Bisnis.com, CIREBON - Struktur industri di Kota Cirebon, Jawa Barat masih bertumpu kuat pada industri kecil dan menengah (IKM).

Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2025 menunjukkan, dari total unit industri yang beroperasi, 2.312 unit merupakan IKM, jauh melampaui jumlah industri menengah yang hanya 35 unit dan industri besar sebanyak 17 unit.

Komposisi ini menegaskan peran IKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal sekaligus aktor utama penyerapan tenaga kerja di Kota Cirebon.

Dominasi IKM tersebut menjadi latar belakang langkah Pemerintah Kota Cirebon yang tengah mendorong penguatan proteksi dan daya saing industri lokal.

Pemerintah menilai, tanpa intervensi kebijakan yang tepat, struktur industri yang didominasi usaha skala kecil berisiko rentan terhadap tekanan pasar, terutama dari produk impor dan persaingan di platform digital.

Berdasarkan data SIINAS, sektor industri di Kota Cirebon menunjukkan pertumbuhan dari sisi jumlah unit usaha, namun masih menghadapi tantangan pada aspek legalitas usaha, standardisasi produk, dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

Tantangan ini dinilai krusial karena sebagian besar IKM belum memiliki merek terdaftar, sertifikasi mutu, maupun perlindungan desain produk, yang berimplikasi langsung pada daya saing.

Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati menyatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah pembenahan, mulai dari pemutakhiran basis data IKM, pembinaan berkelanjutan, hingga pengawasan izin usaha.

Namun, ia mengakui kapasitas fiskal dan kewenangan daerah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan penguatan industri kecil.

“Kami menghadapi struktur industri yang didominasi IKM. Tanpa perlindungan merek, sertifikasi, dan standar produksi, pelaku usaha lokal sulit naik kelas,” kata Farida, Senin (9/2/2026).

Pemkot Cirebon juga mencatat sebagian besar IKM bergerak di sektor industri kreatif, makanan-minuman, fesyen, dan kerajinan, yang sangat bergantung pada diferensiasi produk dan kekuatan merek.

Di tengah pertumbuhan perdagangan digital, lemahnya perlindungan HKI dinilai meningkatkan risiko peniruan produk dan klaim sepihak oleh pelaku usaha lain, termasuk dari luar daerah.

Untuk mendorong peningkatan kapasitas IKM, pemerintah daerah selama ini mengandalkan berbagai skema pembinaan, termasuk pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan produksi, serta fasilitasi pemasaran melalui ruang pamer seperti Mall UKM.

Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup jika tidak diiringi dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah pusat, terutama dalam aspek regulasi dan standardisasi.

Farida menekankan pentingnya program fasilitasi langsung dari Kementerian Perindustrian, khususnya terkait bimbingan teknis sertifikasi, standardisasi produk, dan pendaftaran HKI. Menurutnya, intervensi ini bersifat mendesak mengingat struktur industri Cirebon yang hampir seluruhnya bertumpu pada skala kecil.

“Di era ekonomi digital, perlindungan merek dan sertifikasi produk bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan dasar,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan, Kota Cirebon memiliki basis industri yang kuat dari sisi jumlah pelaku usaha. Dengan lebih dari 2.300 IKM aktif, Cirebon dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat industri berbasis ekonomi kerakyatan, asalkan didukung kebijakan yang terintegrasi.

Menurut Faisol, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar program nasional benar-benar menjangkau pelaku IKM di daerah. Tanpa integrasi tersebut, pertumbuhan jumlah unit usaha berisiko tidak diikuti peningkatan kualitas dan daya saing.

"Tantangan Kota Cirebon ke depan bukan sekadar menambah jumlah pelaku usaha, tetapi memastikan IKM mampu naik kelas, terlindungi secara hukum, dan memiliki posisi tawar yang kuat di pasar. Tanpa itu, dominasi IKM berpotensi menjadi titik lemah, bukan kekuatan, dalam menghadapi persaingan industri yang kian ketat," ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON - Realisasi investasi di Kawasan Rebana sepanjang 2025 mencapai Rp36,67 triliun. Dari total tersebut, wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, serta Kuningan (Ciayumajakuning) berkontribusi sekitar Rp12,79 triliun atau setara 34,9% dari total investasi kawasan metropolitan baru di Jawa Barat tersebut.

Capaian itu menempatkan Ciayumajakuning sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan investasi Rebana, di tengah dominasi Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan, meskipun tidak menjadi penerima investasi terbesar secara tunggal, akumulasi investasi di Ciayumajakuning memiliki bobot strategis dalam struktur ekonomi kawasan.

Kabupaten Cirebon menjadi kontributor terbesar di wilayah Ciayumajakuning dengan realisasi investasi sebesar Rp4,01 triliun. Angka tersebut menjadikan Kabupaten Cirebon berada di peringkat ketiga tertinggi di Kawasan Rebana. Peran ini mempertegas posisi Kabupaten Cirebon sebagai pusat industri pengolahan, perdagangan, dan logistik yang terhubung langsung dengan jalur Pantura serta pelabuhan di pesisir utara Jawa.

Kabupaten Majalengka mencatatkan investasi Rp3,36 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Indramayu yang membukukan Rp3,35 triliun. Investasi di Majalengka banyak berkaitan dengan pengembangan kawasan industri dan aktivitas ekonomi turunan dari keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Sementara itu, Indramayu masih mengandalkan sektor energi, migas, serta industri penunjang sebagai motor utama arus modal masuk.

Kota Cirebon menyumbang investasi sebesar Rp1,85 triliun. Meski nilainya lebih kecil dibandingkan wilayah kabupaten di sekitarnya, Kota Cirebon memiliki fungsi penting sebagai pusat jasa, perdagangan, dan distribusi regional yang menopang aktivitas ekonomi Ciayumajakuning secara keseluruhan. Perannya lebih bersifat melayani dan menghubungkan kawasan industri di hinterland.

Di sisi lain, Kabupaten Kuningan mencatatkan realisasi investasi paling rendah di Ciayumajakuning, yakni Rp253 miliar. Rendahnya angka tersebut mencerminkan struktur ekonomi Kuningan yang masih didominasi sektor pertanian, pariwisata alam, dan usaha skala kecil, serta belum terintegrasi secara optimal dengan arus investasi industri di Kawasan Rebana.

Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana) Helmy Yahya, menilai ekonomi Rebana masih menyimpan potensi besar yang belum digarap maksimal. Ia menyebut kawasan ini ibarat “mutiara terpendam”, terutama di wilayah Indramayu dan Cirebon yang dinilai tertinggal dibandingkan daerah lain.

Dalam Cirebon Invesment Summit di Kabupaten Cirebon, Helmy mengungkap koridor ekonomi terbesar di Jawa Barat tersebut memiliki infrastruktur kelas nasional, namun perkembangan antarwilayah belum berjalan seimbang.

“Ada daerah yang sudah sprint menarik modal, tapi Indramayu dan Cirebon masih jadi PR paling serius,” ujarnya.

Helmy memaparkan konsep Rebana sebagai pusat pertumbuhan baru Jawa Barat mulai terbentuk di Subang, Majalengka, dan Sumedang. Ketiga wilayah ini menikmati dorongan kuat dari hadirnya Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, serta Tol Cisumdawu.

Subang kini berkembang sebagai pusat logistik dan ekspor otomotif berkat Patimban. Majalengka menikmati pertumbuhan investasi melalui Aerocity Kertajati yang disiapkan menjadi simpul industri penerbangan dan logistik udara.

Sementara itu, Sumedang semakin terintegrasi dengan kawasan pendidikan Jatinangor serta akses langsung menuju Kertajati melalui Tol Cisumdawu. Kombinasi tersebut menjadikan ketiganya magnet bagi modal baru di sektor industri terintegrasi, manufaktur, teknologi, hingga logistik.

Berbeda dengan tiga wilayah tersebut, Helmy memotret Indramayu dan Cirebon sebagai dua daerah yang belum mampu menampilkan daya saing kuat.

Indramayu masih bergantung pada migas dan pembangkit listrik, sehingga ruang untuk mengembangkan industri baru terbatas. Rencana kawasan industri belum menunjukkan percepatan signifikan, ditambah hambatan birokrasi perizinan yang dinilai belum cukup ramah bagi investor. Helmy menekankan perlunya lompatan besar agar Indramayu bisa membangun kawasan logistik dan industri yang menyerap tenaga kerja lokal.

Bisnis.com, CIREBON-- Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana) menilai perlu ada percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu lantaran hingga kini masih tertinggal dalam realisasi investasi di kawasan tersebut.

Kepala BP Rebana Helmy Yahya mengatakan kedua kabupaten itu sebetulnya menyimpan potensi besar.

“Potensi perikanan mulai menggerakkan minat investor. Saya senang karena sektor ini memiliki peluang besar, sekaligus mampu menyerap tenaga kerja lokal,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Helmy memaparkan potensi pariwisata, kuliner, batik, seni topeng, serta produk garam dan perikanan menjadi kekuatan alamiah Cirebon yang seharusnya dapat dikembangkan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

Dia mengaku prihatin terkait belum adanya kawasan industri di Cirebon, yang membuat daerah ini sulit menarik masuk investor berskala besar. Situasi ini turut berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan, lambatnya pertumbuhan ekonomi, serta terbatasnya penyerapan tenaga kerja.

Sehingga, kata dia, kondisi tersebut kontras dengan potensi yang dimiliki dan butuh percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak.

Ia menilai investor terus memperlihatkan minat untuk masuk ke Kawasan Rebana, termasuk ke Cirebon. Namun minat tersebut memerlukan ruang yang memadai, tata kelola investasi yang jelas, dan kemudahan prosedural di tingkat daerah.

Salah satu sektor yang mulai dilirik adalah perikanan. Helmy menyebut beberapa pelaku usaha perikanan sudah mengungkapkan ketertarikan pada pengembangan kawasan Cirebon, termasuk melalui inisiatif yang melibatkan Cireboni Ramai dan Cireboni.

Helmy menekankan perlunya kolaborasi lintas lembaga untuk mempercepat transformasi ekonomi Cirebon dan Indramayu. Ia mengajak pemerintah daerah, investor, anggota legislatif, aparat penegak hukum, dan organisasi pengusaha untuk duduk bersama serta menciptakan iklim investasi yang ramah.

Dorongan tersebut mencakup penyederhanaan proses perizinan, percepatan pembebasan lahan, hingga penataan rantai pasok yang mendukung industri baru.

“Kita harus bergandengan tangan. Pemerintah daerah, investor, masyarakat, asosiasi, semua perlu terlibat. Cirebon punya potensi yang luar biasa, tinggal digerakkan,” katanya.

Ia menambahkan masyarakat memiliki peran penting dalam mempermudah alur investasi, termasuk dalam penerimaan terhadap pembangunan kawasan baru. Helmy ingin agar warga melihat peluang ekonomi yang dapat muncul dari masuknya investasi, terutama pada sektor-sektor padat karya.

Menurutnya, tugas BP Rebana bersama pemerintah daerah ialah memastikan investor memperoleh kepastian layanan, kemudahan akses, serta pendampingan selama proses investasi berlangsung.

Ia percaya upaya bersama dapat membawa manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bagian timur, sekaligus menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang selama ini membebani Cirebon dan Indramayu.

Helmy menilai percepatan pembangunan dua wilayah tersebut akan berdampak langsung pada kinerja Kawasan Rebana secara keseluruhan. Kedua daerah menjadi simpul penting yang dapat mempengaruhi daya tarik kawasan di mata sektor swasta.

Ia optimistis perbaikan tata kelola, penyediaan infrastruktur industri, dan dukungan regulasi dapat mendorong realisasi investasi yang selama ini tertunda.

“Kita perlu membuka pintu lebar untuk investasi. Perizinan harus dipermudah, masyarakat harus dilibatkan, dan pemerintah hadir sebagai fasilitator. Sisanya akan menjadi tanggung jawab kami di BP Rebana untuk memastikan proses investasi berjalan mulus,” ujar Helmy.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengaku tidak mampu mengeluarkan aturan tentang pencabutan batas usia untuk para pencari kerja.

Hal ini mencuat karena ada desakan dari para pencari kerja yang merasa terhambat oleh persyaratan usia maksimal dalam proses rekrutmen tenaga kerja di sejumlah perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, mengakui pihaknya tidak bisa membuat peraturan daerah untuk menghapus batas usia lantaran seluruh kebijakan ketenagakerjaan masih diatur oleh pemerintah pusat.

"Kami tidak bisa intervensi terlalu dalam. Kalau kami membuat aturan sendiri, nanti justru akan bertentangan dengan kebijakan pusat," kata Novi Hendrianto, Rabu (12/11/2025).

Menurut Novi, sejumlah perusahaan masih menerapkan syarat ketat terkait usia dan kualifikasi pendidikan. Namun, ada pula yang mulai lebih fleksibel, menerima pelamar dari berbagai latar belakang, bahkan dengan pendidikan SD dan SMP.

"Memang sudah ada beberapa perusahaan yang tidak membatasi usia dan pendidikan, tapi belum merata. Kami berharap nanti ketika revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah turunannya selesai, akan ada mandat yang lebih terbuka tanpa batas usia," ucap Novi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi meski menunjukkan tren menurun.

Pada Februari 2024, TPT tercatat 7,64%, kemudian menurun menjadi 6,74% pada Februari 2025. Namun, per Agustus 2025 kembali naik tipis ke 6,77%.

"Memang menurun, tapi belum signifikan. Ini masih menjadi PR besar kita bersama, terutama bagaimana program Disnaker bisa sejalan dengan dinas lain dan berjejaring dengan provinsi," ujar Novi.

Disnaker mencatat pada 2024 ada sekitar 34 ribu pencari kerja yang terdaftar. Tahun 2025 jumlah itu mulai berkurang.

Novi menilai penurunan ini bisa menjadi indikator positif bahwa sebagian besar pencari kerja telah terserap ke dunia industri, meski sebagian masih bekerja tanpa kontrak atau upah layak.

Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan inovasi dengan menggelar job fair digital.

Jika pada 2024 proses rekrutmen masih bersifat manual dengan membawa berkas fisik, tahun 2025 menjadi masa transisi menuju sistem online dan hybrid.

"Sekarang semuanya sudah melalui soft file. Tidak perlu bawa berkas-berkas tebal seperti tahun lalu," ujar Novi.

Langkah ini juga mengurangi beban biaya pencari kerja karena dokumen administratif seperti SKCK dan surat keterangan sehat baru diminta ketika pelamar dinyatakan diterima oleh perusahaan.

Selain efisiensi biaya, sistem digital diharapkan menciptakan transparansi. Pihak Disnaker kini berkoordinasi langsung dengan perusahaan untuk memastikan kepastian lowongan dan hasil seleksi.

"Kita ingin tepis anggapan job fair cuma formalitas. Setelah wawancara, pencari kerja akan tahu langsung diterima atau tidak. Tidak ada PHP lagi," ucap Novi.

Disnaker juga memperkuat kolaborasi dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang tersebar di berbagai sekolah menengah di Kabupaten Cirebon.

BKK menjadi mitra utama dalam menjembatani pelamar muda, terutama fresh graduate, agar bisa langsung tersambung dengan industri.

"Kerja sama ini penting supaya pencari kerja muda bisa cepat terserap. Kami juga sudah menjalin koordinasi dengan perusahaan di dalam negeri, baik yang membuka walk-in interview maupun rekrutmen daring," kata Novi.

Namun, Novi menyadari masih banyak tantangan di lapangan, terutama rendahnya kemampuan adaptasi masyarakat terhadap sistem digital.