JAKARTA - Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun menyatakan pihaknya kembali menyurati Komisi III DPR. Surat tersebut terkait pengajuan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus yang menersangkakan Roy Suryo.

"Hari ini juga sudah mengajukan surat ke Komisi III DPR. Surat Komisi III itu langsung ditandatangani oleh dua prinsipal, Mas Roy Suryo dan Dokter Tifa," kata Refly saat konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (28/4/2026).

Ia mengungkapkan, sejatinya pengajuan tersebut sudah disampaikan pada Januari 2026. Karena belum ada tanggapan, pengajuan tersebut kembali dilayangkan.

"Kami meminta dalam kesempatan ini perhatian kepada Komisi III DPR sebagai lembaga representasi rakyat. Jadi kami meminta agar Komisi III menerima kami untuk Rapat Dengar Pendapat Umum," ujarnya.

"Sebenarnya, ini sudah kami ajukan tanggal 15 Januari. Sampai sekarang Februari, Maret, April, sudah tiga bulan lebih tidak ada tanggapan dari DPR. Padahal selain surat, kami juga melakukan approach pribadi kepada Ketua Komisi III. Tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan," sambungnya.

Refly mengaku heran dengan sikap DPR yang tak kunjung memberikan jawaban atas pengajuan pihaknya. Sebab, Komisi III DPR RI sering menggelar RDPU terkait kasus terkini yang menyedot perhatian khalayak.

"Jadi sekali lagi, kami minta Komisi III memberikan waktu kepada kami untuk mengadukan potensi pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses penegakan hukum di mana Mas Roy Suryo dan Dokter Tifa menjadi tersangka," sebutnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti permasalahan sinyal kereta, di mana seharusnya Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL di Bekasi, Jawa Barat memperlambat atau menghentikan perjalanan saat ada gangguan terhadap kereta lain di jalurnya.

Dia mempertanyakan permasalahan itu apakah persoalan teknis sinyal atau kelalaian manusia. Menurutnya, setelah KRL terlibat dengan insiden dengan "taksi hijau", KRL yang lain pun bisa menghentikan perjalanan, meski akhirnya tertabrak KA jarak jauh tersebut.

"Pertanyaannya kenapa KA Argo Bromo Anggrek tidak menghentikan perjalanannya?" kata Syaiful dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan insiden itu sangat memprihatinkan karena saat ini kereta api jarak jauh maupun commuter telah menjadi tulang punggung transportasi masyarakat.

Selain itu, kata Syaiful, negara juga telah berinvestasi besar untuk terus mengembangkan infrastruktur, teknologi persinyalan hingga prosedur operasional perjalanan kereta api.

Kendati demikian, dia masih menunggu investigasi resmi dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait pemicu kecelakaan nahas tersebut.

Dia mengatakan jika dari hasil investigasi KNKT diketahui bahwa masinis Argo Bromo Anggrek merasa tertekan karena dikejar waktu harus ada perbaikan manajemen waktu agar tidak menekan masinis secara berlebihan yang mengabaikan keselamatan.

Namun, kata Syaiful, bila hasil investigasi menunjukkan adanya persoalan sinyal harus ada revolusi persinyalan yang presisi.

"Jika ada hasil investigasi menunjukkan perlintasan sebidang tanpa penjagaan yang menjadi pemicu maka harus ada perbaikan mendasar terkait infrastruktur," katanya.

Menurut dia, kecelakaan kereta di negara-negara maju meskipun jarang, tetapi pernah terjadi. Namun, kecelakaan-kecelakaan itu memicu revolusi standar keselamatan untuk menekan potensi kecelakaan di masa depan.

"Kami berharap kecelakaan Argo Bromo Anggrek dan Commuter Line juga harus menjadi titik balik untuk merumuskan standar keselamatan yang lebih baik dari PT KAI ke depan," katanya.

Di sisi lain, dia juga menilai kepatuhan publik untuk mengutamakan perjalanan kereta masih relatif rendah. Saat ini, kata dia, masih banyak masyarakat yang nekat menerobos palang pintu di perlintasan sebidang meskipun sudah ada sinyal kereta hendak melintas.

"Ini juga yang mungkin terjadi perlintasan JPL 85 di mana 'taksi hijau' nekat melintas dan mogok di tengah rel sehingga tertemper KRL 5181," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mendorong evaluasi sistem keselamatan kereta pascatabrakan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4) malam.

Abdul dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa mengatakan insiden tersebut merupakan alarm bagi sistem keselamatan perkeretaapian nasional dan tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa.

Anggota DPR yang fokus pada bidang perhubungan itu menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama pada aspek persinyalan, proteksi perjalanan kereta, dan pengamanan perlintasan sebidang.

"Peristiwa ini menegaskan bahwa keselamatan transportasi publik harus menjadi prioritas utama. Ini tidak sekadar kecelakaan, tetapi sinyal adanya potensi persoalan sistemik yang harus segera dibenahi," ucap dia.

Ia mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi secara menyeluruh, transparan, dan berbasis pada semua aspek, baik faktor manusia, teknis maupun sistem operasional.

Diketahui, berdasarkan informasi awal, kecelakaan itu diduga bermula dari taksi listrik berwarna hijau yang tertemper KRL di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) atau perlintasan sebidang nomor 85.

Kejadian itu memicu rangkaian peristiwa lanjutan. Sebuah KRL lain tertahan di belakang KRL yang tertemper taksi listrik. Kemudian, kereta jarak jauh relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi menabrak bagian belakang KRL yang tertahan.

Abdul menyoroti rangkaian kejadian tersebut. Menurut dia, rantai kejadian harus dibuka secara terang.

"Fakta bahwa ada KRL yang tertahan seharusnya dapat terdeteksi dalam sistem. Persinyalan mestinya memberikan peringatan jelas kepada kereta di belakang bahwa jalur belum aman. Ini yang harus diusut, apakah ada kegagalan sistem, prosedur atau koordinasi?" tuturnya.

Selain itu, dia mengingatkan perlintasan sebidang masih menjadi titik paling rawan dalam sistem perkeretaapian nasional. Komisi V, lanjut dia, mendapati masih terdapat perlintasan sebidang tersebar di berbagai wilayah dan sebagiannya belum dijaga optimal.

"Masuknya kendaraan ke jalur rel hingga menyebabkan KRL berhenti adalah persoalan serius. Ini menunjukkan pengamanan perlintasan masih lemah dan berisiko tinggi. Harus ada evaluasi total, mulai dari infrastruktur, pengawasan hingga disiplin pengguna jalan," kata dia.

Sebagai langkah ke depan, Abdul mendorong penutupan perlintasan sebidang yang berisiko tinggi, percepatan pembangunan jalan layang (flyover) dan jalan bawah tanah (underpass) di koridor padat serta penguatan penegakan hukum melalui sistem tilang elektronik dan sanksi tegas bagi pelanggar.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya percepatan implementasi teknologi keselamatan seperti sistem perlindungan kereta api otomatis (ATP) guna memastikan kereta dapat berhenti otomatis saat terjadi potensi bahaya.

"Keselamatan tidak boleh bergantung pada satu faktor. Harus ada sistem berlapis yang kuat, mulai dari teknologi, infrastruktur hingga disiplin pengguna," ucapnya.

Abdul Hadi turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut.

"Saya menyampaikan simpati, empati, dan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya juga meminta agar seluruh korban luka mendapatkan penanganan maksimal dari KAI dan fasilitas kesehatan, tanpa kompromi,” kata dia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap dugaan penggunaan identitas anak berusia 5 tahun oleh terduga pelaku penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Hal itu dilakukan untuk menyamarkan jejak komunikasi.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P Siagian mengatakan, berdasarkan analisis rekaman CCTV dan keterangan saksi, pihaknya menemukan keterlibatan banyak orang dalam peristiwa tersebut. Temuan ini menjadi bagian dari hasil investigasi atas peristiwa yang terjadi pada 12 Maret 2026.

“Setidaknya terdapat 14 orang yang saling terhubung,” ujarnya saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Senin (27/4/2026).

Saurlin menambahkan, para pelaku diduga menggunakan identitas orang lain untuk registrasi nomor telepon guna menyamarkan jejak.

“Patut diduga juga para pelaku menggunakan identitas atas nama lain untuk meregistrasi nomor HP telepon selulernya, di antaranya menggunakan nama anak berusia 5 tahun, ibu rumah tangga, dan lansia guna menutup identitasnya. Nomor-nomor tersebut baru diaktifkan 1-2 hari sebelum peristiwa antara rentang 10 sampai 11 Maret,” kata Saurlin.

Komnas HAM juga menemukan indikasi penggunaan aset negara dalam operasi penyiraman air keras tersebut. Saurlin mengatakan, salah satu pelaku terkonfirmasi melakukan mobilitas dari sebuah rumah yang merupakan aset Kementerian Pertahanan.

Lihat video: Terbongkar! Soleman Ponto Ungkap Alasan Pelaku Siram Air Keras ke Andrie Yunus



“Komnas HAM juga mengonfirmasi bahwa pelaku BHWC melakukan perjalanan pulang dan pergi dari sebuah rumah di Jalan Panglima Polim III Nomor 11 yang merupakan aset Kemenhan yang diperuntukkan untuk BAIS. Saksi-saksi yang berada di rumah tersebut menjadi bagian yang penting dalam kasus ini dan harus diselidiki lebih lanjut," paparnya.

Menurut Saurlin, para terduga pelaku diduga membawa sejumlah barang yang mencurigakan berupa plastik kresek putih yang diduga digunakan untuk membawa botol berisi cairan air keras dan tas hitam yang diduga berisi alat pelacak atau penyadap. Ada pula terduga pelaku yang masih mengikuti korban ke RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pasca peristiwa serangan.

Lebih lanjut, dia mengatakan dari sisi pola, Komnas HAM menilai serangan tidak bersifat spontan. “Kami mengindikasikan pola serangan yang terencana dan terkoordinasi antar pelaku,” ujar Saurlin.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, pihaknya menyimpulkan peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM.

"Karena merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, dan atau mencabut HAM saudara Andrie Yunus yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku," katanya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah pelanggaran, mulai dari hak bebas dari penyiksaan hingga hak atas keadilan. Selain itu, Anis menyoroti adanya intimidasi sebelum kejadian. “Hal ini juga dapat berujung pada munculnya ketakutan atau efek jera bagi masyarakat sipil,” katanya.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengidentifikasi lima pelanggaran HAM dalam kasus serangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Hasil penyelidikan, penyerangan tersebut bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan pelanggaran HAM yang melibatkan aparat.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, mengatakan, penyerangan menggunakan cairan air keras terhadap Andrie Yunus merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, dan atau mencabut HAM Andrie Yunus yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

“Serta dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Senin (27/4/2026).

Anis menjelaskan, pelanggaran pertama adalah hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. “Memenuhi empat unsur penyiksaan yaitu penderitaan yang berat, dilakukan dengan sengaja, dilakukan dengan tujuan, dan pelaku adalah aparat negara,” katanya.

Pelanggaran kedua adalah hak atas rasa aman. Komnas HAM mencatat adanya intimidasi yang dialami korban sebelum serangan. Bahkan ada kendaraan rantis yang dikerahkan untuk meneror.

“Saudara Andrie Yunus mengalami berbagai gangguan dan teror sebelum terjadinya penyerangan seperti serangan digital, telepon, adanya kendaraan rantis yang lewat di depan Kantor KontraS secara konsisten serta upaya intimidasi lain yang membuat perasaan terancam dan ada rasa takut,” ujar Anis.

Lihat video: Terbongkar! Soleman Ponto Ungkap Alasan Pelaku Siram Air Keras ke Andrie Yunus



Ketiga, Komnas HAM menilai terdapat pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berkaitan dengan aktivitas advokasi korban. “Serangan terhadap saudara Andre Yunos tidak terlepas dari aktivitas advokasi yang dilakukannya secara konsisten khususnya pada isu perluasan peran militer dalam jabatan sipil melalui RUU TNI,” ucapnya.

Keempat adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan yang dinilai terhambat akibat serangan tersebut. “Serangan terhadap saudara Andrie Yunus merupakan upaya pembatasan terhadap dirinya dalam melakukan kerja advokasi yang merupakan hak dalam turut serta dalam pemerintahan,” katanya.

Kelima, pelanggaran hak memperoleh keadilan terkait proses hukum yang berjalan saat ini. “Proses hukum yang tidak profesional, transparan, dan akuntabel dikhawatirkan tidak memenuhi prinsip fair trial dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak korban untuk memperoleh peradilan,” ujar Anis.

Komnas HAM menegaskan, temuan tersebut menjadi dasar untuk mendorong penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dalam penanganan kasus ini. Pihaknya menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada sejumlah pihak. Anis, menyebut rekomendasi ditujukan kepada Presiden, kepolisian, pengadilan militer, hingga lembaga perlindungan korban.

“Kepada Presiden, yang pertama adalah mendorong revisi Undang-Undang Peradilan Militer agar selaras dengan Undang-Undang TNI dan KUHAP. Yang kedua, membentuk tim gabungan pencari fakta untuk memastikan pengungkapan secara tuntas," ujarnya.

Komnas HAM juga mendesak kepolisian menuntaskan penyelidikan, termasuk mengungkap pelaku dari unsur sipil. Untuk peradilan militer, Komnas HAM menekankan transparansi dan pengungkapan peran pihak yang terlibat.

“Mendorong proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel serta mempertimbangkan penggunaan pasal penyiksaan,” ujar Anis.

Sementara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas HAM meminta perlindungan dan pemulihan korban. “Memberikan perlindungan dan pendampingan. Serta bantuan medis dan rehabilitasi psikososial,” ucapnya.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap hasil investigasi kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Hasil investigasi menunjukkan adanya indikasi kuat serangan dilakukan secara terencana dan terkoordinasi.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, berdasarkan analisis rekaman CCTV dan keterangan saksi, pihaknya menemukan keterlibatan banyak orang dalam peristiwa tersebut.

“Setidaknya terdapat 14 orang yang saling terhubung,” ujarnya saat konferensi persi di Kantor Komnas HAM, Senin (27/4/2026).

Saurlin menambahkan, para pelaku diduga menggunakan identitas orang lain untuk registrasi nomor telepon guna menyamarkan jejak. “Patut diduga juga para pelaku menggunakan identitas atas nama lain untuk meregistrasi nomor HP telepon selulernya, di antaranya menggunakan nama anak berusia 5 tahun, ibu rumah tangga, dan lansia guna menutup identitasnya. Nomor-nomor tersebut baru diaktifkan 1-2 hari sebelum peristiwa antara rentang 10 sampai 11 Maret,” kata Saurlin.

Komnas HAM juga menemukan indikasi penggunaan aset negara dalam operasi penyiraman air keras. Saurlin mengatakan, salah satu pelaku terkonfirmasi melakukan mobilitas dari sebuah rumah yang merupakan aset Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Lihat video: Terbongkar! Soleman Ponto Ungkap Alasan Pelaku Siram Air Keras ke Andrie Yunus



”Komnas HAM juga mengonfirmasi bahwa pelaku BHWC melakukan perjalanan pulang dan pergi dari sebuah rumah di Jalan Panglima Polim III Nomor 11 yang merupakan aset Kemenhan yang diperuntukkan untuk BAIS. Saksi-saksi yang berada di rumah tersebut menjadi bagian yang penting dalam kasus ini dan harus diselidiki lebih lanjut," paparnya.

Menurut Saurlin, para terduga pelaku diduga membawa sejumlah barang yang mencurigakan berupa plastik kresek putih yang diduga digunakan untuk membawa botol berisi cairan air keras dan tas hitam yang diduga berisi alat pelacak atau penyadap. Ada pula terduga pelaku yang masih mengikuti korban ke RSUP Cipto Mangunkusumo pascaperistiwa serangan.

Saurlin mengatakan dari sisi pola, Komnas HAM menilai serangan tidak bersifat spontan. “Kami mengindikasikan pola serangan yang terencana dan terkoordinasi antar pelaku,” ujar Saurlin.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, pihaknya menyimpulkan peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM. "Karena merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, dan atau mencabut HAM saudara Andrie Yunus yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku," katanya.

Anis menjelaskan, terdapat sejumlah pelanggaran, mulai dari hak bebas dari penyiksaan hingga hak atas keadilan. Selain itu, Anis menyoroti adanya intimidasi sebelum kejadian. “Hal ini juga dapat berujung pada munculnya ketakutan atau efek jera bagi masyarakat sipil,” katanya.

Foto: Yuwantoro Winduajie

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando mengungkapkan sinergi KPPU dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menegakkan supremasi hukum.

"Ini menurut kami menunjukkan kepada masyarakat bahwa KPPU tentu dibantu dengan Bapak-Ibu jaksa di Kejaksaan Agung menegakkan yang namanya supremasi hukum. Ketika putusan berkekuatan hukum tetap, supremasi hukum harus ditegakkan, dan ini adalah merupakan pesan atau message kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, bahwa KPPU saat ini bersinergi dengan Kejaksaan Agung," ujar Aru Armando di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sinergi antara KPPU dengan Kejaksaan Agung dalam hal ini khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) telah menunjukkan dan membuktikan kekuatan nyata negara.

Keberhasilan ini, kata Aru, tentu tidak terlepas dari kepemimpinan yang kuat, arah kebijakan yang tegas, serta komitmen tinggi dari Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang secara konsisten mendorong optimalisasi peran jaksa pengacara negara dalam mengawal kepentingan negara.

"Berdasarkan data yang kami miliki, capaian yang diraih bersama patut kita banggakan. Total denda yang berhasil ditagih dan dikembalikan kepada negara adalah sebesar Rp43,9 miliar. Ini tentu luar biasa dan kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak-Ibu jaksa di Korps Adhyaksa," kata Aru Armando.

Capaian ini, ujar Aru, tentu menegaskan bahwa peran jaksa pengacara negara melalui Jamdatun sangat vital. Dengan ketegasan, strategi yang tepat, serta integritas yang tinggi, jaksa pengacara negara mampu mengawal putusan KPPU hingga benar-benar menghasilkan penerimaan bagi negara.

"Saya secara pribadi selalu merasa bahwa KPPU ini adalah bagian kecil dari sistem bernegara. KPPU tidak bisa berdiri sendiri, melakukan kegiatan sendiri, beraktivitas sendiri tanpa ada kerjasama atau sinergi dengan kementerian atau lembaga negara yang lain," kata Aru Armando.

Ia mengatakan, tentu ini merupakan pesan kepada masyarakat termasuk juga pelaku usaha bahwa saat ini KPPU tidak bekerja sendirian. KPPU berdiri bersama Kejaksaan Agung melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam konteks ini adalah untuk mengembalikan dan melakukan proses eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KPPU juga ingin menegaskan bahwa keberhasilan ini sekaligus mengharumkan nama kedua institusi. KPPU sebagai lembaga independen yang mengawasi tegaknya hukum persaingan usaha, dan Kejaksaan Agung khususnya Jamdatun sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum perdata dan tata usaha negara.

Sinergi ini menunjukkan kepada publik bahwa negara bekerja secara solid, profesional dan berorientasi pada hasil.

"Secara khusus kami menyampaikan apresiasi kepada para anggota tim jaksa pengacara negara yang hari ini menerima penghargaan.Dedikasi jaksa pengacara negara adalah bukti nyata bahwa kerja keras, integritas dan komitmen dapat menghadirkan hasil yang berdampak langsung bagi negara," kata Aru Armando.

KPPU meyakini dengan kolaborasi yang solid, koordinasi yang intens dan semangat yang sama, KPPU dan Kejaksaan Agung khususnya Jamdatun akan terus menjadi contoh sinergi antar lembaga negara yang efektif, profesional dan berdampak nyata.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp519,30 miliar pada kuartal I/2026. Raihan itu tumbuh 2,51% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp506,61 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba bersih pada periode ini didorong oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 12,86% YoY dari Rp1,81 triliun pada kuartal I/2025 menjadi Rp2,05 triliun.

Perolehan laba hingga Maret 2026 itu juga didukung oleh pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi yang tumbuh 10,50% YoY menjadi Rp413,08 miliar. Pada kuartal I/2025, pendapatan komisi perseroan tercatat sebesar Rp373,84 miliar.

Adapun laba operasional Bank BJB meningkat 10,82% YoY dari kuartal I/2025 yang sebesar Rp597,95 miliar menjadi Rp662,67 miliar pada kuartal I/2026. Pada saat yang sama, perseroan membukukan laba tahun berjalan sebelum pajak sebesar Rp639,75 miliar, tumbuh 5,49% YoY dibanding perolehan kuartal I/2025 yang senilai Rp606,47 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, penyaluran kredit perseroan tercatat mencapai Rp141,24 triliun hingga Maret 2026, naik tipis 0,38% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp140,71 triliun.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perseroan mencapai sebesar Rp159,87 triliun, tumbuh 4,57% YoY dari kuartal I/2025 yang senilai Rp152,89 triliun.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) naik dari 20,11% pada kuartal I/2025 menjadi 20,29% pada kuartal I/2026. Untuk kualitas kredit, Bank BJB mencatat NPL gross sebesar 3,07% naik dari 2,43% dan NPL net naik menjadi 1,38% dari 1,18% pada Maret 2025.

Sementara itu, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) naik dari 3,64% menjadi 4,08%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) turun dari 89,58% menjadi 87,20% pada kuartal I/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp519,30 miliar pada kuartal I/2026. Raihan itu tumbuh 2,51% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp506,61 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba bersih pada periode ini didorong oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 12,86% YoY dari Rp1,81 triliun pada kuartal I/2025 menjadi Rp2,05 triliun.

Perolehan laba hingga Maret 2026 itu juga didukung oleh pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi yang tumbuh 10,50% YoY menjadi Rp413,08 miliar. Pada kuartal I/2025, pendapatan komisi perseroan tercatat sebesar Rp373,84 miliar.

Adapun laba operasional Bank BJB meningkat 10,82% YoY dari kuartal I/2025 yang sebesar Rp597,95 miliar menjadi Rp662,67 miliar pada kuartal I/2026. Pada saat yang sama, perseroan membukukan laba tahun berjalan sebelum pajak sebesar Rp639,75 miliar, tumbuh 5,49% YoY dibanding perolehan kuartal I/2025 yang senilai Rp606,47 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, penyaluran kredit perseroan tercatat mencapai Rp141,24 triliun hingga Maret 2026, naik tipis 0,38% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp140,71 triliun.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perseroan mencapai sebesar Rp159,87 triliun, tumbuh 4,57% YoY dari kuartal I/2025 yang senilai Rp152,89 triliun.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) naik dari 20,11% pada kuartal I/2025 menjadi 20,29% pada kuartal I/2026. Untuk kualitas kredit, Bank BJB mencatat NPL gross sebesar 3,07% naik dari 2,43% dan NPL net naik menjadi 1,38% dari 1,18% pada Maret 2025.

Sementara itu, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) naik dari 3,64% menjadi 4,08%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) turun dari 89,58% menjadi 87,20% pada kuartal I/2026.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Pulogadung, Jakarta Timur. Rakorda tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi verifikasi faktual partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkirakan berlangsung pada 2027.

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur Fajar Agusta, mengatakan Rakorda diikuti perwakilan dari 10 kecamatan di wilayah tersebut. Fajar menyebut kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi program kerja selama setahun terakhir sekaligus persiapan menuju verifikasi partai pada 2027.

“Alhamdulillah kita berhasil mengumpulkan 10 kecamatan. Tujuannya salah satunya kita ingin melaporkan kegiatan-kegiatan kita selama setahun kemarin, selama kita mulai menjabat dari bulan April sampai per hari ini apa saja yang sudah kita lakukan,” ujarnya, Minggu (26/4/2026),.

Fajar menambahkan, setelah Rakorda pihaknya akan melanjutkan dengan rapat koordinasi kecamatan guna memastikan struktur organisasi di tingkat bawah rampung. Dengan demikian, Perindo di Jakarta Timur diharapkan siap mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi oleh KPU.

“Ya, setelah rapat koordinasi daerah ini kita ada namanya rapat koordinasi kecamatan. Nanti insyaallah karena kita memiliki 10 kecamatan kita akan memastikan juga bahwa struktur di kecamatan pun juga mulai rampung. Supaya kita bisa rapi dan diterima oleh KPU untuk mendaftarkan partai Perindo 2027 nanti,” katanya.

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



Plt Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra, mengatakan Rakorda tersebut menjadi langkah untuk memperkuat internal organisasi sekaligus membahas isu-isu publik di Jakarta. Ia menyebut persoalan banjir dan penanggulangan sampah menjadi perhatian yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Sekaligus juga sebenarnya memperkuat internal ya, organisasi dan juga membahas masalah-masalah publik di Jakarta yang kira-kira harus diambil langkah konkret oleh Partai Perindo,” ujarnya.

Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta, Dina Masyusin, mengatakan pihaknya tengah melakukan roadshow ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta menjelang tahapan verifikasi. Ia menyebut optimistis Perindo di Jakarta Timur dapat lolos verifikasi dengan melihat semangat pengurus di tingkat daerah.

“Hari ini kita melihat semangatnya kawan-kawan pengurus DPD, DPC, DPRt se-Jakarta Timur itu sangat luar biasa. Saya punya optimis bahwa Partai Perindo di Jakarta Timur akan lolos verifikasi,” lanjutnya.

Dina berharap semangat serupa juga ditunjukkan oleh pengurus di wilayah lain di DKI Jakarta agar Partai Perindo dapat lolos verifikasi secara cepat di tingkat nasional.

“Harapannya untuk DPD-DPD lain di DKI Jakarta itu semangatnya sama dengan Jakarta Timur, sehingga partai ini, Partai Perindo bisa lolos verifikasi tercepat di seluruh Indonesia. Itu target kita,” tandasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD menegaskan kajian rekomendasi terkait reformasi Polri telah selesai. Saat ini tim menunggu jadwal pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita sudah lapor ke Presiden bahwa kita sudah siap untuk menyampaikan laporan, tapi Presiden belum menjadwalkan, itu saja," ujar Mahfud MD kepada wartawan, Minggu (26/4/2026).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut terkait jadwal pertemuan tersebut. Ia menilai Presiden masih disibukkan dengan berbagai agenda kenegaraan.

"Belum ada perkembangan baru, ya tentu kan tinggal nunggu kapan presiden menjadwalkan Karena beliau kita tahu sangat sibuk kita," imbuh dia.

Mahfud menegaskan pihaknya berkomitmen untuk tidak membocorkan isi rekomendasi sebelum disampaikan langsung kepada Presiden. Meski begitu, ia memastikan hasil kajian tersebut memiliki kualitas yang baik.

"Tidak boleh ada bocoran, kita berkomitmen tidak akan menyampaikan apapun ke publik sebelum disampaikan langsung kepada Presiden. Tapi hasilnya bagus menurut saya," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah merampungkan materi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden. Rekomendasi tersebut disusun sebagai upaya perbaikan institusi Polri.

"Pokoknya itu ada 7 buku dengan 3 dokumen pengantar. Dokumen pengantar tadi ada executive summary, ada ikhtisar ringkasan yang cuma 4 itu, lalu ada pengantarnya kepada Presiden," kata Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) ini menjelaskan, terdapat delapan rekomendasi utama yang dituangkan dalam executive summary setebal 18 halaman. Dari delapan rekomendasi tersebut, kemudian diringkas menjadi empat poin utama.

Kunjungan kerja tersebut juga dirangkaikan dengan aksi kepedulian sosial berupa penyerahan bantuan kepada masyarakat sekitar

Kupang, NTT (ANTARA) - Perum Bulog mencatat realisasi penyaluran minyak goreng rakyat Minyakita di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 1,37 juta liter guna menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat.

“Untuk wilayah Provinsi NTT secara keseluruhan penyaluran Minyakita mencapai 1,37 juta liter dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter,” kata Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya yang diterima di Kupang, Sabtu.

Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI pada Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 yang dilaksanakan di Kompleks Pergudangan Batu Cermin, Kantor Cabang Bulog Labuan Bajo, Kantor Wilayah NTT.

Pada kesempatan itu, selain stok beras, Komisi IV juga memastikan keterjangkauan bahan pangan lainnya melalui program penyaluran minyak goreng rakyat Minyakita.

Dirut Bulog menyampaikan bahwa di bawah koordinasi Kantor Cabang Labuan Bajo, realisasi penyaluran Minyakita telah mencapai 37.908 liter di wilayah tersebut.

“Capaian penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta stabilisasi harga pangan di daerah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Kami terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian, lembaga, BUMN pangan, serta pemerintah daerah untuk memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke seluruh pelosok negeri. Kunjungan ini menjadi bentuk pengawasan sekaligus dukungan nyata bagi Bulog untuk terus meningkatkan kinerja,” katanya.

Dengan adanya kunjungan kerja tersebut, diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap peran strategis Bulog dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pangan nasional.

Bulog berkomitmen untuk terus hadir sebagai pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mendukung peningkatan produksi dalam negeri demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, selain peninjauan, kunjungan kerja tersebut juga dirangkaikan dengan aksi kepedulian sosial berupa penyerahan bantuan kepada masyarakat sekitar.

Sebanyak 20 paket bantuan sosial disalurkan kepada warga Desa Batu Cermin, serta bantuan berupa pompa air yang diberikan kepada perwakilan umat Gereja Maria Bunda Segala Bangsa.

Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI bersama Dirut Perum Bulog sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam membantu kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung akses terhadap sumber daya air.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026