Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penanganan darurat sampah di DKI Jakarta melalui proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy). Langkah ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan persoalan sampah Jakarta menjadi isu krusial yang harus segera ditangani secara terintegrasi, terutama kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang telah melebihi kapasitas.

“Jakarta ini mendapat perlakuan khusus dari Bapak Presiden. Kami hampir, kalau beberapa minggu lalu, hampir tiap minggu ditelepon soal sampah, utamanya Bantargebang,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Zulhas menuturkan timbunan sampah di Jakarta telah mencapai sekitar 9.000 ton per hari, dengan sekitar 87% pengelolaannya masih bergantung pada metodeopen dumpingseperti di Bantargebang yang kini telah jauh melebihi kapasitas.

“Kalau diukur Bantargebang itu, Pak Gubernur [Pramono Anung], seperti gedung berapa lantai itu? 16, 17 lantai,” ujarnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah mendorong percepatan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan sampah menjadi energi listrik, termasuk percepatan pemilihan badan usaha pengelola.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan dua lokasi pembangunan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), yakni di Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara.

“Dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan perpres tersebut, sudah ada tiga lokasi yang sudah konstruksi. Termasuk Bandung, kemudian Bali, Bogor,” sambungnya.

Dia juga menegaskan percepatan proyek pengolahan sampah kini jauh lebih masif dibandingkan sebelumnya. Adapun, pemerintah menargetkan 71 kabupaten/kota dapat segera merealisasikan proyek serupa.

“Ada 14 lokasi lagi yang sudah kami putuskan, tambah lima lokasi yang belum. Yang mencakup ini hampir 71 kabupaten/kota. Percepatan enam bulan. Dulu 11 tahun, cuma satu. Sekarang kita akan selesaikan 71 kabupaten/kota yang terdiri lebih kurang 22 aglomerasi,” ujarnya.

Menurut Zulhas, penandatanganan proyek PSEL antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Danantara ini sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan sampah secara nasional.

“Hari ini kita akan menyaksikan penandatanganan kesempatan bersama antara Provinsi DKI Jakarta dengan Danantara untuk percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta yang menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dan Pemerintah Indonesia dalam pengolahan sampah nasional,” tuturnya.

Zulhas menjelaskan proyek ini merupakan bagian dari target besar pemerintah untuk memastikan seluruh sampah di Indonesia dapat terkelola dengan baik dalam beberapa tahun ke depan.

“Penandatanganan ini adalah kontrak dengan jutaan warga Jakarta. Memang di sini simbolnya dua, bahwa sampah mereka tidak akan terus menumpuk, berbau, dan membanjiri jalan mereka lagi, Insya Allah dua tahun lagi,” lanjutnya.

Terlebih, dia juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Negara RI.

“Ini adalah tindak lanjut dari arahan tegas Bapak Presiden. Bahkan kami berkali-kali ditelepon Pak Presiden Prabowo, 100% sampah Indonesia terolah dengan baik Insyaallah nanti doakan pada tahun 2029. Mungkin yang belum selesai tinggal yang di rumah-rumah. Setelah itu kita akan bisa selesaikan,” terangnya.

Zulhas menambahkan, proyek pengolahan sampah menjadi listrik di Jakarta diharapkan mampu mengubah permasalahan sampah menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat.Dia menyampaikan sampah yang selama ini menumpuk di lingkungan permukiman warga Jakarta akan diolah menjadi energi listrik yang dapat mengaliri kota.

“Sampah yang selama ini menumpuk di depan rumah warga Jakarta akan diubah menjadi listrik yang mengaliri kota ini. Jadi sampah yang berbau, yang bermasalah Kita akan ubah jadi listrik yang nanti bermanfaat untuk menerangi Jakarta. Itulah janji yang hari ini kita tandatangani bersama,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) terkait percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan Danantara.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan, kerja sama mencakup percepatan pembangunan di Tanjung dan Bantargebang, sehingga dapat mengurangi volume sampah di kedua tempat tersebut, khususnya penanggulangan sampah di Jakarta.

“Terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang saat ini telah jauh melebihi kapasitas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

Upaya ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Pramono menyampaikan percepatan dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.

"Pembangunan PSEL di Jakarta akan menjadi salah satu proyek yang diproses Danantara Indonesia pada batch berikutnya dan ditargetkan segera dimulai. Fasilitas tersebut nantinya menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sampah di sektor hilir melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menuturkan dalam pelaksanaannya Danantara Indonesia berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat kesiapan proyek.

“Termasuk penyiapan skema pembiayaan serta proses pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Penanganan sampah di Jakarta menjadi prioritas pemerintah mengingat status Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional dengan timbunan sampah mencapai sekitar 9.120 ton per hari,” ungkapnya

Kehadiran PSEL, katanya, diharapkan menjadi solusi dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, sekaligus mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Langkah ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2025,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap Presiden Prabowo Subianto rutin menelepon jajaran pemerintah untuk menagih penyelesaian darurat sampah di Jakarta, terutama persoalan penumpukan di TPST Bantargebang.

Zulhas menyebut tekanan dari Sang Kepala Negara itu membuat percepatan proyek pengolahan sampah menjadi listrik kini masuk jalur prioritas nasional.

"Bahkan Jakarta ini mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden (Prabowo). Kami hampir, kalau beberapa minggu lalu, hampir tiap minggu ditelepon soal sampah, utamanya Bantargebang," ujar Zulhas dalam acara penandatanganan kesepakatan percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Menurut Zulhas, kondisi sampah ibu kota memang sudah masuk kategori mendesak. Timbunan sampah Jakarta disebut mencapai sekitar 9.000 ton per hari, sementara 87 persen penanganannya masih bergantung pada sistem open dumping atau pembuangan terbuka.

Saat ini, beban terbesar masih ditanggung Bantargebang yang kapasitasnya telah melampaui batas.

"Kalau diukur Bantargebang itu seperti gedung 16-17 lantai," ujarnya.

Karena itu, pemerintah memutuskan mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Jakarta melalui payung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini dirancang memangkas proses yang selama ini berjalan sangat lambat.

Zulhas memastikan dalam enam bulan sejak Perpres tersebut diteken, proyek pengolahan sampah menjadi listrik di Jakarta sudah harus masuk tahap konstruksi bersama sejumlah kota lain.

"Dalam waktu enam bulan, sejak diteken perpres tersebut, sudah ada tiga lokasi yang sudah konstruksi termasuk Bandung, Bali, Bogor," katanya.

Ia menambahkan Jakarta menjadi perhatian paling khusus dibanding daerah lain karena wajah pengelolaan sampah nasional kerap diukur dari keberhasilan penanganan Bantargebang.

"Kalau Bantargebang Jakarta enggak beres, walaupun beres seluruh Indonesia, kata orang, sampah belum beres. Tapi kalau Bantargebang beres, yang lain belum beres, kata orang, sampah sudah beres," ujar Zulhas.

Dalam kesempatan itu, Zulhas menegaskan penandatanganan kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia bukan sekadar dokumen kerja sama, melainkan kontrak percepatan penyelesaian sampah untuk jutaan warga Jakarta.

Ia menyebut target pemerintah adalah seluruh sampah nasional bisa terolah penuh pada 2029 sementara Jakarta dipasang sebagai etalase utama percepatan proyek waste to energy.

Selain memastikan tenggat konstruksi dimulai dalam enam bulan, pemerintah juga mulai membuka gambaran nilai investasi proyek tersebut.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pembangunan PSEL Jakarta disiapkan untuk menangani sedikitnya 8.000 ton sampah per hari, bahkan bisa diperbesar hingga 10 ribu-12 ribu ton agar sampah lama di Bantargebang ikut terserap.

"Harapannya nanti di Bantargebang itu bersih," kata Rosan dalam kesempatan sama.

Ia memperkirakan kebutuhan investasi proyek tersebut berada di kisaran US$1 miliar atau setara Rp17,38 triliun (asumsi kurs Rp17.385 per dolar AS) menyesuaikan kapasitas fasilitas yang akhirnya dipilih pemerintah.

"Kalau saya bicara 8.000 (ton) ya, kalau 8.000 (ton) yang investasinya kurang lebih ya US$1 miliar," ujar Rosan.

Rosan menjelaskan teknologi yang disiapkan memungkinkan sampah baru maupun sampah lama langsung diolah tanpa pemilahan manual terlebih dahulu, sehingga proses pembersihan gunungan sampah dinilai bisa berjalan lebih cepat.

Pemerintah saat ini masih mengkaji titik paling efisien untuk pembangunan dengan opsi utama berada di Bantargebang dan kawasan pesisir utara Jakarta. Ia menargetkan fasilitas tersebut mulai bisa beroperasi pada awal 2028.

"Targetnya kita kalau ini kita proses ini paling nggak di 2028 awal itu sudah bisa beroperasi," katanya.

Pemerintah sendiri tengah mempercepat proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di 71 kabupaten/kota atau sekitar 22 kawasan aglomerasi.

Jakarta ditempatkan sebagai proyek prioritas gelombang pertama bersama sejumlah kota besar lain.

Setelah penandatanganan tahap Jakarta ini, pemerintah berencana mengumumkan batch kedua pekan depan yang mencakup 11 provinsi, termasuk Lampung, Semarang, Surabaya, Bekasi, Medan, Tangerang, dan Bogor Raya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo berupaya menuntaskan persoalan sampah di Jakarta dengan mengajak Danantara membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan menandatangani Instruksi Gubernur (Ingub) terkait pemilihan sampah.

Pertama, terkait penandatanganan dengan Danantara direncanakan berlangsung pada hari ini, Senin (4/5/2026). Kerja sama ditujukan untuk dua lokasi PLTSa, yakni Bantar Gebang dan Tunjungan.

"Sebagai komitmen Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun PLTSa (Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), termasuk yang ada di Sunter. Sehingga dengan demikian, DKI Jakarta akan ada tiga pembangkit listrik tenaga sampah, ditambah dengan RDF Rorotan yang sekarang ini sebenarnya sudah beroperasi," katanya usai di Balai Kota DKI Jakarta.

Pramono berharap melalui upaya ini dapat mengentaskan permasalahan sampah di DKI Jakarta secara baik.

Selain itu, Pramono menyebut telah menandatangani Ingub Pemilihan Sampah dan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk membahas kolaborasi guna memilah sampah.

"Saya sudah menandatangani Instruksi Gubernur untuk proses pemilahan. Dan dalam waktu dekat kami akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk deklarasi pemilahan sampah yang ada di Jakarta," ucapnya.

Menurutnya, penandatanganan Ingub adalah gerakan bersama meyelesaikan masalah sampah. Dia mencontohkan Rorotan sebagai salah satu tempat pengelolaan sampah.

Dia juga menegaskan bahwa langkah ini harus dilakukan secara masif sehingga sampah-sampah di Jakarta tidak lagi menjadi permasalahan.

"Tetapi nanti mudah-mudahan minggu depan gerakan ini menjadi gerakan yang masif dilakukan oleh semua kota administrasi yang ada di Jakarta," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Target ambisius pemerintah untuk menghentikan praktik open dumping di seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) pada akhir 2026 menjadi penanda seriusnya krisis sampah nasional. Percepatan bahkan dipatok pada Agustus 2026.

Tragedi longsornya gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada awal Mei 2026 menjadi alarm keras atas buruknya tata kelola sampah. Insiden yang menewaskan tujuh orang tersebut menguak fakta akan kondisi darurat sampah di Jakarta.

Pada Senin (20/4/2026), aparat menetapkan mantan pejabat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai tersangka, memperlihatkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan sampah kini memiliki konsekuensi pidana. Langkah ini diharapkan menjadi efek jera sekaligus mendorong perbaikan tata kelola yang selama ini terkesan diabaikan.

Secara nasional, persoalan sampah sudah berada pada level mengkhawatirkan. Tercatat terdapat 524 TPA dengan total timbulan sampah mencapai sekitar 285,46 juta ton. Namun, hanya sekitar 25% atau 35.747 ton per hari yang berhasil dikelola, sementara 75% lainnya atau setara 109.092 ton per hari masih belum tertangani secara optimal.

Kondisi serupa juga terlihat di berbagai daerah. Di Bali, pembatasan operasional TPA Suwung memicu antrean panjang truk sampah hingga berjam-jam, sekaligus menambah beban fasilitas pengolahan di tingkat desa. Sementara itu, di Surabaya, pembenahan sistem pengangkutan dan pengelolaan mulai menunjukkan hasil, meski tekanan volume sampah harian tetap tinggi.

Upaya pengawasan dan verifikasi pemerintah menunjukkan progres, tetapi belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah. Sekitar 490 kabupaten/kota telah diverifikasi atau mencapai lebih dari 95% target, sementara capaian sanksi administrasi baru menyentuh sekitar 49%.

Angka ini menegaskan bahwa perbaikan sistem pengelolaan sampah masih membutuhkan percepatan agar “bom waktu” gunungan sampah tidak benar-benar meledak di masa depan.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup atau BP Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah menetapkan Mantan Kadis Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto (AK) jadi tersangka kasus pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan mengatakan penyidik PPNS telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Asep sebagai tersangka.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria [NSPK]," ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan, proses pengusutan dimulai dari penerapan sanksi administratif hingga peningkatan ke tahap penyidikan pidana. Secara terperinci, KLH/BPLH mulanya sempat menerbitkan sanksi administratif No.13646/2024 terkait pengelolaan TPST Bantargebang.

Selanjutnya, KLH/BPLH melakukan pengawasan pada Sabtu (12/4/2025). Hasilnya, menunjukkan bahwa pengelola TPST Bantargebang berstatus “Tidak Taat”, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat peringatan pada Minggu (22/4/2025).

Pengawasan kedua kembali dilakukan pada Jumat (9/5/2025). Sejatinya, tak ada perubahan dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan sanksi administratif lanjutan berupa kewajiban audit lingkungan melalui keputusan No.920/2025 pada 4 September 2025.

Meski demikian, sanksi administratif itu tidak memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan di lapangan. Singkatnya, proses penanganan perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara yang dilaksanakan pada 24-27 Februari 2026.

Gelar perkara itu dilakukan bersama Korwas Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Selang dua bulan dari gelar itu, KLH/BPLH pun menetapkan Asep sebagai tersangka pada Senin (20/4/2026).

"Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, telah ditetapkan tersangka yaitu mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, saudara AK," dalam keterangan tertulis KLH/BPLH.

Adapun, tersangka dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, AK juga dipersangkakan Pasal 114 UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

"Penanganan kasus ini tidak serta-merta langsung dilakukan melalui pendekatan pidana. Kami telah memberikan waktu lebih dari satu tahun untuk pembinaan melalui mekanisme yang ada," pungkas Rizal.

Sekadar informasi, dalam rangkaian kasus ini sempat terjadi insiden longsornya gunung sampah pada Minggu (8/3/2026), di Bantargebang. Peristiwa ini telah mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia dan enam orang mengalami luka-luka.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan kembali membuka tender proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy untuk tahap kedua di 14 lokasi. Sebanyak tiga fasilitas pengolahan sampah di Jakarta, termasuk Bantargebang, bakal masuk dalam lelang kali ini.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan bahwa pemerintah telah menetapkan 10 wilayah untuk PSEL tahap kedua yang akan mencakup Lampung, Medan, Semarang, Surabaya, Tangerang, Kota Tangerang, Serang, dan Jakarta.

“Tambah 3 Jakarta. Jakarta itu nanti ada Bantargebang. Nah mudah-mudahan nanti kejadian kemarin [longsor sampah] tidak terulang lagi. Itu menunjukkan kita memang perlu percepat. Kita tidak ingin ada masalah lagi. Kita ingin percepat,” kata Zulhas dalam rakortas di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (12/3/2026).

Zulhas mengatakan fasilitas PSEL Bantargebang nantinya akan memiliki kapasitas pengolahan sebesar 3.000 ton per hari yang mencakup 2.000 ton per hari sampah baru dan 1.000 ton timbunan sampah lama.

Selain Bantargebang, Danantara juga akan melelang PSEL di Tanjungan dengan luas 8 hektare dan kapasitas 2.000 ton per hari. Ada pula fasilitas di Sunter yang direncanakan mampu mengelola 2.000 ton sampah per hari.

“Jadi tahap kedua ini kami akan kejar 14 PSEL yang baru,” katanya.

Danantara sendiri telah mengumumkan pemenang tender proyek PSEL di empat lokasi, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta. Proses kontrak juga telah dirampungkan dan tahap groundbreaking bakal dimulai pada Juni 2026.

Pemerintah sendiri menargetkan sebagian fasilitas PSEL dalam pipeline pembangunan akan siap beroperasi pada 2027. Kemudian empat fasilitas lain beroperasi pada awal 2028 dan 12 lainnya menyusul pada pertengahan 2028.

“Janji kami akhir 2027 waste to energy sudah ada yang jalan, yang jadi,” kata Zulhas.

Masuknya Jakarta dalam lelang PSEL menandai upaya pemerintah untuk menangani permasalahan menahun sampah di wilayah tersebut. Belum lama ini, gunungan sampah di Bantargebang memicu longsor yang merenggut tujuh korban jiwa.

Timbulan sampah Jakarta sendiri mencapai 9.180,98 ton per hari menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup. Dari volume tersebut, hanya 2.888,81 ton atau setara 31% yang terkelola.8.000 ton setiap harinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut persoalan sampah di Jakarta telah menumpuk, bahkan volumenya setara dengan gedung lantai 17.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkap volume sampah yang menumpuk di Jakarta hampir mencapai 8.000 ton setiap hari.

“Kami tidak ingin ada masalah lagi. Kami ingin percepat [persoalan sampah]. Jakarta itu hampir 8.000 ton setiap hari sampahlhoitu, sehingga sudah seperti gedung, berapa itu Bantargebang, 16 lantai, 17 lantai,” kata Zulhas dalam rakortas di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (12/3/2026).

Untuk itu, ujar dia, pemerintah akan mempercepat proyek pembangunan pengolahan listrik tenaga sampah (PSEL) atauwaste to energysebagai solusi utama untuk mengatasi persoalan sampah yang telah masuk kategori darurat.

Dalam hal ini, pemerintah menargetkan persoalan sampah dapat ditangani dalam dua tahun ke depan melalui berbagai pendekatan, termasuk pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Selain melalui proyekwaste to energy, pemerintah juga akan mendorong pengelolaan sampah langsung di sumbernya, seperti perkantoran, perumahan, sekolah, hingga pasar.

Namun, Zulhas menilai pengolahan sampah di tingkat rumah tangga membutuhkan waktu lebih lama karena berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat.

Adapun untuk mendukung pengembangan teknologi pengolahan sampah, pemerintah menggandeng berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional serta kampus, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB).

Di samping itu, Zulhas menuturkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga telah meneken kontrak dengan mitra untuk proyek PSEL di Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta. Rencananya,groundbreakingtahap I akan mulai dilakukan pada Juni 2026.

Selanjutnya, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 14 proyek PSEL tambahan pada tahap kedua di berbagai kota, yakni Lampung, Medan, Semarang, Surabaya, Tangerang, Kota Tangerang, Serang, hingga tiga lokasi di Jakarta.

Zulhas menjelaskan untuk Jakarta sendiri, proyek pengolahan sampah akan dilakukan di beberapa titik, termasuk kawasan Bantargebang, Tanjungan, dan Sunter.

Untuk di Bantargebang, fasilitas pengelolaan sampah melalui PSEL ditargetkan mampu memproses sekitar 3.000 ton sampah per hari, yang terdiri dari 2.000 ton sampah baru dan 1.000 ton dari timbunan lama.

Sementara itu, fasilitas di Tanjungan diproyeksikan mampu mengolah sekitar 2.000 ton sampah per hari dengan luas lahan sekitar 8 hektare. Serta, fasilitas di kawasan Sunter yang berada dekat Jakarta International Stadium (JIS) dengan kapasitas lebih dari 2.000 ton sampah per hari.

“Dan janji kita akhir 2027, waste to energy sudah ada yang jalan, yang jadi. Awal 2028, 4 ini juga sudah jadi. Menyusul yang 12 ini yang terbaru kita harapkan pertengahan 2028,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Longsor gunungan sampah setinggi 50 meter di Zona IV Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada Minggu siang (8/3/2026) yang menelan empat korban jiwa menjadi potret puncak gunung es dari kegagalan sistemik pengelolaan sampah di Jakarta.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan bahwa tragedi mematikan ini merupakan alarm keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode pembuangan terbuka atau open dumping. Metode ini telah berulang kali menelan korban jiwa dan mengancam nyawa warga serta petugas.

Hanif mengemukakan bahwa Bantargebang adalah "fenomena gunung es" kegagalan kelola sampah Jakarta yang kini menampung beban kritis 80 juta ton sampah selama 37 tahun.

Penggunaan metode open dumping di lokasi ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 karena sistem yang ada tidak lagi mampu mereduksi risiko keamanan bagi warga. Kondisi yang tidak sesuai ketentuan peraturan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa akibat potensi longsor susulan, tetapi juga menjadi sumber pencemaran lingkungan yang masif.

“Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. TPST Bantargebang harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk segera berbenah, demi keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan,” kata Hanif saat meninjau lokasi longsor pada Minggu malam, dikutip dari siaran pers, Senin (9/3/2026).

Sejarah kelam TPST Bantargebang mencatat rentetan tragedi mematikan mulai dari longsor pemukiman pada 2003 hingga runtuhnya Zona 3 pada 2006 yang menelan korban jiwa dan menimbun puluhan pemulung.

Pola kegagalan sistemik ini berlanjut hingga Januari 2026 saat amblasnya landasan menyeret tiga truk sampah ke dasar sungai, yang kemudian disusul oleh runtuhnya kembali gunungan sampah pada Maret 2026 ini. Rangkaian insiden berulang tersebut membuktikan adanya risiko fatal akibat beban kelebihan daya tampung di TPST Bantargebang.

Mengingat peristiwa ini berulang dan menimbulkan risiko jiwa, Hanif menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab akan ditindak tegas sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman pidana berkisar 5–10 tahun dan denda Rp5 miliar–Rp10 miliar berlaku bagi pihak yang kelalaiannya menyebabkan kematian.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebelumnya telah memberikan peringatan terkait kondisi pengelolaan sampah di Bantargebang yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi. Melalui Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah diterbitkan pada 2 Maret 2026 terhadap sejumlah lokasi pengelolaan sampah yang dinilai berisiko, termasuk TPST Bantargebang.

KLH menyatakan pemerintah memprioritaskan evakuasi seluruh korban sembari memulai penyelidikan menyeluruh untuk menindak tegas setiap kelalaian pengelolaan yang membahayakan nyawa warga.

Sebagai solusi jangka panjang, TPST Bantargebang akan dialihkan khusus untuk sampah anorganik melalui penguatan sistem pemilahan dari sumber dan optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan. Kerja sama lintas instansi terus diperkuat guna memastikan kapasitas pengolahan sampah Jakarta mencapai 8.000 ton per hari dieksekusi secara aman dan sesuai regulasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan stabilisasi area Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, guna mencegah potensi longsor susulan setelah insiden serupa pada Minggu (8/3/2026) siang menewaskan empat orang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan penataan dan penguatan zona timbunan dilakukan secara bertahap untuk memastikan struktur timbunan kembali stabil dan aman bagi operasional di lapangan.

“Penataan dan penguatan zona timbunan dilakukan secara bertahap agar struktur timbunan kembali stabil dan aman bagi operasional,” ujar Asep dalam keterangannya, Minggu malam (8/3/2026), dikutip dari Antara.

Menurutnya, proses stabilisasi dilakukan setelah area dinyatakan aman bagi petugas. Pemprov DKI Jakarta menempatkan keselamatan operasional pengelolaan sampah sebagai prioritas utama.

Meski proses penanganan longsor masih berlangsung, Asep memastikan pelayanan pengelolaan sampah dari Jakarta tetap berjalan. Untuk menjaga kelancaran ritase truk sampah, satu titik pembuangan sementara di TPST Bantargebang dibuka pada malam hari, sementara dua titik pembuangan lainnya masih dalam tahap penataan.

DLH DKI Jakarta juga sempat meminta jajaran Suku Dinas Lingkungan Hidup menunda pengiriman sampah ke TPST Bantargebang hingga proses evakuasi korban selesai. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penumpukan truk serta mendukung proses penanganan di lokasi terdampak.

“Fokus kami adalah keselamatan, penanganan korban, serta memastikan operasional pengelolaan sampah Jakarta dapat segera pulih dengan aman,” kata Asep.

Diketahui, longsor timbunan sampah di TPST Bantargebang menyebabkan empat orang meninggal dunia. Para korban terdiri dari pemilik warung, pemulung, serta sopir truk dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat.

Selain itu, seorang pengemudi truk dari Sudin LH Jakarta Selatan bernama Slamet mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan terdekat.

Menyusul kejadian tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengaktifkan operasi tanggap darurat untuk menangani dampak longsor, termasuk memastikan keselamatan petugas, evakuasi korban, serta stabilisasi area terdampak agar operasional pengelolaan sampah dapat segera kembali normal.

Bisnis.com, JAKARTA — Nasib pengelolaan sampah DKI Jakarta melalui proyek waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) tak kunjung memperlihatkan titik terang. Ketersediaan lahan menjadi pekerjaan rumah utama dalam implementasi proyek garapan BPI Danantara tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih dalam proses pengusulan untuk lokasi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

“Jakarta belum. Jadi Jakarta sedang mengusulkan, karena memang Jakarta ini belum memiliki tanah untuk itu," kata Hanif ditemui setelah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada Senin (23/2/2026), dikutip dari Antara.

Hanif menyebut pihaknya terus mendorong Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pengusulan pembangunan PSEL.

Kedua wilayah tersebut masuk dalam target pembangunan PSEL karena jumlah timbulan sampah yang sangat besar.

Merujuk pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLG, timbulan sampah DKI Jakarta diestimasi mencapai 9.180 ton per hari pada 2026, sementara volume rata-rata harian pada 2025 mencapai 8.700 ton per hari.

Dari volume tersebut, hanya sekitar 31% yang terkelola atau setara 2.888 ton per hari. Sementara itu sisanya sebanyak 6.175 ton per hari berakhir di tempat pembuangan akhir.

"Tetapi dokumennya belum lengkap. Jadi setelah dokumennya lengkap, kami cek, baru kemudian kami bawa rapat di Rakortas di Kemenko Pangan. Setelah disetujui, kami akan melakukan ground check tim terpadu, hampir tujuh kementerian," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan praktik open dumping atau pengelolaan sampah seperti di Bantar Gebang hingga Bali ditargetkan tuntas pada 2027–2028.

“Karena ini soal-soal yang sangat mendesak. Sebagaimana arahan Bapak Presiden mengenai lingkungan sampah. Karena sudah darurat, kami sudah rapat setelah arahan Bapak Presiden di Sentul, kami sudah tiga kali. Ini yang ketiga kali kita rapat,” kata Zulhas.

Zulhas menjelaskan bahwa percepatan proyek PSEL tetap berjalan di 33 kota. Di Jakarta, misalnya, terdapat tiga proyek, yakni dua di Bantar Gebang dan satu di Sunter, yang dijalankan dalam skema darurat menggunakan implementasi waste to energy.

Meski demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui langkah tersebut baru menyentuh sebagian kecil persoalan. Implementasi waste to energy di 33 kota diperkirakan baru menyelesaikan sekitar 20% masalah sampah nasional, sementara 80% sisanya masih belum tertangani.

“Masih ada 80% lagi, yang belum bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Untuk menuntaskan 80% persoalan tersebut, pemerintah memutuskan membaginya ke dalam empat kategori penanganan, yakni Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu non-Refuse Derived Fuel (TPST non-RDF), TPST RDF, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), serta pengolahan organik dari sumber atau masyarakat langsung.

Lebih lanjut, dia menambahkan nantinya perumusan teknologi dan alat untuk masing-masing kategori diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN), Menteri Pendidikan Tinggi, serta Menteri Lingkungan Hidup, dengan penyesuaian kebutuhan wilayah, termasuk pedesaan.

“Dan itu kita targetkan satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu. Karena penegak hukum akan dilaksanakan dengan konsisten. Jadi open dumping nggak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” jelasnya.

Untuk itu, Zulhas optimistis dalam dua tahun ke depan akan terlihat hasil dari kebijakan tersebut, terutama di lokasi-lokasi besar yang selama ini masih menerapkan pembuangan sampah terbuka atau open dumping.

“Sehingga dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar, terutama yang besar-besar itu yang open dumping seperti Bantar Gebang, [seperti yang] di Bali. Ya 2027 akhir atau 2028 awal ini bisa kita selesaikan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih dalam proses pengusulan untuk lokasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy.

“Jakarta belum. Jadi Jakarta sedang mengusulkan, karena memang Jakarta ini belum memiliki tanah untuk itu," kata Hanif ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada Senin (23/2/2026), dikutip dari Antara.

Hanif menyebut pihaknya terus mendorong Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pengusulan pembangunan PSEL.

Kedua wilayah tersebut masuk dalam target pembangunan PSEL karena jumlah timbulan sampah yang sangat besar.

Wilayah DKI Jakarta diprakirakan menghasilkan sekitar 9.180 ton per hari tahun ini dan 8.700 ton per hari pada 2025, menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLG.

Terkait pengusulan PSEL oleh Pemprov DKI Jakarta, Hanif menyebut dokumen yang diajukan belum lengkap dan prosesnya masih berjalan.

"Tetapi dokumennya belum lengkap. Jadi setelah dokumennya lengkap, kami cek, baru kemudian kami bawa rapat di Rakortas di Kemenko Pangan. Setelah disetujui, kami akan melakukan ground check tim terpadu, hampir tujuh kementerian," tuturnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada hari yang sama menyebutkan pemerintah berencana membangun PSEL di 33 lokasi, berkurang dari rencana sebelumnya yaitu 34 lokasi.

Khusus untuk wilayah Jakarta, Kemenko Pangan menyebut rencananya akan dibangun PSEL pada tiga lokasi.

"Walaupun kotanya satu seperti Jakarta, tapi PSEL itu ada tiga. Di Bantargebang dua, sama di Jakarta Utara satu, ada tiga. Di Sunter ya, ada tiga. Itu berjalan karena darurat, itu memakai implementasi Waste to Energy," kata sosok yang kerap disapa Zulhas.