REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lonjakan pasar kendaraan listrik di Indonesia mulai membuka peluang baru bagi industri kecil dan menengah (IKM) lokal masuk ke rantai pasok industri electric vehicle (EV). Pemerintah kini mendorong pelaku IKM tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya investasi kendaraan listrik, tetapi ikut mengambil peran dalam industri komponen nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia memiliki peluang besar menjadi basis industri kendaraan listrik global karena ditopang cadangan bahan baku, pasar domestik besar, serta pembangunan ekosistem EV dari hulu hingga hilir.

“Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 telah menegaskan komitmen terhadap pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari agenda transisi energi, ekonomi hijau, dan industrialisasi nasional,” kata Agus di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Kementerian Perindustrian mulai mempercepat keterlibatan IKM dalam industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) agar rantai pasok kendaraan listrik nasional tidak hanya dikuasai industri besar. Langkah itu juga diarahkan untuk memperkuat kandungan lokal dan memperbesar nilai tambah industri dalam negeri.

Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Kemenperin menggandeng Direktorat Jenderal ILMATE, Kementerian Investasi/BKPM, PT SGMW Motor Indonesia, serta PT VKTR Teknologi Mobilitas menggelar penjajakan bisnis rantai pasok kendaraan listrik di Cikarang, Jawa Barat, pada 22 Mei 2026.

“Pemerintah berupaya agar ekosistem industri KBLBB tidak hanya diisi pelaku industri besar, tetapi juga industri kecil dan menengah agar terjadi transfer teknologi dan penguatan industri nasional,” ujar Agus.

Pemerintah menilai peluang industri komponen kendaraan listrik nasional semakin besar seiring lonjakan penjualan EV di dalam negeri. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan battery electric vehicle (BEV) pada triwulan I 2026 mencapai 33.150 unit atau melonjak 95,9 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Tak hanya mobil listrik, populasi bus listrik nasional hingga April 2026 tercatat mencapai 798 unit. Sementara kendaraan listrik roda dua telah menembus 236.451 unit pada Februari 2026 atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita mengatakan pertumbuhan pasar tersebut menjadi peluang besar bagi IKM komponen otomotif untuk masuk ke rantai pasok industri EV nasional.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membuka potensi kemitraan strategis antara IKM alat angkut dengan industri besar serta memberikan informasi mengenai kebutuhan komponen kendaraan listrik terhadap pemenuhan TKDN,” ujar Reni.

Ekspansi infrastruktur pengisian daya juga memperkuat pertumbuhan pasar EV nasional. Data PT PLN menunjukkan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga April 2026 mencapai 4.769 unit yang tersebar di 3.097 lokasi di Indonesia.

Jumlah tersebut ditargetkan melonjak menjadi 62.918 unit pada 2030 untuk mendukung proyeksi hampir 944 ribu kendaraan listrik nasional sesuai roadmap Kementerian ESDM.

Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kemenperin Dini Hanggandari mengatakan penguatan kapasitas IKM menjadi penting agar pelaku usaha lokal mampu memenuhi standar teknologi dan kualitas industri kendaraan listrik global.

Menurut dia, penguatan industri komponen domestik juga akan menentukan seberapa besar Indonesia bisa menikmati dampak ekonomi dari booming kendaraan listrik yang saat ini terus tumbuh cepat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita merespons positif arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan industrialisasi nasional. Menurutnya, pengembangan industri berbasis sumber daya alam memang harus menjadi fokus utama agar Indonesia mampu menghasilkan produk teknologi dan otomotif buatan sendiri.

Agus mengatakan, kekuatan Indonesia terletak pada kekayaan sumber daya alam yang bisa diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Dari proses tersebut, industri nasional diyakini dapat membangun rantai pasok yang lebih kuat dan berdaya saing.

“Industrialisasi berbasis sumber daya alam memang perlu terus diperkuat. Karena dari situ bisa lahir berbagai produk turunan yang nantinya memperkokoh struktur industri nasional,” ujar Agus di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Sebelumnya, Prabowo menegaskan pentingnya hilirisasi dan pengembangan manufaktur domestik dalam pidatonya di DPR. Ia menilai Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk asing, melainkan harus mampu memproduksi sendiri berbagai kebutuhan teknologi dan transportasi, mulai dari mobil, motor, televisi, komputer hingga telepon genggam.

Menurut Agus, arah kebijakan tersebut sejalan dengan strategi pemerintah dalam memperkuat sektor industri nasional. Salah satu contohnya terlihat pada pengembangan industri baterai kendaraan listrik yang dinilai sangat relevan dengan program hilirisasi.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki posisi strategis karena merupakan salah satu pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Kondisi itu dapat menjadi modal penting untuk memperkuat industri baterai sekaligus mendukung pengembangan kendaraan nasional di masa depan.

“Keunggulan sumber daya seperti nikel harus dimanfaatkan untuk mendukung industri otomotif dan komponen turunannya,” kata Agus.

Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan pemerintah akan memanfaatkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membantu pembiayaan proyek-proyek industrialisasi nasional. Selain itu, ia mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar guna menyusun strategi industrialisasi Indonesia dalam jangka panjang.

“Kita harus punya kemampuan memproduksi sendiri, jangan hanya menjadi konsumen produk negara lain,” ujar Prabowo di DPR, Rabu (20/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif tidak terjadi di sektor industri. Sebaliknya, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur mencapai 20 juta orang per Februari 2026.

“Jadi ini juga bisa mematahkan bahwa manufaktur sekarang sedang terjadi PHK di mana-mana, karena sebetulnya dalam data kami, memang harus diakui ada PHK, tapi penciptaan lapangan kerja jauh lebih banyak dibanding PHK yang ada di lapangan,” kata Menperin Agus dalam Peresmian Gedung Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) di Badung, Bali, Jumat (8/5/2026).

Agus menyampaikan industri manufaktur nasional tetap mampu menunjukkan resiliensi dan daya tahan yang kuat di tengah dinamika global.

Menurut dia, ketahanan industri manufaktur juga telah terbukti saat pandemi COVID-19 melanda. Ketika itu, sektor manufaktur menjadi sektor yang mengalami pemulihan paling cepat dibandingkan sektor lainnya.

Menperin Agus memaparkan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), industri manufaktur pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,04 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 4,55 persen.

Selain itu, kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 19,07 persen dengan nilai sekitar Rp 1.179 triliun.

“Angka ini sebenarnya bisa menjadi dasar untuk kita mematahkan semua narasi yang mengatakan bahwa industri manufaktur sedang mengalami tahap deindustrialisasi dini,” katanya.

Ia menambahkan, tren kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional dalam empat hingga lima tahun terakhir terus meningkat. Dari sisi investasi, sektor manufaktur pada triwulan I 2026 mencatat kontribusi realisasi investasi sebesar 36,5 persen atau senilai Rp 182 triliun.

Lebih lanjut, di sektor perdagangan luar negeri, Agus menyebut kontribusi ekspor manufaktur terhadap total ekspor nasional juga terus meningkat. Berdasarkan data BPS pada Januari-Februari 2026, ekspor manufaktur mencapai 83,6 persen dari total ekspor nasional.

“Jadi hanya 14 persen ekspor nasional itu yang bukan manufaktur. Semuanya adalah barang-barang manufaktur. Itu menunjukkan pentingnya sektor kita ini terhadap perekonomian nasional,” ujar Agus.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap hasil pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada rapat pagi ini (5/5) di kantor Kementerian Keuangan.

Keduanya membahas insentif untuk kendaraan listrik hingga manufaktur di dalam negeri demi mendorong keberlanjutan industri.

Menurut Agus, belum ada kebijakan yang diputuskan terkait insentif tersebut karena memang kedatangannya untuk menyampaikan kondisi industri saat ini.

"Kami berdua sudah duduk, kita bedah berbagai macam kendala yang mungkin dihadapi di lapangan oleh pelaku usaha industri. Nah itu kemudian mencarikan jalan keluarnya," ujar Agus usai pertemuan, Selasa (5/5).

Agus menyebutkan kebijakan Kemenkeu cukup baik untuk mendukung kemajuan industri dalam negeri. Salah satunya melalui Program Debottlencking yang dilakukan setiap pekan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

"Jadi kita tadi intinya memang membahas apa saja langkah-langkah yang perlu kita ambil, baik itu sebagai stimulus maupun sebagai insentif agar pertumbuhan manufaktur yang akan menopang pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan lebih baik dan lebih cepat," jelasnya.

Mengenai insentif, ia menyebutkan telah memberikan gambaran bahwa stimulus untuk kendaraan listrik diperlukan untuk mendorong pengurangan emisi yang sejalan dengan komitmen pemerintah. Insentif ini dinilai bisa mengurangi konsumsi BBM di tengah perang Timur Tengah.

"Sebelum ada (insentif) kita ambil, kita meng-introduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi, sekarang ada yang lebih penting dari itu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi," tegasnya.

Selain itu, Agus menekankan bahwa insentif penting untuk mendorong pertumbuhan diindustri yang kontribusinya cukup besar ke perekonomian. Apabila industri tidak dibantu, maka akan berdampak pada banyak hal termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Yang juga tidak kalah pentingnya insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlindung," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan membahas penguatan sektor manufaktur dan peluang insentif kendaraan listrik.

Agus menilai sektor manufaktur menjadi penopang utama ekonomi nasional. Kinerja sektor ini dinilai konsisten tumbuh.

“Kita semua tahu bahwa sektor manufaktur merupakan tulang punggung dari perekonomian. Kontribusi terhadap GDP-nya dari tahun-tahun naik, bahkan pertumbuhan manufaktur tahun lalu bisa tercatat di atas pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Agus di Kementerian Keuangan usai pertemuan, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan membahas hambatan yang dihadapi industri. Pemerintah juga mencari solusi untuk mempercepat pertumbuhan sektor ini.

“Nah itu kemudian mencarikan jalan keluarnya, walaupun kami juga memberikan apresiasi sejak awal bahwa Menteri Keuangan sudah membuka, menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha, bukan hanya manufaktur dengan membentuk apa yang disebut dengan tim debottlenecking,” katanya.

Pemerintah menyiapkan kebijakan berupa stimulus dan insentif. Langkah ini ditujukan untuk menjaga momentum industri.

Agus juga menyoroti peran ekspor manufaktur. Porsi ekspor produk manufaktur mencapai 75 persen hingga 80 persen dari total ekspor nasional.

“Termasuk bagaimana kita mengupayakan agar ekspor manufaktur yang sudah sangat baik. BPS selalu mencatat bahwa ekspor nasional kita rata-rata 75 persen sampai 80 persen itu merupakan ekspor produk-produk manufaktur,” kata Agus.

Struktur industri Indonesia masih didominasi pasar domestik. Kondisi ini berbeda dengan beberapa negara di kawasan.

Isu insentif kendaraan listrik turut dibahas. Kebijakan ini dinilai relevan untuk mendukung transisi energi dan menekan konsumsi bahan bakar minyak.

“Soal insentif? Insentif macam-macam tadi kita bicarakan. Kita sudah bicara salah satunya juga bicara soal insentif sebagai stimulus. Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ini semakin relevan,” ujarnya.

Agus menilai insentif tersebut berdampak pada penguatan industri dan penyerapan tenaga kerja.

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kementeriannya masih mengkaji kelanjutan program subsidi sepeda motor listrik, termasuk besaran insentif dan skema penyalurannya.

Hingga saat ini besaran subsidi belum diputuskan dan masih dibahas oleh tim teknis lintas kementerian.

“Belum diumumkan saya kira, masih dalam tahap pembahasan di tim teknis mengenai berapa jumlah subsidinya, metodenya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa nanti kita bahas antara tim teknis,” kata Agus di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Terkait wacana subsidi sebesar Rp5 juta per unit yang sempat disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Agus menyebut angka tersebut masih menunggu penetapan resmi.

“Iya tunggu PMK-nya, kalau nanti Rp5 juta (per unit), ya saya kira akan menuju posisi yang bagus ya,” katanya.

Di samping itu, ia menilai pemberian subsidi motor listrik sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan target penurunan emisi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

Dirinya turut menyinggung dinamika geopolitik global sebagai pelajaran penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Pengurangan-pengurangan dari kebutuhan BBM yang harus kita impor menjadi penting. Jadi angka Rp5 juta (per unit) itu saya kira angka yang cukup baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung adanya peluang pemberian subsidi untuk mobil listrik. Hal ini mengingat pemerintah memiliki target jangka panjang agar seluruh kendaraan beralih ke berbasis listrik.

"Semua nanti akan berbasis electric vehicle. Karena apa? Karena sekali lagi, dulu waktu kita desain program EV itu kan masih kita menggunakan pendekatan pengurangan emisi. Nah tapi sekarang dengan adanya pengalaman kita mengatakan (krisis) Hormuz sehingga itu juga harus dikaitkan, dan mungkin lebih penting terhadap ketahanan energi. Jadi ketahanan energi itu mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM," katanya menjelaskan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan program insentif motor listrik mulai diberlakukan tahun ini.

Program tersebut direncanakan berjalan secara bertahap, dengan target awal mencakup sekitar 6 juta unit sepeda motor. Kajian awal pemerintah mengarah pada pemberian subsidi sekitar Rp5 juta per unit.

Namun, besaran tersebut masih berpotensi berubah seiring proses finalisasi kebijakan yang saat ini masih berlangsung.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberian insentif fiskal baru untuk pembelian motor listrik pada 2026, dengan nilai sekitar Rp5 juta per unit.

Purbaya mengatakan skema insentif tersebut akan diberikan secara bertahap dan difokuskan pada kendaraan baru, seiring besarnya pasar sepeda motor nasional.

"Kalau saya sih, saya usulkan kita kasih yang baru dulu, yang per tahun 6 juta penjualan motor kan, tapi enggak semua sekali (penyaluran)," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (24/4).

Dia menuturkan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Purbaya juga mengaku telah meminta arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tersebut. Menurutnya, Presiden memberikan sinyal persetujuan dengan catatan ketersediaan anggaran.

"Saya juga minta tanggapan Pak Presiden, beliau sudah memberi petunjuk, jalankan kalau anggarannya ada," tuturnya.Lebih lanjut, Purbaya menyebut besaran insentif masih bersifat usulan awal dan akan difinalisasi setelah pembahasan lintas kementerian.

"Subsidi mungkin Rp5 juta per motor. Yang jelas saya mesti diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian dan Pak Menko (Airlangga) dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata dia.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam industri kendaraan listrik. Hal ini sebagai bagian strategi percepatan transformasi industri menuju ekosistem kendaraan listrik yang berdaya saing global.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah telah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan potensi ekonomi dari industri otomotif melalui kebijakan yang dapat menciptakan dampak turunan, seperti penguatan TKDN.

"Pemerintah akan terus mengawal pertumbuhan industri otomotif nasional agar berkembang sesuai dengan arah kebijakan, khususnya dalam peningkatan TKDN dan penerapan Standar Nasional Indonesia," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Senin 13/4/2026).

Adapun pemerintah menetapkan kewajiban TKDN 60 persen mulai 2027 untuk industri kendaraan listrik. Ketentuan TKDN sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023.

Dalam beleid, target capaian TKDN sebanyak 40 persen diterapkan pada 2022-2026. Sementara pada periode 2027-2029, ditargetkan meningkat 60 persen dan minimum 80 persen pada 2030 dan berikutnya.

Di samping itu, industri mobil listrik yang mengikuti program insentif Perpres 79/2023, diarahkan memenuhi 40 persen peningkatan TKDN dari impor perakitan produk di dalam negeri.

Agus menekankan, langkah penguatan TKDN ini penting untuk memastikan industri dalam negeri semakin kompetitif, berdaya saing global, serta mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian nasional.

Dia menilai, pengembangan industri kendaraan listrik, termasuk roda dua dan tiga, juga menjadi prioritas strategis karena memiliki multiplier effect besar terhadap investasi, penciptaan lapangan kerja, serta kemandirian industri nasional. Dengan begitu, pemerintah akan terus memperkuat kebijakan yang mempercepat peningkatan kandungan lokal dan transfer teknologi.

Berdasarkan data Kemenperin, sejumlah indikator industri otomotif pada jenis kendaraan ini menunjukkan hal prospektif, mulai dari penjualan domestik yang stabil, pertumbuhan ekspor, serta meningkatnya adopsi kendaraan listrik menjadi indikator kuat bahwa sektor ini memiliki prospek cerah ke depan.

(Rahmat Fiansyah)

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang masih membahas insentif motor listrik untuk tahun ini dengan Kementerian Keuangan. Diharapkan pembahasan bisa segara diselesaikan dan implementasikan.

Menurut Agus, koordinasi terus dilakukan karena memang pemerintah mendorong peningkatan konsumsi motor listrik di dalam negeri.

"Kita sedang berbicara dengan Kementerian Keuangan khususnya untuk insentif motor listrik," kata Agus ditemui dalam peluncuran buku Ginandjar Kartasasmita di Jakarta, Kamis (9/4).

Agus menekankan ini juga bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Kebijakan ini untuk mengurangi ketergantungan dari energi fosil.

"Pesan dari Bapak Presiden sangat jelas bahwa semua kendaraan itu ke depan berbasis listrik. Ya, karena memang sekarang semakin kelihatan kepentingannya untuk itu, untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil," katanya.

Terkait dengan besaran anggaran, Agus mengatakan masih dalam pembahasan juga. Namun, tidak menutup kemungkinan besarannya sama dengan tahun lalu.

[Gambas:Youtube]

"Masih dibicarakan, nanti ya," imbuhnya.

Insentif motor listrik terakhir diberikan pada 2024, besarannya Rp7 juta per unit dengan kuota 50 ribu kendaraan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2023.

Namun, setelah kebijakan berakhir pada Desember 2024, belum lagi dilanjutkan. Diharapkan pada 2026 ini, kebijakan bisa berlanjut sejalan dengan arahan presiden.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara menjawab kabar stok plastik nasional hanya cukup sampai Mei 2026.

Agus menegaskan pasokan plastik nasional masih aman meski harga bahan baku mengalami kenaikan akibat gejolak geopolitik global.

"Dari data IKI (Indeks Kepercayaan Industri), industri kemasan pada bulan Maret 2026 kondisinya masih ekspansi sangat tinggi, sehingga stok produk plastik masih cukup karena subsektor industrinya berkinerja tinggi," kata Agus dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).

Ia menjelaskan tekanan terhadap industri plastik tak lepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan nafta, bahan baku utama industri petrokimia.

"Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu koreksi suplai pada sektor-sektor industri yang bergantung pada nafta sebagai bahan baku utama," ujarnya.

Menurut Agus, gangguan distribusi global memang mendorong kenaikan biaya produksi di sektor hulu. Namun pemerintah memastikan langkah mitigasi terus dilakukan agar pasokan tetap terjaga.

"Pemerintah menegaskan bahwa saat ini upaya pengamanan pasokan terus berjalan secara paralel," katanya.

Untuk menjaga keberlangsungan produksi, Kemenperin bersama pelaku industri tengah menempuh sejumlah strategi. Di antaranya dengan mencari sumber alternatif pasokan nafta di luar Timur Tengah, mengoptimalkan penggunaan LPG sebagai bahan baku penyangga, serta mendorong pemanfaatan plastik daur ulang berkualitas tinggi sebagai substitusi.

Agus juga menegaskan kenaikan harga plastik di pasar memang terjadi sebagai dampak dari naiknya biaya bahan baku global. Meski demikian, ia memastikan ketersediaan produk plastik tetap aman.

"Masyarakat dan industri hilir tidak perlu panik, karena produk plastik dipastikan masih tersedia di pasar," ujarnya.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan pelaku industri manufaktur untuk menjaga stabilitas rantai pasok. Langkah ini dilakukan agar sektor industri tetap mampu memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor di tengah tekanan global.

Kondisi ini muncul di tengah keluhan pelaku industri terhadap kelangkaan plastik. Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengungkapkan pihaknya kesulitan memperoleh bahan kemasan plastik yang dibutuhkan untuk distribusi pangan.

Kelangkaan ini dinilai krusial karena hampir seluruh produk pangan, mulai dari beras, minyak goreng, hingga pupuk, bergantung pada kemasan berbahan plastik. Gangguan pasokan bahan baku, terutama dari Timur Tengah, juga menyebabkan produksi industri hulu plastik dalam negeri menurun.

Pelaku industri makanan dan minuman mencatat kenaikan harga plastik cukup signifikan, bahkan mencapai 30-60 persen di tingkat produsen dan hingga dua kali lipat di tingkat pedagang akibat keterbatasan stok.

Kenaikan harga ini juga dirasakan langsung oleh pedagang kecil. Sejumlah harga plastik di pasaran dilaporkan melonjak tajam, mulai dari kantong plastik hingga sedotan, sehingga menambah beban biaya operasional pelaku usaha.

IDXChannel – Industri pulp dan kertas nasional terus menunjukkan peran strategis sebagai salah satu sektor manufaktur bernilai tambah tinggi yang menopang perekonomian Indonesia. Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, industri ini juga berkontribusi signifikan terhadap kinerja ekspor, terutama seiring meningkatnya permintaan produk kertas untuk kebutuhan kemasan berbagai sektor industri seperti makanan dan minuman, fesyen, hingga elektronika.

Mengutip laman Kementerian Perindustrian RI, Rabu (8/4/2026), berdasarkan data 2025 industri kertas, barang kertas, dan percetakan memberikan kontribusi sebesar 3,73 persen terhadap PDB pengolahan nonmigas. Pada periode yang sama, ekspor pulp mencapai USD3,60 miliar dan ekspor kertas sebesar USD4,57 miliar, sehingga total ekspor sektor ini menembus USD8,17 miliar.

Industri pulp dan kertas juga menjadi salah satu penyerap tenaga kerja yang besar. Tercatat sektor ini melibatkan lebih dari 280 ribu tenaga kerja langsung dan sekitar 1,2 juta tenaga kerja tidak langsung, dengan total 113 perusahaan yang beroperasi di dalam negeri. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-7 industri pulp dan ke-6 industri kertas, serta berada di posisi ke-2 dan ke-4 di kawasan Asia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kontribusi tersebut menunjukkan peran penting industri pulp dan kertas dalam mendukung sektor manufaktur nasional.

“Dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor industri ini kepada PDB pengolahan nonmigas telah menunjukkan peran strategisnya sebagai salah satu penopang utama manufaktur nasional. Selain itu, penyerapan lebih dari 1,4 juta tenaga kerja juga mencerminkan dampak luas sektor industri pulp dan kertas terhadap perekonomian nasional,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menambahkan, industri pulp dan kertas merupakan sektor hilir yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, industri ini menghasilkan berbagai produk bernilai tambah mulai dari pulp, kertas industri, tisu, kertas khusus, hingga rayon atau viscose yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri.

“Industri ini menghasilkan berbagai produk berkualitas seperti pulp, kertas industri, tisu, kertas khusus hingga rayon atau viscose yang dimanfaatkan luas oleh berbagai sektor industri,” kata Putu.

Ke depan, peluang pengembangan industri pulp dan kertas nasional dinilai masih terbuka lebar. Secara global, tren pasar menunjukkan meningkatnya penggunaan kemasan berbasis kertas dan flexible packaging yang dinilai lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.

Saat ini paperboard menguasai sekitar 31,8 persen pasar kemasan global, sementara pasar flexible packaging bernilai lebih dari USD270 miliar dan diproyeksikan tumbuh 5–6 persen per tahun hingga 2032.

Meski memiliki prospek cerah, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan pasokan kertas daur ulang domestik, kebijakan impor garam industri sebagai bahan baku Chlor Alkali Plant (CAP), hingga penerapan kewajiban sertifikasi halal pada 2026.

Selain itu, industri juga dihadapkan pada kebijakan eksternal seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), hambatan non-tarif, dan tarif resiprokal Amerika Serikat.

“Terlepas dari tantangan tersebut, industri pulp dan kertas nasional tetap menunjukkan perkembangan yang positif dengan tetap mengedepankan prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular,” tutur Putu.

Untuk memperkuat daya saing industri, Kementerian Perindustrian terus mendorong berbagai strategi kebijakan, mulai dari konsolidasi kebijakan bahan baku, perbaikan rantai pasok kertas daur ulang, inovasi penggunaan bahan baku alternatif seperti pisang, sereh wangi, tandan kosong kelapa sawit, dan kenaf, hingga penguatan ekosistem industri hijau serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi pelaku industri.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Permenperin Nomor 6 Tahun 2025 tentang pemberlakuan wajib SNI kertas dan karton untuk kemasan pangan sejak 24 Juli 2025 guna meningkatkan aspek keamanan dan mutu produk. Kemenperin berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dapat terus diperkuat agar industri pulp dan kertas nasional semakin inovatif, ramah lingkungan, serta mampu memenuhi permintaan pasar global.

“Kami mengharapkan agar APKI dapat terus menjadi mitra pemerintah untuk mendukung pertumbuhan sektor industri nasional. Melalui sinergi yang semakin kuat, kita optimalkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan produk kertas yang sesuai permintaan pasar, ramah lingkungan, serta memiliki ragam yang semakin bervariasi,” pungkas Putu.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat daya saing industri nasional yang menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi tantangan perekonomian global yang semakin kompetitif dan dinamis.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalankan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri, sebagai salah satu fondasi industri nasional menuju kancah global yang dilakukan dengan menjalin berbagai kerja sama strategis lintas negara.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti pentingnya kerja sama internasional yang terarah untuk menarik investasi berkualitas, memperluas akses pasar, mempercepat industrialisasi, serta mendorong proses transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM industri.

“Kebijakan industri yang kuat perlu didukung oleh jejaring kerja sama internasional yang efektif agar potensi industri dalam negeri dapat dimanfaatkan secara optimal,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (14/2/2026).

Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) sebagai unit kerja Kemenperin yang menjalankan tugas menyelenggarakan pembangunan SDM industri melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Markija Berdaya Bersama pada Selasa (10/2/2026).

Perusahaan industri asal Budapest, Hungaria ini merupakan perusahaan yang berfokus pada meningkatkan daya saing tenaga kerja dan profesional muda Indonesia melalui program magang industri serta kerja di Eropa.

Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan pemetaan keterampilan, kemampuan, dan kepribadian SDM pada sektor industri dengan melaksanakan asesmen menggunakan tools Practiwork yang dikembangkan di Hungaria.

Kepala BPSDMI, Doddy Rahadi menyatakan, BPSDMI terus mendorong tingkat keterserapan lulusan di dunia industri dengan membangun kerja sama industri secara konsisten, mulai dari penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan industri, pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin) bagi siswa, magang pengajar, penyediaan peralatan pembelajaran yang sesuai dengan standar industri, serta berbagai bentuk kolaborasi lainnya.

“Kami menyadari keberhasilan penyiapan SDM tidak hanya bergantung pada kedekatan dengan industri, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik peserta didik, yaitu minat, bakat, kemampuan, dan potensinya,” kata Doddy.

Kegiatan pemetaan tersebut telah dilakukan dengan memberikan kesempatan uji coba kepada masing-masing 50 peserta didik dari di 4 unit pendidikan Kemenperin yang juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Markija Berdaya Bersama, yakni Politeknik AKA Bogor, Politeknik APP Jakarta, Politeknik STMI Jakarta, dan SMK-SMAK Bogor.

Melalui pemetaan ini, peserta didik memperoleh rekomendasi jabatan yang sesuai dengan profilnya, dan informasi tersebut menjadi dasar yang sangat penting, baik bagi institusi pendidikan maupun bagi peserta didik untuk menyusun perencanaan karir dengan peningkatan keterampilan yang sesuai bakat dan potensinya.

Direktur Utama PT Markija Berdaya Bersama, Csongor Hunyar mengatakan, penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bukti komitmen kerja sama PT Markija Berdaya Bersama untuk membangun ekosistem pengembangan talenta yang lebih terstruktur dan berbasis kolaborasi di Indonesia.

“Ke depan kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh baik di dalam penguatan pendidikan vokasi di Indonesia, khususnya di bawah naungan Kementerian Perindustrian,” tambahnya.

CEO Hungarian Practiwork Akos Zsuffa juga menegaskan bahwa pasar tenaga kerja yang kompetitif dibangun dari pemetaan realitas dan keterampilan.

“Jika Indonesia ingin menciptakan tenaga kerja yang kompetitif, maka perubahan ke arah asesmen yang objektif dan berbasis data sangat diperlukan,” ucapnya.

Sementara itu, tools Practiwork juga bermanfaat bagi perusahaan, yaitu untuk membantu menemukan kandidat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan jabatan, sedangkan bagi peserta didik tingkat akhir atau lulusan, hasil pemetaan tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk melamar pekerjaan yang benar-benar sesuai kompetensi yang dimiliki.

(Rahmat Fiansyah)