Bisnis.com, SURABAYA —Direktorat Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri turut Selain melakukan penggeledahan di dua titik lainnya di Kabupaten Nganjuk selain kegiatan yang digelar di sebuah rumah di Jalan Tampomas, Surabaya.

Sebagai informasi, berdasar pada fakta penyidikan sementara oleh kepolisian, diketahui nilai akumulasi transaksi jual-beli emas yang diduga berasal dari pertambangan emas tanpa izin atau ilegal (PETI) selama kurun waktu 2019 hingga 2025 mencapai nominal yang fantastis, yakni sebesar Rp25,8 triliun.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas tindak pidana asal yang secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, dan penjualan emas yang berasal dari PETI.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan selain melakukan penggeledahan terhadap satu rumah di Surabaya, jajarannya juga tengah menggeledah dua lokasi lainnya di Kabupaten Nganjuk, yang terdiri atas satu toko emas dan satu rumah tinggal.

“Namun, yang jelas pada hari ini, mulai pagi tadi hingga siang hari ini masih berlangsung bahwa penggeledahan masih dilakukan terhadap tiga tempat. Satu merupakan toko emas, yang dua adalah kediaman atau tempat tinggal. Satu lokasi di Surabaya dan dua lokasi ada berada di Kabupaten Nganjuk,” beber Ade Safri kepada awak media di lokasi, Kamis (19/2/2026).

Dirinya menyebut kediaman di Surabaya disinyalir kuat oleh tim penyidik difungsikan sebagai tempat penyimpanan hingga pengolahan hasil tambang emas ilegal.

“Sementara ini penggeledahan yang saat ini dilakukan di rumah Surabaya ini diduga yang menampung kemudian menjual dan juga mungkin mengolah emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin atau ilegal,” bebernya.

Hingga saat ini, tim penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara itu, seperti dokumen, surat-surat, hingga alat elektronik. Selain itu, sebanyak 37 orang juga telah diperiksa polisi sebagai saksi, sebelum nantinya penyidik menetapkan tersangka.

“Tersangka dalam perkara ini nanti akan ditentukan dari hasil mencari dan mengumpulkan alat bukti yang saat ini sedang dilakukan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ade Safri menegaskan pihaknya tidak segan untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang secara sah dan meyakinkan terlibat dalam praktik TPPU dan aktivitas PETI yang merugikan lingkungan dan negara.

“Dalam hal ini Bareskrim Polri dalam melindungi kelestarian lingkungan, mencegah kebocoran keuangan negara, dan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Caption Foto

Bisnis.com, SURABAYA – MY alias Yasin, anggota organisasi masyarakat (ormas), yang diduga berperan dalam kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik wanita lanjut usia (lansia) Elina Widjajanti (80) di Surabaya, telah diringkus pihak berwajib.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, MY yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka memang pengejaran aparat berwajib. Namun, saat ini tersangka telah berhasil ditangkap.

Dirinya membeberkan, MY diamankan oleh jajaran penyidik Ditreskrimum Polda Jatim di Polsek Wonokromo Surabaya. Namun, dirinya enggan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai ihwal penangkapan itu.

“Tersangka MY diamankan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin (29/12) sekitar pukul 17.15 WIB di Polsek Wonokromo,” ungkap Jules dikutip Rabu (31/12/2025).

Sementara, tersangka lainnya, yakni SAK alias Samuel Ardi Kristianto telah diamankan terlebih dahulu oleh jajaran penyidik Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin (29/12) siang.

Samuel diduga kuat terlibat sebagai dalang yang menyuruh segerombolan orang untuk melakukan pengusiran hingga pembongkaran paksa kediaman milik korban.

“Saat ini, SAK sudah kami amankan dan sedang menjalani pemeriksaan,” jelas Jules.

Diberitakan sebelumnya, Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko menegaskan SAK dan MY telah ditetapkan tersangka. Meski begitu, dirinya tidak menutup kemungkinan mengenai adanya keterlibatan dan penetapan tersangka lainnya dalam kasus tersebut.

“Berdasarkan Scientific Crime Investigation, kami menetapkan dua tersangka dan dimungkinkan akan ada tersangka lain setelah pendalaman pemeriksaan,” ucap Widi.

Atas perbuatannya, SAK dan MY pun dijerat Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan terancam kurungan penjara selama 5,5 tahun.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Preman, buntut kasus pembongkaran rumah dan pengusiran seorang wanita lanjut usia, Elina Widjajanti (80) oleh oknum yang diduga anggota organisasi masyarakat (ormas).

"Insya Allah kita buatkan tempat di Pemkot Surabaya untuk Satgas Anti-Preman. Surabaya harus aman," tegas Eri dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2025).

Eri mengungkapkan, Satgas Anti Preman tersebut melibatkan jajaran kepolisian, TNI, hingga unsur Forkompinda. Selain itu, ia juga akan merangkul tokoh-tokoh dari berbagai suku yang ada di Kota Pahlawan untuk bergabung dalam satgas itu.

"TNI, Polri, dan seluruh elemen suku akan bergabung. Siapa pun yang melakukan premanisme akan ditindak dan dihilangkan dari kota ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Eri membeberkan bahwa pihaknya akan menggelar pertemuan dengan semua suku dan organisasi masyarakat (ormas) di Surabaya pada Januari 2026.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kondusivitas, menumbuhkan kesadaran kolektif serta memastikan warga memahami bahwa penyelesaian konflik harus berlandaskan hukum.

“Surabaya terdiri dari beragam suku dan agama. Kita harus menjaga persatuan dan kerukunan. Jangan biarkan perbedaan dijadikan alasan untuk memecah belah masyarakat,” ajak Eri.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini turut menyampaikan bahwa partisipasi aktif warga merupakan pilar utama dalam merawat keamanan serta keharmonisan kota. Melalui serangkaian kebijakan ini, dirinya optimis setiap sengketa dapat diputus secara adil dan transparan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Warga yang mencintai Surabaya pasti akan membantu menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah,” pungkasnya.

Terkait kondisi nenek Elina yang rumahnya dibongkar dan dirobohkan, Pemkot Surabaya tengah melakukan asesmen mengenai kebutuhan mendesak korban. Selain bantuan fisik atau tempat tinggal, ia juga menekankan pentingnya pemulihan kondisi psikis korban.

"Yang paling penting adalah psikisnya. Kami juga menguatkan warga dan tetangga di sekitar lokasi. Surabaya boleh jadi kota besar, tapi jangan pernah kehilangan empati terhadap sesama. Harus saling menjaga dan menguatkan,” jelas Eri.

Ia pun mengimbau, agar warga tidak melakukan aksi-aksi anarkis atau benturan antarwarga sebagai reaksi atas kejadian ini. Eri memohon masyarakat mempercayakan penyelesaian kasus sepenuhnya kepada pihak kepolisian sambil terus mengawal prosesnya hingga tuntas.

“Ayo warga Surabaya, kita saling menjaga dan mengawal proses hukumnya hingga tuntas dan Nenek Elina mendapatkan keadilan,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA— PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN SOR III mengonfirmasi masuknya investor baru asal China di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik (JIIPE).

Area Head PGN SOR III Surabaya, Arief Nurrachman, mengatakan perusahaan petrochemical tersebut diproyeksikan bakal menyerap pasokan gas dalam volume besar, mencapai 40% dari total kebutuhan gas di Petrokimia Gresik. Investor tersebut memilih Jawa Timur setelah melakukan komparasi intensif dengan kawasan industri di Jawa Tengah dan Batam.

"Kehadiran industri petrochemical ini merupakan value besar bagi perekonomian Jawa Timur. PGN berkomitmen memastikan keandalan energi di KEK Gresik untuk menarik lebih banyak investor kakap," ujar Arief dikutip, Senin (22/12/2025).

Selain industri besar, dia menegaskan, PGN juga tengah mengejar target 60.000 Sambungan Rumah (SR) baru di Surabaya-Gresik hingga 2026 guna memperkuat ekosistem energi di wilayah penyangga.

"PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui Sales and Operation Region (SOR) III terus memacu pembangunan infrastruktur jaringan gas (jargas) rumah tangga di wilayah Surabaya dan Gresik. PGN menargetkan pemasangan sebanyak 59.990 Sambungan Rumah (SR) baru yang diproyeksikan tuntas pada akhir 2026," jelasnya.

Hingga saat ini, Arief menyebut realisasi fisik telah mencapai sekitar 11.000 SR atau 18% dari target keseluruhan. Kendati demikian, secara dokumen internal, minat masyarakat cukup tinggi dengan jumlah registrasi mencapai 24.000 formulir atau sekitar 41% dari target.

Arief mengakui pembangunan jargas di kawasan perkotaan memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait koordinasi fasilitas umum (fasum) dan perizinan tingkat RT/RW. PGN berkomitmen untuk melakukan pemulihan infrastruktur pasca-penggalian agar tidak merugikan kenyamanan warga.

Dari sisi finansial, menurutnya, investasi jargas memerlukan biaya yang cukup besar, yakni mencapai Rp10 juta per titik sambungan. Mengingat nilai investasi yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan rata-rata dari pemakaian rumah tangga, pemerintah turut mengintervensi melalui pendanaan APBN.

"Di Gresik, tepatnya wilayah Menganti, ada alokasi APBN untuk 11.000 SR. Begitu juga di Sidoarjo wilayah Wadungasri sebanyak 4.000 SR dan beberapa wilayah di Jombang. Ini adalah bentuk konsistensi pemerintah dalam memperluas jangkauan gas bumi," imbuhnya.

Disisi lain, dia menegaskan, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan di tengah persaingan dengan LPG subsidi 3 kg, PGN menawarkan berbagai kemudahan, di antaranya, Restrukturisasi Piutang di mana Pelanggan yang mengalami kendala pembayaran dapat mengajukan cicilan hingga 12 bulan. Kemudian Digitalisasi layanan melalui penggunaan aplikasi PGN Mobile untuk fitur mandiri seperti swafoto meteran guna akurasi tagihan bulanan.

Selanjutnya, efisiensi harga, PGN menekankan bahwa jika subsidi LPG dicabut, harga gas pipa jauh lebih kompetitif dibandingkan harga keekonomian LPG yang bisa mencapai Rp48.000 per tabung 3 kg.

"Kami menyadari masih ada energi substitusi yang disubsidi. Namun, jika mekanisme barcode dan digitalisasi LPG 3 kg mulai diperketat oleh pemerintah, masyarakat akan melihat gas pipa sebagai pilihan yang paling stabil dan ekonomis," pungkasnya.

Melalui langkah masif ini, dia meyakinkan, PGN berharap dapat membantu pemerintah menekan beban subsidi energi yang pada 2025 diproyeksikan mencapai angka yang signifikan.