BELITUNG, KOMPAS.com - PT Bank Central Asia Tbk atau BCA berupaya mendongkrak volume transaksi digital melalui aplikasi myBCA dengan penyelenggaraan myBCA Belitung Multisport Festival 2026.

Gelaran olahraga ini diselenggarakan di Belitung pada 25 dan 26 April 2026 dan diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dari dalam maupun luar negeri

SVP Marketing Communication BCA Adrian Hermansyah mengatakan, pihaknya belum dapat merincikan volume transaksi myBCA yang ditargetkan selama acara berlangsung. Namun, dia optimistis capaian transaksi akan cukup besar seiring tingginya antusiasme peserta sejak tahap pendaftaran.

Selain itu, BCA juga mendorong transaksi melalui pemberian promo cashback hingga 30 persen untuk pembelian di pelaku UMKM yang turut memeriahkan acara.

"Waktu kami membuka registrasi, itu lebih dari 1.000 yang akan berpartisipasi di acara ini. Jadi bisa dibayangkan nilai ekonominya seperti apa, dari pendaftaran, belum lagi untuk kunjungan, kalau dari luar kota pasti butuh akomodasi, okupansi hotel naik, transaksi naik, itu yang kami harapkan," ujarnya dalam konferensi pers di Belitung, Jumat (24/4/2026).

Adrian menambahkan, konsep multisport yang diusung dalam festival ini juga menjadi strategi untuk memperluas segmentasi pengguna. Tidak hanya menyasar atlet, festival ini juga dirancang ramah keluarga agar mampu menarik partisipasi yang lebih luas.

Festival olahraga yang bekerja sama dengan MANA Group tersebut menghadirkan berbagai kategori lomba, mulai dari triathlon jarak standar, open water swim 2 kilometer (Km), hingga nomor lari 5K, 10K, dan 21K atau half marathon.

Tak hanya itu, penyelenggara juga menghadirkan kategori khusus anak-anak seperti Pho3nix Kids Run dan Fun Run. Pengunjung turut dapat menikmati area pameran yang terbuka untuk umum, termasuk berbagai sesi edukasi yang disiapkan selama acara berlangsung.

"Rasanya tanpa menurut data pun saya optimis ini akan memberikan contoh yang riil dari sisi volume transaksi," kata dia.

Sebagai informasi, BCA saat ini memiliki dua aplikasi mobile banking yaitu BCA Mobile yang diluncurkan sejak 2011 dan myBCA yang diluncurkan pada 2021.

BCA mencatat pada Kuartal I 2026, volume transaksi digital BCA sebanyak 42 persen dilakukan melalui aplikasi myBCA dan 58 persen dari aplikasi BCA Mobile.

Porsi transaksi digital myBCA ini mengalami peningkatan dibandingkan Kuartal I 2022 dimana transaksi melalui myBCA baru 4 persen dari total transaksi dan 96 persen dari BCA Mobile.

Hal tersebut diiringi dengan peningkataan jumlah pengguna myBCA yang meningkat hingga 26 kali dalam empat tahun terakhir atau meningkat 57 persen secara tahunan (year on year/yoy).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

BELITUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Belitung memperkirakan perputaran uang dari myBCA Belitung Multisport Festival 2026 melampaui Rp 800 juta.

Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat mengatakan, ajang ini diikuti lebih dari 1.000 peserta. Peserta datang dari lokal, luar daerah, hingga mancanegara.

Durasi acara berlangsung 25-26 April 2026. Kedatangan peserta tidak terbatas pada hari pelaksanaan. Sebagian datang lebih awal untuk mempelajari rute lomba.

Peserta juga membawa keluarga atau teman. Selama berada di Belitung, mereka membutuhkan penginapan, konsumsi, dan cenderamata. Kunjungan sering dimanfaatkan untuk berwisata ke sejumlah lokasi.

Djoni mengaku belum menghitung nilai pasti perputaran uang. Perkiraan mengacu pada pengalaman event sebelumnya.

Konser musik yang pernah digelar di Belitung mencatat perputaran uang sekitar Rp 600 juta. Nilai festival olahraga diperkirakan lebih tinggi karena berlangsung dua hari.

"Dari event ini saya meyakini dengan jumlah pengunjung yang ada itu secara nominal, kasar memang belum bisa kita data, tapi berdasarkan intake pengalaman saja itu bisa di atas Rp 800 juta beredar uang yang ada dalam dua hari ini," ujarnya dalam konferensi pers di Belitung, Jumat (24/4/2026).

Festival ini menghadirkan berbagai kategori. Triathlon jarak standar menjadi nomor utama. Ada juga renang perairan terbuka 2 kilometer, lari 5 kilometer, 10 kilometer, dan half marathon 21 kilometer.

Kategori keluarga turut disiapkan melalui Pho3nix Kids Run dan Fun Run.

Pemerintah daerah mendorong ekonomi melalui event olahraga. Strategi ini dijalankan dalam beberapa tahun terakhir.

Belitung dinilai memiliki potensi sport tourism. Lanskap alam mendukung penyelenggaraan ajang olahraga. Sejumlah event besar telah digelar, seperti Belitung Triathlon dan Tour de Belitong.

Kualitas udara menjadi salah satu faktor pendukung. Survei Nafas Indonesia menempatkan Belitung sebagai wilayah dengan udara terbersih pada 2025.

Pulau Belitung juga berstatus UNESCO Global Geopark sejak 2021. Status ini menunjukkan keunikan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya.

"Kami menjaga betul saat event-event itu berada di Belitung, itu secara kualitas kami jaga, secara safety kami jaga. Tapi yang jelas, dapak kemudiannya banyak yang kami bisa dapatkan di sini dari pengunjung, UMKM juga bisa hidup, dan yang paling penting adalah ini merupakan promosi yang luar biasa," tuturnya.

Sepanjang 2025, Belitung menggelar 69 event pariwisata. Tujuh di antaranya merupakan event olahraga.

Total kunjungan mencapai 29.941 orang. Sebanyak 28.165 wisatawan domestik dan 1.776 wisatawan mancanegara.

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung mencapai 4,09 persen pada 2025. Angka ini meningkat dari 0,77 persen pada tahun sebelumnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) bekerja sama dengan MANA Group menggelar myBCA Belitung Multisport Festival 2026. Ajang ini diikuti lebih dari 1.000 peserta dan diarahkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di Belitung.

SVP Marketing Communication BCA Adrian Hermansyah mengatakan, keterlibatan BCA sejalan dengan upaya mendorong industri olahraga dan pariwisata daerah.

“Jadi ini juga yang kemudian memberikan juga dampak buat ekonomi dan transaksi di Belitung, khususnya pada penyelenggaran acara myBCA Multisport ini,” ujarnya dalam konferensi pers di Belitung, Jumat (24/4/2016).

BCA juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Produk unggulan Belitung dijual selama acara berlangsung. Transaksi difasilitasi melalui QRIS dari myBCA.

Kehadiran peserta diperkirakan berdampak pada sektor lain. Akomodasi, kuliner, dan penjualan cenderamata ikut terdorong. Peserta tidak datang sendiri. Sebagian membawa keluarga atau teman.

Kondisi ini meningkatkan kebutuhan hotel dan aktivitas wisata. Peserta juga berasal dari luar daerah dan mancanegara.

Data 2025 menunjukkan Belitung menggelar 69 event pariwisata. Tujuh di antaranya merupakan event olahraga. Total kunjungan mencapai 29.941 orang. Sebanyak 28.165 wisatawan domestik dan 1.776 wisatawan mancanegara.

“Jadi bisa dibayangkan sendiri nilai ekonominya seperti apa, dari pendaftaran, belum lagi untuk kunjungan, kalau dari luar kota pasti butuh akomodasi, okupansi hotel naik, transaksi naik, itu yang kami harapkan,” ucapnya.

Selain dampak ekonomi, penyelenggara juga menargetkan perubahan perilaku. Minat masyarakat terhadap gaya hidup aktif meningkat setelah pandemi Covid-19.

“Ini yang ingin kita terus gaungkan, terus ajak masyarakat Indonesia, bahkan mungkin yang di luar Indonesia untuk bisa memiliki gaya hidup sehat,” tuturnya.

Festival berlangsung pada 25-26 April 2026 di Belitung. Rangkaian lomba mencakup triathlon jarak standar, renang perairan terbuka 2 kilometer, lari 5 kilometer, 10 kilometer, hingga half marathon 21 kilometer.

Kategori keluarga juga disiapkan melalui Pho3nix Kids Run dan Fun Run. Titik start dimulai dari Sheraton Belitung menuju Pantai Tanjung Kelayang.

Belitung sebelumnya telah menjadi tuan rumah sejumlah ajang olahraga. Di antaranya Belitung Triathlon dan Tour de Belitong.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, PALEMBANG— Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan terus memperkuat basis bisnis ritel dengan memperluas penetrasi pada segmen pra-pensiun dan pensiunan di Kabupaten Belitung. Langkah ini dilakukan seiring masih terbukanya potensi pasar tabungan dan pembiayaan pensiun di daerah tersebut.

Pemimpin Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan Daniel Boerniat mengatakan masa purnabakti merupakan fase krusial yang membutuhkan perencanaan keuangan secara matang.

Oleh karena itu, perseroan memposisikan segmen pra-pensiun sebagai salah satu fokus pengembangan bisnis ke depan.

“Kami memandang masa purnabakti sebagai segmen prioritas. Dan potensi pasar tabungan dan pembiayaan pensiun di wilayah Belitung masih terbuka luas,” ujarnya, dikutip Rabu (22/4/2026).

Upaya penetrasi pasar tersebut dilakukan melalui kegiatan berbasis komunitas, yaitu Senam Sehat, yang melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga, BKPSDM, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung.

Daniel menerangkan bahwa kegiatan tersebut tidak semata berorientasi pada penguatan bisnis, tetapi juga bagian dari upaya perseroan dalam meningkatkan literasi keuangan dan kualitas hidup masyarakat.

“Pendekatan yang dilakukan yaitu menggabungkan kampanye gaya hidup sehat dengan edukasi keuangan, sehingga hubungan antara bank dan nasabah dapat terbangun lebih dekat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sejumlah layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga hadir dalam kegiatan tersebut. Seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga kehadiran pengembang perumahan untuk membuka akses informasi hunian bagi masyarakat.

Selain itu, Bank Sumsel Babel juga mengoperasikan layanan kas keliling di lokasi kegiatan dengan memberikan fasilitas perbankan, antara lain pembukaan rekening hingga transaksi perbankan dasar.

“Kita hadirkan layanan ini untuk mempermudah akses masyarakat di tengah aktivitas yang sedang dilakukan,” imbuhnya.

Melalui kegiatan berbasis komunitas ini, Bank Sumsel Babel menegaskan komitmennya untuk terus hadir di setiap fase kehidupan masyarakat, sekaligus memperkuat peran sebagai mitra yang tidak hanya menyediakan layanan perbankan, tetapi juga mendorong kesejahteraan yang berkelanjutan.

Tanjungpandan, Babel (ANTARA) - Anggota DPR Rudianto Tjen menilai pembukaan penerbangan internasional rute Tanjungpandan, Belitung, Babel, menuju Singapura, akan mendukung sektor pariwisata di Belitung.

"Saya melihat sektor pariwisata di Belitung semakin hari semakin tumbuh dan mampu bersaing di tingkat Internasional," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Tanjungpandan, Babel, Minggu.

Ia mengatakan bangkitnya pariwisata di Belitung akan berdampak positif yang besar terhadap sektor UMKM, perhotelan dan sektor penting lainnya.

"Ekonomi masyarakat di Belitung akan cepat meningkat karena wisatawan mancanegara banyak berkunjung ke Negeri Laskar Pelangi ini," jelas dia.

Rudianto berpendapat pembukaan penerbangan internasional Tanjungpandan-Singapura menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya mengapresiasi besar kepada Pemerintah Kabupaten Belitung yang telah melakukan terobosan positif dalam upaya membangun daerah," katanya.

Menurut dia, wisatawan Indonesia yang hendak ke luar negeri dapat melalui Tanjungpandan menggunakan maskapai penerbangan mitra pemerintah daerah.

"Wisatawan Indonesia yang hendak ke luar negeri dapat terlebih dahulu singgah ke Tanjungpandan untuk menikmati keindahan wisata alam Belitung yang sangat menarik," katanya.

Ia mengajak seluruh masyarakat di Belitung untuk mendukung program pemerintah daerah guna kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC Hipmi) Kabupaten Belitung Zainudin mengatakan konektivitas penerbangan Tanjungpandan-Singapura merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.

"Pembukaan rute internasional ini memberikan dampak positif ganda yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi," ujarnya.

Menurut dia, penerbangan internasional Tanjungpandan-Singapura juga menjadi pintu masuk bagi investor asing untuk meninjau langsung potensi investasi di Belitung.

Pewarta: Kasmono/Apriliansyah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG - Bank Sumsel Babel menyiapkan likuiditas sebesar Rp1,2 triliun guna memastikan kelancaran transaksi nasabah selama periode Idulfitri 1447 Hijriah/2026, khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Kesiapan likuiditas tersebut didukung oleh jaringan layanan yang mencakup 596 mesin ATM, CRM, dan CDM yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai seiring meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang dan selama perayaan Lebaran.

Perencanaan kebutuhan kas dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kapasitas pengisian mesin yang berkisar antara Rp400 juta hingga Rp800 juta per unit, dengan siklus pengisian hingga tiga kali dalam periode tujuh hari selama masa cuti bersama.

PPS Dirut Bank Sumsel Babel, Marzuki, menyampaikan bahwa penyediaan likuiditas ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menjaga kualitas layanan kepada nasabah, khususnya pada periode dengan intensitas transaksi yang meningkat.

“Bank Sumsel Babel berkomitmen untuk memastikan ketersediaan uang tunai di seluruh jaringan layanan tetap terjaga, sehingga nasabah dapat bertransaksi dengan lancar selama periode Idulfitri,” ujar Marzuki.

Selain memastikan kecukupan uang tunai, Bank Sumsel Babel juga mengoptimalkan layanan digital melalui BSB Mobile serta transaksi berbasis QRIS sebagai alternatif yang praktis, cepat, dan aman bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi non-tunai.

Bank Sumsel Babel berkomitmen menghadirkan layanan perbankan yang andal, adaptif, dan mudah diakses, termasuk melalui optimalisasi kanal digital selama periode libur Idulfitri.

Bank Sumsel Babel juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital secara optimal serta tetap bertransaksi secara bijak selama masa libur

JAKARTA, KOMPAS.com – Upaya memperkuat ekonomi daerah terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satunya dengan membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong UMKM naik kelas sekaligus mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap pinjaman berbunga tinggi yang kerap membebani usaha kecil.

"Kita ingin UMKM tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Pemerintah hadir memberikan solusi agar pelaku usaha mudah mendapatkan modal dan bisa berkembang tanpa terbebani," kata Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani saat sertifikasi halal, Selasa (17/3/2026).

Hidayat menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah agar lebih mandiri dan berdaya saing di tengah potensi resesi global akibat konflik di sejumlah negara.

Kredit tanpa agunan untuk UMKM

Salah satu kebijakan utama yang ditempuh adalah penyediaan pembiayaan tanpa agunan bagi UMKM dengan nilai pinjaman mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 100 juta yang dijamin langsung oleh pemerintah daerah.

Menurut Hidayat, akses permodalan selama ini masih menjadi kendala utama bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha.

"Masyarakat itu mau membuka usaha, tapi sulit dapat modal, akhirnya terjerat sama rentenir," ujar Hidayat yang kerap disapa Panglima.

Ia menambahkan, penguatan sektor ekonomi ini juga berjalan seiring dengan pembangunan sumber daya manusia yang telah dirancang dalam visi-misi lima tahunan pemerintah daerah.

Sertifikasi halal dan dorongan ekspor

Selain akses pembiayaan, pemerintah daerah juga mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Hal ini penting mengingat kebijakan wajib halal akan mulai diberlakukan pada Oktober 2026.

“Fasilitasi ini bertujuan untuk mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan daya saing, hingga mampu menembus pasar nasional dan global,” jelas dia.

Dorongan tersebut sejalan dengan kinerja ekspor Bangka Belitung yang menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari–Desember 2025, total ekspor daerah ini tumbuh sebesar 19,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada Desember 2025 saja, nilai ekspor tercatat mencapai 207,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,32 triliun (asumsi kurs Rp 16.000 per dollar AS), naik 42,65 persen dibandingkan Desember 2024.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pemerintah pusat akan mengambil alih kewenangan pengendalian alih fungsi lahan sawah dari pemerintah daerah di sejumlah provinsi.

Hal itu dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyampaikan pemerintah telah memutuskan penetapan 20 provinsi yang pengendalian alih fungsi lahan sawah akan langsung berada di bawah pemerintah pusat.

"Hari ini kami sudah putuskan untuk menetapkan 8 provinsi plus 12 provinsi, provinsinya mana saja nanti bisa dibagi dari tim administrasi yang akan dikeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN sehingga nanti segala perubahan alih fungsi itu yang 12 provinsi itu sudah berada di pusat tidak lagi perubahan fungsi lahan sawah itu ada di kabupaten atau kota," ujar Zulhas dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Zulhas menjelaskan kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat perlindungan lahan sawah berkelanjutan dan menahan laju konversi lahan pertanian.

Adapun pemerintah sedang menyiapkan regulasi tentang percepatan tata ruang untuk lahan sawah berkelanjutan.

Ia mengatakan target regulasi penetapan 20 provinsi tersebut akan rampung pada kuartal I tahun 2026. Sementara untuk 17 provinsi lainnya pada kuartal II tahun 2026 yang paling lambat Juli mendatang.

"Apabila itu tidak selesai maka diperlukan percepatan akan diambil alih oleh pusat, Kementerian ATR/BPN untuk kecepatan tata ruang mengenai lahan sawah berkelanjutan itu," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasonal (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan saat ini pemerintah sedang memfinalisasi peraturan menteri tersebut.

"(Permen) belum (dikeluarkan), dengan kondisi nanti kan saya akan mengatur tata cara permen yang 8 provinsi kan sudah yang LSD [lahan sawah dilindungi], berarti kita menetapkan yang 12 provinsi kan sudah diputuskan. maka nanti hari ini kita akan menetapkan sehingga nanti yang 12 provinsi alih fungsi, berdasarkan Perpres Nomor 4 nanti alih fungsinya harus ditarik ke pusat," ujar Nusron.

Nusron menekankan pemerintah daerah tak lagi mempunyai kewenangan untuk perubahan fungsi lahan sawah.

"Enggak bisa lagi, untuk yang tambahan 12 provinsi," terangnya.

Secara detail, ia menyebutkan 12 provinsi yang termasuk ke dalam kategori lahan sawah dilindungi (LSD) adalah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Menurut Nusron, beberapa provinsi, seperti Sumatra Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan adalah daerah lumbung padi nasional.

"Kalau dari daerah ini yang daerah penting yaitu Sulawesi Selatan sama Lampung, ini yang bener-bener, sama Sumut (Sumatra Utara) yang lumbung padi," ujar Nusron.

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait denda administrasi bagi pihak yang melanggar alih fungsi lahan sawah. Hal tersebut dilakukan karena maraknya konversi lahan produktif di berbagai daerah.

"(Pemerintah) menetapkan rancangan peraturan pemerintah tentang denda administrasi bagi mereka yang selama ini melanggar melakukan alih fungsi lahan sesuai dengan Undang-Undang 41 tahun 2009," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Ia menerangkan sebenarnya sanksi pidana terkait pelanggaran alih fungsi lahan sawah telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009. Namun, selama ini penegakan pidananya berada di ranah penegak hukum.

"Tapi kan itu pidananya kan enggak ranah kita. Harapan kita sih kalau orang sudah mengganti sanksi pidana itu kan berarti dia tidak sanksi administrasi," jelasnya.

Kemudian, Nusron menjelaskan pemerintah juga tengah membahas beberapa langkah strategis untuk memperkuat perlindungan lahan sawah nasional, terutama penetapan wilayah lahan sawah dilindungi (LSD) di 12 provinsi.

Adapun 12 provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, serta Sulawesi Selatan.

Selain itu, Menurut Nusron, beberapa provinsi, seperti Sumatra Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan adalah daerah lumbung padi nasional.

"Kalau dari daerah ini yang daerah penting yaitu Sulawesi Selatan sama Lampung, ini yang bener-bener, sama Sumut (Sumatra Utara) yang lumbung padi," ujarnya.

Pemerintah juga tengah membahas toleransi alih fungsi lahan yang berada di luar kawasan LSD. Menurut Nusron, terdapat sekitar 11-13 persen lahan yang dapat dialihfungsikan dengan syarat tertentu.

"Di luar yang LSD kan ada masih sekitar 11 sampai 13 persen itu apa yang kita toleransi diperbolehkan menggunakan fungsi lahan tersebut supaya tidak ugal-ugalan dan membabi buta sehingga nanti sawahnya habis. Kalau sawahnya habis nanti kita tidak bisa makan," ungkapnya.

Toleransi alih fungsi lahan tersebut terutama untuk kepentingan fasilitas publik atau proyek strategis nasional (PSN), seperti pembangunan sekolah, jalan, terminal, maupun infrastruktur air.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, lahan sawah berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan. Namun, pelanggaran justru masih banyak terjadi di berbagai daerah.

"Sesuai dengan undang-undang 41 Tahun 2009 lahan sawah yang berkelanjutan tidak boleh lagi dialihkan, tetapi ini sudah banyak yang terjadi pelanggaran-pelanggaran di berbagai daerah," ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini.

Ia menambahkan pihak yang melakukan alih fungsi lahan sawah wajib mengganti lahan tersebut dengan luas yang lebih besar dan memiliki tingkat produktivitas yang sama.

"Kalau dia pakai satu hektare gantinya tiga hektare dalam bentuk sawah yang sama produktifnya. Ada yang dua kali tergantung jenis sawahnya. Kalau sawahnya dia tiga kali irigasi itu tiga kali. Jadi ada tiga kali, ada dua kali, ada sekali sesuai dengan jenis sawahnya," jelasnya.

Zulhas menjelaskan pemerintah juga membentuk tim terpadu untuk mempercepat kepastian penetapan lahan sawah yang tidak boleh dialihfungsikan, terutama di wilayah-wilayah paling produktif.

"Untuk mencegah alih fungsi lahan sawah yang paling subur di Pulau Jawa maka kita dibentuk tim terpadu untuk percepatan kepastian lahan sawah yang tidak boleh lagi dialihfungsikan," imbuhnya.

PANGKALPINANG - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong percepatan pengembangan Multi Usaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap di Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Hal ini sebagai upaya meningkatkan produktivitas kawasan hutan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat .

Pengembangan tersebut diarahkan melalui kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pendekatan lanskap dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi sumber daya hutan secara berkelanjutan melalui pengembangan berbagai komoditas hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu. Kinerja Industri Kehutanan Membaik, Pertumbuhan Ekspor Rebound 8,3%

Selain meningkatkan kinerja pengelolaan hutan produksi, model MUK juga diharapkan mampu memperkuat rantai nilai komoditas lokal serta membuka peluang hilirisasi industri berbasis kawasan hutan. Upaya tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperluas praktik perhutanan sosial serta mendorong kemitraan antara perusahaan kehutanan dan masyarakat sebagai bagian dari strategi penyelesaian konflik sosial sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara APHI dan jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (10/3/2026). Mereka membahas peluang penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan daerah.

Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan DLHK Kepulauan Bangka Belitung, Heru Prayoga, mengatakan pemerintah provinsi saat ini mendorong pengembangan komoditas kelapa melalui program perhutanan sosial sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat sekaligus optimalisasi potensi ekonomi daerah. “Program Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mengembangkan komoditas kelapa melalui skema perhutanan sosial guna memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus mengangkat kelapa sebagai salah satu komoditas unggulan daerah,” katanya.

Menurutnya, pengembangan komoditas tersebut diharapkan dapat didukung oleh perusahaan pemegang PBPH melalui pola kemitraan kehutanan dengan masyarakat. Skema ini dinilai dapat menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian konflik sosial di kawasan hutan sekaligus memperkuat kolaborasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Heru menambahkan, pemegang PBPH perlu melakukan pemetaan potensi areal kerja untuk menggali peluang pengembangan MUK. Termasuk melalui pengembangan komoditas kelapa maupun komoditas lainnya yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Selain itu, pengembangan MUK melalui pola kemitraan kehutanan juga perlu didukung oleh penguatan hilirisasi. Antara lain melalui pembangunan industri pengolahan di dalam atau di sekitar areal kerja sehingga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat rantai pasok berbasis kawasan hutan.

Sementara itu, Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan APHI bersama Kadin Indonesia terus mendorong percepatan implementasi MUK berbasis lanskap di berbagai daerah. Salah satunya di Kepulauan Bangka Belitung.

“APHI bersama Kadin mendorong percepatan pelaksanaan Multi Usaha Kehutanan berbasis lanskap, salah satunya di Bangka Belitung, untuk meningkatkan kinerja PBPH melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan Bangka Belitung memiliki potensi besar untuk pengembangan MUK karena didukung oleh berbagai modalitas pembangunan. Mulai dari infrastruktur yang relatif memadai hingga peluang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usaha kehutanan. APHI dan Fakultas Kehutanan USU Bahas Transformasi Industri Kehutanan

Menurut Soewarso, pengembangan MUK di Bangka Belitung juga dapat diperkuat melalui kegiatan perhutanan social. Khususnya melalui pola kemitraan konsesi antara PBPH dan masyarakat yang saat ini didorong oleh pemerintah daerah.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan model pengelolaan hutan yang tidak hanya berfokus pada produksi kayu. Namun juga membuka peluang pengembangan komoditas non-kayu serta usaha berbasis hasil hutan lainnya yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Upaya percepatan penurunan stunting terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk kontribusi dunia usaha. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengambil peran aktif dengan menjalankan program intervensi gizi terpadu sepanjang Januari-Desember 2025 di sembilan provinsi di Indonesia.

Program tersebut menjangkau 3.169 anak sebagai wujud dukungan Telkom terhadap target nasional penurunan stunting, sekaligus memperkokoh fondasi kualitas sumber daya manusia dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai perusahaan digital telco terdepan, Telkom memadukan pendekatan bantuan fisik dengan pemanfaatan teknologi melalui kehadiran platform digital Stunting Action Hub.

Dari total 3.169 anak penerima manfaat, sebanyak 1.231 anak telah terintegrasi ke dalam sistem digital tersebut.

Platform ini memungkinkan pencatatan dan pemantauan parameter pertumbuhan seperti tinggi badan, berat badan, serta status gizi anak secara terstruktur dan berkelanjutan, sehingga proses evaluasi intervensi dapat dilakukan secara lebih presisi.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting nasional berada pada angka 21,5%, yang berarti satu dari lima balita di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan.

Pemerintah pun menargetkan penurunan angka stunting hingga 14% sebagai bagian dari agenda prioritas pembangunan kesehatan.

Tantangan tersebut tidak hanya memerlukan intervensi nutrisi yang tepat, tetapi juga sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi agar setiap upaya yang dilakukan dapat terukur dan berkelanjutan.

Program intervensi gizi Telkom dilaksanakan di sembilan provinsi, yakni Lampung, Sumatra Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan program dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah guna memastikan distribusi bantuan nutrisi dan pendampingan berjalan efektif serta tepat sasaran.

SGM Social Responsibility Telkom Hery Susanto, menyampaikan bahwa pendekatan berbasis data menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan program.

"Telkom memandang bahwa penanganan stunting tidak hanya memerlukan bantuan logistik, tetapi juga penguatan ekosistem data yang terintegrasi," kata Hary dalam keterangannya dikutip Sabtu (28/2).

Ia melanjutkan, melalui Stunting Action Hub, Telkom berupaya memastikan setiap intervensi yang diberikan dapat terpantau secara terukur dan real-time.

"Sinergi antara bantuan fisik dan inovasi digital ini merupakan kunci untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan, sekaligus menunjukkan komitmen kami bahwa teknologi harus hadir untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang paling mendasar " ujarnya.

Program ini merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Telkom yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin ke-3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being).

Melalui sinergi intervensi gizi dan digitalisasi data kesehatan, Telkom terus mendorong praktik penanggulangan stunting yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan sebagai kontribusi nyata dalam membangun generasi masa depan Indonesia yang sehat dan berdaya saing.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong penguatan infrastruktur dan tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kepulauan Bangka Belitung guna meningkatkan keandalan layanan energi di wilayah kepulauan tersebut.

Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menyampaikan hal tersebut menyusul temuan lapangan terkait kendala distribusi BBM.

“Hasil mitigasi di lapangan, ada beberapa hal bagaimana menyelesaikan perihal distribusi BBM. Pertama, Pertamina Patra Niaga perlu memperbaiki tata kelola agar tidak terjadi antrean kapal yang menghambat distribusi,” kata Bambang berdasarkan keterangannya, Jakarta, Jumat.

Dalam acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Bangka Belitung, Kamis (12/2), Bambang menyebut faktor lain yang memengaruhi distribusi adalah kondisi alur sungai dengan tingkat sedimentasi yang cukup tinggi. Karena itu, BPH Migas mendorong kerja sama antara Pertamina Patra Niaga dan Pelindo dalam melakukan pengerukan alur pelayaran.

"Kita mendorong supaya Pertamina Patra Niaga bisa melakukan kerja sama dengan Pelindo untuk melakukan pengerukan," ujar dia.

Selain distribusi, Bambang juga menyinggung keterbatasan kapasitas tangki penyimpanan BBM di Integrated Terminal Pangkal Balam yang telah beroperasi sejak 1970, sementara kebutuhan energi masyarakat terus meningkat.

“Kapasitas tangki menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan BBM di Bangka Belitung. Jika pembenahan tata kelola, pengerukan alur, dan penguatan kapasitas penyimpanan dilakukan, potensi antrean bisa kita atasi,” tuturnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menekankan pentingnya keandalan layanan energi menjelang tiga momentum besar di Bangka Belitung, yakni Imlek, Ramadhan, dan Idul Fitri.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu menjadi tanggung jawab moral, termasuk layanan BBM, LPG 3 kg, dan listrik,” ucap Bambang Patijaya.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, sejumlah anggota Komisi XII DPR RI, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso, serta Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026