#30 tag 24jam
Jelang Ekspor Batu Bara-CPO via Danantara, Pemerintah Segera Terbitkan 2 Aturan Baru
Pemerintah akan merevisi aturan ekspor SDA melalui PT Danantara, dengan fokus pada batu bara dan CPO, efektif mulai 1 Juni 2026. [311] url asal
#ekspor-batu-bara #ekspor-cpo #pt-danantara-sumberdaya-indonesia #peraturan-ekspor #permendag-ekspor #pmk-ekspor #tata-kelola-ekspor #kemenko-perekonomian #prabowo-subianto-ekspor #sosialisasi-ekspor
(Bisnis.Com - Ekonomi) 29/05/26 15:41
v/235009/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan merevisi sejumlah peraturan berkaitan dengan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis yang mulai pekan depan dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Terdapat dua peraturan menteri yang rencananya bakal direvisi yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang berurusan dengan tata kelola ekspor baru.
Kemenko Perekonomian menyebut dua peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) yang diteken Presiden Prabowo Subianto belum lama ini tentang pemusatan ekspor melalui PT DSI.
"Regulasi yang dikeluarkan di antaranya aturan teknis turunan PP seperti Permendag dan PMK," jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).
Haryo juga menjelaskan bahwa sosialisasi telah dilakukan setidaknya dua kali pada 21 dan 26 Mei usai pengumuman dari Presiden Prabowo Subianto di DPR, Rabu (20/5/2026).
Pada 21 Mei, sosialisasi dilakukan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta pimpinan kementerian/lembaga terkait dengan asosiasi pelaku usaha.
Kemudian, pada 26 Mei atau H-5 implementasi, sosialisasi dilakukan oleh para eselon I kementerian/lembaga terkait di Kemenko Perekonomian, dengan para eksportir.
Haryo mengkelaim bahwa respons pengusaha positif dan mendukung atas pelaksanaan transisi tata kelola ekspor yang baru.
"Terutama setelah dijelaskan bahwa pada masa transisi praktis tidak ada perubahan proses bisnis, kecuali hanya tekan/entry pelaporan di sistem," tutup Haryo.
Adapun pada masa transisi atau Tahap I selama 1 Juni 2026 sampai 31 Desember 2026, ekspor masih dilakukan melalui DSI. Pelaporan sudah dilakukan oleh eksportir ke BUMN ekspor tersebut.
Namun, transaksi masih dilakukan oleh eksportir atau pemilik barang dan pembeli di luar negeri (buyer). Komoditas yang diekspor melalui DSI juga masih terbatas pada batu bara, CPO dan paduan besi (ferro alloy).
Kemudian, pada tahap II yang paling lambat ditargetkan 1 Januari 2027, ekspor seluruh komoditas SDA strategis tidak hanya melalui namun juga oleh DSI.
Pelat merah ini akan melakukan kontrak hingga keseluruhan proses ekspor dengan pembeli di luar negeri.
Mendag targetkan permendag tata kelola SDA selesai hari ini
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait dengan ekspor sumber daya alam (SDA) ditargetkan ... [245] url asal
#menteri-perdagangan #budi-santoso #ekspor-sda #tata-kelola-ekspor-sda #permendag-ekspor-sda
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait dengan ekspor sumber daya alam (SDA) ditargetkan selesai hari ini.
"Hari ini mudah-mudahan selesai ya Permendagnya," ujar Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin.
Budi menjelaskan, mulai 1 Juni 2026 ekspor tiga komoditas strategis yakni minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferroalloy) akan dilakukan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor. Kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui masa transisi selama enam bulan.
Pada tiga bulan pertama masa transisi, pelaku usaha yang selama ini menjalankan ekspor tetap dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Namun, seluruh pelaporan nantinya dilakukan kepada DSI.
"Tiga bulan pertama kita evaluasi, transisi ini yang ekspor itu adalah eksportir yang eksisting sekarang, tapi nanti laporannya ke PT DSI," jelasnya.
Selanjutnya, pada periode 1 September hingga 31 Desember 2026, eksportir yang telah siap dapat sepenuhnya mengalihkan kegiatan ekspornya pada DSI.
Ia menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2027 seluruh ekspor untuk ketiga komoditas tersebut wajib dilakukan oleh DSI.
Meski demikian, Budi memastikan seluruh ketentuan dan tata cara ekspor yang selama ini berlaku tidak mengalami perubahan, termasuk kewajiban domestic market obligation (DMO) untuk komoditas CPO.
"Kemudian aturan-aturan yang selama ini berjalan misalnya persyaratan ekspornya, kewajiban ekspor seperti DMO untuk CPO dan lain-lain tetap berjalan. Jadi sifatnya hanya yang ekspor dari pihak swasta yang selama ini kemudian berubah menjadi PT DSI," imbuhnya.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)