Kami berharap dengan susu kita tidak hanya sekadar minum susu, tapi menjadi rutinitas yang harus kita kembangkan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan menyebut peringatan Hari Susu Nusantara (HSN) 2026 menjadi momentum penguatan gizi nasional melalui peningkatan konsumsi susu masyarakat dan sinergi lintas sektor.

“Peringatan Hari Susu Nusantara bukan sekadar peringatan tahunan, tapi wujud sinergi lintas sektor dari pemerintah, industri, peternak, hingga masyarakat untuk memastikan kepenuhan gizi yang optimal bagi seluruh masyarakat,” kata Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti di Jakarta, Selasa.

Widiastuti menjelaskan Hari Susu Dunia yang diperingati setiap 1 Juni telah dirayakan di lebih dari 70 negara, sementara Indonesia memperingatinya melalui Hari Susu Nusantara 2026.

Menurut dia, susu menjadi salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil.

“Kami berharap dengan susu kita tidak hanya sekadar minum susu, tapi menjadi rutinitas yang harus kita kembangkan,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah tengah mendorong peningkatan produksi susu nasional melalui penguatan peternak, pengembangan populasi sapi perah, serta kolaborasi dengan industri dan koperasi untuk mendukung kebutuhan program MBG.

Widiastuti menyebut Kemenko Pangan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam penguatan agenda gizi nasional, termasuk bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, peternak, dan pelaku industri susu nasional untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan peningkatan konsumsi susu nasional.

Plt Deputi Promosi dan Edukasi Gizi BGN Gunalan mengatakan saat ini terdapat 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 63 juta orang.

Ia menyebut bahwa setiap SPPG telah diwajibkan menyediakan susu atau minuman bergizi minimal dua kali dalam sepekan sesuai surat edaran Kepala BGN nomor 10 tahun 2026.

Menurut dia, program MBG tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga membangun kebiasaan konsumsi pangan sehat sejak dini, termasuk minum susu.

“Nah sehingga prinsip ini sangat relevan dengan membangun budaya konsumsi susu,” ujar Gunalan.

Namun demikian, ia mengatakan kebutuhan susu untuk program MBG cukup besar sehingga pasokan susu di sejumlah daerah masih perlu terus ditingkatkan, terutama di wilayah terpencil dan daerah dengan keterbatasan distribusi.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Makmun mengatakan produksi susu dalam negeri saat ini baru memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan nasional, sedangkan sisanya masih dipenuhi dari impor.

Menurut dia, peningkatan populasi dan produktivitas sapi perah dalam negeri menjadi bagian penting untuk memperkuat produksi susu nasional.

Saat ini, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pakan, kesehatan hewan, serta penambahan populasi sapi perah guna mengurangi ketergantungan impor susu.

“Kalau di negara-negara lain (rata-rata) produksinya ada di atas 30 liter per hari, kita ingin produktivitas peternak kita yang saat ini masih di bawah 20 liter per hari itu meningkat menjadi di atas 20 liter per hari, mudah-mudahan bisa (mencapai) 25 liter per hari,” ucap Makmun.

Lebih lanjut, rangkaian peringatan Hari Susu Nusantara 2026 meliputi konferensi pers pada 2 Juni, School Milk Champion pada 4 Juni, kunjungan pabrik pada 6 Juni, serta festival di Gelora Bung Karno (GBK) pada 14 Juni 2026.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan usulan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) agar gula masuk program bantuan pangan perlu dibahas lintas sektor bersama kementerian dan lembaga terkait.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura Kemenko Pangan Radian Bagiyono mengatakan usulan tersebut nantinya akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

"Kita mencoba menangkap aspirasi," kata Radian sebagaimana pernyataan diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemerintah saat ini terus berupaya menangkap berbagai aspirasi dari pelaku sektor pangan guna mencari solusi terbaik dalam memperkuat tata kelola komoditas pangan strategis nasional secara menyeluruh.

Ia menjelaskan pembahasan usulan bantuan pangan gula nantinya akan melibatkan kementerian teknis terkait baik di lingkungan Kemenko Pangan maupun kementerian lain yang memiliki keterkaitan kebijakan pangan nasional.

"Kita coba nanti mengkoordinasikan penyelesaiannya baik di dalam lingkup Kemenko Pangan maupun dengan kementerian teknis lainnya di luar koordinasi Kemenko Pangan," ujar dia.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendorong pemerintah memasukkan gula pasir sebagai komponen bantuan pangan nasional guna memperkuat perlindungan petani tebu dan menjaga keseimbangan pasar komoditas gula domestik.

APTRI menilai penambahan gula dalam bantuan pangan dapat menjadi langkah strategis pemerintah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kepastian penyerapan produksi gula petani nasional.

Menurut asosiasi petani tersebut, kebutuhan gula dalam bantuan pangan tidak perlu sebesar komoditas beras karena volume konsumsi gula masyarakat jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan beras nasional harian.

APTRI mengusulkan pemerintah cukup menyalurkan satu kilogram gula dalam setiap paket bantuan pangan apabila penyaluran beras mencapai 10 kilogram kepada masyarakat penerima manfaat.

"Enggak usah banyak kalau kasih gula, karena kebutuhan gula ini volumenya 10 persen dari kebutuhan beras. Jadi kalau beras itu dikasih 10 kilo, kasilah gula 1 kilo aja. Kalau memang dianggap gula ini terlalu mahal," kata Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen usai pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta, Senin (25/5).

Usulan tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi produsen gula dan petani tebu dalam menghadapi fluktuasi harga sekaligus menjaga keberlanjutan produksi gula nasional untuk kebutuhan masyarakat luas.

"Agar produsen gula, petani tebu ini bisa nyaman menikmati naik turunnya harga gula," katanya.

Adapun pemerintah saat ini melalui Perum Bulog terus menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di berbagai daerah seluruh Indonesia secara bertahap.

Dalam program stimulus ekonomi tersebut, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh alokasi bantuan Februari-Maret 2026 berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng untuk membantu kebutuhan masyarakat.

Bulog mencatat hingga 29 Mei 2026 realisasi penyaluran bantuan pangan telah mencapai sekitar 47 persen dari target nasional sebanyak 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dari total realisasi tersebut, bantuan pangan yang telah disalurkan terdiri atas sekitar 308 ribu ton beras dan 62 ribu ton MinyaKita guna menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat nasional.

Sisa alokasi bantuan pangan akan terus disalurkan secara bertahap hingga Juni 2026 setelah Badan Pangan Nasional memperpanjang tenggat penyaluran untuk memastikan seluruh penerima memperoleh bantuan sesuai ketentuan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan tambak udang dan ikan produktif untuk memperkuat swasembada protein nasional.

“Hasil panen udang dari kawasan akan diarahkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai bagian dari penguatan swasembada protein,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Presiden Prabowo sebelumnya meninjau panen raya udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5).

Dalam kegiatan tersebut, Presiden menyaksikan proses panen udang dan ikut menarik jaring bersama Zulhas serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

​​​​​​​Pemerintah menempatkan panen raya udang tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan protein masyarakat sekaligus membuka peluang ekspor.

Selain kawasan tambak udang di Kebumen, Presiden juga mendorong pembangunan tambak udang di Waingapu seluas 2.000 hektare dan Gorontalo seluas 200 hektare.

Pemerintah juga menyiapkan pengembangan tambak ikan di kawasan pantai utara Jawa Barat seluas 14.000 hektare.

Tambak udang di Desa Tegal Retno, Kebumen, memiliki luas lahan 65 hektare dengan jumlah kolam sebanyak 206 petak.

Kawasan tersebut dikelola Badan Layanan Umum (BLU) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan telah dibangun sekitar tiga tahun.

Zulhas menyebutkan bahwa setiap hektare tambak ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 40 ton udang.

Dengan harga sekitar Rp70 ribu per kilogram, kawasan tersebut ditargetkan menghasilkan produksi hingga 960 ton per siklus atau sekitar 1.920 ton per tahun.

"Nilai produksi tambak tersebut mencapai sekitar Rp67,2 miliar per siklus atau Rp134,4 miliar per tahun, menyerap sekitar 650 tenaga kerja lokal," ujar dia.

Berdasarkan data KKP, nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai 6,27 miliar dolar AS, dengan komoditas udang menyumbang sekitar 1,87 miliar dolar AS atau hampir 30 persen dari total ekspor perikanan nasional.

Pemerintah menilai sektor perikanan budidaya menjadi salah satu penopang penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan devisa negara.

Setelah capaian swasembada beras, jagung, telur, ayam, dan ikan, pemerintah mengarahkan pengembangan tambak udang dan ikan untuk memperkuat swasembada protein.

Zulhas menilai penguatan swasembada protein diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas angkatan kerja, kecerdasan anak, serta percepatan penurunan stunting.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkuat tata kelola keamanan pangan nasional melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2026 yang merevisi PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto 5 Januari 2026 ini menitikberatkan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk memperjelas peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam sistem pengawasan pangan nasional.

Berbeda dengan PP No. 86/2019 yang berfungsi sebagai fondasi sistem keamanan pangan nasional, revisi terbaru diarahkan untuk memperkuat pengawasan, koordinasi penanganan kedaruratan pangan, serta integrasi kebijakan keamanan pangan dengan tata kelola pangan nasional secara lebih luas.

Melalui aturan baru itu, pemerintah mulai menempatkan isu keamanan pangan tidak hanya sebagai urusan pengawasan produk pangan semata, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan, distribusi, stabilisasi pasokan, hingga respons darurat nasional.

Salah satu perubahan penting dalam PP No. 1/2026 adalah penegasan peran koordinatif Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam penanganan kedaruratan keamanan pangan lintas sektor.

Dengan skema tersebut, koordinasi resmi penanganan kasus seperti keracunan pangan massal, pangan tercemar, maupun gangguan distribusi pangan berada di bawah komando Kemenko Pangan.

Langkah itu dinilai penting mengingat selama ini penanganan kasus keamanan pangan kerap melibatkan banyak instansi secara terpisah, mulai dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pertanian, dinas kesehatan, hingga pemerintah daerah.

Penguatan Peran Bapanas

Di sisi lain, posisi Bapanas juga diperkuat, terutama dalam koordinasi pengawasan mutu, keamanan, dan gizi pangan. Pembagian kewenangan antarinstansi diperjelas untuk mengurangi tumpang tindih pengawasan antara kementerian teknis, BPOM, dan Bapanas.

Pemerintah juga memperluas pendekatan pengawasan pangan berbasis risiko yang mencakup kajian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko pangan.

Skema tersebut sejalan dengan penerapan perizinan berbasis risiko pasca Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga pengawasan terhadap pelaku usaha pangan disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing usaha.

Selain itu, PP No. 1/2026 memperjelas mekanisme pengawasan dan sanksi administratif secara lebih berjenjang.

Penguatan regulasi ini muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap berbagai kasus pangan tidak aman dalam beberapa tahun terakhir, termasuk keracunan pangan massal dan isu keamanan pangan yang dikaitkan dengan program makan bergizi gratis (MBG).

Secara umum, PP No. 1/2026 mempertegas arah pemerintah untuk membangun sistem keamanan pangan nasional yang lebih terintegrasi, responsif, dan berbasis koordinasi lintas sektor.

Izin Impor

PP No.1/2026 juga mengatur terkait dengan perizinan berusaha dan impor pangan. Pasal 33 ayat 1, menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan harus melakukan pendaftaran sarana produksi melalui pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, pendaftaran sarana produksi dikecualikan bagi petani, peternak, nelayan, dan Pelaku Usaha Pangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan kajian risiko keamanan pangan.

Lebih lanjut, beleid tersebut juga mengatur bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki perizinan berusaha.

PP tersebut juga menegaskan bahwa impor pangan wajib mendapatkan persetujuan. Adapun, persetujuan diberikan setelah memenuhi syarat uji mutu dan keamanan pangan.

"Dalam hal Pangan impor tidak mendapat atau tidak memiliki persetejuan impor, pelaku usaha pangan wajib memusnahkan atau mengeluarkan pangan dari wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia," demikian bunyi pasal 44 ayat 4 dalam PP No.1/2026.

Kita akan jaga, kalau harga itu melampaui HET, tentu pemerintah akan turun tangan memberikan subsidi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah siap memberikan subsidi apabila harga pangan yang masih impor seperti kedelai, melampaui harga eceran tertinggi (HET) di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.

“Kita akan jaga, kalau harga itu melampaui HET, tentu pemerintah akan turun tangan memberikan subsidi,” kata Zulhas usai meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan merespons potensi dampak tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga sejumlah komoditas pangan impor, termasuk kedelai.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah pada Selasa (12/5) ditutup melemah 36 poin atau 0,21 persen menjadi Rp17.532 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.496 per dolar AS.

Sementara berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 12 Mei 2026, harga rata-rata nasional untuk kedelai impor tercatat Rp13.607 per kilogram atau naik 0,19 persen dibanding hari sebelumnya.

Menurut Zulhas, intervensi dapat dilakukan melalui subsidi ongkos distribusi maupun bantuan stabilisasi harga agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga pangan tersebut.

“Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ada anggaran untuk belanja tidak terduga, ada anggaran untuk itu. Jadi disubsidi, apakah ongkosnya atau kah harganya,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah dapat bergerak cepat apabila terjadi kenaikan harga pangan di wilayah masing-masing.

Ia menilai percepatan respons penting dilakukan agar apabila gejolak harga terjadi, kenaikan tidak terlalu membebani masyarakat.

“Kalau lambat nanti ibu-ibunya sudah mogokkan kita repot. Jadi harus cepat. Saya mengajak bupati, gubernur cepat kalau ada masalah di daerahnya. Cepat kita tanggapi bareng-bareng,” ucapnya.

Menurut dia, pemerintah pusat juga dapat melakukan intervensi melalui koordinasi berbagai pihak, termasuk Perum Bulog, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga subsidi transportasi untuk distribusi pangan.

“Yang (persoalan) pusat seperti (koordinasi dengan) Bulog kita handle, BGN kita handle, Kementerian Perhubungan terus kita handle, APBN kita handle,” ujarnya.

Dalam peninjauan di Pasar Palmerah, Zulhas menyatakan kondisi pasokan pangan nasional secara umum masih aman, termasuk beras, telur, ayam, dan cabai.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara resmi menggandeng enam pemerintah daerah untuk merealisasikan kerja sama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dalam seremoni yang berlangsung di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Adapun enam wilayah yang masuk dalam gelombang kerja sama kali ini adalah Lampung Raya, Serang Raya, Semarang Raya, Medan Raya, Bogor Raya 2, serta Kabupaten Bekasi. Sinergi ini merupakan implementasi nyata dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa proyek ini merupakan prioritas nasional mengingat kondisi darurat sampah di berbagai kota besar. Ia menekankan bahwa volume sampah yang melebihi 1.000 ton per hari harus segera dikonversi menjadi sumber energi produktif.

"Sesuai arahan Bapak Presiden berkali-kali kita tidak bisa nunggu lama ya, kalau tidak nanti ya beliau pimpin. Yang kita bahas hari ini itu yang kategori darurat, yang open dumping ya, yang sudah numpuk-numpuk sudah dikategorikan darurat," ujar sosok yang akrab disapa Zulhas tersebut.

Zulhas menambahkan, pemerintah pusat tidak dapat bergerak sendiri tanpa dukungan penuh dari pimpinan daerah. Menurutnya, keberhasilan eksekusi di lapangan berada di tangan para kepala daerah sebagai pemangku wilayah.

"Kami nggak mungkin mengurusi sampai ke daerah-daerah, nggak mungkin. Jadi kuncinya, kata kuncinya adalah gubernur tentu bupati dan walikota. Nah yang paling penting kesadaran kita itu tadi," tegasnya.

Di sisi lain, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, memaparkan ambisi besar di balik proyek ini. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah membidik penyelesaian puluhan proyek PSEL hingga tahun 2028 dengan nilai investasi yang sangat fantastis untuk memperkuat ketahanan energi dan lingkungan.

“Ini merupakan proyek pengolahan sampah yang akan secara fundraising mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp87 triliun), jadi ini bukan nilai yang kecil,” ungkap Pandu di hadapan para awak media.

Pandu menilai, percepatan pembangunan infrastruktur PSEL membutuhkan kolaborasi masif dari seluruh stakeholders. Mengingat keterbatasan waktu, Danantara berkomitmen untuk terus memantau progres di lapangan guna memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Waktu kita sangat kecil, jadi semua harus bekerja sama, semua bergerak cepat,” tambah Pandu.

Sebagai informasi, akselerasi proyek ini telah dimulai sejak November 2025 melalui proses lelang. Pada Maret 2026, Danantara telah menetapkan pemenang untuk tiga lokasi awal, yakni PSEL Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya.

Setelah penandatanganan dokumen kerja sama pada April lalu dan MoU dengan Pemprov DKI Jakarta pada awal Mei, langkah masif hari ini semakin mempertegas ambisi Indonesia dalam memimpin transisi energi berbasis pengelolaan limbah di kawasan regional.

Selain proyek berskala besar, pemerintah juga mendorong diversifikasi teknologi untuk wilayah dengan volume sampah di bawah 1.000 ton per hari melalui metode Refuse Derived Fuel (RDF), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), hingga teknologi pirolisis.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani kesepakatan (MoU) dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan penandatanganan tersebut menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Danantara untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah perkotaan.

Menurut dia, pembangunan PSEL diarahkan untuk menangani daerah dengan kondisi sampah darurat, khususnya wilayah dengan timbunan sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

Zulhas menjelaskan pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota dengan kondisi sampah darurat.

“Ditargetkan hampir 25 lokasi dengan 62 kabupaten/kota yang di atas 1.000 ton. Nanti di bawah 1.000 kita selesaikan bergantian, tapi target yang darurat dulu,” ujarnya.

Ia mengatakan penanganan sampah mendesak dilakukan karena timbunan sampah telah menimbulkan pencemaran tanah, air, udara, serta mengancam kesehatan masyarakat.

Zulhas menyebut sebagian timbunan sampah di daerah bahkan telah mencapai ketinggian sekitar 14–15 lantai sehingga perlu segera ditangani.

Menurut dia, pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya pemerintah mengubah sampah menjadi energi bersih berupa listrik.

“Yang harus dipercepat menjadi energi bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun,” ucapnya.

Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian PSEL darurat dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.

Ia menyebut separuh proyek ditargetkan selesai pada 2027, sedangkan sisanya ditargetkan rampung pada Mei 2028.

“Dalam tiga tahun ke depan, separuh akan selesai 2027, separuh lagi Mei 2028,” ujar Zulhas.

Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian puluhan proyek PSEL hingga 2028.

“Ini merupakan proyek pengolahan sampah yang akan secara fundraising mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp87 triliun), jadi ini bukan nilai yang kecil,” ungkap Pandu.

Ia mengatakan percepatan pembangunan PSEL membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, mengingat persoalan sampah telah menjadi krisis di berbagai daerah.

Menurut dia, Danantara terus memantau perkembangan proyek PSEL bersama pemerintah guna mengejar target penyelesaian sesuai arahan pemerintah.

“Waktu kita sangat kecil, jadi semua harus bekerja sama, semua bergerak cepat,” ujar Pandu.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai dasar percepatan penanganan sampah melalui pembangunan PSEL.

Danantara telah mengawali proses lelang proyek PSEL pada November 2025 dan menetapkan pemenang untuk tiga lokasi, yakni PSEL Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya pada awal Maret 2026.

Dokumen perjanjian kerja sama untuk tiga wilayah tersebut telah ditandatangani pada 21 April 2026, kemudian disusul penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara pada 4 Mei 2026.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah akan membayar gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) selama dua tahun.

Pembayaran gaji tersebut akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebelumnya sudah dialokasikan untuk program Kopdes Merah Putih.

"Kita akhirnya harus bayar selama dua tahun," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Ia menjelaskan pemerintah tidak menambah anggaran baru untuk pembayaran gaji para manajer tersebut. Menurut dia, dana yang digunakan berasal dari sisa alokasi APBN untuk program Kopdes yang belum terpakai.

"Itu kan sebagian dari dana Kopdesnya belum terpakai. Kita masukin situ dulu, jadi enggak ada tambahan dana baru ke APBN. Enggak ada tambahan, sudah dialokasikan di situ," ujar Purbaya.

Dalam skema pembiayaan Kopdes Merah Putih, pemerintah sebelumnya menyiapkan pembayaran cicilan pembangunan koperasi sebesar Rp40 triliun per tahun. Dana tersebut bersumber dari alokasi Dana Desa dalam APBN.

[Gambas:Youtube]

Purbaya mengatakan sebagian dana cicilan itu akan digunakan untuk membayar gaji manajer Kopdes karena kebutuhan cicilan diperkirakan tidak sebesar Rp40 triliun.

"Cicilan Rp40 triliun kan belum dipakai semua kan, akan turun sedikit cicilannya, dari situ mungkin dipakai ya. Dari APBN-nya dari situ," ujarnya.

Pemerintah mencatat sebanyak 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih/ KDMP) dan pegawai Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan para peserta yang lolos akan mulai menjalani tes kompetensi pada 3 Mei hingga 12 Mei 2026.

"Telah kita umumkan 15 April lalu, pemerintah telah membuka 35.476 formasi. Terdiri dari 30 ribu Manajer KDMP dan 5.476 pegawai koperasi nelayan Kampung Nelayan Merah Putih," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

"Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebanyak 483.648 orang," sambungnya.

Zulhas menjelaskan tingginya minat masyarakat terlihat dari total pendaftar yang mencapai 639.732 orang hingga penutupan pada 25 April 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 487.819 pelamar mengunggah kelengkapan dokumen administrasi, lalu 483.648 orang dinyatakan memenuhi syarat untuk melaju ke tahapan berikutnya.

Seleksi kini memasuki tes kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang akan digelar di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia. Pemerintah memberi keleluasaan peserta memilih lokasi ujian terdekat dengan domisili masing-masing.

"Saat ini, seleksi telah memasuki pelaksanaan tes kompetensi yang akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 12 Mei 2026. Tes kompetensi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang bertempat pada 72 titik lokasi di seluruh Indonesia," ujar dia.

Menurut Zulhas, sistem CAT dipilih karena sudah menjadi mekanisme seleksi yang lazim dipakai dalam penerimaan aparatur sipil negara sehingga dinilai lebih terukur dan meminimalkan intervensi pihak luar.

Setelah tes kompetensi, peserta yang lolos masih harus menghadapi seleksi lanjutan berupa tes mental, mental ideologi, dan pemeriksaan kesehatan pada 20-31 Mei 2026. Hasil akhir dijadwalkan diumumkan pada 7 Juni 2026 sebelum peserta menjalani pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan (Komcad), pelatihan manajerial, dan pembekalan kompetensi bidang.

Jakarta (ANTARA) - CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memperkirakan nilai investasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Jakarta dengan total kapasitas 8.000 ton per hari mencapai sekitar 1 miliar dolar AS.

Ia menyebutkan kebutuhan investasi pengolahan berkisar Rp2 triliun setiap 1.000 ton sampah per hari.

"Kalau saya bicara 8.000 (ton per hari), investasinya kurang lebih 1 billion USD (1 miliar dolar AS)," kata Rosan saat dijumpai di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Rosan menambahkan bahwa proyek PSEL di Jakarta diharapkan mulai beroperasi pada awal 2028.

Menurutnya, kapasitas fasilitas yang dibangun dapat berpotensi melebihi 8.000 ton per hari guna mengolah timbunan sampah lama di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Mungkin kita akan membangunnya bisa jadi (kapasitas) lebih dari 8.000 (ton per hari). Kenapa? Untuk bisa ambil sampah lama. Karena harapannya nanti di Bantargebang itu bersih. Jadi, mungkin pembangunannya tidak 8.000 (ton per hari), bisa 10.000 atau 12.000 (ton per hari) supaya sampah lama itu bisa terambil," jelas dia.

Teknologi yang digunakan, jelas Rosan, memungkinkan pengolahan sampah tanpa pemilahan awal.

Seluruh sampah, termasuk sampah lama, tetap dapat langsung diolah tanpa proses pemisahan.

"Kalau dari teknologi yang kita sudah terapkan, ini tidak perlu dipisahkan. Jadi bisa langsung gitu. Karena kita juga melihat environment-nya, kemudian masalah bau, masalah lahan, kita juga sangat memperhatikan itu semua," kata Rosan.

Pada Senin ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Danantara Indonesia menandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) terkait percepatan pembangunan fasilitas PSEL.

Sesuai mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasiskan teknologi ramah lingkungan.

Sesuai perpres tersebut, percepatan PSEL dilaksanakan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN dan badan usaha.

Danantara berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat kesiapan proyek, termasuk penyiapan skema pembiayaan serta proses pemilihan badan usaha pengembang dan pengelola (BUPP).

Adapun perpres tersebut diterbitkan untuk mempercepat penanganan darurat sampah perkotaan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Sejalan dengan itu, Gubernur DKI Jakarta telah mengusulkan dua lokasi pembangunan PSEL, yakni di Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan darurat sampah di DKI Jakarta telah menjadi perhatian banyak pihak dan memerlukan penanganan cepat, terkoordinasi, serta terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Timbunan sampah Jakarta mencapai 9.000 ton per hari. Saat ini, 87 persen masih bergantung pada open dumping, seperti Bantargebang yang sudah jauh melebihi kapasitas. Kalau diukur (sampah) Bantargebang itu seperti gedung 16-17 lantai," kata Zulhas.

Ia menegaskan penandatanganan MoU merupakan bentuk komitmen kepada warga Jakarta untuk mengatasi persoalan sampah.

Zulhas juga optimistis permasalahan sampah dapat mulai teratasi dalam dua tahun ke depan.

"Jakarta hari ini membuktikan bahwa arahan itu bukan sekadar angka, tapi aksi nyata," kata Zulhas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap Presiden Prabowo Subianto rutin menelepon jajaran pemerintah untuk menagih penyelesaian darurat sampah di Jakarta, terutama persoalan penumpukan di TPST Bantargebang.

Zulhas menyebut tekanan dari Sang Kepala Negara itu membuat percepatan proyek pengolahan sampah menjadi listrik kini masuk jalur prioritas nasional.

"Bahkan Jakarta ini mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden (Prabowo). Kami hampir, kalau beberapa minggu lalu, hampir tiap minggu ditelepon soal sampah, utamanya Bantargebang," ujar Zulhas dalam acara penandatanganan kesepakatan percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Menurut Zulhas, kondisi sampah ibu kota memang sudah masuk kategori mendesak. Timbunan sampah Jakarta disebut mencapai sekitar 9.000 ton per hari, sementara 87 persen penanganannya masih bergantung pada sistem open dumping atau pembuangan terbuka.

Saat ini, beban terbesar masih ditanggung Bantargebang yang kapasitasnya telah melampaui batas.

"Kalau diukur Bantargebang itu seperti gedung 16-17 lantai," ujarnya.

Karena itu, pemerintah memutuskan mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Jakarta melalui payung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini dirancang memangkas proses yang selama ini berjalan sangat lambat.

Zulhas memastikan dalam enam bulan sejak Perpres tersebut diteken, proyek pengolahan sampah menjadi listrik di Jakarta sudah harus masuk tahap konstruksi bersama sejumlah kota lain.

"Dalam waktu enam bulan, sejak diteken perpres tersebut, sudah ada tiga lokasi yang sudah konstruksi termasuk Bandung, Bali, Bogor," katanya.

Ia menambahkan Jakarta menjadi perhatian paling khusus dibanding daerah lain karena wajah pengelolaan sampah nasional kerap diukur dari keberhasilan penanganan Bantargebang.

"Kalau Bantargebang Jakarta enggak beres, walaupun beres seluruh Indonesia, kata orang, sampah belum beres. Tapi kalau Bantargebang beres, yang lain belum beres, kata orang, sampah sudah beres," ujar Zulhas.

Dalam kesempatan itu, Zulhas menegaskan penandatanganan kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia bukan sekadar dokumen kerja sama, melainkan kontrak percepatan penyelesaian sampah untuk jutaan warga Jakarta.

Ia menyebut target pemerintah adalah seluruh sampah nasional bisa terolah penuh pada 2029 sementara Jakarta dipasang sebagai etalase utama percepatan proyek waste to energy.

Selain memastikan tenggat konstruksi dimulai dalam enam bulan, pemerintah juga mulai membuka gambaran nilai investasi proyek tersebut.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pembangunan PSEL Jakarta disiapkan untuk menangani sedikitnya 8.000 ton sampah per hari, bahkan bisa diperbesar hingga 10 ribu-12 ribu ton agar sampah lama di Bantargebang ikut terserap.

"Harapannya nanti di Bantargebang itu bersih," kata Rosan dalam kesempatan sama.

Ia memperkirakan kebutuhan investasi proyek tersebut berada di kisaran US$1 miliar atau setara Rp17,38 triliun (asumsi kurs Rp17.385 per dolar AS) menyesuaikan kapasitas fasilitas yang akhirnya dipilih pemerintah.

"Kalau saya bicara 8.000 (ton) ya, kalau 8.000 (ton) yang investasinya kurang lebih ya US$1 miliar," ujar Rosan.

Rosan menjelaskan teknologi yang disiapkan memungkinkan sampah baru maupun sampah lama langsung diolah tanpa pemilahan manual terlebih dahulu, sehingga proses pembersihan gunungan sampah dinilai bisa berjalan lebih cepat.

Pemerintah saat ini masih mengkaji titik paling efisien untuk pembangunan dengan opsi utama berada di Bantargebang dan kawasan pesisir utara Jakarta. Ia menargetkan fasilitas tersebut mulai bisa beroperasi pada awal 2028.

"Targetnya kita kalau ini kita proses ini paling nggak di 2028 awal itu sudah bisa beroperasi," katanya.

Pemerintah sendiri tengah mempercepat proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di 71 kabupaten/kota atau sekitar 22 kawasan aglomerasi.

Jakarta ditempatkan sebagai proyek prioritas gelombang pertama bersama sejumlah kota besar lain.

Setelah penandatanganan tahap Jakarta ini, pemerintah berencana mengumumkan batch kedua pekan depan yang mencakup 11 provinsi, termasuk Lampung, Semarang, Surabaya, Bekasi, Medan, Tangerang, dan Bogor Raya.

Pemerintah mulai memberi gambaran soal nasib 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) setelah masa kontrak awal dua tahun sebagai pegawai PT Agrinas Pangan Nusantara berakhir.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan para peserta yang lolos seleksi tidak serta-merta berhenti setelah dua tahun, melainkan akan diarahkan menjadi petugas koperasi di unit yang mereka kelola.

"Sementara dua tahun ya. Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi. Jadi dua tahun di Agrinas, setelah itu akan menjadi petugas koperasi," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Pernyataan itu sekaligus menjawab nasib para manajer Kopdes Merah Putih setelah masa kontrak dua tahun sebagai pegawai BUMN berakhir.

Pemerintah sebelumnya hanya menyebut mereka direkrut dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Artinya, masa penugasan awal di bawah Agrinas disebut bukan sekadar kontrak kerja sementara, melainkan fase penempatan dan pembentukan sumber daya manusia sebelum mereka benar-benar masuk ke operasional Kopdes Merah Putih.

Meski demikian, pemerintah memberi sinyal keberlanjutan posisi tersebut tetap akan bergantung pada evaluasi kinerja selama masa penugasan.

Wakil Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Teddy Barata mengatakan seluruh peserta akan dinilai selama dua tahun pertama, terutama dari kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan koperasi.

"Tentunya kan kembali berbasis pada kinerja. Jadi selama dua tahun kan tentu kinerja dinilai juga," ujar Teddy.

"Karena memang kita ini cari karyawan, tapi entrepreneurship skill-nya juga harus bagus. Nanti dididik dulu, kemudian selanjutnya menjadi manajer koperasi," sambungnya.

Menurut Teddy, pengalaman dua tahun di bawah Agrinas akan menjadi masa pembelajaran sekaligus penyaringan untuk melihat siapa yang benar-benar mampu mengelola unit usaha koperasi secara mandiri di lapangan.

Dengan kata lain, pemerintah tak hanya mencari tenaga administrasi, tetapi sosok yang dinilai mampu memimpin bisnis koperasi desa, membaca potensi ekonomi lokal, hingga menjalankan fungsi distribusi barang dan penyerapan hasil produksi masyarakat.

Skema ini membuat posisi manajer Kopdes Merah Putih tidak berhenti pada status pegawai BUMN kontrak, tetapi disiapkan menjadi operator inti koperasi setelah melewati fase pembinaan.

Pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran untuk 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh manajer direkrut sebagai pegawai BUMN di bawah Agrinas dengan skema PKWT dua tahun.

Program ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan koperasi desa dan kampung nelayan yang ditargetkan tersebar luas di berbagai daerah mulai pertengahan 2026.

Pemerintah menyiapkan para manajer untuk mengelola unit usaha koperasi seperti gerai sembako, distribusi pupuk dan gas subsidi, pergudangan, lembaga keuangan mikro, hingga penyerapan hasil panen petani dan nelayan.

Rekrutmen tahap pertama sendiri dibuka melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) SDM Program Hasil Terbaik Cepat dengan total 35.476 formasi. Zulhas sebelumnya menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan terbuka, tanpa pungutan biaya, dan hanya melalui kanal resmi yang telah ditentukan.

[Gambas:Youtube]

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas akhirnya buka suara soal sumber dana untuk membayar gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang masih menjadi tanda tanya sejak rekrutmen dibuka pemerintah.

Zulhas memastikan pembayaran gaji manajer Kopdes nantinya akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, sumber dana finalnya masih disiapkan pemerintah.

"Sementara skema gaji nanti akan disampaikan Kementerian Keuangan pada saatnya," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

"Dan nanti itu kan karena Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar. Tapi uangnya dari mana, nanti akan ada skema berikutnya akan kita jelaskan," lanjutnya.

Pernyataan itu menjadi penjelasan pertama dari pemerintah mengenai pihak yang akan menyalurkan gaji para manajer Kopdes Merah Putih, setelah sebelumnya muncul pertanyaan apakah pembiayaan gajinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Desa, atau skema bisnis koperasi itu sendiri.

Sejauh ini, pemerintah memang belum mengumumkan besaran gaji maupun formula pembiayaan rinci. Namun, Zulhas memberi sinyal detail tersebut masih di tahap finalisasi dan akan diumumkan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepastian soal skema gaji ini menjadi sorotan lantaran pemerintah tengah menyiapkan 30 ribu posisi manajer Kopdes Merah Putih, yang akan ditempatkan di berbagai desa dan kelurahan.

Para manajer tersebut nantinya bertugas mengelola unit usaha koperasi, mulai dari gerai sembako, pergudangan, layanan kesehatan, lembaga keuangan mikro, hingga distribusi kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah juga membuka 5.476 formasi pegawai untuk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sehingga total lowongan yang dibuka mencapai 35.476 posisi.

Dalam perkembangan terbaru, Zulhas mengungkapkan minat masyarakat terhadap rekrutmen ini jauh melampaui perkiraan pemerintah. Sejak pendaftaran dibuka pada 15 April hingga ditutup 25 April 2026, jumlah pelamar tercatat mencapai 639.732 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak 487.819 pelamar menyampaikan kelengkapan administrasi dan 483.648 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Saat ini, proses seleksi telah masuk tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026 menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Zulhas menegaskan penggunaan sistem CAT dipilih untuk memastikan proses rekrutmen berlangsung terukur dan transparan seperti seleksi aparatur sipil negara.

"Tes CAT BKN (Badan Kepegawaian Negara) ini adalah sistem yang sudah teruji," ujarnya.

Setelah tes kompetensi, peserta yang lolos masih harus mengikuti seleksi lanjutan berupa tes mental ideologi, pemeriksaan kesehatan, hingga pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan (Komcad) dan pelatihan manajerial sebelum resmi ditempatkan.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga menyatakan pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) khusus yang akan mengatur pengadaan sumber daya manusia Kopdes Merah Putih, termasuk sumber pembiayaan gaji para manajer. Ferry menyebut para manajer nantinya berstatus pegawai BUMN.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengaku belum dapat memastikan sumber dana gaji tersebut.

Ia hanya memastikan pemerintah sudah menyiapkan skema pembiayaan pembangunan Kopdes Merah Putih melalui cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun yang berasal dari alokasi Dana Desa selama enam tahun ke depan.

[Gambas:Youtube]