JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai kondisi ekonomi global masih berada dalam tekanan. Ketidakpastian tinggi masih membayangi.

Perry menjelaskan tekanan tidak hanya berasal dari kebijakan tarif Amerika Serikat. Dinamika geopolitik, terutama di Timur Tengah, ikut memperburuk situasi.

Kondisi ini berdampak pada harga komoditas. Suku bunga global juga bertahan di level tinggi.

Dampak lain terlihat pada aliran modal. Negara berkembang menghadapi tekanan keluar dana, termasuk Indonesia.

"Saat ini kita berada dalam situasi yang tidak mudah. Dunia sering dikatakan tidak baik-baik saja dan bahkan semakin tidak pasti. Kita tidak hanya menghadapi perlambatan tetapi juga dengan ketidakpastian yang tinggi dan terus berlanjut," ujar Perry saat membuka acara Kick Off Pinisi di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Tekanan global menuntut penguatan ketahanan eksternal. Koordinasi dengan pemerintah dan regulator menjadi kunci menjaga stabilitas.

Perry menekankan pentingnya memperkuat ekonomi domestik. Permintaan dalam negeri perlu dijaga sebagai penopang utama pertumbuhan.

Ia memaparkan tiga tantangan utama yang perlu segera direspons.

Tantangan pertama berkaitan dengan kepercayaan pelaku usaha. Aliran pembiayaan perlu diarahkan ke proyek prioritas nasional.

Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.

Tantangan kedua menyasar penguatan mesin ekonomi domestik. Konsumsi harus tetap terjaga.

Investasi juga perlu ditingkatkan untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Kapasitas pembiayaan menjadi faktor penting dalam proses ini.

Tantangan ketiga terkait implementasi kebijakan. Kebijakan harus berjalan efektif hingga ke dunia usaha dan perbankan.

Efektivitas juga harus dirasakan masyarakat luas.

"Kita memiliki rangka kebijakan yang kuat dan itulah yang harus kita tingkatkan termasuk juga kebijakan hilirisasi dan industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) , Perry Warjiyo memberikan peringatan keras mengenai kondisi ekonomi global yang tengah menghadapi ketidakpastian tinggi serta ancaman perlambatan. Perry menegaskan bahwa situasi dunia saat ini sedang dalam kondisi yang tidak ideal.

Menurut Perry, kombinasi dari kebijakan tarif perdagangan, memburuknya situasi geopolitik, serta dampak berkepanjangan dari konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang memicu ketidakstabilan ini.

"Dampak konflik Timur Tengah sungguh dicermati dan waspadai tidak hanya minyak tinggi dan tingginya suku bunga AS dan aliran modal keluar dan tekanan ekonomi kita (RI)," papar Perry dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Menyikapi tekanan eksternal tersebut, Bank Indonesia mengidentifikasi tiga tantangan besar yang harus segera dihadapi oleh pemerintah dan pelaku industri di tanah air. Pertama, Resiliensi Sektor Usaha merupakan upaya membangkitkan kembali pelaku usaha serta memastikan pembiayaan pada proyek-proyek prioritas untuk menjaga stabilitas.

Jurus BI Hadapi Pelemahan Rupiah yang Sudah Tembus Rp17 Ribu per Dolar AS



Kedua, Daya Beli dan Investasi untuk memperkuat tingkat konsumsi masyarakat domestik sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi. Terakhir, Implementasi Kebijakan untuk memastikan setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat dieksekusi secara cepat dan akurat di lapangan.

Sebagai langkah konkret untuk memitigasi risiko global, Bank Indonesia meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI). Program ini merupakan bentuk sinergi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), badan pengelola investasi Danantara, serta para pelaku usaha dan investor.

Fokus utama PINISI adalah memperkuat basis ekonomi domestik melalui percepatan arus pembiayaan dan realisasi proyek strategis nasional.BI

"PINISI kita manfaatkan kita lakukan dan akan lakukan apakah program yang sudah disiapkan pemerintah. Termasuk ekosistem Danantara bisa berkembang untuk ekonomi tinggi. Bersama kita cari solusi terbaik. PINISI kita harapkan dapat melakukan interaksi baik dalam kesepakatan, pembiayaan, dan realisasi proyek," jelas Perry.

Melalui program ini, BI berharap terjalin interaksi yang lebih efektif antara penyedia modal dan sektor riil, sehingga target pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, meskipun dinamika global terus memberikan tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal keluar dari Indonesia.

Bank Indonesia (BI) meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) sebagai wadah untuk mempercepat penyaluran pembiayaan ke sektor riil dan proyek prioritas di tengah tekanan ekonomi global.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan PINISI dirancang sebagai jembatan strategis untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Hal itu sejalan dengan arah kebijakan untuk mendorong laju ekonomi yang mengusung tiga pesan yakni optimisme, komitmen dan sinergi (OKS).

"Melalui PINISI sebagai platform strategi penguatan komunikasi dan koordinasi untuk membangun optimisme, sekaligus menjadi wadah untuk menyelesaikan berbagai hambatan-hambatan dalam kita memberikan pembiayaan bagi perekonomian," ujar Perry dalam acara Kick Off PINISI di Komplek Perkantoran BI, Senin (27/4).

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan PINISI pada dasarnya merupakan wadah yang menjembatani kebutuhan pembiayaan dari dunia usaha dengan kapasitas penyaluran kredit dari perbankan.

"PINISI ini sebenarnya adalah bagian dari kebijakan kami yang sifatnya makroprudensial. Bagaimana kita berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kali ini adalah bagaimana dengan mengoptimalkan intermediasi perbankan ... Kita berusaha sebagai bridging the gap, menjembatani gap-gap yang ada, " kata Destry.

Menurutnya, inisiatif ini muncul di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari tekanan sektor keuangan akibat capital outflow, kenaikan harga komoditas, hingga gangguan perdagangan global.

Melalui PINISI, BI bersama pemerintah dan otoritas terkait ingin mempercepat pembiayaan ke sektor-sektor potensial yang selama ini masih menghadapi hambatan, termasuk proyek strategis nasional dan sektor-sektor dengan ruang kredit yang masih besar seperti pertanian, konstruksi, dan jasa usaha.

Selain itu, program ini juga mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif, tidak hanya melalui kredit perbankan konvensional, tetapi juga kombinasi pembiayaan seperti blended finance dan skema penjaminan.

"Bisa aja enggak hanya bentuk bank lending, tapi bisa corporate finance dengan kombinasi blended finance dengan guarantee dan sebagainya," kata Destry.

PINISI juga akan dilengkapi dengan mekanisme pemantauan bersama untuk memastikan komitmen pembiayaan benar-benar terealisasi hingga tahap implementasi proyek.

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, pelaku usaha, investor, akademisi, hingga media.

Lebih lanjut, BI menegaskan PINISI tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan akan diwujudkan dalam bentuk konkret seperti policy dialogue, business matching, hingga pengawalan proyek secara end-to-end.

Adapun tujuan utama dari program ini adalah mendorong pembiayaan yang optimal, meningkatkan efektivitas eksekusi proyek, serta menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas.

"Ultimate goals-nya adalah pertama adanya pembiayaan yang optimal dan tentunya prudent dan inovatif, jadi tidak hanya konvensional. Kemudian juga kita berharap terjadinya eksekusi proyek menjadi lebih efektif dan efisien. Kita juga berharap terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, termasuk masyarakat yang dibawah," ujar Destry.

Pertumbuhan kredit perbankan sendiri menunjukkan tren peningkatan. Hingga Maret 2026, BI mencatat kredit tumbuh 9,49 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan Februari yang sebesar 9,37 persen.

Dari sisi permintaan, ruang ekspansi kredit masih terbuka lebar, tercermin dari besarnya undisbursed loan yang mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari total plafon kredit.

Tahun ini, BI memperkirakan kredit melaju di kisaran 8 hingga 12 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Juli Budi Winantya mengatakan beleid 'pengetatan' pembelian valuta asing yang dirilis bank sentral awal bulan ini mulai memperlihatkan hasil. Pelaku pasar valas mengikuti beleid tersebut dan ada penurunan transaksi.

Dua aturan itu adalah ketentuan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) dengan menyesuaikan threshold kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam valas, dari 100 ribu dolar AS menjadi 50 ribu dolar AS. Kemudian, pembelian valas yang wajib disertai dokumen underlying, dari 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per pelaku per bulan.

Juli memaparkan, "Untuk ketentuan LLD ada penurunan transaksi dari 78 juta dolar AS per hari menjadi 60 juta dolar AS per hari. Kemudian pembelian yang wajib dilengkapi dokumen underlying juga turun dari 99,2 juta dolar AS menjadi 89,2 juta dolar AS," kata Juli disela diskusi moneter dengan pers, Jumat (24/4/2026) petang.

Pada awal bulan ini Gubernu BI Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia berkomitmen penuh dan all out akan menjaga stabilitas nilai tukar dengan berbagai instrumen-instrumen yang kami punyai di kebijakan moneter. Hal ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG BI secara daring di Jakarta.

Sebagai informasi, penerapan threshold penyampaian dokumen underlying merupakan upaya bank sentral untuk memastikan transaksi pembelian valas dilandasi kebutuhan ekonomi bukan spekulasi.

Kebijakan ini bukan membatasi transaksi pembelian valas, melainkan memperkuat kewajiban penyertaan dokumen underlying.

Penguatan kebijakan transaksi pasar valas tersebut akan mulai berlaku April 2026 dengan masa transisi sampai dengan 30 April 2026 guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Selain itu, BI melakukan penyesuaian threshold pada instrumen lindung nilai. Threshold untuk penjualan DNDF/Forward dinaikkan dari 5 juta dolar AS menjadi 10 juta dolar AS per transaksi.

Penyesuaian serupa juga berlaku pada transaksi swap, dengan threshold pembelian dan penjualan yang dinaikkan dari 5 juta dolar AS menjadi 10 juta dolar AS per transaksi.

BI juga memperkuat ketentuan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) dengan menyesuaikan threshold kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam valas, dari 100 ribu dolar AS menjadi 50 ribu dolar AS, yang akan mulai berlaku pada April 2026.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono menambahkan bahwa beleid ini sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik.

Dalam merumuskan kebijakan itu, ujar dia, BI mencermati perkembangan nilai tukar, kondisi likuiditas, serta pola transaksi pelaku pasar.

Thomas menjelaskan, penurunan threshold beli valas ditujukan untuk memperkuat transaksi tunai yang berdasarkan kebutuhan riil (underlying) dan bukan spekulatif.

Sementara itu, peningkatan threshold transaksi jual DNDF dan Forward bertujuan memberi fleksibilitas lebih bagi pelaku pasar dalam menyediakan likuiditas di pasar derivatif valas domestik.

Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan kredit perbankan dapat mencapai kisaran 8 hingga 12 persen pada 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan prospek tersebut sejalan dengan tren penurunan suku bunga perbankan serta likuiditas yang masih memadai.

"Pertumbuhan kredit 2026 bakal di kisaran 8-12 persen dipengaruhi sisi permintaan dan penawaran," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (22/4).

Menurut Perry, penurunan suku bunga menjadi salah satu pendorong utama. Per Maret 2026, suku bunga kredit tercatat turun menjadi 8,76 persen atau menyusut 44 basis poin dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, suku bunga deposito turun lebih dalam menjadi 4,19 persen atau turun 62 basis poin.

Menurut Perry, upaya penurunan suku bunga tersebut juga dilakukan melalui koordinasi untuk mengurangi pemberian special rate kepada deposan besar yang saat ini mencapai 26,3 persen dari total dana pihak ketiga (DPK).

Seiring dengan itu, pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan tren peningkatan. Hingga Maret 2026, kredit tumbuh 9,49 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan Februari yang sebesar 9,37 persen.

Ia menambahkan, dari sisi permintaan, ruang ekspansi kredit masih terbuka lebar, tercermin dari besarnya undisbursed loan yang mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari total plafon kredit.

Sementara dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan perbankan dinilai tetap kuat, ditopang oleh pertumbuhan DPK yang mencapai 13,55 persen pada Maret 2026.

"Dari sisi penawaran kapasitas pembiayaan bank memadai, DPK masih tumbuh 13,55 persen," terang Perry.

Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp111,54 triliun hingga 21 April 2026. Dari jumlah tersebut, Rp56,53 triliun dilakukan melalui pembelian di pasar sekunder.

"Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, Rabu (22/4).

Pembelian SBN merupakan bagian dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal sekaligus untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya stabilisasi nilai tukar rupiah mengingat saat ini mata uang garuda masih berada dalam tekanan di tengah ketidakpastian global.

"Nilai tukar rupiah pada 21 April 2026 tercatat sebesar Rp17.140 per dolar AS, atau melemah 0,87 persen (point-to-point) dibandingkan dengan level akhir Maret 2026," terangnya.

Selain SBN, BI juga mengandalkan instrumen SRBI untuk menarik aliran modal asing dan menjaga rupiah.

Hingga 21 April 2026, posisi SRBI tercatat mencapai Rp885,41 triliun, dengan kepemilikan investor nonresiden sebesar Rp165,98 triliun atau 18,75 persen dari total outstanding.

Sementara itu, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$148,2 miliar pada akhir Maret 2026. Posisi ini menurun dibandingkan Januari 2026 yang mencapai US$154,6 miliar, seiring intensitas intervensi BI di pasar valuta asing.

[Gambas:Youtube]

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen, di tengah perlambatan ekonomi global.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan proyeksi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat serta sinergi kebijakan pemerintah dan bank sentral.

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dalam kisaran 4,9 persen sampai 5,7 persen," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi domestik perlu terus didorong agar tetap terjaga di tengah memburuknya kondisi global. Sejumlah indikator menunjukkan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mengalami peningkatan.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penopang utama, didukung oleh keyakinan pelaku ekonomi dan kondisi pendapatan yang relatif stabil. Momentum Ramadan dan Idulfitri juga turut mendorong peningkatan permintaan.

Selain itu, belanja pemerintah yang meningkat, terutama untuk penyaluran tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, serta transfer ke daerah, turut menopang aktivitas ekonomi.

[Gambas:Youtube]

Dari sisi investasi, Perry menyebut realisasi penanaman modal tetap solid, khususnya pada proyek-proyek prioritas pemerintah yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan permintaan domestik.

Di sisi lain, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 akan melambat menjadi 3 persen dari sebelumnya 3,1 persen. Sementara inflasi global diproyeksikan meningkat dari 4,1 persen menjadi 4,2 persen.

"Sehingga makin mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Penurunan Fed Fund Rate di AS juga diprakirakan bertahan hingga 2026," kata Perry.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat sepanjang Kuartal I 2026 sebanyak 1,7 miliar dollar AS modal asing keluar dari Indonesia (catatan: 1,7 miliar dollar AS ≈ Rp 28 triliun, asumsi kurs Rp 16.500 per dollar AS).

Gubernur BIPerry Warjiyo mengatakan, keluarnya investasi asing pada tiga bulan pertama tahun ini dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar keuangan global akibat perang di Timur Tengah.

Dinamika perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) membuat aliran modal global terus bergeser ke safe-haven assets terutama pasar uang AS sejalan dengan meningkatnya preferensi investor terhadap aset aman.

"Dari transaksi modal dan finansial, investasi portofolio asing pada Januari-Maret 2026 mencatat net outflows sebesar 1,7 miliar dollar AS," ujarnya saat konferensi pers, Rabu (22/4/2026).

Kendati demikian, pada awal Kuartal II 2026 tepatnya pada 1-20 April kemarin aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia sebesar 1,9 miliar dollar AS.

Net inflows itu masuk melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) didorong oleh peningkatan imbal hasil di kedua instrumen.

Perry mengungkapkan, bank sentral akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter untuk mendorong peningkatan aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Hal ini untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

"Struktur suku bunga instrumen moneter juga diperkuat untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing," kata Perry.

Berdasarkan data per 21 April 2026, posisi instrumen moneter SRBI tercatat sebesar Rp 885,41 triliun, antara lain didukung dengan kepemilikan nonresiden yang mencapai Rp 165,98 triliun atau sekitar 18,75 persen dari total outstanding.

Di sisi lain, BI juga membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Adapun BI telah membeli SBN senilai Rp 111,54 triliun hingga 21 April 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp 56,53 triliun.

"Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mempertahankan kredibilitas kebijakan moneter," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyampaikan pembaruan pertumbuhan kredit perbankan yang tercatat masih bergerak single digit. BI terus mendorong penguatan pertumbuhan kredit perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan pada bulan sebelumnya sebesar 9,37 persen (yoy),” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang diadakan secara daring, Rabu (22/4/2026).

Perry menerangkan, berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan tersebut didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85 persen (yoy), 4,38 persen (yoy), dan 5,88 persen (yoy).

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8—12 persen, dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran,” tuturnya.

Dari sisi permintaan, Perry menyebut pemanfaatan pembiayaan perbankan masih dapat ditingkatkan, terutama dengan mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang masih cukup besar. BI mencatat angka undisbursed loan mencapai Rp 2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Adapun dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,85 persen dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,55 persen (yoy) pada Maret 2026.

“Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan tetap baik, tercermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang masih longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata dia.

Ke depan, Perry memastikan BI akan terus memperkuat kapasitas pendanaan perbankan, termasuk pengembangan instrumen nontraditional funding (non-DPK) untuk mendukung penyaluran kredit perbankan. Koordinasi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan tersebut.

Ketahanan Perbankan

Kendati pertumbuhan kredit perbankan masih stagnan di bawah 10 persen, Perry menyampaikan ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang Timur Tengah. Hal itu ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang tetap rendah.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Februari 2026 tercatat tinggi sebesar 25,83 persen. Angka tersebut tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

Adapun rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,17 persen (bruto) dan 0,83 persen (neto) pada Februari 2026.

“Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan gejolak global dari perang Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga,” ujar Perry.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3 persen pada 2026. Proyeksi tersebut merupakan imbas dari dampak eskalasi perang di Timur Tengah yang semakin menekan prospek perekonomian dunia.

“Prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2026 makin melambat menjadi 3 persen dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,1 persen,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang digelar secara daring, Rabu (22/4/2026).

Perry menjelaskan, perang di Timur Tengah makin memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Harga minyak dan komoditas dunia meningkat tinggi, dan diikuti dengan disrupsi rantai pasok perdagangan antarnegara yang makin dalam.

“Inflasi global juga diperkirakan lebih tinggi menjadi 4,2 persen dari prakiraan sebelumnya sebesar 4,1 persen, sehingga makin mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global,” terangnya.

Adapun, penurunan Fed Funds Rate (FFR) diperkirakan mundur, atau bahkan bertahan hingga akhir 2026. Imbal hasil (yield) US Treasury juga terus meningkat dipengaruhi dampak perkiraan defisit fiskal AS yang lebih besar. Aliran modal global terus bergeser ke safe-haven assetsterutama pasar uang AS, sejalan dengan meningkatnya preferensi investor terhadap aset aman (flight to safety).

“Indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) terus menguat, sedangkan mata uang emerging marketsmakin tertekan. Memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global tersebut mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga ketahanan eksternal, memperkuat stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” terangnya.

Perekonomian Indonesia Resilien

Sementara itu, di tengah tingginya ketidakpastian global akibat peperangan antara Iran vs AS-Israel yang hingga saat ini masih bergulir, BI menilai ekonomi Indonesia resilien.

Bank Indonesia (BI) memutuskan menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia periode 21-22 April 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

"RDG BI pada 21 dan 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,5 persen," ujar Perry dalam konferensi pers, Rabu (22/4).

Ia menegaskan kebijakan ini konsisten dengan upaya memperkuat stabilisasi rupiah, terutama di tengah tekanan eksternal akibat konflik geopolitik global.

"Keputusan ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global," imbuhnya.

Perry menjelaskan kondisi global saat ini masih diliputi ketidakpastian, terutama akibat konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga komoditas dan memperdalam disrupsi rantai pasok.

[Gambas:Youtube]

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2026 melambat menjadi 3 persen, dari proyeksi sebelumnya 3,1 persen. Sementara inflasi global diprediksi meningkat menjadi 4,2 persen.

Di sisi lain, tekanan pasar keuangan global juga meningkat seiring pergeseran aliran modal ke aset lindung nilai (safe haven), yang turut menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Meski demikian, Perry memastikan kondisi ekonomi domestik tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen pada 2026, didorong oleh permintaan domestik.

Inflasi juga tetap terkendali. Pada Maret 2026, inflasi indeks harga konsumen tercatat sebesar 3,48 persen secara tahunan, lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 4,76 persen.

"Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen," ujarnya.

Selain itu, BI juga mencatat nilai tukar rupiah relatif stabil. Per 21 April 2026, rupiah berada di level Rp17.140 per dolar AS, atau melemah 0,87 persen dibandingkan posisi akhir Maret 2026.

Ke depan, Bank Sentral tetap optimistis rupiah akan stabil dan cenderung menguat, ditopang imbal hasil yang menarik serta prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75%. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang berlangsung pada 21-22 April 2026.

BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen. Gara-gara Perang, Ruang Penurunan BI Rate Semakin Tipis

"Berdasarkan berbagai asesmen prospek tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Keputusan ini, lanjut Perry, masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektifitas strategi penyesuaian struktur suku bunga, instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah.

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan Maret 2026 di Level 4,75 Persen



"Ke depan Bank Indonesia siap menempuh penguatan lebih lanjut kebijakan moneter yang diberikan untuk tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen," jelas Perry.

Perlu diketahui, BI Rate telah turun sebesar 150 bps, yaitu 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025 menjadi 4,75% hingga November 2025, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022.