tengah mengimpor 105.000 unit mobil dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Impor tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), serta 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Adapun nilai kontrak pengadaan mobil impor India tersebut senilai Rp 24,66 triliun.

Joao mengatakan, pihaknya telah meneken kontrak pembelian dengan produsen India dan melakukan pembayaran awal atau down payment (DP) sebesar 30 persen. Dengan demikian, sudah dilakukan pembayaran berkisar Rp 7,39 triliun.

"Kami harus memberikan down payment 30 persen dan itu sudah kami lakukan untuk semua produk yang kami beli," ujarnya dalam konferensi pers di Menara Yodya, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Ia mengaku optimistis transaksi impor mobil dari India tersebut tidak akan dibatalkan.

Maka dari itu, pihaknya tidak mempertimbangkan potensi penalti pembatalan dalam proses pengadaan tersebut.

"Kami dalam melakukan pengadaan tersebut karena kami dengan iktikad baik kami tidak pernah memikirkan penalti pembatalan tersebut," ucap dia.

Lantaran, lanjut Joao, harga yang diperoleh dalam kontrak impor tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga rata-rata mobil sejenis di dalam negeri.

"Kalau ada masalah ada pemahaman yang kurang tepat atau tidak sama, itu mungkin hanya perlu ada penjelasan, itu akan menjadi solusi karena saya yakin bahwa semua itu ada solusinya," tuturnya.

Kendati begitu, seiring dengan adanya sorotan terhadap keputusan Agrinas mengimpor ketimbang membeli dari dalam negeri, Joao memastikan siap mengikuti arahan pemerintah jika memang diminta untuk membatalkan impor.

Dia juga mengaku tidak gentar jika harus menghadapi konsekuensi bisnis akibat pembatalan tersebut.

"Saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara, apabila itu memang untuk kepentingan rakyat tanpa sedikitpun saya ragu-ragu. Kalau seandainya saya harus nanti digugat atau nanti dipermasalahkan oleh pihak supplier itulah tanggung jawab saya," ucap dia.

Adapun saat ini proses impor sedang berjalan dan sebagian mobil telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok.

Agrinas sendiri menargetkan pada akhir Februari ini sebanyak 1.000 pikap tiba di Tanah Air.

Namun, ia menegaskan, bahwa pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah maupun DPR RI terkait tindak lanjut dari mobil-mobil yang sudah sampai tersebut.

"Kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR di mana mereka mewakili rakyat, jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai," pungkasnya.

PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) telah membangun 1.357 gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sementara itu, sekitar 30.500 unit saat ini masih dalam proses pengerjaan.

"Hari ini kita sudah selesaikan 1.357 dan 30.500 sekian sudah dalam proses pembangunan dan hampir selesai," ujar Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota  dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2).

Joao juga menyampaikan pembangunan puluhan ribu KDMP terus dikebut dengan waktu pengerjaan rata-rata 92 hari per unit. Menurutnya, percepatan dilakukan untuk mendukung penguatan ekosistem distribusi pangan dan sarana produksi di tingkat desa.

"Karena dalam pembangunan kooperasi ini kita sudah bikin time schedule-nya, kita bikin kurva ES-nya itu pembangunannya dilakukan selama 92 hari atau 3 bulan," kata Joao.

Ia menambahkan pembangunan gerai dilakukan dengan pendekatan efisiensi anggaran. Perusahaan pelat merah ini mengklaim berhasil menekan indeks biaya konstruksi dari sebelumnya Rp5,8 juta per meter persegi menjadi Rp2,95 juta per meter persegi.

"Itu kami lakukan pembangunan dari Sabang sampai Merauke dengan harga yang sama Rp2.958.000 per meter persegi. Dari situ saja kami sudah melakukan efisiensi mungkin sekitar Rp136 triliun," ungkapnya.

Di samping itu, Joao juga menjelaskan proyek pembangunan KDMP ini merupakan bagian dari target ambisius pendirian 80 ribu koperasi desa secara nasional yang diproyeksikan selesai sebelum akhir tahun 2026.

"Saya orang yang sangat optimistis dan saya yakin bahwa kooperasi Desa Merah Putih sebanyak 80 ribu ini akan kita selesaikan sebelum akhir tahun 2026," pungkasnya.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan untuk menunda impor 105 ribu mobil pikap dari India dalam rangka pemenuhan kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pernyataan itu merespons permintaan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut.

"Karena saya ini BUMN, saya pasti taat kepada pemerintah dan rakyat. Kami setia kepada negara dan rakyat, bukan kepada individu atau kelompok tertentu yang menolak," ujar Joao di Yoda Tower, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Ia menegaskan, Agrinas akan tetap melaksanakan kebijakan selama mendapat dukungan negara. Namun, jika pemerintah dan DPR memutuskan untuk menghentikan impor tersebut, pihaknya siap mengikuti keputusan itu.

"Selama negara mendukung apa yang kami lakukan, akan kami laksanakan. Tapi kalau negara dan DPR mengatakan harus dihentikan, kami hentikan dengan segala risikonya," katanya.

Joao juga berencana mengatur pertemuan dengan Dasco untuk menyerahkan dokumen kontrak serta penjelasan lengkap terkait pengadaan tersebut. Ia ingin memastikan DPR mendapatkan informasi secara menyeluruh.

"Dokumen yang sudah saya punya ini ditambah dengan kontrak akan saya sampaikan kepada Pak Dasco. Mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi. Saya akan mencari waktu beliau dan saya pasti loyal dan taat 100 persen," ujarnya.

Dasco sebelumnya meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India tersebut.

Menurutnya, penundaan perlu dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Ia menyebut Presiden akan membahas secara rinci rencana impor tersebut, termasuk mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri.

"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/2) lalu.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota buka suara terkait keputusan impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ia menegaskan langkah tersebut diambil setelah negosiasi dengan sejumlah produsen otomotif dalam negeri tak mencapai kesepakatan, terutama soal harga dan kapasitas produksi.

Joao mengatakan pihaknya telah mengundang hampir seluruh produsen besar, mulai dari grup Astra, Isuzu, Mitsubishi, hingga Hino.

Namun, menurutnya, sebagian besar produsen lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

"Yang menjadi isu utama itu adalah bahwa kami membeli dalam jumlah yang besar. Sehingga kami menawarkan adalah bulk, kami memberi secara gelondongan. Harusnya kan kita diberikan harga yang lebih ekonomis, harusnya harga yang lebih efektif dan lebih memenuhi anggaran yang sudah kami siapkan," ujar Joao Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2).

Ia memaparkan, Isuzu disebut hanya sanggup memasok 900 unit, sementara Toyota melalui model Hilux menawarkan kapasitas sekitar 800 unit pada periode April-Mei 2026.

Mitsubishi L300 diklaim mampu memproduksi 750 unit per bulan, sedangkan Hino awalnya hanya 120 unit per bulan sebelum dinaikkan hingga total 10 ribu unit setelah lobi dengan prinsipal di Jepang.

Menurut Joao, kebutuhan kendaraan untuk KDMP mencapai 105 ribu unit, yang terdiri dari 35 ribu unit Scorpio Pick Up dipasok oleh Mahindra, sementara 70 ribu unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35 ribu unit Yodha Pick-Up dan 35 ribu unit Ultra T.7 Light Truck.

Joao juga membantah tudingan bahwa pihaknya tidak berpihak pada industri nasional. Ia menyebut seluruh proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan dilengkapi berita acara pertemuan dengan masing-masing produsen.

Di sisi lain, Agrinas mengklaim keputusan impor tersebut justru menghasilkan efisiensi anggaran. Joao menyebut pihaknya mampu menghemat sekitar Rp46,5 triliun dari pengadaan kendaraan tersebut.

"Dengan pengadaan sarana-prasarana ini, Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp46,5 triliun," ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh hasil penghematan tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan lain, melainkan dikembalikan kepada negara karena bersumber dari anggaran publik.

"Penghematan yang kami lakukan ini kami kembalikan kepada negara. Karena uang yang kami gunakan adalah uang APBN dan uang rakyat. Jadi akan kami kembalikan sepenuhnya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyampaikan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah mencapai 29.557 unit, sementara yang telah selesai dibangun berjumlah 857 unit.

"Yang sudah dibangun sekarang sudah 29.557, yang sedang dibangun, yang sudah jadi 857 unit, sudah 100 persen. Jadi total sekitar 30.611 unit," kata Joao di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Bangunan Kopdes Merah Putih yang telah selesai, kata dia, saat ini memasuki tahap pengisian barang dan persiapan operasional.

Seluruh proses pengadaan untuk mendukung operasional koperasi telah diselesaikan, dan selanjutnya memasuki tahap distribusi agar koperasi dapat mulai beroperasi.

"Yang sudah jadi paling lama satu bulan sudah bisa buka," ucapnya.

Terkait pendanaan, dia menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp200 triliun telah dikucurkan sejak sekitar tiga bulan lalu untuk mendukung program Kopdes Merah Putih. Saat ini, dana tersebut telah beredar di masyarakat, terutama di wilayah desa dan sektor industri pendukung koperasi.

Peredaran dana untuk pembangunan Kopdes Merah Putih tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp45 triliun.

"Jadi uang sekarang menyebar di masyarakat semuanya, di desa, paling bawah dan di industri yang mendukung Koperasi Merah Putih itu. Jadi sekarang uang beredar semua di bawah untuk membangun gerai-gerai itu, benar-benar uang beredar di bawah. Per hari ini kurang lebih sekitar Rp45 triliun," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan membidik 30 ribu bangunan fisik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tuntas pada Mei-Juni, sebelum berlanjut ke tahapan operasional.

“Tadi sampai Mei, Juni, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Kalau diselesaikan, maka lanjutannya harus ada operasional,” ujar Zulhas ketika dijumpai selepas Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (5/2).

Apabila bangunan fisik sudah tuntas, Zulhas menyampaikan akan mengisi koperasi tersebut dengan barang-barang yang akan diperjualbelikan, seperti pupuk, sembako, hingga LPG 3 kg.

Selain itu, Zulhas juga menyampaikan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi offtaker atau penyerap hasil dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berlokasi di desa masing-masing.

Pewarta: Fathur Rochman/Maria Cicilia Galuh
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih awal Februari 2026 baru mencapai 680 unit. Adapun target pembangunan koperasi hingga pertengahan tahun ini nyaris 30 ribu unit.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota (Joao Mota) mengatakan total koperasi desa yang direncanakan dibangun berkisar 29 ribu unit. Proyek ini ditargetkan selesai bertahap hingga pertengahan 2026.

"Seharusnya dibangun itu 29.424 (unit), yang sudah selesai sekitar 680 (unit). Sisanya masih dalam proses pembangunan," ujar Joao Mota di Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (5/2).

Ia menyebut pemerintah menargetkan seluruh 29 ribu koperasi desa tersebut dapat dirampungkan pada April 2026. Setelah itu, pembangunan akan dilanjutkan hingga mencapai 70 ribu sampai 80 ribu unit pada Juli 2026.

"Harusnya per April ini selesai semua 29 ribu. 30 ribu saya mau targetnya. Jadi bulan Juli bisa antara 60 ribu sampai 70-80 ribu," katanya.

Joao menjelaskan percepatan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan lahan di desa. Menurutnya, selama lahan tersedia, proses pembangunan dapat segera dilakukan.

"Yang penting dikasih tanah. Orang di kampung semua mau bangun," ujarnya.

Adapun koperasi desa yang telah selesai dibangun saat ini tersebar di sejumlah wilayah, dengan konsentrasi terbesar masih berada di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sementara di luar Jawa, jumlah koperasi yang rampung masih relatif terbatas.

"Kalau di luar Jawa rata-rata masih 10 sampai 14 yang sudah jadi. Di 34 provinsi," ujarnya.

Joao menambahkan PT Agrinas Pangan Nusantara berperan sebagai pelaksana pembangunan fisik koperasi desa. Sementara perencanaan teknis dan operasional koperasi berada di kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengakui pembangunan KopDes Merah Putih memang tidak mudah, tapi akan berdampak baik jika dilakukan. Hal ini sama halnya dengan manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"KopDes itu nanti akan seperti MBG. Yang lama-lama nanti akan ngejar, akan ngejar," ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini usai rapat di kantornya, Kamis (29/1) lalu.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjabarkan perkembangan pembangunan gerai fisik, gudang, dan sarana prasarana lain Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di hadapan anggota Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11). Kopdes/Kel Merah Putih diprediksi dapat sepenuhnya beroperasi pada 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Percepatan pembangunan gerai, gudang sarana prasarana lainnya tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17/ 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Kopdes/Kel Merah Putih.

"Presiden mengharapkan setiap desa memiliki gudang, gerai, kendaraan, serta kelengkapan untuk operasional Kopdes. Setelah beroperasi koperasi ini diharapkan tidak hanya sebagai pusat distribusi barang, tetapi juga sebagai offtaker terhadap hasil produksi masyarakat," kata Menkop Ferry dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta.

Dalam paparannya, Ferry menyebut pihaknya telah menandatangani Keputusan Bersama (SKB) untuk melakukan akselerasi pembangunan gerai, pergudangan, dan fasilitas Kopdes/Kel Merah Putih dengan lintas sektoral terutama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, BP BUMN dan BPI Danantara.

Dalam pembangunan gerai dan aset fisik lainnya, PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk sebagai offtaker. Untuk memastikan kelancaran pembangunan, Kemenkop terlebih dahulu melakukan inventarisasi lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan di desa-desa atau kelurahan, sebelum meneruskan data ke PT Agrinas.

"Data tanah yang sudah masuk yang tercermin melalui Simkopdes sebanyak 30.500 titik tanah dan dikonfirmasi oleh Agrinas bahwa pada November 2025 ini diharapkan 25.000 titik dapat dibangun (gerai, gudang dan sarana fisik lainnya," kata Ferry.

Dari sisi penyiapan SDM pengelola Kopdes/ Kel Merah Putih, Kemenkop saat ini telah merekrut dan melatih 7.867 Business Assistant (BA) sebagai pendamping utama. Setiap BA diharapkan bertanggung jawab pada 10 koperasi untuk membantu penyusunan rencana bisnis, pengurusan administrasi, hingga memastikan operasional gerai berjalan optimal.

"Kami juga telah melatih 1.104 Project Management Officer (PMO) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Dinas Koperasi di daerah untuk membantu, melaporkan dan memastikan seluruh operasional sesuai standar sehingga pengelolaan program Kopdes dapat tertib, transparan dan dipertanggungjawabkan," katanya.

Hingga 14 November, puluhan ribu tenaga pendamping telah mendapat pelatihan, termasuk BA, PMO, dan pengelola koperasi. Pelatihan peningkatan SDM ini akan terus dilakukan secara masif di seluruh Indonesia agar saat Kopdes/ Kel Merah Putih beroperasi dapat dijalankan dengan baik.

Ferry menekankan bahwa pemerintah daerah juga memegang peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan gerai aset fisik. Peran pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui percepatan pemberian izin, penyelesaian konflik tanah, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.

"Kami mengharapkan dukungan penuh dari gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat keberhasilan program ini," ujarnya.

Ferry menjelaskan, Kemenkop telah menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memberikan supervisi teknis terkait pembangunan gerai, gudang dan aset fisik lainnya. Ia menutup paparan dengan menegaskan bahwa pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih bukan sekadar proyek fisik, tetapi upaya besar membangun ekonomi desa yang mandiri.

"Ini kerja kolaborasi kita bersama maka kami akan terus meminta dukungan dari Komisi VI (agar program Kopdes/Kel Merah Putih berhasil)," ucapnya.

Sementara itu Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota menjelaskan bahwa pihaknya ditunjuk berdasarkan SKB No. 17/2025 untuk melaksanakan pembangunan fisik gerai dan gudang Kopdes/ Kel Merah Putih. Ia menyebut membutuhkan dukungan TNI dalam menyelesaikan 80 ribu titik pembangunan.

"Kita butuh dukungan dari TNI terutama untuk di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau seperti Papua dan pesisir, kami melihat TNI punya potensi dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan amanah yang diberikan ke kami untuk bangun gerai koperasi tersebut," kata Joao.

Joao memastikan penggunan bahan baku dari pemasok lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung. Untuk daerah seperti Papua dan wilayah pesisir, Agrinas meminta dukungan terkait pengiriman bahan bangunan menggunakan helikopter atau transportasi khusus.

Sebagai upaya memperkuat pengawasan, Agrinas juga menggandeng perguruan tinggi, khususnya fakultas teknik, agar mahasiswa semester akhir dapat terlibat melakukan monitoring lapangan.

"Kami ingin pembangunan ini sekaligus menjadi proses distribusi pengetahuan dan membuka kesempatan bagi talenta muda untuk siap terjun ke industri konstruksi," ujarnya.

Hingga saat ini, Agrinas telah menyelesaikan pembangunan 15.788 bangunan atau 16,44 persen dalam sekitar 15 hari sejak pendanaan dicairkan pada 28 Oktober. Pihaknya juga memasang target pembangunan 2.930 titik per hari, meski realisasi saat ini baru sekitar 1.200 titik.

"Kami setiap hari melakukan mitigasi dan mengambil alih setiap permasalahan yang terjadi di lapangan, kami harap dengan melibatkan TNI dapat mengatasi masalah baik itu terkait ketersediaan bahan bangunan, masalah listrik, ketersediaan tukang dan lainnya," kata Joao.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini mengapresiasi capaian Kemenkop membentuk 82.426 unit Kopdes/Kel Merah Putih berbadan hukum yang dinilai sangat cepat.

Namun Anggia menilai masih terdapat sejumlah kesenjangan, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur fisik dan kapasitas pendamping BA dan PMO di lapangan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Kopdes/Kel Merah Putih ditentukan oleh aktivitas ekonomi yang berjalan nyata, bukan sekadar keberadaan bangunan.

"Kami ingin melihat langsung progres pembangunan di lapangan. Gerai harus beroperasi, gudang berfungsi, dan koperasi memiliki produk unggulan. Barulah ekonomi desa bergerak," katanya.

Adapun Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Nurdin Halid menekankan pentingnya pendampingan sebagai kunci keberhasilan Kopdes/Kel Merah Putih. Ia menilai rasio satu BA mendampingi 10 koperasi terlalu berat, terutama di daerah yang belum memahami konsep koperasi secara utuh.

Nurdin menyebut, pendampingan harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, tanpa manajemen yang kuat, gerai dan gudang jadi tidak optimal. Ia meminta Kemenkop dapat memastikan pendamping terlatih hadir di setiap titik sehingga Kopdes/ Kel Merah Putih dapat beroperasi secara maksimal.

"Program Koperasi Desa ini tidak boleh gagal, jadi apapun upaya yang harus dilakukan harus menuju pada jalan menuju keberhasilan maka Pak Menteri (Ferry Juliantono) harus bekerja keras," pungkas Nurdin.