Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Jerman memperkuat kerja sama ekonomi bilateral mereka melalui program yang mendorong penguatan kapasitas dan jejaring bisnis para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pemerintah Indonesia mengatakan hal itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

Kali ini, kerja sama kedua negara itu dilakukan melalui pelaksanaan “Program Partnering in Business with Germany”. Program itu merupakan salah satu cara pemerintah untuk memperluas peluang perdagangan, investasi, dan akses pasar global bagi pelaku usaha nasional.

“Program Partnering in Business with Germany sebagai instrumen konkret untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil dan menengah Indonesia agar mampu terintegrasi ke dalam rantai pasok global, khususnya pasar Eropa,” kata Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (20/5/2026).

Dia mengatakan bahwa program itu juga menjadi bagian dari komitmen kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Jerman, yang diperkuat melalui kesepakatanJoint Economic and Investment Committee(JEIC)Indonesia–Germany. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Menteri Ekonomi dan Aksi Iklim Jerman.

Dari sisi Jerman, program tersebut adalah bagian dari inisiatif kemitraan perdagangan bilateral pemerintah negara tersebut dengan negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Kemitraan itu difungsikan sebagai suatu usaha untuk mempererat hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara.

Terdapat aktivitas dalam gelombang pertama pelaksanaan program ini yang telah dilaksanakan, yaitu program pelatihan dan pengembangan manajerial usaha dari 19 Januari hingga 5 Februari 2026 di Jerman. Aktivitas itu melibatkan 21 peserta dari 19 IKM, yang mewakili perusahaan di sektor makanan dan minuman dari seluruh Indonesia.

Dalam aktivitas itu, diadakan sesi pembekalan awal, pelatihan, kunjungan perusahaan, dan pertemuan bisnis dengan mitra usaha dari Jerman. Pemerintah berharap bahwa aktivitas itu mampu meningkatkan kapasitas serta memenuhi standar pasar global bagi para pelaku usaha.

“Apabila industri kecil dan menengah Indonesia mampu memenuhi standar dan diterima di pasar global, maka peluang untuk memperluas akses ke berbagai pasar internasional lainnya akan semakin terbuka,” jelas Dida.

Kemudian, terdapat kegiatan terbaru yang berupa temu alumni atau Alumni Gathering. Kegiatan itu merupakan tahap akhir dari rangkaian program. Acara temu alumni itu ditujukan sebagai refleksi hasil pelaksanaan program, pembagian pembelajaran lintas perusahaan, penguatan jejaring alumni, dan penguatan hubungan dengan para pemangku kepentingan strategis, baik dari Indonesia maupun Jerman.

Pemerintah mengatakan bahwa program tersebut juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan penetrasi pelaku industri di Indonesia ke pasar Eropa. Hal lain yang ingin dicapai adalah pembukaan peluang kolaborasi serta inovasi yang lebih luas, yang dapat diraih melalui transfer pengetahuan dan penguatan kemitraan jangka panjang.

Mengenai program itu, Kepala DivisiVB4 Kementerian Federal untuk Urusan Ekonomi dan Energi Republik Federal Jerman (BMWE) Ulrich Niemann mengatakan bahwa selama 3 pekan di Jerman, para peserta telah melakukan beberapa kegiatan. Mereka menyambangi 10 perusahaan Jerman dan mendatangi 2 pameran besar di sektor makanan, yaitu Green Week di Berlin dan International Sweets and Snacks Fair di Köln.

Di samping itu, terdapat pula 105 pertemuan bisnis yang difasilitasi selama program berlangsung, dengan rata-rata hampir lima pertemuan bisnis-ke-bisnis (B2B) bagi setiap peserta. Niemann menyebut bahwa hal itu menggambarkan tingginya minat berbagai perusahaan Jerman untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia.

Dia juga menyatakan bahwa, menurut hasil evaluasi program, para peserta dinilai mengalami peningkatan kompetensi internasional. Kemajuan dalam kemampuan itu khususnya timbul dalam segi analisis pasar, komunikasi bisnis, negosiasi bisnis, penjajakan mitra usaha, dan pemahaman terhadap budaya bisnis Jerman.

Dari program itu, beberapa peserta dilaporkan juga telah menandatangani kesepakatan prakontrak maupun kontrak penuh dengan perusahaan Jerman. Di sisi lainnya, peserta lainnya masih melanjutkan proses negosiasi dan penyesuaian operasional.

Dida pun menganjurkan agar seluruh badan dan lembaga pemerintahan dapat memanfaatkan peluang ini dengan sebaik mungkin. Hal yang ditekankannya adalah mengenai penguatan sinergi pengembangan industri kecil dan menengah serta pendampingan menuju pasar internasional.

Dia mengharapkan bahwa industri tanah air dapat terus meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing mereka di tingkat dunia.

“Kami berharap kegiatan Alumni Gathering ini dapat menjadi wadah untuk merefleksikan pelaksanaan program, memperkuat jejaring antar peserta dan pemangku kepentingan, serta mendorong keberlanjutan kolaborasi dalam pengembangan dan peningkatan daya saing industri kecil dan menengah Indonesia,” tutup Dida. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pemerintah menambah layer baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) menuai kritik karena dinilai membuka ruang legalisasi rokok ilegal dan berisiko menambah tekanan pada industri hasil tembakau nasional.

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gurnadi Ridwan mengatakan kebijakan publik seharusnya selaras dengan arah kebijakan jangka panjang pemerintah. Jika arah kebijakan berubah secara mendadak dan bertolak belakang dengan roadmap sebelumnya, maka dampaknya tidak hanya terhadap fiskal, tetapi juga terhadap kredibilitas pemerintah.

“Kebijakan ini seperti pisau bermata dua. Seolah ingin mengakomodasi penerimaan negara atau serapan tenaga kerja, tetapi bisa jadi bumerang di masa depan,” kata Gurnadi dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Dia menambahkan kebijakan yang disusun tanpa kajian kuat berisiko menimbulkan persoalan baru, terutama jika dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap praktik rokok ilegal yang selama ini menjadi target penindakan pemerintah.

Gurnadi juga menyoroti proses penyusunan kebijakan yang dinilai terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik. Padahal, pelaku industri kecil dan menengah sendiri disebut belum memiliki pandangan yang seragam terhadap rencana tersebut.

Senada, ekonom Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Zulfiqar Firdaus mengatakan argumen bahwa penambahan layer baru akan melindungi industri padat karya belum sepenuhnya tepat. Berdasarkan hasil studi CISDI, mayoritas rokok ilegal justru diproduksi menggunakan mesin, bukan lintingan tangan.

Menurutnya, layer baru berisiko dimanfaatkan perusahaan besar untuk memproduksi rokok murah dengan tarif lebih rendah, sehingga memperbesar dominasi pasar oleh pemain bermodal kuat.

“Yang terjadi justru bisa sebaliknya. Layer baru ini berpotensi dimanfaatkan perusahaan besar untuk memproduksi rokok murah dan makin mendominasi pasar, sehingga industri kecil tertekan,” ujarnya.

Dia menambahkan, kebijakan tersebut juga dapat memicu penurunan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum apabila dipersepsikan sebagai bentuk pemutihan terhadap praktik rokok ilegal yang selama ini merugikan negara.

Dengan berbagai catatan tersebut, wacana penambahan layer tarif CHT dinilai bukan sekadar kebijakan teknis fiskal. Langkah tersebut dinilai memiliki implikasi luas terhadap persaingan industri, penegakan hukum, penerimaan negara, hingga pengendalian konsumsi rokok murah di masyarakat.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita akan menjalin dialog dengan produsen plastik untuk bisa mengurangi margin saat menjual bahan baku ke Industri Kecil Menengah (IKM).

Menurutnya, di tengah situasi geopolitik saat ini yang sangat berdampak bagi industri, pemerintah ingin memastikan para pelaku usaha kecil bisa tetap tumbuh dengan harga bahan baku terjangkau.

"Nah untuk berkaitan dengan plastik, saya akan melakukan pendekatan dengan para produsen, khususnya untuk kita melayani industri kecil-industri kecil, agar mereka bisa mengurangi marjin," ujar Agus dalam Pembukaan Indo Intertex di JIExpo Kemayoran, Rabu (15/4).

Saat ini, para pengusaha berteriak karena mahalnya harga plastik, bahkan di pasaran harga melonjak lebih dari 50 persen. Ke depan, harga diperkirakan melesat hingga 70 persen.

Oleh sebab itu, Agus berharap dengan menjalin komunikasi dengan pengusaha, solusi jangka pendek bisa didapatkan. Pasalnya, kondisi global saat ini memang tak bisa dihindari dan tidak hanya dialami oleh Indonesia.

"Kita harus bisa memahami juga bahwa, bahwa bukan hanya Indonesia yang menghadapi scarcity dari plastik, nafta, tapi seluruh dunia," jelasnya.

Agus juga mendorong para pelaku usaha bisa menyusun rencana kerja baru dengan menyesuaikan kondisi terbaru. Pasalnya, saat ini nafta memang tengah menjadi rebutan antar negara-negara sehingga jika ada yang menjual bisa langsung dibeli.

"Ada kompetisi tersendiri bagi negara-negara, bagi pelaku usaha untuk mendapatkan supplier dari plastik tersebut. Jadi perusahaan-perusahaan harus bisa merumuskan rencana kerja kaitan dengan plastik. Kalau ada ketersediaan plastik yang dijual di luar negeri, ambil saja," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, SURABAYA — Nilai impor plastik dan barang dari plastik di Jawa Timur pada 2025 tercatat mencapai US$1,43 miliar atau sekitar Rp24,4 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekspornya yang sebesar US$317 juta atau sekitar Rp5,41 triliun.

Mayoritas impor tersebut berupa biji plastik yang kemudian diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (PPLN) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur Erivina Lucky Kristian menyebut ketergantungan terhadap bahan baku impor masih cukup tinggi di tengah meningkatnya tekanan harga plastik.

“Nilai impor plastik dan barang dari plastik di Jawa Timur pada 2025 mencapai US$1,43 miliar, sementara nilai ekspornya sebesar US$317 juta. Mayoritas impor berupa biji plastik yang kemudian diolah menjadi berbagai produk," ungkapnya, Jumat (10/4/2026).

Disperindag Provinsi Jawa Timur mengakui lonjakan harga plastik belakangan ini dipicu oleh naiknya harga bahan baku serta gangguan rantai pasok global.

Industri skala besar maupun kecil hingga pedagang plastik di Jawa Timur disebut sudah merasakan dampak dari terbatasnya pasokan bahan baku plastik yang mayoritas masih didatangkan dari luar negeri.

Erivina menjelaskan harga biji plastik saat ini tercatat mencapai sekitar Rp30.000 per kilogram atau naik hingga 50%. Kenaikan tersebut dipicu oleh melonjaknya harga minyak mentah sebagai bahan dasar produksi plastik.

“Kenaikan ini tidak lepas dari lonjakan harga minyak mentah Brent sebagai bahan dasar. Dari sebelumnya sekitar US$67 per barel, kini sudah di atas US$98 per barel, bahkan sempat menyentuh US$115 per barel,” ujarnya.

Selain itu, harga bahan utama plastik kemasan seperti polipropilena (PP) juga mengalami kenaikan hingga 24%. Dampaknya, harga plastik di tingkat pedagang di Surabaya melonjak antara 30% hingga 70%, tergantung jenis dan bahan baku yang digunakan.

“Beberapa jenis plastik bahkan mulai sulit ditemukan di pasaran. Yang paling terdampak di antaranya plastik jenis PP, HD, dan PE, termasuk gelas cup, lid, tas kresek, hingga plastik kemasan berbagai ukuran,” paparnya.

Mengacu pada catatan Geographical Industry Information System (GIIS), terdapat sebanyak 427 industri plastik dan produk turunannya di Jawa Timur yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sebanyak 298 unit di antaranya tergolong sebagai industri kecil dan menengah (IKM/UKM), sementara 129 unit merupakan manufaktur besar.

Di sisi perdagangan luar negeri, Disperindag Jawa Timur mencatat terdapat 44 pelaku usaha ekspor plastik dan produk turunannya di provinsi tersebut. Namun demikian, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih cukup tinggi.

Erivina mengungkapkan sekitar 50% hingga 60% bahan baku plastik di Indonesia berasal dari luar negeri. Hal itu terjadi karena kapasitas produksi dalam negeri baru mampu memenuhi maksimal sekitar 50% kebutuhan nasional.

Adapun negara asal impor biji plastik terbesar antara lain berasal dari kawasan Asia Tenggara, China, Amerika Serikat, hingga Arab Saudi. Bahan baku utama biji plastik, yakni nafta, juga sebagian besar didatangkan dari kawasan Timur Tengah.

“Kondisi geopolitik di kawasan tersebut turut mempengaruhi pasokan dan harga nafta. Sekitar 70% pasokan berasal dari Timur Tengah, sehingga ketika terjadi ketegangan, dampaknya langsung terasa,” ujarnya.

Pasokan dalam negeri pun menghadapi tekanan. Salah satu produsen utama, yakni PT Chandra Asri Pacific Tbk, yang merupakan pabrik pengolahan nafta terbesar di Indonesia, sempat mengumumkan keadaan kahar atau force majeure pada Maret lalu akibat ancaman kekurangan bahan baku imbas konflik bersenjata di Jazirah Arab.

Berkaca pada situasi tersebut, Disperindag Jawa Timur menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya dengan melakukan pemantauan ketat terhadap industri, distributor, hingga pedagang plastik di tingkat eceran guna menjaga stabilitas harga dan mencegah praktik penimbunan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong diversifikasi sumber impor dengan berkoordinasi bersama pelaku usaha agar bahan baku dapat didatangkan dari negara yang berada di luar wilayah konflik.

“Koordinasi juga dilakukan dengan asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan Indonesian Olefin, Aromatic and Plastic Industry Association agar pelaku industri bisa melakukan efisiensi biaya produksi tanpa membebani konsumen akhir,” ungkapnya.

Di sisi lain, pelaku IKM atau UKM juga diimbau untuk mulai beralih menggunakan wadah atau kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti karton, bambu, daun pisang, maupun tas belanja berbahan kain untuk menekan ketergantungan terhadap plastik.

Pemerintah juga terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat, baik di tingkat konsumen maupun pedagang di pasar modern dan tradisional, agar mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja.

“Kami berharap seluruh pihak bisa beradaptasi dengan kondisi ini, sehingga dampaknya terhadap pelaku usaha, khususnya IKM atau UKM, bisa diminimalkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat rutin menggelar sosialisasi Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 sebagai upaya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jawa Barat .

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri Disperindag Jabar, Meidy Mahardani mengatakan bahwa kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 merupakan langkah strategis nasional yang harus didukung secara bersama.

“Wajib Halal Oktober 2026 merupakan kewajiban sertifikasi halal bagi kelompok produk tertentu, khususnya produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa terkait, yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Artinya, mulai waktu tersebut, produk-produk yang termasuk dalam kategori wajib harus sudah memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),” ujarnya dikutip Rabu (11/2/2026).

Dia menambahkan, kebijakan ini bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga untuk memberikan jaminan, rasa aman, dan kenyamanan bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing produk nasional, khususnya di Jabar.

Meidy juga menyampaikan bahwa Jabar memiliki target fasilitasi sertifikasi halal yang besar. Dari anggaran BPJPH terdapat kuota 275.000 sertifikat halal untuk Jabar, serta dukungan fasilitasi dari Disperindag Jabar melalui APBD sebanyak 200 kuota.

“Jika kita berjalan masing-masing akan semakin sulit untuk target tersebut dapat tercapai, sehingga diperlukan sinergi lintas sektor,” tegasnya.

Dia mengajak seluruh instansi dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi melalui pertukaran data dan informasi, sinergi program pembinaan, dukungan kebijakan di daerah, serta penguatan jejaring antara instansi, pelaku usaha, dan pendamping halal.

Kepala Subbagian Tata Usaha BPJPH Provinsi Jabar, Saepul Falah, memaparkan bahwa sertifikasi halal kini telah bertransformasi dari voluntary menjadi mandatory, dengan penahapan kewajiban yang telah diatur dalam regulasi terbaru. Khusus untuk produk makanan dan minuman bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan hingga tahun 2026.

“Terdapat berbagai manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, meningkatkan omzet dan margin usaha, memperkuat daya saing produk, hingga memenuhi kewajiban regulasi pemerintah,” katanya.

Menurutnya Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar, di mana 86,7 persen penduduknya beragama Islam. Selain itu, sekitar 30–40 persen keputusan pembelian dipengaruhi oleh sertifikasi atau label halal, dan 93 persen muslim Indonesia menganggap nilai-nilai agama dalam produk sangat penting.

Bisnis.com, CIREBON - Struktur industri di Kota Cirebon, Jawa Barat masih bertumpu kuat pada industri kecil dan menengah (IKM).

Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2025 menunjukkan, dari total unit industri yang beroperasi, 2.312 unit merupakan IKM, jauh melampaui jumlah industri menengah yang hanya 35 unit dan industri besar sebanyak 17 unit.

Komposisi ini menegaskan peran IKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal sekaligus aktor utama penyerapan tenaga kerja di Kota Cirebon.

Dominasi IKM tersebut menjadi latar belakang langkah Pemerintah Kota Cirebon yang tengah mendorong penguatan proteksi dan daya saing industri lokal.

Pemerintah menilai, tanpa intervensi kebijakan yang tepat, struktur industri yang didominasi usaha skala kecil berisiko rentan terhadap tekanan pasar, terutama dari produk impor dan persaingan di platform digital.

Berdasarkan data SIINAS, sektor industri di Kota Cirebon menunjukkan pertumbuhan dari sisi jumlah unit usaha, namun masih menghadapi tantangan pada aspek legalitas usaha, standardisasi produk, dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

Tantangan ini dinilai krusial karena sebagian besar IKM belum memiliki merek terdaftar, sertifikasi mutu, maupun perlindungan desain produk, yang berimplikasi langsung pada daya saing.

Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati menyatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah pembenahan, mulai dari pemutakhiran basis data IKM, pembinaan berkelanjutan, hingga pengawasan izin usaha.

Namun, ia mengakui kapasitas fiskal dan kewenangan daerah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan penguatan industri kecil.

“Kami menghadapi struktur industri yang didominasi IKM. Tanpa perlindungan merek, sertifikasi, dan standar produksi, pelaku usaha lokal sulit naik kelas,” kata Farida, Senin (9/2/2026).

Pemkot Cirebon juga mencatat sebagian besar IKM bergerak di sektor industri kreatif, makanan-minuman, fesyen, dan kerajinan, yang sangat bergantung pada diferensiasi produk dan kekuatan merek.

Di tengah pertumbuhan perdagangan digital, lemahnya perlindungan HKI dinilai meningkatkan risiko peniruan produk dan klaim sepihak oleh pelaku usaha lain, termasuk dari luar daerah.

Untuk mendorong peningkatan kapasitas IKM, pemerintah daerah selama ini mengandalkan berbagai skema pembinaan, termasuk pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan produksi, serta fasilitasi pemasaran melalui ruang pamer seperti Mall UKM.

Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup jika tidak diiringi dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah pusat, terutama dalam aspek regulasi dan standardisasi.

Farida menekankan pentingnya program fasilitasi langsung dari Kementerian Perindustrian, khususnya terkait bimbingan teknis sertifikasi, standardisasi produk, dan pendaftaran HKI. Menurutnya, intervensi ini bersifat mendesak mengingat struktur industri Cirebon yang hampir seluruhnya bertumpu pada skala kecil.

“Di era ekonomi digital, perlindungan merek dan sertifikasi produk bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan dasar,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan, Kota Cirebon memiliki basis industri yang kuat dari sisi jumlah pelaku usaha. Dengan lebih dari 2.300 IKM aktif, Cirebon dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat industri berbasis ekonomi kerakyatan, asalkan didukung kebijakan yang terintegrasi.

Menurut Faisol, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar program nasional benar-benar menjangkau pelaku IKM di daerah. Tanpa integrasi tersebut, pertumbuhan jumlah unit usaha berisiko tidak diikuti peningkatan kualitas dan daya saing.

"Tantangan Kota Cirebon ke depan bukan sekadar menambah jumlah pelaku usaha, tetapi memastikan IKM mampu naik kelas, terlindungi secara hukum, dan memiliki posisi tawar yang kuat di pasar. Tanpa itu, dominasi IKM berpotensi menjadi titik lemah, bukan kekuatan, dalam menghadapi persaingan industri yang kian ketat," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Barat menargetkan keikutsertaan pelaku kriya Jabar di INACRAFT 2026 yang berlangsung di Plenary Hall, JICC Jakarta pada 4-8 Februari 2026 bisa tembus Rp25 miliar.

Ketua Umum Dekranasda Jawa Barat Noneng Komara Nengsih mengatakan sebagai ajang terbesar pameran dan promosi kriya di dalam negeri, Jabar sudah 21 kali rutin menghadirkan beragam inovasi dan karya para pengrajin yang berasal dari 10 Dekranasda Kabupaten/Kota.

“Dalam kondisi serba efisien ini kita bersyukur masih bisa mempromosikan produk kerajinan dari Jawa Barat, dari 26 kali Inacraft kita sudah mengikuti sebanyak 21 kali,” katanya dihubungi, Kamis (5/2/2026).

Dalam pameran kali ini, Dekranasda Jabar menghadirkan 128 produk kriya unggulan karya 24 industri kecil menengah. Menurutnya setiap tahun Jabar memboyong beragam bahan dasar kriya agar bisa memancing daya tarik pengunjung hingga buyer.

“Dari seluruh produk hampir semua bahan baku kriya ada. Dari kain, kaca, logam, kayu, bambu,rotan. Produknya mulai dari fashion, wastra atau kain tradisional, aksesoris, produk kriya,” tuturnya.

Ke-24 IKM yang diboyong ke INACRAFT 2026 ini menurut Noneng merupakan hasil kurasi Dekranasda Jabar dan kabupaten/kota. Beberapa pelaku kerajinan juga merupakan pemenang Dekranasda award.

“Karena bersaing dengan provinsi lain, kita kurasi yang terbaik,” katanya.

Berangkat dari proses kurasi yang ketat guna menghadirkan produk yang berdaya saing, Noneng optimis para pengrajin asal Jabar bisa meraih kontrak transaksi ekonomi yang cukup tinggi.

“Target keikutsertaan kita selain promosi ya transaksi, tahun ini kita menargetkan bisa mencapai US$1,5 juta karena produk yang dibawa lebih baik,” tuturnya.

Produk kriya Jabar yang selalu menjadi incaran transaksi dagang tercatat masih didominasi produk fashion, rotan hingga aksesoris. Produk aksesoris bahkan di ajang pameran kerap habis terjual.

“Aksesoris itu luar biasa sangat diminati, belum mulai acara sudah habis,” pungkasnya.

Ketua Harian Dekranasda Jabar Nining Yuliastiani menambahkan target transaksi dan kontrak dagang Rp25 milar di INACRAFT 2026 masih realistis dan relevan dengan kondisi perekonomian saat ini.

“Ada pendekatan target yang adaftif dan berorientasi pada kerjasama berkelanjutan,” katanya.

Menurutnya produk-produk kriya yang ditampilkan para pengrajin sudah dibekali dukungan pembinaan, kurasi yang ketat dan fasilitasi promosi. Karena itu pihaknya optimistis target Inacraft 2026 bisa tercapai.

“Kami memiliki pengalaman positif INACRAFT sebelumnya, ada akses pasar yang terintegrasi dari pemerintah daerah hingga pascapameran,” tuturnya.

Pihaknya juga menargetkan produk kriya fesyen dan wastra lokal, aksesori fesyen dan tas handmade, kriya tekstil handmade seperti rajut dan sulam, home decor ringan berbasis anyaman dan serat alam, serta produk kriya berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai subsektor unggulan penyumbang utama transaksi pada INACRAFT 2026.

Pihaknya juga berharap INACRAFT 2026 bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak hanya mendorong transaksi saat pameran, tetapi juga membuka kontrak dagang berkelanjutan bagi UMKM.

“Khususnya womenpreneurs, melalui peningkatan kualitas produk, akses pasar, dan jejaring usaha, kami ingin UMKM Jawa Barat naik kelas, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) optimistis pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dalam negeri mampu menguasai pasar kebutuhan barang haji dan umrah. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai kapasitas produksi dan daya saing IKM nasional cukup kuat untuk mengisi berbagai kebutuhan jemaah, sekaligus memperkuat peran industri domestik dalam ekosistem ibadah tersebut.

Kemenperin memacu penguatan kolaborasi lintas sektor agar IKM terhubung langsung dengan rantai pasok penyelenggaraan haji dan umrah. Langkah ini diarahkan untuk memperluas akses pasar IKM, mulai dari kerja sama dengan kementerian terkait, pelaku fesyen, perusahaan travel, hingga bank penerima setoran haji dan umrah.

“Kami meyakini pelaku IKM dalam negeri memiliki kapasitas dan daya saing untuk memenuhi kebutuhan barang haji dan umrah, mulai dari perlengkapan ibadah, makanan, dan minuman,” kata Agus Gumiwang di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Ia menyampaikan sinergi lintas sektor menjadi pintu masuk agar produk IKM terserap secara berkelanjutan. Menperin melihat pasar haji dan umrah tidak hanya sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai ekosistem ekonomi yang dapat memperkuat industri nasional.

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin mencatat Indonesia memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan haji dan umrah dunia. Jumlah jemaah yang besar menjadikan pasar ini relevan untuk mendorong pertumbuhan IKM secara lebih luas.

“Indonesia tercatat sebagai kontributor terbesar ibadah haji di dunia sekitar 10 persen, serta menjadi penyumbang jemaah umrah yang signifikan dengan antusiasme yang terus meningkat,” kata Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita.

Reni merinci Kemenperin membuka akses pasar bagi IKM pada berbagai lini kebutuhan, mencakup makanan dan minuman halal, obat-obatan dan kosmetik, perlengkapan ibadah, busana muslim dan modest fashion, koper dan tas perjalanan, hingga perlengkapan hotel. Upaya ini diarahkan agar produk dalam negeri hadir langsung dalam layanan yang diterima jemaah.

Penguatan kemitraan IKM dengan ritel, restoran, kafe, travel haji dan umrah, bank penerima setoran, serta agregator menjadi bagian dari mandat regulasi nasional. Kemitraan tersebut dirancang untuk membangun ekosistem industri yang solid, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam satu rantai nilai.

“Kemenperin melibatkan lebih dari 45 pelaku IKM dari sektor pangan, batik, kain ihram, mukena, alas kaki, serta kosmetik dan kimia dalam Temu Bisnis Ekosistem Haji dan Umrah tahun ini,” ujar Reni.

Data kependudukan memperkuat potensi pasar tersebut. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat populasi muslim Indonesia pada 2024 mencapai 244,4 juta jiwa. Besaran populasi ini menggambarkan kebutuhan ibadah sekaligus peluang ekonomi yang signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia memberangkatkan lebih dari 200 ribu jemaah haji dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu mencatat kuota terbesar sepanjang sejarah dengan total 241 ribu jemaah.

“Jumlah jemaah haji Indonesia pada 2024 berkontribusi 11,5 persen dari total 1,8 juta jemaah haji dunia, menjadi yang terbesar secara global,” kata Reni.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha ritel menyatakan pihaknya lebih memilih langkah agresif dengan membuka gerai baru alih-alih menyimpan dana di perbankan sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian nasional.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyebut strategi ini akan berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan serapan produk dalam negeri, hingga penguatan sektor UMKM dan industri kecil menengah (IKM).

Menurutnya, sektor ritel memiliki karakter perputaran uang yang cepat sehingga dana yang tersedia akan langsung digunakan untuk ekspansi usaha.

“Untuk itu kami sektor ritel, karena kami tidak menyimpan dananya di dalam bentuk di bank. Begitu kami ada dana, teman-teman ritel itu pasti buka toko. Jadi kami kalau ada uang itu, kami langsung bukakan toko, menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Budihardjo dalam acara Opening Ceremony BINA Indonesia Great Sale 2025 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia menuturkan, langkah ekspansi tersebut otomatis mendorong aktivitas ekonomi di pusat perbelanjaan karena ritel langsung menyewa ruang mal, membayar pemasok, serta menyerap tenaga kerja baru.

Bahkan dia menyebut, dana ritel jarang mengendap dalam bentuk deposito lantaran harus terus berputar untuk memenuhi kewajiban operasional harian.

Lebih lanjut, Budihardjo menuturkan keberlangsungan bisnis ritel sangat bergantung pada arus pengunjung dan daya tarik produk yang ditawarkan, sehingga kualitas dan harga barang menjadi kunci agar konsumen tetap berbelanja.

“Jadi kami bukan taruh di deposito atau apa-apa, itu jarang Pak, karena uangnya muter. Besok bisa bayar supplier dan besok sudah mesti bayar sewa mal Pak Alphonzus [Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia]. Itu semua harustraffic-nya datang,” tuturnya.

Di samping itu, Hippindo juga berkoordinasi dengan sektor UMKM dan IKM, terutama dalam pencarian pemasok produk lokal yang memiliki kualitas dan daya saing. Dia menekankan, ritel siap menyerap produk-produk UMKM selama memenuhi standar pasar.

Budihardjo menilai kolaborasi tersebut sejalan dengan berbagai program pemerintah, termasuk penguatan UMKM pangan dan industri tekstil nasional agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Dia menyampaikan peritel juga berkomitmen mendukung kegiatan pameran berskala nasional maupun internasional di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi yang diharapkan dapat mendorong alih teknologi serta masuknya investasi mesin dan produksi ke Indonesia.

“Jadi barang-barangnya bisa investasi datang membawa teknologi dan mesin ke Indonesia, bisa dijual di kami,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) menyebut industri kecil dan menengah lokal kini mulai bergairah karena permintaan pedagang domestik dan ekspor yang berdatangan jelang akhir tahun ini.

Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan angin segar tersebut dirasakan sejak pemerintah kembali menindak pakaian impor ilegal, termasuk thrifting dan white label.

"IKM Indonesia menunjukkan kinerja positif tahun ini, dengan beberapa pedagang yang sebelumnya menghilang mulai meminta rekomendasi konveksi lagi," kata Nandi kepada Bisnis, dikutip Selasa (2/12/2025).

Dia juga melihat adanya peningkatan permintaan dari pembeli untuk produk pakaian anak-anak dan pakaian muslim, yang merupakan salah satu segmen pasar yang paling menjanjikan.

Setidaknya ada tiga pendorong utama yang membuat kinerja IKM bergairah, pertama peningkatan permintaan domestik dan ekspor ke negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

Kedua, produk unggulan industri IKM Indonesia meliputi pakaian anak-anak, pakaian muslim, dan aksesori. Ketiga, investasi di sektor TPT juga mengalami lonjakan, banyak temen mencari tempat baru atau menambah mesih produksi

"Namun, kami masih dihadapkan pada tantangan seperti biaya operasional yang tinggi dan persaingan dari produk impor murah," tuturnya,

Tak hanya itu, permodalan masih menjadi salah satu faktor pendukung yang penting bagi industri TPT dan efisiensi produksi untuk meningkatkan daya saing dan menghadapi persaingan di pasar.

Sebagai antisipasi, Nandi menyebut pihaknya terus meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan buyer.

"Kami juga terus mencari peluang pasar baru dan meningkatkan promosi produk TPT Indonesia," tambahnya.

Pelaku usaha IKM konveksi berharap pemerintah dapat terus mendukung industri tekstil dan produk dengan kebijakan yang mendukung, seperti perlindungan terhadap produk lokal dan insentif fiskal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan, mendukung rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberantas importasi ilegal pakaian bekas atau thrifting. Sebab, selama ini thrifting dinilai sebagai salah satu momok yang melesukan industri tekstil lokal. Kini, API sedang menunggu langkah nyata Menkeu Purbaya.

“Kami mendukung hal itu, karena thrifting ini sudah bertahun-tahun mengganggu pasar domestik kita, korban yang paling terdampak adalah industri kecil menengah yang memproduksi garmen untuk pasar dalam negeri. Produk-produk mereka tidak akan mampu bersaing melawan harga sangat murah dari produk pakaian bekas,” kata Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana saat dihubungi Republika, Selasa (28/10/2025).

Danang juga menyebut, selama bertahun-tahun, API sudah mengeluhkan persoalan thrifting dan menggaungkannya kepada Pemerintah. Menurut pengakuannya, pihaknya belum mendapatkan respons yang diharapkan.

“Sudah sekitar tiga atau empat tahun yang lalu importasi ilegal baju bekas ini sudah kami keluhkan ke Kementerian terkait. Namun hanya Pak Purbaya saat ini memberikan respon tegas dan lugas untuk memberantas importasi ilegal baju bekas,” tuturnya.

“Saat ini, kami dunia usaha tekstil dan produk tekstil menunggu langkah aksi dari pak Purbaya, semoga bukan bicara saja,” tegasnya.

Danang memandang, implementasi larangan barang-barang thrifting diprediksi bakal menggairahkan tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri karena bisa kembali mengisi pasar kebutuhan dalam negeri.

“Kalau produk-produk fesyen tumbuh, maka tekstil akan tumbuh, dan kemudian industri benang, pemintalan tumbuh, dan industri kimia untuk produk-produk tekstil akan tumbuh. Mata rantai ini yang harus menjadi concern Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja,” jelasnya.

Lebih lanjut, Danang mengungkapkan, seiring dengan implementasi larangan thrifting di pasar domestik, ia memastikan produk-produk lokal siap untuk menggantikan. Ia meyakini, pasar bisa segera beralih ke produk lokal sebagai substitusi dari produk impor thrifting.

“Konsumen thrifting pasti juga akan bergeser. Supply create demands, kalau supply thrifting kita setop, demand akan berubah. Itu prinsip market saat ini. Upaya kita ya mendorong dan mendukung Pemerintah melakukan tindakan pencegahan importasi ilegal dan menindak pihak-pihak importir yang masih ngeyel tidak mau ditertibkan,” terangnya.